Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Kamis, 16 Januari 2020

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | KAMIS, 16 JANUARI 2020

TUNJUKAN UANG SITAAN - KABID Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menunjukan uang tunai Rp590 juta yang disita dari kasus korupsi RSUD Pesawaran saat ekspos, Rabu (15/1).

Foto: Oscar-Reza/Kupas Tuntas

Kejati Tahan 3 Tersangka Korupsi RSUD Pesawaran  Kerugian Negara Capai Rp4 Miliar  Sita Uang Tunai Rp590 Juta Kasus korupsi pembangunan kamar rawat inap RSUD Pesawaran senilai Rp33 miliar dilimpahkan ke Kejati Lampung. Tiga tersangka langsung dilakukan penahanan. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp4 miliar.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) POLDA Lampung melimpahkan berkas sekaligus tiga tersangka kasus korupsi pembangunan kamar rawat inap RSUD Pesawaran ke Kejati Lampung, Rabu (15/1).

Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung, Nurmulat mengatakan

dilimpahkannya tahap dua dilakukan, setelah berkas perkara tindak korupsi kamar rawat inap RSUD Pesawaran tahun 2018 dinyatakan P21 atau lengkap.

"Berkas sudah dinyatakan lengkap, jadi sudah kewajiban penyidik menyerahkan ke Penuntut Umum.

Karena ketiga tersangka dari Polda ditahan, setelah dilimpahkan ke kami, kami tahan juga," jelas Nurmalat.

Ketiga tersangka yang ditahan yakni Raden Intan (RI) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) merangkap PNS Dinas Kesehatan Pesawaran, Taufiqurrahman (TQ)

selaku kontraktor dan Julian (JL) selaku konsultan proyek pembangunan RSUD Pesawaran.

Usai dilimpahkan, lanjut Nurmulat, pihaknya segera menyusun surat dakwaan agar bisa segera disidangkan di Pengadilan Tanjungkarang. "Secepatnya kita limpahkan ke Pengadilan Tanjung Karang," tegasnya.

Sebelumnya pelimpahan berkas dan ketiga tersangka, Polda Lampung terlebih dahulu mengekspos perkembangan penyidikan kasus tersebut.

Dalam ekspos, Kabid Humas

Itera Siapkan 520 Komputer untuk Tes CPNS Bandar Lampung (Kupas Tuntas) INSTITUT Teknologi Sumatera (Itera) sudah menyiapkan 520 unit komputer, untuk mendukung pelaksanaan tes Sistem Kompetensi Dasar (SKD) pada 1 hingga 29 Februari 2020 mendatang.

Itera akan menjadi lokasi tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi 57.333 pelamar yang berasal dari Pemprov Lampung dan 11 kabupaten/ kota di Provinsi Lampung.

"Ada dua kota, satu provinsi dan sembilan kabupaten yang akan melaksanakan tes di Itera,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Lukman usai pertemuan di Kampus Itera, Rabu (15/1).

Ia mengatakan, hingga saat ini lokasi tes sudah disiapkan secara matang oleh pihak Kampus Itera. "Seluruh peserta yang lolos tahap administrasi dan akan mengikuti tes di Itera berjumlah 57.333 orang," imbuhnya . >> Baca

(Kupas Tuntas) BEBERAPA rumah sakit di Kota Bandar Lampung masih memberikan pelayanan yang berbeda kepada pasien peserta BPJS Kesehatan. Tidak sedikit

Foto: Ria/Kupas Tuntas

TINJAU RUANGAN - KEPALA BKD Provinsi Lampung Lukman didampingi Wakil Rektor II Itera Sukrasno meninjau ruang untuk tes CPNS di Kampus Itera, Rabu (15/1).

kelas perawatan. Konsekuensinya, pasien harus membayar tambahan biaya sebagai sebagai dampak naik kelas.

Padahal, sejak awal tahun 2020 peserta BPJS Kesehatan sudah dibebani kenaikan iuran hingga mencapai seratus persen dari sebelumnya. Namun,

masih saja ditemukan rumah sakit yang menomorduakan pasien BPJS dalam memberikan pelayanan.

Seorang warga Tanjung Seneng menuturkan, dirinya sempat dibuat kecewa oleh pihak >> Baca

JAKARTA - KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) membuka penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam perusahaan asuransi pelat merah PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menaksir kerugian negara dalam kasus PT Asabri mencapai Rp16 triliun.

"Untuk PT ASABRI, kita juga sedang penyelidikan berkaitan dengan kasus tersebut," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/1).

Argo meminta publik untuk menunggu perkembangan dari penyelidikan ini. Polisi saat ini masih terus melakukan penyelidikan. "Kita tunggu saja seperti apa kelanjutannya, nanti kita tunggu perkembangan penyelidikan oleh penyidik," ujar Argo.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan

Rumah Hal 9

>> Baca

Polri Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Geger Investasi MeMiles KASUS investasi bodong seperti tidak pernah usai. Saat satu investasi bodong berhasil diungkap, tidak berselang lama menyusul investasi bodong lainnya.

Mirisnya, investasi bodong selalu memakan Zainal Hidayat, SH korban hingga ratusan orang bahkan ribuan dan kerugian dana hingga triliunan.

Terbaru dan sedang ramai diperbincangkan adalah investasi bodong “MeMiles”. Tidak tanggung-tanggung, korban yang tertipu mencapai 264 ribu orang. Para korban ini sudah menjadi member dari investasi MeMiles. Dari para korbannya ini, pemilik MeMiles, Kamal Tarachand mampu meraup duit mencapai Rp750 miliar.

Untuk meyakinkan para membernya, pelaku menggaet sejumlah artis yang sudah diberi berbagai hadiah seperti mobil dan barang mewah lainnya. Saat kasus ini diusut Polda Jawa >> Baca

Kejati Hal 9

 BPK Perkirakan Kerugian Capai 16 Triliun

Itera Hal 9

rumah sakit yang menolak pasien BPJS Kesehatan, dengan dalih ruang perawatan sedang penuh.

Anehnya, setelah ruang perawatan dinyatakan penuh, pegawai rumah sakit justru menawarkan kepada pasien BPJS Kesehatan untuk naik

>> Baca

Polri Buka Penyelidikan Kasus PT Asabri

Rumah Sakit Masih Nomor Duakan Pasien BPJS Bandar Lampung

Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad menjelaskan polisi menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai Rp590 juta, empat handphone dan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan proyek.

Pandra menerangkan, kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus itu mencapai Rp4 miliar lebih.

"Adapun kerugian berdasarkan investigasi sebesar Rp 4.896.116.264," bebernya, kemarin.

Pandra menambahkan, kerugian

Geger Hal 9

Dokter Spesialis Kembali Bertugas Asal Jajaran Direktur Dirombak Dokter spesialis yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ryacudu Kotabumi sudah kembali melaksanakan tugasnya, Rabu (15/1) sore.

Jajaran direktur RSUD Ryacudu pun akan dirombak, untuk memenuhi aspirasi dokter spesialis.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) DOKTER spesialis RSUD Ryacudu bertemu dengan Pj Sekda Kabupaten Lampung Utara (Lampura) Sofyan dan Plt Direktur RSUD Ryacudu Syah Indra Husada Lubis di Ruang Siger Pemkab setempat, kemarin. Pertemuan berlangsung sejak pukul 14.00 hingga 17.30 WIB. Joko Soesilo, seorang dokter spesialis mengatakan, terjadinya aksi mogok itu karena

adanya kesalahpahaman dalam proses manajemen yang dianggap tidak sesuai.

"Sehingga berdampak pada salah satunya keuangan, karena adanya kesalahan dalam proses manajemen. Sehingga manajemen tidak bisa memenuhi," kata Joko usai rapat.

"Insya Allah besok (hari ini) kami sudah akan melanjutkan pelayanan seperti biasa. Sebenarnya mulai sore ini kami sudah menerima konsul dan sebagainya, sudah kami layani seperti biasa," katanya.

Foto: Ist

RAPAT - SEJUMLAH dokter spesialis saat rapat dengan Pj Sekda Lampura Sofyan dan Plt Direktur RSUD Ryacudu Syah Indra Husada Lubis di Ruang Siger Pemkab setempat, Rabu (15/1).

Ia mengakui, peristiwa tersebut merupakan dilema bagi dokter spesialis. Namun sebelumnya, pihaknya sudah memberikan sejumlah alternatif.

"Pada saat kami melakukan aksi itu, sebelumnya kami telah mendiskusikannya dengan ma-

najemen. Kami mengirimi melalui surat resmi bahwa alur pasien akan diarahkan ke sinike sini," jelasnya.

Joko melanjutkan, keputusan rapat Sekda akan mengawal >> Baca

Dokter Hal 9

2

Kamis, 16 Januari 2020

BANDAR LAMPUNG

Penduduk Miskin Lampung Berkurang 22 Ribu Orang Jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 1,04 juta orang atau 12,30 persen pada September 2019. Jumlah ini berkurang sebesar 22 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 1,06 juta orang atau 12,62 persen.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DARI data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tersebut, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 8,92 persen, turun menjadi 8,60 persen pada September 2019.

Sementara persentase

Kemenag Berdialog Keagamaan ke Kecamatan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Agama (Kemenag) Kota Bandar Lampung menggelar kegiatan bakti sosial (baksos), Rabu (15/1).

Rangkaian Hari Amal Bakti (HAB) ke 74 ini bertema Umat Rukun, Indonesia Maju, sudah mulai sejak Desember 2019 hingga sekarang telah menggelar berbagai kegiatan Pentas Seni dan Olahraga hingga Baksos.

Kepala Kemenag Bandar Lampung, Mahmuddin Aris Rayusman mengatakan, bentuk program Keagamaan di Kota Bandar Lampung diantaranya melaksanakan dialog kerukunan lintas agama per kecamatan di Bandar Lampung.

Tidak hanya itu, Punawirawan Kepala KUA teladan terbaik III se-Indonesia tahun 2019. “Bentuk dukungan walikota memberikan reward kepada Hi. purnawirawan berupa pembangunan Tugu kerukunan umat beragama di kecamatan Panjang rencana melakukan pembangunan sekitar awal Februari 2020,” ujar dia.

Selain itu, Kasi Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Bandar Lampung Sulaiman Bardan menambahkan, Kemenag Bandar Lampung juga melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencegah paham radikalisme salah satunya melaksanakan kerukunan intern, kerukunan antar agama serta kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. (Dbs)

penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2019 sebesar 14,27 persen, turun menjadi 13,96 persen pada September 2019.

“Selama periode Maret sampai September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 7,17 ribu orang. Yaitu dari 231,86 ribu orang pada Maret 2019 menjadi 224,69 ribu orang pada September

2019. Sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 15,01 ribu orang. Dari 831,80 ribu orang menjadi 816,79 ribu orang,” jelas Kepala Bidang Statistik Sosial, Mas’ud Rifai, di kantor BPS setempat, Rabu (15/1).

Dia mengungkapkan, peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, tambahnya, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September

2019 tercatat sebesar 75,08 persen. Kondisi ini sedikit meningkat dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yaitu sebesar 74,97 persen.

“Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, cabe rawit, tempe, mie instan, dan gula pasir,” paparnya.

“Sedangkan komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan,” kata dia. (Erik)

DISKUSI - ASISTEN Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat memimpin diskusi awal tahun dengan tema “Lampung Masih Darurat Ekologis”, di Eatboss Cafe, Rabu (15/1).

Foto: Ist

Pemprov Ajak Aksi Nyata Jaga Lingkungan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi Lampung mengimbau semua pihak, terutama pemangku

kepentingan dan stakeholder melakukan aksi nyata secara bersama untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), yang merupakan sasaran dari prioritas Provinsi Lampung yang ke 6 yaitu pembangunan berkelanjutan dan mitigasi bencana.

Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat pada diskusi awal tahun dengan tema “Lampung Masih Darurat Ekologis”, di Eatboss Cafe, Rabu (15/1).

“Berbicara konteks lingkungan hidup dan sumber daya alam (SDA) di Provinsi Lampung, juga sudah barang tentu Provinsi Lampung tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang terjadi. Mulai dari kerusakan lingkungan

hidup, aktivitas kejahatan lingkungan, upaya penyelamatan lingkungan dan perbaikan fungsi kawasan hutan bahkan sampai dengan konflik sumber daya alam di Provinsi Lampung,” ujar Taufik.

Oleh sebab itu, guna mengantisipasi masalah tersebut, Pemprov Lampung mengimbau dilakukannya aksi nyata secara bersama dari semua pemangku kepentingan dan stakeholder, termasuk salah satunya peranan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

“Dalam rangka mendiskusikan kejadian-kejadian yang terjadi selama tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020, Walhi Lampung sebagai lembaga yang konsen mengawal isu-isu lingkungan hidup, sumber daya alam dan hak asasi manusia di Provinsi Lampung, diharapkan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang

berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama," ungkapnya.

Taufik menjelaskan, lingkungan hidup merupakan satu-kesatuan dengan sumber-sumber kehidupan dan penghidupan rakyat yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena saling ketergantungan.

Sementara itu, Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri berharap, Pemprov Lampung serius menangani proses pidana terhadap aktor-aktor kejahatan lingkungan. “Semoga dengan adanya diskusi ini permasalahan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Provinsi Lampung yang masih cukup komplek, mulai dari isu kehutanan, pesisir, tambang serta perkebunan skala besar di tahun 2020, dapat di diskusikan dengan hasil yang maksimal,” harap Irfan.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan, pihaknya siap mengawal, mengawasi, dan memperjuangkan aspirasi dari seluruh masyarakat untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam yang ada di Provinsi Lampung.

“Perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan jangan diberi izin, prosesproses analisis dampak lingkungan juga harus dioptimalkan jangan diselewengkan.

Semua harus berkomitmen untuk menjaga lingkungan," ujarnya. (Rls)

Kamis, 16 Januari 2020

BANDAR LAMPUNG

3

BUTUH LAMPU LALULINTAS - ARUS lalu lintas kendaraan di perempatan jalan yang menghubungkan antara Jalan Ryacudu dengan Jalan Pangeran Suhaimi, Jalan Pangeran Senopati Raya, dan Jalan Airan Raya, Kelurahan Korpri, terpantau semrawut dan butuh lampu lalu lintas atau traffic light.

Foto: Ria/Kupas Tuntas

Arus lalu lintas kendaraan di perempatan jalan yang menghubungkan antara Jalan Ryacudu dengan Jalan Pangeran Suhaimi, Jalan Pangeran Senopati Raya, dan Jalan Airan Raya, Kelurahan Korpri, terpantau semrawut dan butuh lampu lalu lintas atau traffic light.

Satlantas Polresta Balam Janjikan Layanan Terbaik

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEBAB lokasi tersebut merupakan akses utama menuju pintu tol Kota Baru.

Belum lagi kawasan tersebut menjadi penghubung menu-

Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

DEMI mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Bandar Lampung melakukan penandatanganan Pakta Integritas.

Menurut Kasat Lantas, Kompol Reza Khomeini, penandatanganan Pakta Integritas tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), penegakan hukum dalam bidang Lantas terutama kecelakaan lantas dan pelanggaran lantas lainnya.

“Kedepannya, kami berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Kompol Reza, Rabu (15/1).

Sebelumnya, Kapolresta

Kombes Pol Yan Budi Jaya Kapolresta Bandar Lampung

Bandar Lampung, Kombes Pol Yan Budi Jaya mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dan tekad bersama untuk mewujudkan pelayanan terbaik dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

“Ikuti seluruh aturan, standar operasional prosedur serta kesepakatan yang menjadi komitmen dalam penandatanganan pakta integritas,” pesan Yan Budi Jaya. (Oscar)

Jangan Ada Permainan R

atusan ribu masyarakat Indonesia saat ini sedang berlomba mengejar suatu profesi, yang memang diidam-idamkan banyak orang. Bak bunga desa yang jadi rebutan kaum pria.

Profesi itu, PNS (Pegawai Negeri Sipil) namanya. Ketika mengetahui informasi tentang penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), ramai-ramai langsung bergegas mempersiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan.

Perjalanan seleksi CPNS sebentar lagi akan masuk pada tahapan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), yang rencananya diselenggarakan pada Februari mendatang.

Pada formasi CPNS di instansi Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung, peserta CPNS yang dapat ikut dalam tahap tes SKD berjumlah 79.484 orang.

Dari jumlah pendaftar sebelumnya sebanyak 89.192 orang.

Sehingga ada pelamar yang tak lolos pada tahapan seleksi administrasi dengan jumlah 9.688 orang.

Guna pelaksanaan SKD dengan sistem computer assisted test (CAT) dapat berjalan lancar, masing-masing Badan Kepegawaian Daerah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya tes CAT. Pengelompokan lokasi tes dilakukan untuk mempermudah itu. Seperti membagi tiga zona lokasi. Yang mana diantaranya zona 1 melaksanakan tes di kampus Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang terdiri atas Pemerintah Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Barat, Mesuji, Tulangbawang Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.

Sedangkan zona 2 melaksanakan tes di SMK Yadika Pringsewu yang terdiri atas Kabupaten Pringsewu dan Tanggamus. Dan zona 3 melaksanakan tes di kampus IB Darmajaya terdiri atas Tulang Bawang.

Walaupun dianggap persiapan sarana dan prasarananya sudah terpenuhi semua, ada hal yang juga penting untuk diperhatikan oleh panitia. Yaitu kecurangan-kecurangan yang mungkin saja dilakukan oleh peserta seleksi CPNS. Panitia harus jeli mengamati selama proses seleksi tersebut berjalan. Dan jangan pula panitia malah justru melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang akan membuat dirinya terjerat sanksi disiplin pegawai. Karena, tak menutup kemungkinan panitia membantu peserta demi berharap sebuah imbalan. Seleksi CPNS harus berlangsung bersih dan jujur, sehingga abdi negara dan abdi masyarakat yang didapat juga punya jiwa bersih dan jujur. (*)

ngan lampu merah, supaya lebih tertib dan tidak was-was ketika mau lewat," ujarnya di sekitar lokasi, Rabu (15/1).

Lanjut Paijo, kecelakaan lalu lintas sering terjadi di jalan tersebut, seperti tabrakan atau saling senggol antar kendaraan.

Minim Rambu, Flyover Untung Suropati Bahayakan Pengguna Jalan

Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

ju kampus Institut Teknologi Sumatera (ITERA).

Paijo, salah satu tukang ojek mengatakan, keberadaan lampu lalu lintas sangat dibutuhkan, karena kendaraan yang melintasi jalanan tersebut sangat ramai setiap harinya.

"Sangat butuh pemasa-

BARU genap dua pekan flyover Untung Suropati -RA Basyid beroperasi, kini sudah banyak menuai kritikan dari masyarakat.

Pasalnya, terpantau di lokasi, belum adanya median jalan pada akses pintu masuk dan keluar di badan flyover tersebut, dikhawatirkan dapat membahayakan pengemudi karena pengendara kerap memutar arah di pintu masuk flyover.

Hal itu tentunya berpo-

tensi besar terjadinya kecalakaan lalu lintas. Mengatasi itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung, Iwan Gunawan mengaku akan segera membenahi flyover kesembilan itu.

"Pembatas jalan nanti saya cek, sementara sudah

"Sering terjadi kecelakaan di sini, kadang tabrakan, kalau saling senggol motor malah hampir tiap hari. Kalau pagi biasanya ada petugas yang membantu mengamankan, cuma kalo siang dan sore udah gak ada lagi," ungkapnya. (Ria)

pasang water barrier, nanti kalau masih kurang saya tambah," kata Iwan, saat dikonfirmasi, Rabu (15/1).

Selain itu, rencana pihaknya juga akan memasang pembatas tonase kendaraan di flyover tersebut, yakni palang setinggi 2,8 meter dan berat tonase kendaraan maksimal 5 ton, dan membangun drainase di wilayah setempat.

"Di Untung kita buat drainase, itu kita juga segera cek lapangan, rencana panjangnya sekitar 30 meter," tuturnya. (Sri)

Tanggul Jebol di Rajabasa Belum Tertangani Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HUJAN deras yang mengguyur sebagian wilayah Kota Bandar Lampung pada beberapa waktu lalu, menyebabkan tanggul di Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa jebol.

Lama tak disentuh oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung semenjak robohnya tanggul tersebut, membuat warga berinisiatif gotong royong membersihkan puing tembok yang runtuh menggunakan alat sederhana.

Dari pantauan di lokasi, terlihat beberapa warga sedang memecahkan tembok yang roboh, untuk diangkat ke pinggir tanggul agar aliran air lancar dan tak menggenangi rumah warga sekitar ketika hujan datang.

Saleh, salah satu warga setempat menceritakan, tanggul ini roboh dari pertama kali hujan datang, dan semenjak itu pemerintah setempat belum ada penanganan terhadap tanggul tersebut.

"Nunggu dari pemerintah sepertinya tidak ada gerak.

Sementara air masuk semua ke rumah warga disini," ungkapnya saat membersihkan puing tanggul yang jebol, Rabu (15/1/2020).

Dirinya pun mempertanyakan bagaimana pendapat pemerintah dengan roboh-

nya tanggul itu. "Karena bangunan tanggul ini tidak ada semennya, hanya pasir aja ditempel gimana enggak roboh, dan juga dibawahnya tidak digali, tempel aja begitu," kesalnya.

Ia berharap, ada bantuan dari pemerintah bagaimana caranya jangan sampai banjir terus. "Setiap hujan dikit banjir, rumah saya yang di atas aja setinggi pinggang orang dewasa. Apa lagi rumah yang dibawah," tukasnya.

"Warga disini sudah pernah ngangkatnya, tetapi tidak keangkat walaupun sama sepuluh orang. Dan air-

nya juga deras kemarin. Juga sempat ada jari seorang warga yang diamputasi karena terjepit batu, karena ngangkat batu itu," timpal dia.

Menyikapi itu, Lurah Rajabasa, Deki Elman Soni mengungkapkan, lamanya puing tanggul itu tidak diangkat karena Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung masih mengerjakan tanggul yang juga roboh ada di Kecamatan Panjang.

"Karena mereka (PU) membenahi tanggul jebol yang ada di panjang dahulu, baru kesini," ujar Deki.

Deki mengaku akan membutuhkan waktu lama me-

nyingkirkan puing tanggul yang jebol tersebut, jika hanya dikerjakan dengan alat seadanya dari warga.

"Dan Insya Allah dari PU kita minta lima orang untuk membantu warga disini, dengan alat sederhana. Karena kalau alat berat tidak bisa masuk," terangnya.

Setelah puing tanggul itu terangkat semua, pihaknya akan membangun kembali tanggul itu. "Setelah diangkat, nanti akan dibangun tetapi tidak tahu kapan pelaksanaannya, mungkin setelah PU membereskan di Panjang atau Telukbetung Selatan," pungkasnya. (Sri)

Foto: Sri/Kupas Tuntas

GOTONG ROYONG - BEBERAPA warga di Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung berinisiatif gotong royong membersihkan puing tanggul yang jebol menggunakan alat sederhana, Rabu (15/1).

Oknum PNS Rupbasan Nyabu Dijerat Pasal Berlapis Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEORANG oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Rumah Penitipan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Bandar Lampung bernama Bagus Wawan, warga Kupang Teba, Telukbetung Utara, Bandar Lampung, menjalani sidang perdana atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Rabu (15/1).

Dalam dakwaan Jaksa Pe-

nuntut Umum ( JPU), Elis Mustika mengatakan, perbuatan terdakwa bermula pada 24 September 2019 lalu sekitar pukul 22.30 WIB. "Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 paket kecil dengan berat netto 0,24 gram," kata Elis.

Elis melanjutkan, setelah mendapatkan satu peket he-

mat sabu, terdakwa pergi ke daerah jalan Jendral Soeprapto Gang Taman Siswa, Kelurahan Pelita, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, sekitar pukul 22.55 WIB. "Kemudian terdakwa merakit alat hisap sabu-sabu dengan menggunakan gelas plastik air mineral, lalu terdakwa mengambil sedikit sabu-sabu. Selanjutnya dimasukan ke dalam pirek, lalu dibakar dan dihisap terdakwa," terangnya.

Elis menambahkan, secara bersamaan datang anggota Polisi melakukan penggere-

bekan dan mengamankan terdakwa.

"Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1), pasal 127 ayat (1) huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika," tutupnya.

Dalam perkara ini, kata Elis, terdakwa Bagus Wawan tidak sendirian. Ia diamankan bersama Agus Santoso, Ricki Wijaya Putra, dan Fitriyono.

Dari hasil interogasi, barang haram tersebut didapat terdakwa Bagus Wawan dari ketiga terdakwa tersebut. (Oscar)

4

Kamis, 16 Januari 2020

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati.

ManagerKeuangan: Andi Wira.

StafKeuangan: Ketut Meri Andani.

ManagerMarketing: LindaRosmalaDewi.

Sekretaris Marketing : Dwi Puspita Sari.

Staf Marketing : Agung Adhie Utama.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Donald Harris Sihotang.

StafOnline: Mita Wijayanti,WidyaFirmadana, BudimanLuky, CandraMurti Ayuningtyas.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

Plt. Bupati Kecewa, Masih Ada Randis Tunggak Pajak Plt. Bupati Mesuji Saply TH didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mesuji Indra Kusuma Wijaya melakukan apel kendaraan dinas di halaman kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mesuji, di Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji, Selasa (14/1).

Mesuji (Kupas Tuntas) “TUJUAN dilaksanakan apel kendaraan ini untuk memantau penggunaan, perawatan, dan kelengkapan administrasi aset kendaraan roda empat yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mesuji,” kata Saply.

Selain itu, masih kata orang nomor satu di bumi Ragab Begawe Caram tersebut, dirinya meminta seluruh OPD yang menggunakan kendaraan dinas agar mempertanggung ja-

wabkan kegunaan kendaraan dinas, yakni merawatnya dengan baik. Menurutnya, randis yang dipakai para pejabat merupakan aset Negara, untuk itu dia berpesan agar randis dipergunakan sebaik-baiknya sebagai penunjang kinerja.

Saply menyayangkan, masih ada beberapa kendaraan dinas tidak tertib pajak. Padahal anggaran untuk perawatan kendaraan dan pajak kendaraan sudah dianggarkan.

“Saya imbau kepada pemilik kendaraan dinas yang belum membayar pajak ken-

daraannya dalam waktu satu bulan ini segera melunasi pajak. Jika dalam waktu satu bulan ini belum juga diselesaikan pembayaran pajaknya maka kendaraan tersebut akan ditindak dan ditarik,” tegas Saply.

Sementara, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pemkab Mesuji Ronal Nasution mengatakan, berdasarkan data apel randis tersebut, ada 113 kendaraan yang mengikuti apel kendaraan dinas. Terdiri dari mobil OPD dan kecamatan yang ada di Mesuji.

“Terkecuali mobil dari Dinas Kesehatan yang kita buat jadwal kusus. Sebab itu terkait dengan mobil Pustu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kita jadwalkan lagi kapan mereka bisa. Selain itu juga

Aktifitas Pelayanan Kartu Kuning Sepi Pengunjung

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

KANTOR SEPI - PELAYANAN Kartu Kuning di Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pringsewu terlihat sepi, Rabu (15/1).

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

10 Produk Lokal di Lambar Masuk Pasar Modern Lampung Barat (Kupas Tuntas) DINAS Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) kabupaten Lampung Barat (Lambar) memfasilitasi sejumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kabupaten setempat, hal ini untuk memasarkan produk unggulan di pasar modern.

Kabid Perdagangan Diskoperindag Lambar, Sri Hartati mengatakan, saat ini sudah ada sepuluh merek dagangan lokal yang telah mampu mengakses pasar modern seperti Transmart Bandar Lampung, Bandara Radin Intan II. Smesco Indonesia, Jakarta, Chandra Depatmenent Store Bandarlampung, Lotte Bandar Lampung dan Borma Lampung.

"Untuk merek dagang nya yakni Mr. Zyan milik wahyu Anggoro, Suwati milik Sugiyanto, Wins Kopi milik Winarno, dan KWT Melati Tribudi Syukur milik Yayah, yang paling banyak itu Wins Kopi terkecuali di Transmart bandarlampung," kata Sri, Selasa (14/1).

Sri mengaku, selama ini Diskoperindag mengikuti ajang promosi bidang perdagangan (trade Expo) yang bertujuan mencari buyer potensial di tingkat pasar nasional.

"Tahun 2019 dalam ajang trade expo UKM milik Wahyu Anggoro dan Winarno juga berhasil mendapatkan bayer dari Taiwan, Korea, Surayabaya dan Jakarta. Dan tahun ini kita rencananya akan bermitra dengan sentra kopi nasional (SKN) yang bertempat di pasar klender Jakarta," ungkap Sri. "Jadi nanti kita akan menyewa booth selama satu tahun yang diperuntukkan untuk UKM Lambar agar bisa mempromosikan kopi Lambar dengan pelaku usaha kopi nusantara," tambahnya.

Sri mengatakan, Diskoperindag juga sudah menawarkan UKM untuk dapat mengisi produknya di gerai Indomart dan Alfamart yang ada di regional Kotabumi, namun masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh UKM untuk dapat memenuhi permintaan stok barang oleh pihak Indomart maupun Alfamart tersebut. (Iwan)

Wabup Fauzi Terima Penghargaan Pringsewu (Kupas Tuntas) WAKIL Bupati Pringsewu, Fauzi mendapatkan penghargaan Serat Wa wangi dari Padepokan Sangsaka Buana Indonesia se bagai Dangiang Pamageuh Tatar Sunda Jawa Barat.

Penghargaan yang diserahkan oleh Pupuhu Padepokan Pencak Silat Sangsaka Buana Indonesia, Ki Jatnika Nanggamiharja didampingi Juruserat Helmi ini diberikan, karena orang nomor dua di Kabupaten Pringsewu ini dinilai ber dedikasi tinggi serta berjasa dalam pembinaan seni bu-

daya Sunda, utamanya pencak silat.

Prosesi pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan saat acara Kejuaraan Olahraga Seni Beladiri dan Festival Pencak Silat Seni Tradisi Botani Square Cup IX Tahun 2020 di Botanical Mall, Bogor, Selasa (14/1).

Wabup Pringsewu Fauzi menyampaikan terima kasih atas pemberian penghargaan tersebut.

"Penghargaan ini merupakan motivasi bagi saya untuk terus berupaya melestarikan budaya seni bela diri pencak silat dari berbagai daerah, termasuk Pencaka Silat Sunda, di Kabupaten Pringsewu," kata Fauzi. (Manalu)

mobil dari PU operasional alkal (alat kelengkapan) yang selalu jalan memperbaiki jalan. Nanti kita agendakan juga secepatnya,” ujar Ronal.

Terkait berapa kendaraan dinas yang tidak tertib pajak, menurut Ronal memang ada beberapa yang belum taat pajak. Namun untuk data jumlah realnya masih belum bisa mereka publish. Dengan dalih masih direkap.

“Yang pasti ada beberapa dan gak banyak kok, ada beberapa saja. Mereka berjanji segera membayarnya sesuai instruksi pak Bupati agar membayar pajak kendaraannya dalam waktu satu bulan ini. Jika dalam satu bulan ini belum juga diselesaikan maka kendaraan tersebut akan ditindak dan ditarik sesuai instruksi pak bupati tadi,” jelasnya. (Dbs)

Pringsewu (Kupas Tuntas) AWAL tahun 2020, aktifitas pelayanan kartu kuning di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Trans migrasi Pringsewu masih tergolong sepi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, Zulfuad Zahary meng-

ungkapkan saat ini yang mengurus kartu kuning antara 5 - 10 orang perhari.

"Biasanya pelayanan kar tu kuning membludak pasca lebaran dan saat kelulusan pelajar SMA/SMK sederajat," ungkap Zulfuad, Rabu (15/1).

Kabid Tenaga Kerja Lekat Atorid menambahkan, pasca kelulusan dan lebaran pelayanan kartu kuning bisa

mencapai 300 perhari.

"Termasuk kalau ada penerimaan CPNS pelayanan kartu kuning juga meningkat signifikan," ujarnya.

Menurut Lekat, tahun 2019 kemarin, pelayanan kartu kuning mencapai 2092, dengan rincian laki laki 1161 dan perempuan 931. Dari jumlah tersebut, kata Lekat, 90 persen pencari kerja dengan tujuan Jakarta.

Sedangkan yang mencari kerja ke luar Negeri sebanyak 697 orang dengan rincian, Brunai Darussalam 11 orang, Hongkong 85 orang, Malasya 170 orang, Singapura 85 orang Jepang 10 orang.

"Yang paling banyak tujuan Taiwan mencapai 320 orang," paparnya.

Selain itu, tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja menangani sebanyak 8 kasus karyawan yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Mereka yang di PHK mengadu ke Dinas Tenaga Kerja untuk menuntut haknya.

"Laporan tersebut bisa diselesaikan dengan cara mediasi antara kedua belah pihak," katanya.

Terpisah, Kabid Transmigrasi Suharno mengatakan tahun ini Pemkab Pringsewu mendapat kuota 10 kepla keluarga untuk diberangkatkan Transmigrasi ke daerah Kolaka Timur Kendari.

"Tahun ini Provinsi Lampung hanya mendapatkan kuota 45 KK, dan Pringsewu kebagian 10 KK," tandasnya. (Manalu)

Tingkatkan Kualitas Kopi, PT LDC Sentuh Kalangan Pelajar Lampung Barat (Kupas Tuntas) KABUPATEN Lampung Barat dikenal sebagai daerah penghasil kopi robusta, kini semakin dilirik para investor lokal maupun investor luar negeri.

Upaya investor untuk mendapat kopi asal Lampung Barat yang lebih berkualitas PT Louis Dreyfus Company (LDC ) sentuh kalangan pelajar, dikemas

melalui kegiatan pelatihan kejuruan kopi.

Dalam acara penutupan coffee vocational program (15/01), pihak PT LDC, Robet kepada mengatakan, dilakukanya kegiatan pelatihan dengan tujuan selain untuk peningkatan produktipitas yang berkualitas juga untuk memberdayakan dan menginspirasi siswa sekolah menengah atas untuk mengembangkan mata pencaharian ber kelanjutan dalam usaha pertanian dan perdagangan kopi.

Bupati Lambar, Parosil Mabsus dalam kesempatan hadir diacara yang dipusatkan di halaman SMA kecamatan Batu Brak itu, dalam sambutannya, mengajak masyarakat petani untuk tetap menjaga mutu dan kualitas kopi.

Disisi lain Parosil berpesan kepada investor khususnya kepada pihak management PT LDC untuk menanamkan rasa cinta dan sayang terhadap kabupaten lampung barat dan dapat

mengaplikasikan kemampuannya dalam pembangunan segala bidang termasuk pariwisata.

“Saya berharap kepada semua pihak yang menjalin mitra usaha dikabupaten Lampung Barat tampa terkecuali termasuk dengan PT LDC, tanamkan rasa cinta dengan daerah ini dengan meng aplikasan kemampuan yang yang dimiliki dan dalam bidang apa saja untuk majunya kabupaten Lampung Barat,”ujarnya. (Satoris)

Lokasi Tes CPNS Pringsewu di SMK Yadika Pagelaran Pringsewu (Kupas Tuntas) BADAN Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia (BKPSDM) Pringsewu menyatakan lokasi tes seleksi CPNS akan digelar di SMK Yadika Pagelaran. Untuk jadwal, rencananya akan dilaksanakan

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

TERIMA PENGHARGAAN - WAKIL Bupati Pringsewu, Fauzi menerima penghargaan dari Padepokan Sangsaka Buana Indonesia di Botanical Mall, Bogor, Selasa (14/1).

pada 2-15 Februari 2020.

"Tetapi untuk jadwal pelaksanaannya sewaktu-waktu bisa berubah," ungkap Kabid Pengadaan Pemberhentian Penilaian Kinerja dan Informasi PNS BKPSDM Pringsewu Dani Samantha, mewakili Kepala BKPSDM M. Dawam Raharjo, Rabu (15/1).

Dani mengimbau, sebanyak 13.332 pelamar CPNS yang dinyatakan lulus seleksi berkas untuk rajin mengakses akun masing-masing pendaftar. Ia juga meminta para peserta mendownload dan mencetak kartu ujian pada akun pelamar di SSCN. Ia pun menambahkan untuk jadwal ujian masingmasing peserta akan di-

umumkan kemudian. Menurutnya banyaknya yang melamar CPNS di Pringsewu, pelaksanaan ujian SKD per harinya akan berlangsung lima sesi, dan setiap sesi sebanyak 200 peserta.

"Jadi diperkirakan selesai ujian SKD selama 14 hari," ungkapnya. Menurutnya pihak panitia masih terus melakukan persiapan lokasi dan kelengkapan sarana prasarana. "Mudah mudahan H-1 ujian semua fasilitas sudah siap," ungkapnya.

Formasi penerimaan CPNS Pringsewu sebanyak 327 formasi yang terdiri dari 173 formasi tenaga pendidikan, 117 formasi kesehatan serta 37 formasi tenaga teknis. (Dbs)

Kamis, 16 Januari 2020

PESAWARAN - METRO - TUBA - WAY KANAN

5

260 Rumah Penerima PKH Dipasang Stiker Sebanyak 260 rumah warga penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) di Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, mulai dipasang stiker oleh petugas PKH dan BPNT didampingi aparatur kampung serta pihak kepolisian dan TNI, Rabu (15/1).

Way Kanan (Kupas Tuntas) PEMASANGAN stiker atau label di rumah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPMPKH) dan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Way Kanan itu

dilakukan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang instruksi pemasangan label daftar dama penerima manfaat PKH di setiap daerah Kabupaten/Kota.

"Dan hari ini, alhamdulillah sudah dilakukan pe-

masangan stiker dan dimulai dari Kampung Bumi Baru. Harapan kita tentunya pemasangan stiker ini akan diikuti oleh kampung-kampung lainnya," ujar Korkab PKH Way Kanan, Pebri.

Ia menambahkan, bahwa dana untuk pemasangan stiker tersebut bersumber dari kampung atau swadaya dari aparatur kampung.

"Untuk anggaran pembuatan dan pemasangan stiker ini bersumber dari kampung itu sendiri. Swadaya aparatur kampung, itu pun kalau kampung mau.

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

PEMASANGAN STIKER - RUMAH warga penerima bantuan PKH di Kampung Bumi Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Way Kanan, mulai dipasang stiker oleh petugas PKH dan BPNT, Rabu (15/1).

Karena anggaran untuk pemasangan stiker ini dari kami atau pemerintah pusat memang tidak ada,"

cetus Pebri.

Sementara itu, Kepala Kampung Bumi Baru, Candra Kurniawan mengatakan, pe-

masangan stiker atau label penerima PKH itu dilakukan untuk mendukung apa yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat.

"Selain itu, pemasangan stiker ini pakai dana pribadi dan swadaya perangkat Kampung Bumi Baru. Harapan kami adalah supaya warga bisa termotivasi untuk meningkatkan perekomian mereka. Sehingga nantinya jika warga sudah mampu, mereka bisa memiliki kesadaran untuk menolak atau mengembalikan bentuk bantuan PKH ataupun BPNT ini,"tandasnya. (Sandi)

Kembali Beroperasi, SPBU Bencana di Pesawaran Turun Tiga Tahun Terakhir Negeri Baru Langsung Disidak Way Kanan (Kupas Tuntas) KEPALA Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Way Kanan, Arie Anthony Thamrin menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.345.23 di Desa Negeri Baru.

Sidak yang dilakukan pada Rabu (15/1) itu, lantaran SPBU tersebut kembali beroperasi setelah sebelumnya ditutup selama enam bulan oleh pihak PT Pertamina karena bermasalah.

Arie mengatakan, SPBU Negeri Baru, kerap mendapatkan masalah yang diakibatkan kebakaran serta penimbunan bahan bakar menggunakan jerigen. Diduga tidak sesuai peruntukannya, dari itu ia ingin memastikan apakah pihak SPBU telah memperbaiki

sistemnya kembali.

"Kali ini, saya juga mendapatkan laporan bahwa adanya dugaan pemberhentian sepihak kepada tenaga kerja SPBU 24.345.23 yang sebelumnya karyawan berinisial SF melaporkan ke kami, dirinya di berhentikan tanpa sepengetahuannya dan tanpa surat PHK, kami meminta SPBU 24.345.23 dapat memperbaiki sistemnya untuk ke depan dan segera memenuhi segala persyaratan. Untuk kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja,� kata Arie.

Sementara itu, pihak pengawas SPBU 24.345.23 Negeri Baru, Yudi mengatakan, segala kebutuhan yang diperlukan oleh Dinas Nakertrans akan segera dilaporkan kepada pemilik SPBU 24.345.23 agar bisa terpenuhi. " Untuk saat ini pemiliknya sedang melaksanakan Ibadah Umrah," tandasnya. (Sandi)

Berhasil Kembangkan BUMDes, Bupati Janji Beri Reward Pesawaran (Kupas Tuntas) BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona berjanji akan memberikan reward bagi Pemerintahan Desa yang dinilai mampu mengembangkan potensi desa dan BUMDes nya.

Hal ini diungkapkannya saat meresmikan Water Boom Desa Tri Rahayu, Kecamatan Negeri Katon, Rabu (15/1).

"Ya, sejak awal kita memang terus mendorong agar setiap desa di Kabupaten Pesawaran bisa berinovasi untuk dapat mengembangkan potensi desanya," ungkapnya.

Maka dari itu, pihaknya akan memberikan penilaian dan reward kepada Pemerintahan Desa di Pesawaran yang mampu mengembangkan potensi desanya. "Sebelumnya kita memang sudah berikan program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (Gadis) berupa bantuan stimulan untuk pengembangan BUMDes sebesar Rp100 juta, nantinya ketika kita lakukan penilaian hasilnya bisa berkembang, kita akan berikan reward kembali berupa Badan Usaha Jejama Berkembang (Bujang) berupa dana sebesar Rp100 juta lagi," tandasnya.

Menurutnya, bukan hanya pengembangan BUMDes, Pemkab Pesawaran juga fokus pada pengembangan potensi desa yang dimiliki.

"Bukan hanya BUMDes saja, kita juga meminta seluruh Pemerintahan Desa untuk bisa berinovasi dengan pengembangan potensi, makanya ada program Satu Desa Satu Destinasi, dimana nantinya setiap desa bisa mengangkat potensi yang ada di desanya," ujarnya.

Dijelaskannya, semua hal

itu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. "Kami sangat menginginkan semua program yang kita berikan bisa berdampak pada peningkatan perekonomian, misalnya BUMDes jika berkembang dengan baik tidak menutup kemungkinan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat bisa merasakan untuk peningkatan perekonomiannya," jelasnya.

Disisi lain, ia menerangkan, Pemkab Pesawaran juga siap mendukung Desa yang mampu mengembangkan potensinya. "Bukan hanya berdampak pada perekonomian warga saja, nantinya kita akan beri perhatian lebih pada desa yang inovatif, seperti kita dukung pembangunan infrastrukturnya, sebagai sarana pendukung pengembangan potensi daerahnya, misal ada tempat wisata yang sudah ramai, tapi aksesnya masih kurang baik, tentunya akan segera kita perbaiki agar wisatawan yang berkunjung bisa lebih nyaman," terangnya.

Oleh sebab itu, ia berharap seluruh Pemerintahan Desa yang ada di pesawaran mampu berinovasi untuk mengangkat potensi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

"Desa ini adalah gambaran keberhasilan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten, kalau masih banyak desa yang tertinggal tentunya Pemdanya masih harus terus berbenah, tapi kalau desanya mandiri, maju dan berkembang, pastinya Pemerintah daerahnya dianggap berhasil dalam melakukan pembangunan," tutupnya. (Reza)

Foto : Reza/Kupas Tuntas

CEK KESIAPAN BENCANA - BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona saat mengecek kesiapan alat penanganan bencana usai upacara apel siaga bencana tahun 2020, yang digelar di lapangan Pemkab Pesawaran. Rabu (15/1).

Pesawaran (Kupas Tuntas) DALAM rangka upaya pencegahan dan kesiapsiagaan untuk menghadapi ancaman bencana yang bisa datang kapan saja di musim penghujan saat ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar apel siaga bencana tahun 2020.

"Hari ini kita menggelar apel siaga, yang dimana kegiatan seperti ini memang serentak diadakan di Seluruh Indonesia. Kalau bagi Pemkab Pesawaran sendiri apel siaga bencana ini sangat penting, karena dalam rangka mengkonsolidasikan ke siap siagaan kita dalam menghadapi bencana di Pesawaran," jelas Bupati

Pesawaran Dendi Ramadhona, selaku inspektur upacara apel siaga bencana tahun 2020, yang digelar di lapangan Pemkab Pesawaran. Rabu (15/1).

Ia juga mengatakan, kabupaten Pesawaran menjadi salah satu kabupaten yang masuk dalam zona rawan bencana, dan bencana yang sering dihadapi adalah banjir.

"Maka dari itu semua unsur pada hari ini berkumpul disini, baik dari pemerintah, BPBD Provinsi Lampung juga yang turun langsung kemari, TNI dan Polri pun ikut mendukung, Basarnas juga ada, dan tujuannya adalah bagaimana setiap stakeholder ini dapat membuat suatu pola ataupun perencanaan bersama, bagaimana kita menghadapi

apabila terjadi bencana," paparnya Ia juga menerangkan, sejak tahun 2017 sampai di 2019, setiap tahunnya kasus bencana yang terjadi di Pesawaran mengalami penurunan.

"BPBD Kabupaten Pesawaran mencacat kejadian bencana selama 3 (tiga) tahun terakhir, di tahun 2017 sebanyak 68 Kejadian, tahun 2018 sebanyak 64 kejadian dan tahun 2019 sebanyak 50 Kejadian. Ini menunjukkan bahwa frekuensi bencana di Kabupaten Pesawaran selama tiga tahun terakhir Alhamdulillah mengalami penurunan," paparnya Dalam kesempatan ini juga, Dendi menghimbau, agar seluruh elemen baik masyarakat maupun stakeholder terkait, agar bersama-

sama meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita semua dalam menghadapi bencana yang dimulai dari diri kita, keluarga dan komunitas, karena bencana datang pada tempat dan waktu yang tidak diketahui.

"Dan untuk semua satuan kerja dan steakholder terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Pesawaran, untuk terus meningkatkan kemampuan dalam upaya penanggulangan bencana baik secara personal maupun secara organisasi serta mengintensifkan komunikasi dan koordinasi, sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana di Bumi Andan Jejama dapat berjalan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh," tandasnya. (Reza)

Tes CPNS Dilakukan Awal Februari 2020 Pesawaran (Kupas Tuntas) PELAKSANAAN Computer Assisted Test (CAT) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dinyatakan lulus seleksi berkas oleh panitia seleksi berkas Kabupaten Pesawaran, akan dilaksanakan pada tanggal 14 Febuari 2020.

"Untuk pelaksanaannya CAT nya itu dimulai dari tanggal 1-29 Febuari besok, tapi kalau untuk Kabupaten Pesawaran mendapatkan jadwal pelaksanaan CAT mulai dari tanggal 1-4 Febuari di ITERA," jelas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesawaran Sunyoto. Rabu (15/1).

"Dalam pelaksanaan CAT ini, dalam satu hari itu dibagi menjadi 5 sesi, dan dalam satu sesinya itu ada 500 peserta yang tes," tambahnya.

Ia juga mengatakan, untuk pelamar CPNS di Kabupaten Pesawaran ada 8.492 pelamar yang dinyatakan lolos seleksi berkas, dan mulai dari tahap sanggahan sampai pengumuman tidak ada masalah.

"Nah dari jumlah tadi, ada 9 orang yang menggunakan hak P1/TL, mereka menggunakan passing grade lama, jadi ada 8483 orang yang akan mengikuti tes tertulis itu. Dan saat ini kita sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan tesnya," ungkapnya.

Sebelumnya, bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman https:// sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 27 Desember 2019, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password yang sama pada saat pendaftaran.

"Kemudian peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi baik yang telah diumumkan sebelumnya atau pun setelah masa sanggah, berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT)," paparnya.

Ia juga menerangkan, untuk tempat pelaksanaan SKD, akan dilaksanakan di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), mengingat sarana yang dimiliki untuk pelaksanaan CAT sudah mempuni disana.

"Pertama kita melihat di Itera karena spesifikasi komputernya sudah memenuhi standar, mereka memiliki sebanyak 500 komputer, kemudiam ruangan lab untuk tes sudah ber AC. Kalau untuk tanggal pastinya kapan kita belum tau, tapi direncanakan di bulan Febuari 2020," ungkapnya.

Dirinya juga meminta kepada para pelamar, agar sering memantau www.pesa

warankab.go.id. guna mengetahui perkembangan informasi terkait pelaksanaan seleksi kompetensi dasar.

"Jadi kita setiap ada informasi terkait CPNS 2019 ini, akan memberitahukan melalui web resmi Kabupaten Pesawaran, kemudian kalau ada kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggungjawab peserta sendiri,"tandasnya. (Reza)

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

POLISI SAHABAT ANAK - POLRES Way Kanan menggelar acara Polisi Sahabat Anak yang diikuti Paud dan TK dari Kampung Gistang dan Kampung Negeri Batin, Kecamatan Blambangan Umpu, Rabu (15/1).

6

Kamis, 16 Januari 2020

LAMPUNG UTARA

Nunik Yakin Lampura Mampu Jadi KLA Wakil Gubernur (Wagub) Lampung, Chusnunia Chalis optimis Kabupaten Lampung Utara mampu menjadi salah satu kabupaten layak anak (KLA) di Provinsi Lampung.

Lampung Utara (Kupas Tuntas) PERNYATAAN itu disampaikan Chusnunia Khalim yang akrab disapa Nunik, saat menghadiri sosialisasi Percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Rabu (15/1).

"Jujur saja semula tadinya kami sedikit agak ragu bahwa Kabupaten Lampung Utara adalah daerah layak anak.

Tetapi ini di luar dari ekspetasi kami, ternyata luar biasa, terima kasih Lampung Utara. Saya

optimis Kabupaten Lampung Utara mampu mewujudkan KLA," kata Nunik.

Menurut Nunik, program KLA merupakan salah satu poin penting demi mewujudkan masa depan bangsa sehingga bisa tumbuh secara sehat. Usai acara, Nunik menyempatkan diri berkeliling danau di objek wisata Desa Wonomarto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Lampung Utara, Maya Manan menjelaskan kriteria penilaian untuk mewujudkan KLA ada 5 klaster.

Yakni, klaster I hak sipil dan kebebasan, klaster II lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster III kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster IV pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan legiatan budaya serta klaster V tentang perlindungan khusus.

"Untuk mewujudkan KLA harus mendapatkan suport

KRIMINAL

Karyawan Curi Handphone Wartawan LAMPUNG UTARA - SATUAN Reskrim Polres Lampung Utara menangkap pelaku pencurian handpone milik seorang wartawan, saat tengah tertidur di rumah saudaranya.

Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP M Hendrik Apriliyanto mengatakan, peristiwa pencurian terjadi pada Minggu (12/1) saat korban sedang tidur di teras rumah kakaknya di Kelurahan Kelapa Tujuh, Kecamatan Kotabumi Selatan. Saat itu, handphone korban diletakan didekat korban tidur.

"Tapi saat korban bangun dari tidur keesokan harinya, ternyata handphone Oppo F7 warna perak miliknya sudah raib," kata AKP M Hendrik Apriliyanto, Rabu (15/1/).

Kasat Reskrim menerangkan, tersangka diamankan warga setempat karena gerak geriknya mencurigakan. Saat digeledah, tersangka kedapatan membawa handphone korban.

“Tersangka Rendy Mamola (26) yang merupakan salah seorang karyawan swasta tinggal di Wonogiri II, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Lampung Utara ini, kini sudah diamankan di Mapolres. Tersangka dijerat Pasal 363 KUHPidana diancam dengan kurungan penjara maksimal tujuh tahun,” pungkasnya. (Rls)

dari kita semua baik dari dinas instansi dan masyarakat," ujarnya. (Sarnubi)

Foto: Ist

SOSIALISASI KLA - WAKIL Gubernur Lampung, Chusnunia Khalim membuka acara sosialisasi Percepatan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Desa Wonomarto, Kecamatan Kotabumi Utara, Lampung Utara, Rabu (15/1).

Kemenkumham Minta Kalapas Ciptakan Good Government Lampung Utara (Kupas Tuntas) KEMENTERIAN Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Lampung minta Kepala Lembaga Kemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Kotabumi mampu menciptakan good government. Penegasan itu disampaikan Asep Somara, Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Lampung saat menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) Kalapan Kelas IIA Kotabumi dari dari Tetra Destorie kepada Endang Lintang Hardiman di Kantor Lapas Kelas IIA Kota-

bumi, Rabu (15/1).

Asep mengatakan, menciptakan goor government merupakan rangkaian dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi publik.

"Keterbukaan kalapas yang lama, dimana saudara Tetra Destorie dalam menerima saran dan kritikan merupakan rangkaian dalam rangka menciptakan keterbukaan informasi publik. Kepada kalapas yang baru harus bisa melanjutkan tugasnya dengan menciptakan good government," kata Ida Asep Somara.

Diketahui Tetra Destorie akan menjabat Kalapas IIA Kalianda, Lampung Selatan

menggantikan posisi yang ditinggalkan Endang Lintang Hardiman.

Sementara Tetra Destorie mengungkapkan telah banyak ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama bertugas 1 tahun 4 bulan di Lapas Kotabumi.

"Mudah-mudahan pak Lintang Kalapas yang baru dan cukup memiliki banyak pengalaman yang luar biasa di lapangan, Insya Allah bisa bergaul bersama dengan jajaran yang ada di sini," kata Tetra Destorie.

“Mungkin semua ini masih jauh dari sempurna, namun pada prinsipnya sudah ada

suasana nyaman baik untuk warga binaan maupun dalam rangka pelayanan,” lanjutnya.

Endang Lintang Hardiman menyatakan, realita kehidupan terkadang apa yang diinginkan tidak sepenuhnya Allah kabulkan.

"Tadinya saya berharap Lapas Kelas IIA Kalianda merupakan tempat terakhir saya mengabdikan diri. Namun masih diizinkan untuk memperbanyak teman, dengan ditugaskan di Lapas Kelas IIA Kotabumi. Ini merupakan amanat bagi saya dan izin untuk bergabung bersama teman-teman yang ada di sini,” paparnya. (Sarnubi)

LAMPUNG TIMUR

Tiga panitia pengawas kecamatan (Panwascam) terpilih dipastikan tidak akan dilantik oleh Bawaslu Lampung Timur (Lamtim), karena masih terlibat dalam kepengurusan partai politik.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) KETUA Bawaslu Lamtim, Uslih mengatakan, pihaknya sudah menelusuri jejak tiga Panwascam terpilih yang diduga masuk kepengurusan salah satu parpol di Lamtim. Hasilnya, kata dia,

Bawaslu menemukan bukti keterlibatan ketiganya dalam jabatan di parpol hingga tidak bisa dilantik.

“Ketiga panwascam terpilih itu adalah berinisial OD warga Kecamatan Jabung, masih memiliki SK parpol sebagai wakil sekertaris. RS warga Kecamatan Pasirsakti menjabat

wakil sekertaris dan FR warga Kecamatan Braja selebah jabatan dalam par pol adalah sekretaris. Yang jelas kami sudah berikan tindakan tidak kami lantik,"kata Uslih, Rabu (15/1).

Ia melanjutkan, ketiga panwascam yang tidak di lantik sudah ada pengganti.

Uslih memastikan, saat ini 72 anggota Panwascam di Kabupaten Lamtim tidak ada lagi yang terlibat da lam kepengurusan parpol.

Untuk menjalin siner gitas kinerja, kata dia, Ba -

waslu akan melakukan kunjungan di setiap lembaga dan instansi dan juga melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda.

“Bawaslu Lamtim sudah melakukan kunjungan silaturahmi di dua instansi yakni di Kodim 0429 dan di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Silaturahmi kami lakukan bertujuan untuk melakukan dialog agar kinerja Bawaslu bisa bersinergi dengan stakeholder yang ada di Lamtim," imbuhnya. (Agus)

Pemkab Pecat Enam PNS LAMPUNG TIMUR - PEMKAB Lampung Timur (Lamtim) telah memecat enam PNS dan menurunkan pangkat dua PNS selama tahun 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Lamtim, Muhammad Ridwan mengatakan delapan PNS yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat dengan perincian dua orang diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH), empat orang diberhentikan dengan hormat (PDH) atau atas permintaan sendiri, dan dua orang PNS diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah selama tiga tahun. “Jadi selama 2019 delapan orang PNS itulah yang sudah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat,” kata Ridwan, Rabu (15/1).

Ia menerangkan, dua orang yang dilakukan PTDH karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dan telah mendapatkan vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"Hukuman kepada PNS itu tidak serta merta dijatuhkan. Sebab penjatuhan hukuman tersebut merupakan jalan terakhir setelah melalui berbagai pertimbangan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemkab Lamtim tidak juga diindahkan bahkan tetap nekat tetap melakukan pelanggaran," terangnya. (LP)

Petani Tambak Beralih Budidaya Udang Vanamei Lampung Timur (Kupas Tuntas)

Foto: Agus/Kupas Tuntas

KUNJUNGI KANTOR PWI KOMISIONER dan staf Bawaslu Lampung Timur saat berkunjung di Kantor PWI Lampung Timur, baru-baru ini.

PETANI tambak di Kabupaten Lampung Timur ki I hampir seluruhnya membudidayakan udang Vanamei.

Padahal, sebelumnya mereka adalah petani tambak udang Windu sejak Tahun 1990.

"Sekarang sudah hampir semuanya membudidayakan udang Vanamei, kalau dulu iya udang Windu," kata Koriri, seorang petani tambak di Desa Muara Gading Mas, Lampung Timur, Rabu (15/1).

Koriri mengungkapkan, alasan para petani tambak lebih memilih membudidayakan udang Vanamei ketimbang udang Windu karena budidaya Vanamei lebih gampang.

"Kalau Vanamei tidak nunggu lama panennya, pertumbuhan udang Vanamei lebih cepat, dua bulan saja sudah bisa panen, kalau Windu nunggu empat bulanan," ujarnya.

Dia menyatakan, petani tambak sepanjang pantai

“

Kalau Vanamei tidak nunggu lama panennya, pertumbuhan udang Vanamei lebih cepat, dua bulan saja sudah bisa panen

“

Tiga Panwascam Terpilih Gagal Dilantik

PEMERINTAHAN

Lampung Timur dari Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai sampai dengan Desa Labuhanratu Kecamatan Pasir Sakti telah beralih membudidayakan Vanamei. "Ada ribuan hektare tambak yang diisi udang Vanamei," katanya.

Wondo, petambak lainnya menyatakan petani tambak di Lampung Timur sebelumnya membudidayakan Windu sejak tahun 1990 sampai Tahun 2015.

"Sekitar tahun 2016 sampai dengan sekarang beralih ke Vanamei, " ungkap dia. (Ant)

Kamis, 16 Januari 2020

LAMPUNG TENGAH

Ellya Jenguk Bocah Penderita Tumor Otak Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Tengah, Ellya Lusiana Loekman menjenguk Lovely (5), bocah penderita penyakit tumor otak yang kini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Bandar Lampung.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) KEDATANGAN Ellya untuk melihat langsung kondisi bocah asal Kampung Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar tersebut.

Ellya mengaku terenyuh ketika mengetahui informasi dari media sosial perihal kondisi Lovely putri pasa-

ngan Eboy (35) dan Amelia Susanti (30) yang menderita tumor otak.

“Kedatangan saya adalah bentuk empati Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan, dengan kehadiran kami untuk memberikan support kepada pasien dan keluarga ini, bisa bermanfaat,” kata Ellya, Rabu (15/1)..

Ellya berharap, pasien

7

Danrem Resmikan Monumen Garuda Sakti

bisa cepat diberikan kesembuhan dan keluarganya diberikan ketabahan serta kesabaran. Ia brjanji, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah akan membantu perawatan pasien.

“Mudah-mudahan bisa lekas sembuh dan berkumpul kembali di rumah dengan kebahagiaan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemkab Lampung Tengah akan terus membantu warganya yang kurang mampu yang sedang sakit, agar bisa mendapatkan perawatan kesehatan yang la yak sehingga bisa cepat sembuh. (Towo)

Bentuk Kampung Tertib Lalu Lintas Lampung Tengah (Kupas Tuntas) POLRES Lampung Tengah (Lamteng) berencana membentuk kampung tertib lalu lintas. Hal itu dilakukan untuk menjadi pilot project agar masyarakat bisa tertib dalam berlalu lintas.

Guna mematangkan pembentukan kampung tertib lalu lintas ini, Pores Lamteng menggelar rapat koordinas bersama instansi terkait di Aula Satpas 2528 Mapolres setempat, Rabu (15/1).

Rapat dihadiri Dinas Perhubungan, Dinas PU Bina Marga, Satpol PP, camat Terbanggi Besar, lurah Yukum Jaya dan kepala ling-

“ ”

Dengan keberadaan kampung tertib lalu lintas ini, diharapkan bisa mengajak masyarakat untuk bisa lebih tertib dalam berlalu lintas kungan Perum GM Yukum Jaya. Rapat dipimpin KBO Lantas Polres Lamteng Ipda A Rahman Rahman mengatakan, rapat koordinasi dilaksanakan guna menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan bersama instansi untuk membentuk kampung tertib lalu lintas di Perum GM Yukum Jaya.

Menurutnya, program itu digelar untuk mengajak ma-

syarakat lebih tertib dalam berlalu lintas dan mematuhi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Nomor 22 tahun 2009, untuk keselamatan pengendara maupun orang lain.

Ia berharap, program itu bisa secepatnya dilaksanakan. “Dengan keberadaan kampung tertib lalu lintas ini, diharapkan bisa mengajak masyarakat untuk bisa lebih tertib dalam berlalu lintas,” ujarnya. (Rls)

Foto: Ist

RESMIKAN MONUMEN - DANREM 043 Garuda Hitam, Kolonel Inf Taufik Hanafi didampingi Kepala SPN Kombes Pol Sismulyono meresmikan Monumen Transad Garuda Sakti di Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Unyai, Rabu (15/1).

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) KOMANDAN Korem (Danrem) 043 Garuda Hitam, Kolonel Inf Taufik Hanafi didampingi Kepala SPN Kombes Pol Sismulyono meresmikan Monumen Transad Garuda Sakti di Kampung Bandar Sakti, Kecamatan Terusan Unyai, Rabu (15/1).

Dalam sambutannya, Kolonel Inf Taufik Hanafi menyampaikan apresiasi nya terhadap pembangunan monumen Transad Garuda Sakti di Kampung Bandar Sakti ini.

Ia mengatakan bahwa

monumen tersebut dibangun dengan gotong royong dan membuktikan bahwa FKPPI memiliki rasa solidaritas tinggi. Dikatakan, Monumen Transad Garuda Sakti melambangkan kekuatan, kegagahan, dan kejelian sekaligus menjadi lambang bakti pengingat akan sejarah bangsa.

"Kita tidak boleh melupakan sejarah dan jasa para purnawirawan. Mari selalu tingkatkan solidaritas," ujar Kolonel Inf Taufik Hanafi.

Sementara Kadis Kominfo Lampung Tengah, Iman Saputra menyampaikan bahwa Monumen Transad Garuda Sakti adalah sarana

untuk generasi muda mengingat kembali dan melestarikan sejarah berdirinya Kampung Bandar Sakti.

“Monumen Transad ini juga melambangkan elemenelemen masyarakat Lampung Tengah yang penuh dengan perjuangan dan memiliki satu tujuan yang sama yaitu membawa Kabupaten Lampung Tengah bergerak maju menuju kemakmuran,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, monumen juga menjadi simbolisasi tekad penyemangat untuk bersatu padu dalam bingkai kebhinekaan guna membangun Lampung Tengah. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

 Hindari Terjadi Pungutan Liar

Tekan Penyebaran DBD

Nanang Ajak Masyarakat Jaga Kebersihan Lingkungan

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

Pemohon Dokumen Adminduk Harus Datang Langsung Lampung Selatan (Kupas Tuntas) DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lampung Selatan mengimbau para pemohon pembuatan dokumentasi administrasi kependudukan (Adminduk) untuk mengurus secara langsung dengan cara mendatangi kantor Disdukcapil.

Kepala Disdukcapil Lampung Selatan, Edy Firnandi mengatakan hal itu harus dilakukan guna memangkas tindakan pungutan liar (pungli) oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Kalau pemohon yang mengurus secara langsung ke kantor, itu kita jamin tanpa biaya. Makanya saran kita, pemohon untuk datang langsung ke kantor untuk mengajukan permohonan. Loketloket kita selalu terbuka untuk itu," jelasnya, Rabu (15/1).

Terkait permohonan yang masuk kepada pemerintah

desa, pihaknya pun telah menganjurkan agar pemerintah desa menganggarkan biaya pengurusan dokumen kependudukan melalui anggaran Dana Desa (DD)/ADD. Supaya, tidak lagi meminta biaya apapun dari masyarakat yang ingin mengurus dokumen ke pendudukan di Disdukcapil.

"Jalan keluarnya, desa itu menganggarkan di DD/ADD. Jadi biaya transportasi dari desa ke kantor Dukcapil bisa menggunakan itu. Kalau tidak salah, sekarang ini sudah ada Perbub soal DD terkait ini.

Saya hitung itu cukup Rp25 juta/setahun untuk dua kali berangkat," kata Edy. Ia pun menambahkan, untuk saat ini stok blangko KTP-elektronik tersedia di kantor Disdukcapil. Meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, namun masih ada.

"Ada sekitar 2.000 keping.

Prioritas kita ke PRR (print ready record) tapi kalau ada permohonan lain, ya tetap kita layani," tandasnya. (Dirsah/Edu)

BERI KETERANGAN - Plt Bupati Lamsel Nanang Ermanto memberikan keterangan terkait penanganan penyebaran DBD saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/1).

Plt Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Nanang Ermanto mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan guna menekan penyebaran penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) NANANG mengatakan, bulan Januari-Febuari-Maret menjadi periode tertinggi dalam penyebaran DBD di Lampung Selatan. Nanang minta masyarakat mengambil peran dalam rangka menangkal penyebaran pe-

nyakit yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk Aides Aigepty tersebut.

Menurut Nanang, adanya penyebaran penyakit DBD bukan kesalahan dari dinas kesehatan, puskesmas maupun pemerintah. Ia mengatakan, penangkalan penyebaran DBD harus melibatkan langsung masyarakat dengan menjaga kebersihan

lingkungan.

"Sebenarnya kuncinya kesehatan itu ada kita semua, tinggal kita mau atau tidak melaksanakan itu," kata Nanang saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (15/1).

Ia menyatakan, pihak n y a m e l a l u i d i n a s k e se hatan dan puskesmas su dah mengimbau untuk men sosialisasikan bahaya DBD kepada masyarakat, termasuk melengkapi sa rana dan prasaran di tingkat puskesmas.

"Sudah kita imbau jajaran di puskesmas dan dinas

untuk menekan DBD ini. Harapan kita tahun ini tidak menjadi siklus lima tahunan DBD," kata dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Jimmy B Hutapea menyatakan, hingga saat ini pihaknya telah menerima laporan kasus DBD yakni 2 orang dirawat di RSUD Bob Bazar dan 15 dirawat di Kecamatan Ketapang.

"Nah, yang di Kecamatan Ketapang itu masih suspect demam berdarah, belum bisa dikakatan DBD," jelasnya. (Dirsah/Edu)

Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

BERI KETERANGAN - KEPALA Disdukcapil Lampung Selatan, Edy Firnandi memberi keterangan terkait stok blangko e-KTP di kantornya, Rabu (15/1).

8

Kamis, 16 Januari 2020

TUBABA

Pembangunan Jaringan Irigasi Way Tulung Balak Diduga Asal Jadi

PEMBANGUNAN IRIGASI - INILAH pembangunan jaringan Irigasi Way Tulung Balak yang diduga asal jadi, Rabu (15/1).

Insert : Salah satu bagian drainase yang mengalami kerekatakan yang selesai dibangun.

Foto : Rahmad/Kupas Tuntas

Pembangunan Jaringan Irigasi Way Tulung Balak milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019 yang diperkirakan senilai Rp3,6 Milar diduga Asal jadi.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PEMBAGUNAN Jaringan Irigasi Way Tulung Balak dengan Nomor :600/25/ KONTRAK/PU/TUBABA/VII/ 2019 yang dikerjakan oleh CV.

AULIA AKBAR bangunan yang terpantau baru dua bulan selesai sudah banyak titik yang pecah-pecah.

Hal tersebut menuai sejumlah komentar negatif dari kalangan masyarakat sekitar terkesan asal-asalan yang mana hanya untuk mencari

keuntungan semata.

"Pembangunan irigasi ini barusan saja sekitar dua bulan ini selesai, yang mana pondasi untuk pembuangan dari aliran untuk yang akan dibuang kan kesungai ini pondasi nya batas pinggang, ungkap salah satu warga disekitar yang lokasi.

Dikatakan Salmun, pembungan air tersebut menurutnya bermasah pasal nya air tetap menggenang di pintu air karena pondasi nya tidak sesuai dengan volume

air yang akan keluar menuju sungai Tulangbawang.

"Yang mana pondasi untuk pembungan ini seharus nya sebatas lutut, baru air yang dari dalam bisa dibuangkan kesungai, kalau pondasi nya yang dibawah ini sebatas pinggang gimana air akan terbuang ke sungai, pasti saja air itu akan tertampung dibawah sini saja dan tidak akan bisa langsung terbuang ke sungai,�ujarnya.

Parahnya lagi, lanjut salmun, tanah yang di timbun di pinggir jembatan tersebut tidak di cor sehinga apabila nanti nya hujan turun dan air mulai meluap maka tanahtanah tersebut akan hilang terbawa air.

Hal senada disampaikan Bas, salah satu warga yang sering melintas di pekerjaan tersebut mengatakan, selain dari pembangunan Irigasi tersebut, di ketiau Tulung Balak juga ada bangunan Drainase yang baru berumur beberapa bulan sudah mulai terlihat kerusakannya.

"Di persawahan di Ketiaw Tulung balak juga ada Drainase cuma tidak ada pagu anggaran nya, dan tidak ada juga dari dinas mana yang mengerjakan nya, jadi kami yang memiliki sawah disini bertanya-tanya perkerjaan milik Dinas mana Drenase ini", tutur Bas. Sampai berita ini ditayangkan rekanan CV Aulia Akbar dan Bidang terkait belum dimintai keterangan terkait komentar para warga tersebut. (Rahmad/Lucky)

Dewan Kritisi Pembangunan Rigid Beton Penumangan Baru Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) PEMBANGUNAN ruas jalan rigid beton Penumangan Baru-Unit VI Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung tahun 2019 yang diperkirakan menelan anggaran Rp12.750.000.000, diduga bermasalah.

Ruas jalan rigid beton yang dikerjakan PT Belibis Jaya Group dengan Nomor kontrak : 03/KTR/link.091/PJTBB-K.21/V.03/VII/2019 tersebut terpantau baru sekitar sebulan selesai dikerjakan, namun terlihat sudah banyak kerusakan di sejumlah titik, seperti retak dan pecah hampir di semua bagian jalan.

Hal itu menuai sejumlah komentar negatif dari berbagai kalangan sekitar. Pekerjaan tersebut dinilai terkesan asal-asalan untuk mencari keuntungan yang lebih besar.

Kritikan antara lain dilontarkan anggota komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Kadarsyah. Ia menyayangkan proses pengerjaan pembangunan rigid beton ruas jalan Penumangan Baru - Unit VI yang terkesan dikerjakan asal-asalan.

Kadarsyah mengaku, sebagai putra daerah, ia merasa kecewa dengan hasil pekerjaan dari PT Belibis Raya Group yang dinilai tidak maksimal.

"Yang jelas kami sebagai putra daerah sangat menyayangkan hasil kerja pihak

ketiga (PT Belibis Raya Group) sebagai rekanan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung yang tidak maksimal, soalnya baru hitungan hari saja selesai dikerjakan sudah banyak yang retak dan berlubang di beberapa bagian," ungkap Kadarsyah.

Kadarsyah menuding, pada saat pengerjaan pembangunan jalan tersebut pihak ketiga seolah tidak transparan dalam informasi kepada masyarakat hingga menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan pada proses pengerjaan rigid beton ruas jalan Penumangan Baru - Unit VI. "Seharusnya setiap pengerjaan proyek pemerintah itu harus ada papan informasi yang terpasang di lokasi, karena itu memang salah satu kewajiban rekanan yang mengerjakan agar masyarakat tahu dan bisa menilai anggaran itu berapa dan dari mana, namun hingga saat ini tidak ada papan informasi yang dimaksud, hal itu semakin menunjukan adanya kejanggalan pada pengerjaan proyek rigid beton tersebut," tudingnya.

Sementara, Wakil Ketua II DPRD Tubaba S. Joko Kuncoro mengatakan, dirinya mewakili masyarakat Tubaba mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang telah membangun jalan di kabupatennya terebut, khususnya di ruas jalan Penumangan Baru - Unit VI. Namun, kata dia, sayangnya pembangunan tersebut seakan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (Lucky)

TANGGAMUS

Ristika Dilantik Jadi Kabag Organisasi Tanggamus (Kupas Tuntas) UNTUK mengisi kekosongan pejabat administrator di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis, melantik Ristika Trianita menjabat Kepala Bagian Organisasi di ruang kerja Sekdakab, Rabu (15/1).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.2/42/37/2020 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS. Sebelumnya Ristika menjabat sebagai Camat Bulok dan sekarang menggantikan Maradona yang sebelumnya dilantik menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdikcapil).

Dalam sambutannya Sekdakab Hamid Heriansyah Lubis mengharapkan Ristika dapat mengemban tugas yang baru, dan secepatnya melakukan konsolidasi di tempat ugas yang baru, serta tetapkan target apa yang akan dicapai.

Dikatakannya, pergantian pejabat adalah regenerasi yang harus tetap berjalan

dengan mengedepankan kinerja yang harus lebih baik.

"Banyak hal yang memang harus dilakukan dan menjadi harapan kedepan terkait dengan penyelesaian ukuran kinerja yang ada disetiap OPD," kata Lubis.

Kemudian harapan kedepan, ujar Lubis adalah koordinasi, seluruh bagian Organisasi ini harus semakin baik dengan OPD. Dan secara seluruh jajaran OPD sebenarnya adalah kinerja, sebab tuntutan pelayanan pada masyarakat semakin tinggi, inilah yang menjadi kewajiban seluruh jajaran Pemerintah untuk selalu respon dalam peningkatan pelayanan.

"Saya menyampaikan pesan ibu Bupati kepada masyarakat bahwa komitmen Pemerintah Daerah untuk setiap hari selalu melakukan evaluasi terkait dengan kinerja pelayanan di Pekon ataupun di Kecamatan," kata dia.

Menurut Lubis, pemerintah akan terus menerima, dan akan merespon kritik serta saran dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan yang ada. "Harapan kita semua, hari ini lebih baik dari kemaren," ujarnya. (Sayuti)

Banjir Bandang Dikhawatirkan Ganggu Target Pencapaian Padi

TERENDAM BANJIR - INILAH kondisi tanaman padi di Kecamatan Semaka terendam banjir, beberapa waktu lalu.

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

Banjir bandang yang melanda Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, dikhawatirkan mengganggu target pencapaian produksi padi 5,8 ton per hektar.

Tanggamus (Kupas Tuntas)

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

DILANTIK - SEKRETARIS Daerah Kabupaten Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis, melantik Ristika Trianita menjabat Kepala Bagian Organisasi , di ruang kerja Sekdakab, Rabu (15/1).

MENGINGAT selain menggenangi permukiman, banjir juga merendam areal persawahan, dan merusak jaringan irigasi.

Data di Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanggamus, banjir bandang telah merendam tanaman persemaian padi seluas 662 hektar yang tersebar di 10 pekon di Kecamatan Semaka, meliputi Pekon Pardawaras, Way Kerap, Sedayu, Sidodadi, Karangrejo, Kacapura, Sukajaya, Bangunrejo, Kanoman, dan Sudimoro.

Dua hektare padi siap panen juga puso. Selain itu, banjir juga merendam lahan cabai seluas satu hektar, tanaman pepaya lima hektar, dan tanaman terong 1/2 hektar.

Ratusan hektar sawah yang terendam itu dikha-

watirkan bisa mempengaruhi target produksi padi tahun ini yang mencapai 5,8 ton per hektar. Kondisi ini diperparah rusaknya jaringan irigasi sepanjang 900 meter.

Jaringan irigasi tersier yang rusak ini terdapat di dua titik, yaitu di Pekon Way Kerap sepanjang 700 meter dan di Pekon Sedayu sepanjang 200 meter.

Adapun lahan padi sawah (persemaian) yang mengalami puso berada di Pekon Sidodadi seluas 104 hektar Pekon Karangeejo 45 hektar, Kacapura 130 hektar.

Kemudian Pekon Sukajaya 49 hektar, Bangun Rejo 40

hektar, Kanoman 45 hektar.

Selanjutnya Pekon Sedayu 62 hektar persemaian dan dua hektar siap panen puso. Pekon Waykerap 118 hektar, Pardawaras 104 hektar. Sedang Pekon Sudimoro hanya terdampak saja seluas 17 hektar dan tidak ada yang puso.

Dinas Pangan dan Pertanian menghitung, estimas kerugian kerusakan tanam tumbuh mencapai Rp366.545 .000. Namun, angka tersebut belum termasuk kerugian untuk bangunan fisik saluran irigasi tersier di dua titik.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Tanggamus, Catur Agus Dewanto, mengatakan telah menyurati Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung untuk meminta batuan benih cadangan benih.

"Sawah yang terkena banjir itu masih berupa persemaian padi. Jadi kami akan bantu untuk benihnya. Kami juga telah menyurati temanteman yang memiliki traktor, untuk mengolah tanah bagi petani yang telah membajak," kata dia.

Menurut Catur, pendataan kerusakan masih terus dilakukan, jika nanti ditemukan ada kerusakan tanaman padi yang siap panen dan pemiliknya telah mendaftar sebagai pemegang asuransi, pihaknya akan membatu mencairkan dananya.

"Seandainya ada petani yang sudah mengikuti asuransi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) nanti akan kita bantu klaimnya ke Jasindo," ujarnya. (Sayuti)

Kamis, 16 Januari 2020

SAMBUNGAN

Kejati ... negara ditimbulkan diduga akibat jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan serta pengadaan pembangunan gedung.

Ia membeberkan, berdasarkan fakta yang didapat, ketiga tersangka telah memainkan dana anggaran pembangunan gedung rawat inap lantai 2 dan 3 di RSUD Pesawaran dengan nilai kontrak Rp33 miliar lebih.

Sehingga, lanjut Pandra, dari hasil penyidikan ditemukan terdapat penyelewengan yang dilakukan ketiga tersangka dengan cara mengkondisikan kegiatan lelang.

"Jadi peristiwa tindakan korupsi yang dilakukan mengarahkan kegiatan konsultasi sampai dengan pembangunan kepada rekanan tertentu dengan cara mengkondisikan lelang," terangnya.

Selain mengkondisikan lelang, kata dia, juga ada temuan pembangunan gedung RSUD Pesawaran tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

"Jadi pembangunan gedung tak sesuai dengan RAB yang ada pada kontrak pekerjaan," tandasnya. Atas perbuatannya itu, sambung Pandra, ketiga tersangka disangkakan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Ancaman hukuman penjaranya maksimal 20 tahun," ujarnya.

Seorang ASN Dinas Kesehatan Pesawaran menerangkan, Raden Intan adalah ASN Pemkab Pesawaran yang ditugaskan sebagai kepala Puskesmas Tegineneng yang berperan sebagai PPK dalam

Dari Hal 1

kasus tersebut.

“Kemudian Taufiqurahman selaku Direktur PT Asri Faris Jaya sekaligus kontraktor pekerjaan. Dan Julian sebagai konsultan pengawas dari CV Pandu Jaya. Kasus itu adalah pembangunan gedung rawat inap lantai 2 dan 3 RSUD Pesawaran tahun 2018 dengan nilai kontrak Rp33,8 miliar,” terangnya.

Sementara itu, Kuasa hukum Julian, Irwan Aprianto menyatakan kliennya akan mengungkap jaringan dalam perkara dugaan korupsi pembangunan RSUD Pesawaran itu.

"A da beberapa hal yang harus diungkap, terutama jaringan, harus diungkap di pengadilan," jelasnya, kemarin. Menurut Irwan, Julian merupakan pengusaha yang hanya memenuhi syarat dalam proyek yang dikerjakan.

"Jadi kalau ada hal-hal dianggapnya kekurangan dalam bentuk pengawasan dari awal sampai akhir sudah dilakukan sampai selesai pengerjaannya, dan bangunannya sampai saat ini dipakai dan tidak ada yang rusak RSUD Pesawaran,” terang dia.

"Kami ada beberapa bukti yang akan kami bawa ke pengadilan bahwa klien kami sesungguhnya ikut aturan pelelangan tender," tandasnya.

Di tempat terpisah, Sekda Kabupaten Pesawaran, Kesuma Dewangsa mengatakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan sebelum menjatuhkan sanksi terhadap ASN yang terlibat dalam korupsi RSUD Pesawaran.

"Ya, kalau informasi terkait

Polri ...

(BPK) masih mengaudit kerugian negara atas kasus dugaan korupsi di PT Asabri.

BPK menaksir, kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp16 triliun.

"Baru perkiraan, BPK sedang mengumpulkan data dan informasi, diperkirakan potensi kerugian Rp10 sampai Rp 16 triliun," ujar anggota BPK Harry Azhar saat dikonfirmasi, Rabu (15/1).

Menurut Harry, setelah

kasus itu sudah disampaikan oleh pak Kadis Kesehatan, tapi kalau surat pemberitahuan dari aparat penegak hukum belum kami terima," kata Kesuma.

Menurutnya, Pemkab Pesawaran juga bisa memberikan bantuan pendampingan hukum kepada ASN yang terlibat kasus hukum.

"Kalau kami selaku Pemerintah Daerah menyikapi hal ini yang pertama siap memberikan bantuan berupa pendampingan hukum kepada yang bersangkutan karena statusnya sebagai ASN, dengan catatan harus ada permohonan dari ASN yang terlibat hukum tersebut.

Tapi sejauh ini belum ada permohonan mungkin yang bersangkutan sudah menggunakan penasehat hukumnya sendiri," ujarnya.

Disisi lain, lanjut dia, pihaknya juga telah menyiapkan sanksi bagi ASN yang terlibat kasus hukum. "Memang untuk kasus korupsi, siapapun ASN yang terlibat, akan diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dengan syarat keputusan hukumnya sudah inkraht dan dinyatakan bersalah," katanya.

Ia berharap kepada seluruh ASN yang terkait dengan kegiatan proyek pembangunan harus mengacu pada regulasi yang berlaku. "Saya juga berharap tidak ada lagi ASN yang tersangkut masalah hukum.

Makanya kita selalu ingatkan baik dari segi perencanaan, pengerjaan dan penga wasan harus benar-benar sesuai dengan semestinya," ujarnya. (Oscar/Reza/Trbl) Dari Hal 1

semua data terverifikasi secara keseluruhan, BPK berencana menyerahkan data soal PT Asabri itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kemudian ditindaklanjuti.

Sebelumnya, PT Asabri (Persero) sedang menjadi sorotan setelah Menko Polhukam Mahfud Md menyebut adanya dugaan korupsi di atas Rp 10 triliun.

Sejumlah permasalahan pada asuransi yang menge-

Rumah ... rumah sakit swasta karena orang tuanya tidak bisa dirawat karena kamar kelas 1 sedang penuh. Padahal, saat itu orang tuanya harus benar-benar mendapat pelayanan rawat inap.

“Bagaimana tidak kesal, setelah dibilang kamar kelas 1 penuh, pegawai rumah sakit justru menawari naik kelas dengan status pasien umum. Padahal kami selama ini sudah membayar iuran kelas 1 setiap bulan,” ungkapnya, baru-baru ini.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung pun menyebut, selama tahun 2019 masih banyak pengaduan masyarakat terkait buruknya pelayanan yang dialami pasien BPJS Kesehatan.

Ketua YLKI Lampung, Subradayani mengatakan selama ini masih banyak warga yang menelepon YLKI menyampaikan keluhannya terkait pelayanan rumah sakit terhadap pasien BPJS. “Kami mendapat banyak pengaduan melalui telepon, sehingga tidak tahu data jelasnya. Namun sepertinya ada yang terkait penuhnya kamar kelas 3 dan 2 serta 1, sehingga terpaksa pasien memindah ruang rawat inapnya ke kelas lebih tinggi,” kata Subadra, Rabu (15/1).

Ia pun mengimbau kepada pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Lampung agar menindak tegas terhadap rumah sakit yang masih memberikan pelayanan buruk kepada pasien BPJS.

9

lola dana anggota TNI ini pun perlahan muncul ke permukaan. Masalah tersebut salah satunya terkait kesalahan dalam mengelola investasi.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pun merespons permasalahan tersebut, terlebih dirinya memiliki latarbelakang TNI. Luhut mengutuk jika benar Asabri bermasalah seperti yang diduga sejauh ini. (Dtc/Net) Dari Hal 1

“Iya, harus memberikan sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja sama kepada RS tersebut, jika terjadi pelayanan tidak baik terhadap pasien BPJS. Karena pasien ini kan sudah melaksanakan kewajiban membayar iuran setiap bulan. Kenapa haknya tidak dipenuhi,” tegasnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf pun mengakui, pihaknya beberapa kali menerima laporan masyarakat mengenai pelayanan rumah sakit di Provinsi Lampung.

Ia mengatakan, berbagai jenis laporan itu mulai dari pelayanan yang menyangkut BPJS Kesehatan, hingga masyarakat merasa tidak mendapatkan palayanan maksimal dari dokter rumah sakit.

Namun setelah dilakukan pengecekan, Nur Rakhman mengungkapkan, kebanyakan dari laporan itu merupan miskomunikasi antara pasien atau keluarga pasien dengan perawat atau dokter rumah sakit.

“Seperti ada pelapor yang ternyata tidak pernah menunggu orang tuanya yang di rawat di rumah sakit, dia hanya mendapatkan laporan dari kakaknya yang menunggu di rumah sakit itu. Tapi ternyata dalam penyampaian kakaknya tidak sekomplit dengan apa yang didengar dari dokter, begitu kita dudukan bareng ternyata hanya miskomunikasi,” jelasnya.

Ia berharap, dengan ber-

tambahnya nilai premi BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh masyarakat, berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan.

“Harus lebih ditingkatkan lagi pelayanannya terutama pada peserta BPJS yang selama ini cenderung terabaikan dan yang lebih diutamakan malah peserta yang sifatnya umum. Membayar tunai,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Muhammad Fakhriza mengingatkan pihak rumah sakit jangan sampai memberikan informasi yang tak benar kepada pasien.

“Jangan sampai ketika ruangan itu tidak penuh tetapi pihak rumah sakit menginformasikan kepada pasiennya bahwa ruangannya penuh, sehingga harus memilih naik kelas pelayanan. Itu yang dikhawatirkan,” tegasnya, kemarin.

Dan ketika ruangan kamar pasien ternyata benar-benar penuh, kata dia, peserta tersebut harus merasa terinformasikan. Menurutnya, ketentuan untuk naik kelas pelayanan pun sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan.

“Kita minta rumah sakit mengkomitmenkan terkait dengan display ketersediaan tempat tidur. Harus transparansi kalau memang penuh,” pungkasnya. (Wanda/Erik)

FOTO BERSAMA DIREKTUR Utama PTPN VII, Muhammad Hanugroho foto bersama dengan sejumlah pejabat yang direposisi di Kantor Direksi PTPN VII, Bandar Lampung, Rabu (15/1).

Foto: Ist

PTPN VII Reposisi Pejabat dan Manajer Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PTPN VII menggelar pergantian pejabat utama dan manajer di Kantor Direksi PTPN VII, Bandar Lampung, Rabu (15/1).

Manajemen memberi perhatian khusus kepada PT Buma Cima Nusantara (PT BCN), anak perusahaan PTPN VII dengan mengganti puncak pimpinannya. Perusahaan yang mengelola dua pabrik gula itu (Bungamayang dan Cinta Manis) dipercayakan kepada Putu Sukarmen.

Sebelumnya, Putu adalah Kepala Divisi Operasional Tanaman Semusim Holding PTPN III (Persero). Ia menggantikan Herbertus Koes Darmawanto untuk memimpin tim besar pada anak perusahaan yang baru berumur dua tahun itu.

Selain itu, manajemen juga menempatkan Malik Royan, Kepala Bagian Akutansi dan Keuangan PTPN VII menjadi Direktur Utama PT Optima Nusa Tujuh (ONT), juga anak perusahaan PTPN VII. Di tubuh manajemen PTPN VII, Direksi juga mereposisi beberapa manajer unit, yakni, Arifin Lubis yang sebe-

lumnya menjabat Manajer Unit Tebenan bergeser ke Unit Beringin; Andri Manajer Unit Baturaja ke Tebenan dan Hendra Putra manajer Unit Padang Pelawi ke Tulungbuyut.

Berikutnya, Heria Kusworo Manajer Unit Musilandas menggantikan Hendra Putra di Unit Padang Pelawi, Rusman yang sebelumnya di Unit Waylima beralih ke Unit Musilandas; dan Syaiful Rasyid menjabat Manajer Unit Baturaja.

Sementara itu, untuk posisi Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan yang ditinggalkan Malik Royan diisi Mario yang sebelumnya Kasubag Pemasaran Sawit dan Gula di Kantor Direksi.

Dalam arahannya, Direktur Utama PTPN VII, Muhammad Hanugroho meminta seluruh jajaran melakukan konsolidasi di semua lini.

Hanugroho memberi catatan khusus kepada Putu Sukarmen yang mengemban tugas sebagai Dirut PT BCN, agar langsung tancap gas.

“Saya minta bulan ini ( Januari) BCN harus sudah running untuk mengejar RKAP. Agar Pak Putu melakukan reassement luas areal dan lain-lain untuk meningkatkan kinerja. Kami yakin, dengan pengalaman Pak Putu di ko-

Geger ...

Timur ( Jatim), sejumlah artis itupun dipanggil untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total kerugian akibat investasi bodong yang terjadi di Tanah Air sudah mencapai Rp88,8 triliun. Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam L. Tobing menyebut angka tersebut berdasarkan hasil perhitungan periode 2008 sampai 2018.

Tercatat setidaknya ada empat kasus investasi bodong yang menyebabkan kerugian hingga Rp88,8 triliun selama 2008-2018, di antaranya kasus Pandawa Group yang memakan korban 549 ribu dan menyebabkan kerugian Rp3,6 triliun.

Lalu, kasus 4 travel umrah dengan 164.757 ribu korban.

Adapun total kasus 4 travel

Dari Hal 1

umrah itu senilai Rp3,04 triliun. Kasus Dream Freedom memakan korban sebanyak 700 ribu orang dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengatakan kerugian mencapai Rp3,5 triliun. Adapula kasus PT Cakra Buana Sukses Indonesia yang menelan korban 170 ribu dengan total kerugian Rp1,6 triliun.

Pertanyaannya, kenapa orang dengan mudahnya tergiur menggelontorkan uang dalam jumlah banyak, hanya karena iming-iming yang sebenarnya tidak masuk akal? Anehnya, sebagian korban adalah orang terpandang dan terpelajar, yang semestinya mustahil bisa menjadi korban investasi bodong.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan, sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan investasi sehing-

Itera ...

Ia mengaku, sudah melakukan koordinasi dengan kampus Itera dan melakukan pengecekan ruangan yang akan dijadikan lokasi tes CPNS. "Ruangan yang akan dijadikan lokasi tes sudah siap, tadi sudah kami lakukan pengecekan," ungkapnya.

Diketahui, Itera akan menjadi lokasi tes CPNS bagi pelamar untuk formasi di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, Way Kanan, Metro, Mesuji, Bandar lampung, Lampung Utara, Tulangbawang Barat, Lampung Tengah, Lampung

ga tidak masuk dalam perangkap investasi bodong.

Pertama, harus banyak bertanya. Investasi bodong kerap kali memberikan penjelasan mendetail, namun tidak masuk akal agar calon peserta tidak menanyakan pertanyaan.

Kedua, lakukan penelitian, khususnya mengecek langsung legalitas perusahaan melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investasi resmi pasti akan terdaftar dalam website tersebut. Ketiga, waspada iming-iming bonus menggiurkan mulai dari handphone hingga sebuah mobil.

Anda harus waspada dengan iming-iming tidak masuk akal dari keuntungan yang akan anda terima. Jika itu dilakukan, mudah-mudahan tidak akan terperangkap dalam investasi bodong. (*) Dari Hal 1

Barat dan Lampung Timur.

Lukman menambahkan, untuk lokasi tes akan dilaksanakan di kampus Itera gedung kuliah umum I lantai 4.

"Kami sudah berkordinasi dengan pihak kampus, semua Insya Allah sudah siap," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor II Itera, Sukrasno menjelaskan Itera sudah menyiapkan ruangan yang akan menampung seluruh peserta yang mengikuti tes SKD. Ia menerangkan, Itera sudah menyiapkan aula yang mampu menampung 600 orang, komputer 520 unit, mesin

Dokter ... dan melakukan pembenahan terhadap manajemen di RSUD Ryacudu. Sementara itu, Sekda Lampung Utara, Sofyan mengatakan setelah menerima masukan-masukan dari para dokter spesialis, Pemkab berjanji akan memenuhi apa yang menjadi tuntutan para dokter.

moditas gula dapat mengakselerasi BCN,” kata dia.

Sementara itu, Herbertus Koes Darmawanto dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kerja sama manajemen BCN dan PTPN VII selama ini terjalin.

Ia juga meminta maaf belum bisa memenuhi ekspektasi manajemen terhadap kinerja PT BCN. “Banyak ilmu yang diterima terutama dalam hal mengendalikan diri. Dan mohon maaf belum bisa menunjukan kinerja yang baik BCN,” kata Herbertus Koes Darmawanto.

Putu Sukarmen dalam sambutannya meminta support dari pemegang saham dan tim PTPN VII. Ia berjanji untuk memaksimalkan semua potensi besar yang ada pada dua pabrik gula dan kebun yang dikelola BCN dengan baik.

“SDM akan saya kelola sebaik-baiknya. Saya melihat potensi produksi cukup bagus dan saya yakin kedepan akan lebih baik lagi. Kebijakan yang baik akan saya teruskan dan saya yakin dengan kerja sama yang sinergis, berintegritas, dan profesional target RKAP bukan hanya tercapai tapi akan kita lampaui,” kata dia. (Rls)

genset, server dan mobile server."500 komputer yang akan digunakan dan 20-nya akan menjadi cadangan kalau-kalau ada kendala saat tes dilaksanakan," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam ruangan tersebut juga akan dilengkapi dengan ruang medis, ruang loker, ruang steril, ruang regristasi serta ruang informasi "Semua sudah siap, nanti tinggal kami koordinasi dengan RSUD Abdul Moloek, untuk berjaga-jaga jika ada hal yang tidak di inginkan," pungkasnya. (Ria) Dari Hal 1

"Saran-sarannya untuk kebaikan di manajemen rumah sakit dapat kita terima dan masukan untuk dianggarkan dua belas bulan itu juga akan kita kawal, termasuk dengan usulan perombakan plt direktur," kata Sekda.

Perombakan itu bukan

hanya terhadap jabatan direktur, tapi juga struktur lainnya. Menurut Sekda, atas masukan itu akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan badan kepangkatan.

Hal itu guna memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Lampung Utara. (Sarnubi)

10

Kamis, 16 Januari 2020

Mulan Siap Diperiksa Terkait Investasi Bodong Memiles

Jelang Menikah, Jessica Iskandar Ziarah ke Makam Olga Syahputra KUPAS TUNTAS JAKARTA - PERNIKAHAN Jessica Iskandar dan Richard Kyle semakin dekat. Momen sakral tersebut rencananya akan digelar pada Maret 2020 di Bandung, Jawa Barat.

Dua bulan jelang pernikahan, Jessica Iskandar menyempatkan diri untuk ziarah ke makam sahabatnya, Olga Syahputra. Hal ini diketahui dari unggahan Jessica Iskandar di Instagram.

“Ijin menikah dengan almarhum, mau kenalin @richo_kyle,” tulis Jessica Iskandar sebagai keterangan foto pada Rabu (15/1).

Fotonya sendiri memperlihatkan Jessica Iskandar tengah duduk di samping pusara Olga Syahputra. Ia mengenakan kemeja putih polos lengan panjang yang dipadukan dengan bawahan motif floral warna cokelat dan hitam.

Jessica Iskandar makin gaya dengan kacamata hitam. Dalam unggahan itu, tampak ia mengusap nisan Olga Syahputra. Ibu satu anak ini meminta doa agar bisa membangun keluarga yang bahagia bersama Richard Kyle.

“Doain yaaa.. semoga pernikahannya lancar, bahagia, sehat, segera dapat momongan dan setia sampai kakek-nenek,” bintang film Dealova dan Kungfu Pocong Perawan

Penyanyi sekaligus anggota DPR RI Mulan Jameela dikabarkan akan ikut dipanggil Polda Jawa Timur (Jatim) terkait investasi bodong Memiles.

Jessica Iskandar

mengungkapkan.

Di akhir unggahannya, artis berusia 31 tahun ini mendoakan almarhum sahabatnya. Jessica Iskandar berharap Olga Syahputra mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan.

“Kita doakan juga semoga Kak Olga bisa tenang dan damai di surga.

Diampuni segala dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin,” Jessica Iskan-

dar mengakhiri.

Belum genap sejam, foto ziarah Olga Syahputra disukai lebih dari 225 ribu warganet. Sejumlah seleb pun mengirim tanda hati untuk Jessica Iskandar.

Salah satunya, Luna Maya.

Semasa hidup, Olga Syahputra memang dekat dengan Jessica Iskandar.

Keduanya sempat digosipkan menjalin hubungan lebih dari sekadar teman. (Lp6)

KUPAS TUNTAS JAKARTA - ISTRI Ahmad Dhani menjadi salah satu dari 13 artis yang disebut Eka Deli saat diperiksa penyidik Polda Jatim.

Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Mulan Jameela, Ali Lubis mengatakan bahwa kliennya siap memenuhi panggilan tersebut jika sudah ada izin dari Presiden Joko Widodo.

"Memang itu mekanisme yang diatur dalam UU MD3, di mana untuk memanggil dan meminta keterangan anggota DPR harus mendapat persetujuan dari Presiden," kata Ali Lubis saat dihubungi awak media, Selasa (14/1).

Menurut Ali Lubis mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kabar pemanggilan resmi dari

pihak Polda Jatim untuk Mulan Jameela. "Enggak ada surat sama sekali," ujarnya.

Meski begitu, lanjut Ali Lubis, pelantun Wonder Woman itu mengaku siap memberikan keterangan terkait

Mulan Jameela

Ahmad Dhani Bebas, Dewa 19 Tur 6 Kota

Andhika Pratama Dituding Matikan Rezeki Tiga Artis Ini KUPAS TUNTAS JAKARTA - AKTRIS sensasional Nikita Mirzani kembali membongkar keburukan yang diduga dilakukan oleh Andhika Pratama.

Dia mengatakan bahwa suami Ussy Sulistyawati itu pernah mencoba mematikan

rezeki beberapa artis lain.

"Yang sudah dimatiin rezekinya, satu kerjaan plus satu TV lagi," kata Nikita Mirzani di Instagram Story miliknya, Selasa (14/1).

Pemain film Comic 8 itu kemudian menyebutkan inisial para artis yang diduga pernah menjadi

Nikita Mirzani

KECANTIKAN MADEENASKINCLINIC Rahasia Kecantikan Halal & Natural.

Mau Wajah Cantik Alami, Berkilau & CerahAlami?Yangpastitanpatindakan operasi, Madeena Skin Clinic punya solusinya. Karena Cantik itu dirawat bukan diedit. Tlp : (0721) 5607 387 WA:0818207797/08117917797 JL. Pangeran Antasari Ruko 3AB, Kedamaian,B.Lampung,35121

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/ Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229.

Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman.

Hub. 0853 8456 5777. Jln. P.Antasari No. 171 B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu.

CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0852 6721 6611.

korban Andhika Pratama.

"Dibikin sinetron waktu itu. Dimatiin juga rezekinya dengan bacotnya sih laki lemes itu. Dan sekarang menghilang enggak ada lagi di TV," ujar Nikita.

Ibu tiga anak itu kemudian menyebut ada salah satu komika berinisial U yang juga menjadi korban Andhika.

"Dia ngomong sama orang-orang jijik banget sama si U ini. Padahal lagi kerja sama bareng. Sempet dikeluarin lalu kerja sama lagi lalu ya gitu dah," lanjutnya Selain itu, lanjut Nikita, seseorang berinisial GL yang juga 'disenggol' Andhika.

"Abis diomongin sama si mulut lemes. Eh enggak tahunya malah si lemes yang didepak abis dimarahin sama ibu M. Modar lo lemes," pungkasnya.

Diketahui, Nikita Mirzani dibuat kesal dengan pernyataan Andhika Pratama yang menyebut konten program Nih Kita Kepo plagiat. (Jpnn)

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 0721 5613282.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

MUSIK JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

investasi bodong Memiles.

"Sebagai warga negara yang taat hukum, Mbak Mulan tentu akan hadir.

Tetapi, sepanjang Presiden belum memberikan persetujuan secara tertulis, mbak Mulan tidak akan hadir," tuturnya.

Diketahui, sudah dua artis diperiksa dalam kasus investasi bodong Memiles.

Mereka adalah Eka Deli dan Marcello Tahitoe alias Ello. (Jpnn)

KUPAS TUNTAS JAKARTA - MUSIKUS Ahmad Dhani menepati janjinya untuk aktif kembali bersama Dewa 19 setelah bebas dari tahanan. Dia bakal menggelar tur bertajuk 20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 bersama Dewa 19, Once Mekel, dan Dul Jaelani.

"Ini merupakan comeback Ahmad Dhani setelah vakum cukup lama," kata Sysan Ibrahim, CEO Otello Asia selaku promotor di FX Sudirman, Jakarta, Rabu (15/1).

Dhani mengatakan bahwa '20 Tahun Bintang Lima Tour 2020' adalah tur

SANGGAR BUNGA TERIMAPESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909, 081272193361 , 0811919121

untuk merayakan 20 tahun dirilis album Bintang Lima.

Saat dirilis, album Dewa 19 tersebut sukses terjual sekitar 1,7 keping. Menurutnya, bakal banyak perbedaan yang terjadi dalam konser tersebut. "Bakal banyak perbedaan, Baladewa yang dulunya muda sekarang tentu sudah mapan," ujar Dhani.

Rangkaian 20 Tahun Bintang Lima Tour 2020 bakal singgah keenam kota di Indonesia. Pemilihan kota dilakukan oleh pihak Dewa 19 bersama promotor.

Kota yang bakal disinggahi yakni Bandung (15

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jl. Soe karno Hatta No. 52 D Suka bumi Indah, Ban darlampung. Telp : 0721-709216/ 081398800360 KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

PENGISIAN RACUN API CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (Dpn RS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

Februari), Yogyakarta (22 Februari), Surabaya (14 Maret), Banjarmasin (21 Maret), Balikpapan (25 Maret), dan Makassar (3 April 2020). "Kami tidak menutup kemungkinan untuk menambah kota lain sebagai penutup," ucap promotor.

Para personel Dewa 19 termasuk Once sangat antusias dengan tur ini.

Apalagi dia mengaku sudah lama tidak menyanyikan lagu-lagu dalam album Bintang Lima.

"Sudah lama banget enggak bawain lagu album itu, bahkan tahun 2010 pun tidak semua kami bawakan," ucap Once. (Jpnn)

Kamis, 16 Januari 2020

EKONOMI

Literasi Keuangan Hambat Penerbitan Obligasi Daerah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Astera Primanto Bhakti menilai, tingkat pemahaman daerah menjadi tantangan mereka menerbitkan obligasi daerah. Tidak hanya pemerintah daerah seperti bupati dan walikota, juga oleh DPR daerah maupun pihak pemangku kepentingan terkait.

Jakarta (Kupas Tuntas) PRIMA mengatakan, sebenarnya banyak daerah yang sudah siap untuk menerbitkan obligasi sendiri sebagai bagian dari pembiayaan kreatif. Hanya saja, mereka masih belum mendalami konsep dan skema obligasi daerah.

"Karena kalau menerbitkan itu, daerah kan harus siap ditanya-tanya seperti posisinya gimana, dampaknya seperti apa dan sebagainya.

Mungkin ini yang membuat kesiapan daerah belum maksimal," ucapnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (15/1).

Salah satu daerah yang disebutkan paling siap adalah Jawa Tengah. Bahkan, menurut Prima, mereka sudah siap sejak awal 2019 yang kemudian diikuti banyak daerah.

Misalnya, Bogor yang mengalami percepatan serta DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Meski terhambat, Prima

menilai, daerah-daerah tersebut masih memiliki potensi besar untuk menerbitkan obligasi daerah. Pemerintah pusat mencoba membantu mendorong realisasi penerbitan dengan melakukan sosialisasi, rapat koordinasi dan membantu menjelaskan mengenai obligasi daerah melalui DPRD guna meningkatkan literasi daerah. "Kita dorong mereka supaya lebih siap," katanya.

Selain itu, Kemenkeu juga turut mengundang lembaga pemeringkatan untuk memberikan pemahaman yang mendalam. ke daerah. Dorongan yang digambarkan Prima sebagai upaya 'keroyokan' ini diharapkan dapat mempercepat penerbitan obligasi daerah.

Prima mengakui, penerbitan obligasi daerah bukan pekerjaan mudah. Instrumen alternatif pembiayaan ini hanya dapat dilakukan oleh daerah yang memang betul-betul siap, seperti halnya dengan obligasi pemerintah pusat maupun korpo-

rasi. "Level transparansinya juga harus tinggi dan harus melakukan public expose.

Kalau butuh roadshow juga harus mau," ucapnya.

Di samping obligasi daerah, Prima menuturkan, Kemenkeu juga terus mendorong pembiayaan kreatif lain, seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Apabila ada proyek di daerah yang bersifat substansial dan signifikan, termasuk proyek infrastruktur, pemerintah pusat mendorong daerah untuk memanfaatkan pola KPBU. Pemerintah pusat juga memfasilitasi dua macam pinjaman. Pertama, Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang dimiliki pemerintah daerah. Kedua, alternatifnya, meminjam ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai penyedia pinjaman infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan ke daerah.

Apabila ingin meminjam, Prima menjelaskan, pemerintah daerah biasanya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat. Sebab, pinjaman yang mereka lakukan pasti akan berdampak pada defisit belanja daerah ataupun secara nasional. "Kalau memang masih di bawah threshold, kita berikan (izin untuk meminjam)," ujarnya. (Rpk)

11

Tumbuh Melambat, ULN Indonesia Rp 5.499 Triliun Jakarta (Kupas Tuntas) BANK Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada November 2019 tumbuh melambat. Posisi ULN Indonesia pada akhir November 2019 tercatat sebesar 401,4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 5.499 triliun (berdasarkan asumsi kurs Rp 13.700 per dolar AS).

Dalam keterangan persnya, Rabu (15/1), ULN sektor publik yang terdiri dari ULN Pemerintah dan bank sentral tercatat sebesar 201,4 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta, termasuk BUMN sebesar 200,1 miliar dolar AS. ULN Indonesia tersebut tumbuh 8,3 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 12,0 persen (yoy). Perkembangan ULN tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah maupun ULN swasta.

ULN Pemerintah tumbuh melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah pada akhir November 2019 tercatat sebesar 198,6 miliar dolar AS atau tumbuh 10,1 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 13,6 persen (yoy).

Posisi ULN Pemerintah

tersebut juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya terutama karena pelunasan pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo pada periode laporan. Pengelolaan ULN Pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Diantaranya sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,5 persen), sektor jasa pendidikan (16,1 persen), sektor administrasi Pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,4 persen).

ULN swasta tumbuh lebih rendah dari bulan sebelumnya. ULN swasta tumbuh 6,9 persen (yoy) pada akhir November 2019, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,7 persen (yoy).

Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh cukup tingginya pelunasan surat berharga domestik yang jatuh tempo. Meskipun pada periode yang sama terdapat penerbitan surat utang perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) dan penarikan pinjaman oleh

perbankan.

Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara (LGA), sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehatihatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada November 2019 sebesar 35,9 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.

Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 88,5 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutupnya. (Rpk)

BPS Sebut Penduduk Miskin Turun 0,44 % Jakarta (Kupas Tuntas) BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat total penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang atau turun 0,44 persen jika dibandingkan periode sama 2018 yang mencapai 25,67 juta orang.

"Jika dibandingkan Maret 2019, penduduk miskin turun sebanyak 358,9 ribu orang dan dibandingkan September 2018 turun sebanyak 888,7 ribu orang," kata KepalaBPS Suhariyanto di Jakarta, Rabu (15/1).

Dengan penurunan itu, persentase penduduk miskin pada September 2019 mencapai 9,22 persen, menurun dibandingkan

September 2018 mencapai 9,66 persen. BPS mencatat angka kemiskinan selama dua kali dalam setahun yakni pada Maret dan September.

Suhariyanto mengatakan beberapa faktor yang memengaruhi penurunan penduduk miskin di Tanah Air yakni rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2019 yang naik. Kenaikan upah buruh tani mencapai 1,02 persen dibandingkan Maret 2019 dari Rp 53.873 menjadi Rp 54.424.

Selain itu, rata-rata upah nominal buruh bangunan per hari pada September 2019 juga naik 0,49 persen dibandingkan Maret 2019 dari Rp 88,673 menjadi Rp 89.072. Tingkat inflasi umum, kata dia, juga

terbilang rendah sebesar 1,84 persen selama periode MaretSeptember 2019. Selain inflasi, nilai tukar petani (NTP) pada September 2019 berada di atas 100 yakni mencapai 103,88.

Penurunan penduduk miskin juga didorong oleh harga eceran yang turun pada beberapa komoditas pokok di antaranya beras turun 1,75 persen, daging ayam ras (2,07 persen), minyak goreng (1,59 persen), telur ayam ras (0,12 persen) dan ikan kembung (0,03 persen). Selain itu, terjadi peningkatan cakupan penerima program bantuan pangan nontunai yang terealisasi pada kuartal III 2019 mencapai 509 kabupaten/kota atau naik 289 kabupaten/kota dibandingkan kuartal I 2019. (Rpk)

Mamit Setiawan

Pengamat: Sistem Subsidi Langsung Langkah Tepat Jakarta (Kupas Tuntas) KEBIJAKAN pemerintah menghentikan subsidi harga elpiji tiga kilogram (gas melon) dinilai sebagai langkah yang baik. Nantinya, penyaluran subsidi hanya akan disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, melalui skema tertutup.

Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan selama ini subsidi elpiji 3 kilogram (Kg) yang diberikan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Ia melihat banyak pihak yang seharusnya tidak berhak menggunakan gas melon tersebut.

“Dengan menggunakan sistem tertutup, diharapkan tidak lagi ada kebocoran untuk subsidi elpiji. Sistem subsidi langsung ke orang jelas merupakan langkah yang tepat. Sudah tidak saatnya lagi kita subsidi ke barang,” ujar Mamit, Rabu (15/1).

Meski demikian, Mamit mengatakan pemerintah harus benar-benar memperhatikan dan mengawasi data masyarakat yang berhak menerima subsidi langsung tersebut. Ia melihat selama ini kendala yang seringkali terjadi dalam penerapan sejumlah kebijakan terkait dengan data. “Jadi data ini harus benar dan tepat sasaran,” kata Mamit.

Mamit mengatakan kebijakan ini mungkin dapat berdampak kepada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UK-

M). Ia menyebut paling tidak UKM akan menyesuaikan beban produksi dengan kenaikan harga.

Menurut Mamit, pemerintah dapat memberikan solusi dengan tetap memberikan bantuan kepada UKM terkait elpiji. Ia juga mengatakan program jaringan gas rumah tangga (jargas) perlu dijalankan secara masif.

“Saya kira program jargas harus dijalankan secara masif karena dengan penggunaan gas bumi nilainya jauh lebih murah jika menggunakan elpiji,” ujar Mamit.

Selain itu, berbicara mengenai model penyaluran subsidi secara langsung pada masyarakat yang membutuhkan, Mamit menilai metode Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat diterapkan.

Ia mengatakan dengan ini, hanya perlu menghitung berapa jumlah pemakaian gas per bulan untuk setiap keluarga yang terdaftar dalam KK (kartu keluarga) dan dari sana, diketahui jumlah subsidi yang tepat diberikan.

“Saya kira dengan metode BLT merupakan langkah tepat, tinggal dihitung berapa pemakaian gas per bulan untuk setiap KK dan itulah subsidi yang diberikan kepada masyarakat,” kata Mamit.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan pada semester II tahun ini pemerintah akan menghentikan subsidi harga elpiji 3 Kg (gas melon) dan nantinya, harga elpiji 3 Kg,

sesuai dengan harga pasar seperti elpiji 12 Kg. Elpiji disebut sebagai tantangan pada 2020 dan secara prinsip elpiji 3 Kg sudah seharusnya hanya untuk masyarakat yang berhak.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan terus melakukan komunikasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang terkait meminta penyaluran agar tepat sasaran. Ia juga menuturkan berbagai sektor terkait setuju untuk menyalurkan subsidi elpiji 3 Kg secara tertutup.

Djoko mengemukakan beberapa skema yang muncul untuk penyaluran subsidi, yakni dengan menggunakan kartu atau barcode yang terhubung dengan perbankan. Uji coba keduanya akan dilakukan di sejumlah tempat.

"Uji coba di beberapa tempat pakai kartu, Pertamina pakai QR code. Nanti yang beli elpiji tiga kilogram langsung terekam. Misal, beli tiga tabung Rp 100 ribu, nanti langsung transfer ke QR ini.

Data sudah ada, kebijakan seperti apa, belum diputuskan," ujar Djoko.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan subsidi yang tepat sasaran, akan menghemat anggaran subsidi elpiji hingga 15 persen. Bahkan, di pertengahan tahun, atau di tahap awal sudah bisa mencapai 10-15 persen. (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Hentikan Tambang Ilegal di Ibu Kota Baru JAKARTA - MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pemerintah akan menghentikan aktivitas penambangan ilegal yang berlangsung di sekitar ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Ia menjelaskan, aktivitas tambang ilegal akan disetop demi menjaga kelestarian alam di wilayah tersebut.

“Kalau ilegal enggak boleh dong diterusin, apalagi di wilayah ibu kota negara," kata Siti kepada wartawan usai rapat pemindahan ibu kota di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1).

Dia mengungkapkan, aktivitas penambangan ilegal banyak terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara yang menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru. Kemudian kawasan perbatasan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Siti mengatakan, selama ini aktivitas penambangan ilegal kerap dilakukan warga setempat. Pemerintah, lanjut dia, sedang mencari solusi agar warga tetap memiliki mata pencarian bila penambangan ilegal ditutup.

"Itu semua lagi diteliti," ucapnya. Kementerian LHK pun mencatat terdapat 1.350 lubang bekas tambang yang ada di wilayah ibu kota baru dan sekitarnya. Sehingga, perusahaan yang melakukan penambangan memiliki kewajiban menutup kembali lubang tersebut. (Okz)

Rp4000 | KAMIS, 16 JANUARI 2020

Pemerintah Tegaskan Tak Hapus Pesangon PHK Pemerintah memastikan tidak ada penghapusan pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) perusahaan dengan adannya skema unemployment benefit dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Jakarta (Kupas Tuntas) SEPERTI diketahui unemployment benefit terdiri atas beberapa fasilitas bagi korban PHK seperti upah lanjutan selama 6 bulan dan pelatihan.

“Ini adalah jaminan baru dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dan ini bukan menggantikan PHK pesangon. Jadi ini on top

daripada PHK pesangon,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Rabu (15/1).

Pada kesmepatan itu, Airlangga juga kembali membantah adanya penghapusan upah minimum. Dia mengatakan hal tersebut masih akan tetap ada. “ Yang pertama, upah minimum tetap ada ber basis upah yang ada formulasinya. Itu berlaku bagi

pekerja baru yang bekerja kurang dari setahun. Jadi yang diatur adalah untuk entry level tenaga kerja,” ungkapnya.

Selain itu, hal lain yang diatur dalam Omnibus Law adalah fleksibilitas waktu kerja. Dia menyebut memang ada beberapa insetif terhadap pengupahan. “Jadi ada hal-hal baru yang akan diberikan kepada para pekerja,” katanya. (Sdn)

 Zonasi Tarif Ojol

Menhub Akan Ajak Aplikator Berdialog Jakarta (Kupas Tuntas) DRIVER ojek online (ojol) siang tadi melakukan unjuk rasa untuk menuntut kejelasan payung hukum dan persoalan tarif. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi akan mengajak driver dan aplikator untuk berdialog.

"Saya akan mempelajari karena segala sesuatunya ini memang harus ada satu rembukan antara aplikator dengan pengemudi," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).

Budi mengatakan posisi Kemenhub berada di te ngah. Dia akan berusaha menjembatani driver dan aplikator untuk menye le saikan persoalan.

"Kita berada di tengah, kita memberikan iklim usaha yang baik kepada aplikator, tapi kita juga harus memberikan suatu kepastian dan ruang berpenghidupan secara baik. Jadi, apa pun berkaitan dengan kita mau ajak bicara semua pihak. Kalau dia provinsi untung ruginya dan sebagainya gimana," ujar dia.

Terkait persoalan lega litas ojol, Budi meminta para driver berpikir jernih. Justru, kata Budi, legalitas ojol akan menjadi bumerang bagi pa-

DEMO Driver Ojek Online di depan kantor Kemenhub, Rabu (15/1).

Foto : Ist

ra driver.

"Saya pikir gini legalitas itu penting, tapi mereka harus berpikir apabila mereka minta legalitas justru menjadi bumerang bagi keberadaan mereka. Saya mereka minta untuk berpikir secara jernih.

Kita melindungi, dengan diskresi yang kita lakukan agar mereka itu mendapatkan uang mencari penghasilan secara baik," ujar dia.

Sebelumnya, driver ojol menggeruduk kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta. Massa ojol kali ini menyuarakan terkait kejelasan payung hukum atau legalitas dari ojol.

"Kita ingin adanya payung hukum atau legalitas ojol.

Agar status kita jelas menjadi salah satu bagian dari sarana transportasi umum. Pemerintah agar bisa mendorong DPR RI merevisi UU 22," ujar Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono, di depan Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/1).

Menurutnya, para driver, khususnya yang dari daerah, ingin besaran tarif dalam Keputusan Menteri 348 tahun 2019 dievaluasi. Para driver meminta tarif disesuaikan per provinsi bukan per zona seperti dalam Kepmen 348

yang mengatur Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.

"Kedua kita temen-temen daerah ini ingin tarif diberikan ke provinsi. Keputusan Menteri 348 diatur zonasi setelah berbulan diterapkan tementemen ingin zonasi diubah jadi per provinsi bukan lagi per zonasi. Itulah yang kita tuntut," katanya.

Igun menyebut setiap provinsi kemampuan daya beli masyarakat itu berbeda-beda.

Menurutnya, selama ini banyak keluhan dari penumpang maupun driver di daerah. (Dtc)