Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Selasa, 7 Januari 2020

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | SELASA, 7 JANUARI 2020

 Sidang Kasus Suap Fee Proyek Lampura

Saksi Sebut Ada Aliran Dana ke Polda  Kabid Humas: Keterangan Yulias Belum Inkcrah Yulias Dwi Antara selaku mantan Kabid Bina Marga Dinas PU-PR Lampung Utara menyebut, ada aliran dana fee proyek yang mengalir ke Polda Lampung. Yulias mengaku sudah empat kali menemani Syahbudin melakukan penyerahan.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PERSIDANGAN lanjutan kasus suap fee proyek di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) dengan terdakwa Candra Safari (Direktur CV Dispasanta Pratama) dan Hendra Wijaya Saleh (Pemilik CV Trisman Jaya), kembali digelar di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (6/1).

Dalam sidang kali ini, terdakwa Hendra Wijaya Saleh menjalani sidang lebih lebih dahulu dengan agenda pembacaan eksepsi (nota keberatan terdakwa).

JADI SAKSI - YULIAS Dwi Antara selaku mantan Kabid Bina Marga Dinas PU-PR Lampung Utara (baju coklat)menjadi saksi untuk terdakwa Candra Safari di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Senin (6/1). INSERT: YULIAS Dwi Antara bungkam saat ditanya terkait aliran dana ke Polda Lampung usai sidang.

Foto: Oscar/Kupas Tuntas

Sementara untuk terdakwa Candra Safari berisi agenda mendengarkan keterangan lima orang saksi, yakni Desyadi (Kepala BPKAD Lampung Utara), Yunanda

(Kabid Cipta Karya Dinas PU-PR Lampung Utara), Yulias Dwi Antara (Mantan Kabid Bina Marga Dinas PU-PR Lampung Utara), Yuri Saputra (Petugas PPTK) dan Enda

Mukti (Bendahara Dinas PU-PR).

Yang menarik, dalam keterangannya saksi Yulias Dwi Antara menyebut ada aliran dana fee proyek ke Polda Lampung, saat

 Kemenkumham Lampung Janji Tindaklanjuti Rekomendasi BNNP

Nofli: Tak Ada Toleransi Bagi Petugas Rutan Terlibat Narkoba Bandar Lampung (Kupas Tuntas) KANTOR Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Lampung menegaskan tidak ada toleransi bagi petugas rutan yang terlibat dalam kasus narkoba.

Saat ini, Kemenkumham Lampung masih menunggu hasil resmi pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung terhadap tiga petugas Rutan Kelas 1 Bandar Lampung.

Pemeriksaa dilakukan terkait tertangkapnya napi Rutan Kelas I Bandar Lampung Jefri Susandi oleh BNNP Lampung, dalam kasus penyelundupan sabu seberat 41,6 Kg. Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Nofli menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti segala rekomendasi dari BNNP Lampung terhadap hasil pemeriksaan petugas rutan.

"Kita akan lihat apakah ada kesengajaan atau memang keterbatasan. Kalau sengaja tentu sanksinya berat sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun

Ketua DPR: Tindak Tegas Kapal China di Natuna JAKARTA - KETUA DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menindak tegas kapalkapal asal China yang masuk perairan Natuna.

Namun Puan mengingatkan untuk tetap mengedepankan diplomasi damai.

"Pemerintah RI harus bertindak tegas untuk mendesak kapal-kapal Republik Rakyat Tiongkok segera meninggalkan Laut Natuna Utara dengan mengedepankan diplomasi damai," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/1).

Puan menegaskan perairan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang wajib diper>> Baca

Ketua Hal 9

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Nanti kita lihat lagi," jelas Nofli kepada Kupas Tuntas, Senin (6/1).

Ia memastikan, tak akan memberi toleransi jika memang ada oknum petugas rutan yang terlibat pada jaringan kasus narkotika itu.

"Kalau memang mereka (petugas rutan) terlibat dalam jaringan, ikut serta dan sebagainya, saya sudah tidak ada toleransi tetap saya pecat.

Besok (hari ini) saya akan ketemu dengan kepala BNNP. Apapun itu rekomendasinya pasti akan kita tindaklanjuti,"

tegasnya.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung telah melakukan pemeriksaan terhadap kepala pengamanan Rutan (KPR) Kelas I Bandar Lampung Andi Gunawa dan dua petugas sipir.

Kepala BNNP Lampung, Brigjen Pol Ery Nursatari menerangkan, pemeriksaan yang dilakukan terhadap pegawai KPR Kelas I Bandar Lampung tersebut adalah pengembangan kasus penyelundupan sabu yang melibatkan tahanan >> Baca

dicecar pertanyaan oleh JPU KPK, Taufiq Ibnugroho.

“Candra Safari nggak pernah, >> Baca

Saksi Hal 9

Pelaku Bisnis Travel Buka Rute LampungPalembang Via Tol BANDAR LAMPUNG - KEBERADAAN jalan tol ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (TBPPKA), mendorong pelaku bisnis travel untuk membuka rute baru Lampung-Palembang via jalan tol.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Lampung, I Ketut Pasek mengakui jika keberadaan jalan tol sangat membantu untuk kelancaran transportasi darat khususnya dari Lampung ke Palembang.

"Jadi ada alternatif selain kereta, masyarakat ada pilihan. Travel juga sedang ramai menerapkan rute pemberangkatan Lampung-Palembang," kata

Nofli Hal 9

>> Baca

Pemprov Alokasikan Anggaran Bencana 15 M

Pelaku Hal 9 Minhairin Kepala BPKAD Lampung

 Pemkab Hanya Punya Dana 100 Juta Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung mengalokasikan anggaran untuk bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan bencana lainnya, sebesar Rp15 miliar.

Anggaran itu dimasukan dalam pos dana tak terduga

pada APBD Provinsi Lampung tahun 2020. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov Lampung, Minhairin mengatakan anggaran tak terduga sejatinya sebagaimana mekanisme dalam APBD memang harus dipersiapkan.

"Bencana ini kan hadir tidak diduga, salah satu kegunaannya (dana tak terduga) itu untuk

penanganan bencana alam,” kata Minhairin di kantor Pemprov Lampung, Senin (6/1).

Ditanya apakah dana itu cukup untuk mencover semua kebutuhan saat bencana, ia menyatakan hal itu sangat relatif. Namun, kata dia, jika dirasa masih kurang maka bisa saja ditambah penganggaran>> Baca

Pemprov Hal 9

Ruwa Jurai  Kasus Dugaan Pungli Pasien Jampersal

Direktur RSUD: Jika Terbukti Pungli Uang Harus Dikembalikan Direktur RSUD Zainal Abidin Pagar Alam (ZAPA) Way Kanan, Burhan Tanjung menegaskan jika terbukti ada pungli terhadap pasien Jampersal saat melahirkan, maka uang itu harus dikembalikan.

Way Kanan (Kupas Tuntas)

Puan Maharani

HAL itu disampaikan Burhan Tanjung menanggapi kasus dugaan pungutan liar (Pungli) oleh perawatnya Berni Dahlia

(Lia) terhadap pasien Her Yuli saat melahirkan secara caesar di RSUD Way Kanan.

Burhan mengatakan, dugaan praktik pungli yang dilakukan oknum perawat ruang ra>> Baca

Direktur Hal 9

BERI KETERANGAN WAKIL Ketua IBI Way Kanan Desy Susanti memberi keterangan bahwa pasien Jampersal tidak dipungut biaya saat menjalani persalinan di rumah sakit karena sudah ditanggung negara, Senin (6/1).

Foto: Sandi/ Kupas Tuntas

2

Selasa, 7 Januari 2020

BANDAR LAMPUNG

Wali Kota Warning Pejabat yang Tidak Taat Aturan Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, menegaskan bakal mencopot pejabat di lingkungan pemkot setempat, jika tida patuh pada peraturan.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PENEGASAN itu disampaikan Herman HN saat melantik 61 pejabat eselon III dan IV lingkungan pemkot setempat yang berlangsung di Aula Semergou, Senin (6/1).

“Saya sudah bicara ber-

kali-kali tentang ikuti peraturan undang-undang yang berlaku. Untuk itu, bagaimana pemimpinnya dulu yang harus patuh,” ujar HErman.

Herman menjelaskan, bahwa pelantikan pejabat itu telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sekali lagi orang nomor satu di Kota Tapis Berseri ini

meminta kepada para pejabatnya untuk dapat bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jika tidak patuh pada peraturan akan dikenakan sanksi berupa pencopotan.

Saya minta seluruhnya (pejabat) patuh pada aturan. Kalau tidak patuh, sewaktu-waktu saya cabut SK-nya (Surat Keputusan). Saya copot dan langsung saya berhentikan,” tegasnya lagi.

Wali Kota Bandar Lam-

pung dua periode ini juga meminta, setelah pelantikan, harus lebih rajin lagi kinerjanya agar Kota Bandar Lampung menjadi bagus. "Setelah dilantik, semua harus lebih giat lagi kerjanya. Saya minta ditingkatkan lagi kerja dan disiplinnya," pesannya.

"Jika kota kita bagus, maka banyak yang studi banding dan itu akan meningkatkan perekonomian lewat mereka (wisatawan) nginap dan makan minum di hotel," pungkasnya. (Sri)

Danrem 043/Gatam Lepas Kasrem Mulyadi (Kupas Tuntas) KOMANDAN Komando Resor Militer (Danrem) 043/ Gatam, Kolonel Inf Taufiq Hanafi, menerima laporan Corp dan pelepasan penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan Kasrem 043/ Gatam Letkol CZi Mulyadi, di Makorem, Senin (6/1).

Usai dilaksanakan acara pelepasan tanda Jabatan dan Penyerahan tugas dan tanggung jawab kepada Danrem 043/ Gatam, dilanjutkan acara ramah tamah. Untuk sementara jabatan Kasrem kosong langsung dirangkap oleh Danrem.

Dalam kesempatan itu, Letkol CZi Mulyadi, menyampaikan kesan dan pesannya. “Saya sangat berterimakasih kepada semua pihak atas kerja sama yang sudah terjalin selama ini, semoga Korem 043/Gatam semakin maju dan berkembang,” kata Mulyadi. “Hal ini bagi saya merupakan suatu kehormatan dan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI khususnya Angkatan Darat kepada

saya dan sekaligus merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga kinerja satuan Korem 043/Gatam ke depan akan mampu melaksanakan tugas pokoknya semakin solid, profesional, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat khususnya masyarakat Lampung,” tambah Mulyadi.

Dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman sebagai Kasrem 043/Gatam, Mulyadi berharap bisa mengemban tugas selanjutnya, yaitu sebagai Widyaiswara Madya Pusdiklat Tengfunghan Badiklat Kemhan RI. Sementara itu, dalam sambutannya Danrem 043/Gatam, Kolonel Inf Taufiq Hanafi, mengatakan, secara resmi telah dilaksanakan upacara penyerahan tugas dan tanggung jawab jabatan Kasrem 043/Gatam.

“Harapan saya, semoga pengalaman tugas selama di Satuan Korem 043/Gatam ini dapat memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi keberhasilan Letnan Kolonel Czi Mulyadi, di tempat tugas yang baru,” ungkap Darmen. (Rls)

Foto: Sri/Kupas Tuntas

DILANTIK - WALI Kota Bandar Lampung, Herman HN, saat melantik 61 pejabat di lingkungan pemkot setempat, di Aula Semergou, Senin (6/1).

8 Kabupaten Diminta Kebut Wujudkan KLA Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Provinsi Lampung terus mendorong guna mewujudkan kota layak anak (KLA). Itu disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim (Nunik), saat memimpin upacara mingguan awal tahun 2020, di Lapangan Korpri Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (6/1).

Dalam apel ini, Nunik mengingatkan 8 kabupaten/kota

di Provinsi Lampung supaya memacu untuk mewujudkan KLA, sehingga target Provinsi Layak Anak (Provila) segera terwujud.

Sejauh ini, kata Nunik, sudah terdapat 7 kabupaten/ kota yang telah mendapatkan penghargaan Kabupaten KLA dari Pemerintah Pusat.

Namun masih ada 8 kabupaten yang harus dipacu agar segera meraih KLA. “Masih ada delapan kabupaten/kota lagi yang masih perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas/ Intansi terkait,” kata Nunik.

Menurutnya, dicapainya tujuan KLA itu untuk menindaklanjuti Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dikatakan Nunik, bahwa Pemprov Lampung telah mengeluarkan kebijakan yang menyangkut Perlindungan Anak dan Hak-Hak Anak.

Yakni Peraturan Daerah (Per-

“

Masih ada delapan kabupaten/kota lagi yang masih perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi melalui Dinas/Intansi terkait

“

Bandar Lampung

da) Provinsi Lampung No.6 tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

Kemudian, Perda Provinsi Lampung No.4 tahun 2008 tentang Pelayanan terhadap HakHak Anak dan Perda Provinsi Lampung No.35 tahun 2017 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, lanjut Nunik, sesuai dengan program kerja dan agenda yang telah ditetapkan, yaitu “Lampung Ramah Perempuan dan Anak”, di mana akan menjadikan Lampung sebagai Provinsi Ramah Perempuan dan Anak.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata Nunik, diperlukan

sinergitas dengan Pemerintah kabupaten/kota. “Insya Allah, dengan adanya program kerja tersebut dan didukung dengan koordinasi dan sinergitas stakeholder terkait Provinsi Lampung dapat menjadi Provila,” ungkapnya.

Guna meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam perlindungan anak, tambahnya, Pemprov Lampung bersama Pemerintah Pusat dan kabupaten/ kota juga mengeluarkan program terpadu, yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

“Melalui kebijakan PATBM, diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan pada anak serta peningkatan keterampilan masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak dengan melakukan jejaring dengan lembaga layanan yang tersedia,” ujarnya.

Dengan demikian, Nunik berharap pada tahun 2020 ini, dapat merekatkan kembali, memperteguh dan mempertebal keyakinan untuk tetap membangun komitmen bersama guna mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya yang Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera. (Dbs)

Selasa, 7 Januari 2020

BANDAR LAMPUNG

384 CPNS Jalani Latsar Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEBANYAK 324 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) penerimaan 2018 lalu, mengikuti pelatihan dasar (Latsar) di Aula Gedung Semergou Pemkot Bandar Lampung, Senin (6/1).

Latsar Prajab yang akan berlangsung sampai 23 Maret 2020 mendatang ini, dibuka langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, untuk penaikan status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Bandar Lampung.

“Saya berharap pada kegiatan latsar ini semua pesertanya lulus semua,” kata Herman HN usai memberi sambutan.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandar Lampung, Wakhidi, menjelaskan, kegiatan ini baru tahun 2020 ini karena memang penganggarannya ada di tahun ini.

“Ini CPNS 2018, tapi kan TMT nya (Terhitung tanggal masuk) Mei 2019. Pengangkatannya baru dianggarkan di tahun 2020 ini,” jelas Wakhidi.

Dari 384 peserta tersebut, kata Wakhidi, dibagi menjadi 10 angkatan, yakni angkatan satu hingga delapan berjumlah 40 orang, sedangkan angkatan sembilan dan sepuluh masing-masing 32 orang.

“Latsar ini akan berjalan selama tiga bulan, mulai tanggal 6 Januari hingga 23 Maret, guna mengejar 100 persen dalam satu tahun berubah status dari CPNS ke PNS," ujarnya.

Menurut Wakhidi, tujuan dari diklat ini untuk meningkatkan pengetahuan keahlian keterampilan dan etika, agar dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan publik dapat terstruktur.

“Di mana pembelajaran nanti dilakukan di kelas dan setiap instansi. Dan bagi peserta yang mendapatkan skor di bawah 6.0, itu tidak lulus,” tegasnya. (Sule)

Polisi Sita Pil Ekstasi Logo Kura-kura Bandar Lampung (Kupas Tuntas) TIM Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Lampung menangkap seorang pria bernama Supriyandi (37), yang diduga merupakan pengedar narkoba jenis sabu dan pil esktasi, di kawasan Lampung Selatan.

Tersangka yang merupakan warga Dusun Citerep, Merak Batin, Kabupaten Lampung Selatan ini ditangkap saat sedang tidur sidang dirumahnya pada Jumat (3/ 1) sekitar pukul 12.30 WIB. “Pelaku kita tangkap pada saat tertidur di kediamannya.

Dia (Pelaku) tidak mencoba untuk lari usai tertangkap basah memiliki, menyimpan narkoba di dalam rumahnya,” kata Direktur Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol Shobarmen, Senin (6/1).

Dijelaskan Shobarmen,

bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat, di mana di kawasan Dusun Citerep tersebut kerap terjadi adanya transaksi narkoba yang meresahkan warga.

“Setelah diselidiki dan informasi itu benar, anggota langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah pelaku. Alhasil, ditemukan barang bukti narkoba yakni 417 butir pil esktasi berlogo kura-kura warna coklat, 20 buti pil ekstasi loho H warna hijau dan lima bungkus sabu seberat 500 gram. Semua barang bukti itu ditemukan dalam lemari pelaku,” beber Shobarmen.

Saat ini, tambah mantan Kepala SPN Polda Lampung ini, pelaku sudah dilakukan penahanan. “Kita masih kembangkan, dari mana pelaku mendapatkan narkoba sebanyak itu.

Kita sedang kejar pemasoknya,” pungkasnya. (Oscar)

Rindu Gus Dur SEPULUH tahun setelah wafat, tepatnya 30 Desember 2009 lalu, Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab dipanggil Gus Dur sampai saat ini masih tetap dikenang .

Presiden ke Empat Republik Indonesia ini dikenal masyarakat sebagai bapak pluralisme karena berani dan konsisten Herwanda Pratama membela kelompok minoritas.

Itulah warisan yang tak ternilai yang Gus Dur tinggalkan untuk Indonesia.

Dimasa hidupnya, Gus Dur tidak sekedar berbicara demokrasi dan toleransi,namun ia mempraktikkan langsung dalam kehidupan nyata. Saat dia menjabat sebagai Presiden Indonesia, beberapa kebijakannya yang membela minoritas adalah mengakui Konghucu sebaga salah satu agama resmi di Indonesia , dan menjadikan tahun baru Cina sebagai hari libur nasional, serta menghapus larangan peringatan budaya Cina.

Bayangkan, mantan Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdhatul Ulama dan cucu pediri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy’hari ini punya pemikiran seperti itu, menganggap semua orang punya hak untuk menganut kepercayaan masing-masing. Gus Dur dibanggakan, Gus Dur dipuja tak hanya sebagai kyai, namun sebagai bapak pluralisme. Sosok seperti Gus Dur menjadi harapan banyak orang. Pandangan dan sikapnya kini makin relevan ketika intoleransi dan diskirminasi makin meningkat.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 sebanyak 20 dari 34 Provinsi mengalami penurunan kebebasan berkeyakinan. Bahkan hasil penelitian Wahid Institute menunjukkan kenaikan pelanggaran kebebasan berkeyakinan dan beragama, dari 265 kasus pada tahun 2017 menjadi 276 pada tahun 2018.

Satu Dekade meninggalnya Gusdur, mengingatkan kita akan pentingnya sikap saling toleran, bergandengan tangan antar umat beragama, karena Indonesia bukan milik satu agama, namun menyatu dari berbagai agama, suku dan ras. Indonesia kuat karena memiliki rasa persatuan dan bhinneka tunggal ika. Satu dekade meninggalnya Gusdur semoga lahir gusdur-gusdur baru, yang selalu mengingatkan kita, menginspirasi kita akan pentingnya menghormati keberagaman. Meski berbeda suku, beda budaya, beda agama dan bahkan beda bahasa, tapi kita satu merah putih, satu tanah air yaitu indonesia. (*)

3

Dishub Kota Siap Benahi Marka Jalan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Perhubungan (Dishub) setempat menyiapkan anggaran sebesar Rp5,6 miliar yang diperuntukan untuk pemeliharaan marka jalan pada tahun 2020 ini.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL tersebut disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Achmad Husna, Senin (6/1). “Kita siapkan

Rp5,6 miliar rupiah untuk pemeliharan marka jalan di seluruh Kota Bandar Lampung, di antaranya Jalan Sultan Agung dan Jendral Sudirman,” kata Husna.

Dikatakan Husna, bahwa di beberapa jalan sudah banyak

marka jalan yang terhapus, rusak dan hilang. Oleh karena itu, perlu diperbaiki lagi agar masyarakat tidak bingung dengan arus lalulintas dan mencegah kecelakaan lalulintas.

“Sampai saat ini masih dalam proses tender. Dimulai Februari dan selesai pada Mei 2020 mendatang,” tegasnya.

Berdasarkan data tender yang terdapat pada situs LPSE Bandar Lampung, yakni pertama, pengecatan marka

jalan di ruas jalan zona wilayah 1, dengan besaran anggaran Rp1,3 miliar. Kedua, pengecatan marka jalan di ruas jalan zona wilayah 2, dengan besaran anggaran Rp1,3 miliar. Ketiga, pengecatan marka jalan di ruas jalan zona wilayah 3, dengan besaran anggaran Rp1,6 miliar dan keempat, pengecatan marka jalan di ruas jalan zona wilayah 1, dengan besaran anggaran Rp 1,4 miliar. (Sule)

DIVONIS - MANTAN Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Barat, Bambang Purwanto, keluar dari ruang sidang menuju sel tahanan pengadilan usai mendengarkan pembacaan vonis, Senin (6/1).

Foto: Oscar/Kupas Tuntas

Korupsi, Mantan Kadiskes Pesibar Divonis Setahun Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MAJELIS hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, menghukum mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Pesisir Barat (Pesibar), Bambang Purwanto (59), selama satu tahun penjara.

Bambang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas tahun 2017 senilai Rp394 juta dari nilai anggaran sebesar Rp1,8 miliar.

Ketua majelis hakim, Syamsudin, dalam amar putusannya menyatakan, perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun

1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Menghukum terdakwa Bambang Purwanto dengan hukuman penjara satu tahun, dan wajib mengganti kerugian negara sebesar Rp394 juta,” ujar Syamsudin, Senin (6/1).

Vonis majelis lebih ringan dari tuntutan Jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa selama satu tahun enam bulan penjara. Pertimbangan hakim dalam hal yang meringankan yakni terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya.

Sedangkan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas KKN. Atas vonis tersebut, terdakwa Bambang menerimanya.

“Saya terima putusannya,” ujar Bambang.

Untuk diketahui, perbuatan

terdakwa bermula pada 23 Desember 2016 silam, di mana Dinkes Pesibar mendapat Dana BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2017 senilai Rp1,8 miliar yang bersumber dari APBN. Selanjutnya, terhadap dana BOK tersebut, Puskesmas hanya turun sebesar Rp1,7 milar setelah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp44 juta. Kemudian dana tersebut disalurkan dalam tiga tahap, dan diperuntukkan pada sembilan Puskesmas. Rinciannya, penyerahan pertama pada 20 Juli 2017 sebesar Rp154 juta, kemudian pada 31 Oktober 2017 sebesar Rp237 juta.

Penyerahan Dana BOK Puskesmas tahap pertama dan tahap kedua telah disalurkan sesuai jumlah yang seharusnya diterima oleh Puskesmas Untuk penyerahan tahap ketiga dilakukan pada 29 De-

sember 2017 sebesar Rp1,3 miliar. Pada penyerahan ketiga ini, terdakwa memerintahkan kepada Saksi Suswandi untuk menghubungi seluruh Kepala Puskesmas dan Bendahara Puskesmas untuk berkumpul di Kantor Dinkes Pesibar.

Pengumpulan ini dalam rangka memberikan pengarahan bahwa terdapat pemotongan 30 persen atas Dana BOK Puskesmas untuk penyerahan tahap ketiga.

Atas pemotongan itu, sembilan Puskesmas hanya Dana BOK Puskesmas dengan nilai sebesar Rp979 juta dari yang seharusnya diserahkan sebesar Rp1,3 miliar. Sementara 30 persen uang dana tersebut sebesar Rp394 juta oleh terdakwa, diperintahkan bendahara Dinas Kesehatan untuk menyimpannya. (Oscar)

Harga Cabai Naik Hingga Rp60 Ribu Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HARGA sejumlah bahan pangan masih terus melonjak tinggi di beberapa pasar di Bandar Lampung. Bahkan ada komoditas yang melonjak hingga dua kali lipat.

Seperti harga cabai merah di sejumlah pasar tradisional kembali melambung tinggi hingga mencapai Rp60 ribu per kilogram, dari harga sebelumnya Rp40 ribu per kilogram.

Ayu, salah satu pedagang cabai di Pasar Tugu, mengaku, melonjaknya harga cabai tersebut terjadi semenjak bulan Desember 2019 lalu. "Kenaikan harga cabai ini naik dari sebelum Tahun Baru 2020," kata dia saat ditemui di lokasi, Senin (6/1).

Menurut Ayu, harga tersebut naik dikarenakan musim hujan yang melanda di daerah Jawa. Sehingga ongkos barang menjadi naik. "Musim penghujan jadi petani juga sedikit susah untuk panen. Bila pun ada barangnya sedikit jelek karena basah," jelasnya.

Diakui Ayu, sebagian besar

Foto: Sri/Kupas Tuntas

BERI KETERANGAN - SALAH satu pedagang sembako di Pasar Tugu memberikan keterangan saat ditemui wartawan Kupas Tuntas, terkait harga cabai, Senin (6/1).

pedagang di Pasar Tugu mengambil barangnya dari luar daerah. "Rata-rata pedagang di sini (Pasar Tugu) ngambil barangnya dari Pulau Jawa.

Di Lampung ada, tapi bentuknya keriting dan tidak bagus," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan pedagang lainnya di Pasar Tradisional Tamin, Syamsi.

"Sebelum malam tahun baru, harga di sini mencapai Rp45 ribu per kilogram, tapi masuk awal tahun naik drastis menjadi Rp60

ribu per kilogram," jelasnya.

Selain harga cabai, kata Syamsi, sejumlah komoditi lainnya juga mengalami kenaikkan. Seperti harga cabai kecil dari Rp20 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram, bawang merah dari Rp17 ribu menjadi Rp32 ribu per kilogram, bawang putih dari Rp24 ribu menjadi Rp26 ribu per kilogram. Sementara tomat Rp7 ribu menjadi Rp10 ribu per kilogram.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan Ko-

ta Bandar Lampung, Ardiansyah, menjelaskan, kenaikan harga cabai tersebut dikarenakan faktor cuaca yang ekstrim.

"Dikarenakan musim hujan di sebagian wilayah Indonesia, berdampak lambatnya panen, dan ongkos kirim naik," kata dia saat ditemui usai rapat di Lingkungan Pemkot Bandar Lampung, Senin (6/1).

Menurutnya, karena cuaca ekstrim tersebut, membuat pasokan cabai berkurang ditingkat distributor. "Cabai ini kalau kita lihat produksinya kurang.

Kemudian ini mulai tanam. Nah kan biasanya produksi banyak karena cuaca ekstrim ini pasokan jadi berkurang," jelasnya.

Ia pun mengakui jika harga cabai lambat laun akan terus melonjak, selama produksi ditingkat petani belum banyak.

"Sebagian yang lain sudah turun. Tapi kalau cabai ini lambat laun nambah naik," terangnya.

Untuk pemasoknya, kata dia, dari wilayah Brebes, Jawa Tengah. "Nanti kita lihat daerah mana yang tidak berpengaruh dengan cuaca ini. Nanti kita upayakan dengan agen, kita cari solusinya," tandasnya. (Sri)

4

Selasa, 7 Januari 2020

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang.

Direktur: Rospita Uli Sitorus.

Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat.

Pemimpin Perusahaan: Suhaili.

Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat.

Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Korwil : Redaktur Pelaksana : Herwanda Pratama.

Redaktur : Oscar.

Asred: Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo.

Metro : Johansyah (Ka. Biro).

Lampung Timur : Sigit.

Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia.

Lampung Tengah: Sutowo.

Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama.

Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti.

Pringsewu: TutorManalu.

PesisirBarat: Nova.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan.

LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi.

TulangBawang: Erwin(Ka.Biro).

TulangBawangBarat: Kadarsyah(Ka.Biro),AriIrawan.

WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro), Sandi Indra.

Mesuji: Gusti.

Pracetak: DamarSinggihWicaksono(Ka. Pracetak),Rozaedi,HaykalMN. SekretarisRedaksi: Reni Susilawati.

ManagerKeuangan: Andi Wira.

StafKeuangan: Ketut Meri Andani.

ManagerMarketing: LindaRosmalaDewi.

Sekretaris Marketing : Dwi Puspita Sari.

Staf Marketing : Agung Adhie Utama.

PemimpinRedaksi Kupastuntas.co : Donald Harris Sihotang.

StafOnline: Mita Wijayanti,WidyaFirmadana, BudimanLuky, CandraMurti Ayuningtyas.

Pemasaran: Marozi,Hendra,Dodi, Sigit Darmaji, Andi Romula, Andika.

Security: AndreasSyafryanto.

BagianUmum: Yusuf.

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya.

Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593.

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

JEMBATAN RUSAK - KONDISI Jembatan Way Semah di Jalan KH Gholib Piringsewu, Senin (6/1).

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

Kondisi Jembatan Way Semah dan Way Sekampung Rusak Parah Sejumlah pengguna jalan mengeluhkan kondisi Jembatan Way Semah di Jalan KH Gholib Pringsewu yang mengalami rusak parah.

Pringsewu (Kupas Tuntas) SAAT ini permukaan hingga rigid beton jem batan Way Semah sudah tergerus dengan kedala man sekitar 10 - 20 cm.

"Jembatannya sudah memprihatinkan apalagi saat hujun turun permukaan

jembatan digenangi air sehingga sangat membahayakan setiap pengendara yang melintas," ungkap Tiyo, warga Pringsewu.

Keluhan yang sama disampaikan Guto, ia mengaku setiap melintas dijembatan tersebut harus pelan pelan dan hati-hati.

"Jembatannya berlobang dan batu kerikil betaburan dimana mana. Saya berharap kepada pemerintah untuk segera memperbaikinya mengingat jembatan Way Semah adalah akses jalan Provinsi," ungkapnya.

Tidak jauh beda Kondisi jembatan Way Sekampung (jembatan lama) penghu-

bung Pringsewu - Sukoharjo juga mengalami kerusakan.

Permukaan jembatan sudah tergerus. Jika hujan turun permukaan jembatan dipenuhi air.

Anggota DPRD Pringsewu Leswanda berharap Pemerintah dalam hal ini Pemprov Lampung untuk memperbaiki kedua jembatan tersebut. "Kedua jembatan itu merupakan akses jalan dari Pringsewu menuju Kabupaten Lampung Tengah kami berharap untuk segera diperbaiki," ujarnya.

Dilain sisi Mustafa anggota DPRD Pringsewu yang tiap hari melewati kedua jembatan tersebut

mengatakan salah satu penyebab tergerusnya permukaan jembatan aki bat saluran pembuangan air disisi kiri kanan jembatan tidak lancar. "Selain memperbaiki jembatan, saluran pembuangan air juga harus dibenahi," kata Mustofa.

Terpisah Kabid Bina Marga Dinas PU PR Pringsewu Ikhomi Fahmi mengatakan akan berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi Lampung. "Kami sedang membuat surat untuk koordinasi dengan PUPR Provinsi sebab kedua jembatan tersebut berada di jalan Provinsi," singkat Fahmi. (Manalu)

peratin dan perangkat pekon harus berinovasi, sehingga dengan adanya dana desa mempunyai dampak yang lebih besar di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

"Orang-orang yang dipilih harus orang-orang yang mempunyai kemampauan sehingga bisa berbuat lebih banyak dan bisa mensejahterakan masyarakat di pekon nya masingmasing," kata Parosil.

Pria yang akrap disapa Pakcik ini juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil daripada pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tingkat pengawasan ADD si Lampung Barat masih rendah.

"Ini menjadi catatan kita bersama bahwa berdasarkan hasil pengawasan daripadra KPK ternyata tingkat pengawasan ADD di Lambar

masih rendah baik dari pengelolaan dan managemen nya. Jadi saya minta di tahun ini semua harus dikelola degan baik, termasuk para pendamping harus bersinergi, memberika saran dan juga pengawan terhadap pekon," sampainya.

atar kuaw kecamatan batu ketulis, tugu mulya kecamatan kebun tebu, semarang jaya kecamatan air hitam, batu api kecamatan pagar dewa, lumbok selatan kecamatan lumbok seminung, sukananti kecamatan way tenong, teba liokh kecamatan batu brak dan pekon tanjung raya kecamatan sukau.

Ketua Apdesi Lambar, Juhairi Iswanto, mengatakan ketidakhadiran sejumlah peratin tersebut menduga jarak tempuh menjadi kendala.

"Mungkin karena jarak tempuh, makanya mereka tidak hadir, kebetulan cuaca musim hujan. Tapi sebelumnya semua sudah diberi tahu untuk acara hari ini.

Yang jelas akan ada sanksi teguran dari PMD nanti," ucapnya. (Iwan)

Peratin Harus Berperan Guna Atasi Sampah Tingkat Pengawasan Dana Desa Masih Rendah Lampung Barat (Kupas Tuntas) GUNA mewujudkan program unggulan Kabupaten Lampung Barat (Lambar) sebagai kabupaten konservasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lambar, Ismet inoni mengharapkan kepada seluruh peratin untuk berperan mengatasi sampah di lingkungannya masing-masing.

Harapan itut disampaikan ismed dihadapan Bupati, Wakil Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan ratusan peratin dalam acara lounching Dana Desa, di Gor aji saka, Senin (6/1).

"Persoalan sampah masih tingkat standar, namun alangkah baiknya jika tidak menjadi persoalan yang pelik dikemudian hari, untuk itu diharapkan kepada seluruh Peratin untuk turut berperan mengatasi sampah khusus nya sampah yang berasal dari rumah tangga,"ucapnya.

Menurut Ismed, pengelolaan sampah rumah tangga hingga saat ini belum ber-

jalan maksimal untuk itu dibutuhkan dukungan dan peran banyak pihak agar sampah yang berasal dari rumah tangga dapat teratasi.

"Saya meminta kepada pihak peratin untuk bersedia mengalokasikan anggaran dana Desa (ADD) sebagai bentuk kepedulian mengatasi sampah dari tingkat pekon, dan berupaya untuk dapat mengintervensi pengelolaan sampah asal rumah tangga secara cerdas, " jelas ismed.

Sementara, Bupati Lambar, Parosil mabsus menyambut baik harapan yang disampaikan Kepala DLH. "Ia pun meminta pihak pekon untuk turut peduli dalam penanganan sampah, dan merupakan permintaan bernilai positif yang harus didukung oleh semua pihak termasuk Peratin,�ungkapnya.

Ia pun menegaskan dalam waktu dekat akan memerintahkan OPD terkait untuk membuat MOU dengan pihak pekon untuk bekerja sama mengatasi sampah, khususnya sampah rumah tangga yang ada ditingkat pekon. (Satoris)

60 Pejabat dan 130 Kepsek Dilantik Pesisir Barat (Kupas Tuntas) BUPATI Pesisir Barat (Pesibar) Agus Istiqlal diwakili Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pesisir Barat N Lingga Kusuma melantik 16 orang pejabat eselon III, 44 eselon IV, 130 kepala sekolah, dan tiga pengawas, di GSG Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Senin, 6 Januari 2020.

Lingga mengatakan, pelantikan itu semata pertimbangan administrasi tanpa ada unsur apapun. Para pejabat yang dilantik dapat bekerja optimal dan ikhlas bekerja melayani rakyat Pesisir Barat

"Jabatan ini sementara.

Mari kita berbuat sebaik mungkin dengan ikhlas tanpa pamrih apapun. Karena Allah swt telah berjanji apapun yang kita perbuat hasilnya akan sesuai perbuatan kita," ujar Sekkab.

Ia meminta kepada para pejabat yang dilantik untuk menjadikan jabatan mempermudah urusan dalam mempercepat program pemerintah.

"Pimpinan kita sudah melakukan berbagai terobosan, bagaimana kita?," ujarnya.

Dia meminta kepada para kepala sekolah yang dilantik yang tersebar dari Kecamatan Lemong sampai Bangkunat menggunakan kesempatan jabatan untuk berinovasi. (Dbs)

Lampung Barat (Kupas Tuntas) BUPATI Lampung Barat (Lambar) Parosil Mabsus menilai tingkat pengawasan dana desa selama ini masih rendah.

Hal tersebut disampaikan usai acara peluncuran dana desa tahun anggaran 2020.

Kegiatan ini digelar di GOR Aji saka, kawasan sekuting terpadu, Pekon (Desa) Wates kecamatan Balik bukit, Senin (6/1).

Hadir dalam kegiatan ini sekaligus membuka acara, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus dengan didampingi wakilnya Mad Hasnurin beserta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat dan seluruh peratin berikut perangkat pekon nya.

Parosil menegaskan agar

16 Peratin Tak Hadir Diketaui sebanyak 16 peratin tidak hadir dalam acara tersebut. Bahkan menurut petugas penjaga absen, ada beberapa peratin yang tidak hadir tanpa keterangan.

Berdasarkan absen tersebut, Peratin yang tidak hadir yakni dari pekon Suoh, Bumi Hantatai, Tri Sari, dan gunung ratu kecamatan BNS, peratin sumberagung, rowo rejo, sido rejo, dan sukamarga kecamatan Suoh.

Selanjutnya peratin pekon

Sujadi Tandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan SPAM Pringsewu (Kupas Tuntas) PERJANJIAN Kerja Sama (PKS) rencana pembangunan SPAM Way Sepagasan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pringsewu dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung ditandatangani.

Acara penandatanganan PKS oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi, Kepala BBWS Mesuji-Sekampung H.Abdul Muis, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Maria D. Isa ini dilakukan di Ruang Rapat Bupati Pringsewu, Senin (6/1/20) disaksikan Ketua DPRD setempat Pringsewu Suherman Menurut Bupati H.Sujadi, penandatanganan PKS tersebut merupakan komitmen bersama terkait rencana pembangunan SPAM Way Sepagasan, sehingga nantinya baik pelaksanaan maupun hasilnya benar-benar sesuai dengan yang diha-

rapkan dan membawa kemaslahatan bersama.

Bupati Pringsewu juga mengharapkan nantinya yang dapat menikmati SPAM Way Sepagasan ini tidak hanya masyarakat yang berada di utara sungai Way Sekampung saja, tetapi juga yang berada di selatan sungai. "Untuk instalasi pipa jaringan bisa dipasang di bawah Jembatan Way Sekampung yang nanti juga akan dibangun," ujarnya.

Kepala BBWS Mesuji-Sekampung H.Abdul mengatakan PKS sebagai komitmen bersama dalam rangka membangun sesuai aturan yang ada. "Semoga di akhir tahun 2020 sebagian sudah dapat diselesaikan. Karena keterbatasan anggaran, jadi dibangun secara bertahap," ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa selama 6 bulan pihaknya akan terus memonitor, sehingga apa yang menjadi kekurangan dan kelemahannya dapat diketahui. "Setelah selesai di akhir 2020 nanti, akan ada proses serah terima kelola.

Namun tidak tertutup kemungkinan setelah jangka panjang

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

TANDATANGAN - PENANDATANGAN Perjanjian Kerja Sama Way Sepagasan berlangsung Senin (6/1).

ada serah terima asset, tetapi prosesnya sangat panjang dan memakan waktu lama.

Yang menjadi fokus kami adalah menyerahkan pengelolaan saja, dan asset masih tercatat pada kami, sehingga jika ada kemungkinan terjadi kerusakan, kami masih bisa masuk dan menangani," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung Maria D. Isa, pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Pringsewu yang menginisiasi penandatanganan PKS tersebut.

"Awalnya sebetulnya memang sudah ada di DPA kami sebesar Rp 62 milyar. Tetapi setelah dicek kembali, ternyata masih membutuhkan Rp 25 milyar lagi," katanya.

Maria juga mengatakan saat ini kondisi PDAM Way Sekampung Pringsewu masih ‘sakit’. Kendati demikian ia juga mengapreasiasi komitmen Pemkab Pringsewu.

"Tahun lalu kondisi PDAM Way Sekampung kurang sehat, tapi saat ini justru sakit.

Tagihan dari pelanggan tak mampu menutupi biaya operasional," bebernya. (Manalu)

Selasa, 7 Januari 2020

PESAWARAN - METRO - TUBA - WAY KANAN

Pemkot Anggarkan 5 Miliar Untuk Perapihan GSA BSW

Anggaran DD dan ADD di Pesawaran Naik

Adanya wacana Pemerintah Pusat yang akan langsung mendistribusikan Dana Desa langsung ke rekening desa masing-masing, Pemerintah Kabupaten Pesawaran masih menunggu petunjuk teknis mengenai hal tersebut.

Pesawaran (Kupas Tuntas)

Foto : Rani/Kupas Tuntas

DIWAWANCARAI - WALIKOTA Metro,Ahmad Pairin saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (6/1).

Metro (Kupas Tuntas) PEMERINTAH Kota (Pemkot) Metro kembali menganggarkan dana sebesar 5 Miliar untuk proses kelanjutan pembangunan Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai (GSA BSW).

Hal tersebut diutarakan oleh Walikota Metro Achmad Pairin, Senin (6/1).

Menurut Pairin, dana yang dianggarkan dari APBD tahun 2020 tersebut, ditujukan untuk merapihkan dan melengkapi fasilitas gedung wanita tersebut.

"Kita kembali anggarkan dana APBD sebesar 5 miliar untuk pembangunan berkelanjutan yang mana nantinya hanya perapihan dan penambahan fasilitas saja.

Perapihan sendiri didalamnya termasuk pembuatan taman, pagar, dan untuk penambahan mungkin nanti kita tambahkan sound sys-

tem, pengedap suara, serta awning" ungkapnya.

Terebih dari itu, Ia meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mempresentasikan konsep yang akan dikerjakannya dalam pembuatan pagar di gedung tersebut.

"Saya mau bangunan tersebut benar-benar bagus dan cantik, jangan asal-asalan dan asal pasang, bahkan minta pagar harus dipresentasikan. Sehingga kita tahu seperti apa rancangan atau konsep yang diberikan oleh PU," paparnya.

Selain itu, ia juga merencanakan akan melakukan pelebaran jalan dibagian belakang gedung serta penumpulan jalan.

"Nanti kita juga akan lakukan pelebaran jalan dibagian belakang yang nantinya akan dijadikan pintu keluar gedung, serta akan kita buat penumpulan jalan secara simetris, sehingga akan terlihat rapih," tuturnya. (Rani)

HMI Way Kanan Gelar Kegiatan Literasi Way Kanan (Kupas Tuntas) HIMPUNAN Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Way Kanan mengatakan membangun budaya literasi keluarga harus dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan tanpa paksaan dan datang dari hati.

Sebab, pada dasarnya budaya literasi itu adalah perwujudan cinta pada aktivitas membaca, menulis dan sebagainya yang lahir dari hati hingga menjadi sebuah kegemaran. Tumbuh kembang budaya literasi keluarga, khususnya bagi anak, akan menjadi kuat jika dimulai sajak usia dini.

Ketua pelaksana kegiatan literasi pada anak usia dini, Iwan Budi Prayogo mengatakan, Kegiatan tersebut sasarannya pada anak usia dini dalam hal ini anak anak Paud Junior Kediri 3 Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu,

Way Kanan.

"Ini merupakan kegiatan perdana kami HMI di tahun 2020, kami bekerjasama dengan berbagai pihak yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, Korps Alumni HMI (KAHMI), Pihak Pemerintahan Kecamatan dan Pihak sekolah Paud Junior. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh gadget terhadap anak-anak usia dini,�ujarnya, Senin (6/1).

Menurutnya, HMI Way Kanan sangat prihatin terhadap dampak negatif terhadap gawai dan Smartphone terhadap anak-anak usia dini. “Rasa keprihatinan tersebut kami berinisiatif melakukan kegiatan literasi ini yang didalamnya kami sisipkan kegiatan mendongeng, mewarnai, bernyanyi dan lainnya yang sangat menggembirakan bersama anakanak yang dipandu langsung oleh korps HMI Wati,�ujarnya. (Sandi)

5

"APAPUN keputusan pusat kita wajib mengikuti, tapi untuk saat ini kita masih menunggu aturannya seperti apa dari pusat, karena memang sudah ada selentingan kalau DD itu rencananya dari kas negara langsung ditransfer ke rekening desa, jadi tidak mampir lagi ke kas daerah," ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pesawaran Zuriadi, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala

Bidang Keuangan Aset dan Pembangunan Desa Al Ihsan Iskafi, Senin (6/1).

Disisi lain, kata dia, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengalami kenaikan untuk penerimaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

"Iya, kalau secara keseluruhan jumlah DD dan ADD yang kita terima mengalami kenaikan, tapi hal ini tidak berlaku untuk semua desa, karena ada beberapa indikator yang menjadi penilaian, artinya ada desa yang naik dan ada yang turun tergantung dari indikator yang dimaksud, apa-

lagi pagunya ini juga sudah dikeluarkan langsung oleh pusat," katanya.

"Pada tahun ini (2020) Pemkab Pesawaran mendapatkan DD sebesar Rp157 Milyar lebih, sedangkan ditahun 2019 lalu hanya sebesar Rp155 milyar. Sementara untuk ADD juga pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu Rp70 milyar dibandingkan tahun 2019 lalu yang hanya sebesar Rp69 Milyar," tambahnya.

Dijelaskan, besaran DD yang diterima Pemerintahan Desa akan dibagi berdasarkan kriteria desa tersebut. "Sistem yang mempengaruhi besarnya penerimaan DD itu dibagi menjadi beberapa kriteria misalnya Desa itu dikategorikan Desa yang maju, berkembang dan mandiri itu biasanya jumlah DDnya

akan berkurang, tapi sebaliknya jika Desa itu dikategorikan Desa Sangat tertinggal dan tertinggal maka penerimaan DDnya akan bertambah," jelasnya.

Disamping itu, ia pun menerangkan, untuk pendistribusian DD juga akan berbeda dibandingkan ta hun sebelumnya. "Pada tahun ini pembagian DD tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua 40 persen dan yang terakhir 20 persen. Tapi kalau untuk desa mandiri yang kita nilai sudah bagus dalam pe ngelolaan DD-nya, hanya dua kali pencairan saja tahap pertama dan tahap kedua, dan pembagiannya itu 60 persen dan 40 per sen, dan di Pesawaran ini sudah ada beberapa desa yang mencapai tarap desa mandiri itu," tutupnya. (Reza)

Lakukan Pembangunan, Dendi Minta Kades Libatkan Masyarakat

Foto : Reza/Kupas Tuntas

PELANTIKAN - BUPATI Pesawaran Dendi Ramadhona saat melakukan pelantikan terhadap Kepala Desa terpilih di Kecamatan Way Ratai, Padang Cermin dan Teluk Pandan, Senin (6/1).

Pesawaran (Kupas Tuntas) SEBANYAK 12 Kepala Desa (Kades) terpilih di tiga Kecamatan yang meliputi Kecamatan Way Ratai, Padang Cermin dan Teluk Pandan diambil sumpahnya oleh Bupati Kabupaten Pesawaran, Dendi Ramadhona, Senin (6/1).

Pada kegiatan tersebut, Dendi menghimbau agar

Kades yang dilantik dapat mengabdikan diri kepada masyarakat Desa yang dipimpin.

"Sebagai pemimpin harus bertanggung jawab atas pembangunan dan k e b e r l a n g s u n g a n p e me rintah di desa, jangan pernah menunda dan berbuat bagi masyarakat," ungkapnya.

Ditambahkan, kades harus melibatkan masyarakat dalam berkarya bagi desa

dan mengikis hal-hal yang mengundang perpecahan didalam masyarakat.

"Pilkades sudah usai, saya ingin kades dapat merangkul semua pihak agar terwujud masyarakat yang rukun aman dan damai," tambahnya.

Tak hanya kepada Ka des, Bupati Dendi juga meminta keluarga para kades terpilih dapat me maklumi keterbatasan waktu dengan keluarga

karena harus berbagi de ngan masyarakat.

"Tidak ada kades yang kuat tanpa peran keluarga terutama istri, sekarang suami ibu sudah milik orang banyak, jadi harus sedikit maklum jika waktunya kali ini harus terbagi," jelasnya.

"Jangan pula cemburu dengan suami, karena masyarakat yang dipimpin beraneka ragam, ada tua, muda lelaki dan wanita," canda Dendi. (Reza)

Dishub Harap Perda Pelayanan Pelabuhan Ditetapkan Pesawaran (Kupas Tuntas) TERKAIT dengan adanya keluhan para wisatawan mengenai biaya transportasi wisata laut pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) kemarin, Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran menampik hal tersebut.

"Jadi begini, terkait dengan adanya kenaikan ongkos kapal itu, karena para wisatawan banyak menggunakan travel agen, dimana disitu untuk biaya transportasinya menggunakan sistem paket, makanya harganya juga jadi naik, tapi jika sudah ada kesepakatan antara travel dan wi-

satawan bagaimana kita mau melarangnya," ungkap Kepala Diana Perhubungan Kabupaten Pesawaran Afdal Faisal, Senin (6/1).

Menurutnya, sebelumnya untuk mengatasi hal itu pihaknya telah mendirikan posko pengaduan di Dermaga Ketapang.

"Sebenarnya kita waktu itu buat posko di Dermaga Ketapang, khusus untuk menerima pengaduan para wisatawan yang terkendala dengan tranportasi wisata laut, dimana kita juga sudah siapkan kapal bantuan dari Pemerintah Pusat disana untuk mengangkut para wisatawan yang akan berlibur ke pulau," ujarnya.

Maka dari itu, kedepan ia akan fokus terhadap penataan tranportasi wisata di Kabupaten Pesawaran. "Kita sudah siapkan dasar hukum melakukan penataan transportasi laut, yaitu Peraturan Daerah (Perda) pelayanan Kepelabuhanan, dimana di Perda itu berisi tentang retribusi bongkar muat kapal, tempat sandar, izin usaha pelayaran hingga mengatur tarif dasar tranportasi laut, yang saat ini masih dibahas di DPRD Pesawaran," tukasnya.

"Makanya kemarin kalau kita mau berkeras kita belum ada dasar hukum yang kuat, tapi kalau Perda sudah ditetapkan semua harus ikut aturan tersebut, jika masih

melanggar bisa kita cabut izin usaha pelayarannya,"tambahnya.

Ia pun berharap, Perda tersebut dapat segera ditetapkan sebagai dasar dalam mengatur transportasi laut di Pesawaran.

"Semoga Perda Pelayanan Kepelabuhanan itu bisa segera ditetapkan, karena memang kita sudah susun regulasinya semua disitu, dan itulah dasar kita dalam melakukan penataan, sebetulnya sebelumnya sudah kita lakukan penataan tapi memang belum begitu kuat karena belum ada dasarnya, makanya setelah nanti ditetapkan akan langsung kita sosialisasikan," tutupnya. (Reza)

Tahun Lalu BNN Metro hanya Rehabilitasi 1 PNS Narkoba Metro (Kupas Tuntas)

Foto : Sandi/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - HMI Way Kanan menggelar kegiatan literasi kepada Paud Junior Kediri 3 Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Baradatu, Senin (6/1).

BADAN Narkotika Nasional (BNN) mengaku dua ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Metro mengajukan rehabilitasi narkoba pada tahun 2019.

Kepala BNN Kota Metro Saut Siahaan mengatakan,

dari dua ASN tersebut hanya satu orang yang kembali datang untuk direhabilitasi.

"Pernah juga tempo hari ada satu ASN yang mengajukan rehab, tapi sebelum direhab ternyata sudah tertangkap polisi," ujarnya, Minggu (5/1).

Ia menjelaskan, pihaknya telah melakukan rehab kepada seorang ASN hingga

yang bersangkutan sembuh.

Meski begitu, ASN yang melakukan rehabilitasi tidak dilaporkan ke pemerintah daerah, karena kedatangan dilakukan secara sukarela.

"Jadi yang satu orang ini datang secara sukarela dan menyadari kesalahannya.

Dia juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.

Kita lakukan rehab sampai

sembuh dan terakhir kita cek urine sudah negatif. Tapi kita terus awasi dan pantau sampai sekarang," ungkapnya.

Saut menjelaskan, tiga wilayah di Kota Metro masuk Zona Merah rawan narkotika.

Bila sebelumnya hanya Kecamatan Metro Timur dan Barat, kini wilayah Kecamatan Metro Pusat juga masuk dalam zona tersebut. (Dbs)

6

Selasa, 7 Januari 2020

LAMPUNG UTARA

Cegah Kenakalan Remaja

Polres Lampura Giat Penyuluhan ke Sekolah Dalam upaya mencegah aksi kenakalan remaja, jajaran Polres Lampung Utara (Lampura) giat menggelar penyuluhan ke sejumlah sekolah.

BERI PENYULUHAN - UNTUK mencegah kenakalan remaja, Kasat Binmas Polres Lampung Utara AKP Ruzan Afani memberikan penyuluhan di Sekolah Ibnu Rusyid Kotabumi, Senin (6/1).

Foto: Ist

Lampung Utara (Kupas Tuntas) KASAT Binmas Polres Lampung Utara, AKP Ruzan Afani mengatakan langkah itu dilakukan guna menangkal kenakalan remaja dan siswa.

Penyuluhan sudah dilakukan di SMPN 7 Kotabumi, YPI Sabilul Mukminin dan Ibnu Rusyid Kotabumi, Senin (6/1).

Dikatakan, penyuluhan itu merupakan upaya pembinaan rutin yang dilakukan Polres Lampung Utara, demi memajukan generasi muda supaya tidak terjerumus kedalam kegiatan yang dapat

merugikan orang lain dan dirinya sendiri.

"Kita berikan imbauan ten-

tang bahanya kenakalan remaja, bahaya narkoba, tertib berlalulintas, bahaya rokok

vape dan seks bebas. Dengan harapan para pelajar tidak terjerumus dengan hal-hal

Delapan Kecamatan di Lampura Rawan DBD Lampung Utara (Kupas Tuntas) SEBANYAK 8 kecamatan di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) rawan terjangkit penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) selama musim hujan. Bahkan, saat ini sudah ada 4 warga yang dilaporkan terjangkit penyakit DBD. Keempat warga tersebut berasal dari Desa Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan.

"Satu warga yang sudah dinyatakan terkena DBD sudah

dirawat di RS Handayani.

Untuk tiga warga lainnya masih dilakukan obeservasi oleh petugas dari rumah sakit," kata Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Diskes) Lampura M Yusuf, Senin (6/1).

Yusuf mengatakan, setelah mendapat laporan ada warga yang terjangkit DBD, pihaknya langsung melakukan pengasapan (fogging) di rumah warga tersebut.

Ia menjelaskan, untuk wilayah yang rawan terjangkit DBD ada delapan kecama-

tan. Yakni kecamatan Kotabumi, Kotabumi Utara, Kotabumi Selatan, Abung Selatan, Blambangan Pagar, Bunga Mayang dan Bukit Kemuning.

"Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya penderita DBD terbanyak dari delapan kecamatan itu. Makanya perlu dilakukan antisipasi sehingga bisa dilakukan upaya pencegahan," ujarnya.

Ia menambahkan, dengan meningkatnya curah hujan dapat meningkatkan tempattempat perkembangbiakan nyamuk penular DBD.

“Jadi kita lakukan pencegahan dengan menggulirkan program pemberantasan sarang nyamuk," terangnya.

Dia juga mengimbau agar masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan menggalakkan kampanye Gerakan 3M plus dan melaksanakan gerakan gotong royong.

"Pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M Plus merupakan salah satu upaya pencegahan yang paling efektif dan efisien. Dan ini dapat dilakukan oleh semua masyarakat," pungkasnya. (Trbl)

buruk yang dapat merugikan orang lain dan dirinya sendiri," kata AKP Ruzan Afani.

Selain itu, lanjut dia, kegiatan itu juga bertujuan untuk memberikan ilmu sehingga para siswa dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Kasat Binmas juga menyampaikan pesan kepada pelajar supaya bisa belajar dengan rajin, mematuhi perintah guru dan kedua orang tua serta tidak melakukan tawuran.

“Karena anak-anak muda adalah generasi penerus bangsa, supaya negara ini bisa kuat dan aman serta bersatu padu dalam membangun bangsa Indonesia,” ungkapnya.

Ia menambahkan, untuk meraih masa depan yang cerah, para pelajar harus menerapkan hidup disiplin baik disiplin belajar, disiplin waktu maupun disiplin beribadah sebagai modal untuk meraih cita-cita dan menghadapi kehidupan masa depannya. (Sarnubi)

PEMERINTAHAN

BPBD Pantau Lokasi Rawan Banjir LAMPUNG UTARA - KEPALA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Utara (Lampura), Karim SR menyebut telah menurunkan tim untuk memantau lokasi rawan banjir sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Karim mengimbau, masyakarat di kawasan dataran rendah dan bantaran sungai agar selalu waspada terhadap bencana banjir.

Mengingat, saat ini curah hujan semakin tinggi dan diperkirakan akan terus berlangsung. “Untuk logistik masih cukup aman. Apabila nantinya terjadi banjir, dan logistik yang ada kurang, kami akan melakukan koordinasi dengan pimpinan. Pastinya tim TRC BPBD juga siap untuk melakukan evakuasi jika terjadi banjir sewaktuwaktu,” jelasnya, kemarin.

Meski curah hujan sudah cukup tinggi, saat ini kondisi sungai yang ada di wilayah Lampura masih tergolong normal. Diketahui, selama ini ada sejumlah titik rawan banjir di Lampura, di antaranya Kecamatan Kotabumi dan Kotabumi Selatan karena dilintasi aliran sungai Way Abung. (RL)

LAMPUNG TIMUR

14 Kecamatan di Lampung Timur Rawan Banjir Lampung Timur (Kupas Tuntas) DARI 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim), 14 diantaranya masuk dalam daerah yang rawan terjadi banjir. Untuk itu, Pemkab Lamtim melalui BPBD setempat mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana banjir.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamtim, Mashur Sampurna Jaya menjelaskan, tingginya curah hujan yang terjadi sejak awal Januari 2020 hingga kini berpotensi menimbulkan bencana banjir.

Terlebih, lanjut dia, ada 14 kecamatan di Lamtim yang rawan terjadi bencana banjir.

Yakni Kecamatan Sukadana, Way Bungur, Bumi Agung, Batanghari, Labuhan Maringgai, Sekampung Udik, Raman Utara, Waway Karya, Margatiga, Wayjepara, Marga Sekampung, Jabung, Pasir Sakti, Gunungpelindung dan Metrokibang.

“Wilayah yang masuk daerah rawan banjir sebagian besar berada di dekat bantaran sungai. Antara lain, Sungai Way Sekampung yang melintasi Kecamatan Sekampung, Sekampungudik, Margasekampung, Jabung, Pasirsakti dan Wawaykarya,” jelasnya, kemarin.

Kemudian, Sungai Way Bungur yang melintasi Kecamatan Way Bungur. Sementara di Kecamatan Labuhanmaringgai dilintasi Sungai Way Penet dan Raman Utara Sungai Way Raman. Sedangkan, Bumi Agung dilintasi Sungai Way Areng dan Sukadana Sungai Way Sukadana.

Ia melanjutkan, berdasarkan data bencana yang terjadi setiap tahun, bencana banjir

“

Upaya yang perlu dilakukan antara lain, menjaga kebersihan lingkungan dan saluran drainase dari tumpukan sampah biasanya terjadi pada awal Februari hingga Mei. Namun, berdasarkan kondisi curah hujan yang saat ini cenderung tinggi, dikhawatirkan bencana banjir terjadi lebih awal.

Karenanya, lanjut dia, BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan sejak dini. “Upaya yang perlu dilakukan antara lain, menjaga kebersihan lingkungan dan saluran drainase dari tumpukan sampah,” pesannya.

Mashur menambahkan, guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana, pihaknya telah mengambil langkah antisipasi seperti penyusunan mitigasi atau serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana. Baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Selain itu, BPBD Lamtim juga telah menyiagakan 2 perahu karet dan 1 perahu besar guna membantu evakuasi warga bila terjadi bencana banjir.

Bahkan, BPDB telah menyiagakan bufer stok bahan kebutuhan pokok guna membantu warga yang terdampak banjir.

“BPBD juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial dan Polres Lampung Timur guna mengambil langkah mengantisipasi dan mengatasi bencana banjir,” terangnya. (RL)

PUKUL GONG - KOMISIONER Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik KPU Pusat Pramono Ubai Tantowi didampingi Bupati Lamtim Zaiful Bukhari, melakukan pemukulan gong menandai launching Pemilu serentak 2020, Minggu (15/1) malam.

Foto: Agus/Kupas Tuntas

KPU: Jangan Ada Mobilisasi Birokrasi Siapapun calon kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada) akan di terima oleh semua kalangan masyarakat, jika penyelenggara Pilkada bekerja sesuai dengan jalur masing masing.

Lampung Timur (Kupas Tuntas) PENEGASAN itu disampaikan Komisioner Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik KPU Pusat Pramono Ubai Tantowi, saat memberi sambutan pada launching Pemilukada serentak 2020 di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Way Jepara, Minggu (5/1) malam.

Pramono mengatakan, yang

dimaksud dengan penyelenggara Pemilu yang bekerja sesuai dengan jalurnya, seperti jangan ada mobilisasi birokrasi yang dilakukan ASN dalam Pilkada, TNI-Polri turut menjadi penyelenggara namun harus bekerja sesuai sengan jalurnya sebagai pengamanan selama Pemilu berlangsung. "Jika semua penyelenggara bekerja sesuai jalurnya, mudah-mudahan siapa yang jadi kepala daerah akan diterima oleh semua

kalangan masyarakat," kata Pramono Ubai Tantowi.

Begitu juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya yang ada di Lampung Timur, lanjut Pramono, harus bisa bekerja di bawah tekanan dan bisa melakukan adaptasi dalam situasi mendadak.

“Dan hal itu sudah dilakukan oleh KPU Lamtim dalam pelaksanaan launching ini.

Karena kurang 4 jam tarup yang sudah dipersiapkan runtuh tersapu angin. Namun, KPU Lamtim bisa sigap melakukan pemindahan lokasi di aula Kecamatan Way Jepara, yang seharusnya dilakukan di lapangan," kata Pramono.

Ia berharap, KPU Lamtim

harus menjadi penyelenggara Pemilu yang benar benar mengkedepankan pelayanan yang tidak membeda-bedakan. Karena calon petahana atau calon enantang harus disetarakan.

“Jangan ada perbedaan dalam melayani, dalam berkomunikasi. Baik calon dari kelompok partai besar, partai kecil, partai baru atau mungkin ada yang dari jalur independen, semua harus dilayani dengan setara sebagai calon," paparnya.

Ia berpesan, tidak boleh ada yang diistimewakan dalam hal apapun. Dan itu harus diterapkan jika KPU Lamtim mau menunjukan profesional dan netralitas sebagai penyelenggara demokrasi. (Agus)

Selasa, 7 Januari 2020

LAMPUNG TENGAH KRIMINAL

Pelaku Simpan Sabu di Kantong Celana LAMPUNG TENGAH - ANGGOTA Sat Narkoba Polres Lampung Tengah menangkap Ongki Yuliyantara (24), warga Bedeng 12 A Kampung Tempura, Kecamatan Trimurjo karena kedapatan menyimpan sabu dalam kantong celananya. Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah Iptu Andre Try Putra, mewakili Kapolres AKBP I Made Rasma menjelaskan, pelaku ditangkap saat berada di di pinggir jalan karena melakukan kegiatan yang mencurigakan.

“Benar saja, saat di lakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kirinya.

Selanjutnya, pelaku dan sabu seberat 0,37 gram dibawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut,” jelasnya, kemarin.

Dikatakan, saat ini polisi masih mendalami asal sabu yang dibawa pelaku. Polisi ingin membekuk pengedar sabu yang selama ini meresahkan masyarakat setempat.

“Guna mempertanggungjawabkan perbuatanya, pelaku Ongki Yuliyantara dijerat Pasal 112 ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman 4 sampai 12 tahun penjara,”tegas Iptu Andre Try Putra. (Rls)

7

Loekman Minta Kakam Siap Bekerja Maksimal

“

Benar saja, saat di lakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu di kantong celana depan sebelah kirinya

“

Buru Begal Dua Gadis Remaja LAMPUNG TENGAH - JAJARAN Polres Lampung Tengah masih memburu pelaku pembegalan terhadap korban Sri Nuryati (18) dan Siska Ayu (18), warga Kampung Buminabung, Kecamatan Buminabung, Lampung Tengah.

Kedua korban dibegal pada Sabtu (4/1) sekitar pukul 12.30 WIB. Karyawati PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar, Cabang Buminabung, ini harus merelakan motor Honda BeAT warna hitam BE 2547 ABK dirampas begal di jalan raya Kampung Ruktibasuki, tepatnya di perbatasan Kecamatan Putrarumbia dan Rumbia.

Awalnya, keduanya berboncengan naik motor dari Kecamatan Putrarumbian menuju Kecamatan Rumbia. Di perbatasan dua kecamatan ini, keduanya berhenti mendadak hingga terjatuh karena ada dua orang yang mengendarai motor Yamaha Vixion warna biru menghadang.

Saat kedua korban terjatuh, salah satu pelaku memukul bagian kepala dan langsung membawa kabur motor ke arah Kecamatan Rumbia. Dan rekan pelaku yang mengendarai motor Vixion kabur ke arah Kecamatan Putrarumbia.

Kapolsek Rumbia AKP Heru Prasongko, mewakili Kapolres Lamteng AKBP I Made Rasma Jemy mengatakan, pihaknya masih dalam penyelidikan kasus tersebut.

“Lagi kita lidik. Sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi dan olah tempat kejadian perkara. Kita akan kejar pelakunya. Mudahmudahan segera tertangkap,” terangnya. (RL)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

SAMPAIKAN SAMBUTAN - BUPATI Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyampaikan sambutan saat menghadiri serah terima jabatan kepala kampung dan ketua TP PKK kampung dari enam kecamatan di pelataran kantor Kecamatan Seputih Raman, Senin (6/1).

Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto meminta kepala kampung (kakam) yang baru harus siap bekerja maksimal, terutama dalam membangun Lampung Tengah yang lebih baik.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Loekman saat menghadiri serah terima jabatan (sertijab) kepala kampung dan ketua TP PKK kampung dari enam kecamatan di pelataran kantor Kecamatan Seputih Raman, Senin (6/1).

Kakam yang hadir berasal dari Kecamatan Seputih Raman, Gunung Sugih, Punggur, Kota Gajah, Seputih Banyak dan Way Seputih.

Loekman mengatakan, kakam harus kreatif dalam membentuk badan usaha milik kampung yang bertujuan untuk mendongkrak perekonomian kampung, sehingga masyarakat bisa

mengembangkan usahanya.

"Melaksanakan amanah, tugas dengan penuh tanggung jawab untuk menata dan memajukan kampung menjadi tugas kepala kampung," ujar Loekman.

Menurut Loekman, peran dan tanggung jawab kepala kampung kedepan akan menghadapi banyak tantangan. Untuk itu, kepala kampung harus bisa lebih peka terhadap persoalan sosial di wilayah masing-masing.

Ia berharap, kepala kampung bisa menjadi figur dan teladan bagi masyarakat

baik dari sikap, tutur kata maupun tindakan. Serta harus menjadi seorang pemimpin yang bijaksana.

“Jangan lupa, kepala Kampung juga diminta menguasai peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung demi terselenggaranya program pemerintah daerah dengan baik,” ujarnya.

Loekman menambahkan, kepala kampung juga harus senantiasa mengedepankan gotong royong dalam upaya memajukan kampung masing-masing. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Target PAD Naik 49 Miliar

Usulkan Perbaikan 7 Titik Jalan Provinsi Lampung Selatan (Kupas Tuntas) PEMKAB Lampung Selatan mengusulkan perbaikan 7 titik jalan provinsi kepada Pemprov Lampung pada tahun 2020 ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Se latan, Wahidin Amin menjelaskan, 7 titik yang di usulkan yakni jalan di Kalianda, Rajabasa, Ketapang, Penengahan, Sidomulyo, Natar dan Jatiagung.

"Tapi kita prioritaskan adalah pembangunan jalan pesisir (kecamatan) Rajabasa," jelasnya, Senin (6/1).

Ia menerangkan, total usulan anggaran untuk perbaikan 7 titik jalan provinsi di

Lampung Selatan mencapai Rp81,397 miliar. "Total usulan (bidang) infrastruktur ke (pemerintah) provinsi untuk tahun 2020 sebesar Rp81,397 miliar. Itu usulan (buat) jalan saja ya," kata Wahidin.

Menurut Wahidin, usulan itu dilayangkan melalui aplikasi e-Musrenbang provinsi.

Ditanya apakah usulan itu akan direalisasikan semuanya, Wahidin tidak bisa menjelaskan secara gamblang.

Pasalnya, kata dia, data tersebut ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) Lampung Selatan. "Kalau untuk realisasinya kita belum dapat informasi.

Coba konfirmasi ke PU. Kami juga masih mencari informasi, apakah usulan kita ini terealisasi semua atau seperti apa," imbuhnya. (Dirsah/Edu)

Nelayan Diminta Buat Laporan Monopoli Ikan Lampung Selatan Foto: Dirsah/Kupas Tuntas

(Kupas Tuntas)

TARGET PAD NAIK - TARGET PAD pajak dan retribusi pada BPPRD Lamsel dinaikan sebesar Rp49 miliar pada tahun 2020. Tampak suasana kantor BPPRD Lamsel, Senin (6/1).

Target pendapatan asli daerah (PAD) sektor pajak dan retribusi Lampung Selatan pada tahun 2020 naik sebesar Rp49 miliar. Meskipun, realisasi PAD pada tahun 2019 hanya terealisasi 85 persen.

Lampung Selatan (Kupas Tuntas) KABID Perpajakan Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupatenb Lampung Selatan, Edy Novian mengatakan target PAD pajak dan retribusi naik dari Rp

138.430.000.000 menjadi Rp 187.604.079.999.

"Ya, tahun ini beban target PAD kita naik," jelasnya, Senin (6/1). Kenaikan target ini di luar prediksi, pasalnya realisasi PAD pada tahun 2019 hanya menyentuh angka Rp117.853.960.383,64 atau sekitar 85,14 persen.

Namun demikian, kata

dia, BPPRD akan memaksimalkan target realisasi PAD tersebut, sehingga dapat memenuhi target di tahun 2020. "Iya itukan target, tetap kita maksimalkan," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berencana akan melakukan pendataan potensi rill pajak dan retribusi, agar dapat mengukur dan menentukan target PAD di tahun berikutnya.

"Sejauh ini memang belum ada untuk itu, ma kanya ke depan kita akan

berkoordinasi dengan OPD-POD terkait untuk melakukan pendataan rill t e r h a d a p p o t e n s i ( PA D ) kita. Sehingga tidak asal dalam menentukan target ini," kata Edy. Edy juga menjelaskan, setidaknya terdapat tiga penyebab dalam memaksimalkan target PAD, di antaranya penarikan pajak minerba, parkir dan banyaknya rumah makan yang tutup.

"Nilai PAD dari tiga sektor itu sekitar Rp2 miliar," tandasnya. (Dirsah/Edu)

DINAS Perikanan Kabupaten Lampung Selatan mengaku tidak mengetahui adanya dugaan monopoli proses pembelian ikan nelayan di kawasan pesisir Rajabasa oleh oknum pengusaha.

Menurut Sekretaris Dinas Perikanan Lamsel Dwi Jatmiko, tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun terkait nelayan mau menjual ikannya. Sepanjang, hal itu dapat saling menguntungkan.

"Mungkin sudah ada kesepakatan atau seperti apa.

Nanti kita akan turun untuk

mengecek ini. Kalau memang benar, itu tidak boleh, nelayan itu bebas mau menjual hasil tangkapan mereka kemana saja. Tidak boleh ada yang mengintervensi atau pengkondisian semacam itu, apalagi ini merugikan nelayan dan juga suplayer lain," tegasnya, kemarin.

Untuk itu, Dwi menyarankan nelayan melayangkan surat kepada instansinya, agar pihaknya mempunyai legalitas untuk mengusut persoalan tersebut.

"Ya ini menjadi masukan buat kita, harapan kita kirim surat resmi biar ada legalitas kita untuk turun," kata Dwi. (Dirsah/Edu)

8

Selasa, 7 Januari 2020

TUBABA

Warga di Tiga Tiyuh Harapkan Jalan Hotmix

Warga di tiga Tiyuh Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) meminta kepada Pemerintah setempat agar jalan poros menuju tiyuh mereka sepanjang 9 kilometer diaspal hotmix.

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) TIGA tiyuh tersebut yakni Tiyuh Dwikora Jaya, SP 7 Jaya Murni terutama SP 8 Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Gunung Agung.

"Seumur-umur jalan ini belum pernah diaspal hotmix seperti di daerah lain, puluhan tahun, semenjak masih baru jadi tiyuh," kata sejumlah warga setempat saat berbincang dengan wartawan, Senin (6/1).

Sumino, Kepalou Tiyuh Tri Tunggal Jaya menyebutkan, jalan poros tersebut merupakan jalan tembusan ke Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera

Selatan. Mengingat Tiyuh yang ia pimpin itu berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, Way Kanan, dan Mesuji.

"Dulu jalan poros ini jalan tanah, tapi setelah menjadi Kabupaten Tubaba sudah dilakukan pengerasan jalan onderlagh, dan pada tahun 2016 diaspal lapen sepanjang 2 kilometer tapi sekarang sudah rusak. Ini kami ajukan proposal ke Pemda Tubaba untuk di hotmix," kata Sumino di kediamannya.

Begitu juga dikatakan oleh Sukatun, Kepalou Tiyuh Jaya Murni bahwa, tiga Tiyuh yang dilintasi jalan poros tersebut telah mengajukan proposal ke Pemda Tubaba untuk dilakukan perbaikan jalan agar di hotmix.

"Jalan poros ini sepanjang 9 kilometer, mulai dari Tugu SP 1 Tiyuh Tunas Jaya atau perempatan Polsek Gunung Agung sampai tiyuh Tri Tunggal Jaya. Kami dari tiga Tiyuh ini mengajukan proposal masing-masing panjang ruas jalan sampai ke Tiyuh kami. Proposal juga kami serahkan kepada DPRD Tubaba dan juga kami sampaikan secara lisan saat Reses DPRD," ujar Katun.

Selain jalan, jelas Katun, di SP 7 Jaya Murni dan SP 8 Tri Tunggal Jaya sangat minim jaringan ponsel. Sehingga, terang dia, dirinya juga telah mengajukan permohonan untuk dibangun Menara Telekomunikasi atau Base Tranciever Station." Kalau di sekitar Jaya Murni ini ada tower signal itu, mudah-mudahan bisa sampai ke SP 8.

Kami sangat berharap agar usulan kami dapat terealisasi," tandasnya. (Irawan)

Foto : Irawan/Kupas Tuntas

JALAN POROS - INILAH kondisi jalan poros menuju tiyuh SP 8 Tri Tunggal Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tubaba.

Gaji Personel Damkar dan SatPol PP Naik Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) KABAR gembira bagi para honorer Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran (Satgas Damkar) Kabupaten Tulangbaw ang Barat (Tubaba). Pasalnya, di tahun anggaran 2020 ini Pemkab Tubaba menaikkan gaji mereka. Kenaikan sekitar 20 persen tersebut akan direalisasikan mulai Januari ini.

Menurut Kabid Damkar SatPol PP Tubaba, Nur Budiman, kebijakan menaikkan gaji anggotanya tersebut

adalah sebagai bentuk perhatian Pemkab, dengan harapan dapat menunjang upaya peningkatan kinerja personel SatPol PP dan Satgas Damkar. ”Selain itu, ini untuk menunjang kesejahteraan personel. Mudah-mudahan Januari ini sudah terealisasi,”ungkapnya melalui telepon, Senin (6/1).

Sebelum dinaikkan, lanjutnya, gaji pokok personel Damkar hanya Rp600 ribu per bulan, ditambah uang piket dan makan totalnya sebesar Rp823 ribu. Sedangkan untuk anggota SatPol PP berkisar Rp1 juta per bulan.

”Kenaikannya sekitar Rp100-an ribu atau berkisar 20 persen dari jumlah gaji pokok sebelumnya. Yang jelas, hanya gaji yang naik sedangkan tunjangan lainnya seperti uang makan dan uang piket tetap tidak berubah,”ulasnya.

Ia pun berharap, kenaikan gaji tersebut diiringi dengan peningkatan kinerja seluruh personel, baik Satgas Damkar maupun SatPol PP. Selain itu, kedisiplinan personil juga diharapkan semakin meningkat.”Mudah-mudahan, itu bisa menjadi motivasi dan semangat bagi mereka, karena kedepan kedisiplinan

personil akan terus kami evaluasi,”tandasnya.

Di sisi lain, SatPol PP Tubaba pada tahun ini akan berupaya maksimal dalam hal pelayanan. Salah satunya adalah dengan tetap menyiagakan Pos Damkar, berikut personel dan armadanya. ”Rencananya, untuk Pos Damkar akan ditempatkan di gedung samping Kantor Samsat Tubaba di Tiyuh Candra Mukti, bahkan su dah kami usulkan agar di tetapkan sebagai Pos Dam kar. Artinya kesiagaan akan lebih kami tingkatkan la gi,”tandasnya. (Dbs)

PEMERINTAHAN

Toilet Tak Terawat, Bagian Umum Siap Kroscek TULANGBAWANG BARAT - KEPALA Bagian Umum Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba), Apriyansah, belum menerima laporan terkait adanya bangunan toilet yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tubaba yang terkesan tidak terawat.

Ia mengatakan, akan mengkorscek kondisi Toilet yang dikerjakan oleh dinas PUPR. "Saya akan liat dulu, namun sampai saat ini meang belum diserahterimakan perkejaan tersebut,”ujarnya, Senin (6/1).

Ia melanjutkan, terkait hilangnya mesin dan pintu wc juga, nanti pihaknya akan melakukan kroscek ke Dinas PU juga, terkait rekanan yang mengerjakan proyek tersebut.

“Intinya kami akan memeriksa terlebih dahulu, dan akan kita panggil rekanannya,”ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, warga menyoroti adanya dua toilet di lingkungan Pemkab Tubaba yang kondisinya tidak layak, bahkan toilet tersebut tidak ada pintunya. (Rahmad)

TANGGAMUS

Petani Mengeluh Harga Durian Anjlok

Foto : Sayuti/Kupas Tuntas

HARGA ANJLOK - PETANIdurian di di Kecamatan Kotaagung Timur, Kotaagung, Kabupaten Tanggamus mengeluhkan anjloknya harga durian di Tanggamus.

Musim durian tahun ini sepertinya kurang berpihak pada para petani durian di Kabupaten Tanggamus. Meski panen melimpah, namun kualitas durian menurun.

Dampaknya, harga durian menjadi rendah.

Tanggamus (Kupas Tuntas) SEPERTI yang dialami petani di Kecamatan Kotaagung Timur, Kotaagung, Kotaagung Barat dan Wonosobo yang selama ini dikenal sebagai wilayah penghasil durian terbaik di Kabupaten Tanggamus.

Mulyadi (40), salah seorang petani durian di Pekon Kampung Baru, Kecamatan

Kotaagung Timur mengaku, panen durian tahun ini sama seperti panen tahun sebelumnya, dimana banyak durian yang rasanya hambar.

Kendati hasil panen tetap banyak seperti biasa. Sehingga, tak sedikit pesanan dari para pelanggan yang ditolak.

“Kualitas durian selama tiga tahun ini kurang baik.

Rasanya kebanyakan hambar. Padahal tahun ini buahnya banyak, satu pohon be-

sar biasanya puluhan sampai seratusan buahnya,” kata dia, Senin (6/1).

Menurutnya, hampir separuh buah durian yang dihasilkan setiap pohon rasanya hambar. Ia Dirinya mencontohkan, satu pohon besar durian menghasilkan 100 buah, separuh diantaranya hambar.

“Kondisi ini berpengaruh anjloknya harga durian.

Pembeli biasanya untunguntungan, kalau nasib baik dapet durian manis, pas apes dapet yang hambar. Harganya dikisaran Rp20 ribu per gandeng," katanya.

Senada dengan itu, Agus (45), petani di Kecamatan Kotaagung Barat menga-

takan, hambarnya rasa buah durian membuat petani hanya bisa pasrah. "Para tengkulak jadi jual mahal, mereka nawar durian semaunya, satu pohon dengan 70 buah durian ditawar hanya Rp600 ribu, ga nyampe Rp.10 ribu satunya," ujarnya.

Sejumlah pedagang durian juga mengaku bahwa kualitas rasa durian tahun ini mengalami sedikit penurunan.

Salah satu pedagang durian di Kecamatan Wonosobo, Rifwan mengaku citarasa durian yang dijual tahun ini kurang bagus. Dimana, durian banyak yang aromanya kurang sedap, dan rasanya hambar.

"Banyak yang anyep (hambar). Tapi, kondisinya masih mending, masih banyak pelanggan yang datang untuk beli durian, tapi harganya tidak bersaing (anjlok). Banyak yang kita tolak permintaan durian, takut kecewa pembelinya," katanya.

Dikatakannya, buah durian ia dapatkan dari para petani sekitar rumahnya yang jadi sentra penghasil durian varietas lokal.

Tahun ini, ia berharap mampu meraup untung berlipat saat musim durian mulai Januari hingga Februari 2020.

Sementara ini, ia mampu meraup omzet Rp500 ribu per pekannya. Dan mampu menjual 50 buah durian setiap harinya.

"Kalau kualitas duriannya bagus bisa 100 buah laku, dan untungnya bisa dua kali lipat, tapi tahun ini untungnya tipis, tapi lumayanlah," imbuhnya. (Sayuti)

Dua Penadah Motor Curian Ditangkap Aparat Kepolisian Tanggamus (Kupas Tuntas) DUA orang tersangka penadah sepeda motor curian, SA (27), dan AN (17), keduanya warga Kecamatan Kotaagung Timur, Kabupaten Tanggamus, diringkus aparat Polsek Pugung.

Tersangka SA (27) yang sehari-hari bekerja di bengkel atau montir, dan AN (17) yang masih pengangguran tidak bisa mengelak saat aparat Polsek Pugung datang mengamankan mereka di rumah masing-masing.

Penangkapan mereka terangkai atas dugaan penadahan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) di wilayah Kecamatan Pugung, oleh Abdan (31) dan Teguh Saputra (26) yang telah ditangkap terlebih dahulu.

Dari tangan mereka diamankan barang bukti sepeda motor Honda Beat warna putih BE 7539 UI milik korban Ajisoma (17), warga Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus.

Kini keduanya meringkuk di sel tahanan Mapolsek Pugung Polres Tanggamus sebab terhadap keduanya dipersangkakan pasal 480 KUHPidana ancaman maksimal 4 tahun penjara.

Kapolsek Pugung, Ipda Okta Devi, Senin (6/1) mengatakan, SA dan AN ditangkap usai pihaknya bersama Tekab 308 Polres Tanggamus menangkap Abdan (31) dan Teguh Saputra (26) komplotan pelaku Curas.

"Kedua pelaku ditangkap di rumah masing-masing, pada Sabtu (4/1) malam," kata Ipda Okta Devi mewakili Kapolres Tanggamus AKBP

Hesmu Baroto.

Menurut Okta, penangkapan itu berdasarkan laporan tanggal 12 September 2019 dan korbannya berinisial Ajisoma, pelajar warga Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. Kemudian juga berdasarkan pengakuan kedua pelaku curas (Abdan dan Teguh Saputra) yang saat itu mengaku sebagai polisi.

"Peristiwa curas berawal saat korban, Ajisoma, melintas di Jalinbar Pugung dari arah Pringsewu. Kemudian korban diberhen tikan oleh para pelaku Curas berkedok polisi sehingga ia mengalami kehilangan motor Honda Beat dan handphone," kata dia.

Selanjutnya Okta menjelaskan, kronologis penadahan yang dilakukan para tersangka berawal dari pelaku Abdan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2,5 juta kepada penadah AS. Lantas, AS sempat menservice motor tersebut senilai Rp.600 ribu, setelah itu baru dijual pada AN seharga Rp. 3,5 juta.

"Atas penjualan itu, AS mendapatkan keutungan sebesar Rp. 400 ribu, dimana uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari," terangnya.

Saat ini kedua tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolsek Pugung guna proses penyidikan lebih lanjut.

"Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 480 KUHPidana tentang Penadahan namun pelaku dibawah umur, system penyidikannya mengacu UU Sistem Peradilan Pidana Anak, ancam 4 tahun," katanya. (Sayuti)

Selasa, 7 Januari 2020

SAMBUNGAN

Korban Meninggal Banjir Bertambah 67 Orang Jakarta (Kupas Tuntas) KORBAN meninggal akibat banjir di wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut korban meninggal sudah mencapai 67 orang.

"Lima hari pasca-bencana banjir di Jabodetabek dan sekitarnya, jumlah korban meninggal bertambah tujuh orang, yang semula 60 orang menjadi 67 orang per tanggal 6 Januari 2020," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo, Senin (6/1).

Agus menyebut tambahan korban berasal dari warga yang meninggal akibat banjir di Kota Tangerang dan wafat di pengungsian Kabupaten Bogor.

Selain itu, dia mengatakan ada satu orang yang masih hilang di Kabupaten Lebak.

"Korban meninggal karena banjir lima orang di Kota

Foto: Ant

MASIH TERGENANG AIR-SISWA SDN Kapuk Muara 01 bermain air saat kerja bakti bersama pasca banjir di Jakarta, Senin (6/1). Kegiatan belajar mengajar hari pertama di sejumlah sekolah terdampak banjir belum efektif, karena selain ruangan kelas terendam air juga digunakan sebagai tempat pengungsian.

Tangerang dan satu orang meninggal di pengungsian di Kabupaten Bogor," ujarnya.

Agus juga mengatakan ada sejumlah lokasi yang masih digenangi banjir, antara lain di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Jakarta Barat. Namun, Agus tak menjelaskan detail titik yang masih direndam banjir.

"Walaupun genangan air kian surut, terjadi penam-

Pemprov ... nya di APBD perubahan.

"Cukup tidak cukup kan relatif, seperti di tahun kemarin kan tidak terpakai semua. Kalau bencana besar mungkin kurang, kalau bencananya kecil kemungkinan cukup. Kita berdoa supaya tidak ada bencana, tapi perlu kita antisipasi," kata dia.

Terkait saran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyarankan pemerintah daerah menggunakan dana sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) untuk penanganan bencana, Minhairin

Dari Hal 1

mengaku hal itu bisa saja dilakukan ketika memang terdapat anggarannya.

Kondisi berbeda terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yang memiliki alokasi anggaran yang masih sangat minim.

Kabid Kedaruratan dan Logistik Aliyurdin, mendampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lampung Barat Gison Sihite mengatakan, jika penanganan kedaruratan tidak dianggarkan di SKPD-nya (BPBD), namun disesuaikan

Nofli ...

Rutan Kelas I Bandar Lampung yakni Jefri Susandi.

Ery Nursatari menjelaskan, dugaan keterlibatan oknum lapas tersebut dikarenakan tersangka Jefri kedapatan menggunakan sebuah alat komunikasi atau telepon genggam. Padahal, kata dia, seorang tahanan tidak diperbolehkan memegang alat komunikasi atau telepon genggam.

"Setelah melakukan pemeriksaan, ketiganya tak terlibat

dengan kejadian.

“Untuk keuangan langsung di BPKAD atau masuk dana tak terduga. Di bawah Rp100 juta itu dikelola oleh masyarakat melalui pekon.

Dan di atas Rp100 juta ditangani instansi terkait,” kata dia, kemarin.

Ia menambahkan, semua dana tidak terduga biasanya dialokasikan dalam APBD. Namun, tidak tertutup kemungkinan juga berasal dari APBN. “Apakah dari APBN atau APBD itu masuknya di dana tidak terduga semua,” ujarnya. (Erik/Iwan) Dari Hal 1

atau berperan dalam jaringan penyelundupan narkoba tersebut," ungkapnya saat ditemui di kantor BNNP Lampung, baru-baru ini.

Namun, Ery menyesalkan adanya kelalaian atau diduga unsur kesengajaan oleh petugas rutan, sehingga tersangka Jefri bisa menggunakan telepon genggam di dalam tahanan.

"Dia sebagai petugas karena lalainya atau karena apa kita nggak tahu. Dan ini sudah

Ketua ... tahankan sesuai penetapan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dia juga meminta China menghormati Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

"Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok harus menghormati hukum internasional seperti tertuang dalam UNCLOS 1982, di mana Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu anggotanya," ucapnya.

Politikus PDIP itu meminta pemerintah satu suara dalam menanggapi persoalan perairan Natuna. Puan meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait mendukung sikap Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi.

"Seluruh kementerian dan lembaga harus satu suara mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri mengutamakan upaya diplomasi dengan Republik Rakyat Tiongkok dan tetap bersikap tegas dalam menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia," tegas Puan.

Untuk pihak TNI, Puan meminta peningkatan aktivitas patroli di perairan Natuna.

Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu juga meminta TNI menambah armada.

"Untuk mencegah pihak asing memasuki wilayah perairan RI tanpa izin, TNI AL, TNI AU, dan Polair harus meningkatkan patroli di wila-

bahan jumlah pengungsi sebesar 917 jiwa menjadi 36.419 jiwa dan titik pengungsian pada beberapa wilayah antara lain Kabupaten Bekasi 3 titik, Kota Bekasi 75 titik, Kabupaten Bogor 27 titik, Kota Tangerang Selatan 1 titik, Jakarta Timur 1 titik, Jakarta Barat 5 titik, Jakarta Selatan 1 titik, Jakarta Utara 1 titik, Kabupaten Lebak 8 titik dan Kota Depok 6 titik," paparnya. (Dtc)

kita laporkan ke kepala rutan.

Karena ini kan tanggung jawab kepala instansi terkait untuk menjaga anggotanya," ujarnya.

Ery melanjutkan, dalam berita acara pemeriksaan, ketiga petugas itu dimasukan sebagai saksi atas kasus penyelundupan barang haram tersebut. "Ini juga sudah kita laporkan ke atasannya sebagai bentuk tanggungjawabnya," kata dia. (Erik/Sule) Dari Hal 1

yah laut Indonesia, terutama di wilayah ZEE seperti di perairan Natuna, dengan cara memperkuat coast guard," ujar Puan.

"Pemerintah harus menambah armada kapal yang dikhususkan untuk melakukan patroli di kawasan ZEE, sehingga kedaulatan wilayah Indonesia dapat selalu terjaga dan dapat mendampingi kapal-kapal nelayan milik Indonesia, terutama di Natuna," imbuh dia.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga mendesak pemerintah Republik Rakyat China (RRC) berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan RI di Natuna, Kepulauan Riau.

PBNU mengingatkan wilayah tersebut telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB (United Nation Convention for the Law of the Sea 1982 atau (UNCLOS).

"Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994, karena itu tindakan Coast Guard RRT (Republik Rakyat Tiongkok) mengawal kapal nelayan berbendera China di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima," demikian bunyi pernyataan PBNU yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekretaris Jenderal PBNU Helmi Faishal Zaini, Senin (6/1).

PBNU menjelaskan tindakan klaim sepihak China atas kawasan perairan di Laut China Selatan juga bisa memicu sengketa China dengan negara-negara di sekitar Laut China Selatan.

"Pemerintah RRT secara sepihak mengklaim berhak atas Kepulauan Nansha atau Spratly yang masuk dalam nine dash line (sembilan garis putus-putus) pertama kali pada peta 1947. Klaim ini menjangkau area perairan seluas dua juta kilometer persegi di Laut Selatan China yang berjarak dua ribu kilometer dari daratan Tiongkok. Klaim sepihak ini menjadi pangkal sengketa puluhan tahun yang melibatkan sejumlah negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam," jelas PBNU. Sengketa di Laut China Selatan juga pernah diperkarakan Filipina. Pengadilan Arbitrase PBB memutuskan klaim China tak memiliki dasar hukum.

Seperti diketahui, situasi keamanan di Natuna, Kepulauan Riau, memanas setelah kapal coast guard China menerobos teritorial Indonesia.

China mengklaim berhak atas Natuna. China menampik putusan pengadilan internasional tentang klaim 9 Garis Putus-putus (Nine Dash Line) di Laut China Selatan sebagai batas teritorial Laut China tidak mempunyai dasar historis. (Dtc)

Saksi ... kalau lainnya pernah seperti Julisma, sempat menitip (fee proyek),” kata Yulias saat menjawab pertanyaan dari JPU KPK Taufiq, terkait apakah pernah ada titipan uang fee proyek.

Yulias mengakui, bahwa selama beberapa tahun menjabat, hanya tahun 2017 yang ingat jumlah fee yang dititipkan kepada dirinya.

“Kalau 2016, saya lupa, kalau 2017, menurut informasi. Tapi bukan saya yang mengumpulkan, sekitar Rp200 jutaan,” jelasnya.

Tak sampai disitu, JPU KPK Taufiq pun membacakan isi BAP saksi Yulias. “Saya bacakan BAP saudara, pekerjaan tahun 2017 paket senilai Rp289 miliar, dengan ada fee Rp57 miliar. Fee itu diserahkan melalui saya, dari Hendrico dan Mangku Alam, apa itu benar?,” tanya Taufiq.

Yulias pun tak bisa mengelak setelah Taufiq membacakan isi BAP tersebut.

“Lantas uang fee pernah ditugaskan diserahkan ke siapa, ke bupati?" tanya JPU lagi.

Yulias pun mengaku pernah menyerahkan beberapa uang, namun ia tidak tahu berapa nominalnya, karena sudah ada di dalam amplop.

“Hanya beberapa instansi.

Pernah juga mengantarkan (uang) ke Polda Lampung, tapi saya hanya menemani Pak Syahbudin (Kepala Dinas PU-PR Lampura), karena diajak,” kata Yulias.

Yulias membeberkan, sudah empat kali ikut dalam penyerahan uang tersebut.

"Dari tahun 2016 sampai 2018, ada empat kali," ujar Yulias menjawab pertanyaan JPU. Setelah mendapat jawaban dari Yulias, JPU KPK tidak melanjutkan pertanyaan selanjutnya. "Ini nggak akan kami lanjutkan, karena ini akan kami kembangkan untuk perkara yang lain," kata JPU memotong jawaban Yulias.

Sementara saksi Kabid Cipta Karya Dinas PU-PR Lampung Utara,Yunanda menjelaskan bahwa proses lelang proyek di Dinas PU-PR Lam-

Dari Hal 1

pung Utara hanya formalitas.

“Mekanisme lelang proyek dari awal perencanaan sudah ada daftar proyeknya. Selanjutnya dikelompokkan dan diserahkan kepada kepala dinas. Berkas yang disampaikan berupa daftar paket proyek dan beliau yang mengurusi, kemudian kami mengurusi pelelangan dan diserahkan ke ULP (Unit Layanan Pengadaan),” kata Yunanda.

JPU KPK Taufiq sempat menanyakan siapa yang menentukan proyek, namun Yunanda mengaku tidak tahu.

“Saya nggak tahu, saya terima sudah ada daftar pemiliknya, jadi saya menyerahkan daftar proyek, dan Syahbudin (Kepala Dinas PUPR) kembali menyerahkan daftar dengan nama pemenang proyek," jawab Yunanda.

Dikatakan Yunanda, daftar yang diberikan berupa nama pemenang dan itupun hanya dalam waktu satu bulan. “Setelah itu nanti akan ada rekanan yang konfirmasi terkait pekerjaan yang didapat, mereka (rekanan) datang bawa kopelan (nomor paket) datang untuk mengetahui pekerjaan," ujar Yunanda.

Yunanda pun mengaku saat proses tersebut belum ada pembicaraan penyerahan fee proyek. Namun, ia tak menampik jika ada komitmen yang sudah disepakati dari awal.

"Kalau yang saya tahu konsultan 30 persen, fisik 20 persen, dan itu disampaikan pak Syahbudin saat awal saya di PU," terang Yunanda.

Setelah disampaikan, kata Yunanda, para rekanan kemudian mempersiapkan berkas untuk proses pelelangan selanjutnya di ULP. "Ada beberapa kali rekanan mengkonfirmasi, mereka menghubungi saya karena tidak tahu pemenangnya siapa, saya beri tahu," kata Yunanda.

"Jadi proses lelang hanya formalitas?" tanya JPU. "Iya," jawab Yunanda.

Yunanda juga mengaku pernah mendapat titipan fee sebelum proyek lelang ber-

Pelaku ...

Ketut, Senin (6/1).

Ketut mengungkapkan, saat ini sudah banyak pelaku bisnis travel yang membuka rute Lampung-Palembang via jalan tol. Hal itu dilakukan mengingat banyaknya permintaan masyarakat yang lebih menginginkan menempuh perjalanan di jalur tol meskipun ada penambahan biaya.

"Kemungkinan nanti tolnya selesai ke Palembang, maka mungkin nanti ada penyesuaian harga lagi dari teman-teman travel. Tapi antusias penumpang luar biasa bagus. Kita melihat adanya kenaikan jumlah kendaraan yang melintas ke jalan tol," ujarnya.

Menurutnya, penumpang angkutan umum tidak begitu permasalahkan besaran tarif yang berlaku saat ini. "Kalau bus reguler (via jalan arteri)

langsung. "Dari terdakwa hanya titipan, tapi sebelum proyek lelang, akhir tahun 2016, satu kantong kresek," paparnya.

Selain Candra, Yunanda juga mengakui pernah dititipi oleh rekanan lain.

"Yusman, Deni, Andre gendut, Septo. Penyerahan di kantor saya lalu diserahkan ke pak Syahbudin," kata Yunanda.

Disinggung JPU apakah saksi pernah menerima aliran dana dari Syahbudin, Yunanda mengaku pernah saat ia berkabung. "Pernah waktu orang tua meninggal, Rp6 juta buat beli tiket pesawat. Pernah juga terima dari Candra tapi saya tidak ingat berapa nominalnya," tuturnya.

Terkait paket proyek yang dikerjakan oleh terdakwa Candra namun belum dicairkan, Yunanda mengakui hal tersebut. "Masalah belum dibayar saya nggak tahu kenapa, tapi saya sudah pengajuan, dan input ke BPKAD, dan sampai keluar dari PU belum dibayar," tandasnya.

Menanggapi adanya aliran dana ke Polda Lampung seperti yang diungkapkan Yulias, JPU KPK Taufiq menegaskan akan melaporkannya ke penyidik dan pimpinan KPK. “Ini baru terungkap di persidangan, seperti apa kelanjutannya, saya akan sampaikan dulu ke penyidik dan pimpinan,” kata Taufiq kepada awak media usai sidang.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad saat dihubungi mengatakan, belum bisa berkomentar lebih jauh. Pandra mengungkapkan bahwa apa yang disampaikan saksi tersebut di persidangan belum inkcrah (berkekuatan hukum tetap).

"Ini masih proses persidangan, kita dengar dulu apa keterangan saksi hingga sidang bersifat inkcrah," kata Pandra saat dihubungi, kemarin. Pandra menegaskan, apa yang disampaikan saksi Yulias tersebut akan menjadi penyelidikan lebih lanjut. (Oscar) Dari Hal 1

harga tiket Bandar LampungBakauheni saja Rp30 ribu.

Kalau masuk tol Rp40 ribu.

Kalau via tol hanya membutuhkan waktu tempuh 1 jam, yang menggunakan jalan arteri membutuhkan waktu 2 jam," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Lampung, Subadra Yani mengingatkan agar keselamatan kendaraan yang melintas jalan tol harus benar-benar diperhatikan oleh pengelola tol.

"Dengan ha nya dicor saja tidak dilapisi dengan aspal, ada dampak negatif. Itu buat boros ban. Banyak sekali kecelakaan. Kita lihat masih banyak kekurangannya," kata Subadra, kemarin.

Ia juga mengungkapkan, penetapan tarif jalan tol seharusnya melihat pada ke-

Direktur ... wat jalan itu berlangsung di rumah dan bukan di rumah sakit.

Menurutnya, pihaknya telah mencari kebenaran dari berita yang terbit di media massa itu, berkaitan dengan adanya dugaan praktik pungli yang dilakukan salah seorang oknum perawatnya.

Bahkan, kata dia, yang bersangkutan telah dipanggil dan mengaku tidak melakukan pungli seperti yang dituduhkan. ”Kalau nanti diketahui yang bersangkutan telah melakukan pungli, maka harus segera mengembalikan uang tersebut kepada korbannya. Apalagi dana tersebut hasil dari berhutang,” kata Burhan, Senin (6/1).

Sementara itu, Wakil Ke-

9

mampuan daya beli masyarakat. Pasalnya, dengan nominal tarif yang berlaku saat ini, masih banyak truk yang memilih menggunakan jalan arteri untuk mengindari biaya yang terlalu tinggi.

Ia mengusulkan tarif tol yang berlaku saat ini bisa dievaluasi ulang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kuncinya adalah dibicarakan secara terbuka. Mestinya dilibatkan dan harusnya mereka (DPR RI) ada pressure soal besaran tarif. Ajak diskusi masyarakat dengan DPR RI. DPR RI juga harus bisa menengahi," ujarnya.

Meski begitu, ia juga mengapresiasi terbangunnya jalan tol yang dapat memperlancar distribusi barang.

Diharapkan jalan tol mampu memberikan efisiensi distribusi barang. (Erik) Dari Hal 1

tua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Way Kanan, Desy Susanti menegaskan, jika oknum bidan yang diduga melakukan pungli terhadap pasien Jampersal bukan berprofesi bidan tetapi perawat yang bekerja di RSUD ZAPA di bagian ruang rawat jalan.

“Saya sebagai wakil ketua IBI Way Kanan merasa prihatin atas kejadian ini, karena oknum tersebut bukan dari bidan.

Begitu ada berita saya langsung kroscek ke seluruh anggota IBI adakah yang berinisial tersebut, nama itu tidak ditemukan di IBI. Tetapi nama itu seorang perawat,” ujarnya.

Ia menerangkan, sepengetahuannya dalam pro-

gram Jampersal maupun BPJS, pasien tidak dikenakan biaya tambahan lagi apalagi untuk menebus bayi di rumah sakit. Sebab semuanya sudah dibiayai oleh negara.

Diberitakan sebelumnya, Her Yuli, warga Kampung Penengahan, Kecamatan Negeri Agung, Way Kanan harus membayar Rp7,5 juta saat melahirkan secara caesar di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Padahal, pasien merupakan peserta Program Jaminan Persalinan (Jampersal).

Her Yuli ditarik biaya oleh bidan/perawat Berni Dahlia (Lia) yang bertugas di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam (ZAPA), Way Kanan. (Sandi)

10

Selasa, 7 Januari 2020

Suami Kenang Momen Liburan Terakhir Bersama Ria Irawan Mayky Wongkar mengenang momen liburan terakhir dirinya dengan mendiang istrinya, Ria Irawan.

KUPAS TUNTAS JAKARTA - DIA mengaku sempat jalan-jalan ke Bali pada akhir tahun lalu dengan Ria Irawan sebelum sang istri meninggal dunia.

"Sebelumnya jalan-jalan sama gue di Bali," kata Mayky Wongkar di rumah duka Ria Irawan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

Menurut Mayky Wongkar, saat itu Ria Irawan ingin liburan untuk bertukar suasana. Sebab setelah liburan Ria Irawan harus kembali menjalani proses penyembuhan kanker yang

dideritanya. "Ketemu temantemannya, masih oke waktu itu, di Bali juga kakaknya, keponakannya, semua juga pada ikut ke Bali. Nemenin dia, mau ganti suasana aja karena emang udah tahu pasti bakal ada treatment lagi untuk paruparu dia," jelasnya.

Namun sayang, kesehatan Ria Irawan kembali menurun sehingga harus kembali masuk IGD pada pekan lalu.

Mayky Wongkar mengatakan kondisi paru-paru Ria Irawan sangat memprihatinkan karena kanker yang semakin luas.

"Paru-parunya udah tenggelam setengah sama cairan (kanker) itu. Jadi dia bernafas pun udah susah, enggak kayak orang normal, parunya enggak bisa mompa, kalau nafas kayak ada suara air gitu. Tapi dia

Kisah di Balik Foto Ria Irawan dan Mick Jagger Bersepeda

(Ria) udah bilang kalau udah capek," kenang Mayky.

Ria Irawan meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada Senin (6/1) sekitar pukul 04.00 WIB subuh. (Jpnn) Giring Ganesha

Tak Lolos ke Senayan, Giring Stres sampai Sering Bengong KUPAS TUNTAS JAKARTA - GIRING Ganesha sempat mencalonkan diri menjadi caleg, namun sayang tak lolos ke Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Padahal eks vokalis Nidji itu mengatakan mendapat suara tinggi.

Suaranya itu tak diiringi dengan suara partainya, PSI. Giring benar-benar stres tak jadi wakil rakyat.

"Salah satu yang tertinggi. 97 ribu tapi ya yang jelas itu dapat, tapi karena PSInya nggak lolos ya jadi nggak dapat. Awalnya wah ngedrop bayangin lo sebenernya lolos, tapi nggak lolos. Dapat 97 ribu suara juga perjuangan setahun terakhir benerbener blusukan sampai punya relawan 200 orang, mereka juga berjuang mati-

matian," ujarnya di channel YouTube Ari Lasso.

Ari Lasso kemudian ingin tahu tingkah Giring Ganesha saat stres tak lolos. Ia mengaku kerap bengong di pinggir kasur.

"Bengong stres jadi suka di pinggir tempat tidur.

Habis liburan sama keluarga balik, terus dapat tawaran dari Indosiar untuk jadi juri malah di situ akhirnya ya sudah jalanin saja, terus di situ happy lagi sampai sekarang lancar," tuturnya.

Meski gagal, Giring tetap tak berhenti mengejar citacita di dunia politik. Ia juga tak menyesali terjun ke dunia baru tersebut.

"Oh nggak dong. Gagal itu kan sesuatu proses kehidupan," katanya. (Dtk)

Baladewa Sudah Menunggu Karya Terbaru Dhani dan Dewa 19 KUPAS TUNTAS JAKARTA - MUSIKUS Ahmad Dhani bersiap aktif kembali bersama band Dewa 19 setelah bebas dari penjara.

Dia sudah berkumpul lagi bersama Andra, serta mantan personel yakni Ari Lasso, Once, Tyo Nugros yang kerap mengisi format Dewa 19 Reunion.

Momen berkumpulnya Ahmad Dhani dengan rekanrekannya diabadikan lewat foto yang diunggah akun Instagram resmi Dewa 19.

"Welcome home," ungkap akun Dewa 19, Minggu (5/1).

Foto Ahmad Dhani bersama rekan Dewa 19 Reunion spontan menuai komentar dari netizen khususnya Baladewa. Fan Dewa 19 mengaku tidak sabar menunggu karya terbaru Ahmad Dhani setelah bebas dari penjara.

"Menanti karya baru, amin," ujar akun @anthooktapianto.

KECANTIKAN MADEENASKINCLINIC Rahasia Kecantikan Halal & Natural.

Mau Wajah Cantik Alami, Berkilau & CerahAlami?Yangpastitanpatindakan operasi, Madeena Skin Clinic punya solusinya. Karena Cantik itu dirawat bukan diedit. Tlp : (0721) 5607 387 WA:0818207797/08117917797 JL. Pangeran Antasari Ruko 3AB, Kedamaian,B.Lampung,35121

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020 SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/ Reuni/Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229.

Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

"Band paling berbahaya di Indonesia. Ditunggu karya terbarunya para legend," komentar @casuallow.

Sementara itu, Ahmad Dhani sempat mengatakan bahwa jadwal panggung bersama Dewa 19 sudah ada. Bahkan menurut suami Mulan Jameela itu, dia akan sibuk bersama band yang didirikannya tersebut untuk beberapa bulan ke depan.

"Kalau Dewa 19 lumayan banyak sampai lebaran (2020)," beber Ahmad

Dhani, Senin pekan lalu.

Ahmad Dhani menyebut Dewa 19 masih tetap aktif selama dirinya berada di penjara. Posisi pemain keyboard diisi oleh anaknya, Dul Jaelani. Sehingga untuk ke depan, dia dan Dul Jalelani bakal aktif bersama Dewa 19.

"Selama (saya) di dalam (tahanan), Dewa 19 tetap konser dengan Dul. Karena saya sudah keluar, jadi saya tetap konser dengan Dewa 19 dan Dul juga," imbuh Ahmad Dhani. (Jpnn)

KUPAS TUNTAS JAKARTA - NIKITA Mirzani menceritakan kediamannya yang kerap didatangi orang untuk meminta bantuan. Hal ini merupakan imbas dirinya yang kerap memamerkan kekayaannya, hingga aksi sosial yang dia berikan.

Dewa 19

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. Abadi Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

KOST-KOSAN KOST-KOSTAN hrian/minggu/ Bln, Fas: AC, TV, Kmr mandi didalam, Parkir Luas & Aman.

Hub. 0853 8456 5777. Jln. P.Antasari No. 171 B.Lampung, Hrg Mulai 100rb/ Hari.

TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu.

CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/ Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 0721 5613282.

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

MUSIK JUAL BELI LOGAM MORA Jaya, jual beli logam, besi tua dll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem samping sop janda.

Hubungi : 081379933788

SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota.

Hubungin segera: 085216105475.

Drs. Edison E. Sinurat.

Nikita Mirzani: Dear Pak Jokowi, Tolongin Saya Pak

SANGGAR BUNGA TERIMAPESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIAPARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

RUMAH KONTRAKAN DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar.

Hub No Tlp Kantor (0721)486313/ Bapak Boy : 085269222797/Bapak Ari : 085208466595.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909, 081272193361 , 0811919121

Nikita sejatinya tak mempermasalah memberi bantuan, namun jika yang datang hampir setiap hari dengan permintaan jutaan rupiah, menurutnya sudah sangat memberatkannya.

Lantaran sudah teramat menganggu, Nikita memohon bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam Insta Storynya, Nikita memperlihatkan salah satu ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya di depan rumahnya. Pemandangan seperti inilah yang acap kali ditemuinya.

“Dear Pak Jokowi, tolongin saya pak, hampir tiap hari orang datangg ke rumah saya minta uang.

Kalau mintanya cuma Rp1 juta enggak apa-apa, tapi ini mintanya Rp20 juta sampai lebih Rp20 juta,” curhatnya.

Sebagai sesama warga dan bukan pimpinan kota atau provinsi, dia berharap bisa dibantu. “Saya kan bukan anggota dewan, saya juga bukan gubernur apalagi wali kota. Masa pada ke rumah saya minta duit terus, help me please,” ungkap Nikita. (Jpnn)

KOPERASI KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jl. Soe karno Hatta No. 52 D Suka bumi Indah, Ban darlampung. Telp : 0721-709216/ 081398800360 KOPERASI SIMPAN PINJAM MAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !!

Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1.

SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2.

Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4.

Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

PENGISIAN RACUN API CAHAYA ABADI, men jual berbagai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso 138 C (Dpn RS BudiMedika) Hb. 0851 07520099/081278001238

JAKARTA - WAFATNYA Ria Irawan masih menyisakan banyak kenangan. Salah satunya adalah kenangan saat Ria Irawan berfoto bersama vokalis Rolling Stones, Mick Jagger.

Foto keduanya saat sedang berboncengan sepeda mendadak viral di dunia maya.

Foto itu menggambarkan Ria Irawan berada di bagian belakang dengan salah satu tangannya memegang punggung Mick Jagger. Sementara Mick Jagger dengan topi koboi warga putih tampak sedang mengayuh sambil memboncengi Ria. Wartawan senior Arey Arifin menceritakan, pose Ria Irawan bersama Mick Jagger dilakukan jelang konser Rolling Stones pada Oktober 1988. Kebetulan, Ria Irawan merupakan kontributor di tempatnya bekerja.

"Gue inget banget dulu Ria Irawan dibekali kamera Nikon FM2 dan flash serta film ASA 400 Fujifilm oleh fotografer kantor Majalah Nona untuk dapetin foto-foto ekslusif itu.

Salah satu hasilnya foto yang boncengan sepeda bersama Mick Jagger," kata Arey Arifin saat dihubungi, Senin (6/1).

Arey bercerita saat itu Ria Irawan telah diminta oleh promotor Rini Noor untuk menjadi liaison officer (LO) untuk membantu kebutuhan Mick Jagger selama di Jakarta. Bahkan jelang manggung, kata dia, Ria sempat menemani Mick Jagger untuk bermain pingpong.

"Mereka main pingpong di belakang panggung (di Gelora Bung Karno). Mick Jagger itu seneng banget main pingpong sebelum naik panggung supaya enggak tegang jelang naik panggung sekalian olahraga.

Jadi, disiapin-lah meja pingpong ama Rini Noor," kata Arey.

Pada 30 Oktober 1988, Mick Jagger memang sempat mengadakan konser solo di Senayan, Jakarta Pusat. Situs Ensiklopedia Jakarta mencatat konser Mick Jagger merupakan salah satu panggung musik musikus asing terbesar yang diselenggarakan di Indonesia pada masa itu.

Majalah Tempo edisi 3 Desember 1988, sempat memuat wawancara dengan Ria Irawan mengenai kedekatan hubungannya dengan Mick Jagger.

Kala itu, Ria yang baru berumur 19 tahun, mengaku berusaha keras untuk dekat dengan Mick Jagger. Sayang, vokalis dunia tersebut hanya mau berbicara dua kalimat dengannya. Namun setelah ngobrol di sebuah diskotek, Ria dan Mick akhirnya dekat. "Mick sempat menginap di rumah saya," kata Ria kala itu. (Lp6)

Selasa, 7 Januari 2020

EKONOMI

Harga Gas Industri Turun, Penerimaan Negara Naik Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan hasil kajian Kementerian Perindustrian dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) menyimpulkan bahwa penurunan harga gas di sektor industri akan berdampak pada kenaikanpenerimaan negara.

Jakarta (Kupas Tuntas) “SEMAKIN kecil harga gas, semakin besar benefit yang diterima oleh negara.

Hal ini bisa dilihat dari simulasi dampak fiskal penurunan

harga gas bumi yang telah kami buat bersama LPEM UI,” kata Menperin di Jakarta, Senin (6/1).

Agus memaparkan berdasarkan simulasi jika harga gas bumi empat dolar AS per juta British thermal units (MMBTU), maka bagian pe-

merintah akan turun sebesar Rp 53,86 triliun. Namun, di sisi lain akan meningkatkan penerimaan negaraberbagai pajak dari industri turunannya sebesar Rp 85,84 triliun.

Kemudian, simulasi untuk harga gas lima dolar AS per MMBTU, maka akan menurunkan bagi hasil pemerintah Rp 44,88 triliun. Namun akan meningkatkan penerimaan berbagai pajak dari industri turunannya Rp 71,53 triliun.

Sedangkan, untuk harga gas enam dolar AS per MMBTU, maka menurunkan penerimaan pemerintah Rp 35,91 triliun, namun akan

meningkatkan penerimaan negaraberbagai pajak dari industri turunannya sebesar Rp 57,23 triliun.

Dengan demikian, lanjut Agus, simulasi menunjukkan bahwa bagian dari pemerintah akan turun apabila harga gas bumi diturunkan dari harga saat ini sebesar rata-rata 9,5 dolar AS per MMBTU. Namun, pemerintah akan mendapatkan benefit melalui penambahan PPN, PPh badan, PPh orang, dan bea masuk, yang jauh lebih besar.

Selain itu, penurunan harga gas juga akan mempenga-

11

PERIKSA JARINGAN TEKNISI memeriksa jaringan gas di Mobile Refueling Unit (MRU) milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/12).

Foto : Ist

ruhi daya saing industri dalam negeri.

Kemenperin juga menyimulasikan penurunan harga gas terhadap daya saing industri yang dihitung sebagai selisih antara harga produk impor terhadap harga produk pada kisaran harga gas tertentu.

“Misalnya pada industri kaca. Dengan harga gas tujuh dolar AS per MMBTU, maka produk kaca nasional dijual seharga 241 ataulebih tinggi dibandingkan produk kaca

impor yakni sebesar 235,” papar Menperin.

Sedangkan, dengan harga gas lima dolar AS per MMBTU, maka industri kaca nasional mampu menjual produk dengan harga 227, yang lebih rendah dari harga kaca impor sebesar 235.

“Dari sini terlihat bahwa daya saing positif menandakan harga produk lokal lebih murah daripada harga produk impor apabila harga gasnya diturunkan,” ujar Menperin. (Rpk)

Garuda Batalkan Penerbitan Sukuk 900 Juta Dolar AS Jakarta (Kupas Tuntas)

Foto : Ist

JABAT TANGAN - MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) berjabat tangan usai menandatangani nota kesepahaman dengan Gubernur Bali terkait Program Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri, di Denpasar, belum lama ini.

Klaim Properti dan Kendaraan Diperkirakan Meningkat Jakarta (Kupas Tuntas) DALAM sepekan belakang, wilayah Jabodetabek dilanda hujan deras berkepanjangan.

Intensitas hujan yang tinggi itu pun membuat sebagian besar ibu kota dan daerah di sekitarnya dilanda banjir.

Akibatnya, banyak aset yang dimiliki warga ikut rusak bahkan lantaran terbawa derasnya arus air. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pun memperkirakan akan terjadi peningkatan pengajuan klaim di awal tahun ini.

"Dibandingkan dengan periode sebelumnya, baik sebelumnya maupun tahun sebelumnya, memang peristiwa banjir saat pergantian

tahun kemarin akan menyebabkan estimasi klaim banjir lebih tinggi," kata Direktur Eksekutif AAUI Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, Senin (6/1).

Menurut Dody, asuransi properti dan asuransi kendaraan bermotor biasanya merupakan dua jenis polis yang paling berpotensi mengajukan klaim banjir. Meski demikian, Dody mengaku belum dapat merinci seberapa besar lonjakan permintaan klaim tersebut.

Sampai saat ini AAUI masih belum mendapatkan rekap data nilai klaim banjir. Hal tersebut lantaran semua perusahaan asuransi masih dalam proses penanganan klaim di perusahaan masingmasing.

"Kami belum dapat, setelah selesai menangani klaim di perusahaan masingmasing baru kami akan mendapatkan rekap data sementaranya," tutur Dody.

Dody memastikan pengajuan klaim nantinya akan bertambah seiring kondisi warga mulai kembali normal.

Saat pertama terjadi banjir, menurut Dody, tertanggung masih akan sibuk memprioritaskan penyelamatan jiwa terlebih dahulu.

Lain halnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Togar Pasaribu, mengatakan klaim asuransi jiwa tidak terlalu berpengaruh usai bencana banjir ini. Di samping jumlah korban jiwa yang hanya sedikit, tidak semua dari mereka

memiliki polis asuransi jiwa.

"Korban yang meninggal kalau punya asuransi jiwa, pasti di tanggung. Tapi dari 60 korban meninggal dunia, mungkin tidak banyak yang punya polis asuransi jiwa," terang Togar.

Menurut Togar, hal tersebut mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memproteksi diri dan keluarga melalui asuransi jiwa.

Dengan kondisi cuaca dan geografis di Indonesia yang rentan bencana ini, asuransi jiwa sangatlah dibutuhkan.

"Kalau situasi seperti ini (banjir), asuransi sangat penting kan. Ini baru banjir, bagaimana kalau gempa bumi, tsunami, hingga longsor," kata Togar. (Rpk)

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyatakan pembatalan penerbitan sukuk senilai 900 juta dolar AS, yang rencananya digunakan untuk refinancing utangutang yang dimiliki oleh perseroan. Laporan keuangan yang belum selesai menjadi penyebab utama batalnya aksi korporasi tersebut.

Plt Direktur Utama Garuda Indonesia Fuad Rizal mengatakan perseroan harus membatalkan rencana emisi sukuk disebabkan oleh belum selesainya laporan keuangan limited review atau lampiran keuangan audit perseroan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Meskipun penerbitan sukuk tersebut batal, saat ini masih melakukan pengkajian alternatif pendanaan lain untuk memastikan tetap terealisasinya tujuan refinancing utang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun. Namun, dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam keterangan tulis, Senin (6/1).

Menurutnya pada tahun ini perseroan akan memfokuskan melakukan reprofiling utang yang memiliki total outstanding sekitar 850 juta dolar AS. Menurut Fuad, utang tersebut terdiri atas sukuk global senilai 500 juta dolar AS yang jatuh tempo 2020 dan sekitar 400 juta dolar AS merupakan utang jangka pendek dari mo-

“

Meskipun penerbitan sukuk tersebut batal, saat ini masih melakukan pengkajian alternatif pendanaan lain untuk memastikan tetap terealisasinya tujuan refinancing utang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun

”

dal kerja. “Aksi reprofiling ini untuk mengurangi beban jangka pendek menjadi jangka panjang,” ucapnya.

Adapun salah satu langkah perseroan dalam mengantisipasi hal tersebut adalah penggalangan dana hingga 900 juta dolar AS. Ada tiga opsi yang dijajaki, yakni penerbitan sukuk global hingga 750 juta dolar AS, private placement obligasi dengan nilai sebesar 750 juta dolar AS atau skema peer to peer lending dengan nilai sekitar 500 juta dolar AS. Namun Fuad belum dapat mengungkapkan opsi mana yang paling berpeluang untuk dieksekusi. Sebab perseroan akan meminta izin terlebih dahulu kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Januari 2020.

RUPSLB tersebut juga bakal menetapkan susunan baru manajemen perseroan menggantikan lima direksi yang dicopot oleh Kementerian BUMN. (Rpk)

Pengembang Bodong, REI Diminta Edukasi Masyarakat Jakarta (Kupas Tuntas) WAKIL Presiden KH Ma'ruf Amin meminta asosiasi Real Estate Indonesia (REI) untuk memberi edukasi kepada masyarakat tentang investasi perumahan yang baik. Ini kata Kiai Ma'ruf, agar tidak ada lagi masyarakat yang tertipu dengan pengembang perumahan yang tidak jelas atau bodong.

"Industri yang apa namanya itu berkedok investasi perumahan bodong, bodong bahkan syariah saya mohon REI supaya aktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat," ujar Kiai Ma'ruf saat menerima DPP dan DPD Persatuan Perusahaan REI di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (6/1).

Kiai Ma'ruf menyebut, belakangan ini muncul penipuan berkedok investasi perumahan. Menurutnya, ba-

nyak masyarakat yang menjadi korban oleh parapengembang bodong tersebut.

Bahkan, kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu, penipuan juga mengatasnamakan investasi perumahan syariah. "Supaya tidak mudah tertipu terprovokasi oleh oknum-oknum yang melakukan kedok investasi perumahan bahkan syariah sehingga banyak masyarakat yang tertipu," ujar Kiai Ma'ruf.

Sebelumnya, muncul banyak kasus penipuan bermodus perumahan syariah. Salah satunya, pada Desember 2019 lalu, kepolisian bahkan sudah menahan empat tersangka yang diketahui memiliki peran yang berbeda-beda.

Tersangka MA berperan sebagai Komisaris PT Wepro Citra Sentosa yang berinisiatif dan merencanakan pembangunan perumahan syariah fiktif tersebut. Tersangka SW berperan sebagai Direk-

KH Ma'ruf Amin Wakil Presiden

tur Utama PT Wepro Citra Sentosa. Ia bertugas menjalankan perusahan serta bekerja sama dengan pihak lain untuk menjual perumahan fiktif tersebut.

Sedangkan, tersangka CB berperan sebagai karyawan pemasaran yang membuat iklan dan brosur penjualan rumah. Tujuannya untuk meyakinkan para konsumen membeli rumah fiktif yang mereka tawarkan. Adapun, tersangka S yang merupakan istri dari tersangka MA. Dia berperan sebagai pemegang rekening yang menampung uang dari para korban. (Rpk)

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | SELASA, 7 JANUARI 2020

KPK Didesak Periksa Aziz Syamsuddin Para aktivis yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar, Azis Syamsuddin ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi.

Jakarta (Kupas Tuntas) KETUA KAKI, Arifin Nur Cahyono, menjelaskan, pihaknya melaporkan politisi Partai Golkar itu menyusul adanya pengakuan dari man-

tan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Di mana Mustafa mengaku pernah diminta Azis uang fee sebesar 8 persen dari penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) perubahan tahun 2017. Saat itu, Azis masih menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran

(Banggar) DPR RI. “Saudara Azis Syamsuddin selaku kepala Banggar DPR RI periode 2016-2019 diduga meminta uang fee terkait pengesahan dana alokasi khusus DAK Kabupaten Lampung Tengah,” kata Arifin di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (6/1).

“Dugaan tindak pidana korupsi di atas diperoleh dari pernyataan saudara Mustafa selaku mantan Bupati Lampung Tengah pada beberapa media elektronik maupun cetak,” lanjutnya.

Lebih lanjut Arifin menekankan, menurut Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), definisi alat bukti menurut keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Arifin mengakui bahwa pengakuan Mustafa pada media terkait Azis beberapa waktu lalu belumlah terkualifikasi sebagai alat bukti.

Terkecuali pernyataan tersebut sudah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau telah menjadi fakta persidangan.

Namun demikian, menurutnya, pernyataan Mustafa tersebut dapat digunakan sebagai bukti petunjuk oleh KPK untuk menemukan alat bukti sebagaimana Pasal 184 (1) KUHAP. “Oleh karenanya, dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sejatinya KPK dapat memeriksa saudara Azis Syamsudin berkenaan dengan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana di atas,” pintanya.

Sementara Pakar Hukum, Feri Amsari, menjelaskan, pada dasarnya, pengakuan Mustafa bisa dianggap KPK sebagai bukti permulaan. Bukti permulaan itu digunakan untuk menguak tabir dugaan kasus korupsi tersebut.

“Itukan bisa dianggap sebagai bukti permulaan ya, agar kemudian aparat penegak hukum bisa bertindak,” kata Feri.

Meski demikian, diakuinya pengungkapan kasus tersebut tergantung pada aparat penegak hukum atas pengakuan dari Mustafa. Sebab pernyataan Mustafa merupakan tuduhan yang sa-

ngat serius.

“Malah akan jadi aneh kalau kemudian aparat penegak hukum mengabaikan pernyataan itu. Karena bisa dianggap pernyataan itu sebagai whistleblower, peniup pluit agar kemudian sebuah kasus bisa terbongkar,” tandas Feri.

Feri pun meminta KPK untuk segera memeriksa Mustafa demi menggali kebenaran dari pengakuan dia.

“Harus (dimintai keterangan). Kan dia (Mustafa) adalah orang yang pertama meniup pluit bahwa ada sebuah kasus. Sehingga harusnya tidak mungkin tidak,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa mengaku diminta Ketua Banggar DPR RI saat itu, Azis Syamsuddin untuk menyerahkan 8 persen dari penyaluran DAK perubahan 2017.

Saat itu kata Mustafa, dia diajak oleh mantan Ketua DPRD Lampung Tengah Fraksi Golkar, Junaidi untuk bertemu dengan Azis Syamsuddin. Junaidi sendiri ter-

jerat beberapa kasus korupsi di Lampung Tengah.

Saat bertemu, Mustafa mengaku terkejut. Sebab saat itu Azis meminta 8 persen sebagai fee dari DAK yang akan diterima daerah yang dipimpinnya. Mustafa pun meminta Azis untuk berkomunikasi dengan Kepala Dinas Bina Marga yang kala itu dijabat oleh Taufik Rahman. Taufik Rahman pun telah divonis hakim.

Namun belakangan, menurut Mustafa, berdasarkan laporan dari Taufik, Azis Syamsuddin tidak lagi meminta fee sebesar 8 persen, melainkan 10 persen.

Perlu diketahui, selain melaporkan dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan Azis Syamsuddin, para aktivis KAKI juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK. Dalam aksinya, mereka mendukung komisi anti rasuah untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut.

“KPK, agenda pemberantasan korupsi ada dipundakmu. Hidup KPK, hidup Polri,” seru salah satu orator di lokasi. (Dbs)

SOSIAL

Korban Banjir Dapat Bantuan Hingga Rp50 Juta JAKARTA - PEMERINTAH telah menyiapkan dana untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem pada awal tahun 2020. Dana tunggu itu nantinya akan diberikan kepada warga dengan nominal yang bervariasi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo mengatakan, dana tunggu atau dana stimulan itu diberikan terhadap korban banjir dan longsor dengan kategori rumahnya mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat.

“Pemerintah tentunya tidak mungkin tinggal diam. Bapak presiden telah menugaskan BNPB, rumah rusak berat itu nanti akan mendapatkan bantuan dana stimulan senilai Rp 50 juta, kemudian yang rusak sedang itu Rp 25 juta, yang rusak ringan Rp 10 juta," kata Doni, Senin (6/1).

Meski demikian, kata Doni, dana tersebut baru bisa dikeluarkan apabila Pemerintah Daerah (Pemda) menerbitkan atau mengeluarkan status darurat atas musibah banjir dan longsor.

"Selama pemerintah daerah menetapkan status. Karena kalau tidak ada status darurat, BNPB tidak bisa memberikan bantuan kepada daerah tersebut," ujarnya.

Doni menjelaskan, warga yang rumahnya rusak berat dapat menggunakan dana tunggu untuk mencari tempat tinggal sementara yang laik tanpa harus tinggal di pengungsian.

"Kita coba meminimalisir masyarakat yang mengungsi. Oleh karena itu, BNPB mencoba mencari jalan yang lebih baik. Kita tidak akan membangunkan huntara (hunian sementara) tetapi membantu dana, dana tunggu hunian selama kurang lebih 6 bulan," jelasnya. (Lpt)