Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 6 Desember 2019

Page 1

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | JUMAT, 6 DESEMBER 2019

Tujuh Tahun PT Wahana Rahardja Merugi

Mesin Bisnis BUMD Tidak Sehat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sedang mengaudit kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Wahana Rahardja. Selama ini, mesin bisnis perusahaan daerah ini dinilai tidak sehat.

Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEKRETARIS Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, audit terhadap PT Wahana Rahardja untuk mengidentifikasi kelemahan pada struktur bisnis dan perbaikan internal per-

usahaan sehingga kinerjanya bisa meningkat. "Oleh kerena peluangnya banyak betul, peluang itu tidak akan bisa diambil kalau mesin bisnisnya tidak sehat. Kita dandani dulu," ujar Fahrizal saat ditemui di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (5/12). Terkait manajemen PT Wahana

Rahardja yang minta penambahan penyertaan modal dari Pemprov Lampung, Fahrizal menegaskan, penambahan modal akan diberikan sesuai potensinya dan sesuai kemampuan perusahaan itu dalam memanfaatkan modal tersebut. "Sehingga modal itu benar-benar efektif untuk meningkatkan nilai tambah, membangun bisnis. Kita

perbaiki dulu, kalau dia sudah sehat gampang kok (menambah penyertaan modal)," kata dia. Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi Lampung, Apriliati mengaku prihatin dengan kinerja PT Wahana Rahardja yang mengalami kerugian selama tujuh tahun. >> Baca

Mesin Hal 9

80 Persen Pekerja Tidak Miliki Jaminan Sosial

PERIKSA KONDISI JALAN - MENYONGSONG liburan Natal dan Tahun Baru, tim Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung bersama Satlantas Polres Way Kanan melakukan pengecekan kondisi jalan dan rambu lalu lintas pada titik rawan kecelakaan di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Way Kanan, Kamis (5/12). Berita terkait halaman 8. Foto: Sandi/Kupas Tuntas

Gandeng Kejaksaan-Kepolisian Tagih Pengemplang Pajak  PHRI Ajak Pengusaha Restoran Taat Bayar Pajak Bandar Lampung (Kupas Tuntas) WALIKOTA Bandar Lampung, Herman HN, akan membentuk tim dengan menggandeng kejaksaan dan kepolisian, untuk menagih para pengem-

plang pajak. Hal itu disampaikan Herman HN menyikapi pemilik Waralaba Geprek Bensu di Jalan Teuku Umar dan Restoran Hang Dihi di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, yang masih menunggak membayar pajak restoran mencapai Rp100 juta dan Rp126 juta.

Heman HN mengatakan, seharusnya pelaku usaha dari awal buka harus pakai tapping box, agar Pemkot mengetahui seberapa besar pajak yang dibayarkan. “Kedepan kita juga akan membentuk tim yang terdiri dari kejaksaan dan juga ke-

polisian, guna mengatasi pengemplangan pajak ini," kata Herman HN, Kamis (5/12). Herman HN mengungkapkan, pihaknya juga akan terus berkordinasi dengan KPK untuk mencari cara bagaimana sis>> Baca

BANDAR LAMPUNG - SEBANYAK 80 persen dari 30 juta pekerja informal di Provinsi Lampung hingga kini tidak memiliki jaminan sosial. Atau hanya 20 persen pekerja informal saja yang memiliki jaminan sosial. Hal itu disampaikan Pimpinan Cabang PT Jamsostek Bandar Lampung, Widodo saat kegiatan sosialisasi jaminan ketenagakerjaan di Gedung Semergou Kota Bandar Lampung, Kamis (5/12). Widodo menerangkan, hingga kini masih banyak pekerjaan informal di Provinsi Lampung yang belum terlindungi jaminan sosial. Sehingga, jika terjadi resiko kecelakaan kerja atau meninggal, maka negara tidak bisa memberikan santunan apapun. "Maka tenaga kerja informal maupun pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diharapkan memiliki jaminan sosial. melalui mekanisme jaminan sosial ini diharapkan pekerja yang belum tersentuh dapat memiliki jaminan sosial," ungkapnya. Menurut Widodo, untuk memiliki jaminan sosial setiap pekerja hanya ditarik iuran setiap bulan Rp16.800. "Hal ini perlu dilakukan agar pekerja mampu memiliki rasa tanggung jawab, karena kalau nggak bayar iuran sama saja bantuan sosial yang akan diterma hilang," ujarnya. Ia melanjutkan, pekerja yang sudah terkafer jaminan sosial jika mengalami musibah dan meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar Rp24 juta. Sementara, Sekeretaris Daerah (Sekda) Kota Bandar Lampung, Badri Tamam menyatakan, jaminan sosial bagi seluruh karyawan adalah hal yang penting bagi pelaku usaha. Hal itu guna menjamin pekerja apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja.

Gandeng Hal 9

>> Baca

80 Persen Hal 9

Empat Anggota DPRD Lamteng Dituntut 5 Tahun  Hak Politik Dicabut 5 Tahun Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

DENGARKAN TUNTUTAN - EMPAT Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sedang mendengarkan pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (5/12).

EMPAT Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dituntut 5 tahun penjara, karena terbukti menerima uang suap dari mantan Bupati Mustafa. Keempatnya adalah Ahmad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Zainudin dan Bunyana.

  Bayar Denda 300 Juta

Keempat anggota DPRD Lamteng itu juga dicabut hak politiknya selama lima tahun dan membayar denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan Ahmad Junaidi Sunardi selaku ketua DPRD Lamteng terbukti menerima suap dari

mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebesar Rp1,25 miliar. Sementara Wakil Ketua Raden Zugiri menerima suap dari Mustafa sebesar Rp1,66 miliar, Bunyana sebesar Rp2,08 miliar dan Zainuddin sebesar Rp1,58 miliar. "Menyatakan terdakwa telah secara sah dan menyakinkan >> Baca

Empat Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Bisnis Parkir Renyah BISNIS parkir kendaraan di Kota Bandar Lampung sangat menggiurkan. Perputaran uang dari parkir setiap harinya cukup besar. Tidak heran, jika kini hampir setiap ada tempat usaha baru, langsung dijadikan lokasi parkir. Jika dulu bisnis parkir hanya Zainal Hidayat, SH terfokus pada pusat-pusat keramaian seperti pasar, mall, rumah sakit dan tempat keramaian lainnya. Kini tukang parkir hampir tersebar merata dari pusat kota hingga di pinggiran kota. Yang menarik, hampir di setiap mall atau perbelanjaan yang terdapat parkir resmi, karena dipasang alat khusus untuk mengeluarkan tiket. Selalu saja di bagian luarnya juga tersedia parkir tidak resmi atau liar. Kondisi ini bisa terlihat pada pusat-pusat keramaian di sepanjang Jalan Kartini, Raden Intan dan jalan-jalan protokol lainnya. Bahkan, keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) dan tempat-tempat berkumpul dan santai, juga tidak luput menjadi lokasi parkir liar. Memang sejauh ini tidak ada yang dirugikan, sepanjang warga yang parkir kenda>> Baca

Bisnis Hal 9

Warga Labuhan Ratu Minta Kembali Tanah 412 Hektar Garapan PT GGP Ratusan warga Desa Rajabasalama Induk, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur meminta kembali tanahnya seluas 412 yang kini digarap PT Great Giant Pineapple (GGP). Jika tidak dikembalikan, warga mengancam akan menutup akses jalan ke lokasi lahan garapan. Lampung Timur (Kupas Tuntas) KETUA tim mediasi sengketa lahan, Ida Bagus Nyoman Rai mengatakan, sebenarnya mediasi sudah dilakukan selama sembilan kali yakni di Pemda Lamtim tujuh kali dan di Mapolres Lamtim dua kali. Namun, hingga kini belum ada solusi. "Mediasi itu dilakukan pada 2018 dan belum ada solusi atau kesepakatan dari pihak

perusahaan dan masyarakat," kata Ida Bagus Nyoman Rai, Kamis (5/12). Nyoman mengatakan, masyarakat meminta tanah seluas 412 hektar tersebut agar bisa dikelola pemiliknya. Jika perusahaan hendak mempertahankan garapan tersebut, maka harus jelas kontribusi terhadap ratusan warga yang memiliki hak atas tanah itu. "Warga ada dasar mengklaim lahan ratusan hektar itu. Dasarnya berita acara

Foto: Agus/Kupas Tuntas

DISKUSI - SUBAKIR (bertopi), seorang tokoh masyarakat Desa Rajabasalama Induk, Kecamatan Labuhanratu, sedang berdikusi dengan warga guna mengambil kembali tanah garapan yang dikelola PT GGP, Kamis (5/12).

penyerahan dari 26 penyimbang adat Rajabasalama Induk tahun 1972," terang Nyoman. Ia melanjutkan, karena hingga kini tidak ada solusi, ratusan warga ingin melakukan aksi unjuk rasa dan

menutup akses jalan ke lokasi garapan tersebut. "Kami sebagai tim mediasi ingin masalah ini diselesaikan dengan duduk bareng, bukan dengan unjuk rasa," ujarnya. >> Baca

Warga Hal 9


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.