Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166
Email kupastuntas7@gmail.com
WWW.KUPASTUNTAS.CO
Rp4000 | JUMAT, 10 JANUARI 2020
Sidang Kasus Suap Fee Proyek Dinas Pu-PR Lampura
Syahbudin Simpan Uang Dalam Rekening Istri Rutin Beri THR ke Istri Bupati Nonaktif, Istri Wakil Bupati dan Istri Sekda Mantan Kepala Dinas PUPR Lampura, Syahbudin ternyata punya rekening gendut atas nama istrinya, Rina Febrina. Uang yang tersimpan dalam rekening mencapai miliaran rupiah. Syahbudin juga rutin memberi THR ke sejumlah istri pejabat. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) ISTRI Syahbudin, Rina Febrina menyebut menyimpan uang hingga miliaran rupiah milik suaminya. Namun, ia tidak mengetahui dari mana sumber uang itu. Rina juga rutin memberi THR ke sejumlah istri pejabat sesuai perintah suaminya, di antaranya kepada istri bupati dan istri wakil bupati serta istri sekda. Ia pun kerap melihat suaminya bawa tas, lalu diletakkan begitu saja saat sudah masuk dalam rumah. Setelah itu, dua atau tiga hari kemudian tas tersebut sudah tidak ada. Belakangan ia tahu jika tas tersebut berisi uang. Saat itu, suaminya hanya bilang hanya titipan yang akan segera dikem-
Foto : Oscar/Kupas Tuntas
BERI KESAKSIAN - RINA Febrina (pegang mic), istri mantan Kadis PU-PR Lampura Syahbudin memberi kesaksian dalam sidang suap fee proyek dengan terdakwa Chandra Safari di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (9/1)
balikan ke pemiliknya. "Pernah ada uang Rp1 miliar dititipkan ke saya, katanya punya orang yang akan dikembalikan. Karena saya takut hilang, maka saya bilang untuk dimasukan keda-
lam rekening. Akhirnya suami saya setuju, agar uang tersebut bisa dicairkan sewaktu-waktu,” kata Rina saat bersaksi dalam sidang lanjutan perkara suap fee proyek Dinas PU-PR Lampung Utara de-
ngan terdakwa Chandra Safari di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (9/1). "Jadi betul beberapa kali ada pencairan Rp500 juta, Rp100 juta, sampai Rp200 juta?" tanya JPU KPK
Taufiq Ibnugroho bertanya ke Rina. "Betul, jadi suami saya habis itu minta uang Rp 350 juta, 200 juta sering. Dan pernah saya sibuk, saya >> Baca
Syahbudin Hal 9
Enam Perusahaan 10 Perusahaan Sungai Budi Group Belum Bayar IMB Telekomunikasi DPRD Minta DPMPTSP Bertindak Tegas Menunggak PBB 100 Juta Bandar Lampung (Kupas Tuntas)
TANGGAMUS - SEBANYAK enam perusahaan telekomunikasi yang mendirikan Base Transciver Station (BTS) atau tower pemancar di Kabupaten Tanggamus, masih menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp100 juta. Keenam perusahaan telekomuniksi itu adalah PT TBG, PT IBS, PT XL, PT GTI, PT Indosat dan PT Telkomsel. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tanggamus masih berupaya untuk menagih PBB yang tertunggak dari objek pajak menara telekomunikasi tersebut. Kasi sub Data dan Penetapan Daerah Fresly Simanjutak, mewakili Kepala BKAD Tanggamus Suaidi menjelaskan, untuk PBB perumahan dari kecamatan seluruhnya hampir 100 persen terealisasi sekitar Rp 1,9 miliar. Kini, kata dia, pihaknya sedang menagih PBB dari enam perusahaan telekomunikasi yang sudah mendirikan menara telekomunikasi di wilayah Tanggamus yang tersebar di 20 kecamatan. Fresly mengakui, selama ini objek pajak tersebut belum maksimal dipungut. Ia menargetkan, awal tahun 2020 ini seluruh wajib pajak perusahaan telekomunikasi sudah membayar seluruh pajak dari menaranya. "Perusahaan yang sedang ditagih yakni PT TBG, PT IBS, PT XL, PT GTI, PT Indosat dan PT Telkomsel. >> Baca
DPRD Kabupaten Lampung Tengah meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersikap tegas, dalam menyikapi adanya 10 perusahaan milik Sungai Budi Group yang belum membayar Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Bahkan, DPRD mendesak DPMPTSP untuk menutup operasional ke 10 perusahaan tersebut jika tidak taat membayar tunggakan IMB yang nilainya ditaksir mencapai lebih dari Rp4 miliar. “Tutup lah, harus tegas, Pol PP sebagai penegak perda tentu sudah ada acuan yang kami buat di perda tersebut. Ada sanksi dan lain sebagainya. Tindak dengan aturan yang
ada,” kata Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono, Kamis (9/1). Menurut Sumarsono, 10 perusahaan tersebut sudah menganggap remeh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dengan tidak mengindahkan surat teguran yang dilayangkan DPMPTSP kepadanya hingga sebanyak tiga kali. “Artinya mekanismenya dikasih peringatan sekali belum
dibayar juga, surat peringatan kedua kali, sampai peringatan tiga kali juga tidak dibayar, ya aksi lah. Berarti kan sudah tidak dianggap Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ini. Harusnya panggil mereka, dirapatkan dengan Forkopimda, jalankan fungsi jaksa sebagai pengacara negara, baru tertib semua,” kata Politisi PDI Per>> Baca
DPRD Hal 9
Komisioner KPU Wahyu Setiawan Diduga Minta Uang 900 Juta Terkait Proses PAW Anggota DPR RI Asal PDIP Jakarta (Kupas Tuntas) KOMISI Pemberantasan Korupsi menyebut Komisioner KPU Wahyu Setiawan meminta duit Rp 900 juta dalam dugaan kasus suap yang menjeratnya. Menurut KPK, Wahyu menya-
takan kesanggupannya membantu proses pergantian antar waktu anggota DPR dari Fraksi PDIP, Harun Masiku (HAR). "Untuk membantu penetapan HAR (Harun Masiku) sebagai anggota DPR-RI pengganti antar waktu, WSE (Wahyu >> Baca
Komisioner Hal 9
TUNJUKAN UANG SUAP - WAKIL Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (kiri) menyaksikan penyidik menunjukkan barang bukti uang sekitar 400 juta dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan buku rekening dalam jumpa pers yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1). Foto : Ant
Enam Hal 9
Ruwa Jurai
Satu Hari, Satu Perempuan Rentan Jadi Korban Kekerasan Seksual Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung menyebut, jika saat ini satu perempuan dalam satu hari rentan menjadi korban kekerasan seksual. Pelakunya umumnya adalah orang-orang yang dikenal korban. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) LEMBAGA Advokasi Perempuan Damar Lampung ikut menyikapi maraknya aksi perkosaan yang terjadi di Kabupaten Tulangbawang Barat. Pasalnya, dalam satu
hari terjadi dua aksi perkosaan yang menimpa seorang ibu rumah tangga hingga dibunuh dan gadis di bawah umur yang diperkosa empat pemuda secara bergantian pada Selasa (7/1) lalu. Menurut Direktur Eksekuti Damar Sely Fitriani, mengenai pemerkosaan yang
terjadi di Tulangbawang Barat sesungguhnya mematahkan mitos bahwa perempuanlah yang seriang dianggap menggoda atau menyebabkan terjadinya kekerasan seksual atau pemerkosaan. Ia menuturkan, memang tidak ada tempat sepenuhnya aman bagi perempuan. Di manapun berada, perempuan sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini dikarenakan masih adanya konstruksi sosial di masyarakat yang memposisikan perempuan seba-
gai objek seks, dan memandang perempuan sebagai makhluk kelas nomor dua. “Sehingga karena dia (perempuan) dianggap hal begitu, maka sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual, fisik,” ujar Sely, Kamis (9/1). Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung merilis jumlah korban kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak sepanjang tahun 2019 mencapai 75 >> Baca
Satu Hal 9
Foto: Rahmad/Kupas Tuntas
DAMPINGI KORBAN - SEKRETARIS LPA Tubaba Ari Gunawan Tantaka saat mendampingi dua korban kasus pencabulan dan pemerkosaan saat berada di Polsek Tulangbawang Tengah, Kamis (9/1).