Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987
WWW.KUPASTUNTAS.CO
Email kupastuntas7@gmail.com
Rp4000 | JUMAT, 15 MARET 2019 www.kupastuntas.co
kupastv lampung
PEMILU 2019
KPU Izinkan 33 Lembaga Hitung Cepat JAKARTA - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini baru memverifikasi dan mengizinkan 33 lembaga survei untuk melakukan penghitungan cepat atau quick count saat Hari-H Pemilu 2019. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan, Undangundang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mewajibkan lembaga survei melapor ke KPU sebelum melakukan hitung cepat. “Memang dipersilakan lembaga-lembaga survei untuk melakukan quick count. Sampai saat ini kami catat sudah ada 33 lembaga survei yang terdaftar di KPU dan itu memang dimungkinkan oleh UU," ucap Wahyu saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (14/3). KPU hanya menjamin keabsahan quick count yang dilakukan lembaga yang telah terverifikasi. Pendaftaran masih dibuka hingga 17 Maret 2019. Daftar 33 lembaga survei tersebut adalah Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Poltrackring Indonesia, Indonesian Research and Survey (IRES), OnlineSumut.com, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia. Lalu ada Charta Politika Indonesia, Indo Barometer, Penelitian dan Pengembangan Kompas, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Indikator Politik Indonesia, Citra Publik, Cyrus Network, dan Rakata Institute. Kemudian tercatat Indekstat Konsultan Indonesia, Jaringan Suara Indonesia, Populi Center, Lingkaran Survey Kebijakan Publik, Citra Publik Indonesia, Survey Strategi Indonesia, serta Jaringan Isu Publik. Selain itu, ada Lembaga Survei Kuadran, Media Survei Nasional, Indodata, Survey & Polling Indonesia (SPIN), Celebes Research Center, Roda Tiga Konsultan, dan Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID). Tak ketinggalan, Lingkaran Survey Indonesia, Citra Komunikasi LSI, Konsultan Citra Indonesia, Indomatrik, Puskaptis, dan juga Pusat Riset Indonesia. Wahyu menekankan quick count baru boleh disiarkan di lembaga penyiaran dua jam setelah pemungutan suara di Indonesia barat ditutup. Berarti paling cepat dilakukan mulai pukul 15.00 WIB. UU Pemilu menyebut jika aturan itu dilanggar, diganjar sanksi pidana 1 tahun 6 bulan dan denda maksimal Rp18 juta. "Pertanyaan berikutnya bagaimana kalau sebelum dua jam itu hasil survei diumumkan? Ya berarti melanggar hukum," tegas dia. (Cnn)
Foto : Sule/Kupas Tuntas
BERI SAMBUTAN - KETUA Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, memberikan sambutan di rakor bersama bawaslu kabupaten/kota di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis (14/3).
Bawaslu Siapkan Strategi Khusus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menyiapkan pengawasan untuk kampanye terbuka dan iklan di media massa. Strategi khusus pun telah dirancang Bawaslu. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Koiriyah, saat menggelar rakor bersama jajarannya, guna mempersiapkan pengawasaan ketika kampanye terbuka dan iklan di media massa, Kamis (14/3). Dikatakan Khoir sapaan akrab Fatikhatul Khoiriyah, bahwa kampanye di media massa akan dilaksanakan selama 21 hari, dimulai pada tanggal 24 Maret 2019 mendatang hingga 13 April 2019.
Selama masa kampanye atau iklan di media massa, kata Khoir, peserta pemilu akan difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga boleh melakukan pemasangan sendiri oleh peserta pemilu. “Kami kumpulkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota, karena ini sudah mendekati waktu kampanye akbar. Ada strategi khusus yang dirancang dalam pengawasannya, apalagi masa kampanye akan diikuti 43 peserta pemilu. Mulai capres-cawapres, DPD RI dan parpol," ungkapnya. Dijelaskan Khoir, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama mengenai waktu, tidak boleh melakukan konvoi kendaraan dan yang terpenting harus disertai dengan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari kepolisian. "Yang kami bahas termasuk iklan kampanye media cetak, dan elektronik. Tapi yang terpenting dalam pe-
nayangan iklan harus imbang, seperti TV misalnya hanya menayangkan satu paslon saja. Atau segmen paslon satu lebih banyak dari paslon lain, atau sebaliknya," jelasnya. Bawaslu, tegas Khoir, akan memberikan pengawasan khusus pada materi iklan. Terutama jika ada materi yang berbau kampanye hitam saat dimulai hingga masuk minggu tenang. Selain itu, Bawaslu juga akan mengawasi ukuran dan meteri iklan yang harus sesuai, tidak boleh ada ujaran kebencian, materi harus diketahui oleh KPU dan masuk dalam laporan dana kampanye. "Jadi kalau materi dalam iklan kampanye di media massa tidak sesuai, maka Bawaslu akan memproses dengan sanski. Sanksinya berupa administrasi. Sementara jika iklan tetap ditayangkan hingga masa tenang maka masuk pidana pemilu.
Dan masuk dalam kampanye diluar jadwal. Untuk diketahui, KPU hanya akan memfasilitasi peserta pemilu perseorangan atau calon DPD RI. “Iya, peserta pemilu yang difasilitasi adalah capre- cawapres, partai politik, dan DPD. Untuk tingkat provinsi berdasarkan surat edaran 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/ 2019, kami hanya memfasilitasi DPD saja," kata Komisioner KPU Lampung, Antoniyus Cahyalana, beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk peserta pemilu lainnya, mulai tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tidak difasilitasi. “Parpol dan capres-cawapres itu yang memfasilitasi KPU RI. Sedangkan parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak difasilitasi KPU Lampung maupun kabupaten/ kota. Tapi masih ada kesempatan untuk pasang ke media secara mandiri," jelas Anton. (Sule)
Bupati Tubaba Larang Aparatur Tiyuh Berpolitik Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) BUPATI Tulangbawang Barat (Tubaba), Umar Ahmad, mengingatkan kepada seluruh aparatur tiyuh di kabupaten setempat, untuk tidak terlibat dalam politik, mengingat jelang Pemilu pada 17 April 2019. Selain itu, Umar juga meminta agar aparatur tiyuh dapat mengarahkan masyarakat untuk tidak golput dalam gelaran Pemilu 2019 ini. “Aparatur kita juga sedang mengarahkan masyarakat untuk tidak golput, tapi bukan berarti mengarahkan untuk mencoblos si calon yang
ditentukan,” ujarnya saat menghadiri acara rumah kita bertemakan golput bukan pilihan, yang berlangsung di Sesat Agung Bumi Gayou Ragem Sai Mangi Wawai, Kamis (14/3). Umar mengatakan, bahwa partisipasi masyarakat dalam pagelaran pesta demokrasi semakin meningkat. Bahkan, kata Umar, pada pemilihan bupati tubaba beberapa waktu lalu, partisipasi masyarakat sangat tinggi melebihi ratarata di daerah lainnya. “Nilai pemilihan kita juga di atas kabupaten yang lain, kalau untuk golput menurut saya ini jumlah golput turunan karena menurut saya membelokkan orang yang
sudah memiliki pilihan itu lebih mudah dari pada orang yang belum punya pilihan sama sekali. Nah itu lebih mudah dan ini biasanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu, jadi kita sedang mempersiapkan siasat untuk mengatasi hal seperti ini,” kata Umar. Sementara itu, acara yang juga turut dihadiri Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Tedyy Minahasa, menjelasakan, mengenai sanksi pidana bagi masyarakat yang golput. "Untuk masyarakat yang golput itu tidak ada sanksinya walaupun dia sudah ada di DPT, tapi kalau mempengaruhi seseorang untuk tidak memilih dengan imbalan
sesuatu materi seperti uang, itu ada pidananya dan diatur dalam Undang-undang No.7 Pasal 515 tahun 2017. Pidananya penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta,” jelasnya. Dalam rangkaian acara tersebut juga mengadakan sebuah permainan yang diikuti mahasiswa dan siswasiswi, yakni dengan memilih lima kertas warna yang telah disediakan dan dimasukan kedalam kardus yang telah di berikan nama seperti warna kuning untuk DPR RI, merah DPD RI, biru DPRD provinsi, hijau DPRD kabupaten/kota, dan warna abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden. (Irawan/Bas/Lucky)
Jumlah Personel Polisi Terbatas Jaga TPS Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MENYIKAPI banyaknya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai 26.265, Polri menggunakan model pengawasan dengan membagi zona kerawanan TPS. Pembagian itu mengingat jumlah personel di jajaran Polda Lampung hanya sekitar 7.000 lebih anggota. Karo Ops Polda Lampung, Kombes Pol Yosi Hariyoso,
mengatakan, bahwa TPS memang tidak seluruhnya bakal dijaga oleh kepolisian selama proses pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019 mendatang. Berdasarkan hasil pemetaan Polda Lampung, kata Yosi, dari total 26.265 TPS se-Lampung, akan dijaga secara bergantian oleh kepolisian karena jumlah personel yang terbatas. “Itu (TPS) memang ada yang kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Kita akan update terus TPS-nya,” kata
dia, Kamis (14/3). Dijelaskannya, dalam pemetaan penjagaan TPS kurang rawan satu anggota polisi menjaga empat sampai enam TPS, sedangkan kategori rawan satu orang polisi menjaga dua sampai tiga TPS, sementara untuk sangat rawan dua polisi menjaga satu TPS. “Kalau yang sangat rawan tinggal 100-an lebih TPS, ini terus menurun kondisinya. Kalau yang rawan masih minim, tapi masih ada. Sisa-
nya itu 25 ribu lebih TPS itu kurang rawan,” jelasnya. Sehingga nantinya, kata dia sistem penjagaan TPS kurang rawan yang dilakukan tetap memonitor semua TPS yang ditugaskan. Dengan demikian, jika sudah selesai, kepolisian membantu TPS lain. “Jadi kalau yang sudah selesai, dapat membantu TPS lain. Kan kalau TPS yang aman biasanya dalam penghitungan suara lebih cepat selesai karena tidak ada masalah,” pungkasnya. (RL)