Page 1

Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

Email kupastuntas7@gmail.com

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Rp4000 | JUMAT, 15 MARET 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

Agus BN-Anjar Asmara Bongkar TPPU Zainudin  KPK Kabulkan Justice Collaborator dan Tuntut 4 Tahun

KPK merasa terbantu dengan keterangan Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara, sehingga mampu mengungkap tindak pidana korupsi dan TPPU yang dilakukan Bupati Lamsel nonaktif Zainudin Hasan. Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto : Ricardo/Kupas Tuntas

DITUNTUT 4 TAHUN - TERDAKWA Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara dituntut 4 tahun dan denda Rp250 Juta subsidair 6 bulan kurungan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (14/3).

SEBAGAI imbalannya, permohonan justice collaborator ( JC) keduanya dikabulkan. Bukan hanya itu, keduanya juga hanya dituntut hukuman selama empat tahun penjara. Menurut Jaksa Penuntut Umum ( JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Subari Kurniawan, dikabulkannya permohonan justice collaborator ( JC) yang diajukan Anjar Asmara dan Agus Bhakti Nugroho (Agus BN), didasari keduanya bersedia membeberkan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Bupati Lam-

 Perusahaan Tambang Emas Resmi Ditutup

(Kupas Tuntas) PEMPROV Lampung resmi menutup sementara tambang emas PT Karya Bukit Utama (KBU) di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Pesawaran, dengan memasang spanduk di depan kantor perusahaan, Kamis (14/3). Seluruh pekerja sudah dievakuasi meninggalkan lokasi tambang. Pemprov Lampung meminta bantuan masyarakat untuk ikut mengawasi PT KBU, agar tidak

melaksanakan aktifitas kegiatan tambang sampai memenuhi seluruh dokumen perizinan. Kabid Penegakan Perundangundangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung Lakoni mengatakan, mulai hari ini (Kemarin) seluruh aktifitas kegiatan tambang di PT KBU resmi dihentikan. Penghentian ditandai dengan memasang spanduk pengumuman bertuliskan “Menghentikan Seluruh Kegiatan Usaha Pertambangan PT KBU” di depan kantor perusahaan tambang itu. >> Baca

Pemprov Hal 9

>> Baca

Agus Hal 9

Pileg 2019

Pemprov Minta Warga Ikut Mengawasi PT KBU Pesawaran

pung Selatan (Lamsel) nonaktif Zainudin Hasan. Selain itu, lanjut Subari, keduanya juga telah memberikan keterangan terkait adanya dugaan keterlibatan DPRD Lamsel dan DPR RI. “Kalau teman-teman melihat persidangan ini awalnya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Rp200 juta. Sedangkan faktanya Zainudin Hasan setelah diakui oleh keduanya melakukan TPK dan TPPU. Dan membuka perkara ini menjadi luas. Yang mana pengakuan mereka didiskusikan dengan pimpinan KPK maka disetujuilah JC keduanya,” kata Subari Kurniawan usai membacakan tuntutan keduanya di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Kamis (14/3). Subari membeberkan, proses JC terlebih dahulu diajukan mantan Kepala Dinas PU-PR Lamsel Anjar Asmara, kemudian diikuti Agus BN. Permohonan JC hanya berselang satu bulan, Anjar pada Januari dan ABN di Februari 2019. “Jadi begini, mereka ini mengungkap perbuatan Zainudin Hasan di awal 2019. Tapi pada dasarnya,

TPS di Rumah Sakit Terancam Batal

Foto: Reza/Kupas Tuntas

TUTUP SEMENTARA - PETUGAS Pol PP Pemprov Lampung memasang spanduk penutupan sementara aktifitas penambangan emas PT KBU di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Pesawaran, Kamis (14/3).

BANDAR LAMPUNG - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung berencana membatalkan pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di rumah sakit (RS) di kota/kabupaten. Pasalnya, hingga kini KPU RI belum menyetujui jumlah surat suara untuk daftar pemilih tetap tambahan (DPTb). Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Data Handi Mulyaningsih mengungkapkan, pihaknya ingin segera mempersiapkan jumlah penilih yang ada di rumah sakit, namun hingga kini masih sulit diprediksi. >> Baca

TPS Hal 9

BNPT: Saling Ejek Berpotensi Radikalisme Bandar Lampung (Kupas Tuntas) BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengajak para pelajar untuk menjauhi paham radikal dan terorisme. Salah satu caranya dengan tidak saling menjelek-jelekkan sesama maupun bersikap intoleran. "Hati-hati jangan coba-coba bersikap intoleran, misalnya menjelek-jelekkan guru, sesama teman.

Saling mengejek berpotensi menjadi radikalisme," kata Sekretaris Utama BNPT Marsda TNI A Adang Supriyadi saat menghadiri acara Lomba Video Pendek dan Diskusi Film yang digelar BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Lampung di Hotel Horison Bandar Lampung, Kamis (14/3). Adang pun mengingatkan kalangan pelajar dan generasi muda untuk menjauhi paham radikal dan tindakan teror. Dosen Universitas Pertahanan Nasional ini menjelas-

kan, terorisme terjadi antara lain disebabkan oleh kesalahan dalam menafsirkan agama, balas dendam, kemiskinan, ketidakadilan, pendidikan dan politik. Namun, menurut Adang, sikap radikal bisa saja positif dan negatif. Untuk radikalisme positif outputnya bela negara, tekun belajar, gotong royong, dan melestarikan kearifan lokal. Sementara radikalisme negatif memunculkan sikap intoleran, anti>> Baca

BNPT Hal 9

Ruwa Jurai

Bung Kupas ...

Tindak Perusahaan Nakal Angin Puting Beliung Terjang Ratusan Rumah LANGKAH tegas Pemprov Lampung mengambil tindakan tegas dengan menutup sementara perusahaan tambang PT Karya Bukit Utama (KBU) di Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, patut diapresiasi. Apalagi, perusahaan ini belum Zainal Hidayat, SH memenuhi dokumen perizinan yang ditetapkan, seperti izin analisa dampak lingkungan (Amdal) dan izin lingkungan. Bahkan, perusahaan ini juga belum membayar pajak retribusi daerah maupun menyalurkan Coorporate Social Responsibility (CRS) kepada masyarakat sekitar. Padahal, pemilik perusahaan sudah mengeruk lingkungan sekitar untuk diambil hasil tambang emasnya. Dengan belum dilengkapinya izin amdal dan izin lingkungan, dikhawatirkan aktifitas perusahaan bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Misalnya, seperti pengolahan limbah yang tidak sesuai ketentuan. Tindakan tegas terhadap perusahaan nakal ini, harus berlaku merata. Apalagi, jika itu menyangkut dengan keberlangsungan lingkungan hidup di sekitarnya. Jangan sampai perusahaan menikmati hasil yang melimpah dari >> Baca

Tindak Hal 9

Angin puting beliung menyapu ratusan rumah di wilayah Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah. Akibatnya, sejumlah rumah pun rata dengan tanah. Lampung Tengah (Kupas Tuntas) WILAYA H K a b u p a t e n Lam pung Tengah menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi angin puting beliung. Pada Rabu (13/3) sekitar pukul 19.30 WIB, angin kencang itu kembali datang dengan tiba-tiba dan langsung menyapu sejumlah kampung yang berada di Kecamatan Seputih Raman.

Sebelum angin kencang tiba, sempat terjadi hujan deras disertai petir yang menyambar. Tidak berselang lama, angin kencang pun datang dengan durasi yang cukup lama. Warga Kampung Rama Dewa, Kecamatan Seputih Raman, I Gede Indra Kusuma menuturkan, angin puting beliung menerjang puluhan rumah di kampungnya. Akibatnya, sebagian besar rumah rusak parah, bahkan ada yang rata dengan tanah. "Ini memang bencana yang luar biasa mas. Dimana suasana saat bencana angin puting beliung tiba sangat mencekam dan menakutkan. Sebab, dunia seperti mau hancur saja," ungkap Gede, Kamis (14/3). Sementara Kepala Kampung (Kakam) Rukhti Harjo Gunawan menjelaskan, musi-

Foto: Ist

RATA DENGAN TANAH - WARGA sedang memeriksa rumahnya yang rata dengan tanah usai diterjang angin putting beliung, Kamis (14/3).

bah yang mencekam itu berlangsung hampir sekitar dua jam. "Kejadian itu diperkirakan berlangsung selama 2 jam. Angin kencang di sertai petir yang membuat puluhan rumah di Kampung Rukhti Harjo hancur berantakan. Alhamdulilah tidak ada korban

jiwa," katanya. Sementara Itu, Camat Seputih Raman Eko Danarto menjelaskan, angin puting beliung diperkirakan menerjang hampir seluruh kampung yang ada di Kecamatan Seputih Raman. >> Baca

Angin Hal 9


2

Jumat, 15 Maret 2019

BANDAR LAMPUNG

Radin Inten II Buka Penerbangan Internasional

Ditjen Imigrasi Pinjamkan 4 Unit BCM Mobile Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham akan meminjamkan alat Border Control Management (BCM) Mobile sebanyak empat unit untuk Bandara Radin Inten II. Alat ini akan ditempatkan di lokasi kedatangan dan keberangkatan untuk mendukung penerbangan internasional. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) “DUA unit untuk di kedatangan dan dua unit untuk di keberangkatan penerbangan. Itu akan dipasang ketika men-

jelang dibukanya penerbangan internasional. Jadi kira-kira dua sampai tiga hari jelang keberangkatan mereka (tim Kementerian) sudah memasangnya," ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Qudrotul Ikhwan, Kamis (14/3).

Qudrotul mengatakan, alat tersebut menjadi salah satu syarat untuk bisa dibukanya penerbangan internasional. Pemasangannya pun hanya bersifat sementara agar kedepannya Pemprov Lampung bisa menganggarkan sendiri untuk pembelian alat itu. Saat ini tim dari Ditjen Imigrasi masih mengecek seluruh sarana dan prasarana Bandara Radin Inten II untuk membuka rute penerbangan interna sional perdana. “Karena ini sudah di take over oleh Ke-

menterian Perhubungan. Nanti segera dikeluarkan surat izin terbangnya untuk maskapai penerbangan yang siap melayani penerbangaan internasional," tukasnya. Mengenai sarana dan prasarana bandara menjelang dibukanya penerbangan internasional, Humas Bandara Radin Inten II, Wahyu Aria Sakti menyatakan secara keseluruhan sudah siap. “Sejauh ini baru maskapai Wing Air yang siap untuk penerbangan internasional. Tetapi

kalau maskapai lainnya seperti Garuda Indonesia, Sriwijaya Air pernyataan siapnya belum masuk ke kita," ujar Wahyu. Sementara, Manager Area Sumbagsel Lion Air, Haris Pramono menjelaskan, penerbangan internasional Lampung-Singapura menggunakan pesawat Wings Air belum direalisasikan karena terkendala perizinan dari pihak Bandar Udara Seletar Singapura. “Dari Bandara Seletar belum keluar izinnya. Kami tidak

tahu kenapa belum dikeluarkan izinnya. Tapi infonya setelah April, jadi kemungkinan Mei sudah ada izinnya," ujar Haris. Jika izin dari Bandara Seletar Singapura sudah keluar, maka pihak Wings Air baru akan mengurus izin penerbangan keluar negeri dari Radin Inten II di Kementrian Perhubungan. "Karena surat izin dari Kemenhub kan ada limitnya, jadi kita akan urus izinnya kalau dari Seletar sudah keluar izin," jelasnya. (Erik)

Napi Lapas Rajabasa Atur Pengiriman 10 Kg Sabu Bandar Lampung (Kupas Tuntas)

Foto : Erik/Kupas Tuntas

BERI ARAHAN - KEPALA Diskominfo dan Statistik Provinsi Lampung,Achmad Chrisna Putra memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan di Bidang Kominfo dan Statistik di Hotel Bukit Randu, Kamis (14/3).

Seluruh Kabupaten/Kota Diminta Segera Wujudkan SPBE Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DATA center yang dimiliki oleh masing-masing Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten/Kota diharapkan dapat terintegrasi dengan provinsi dalam satu bulan kedepan. Target ini berkaitan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh instansi dan lembaga pemerintahan. Kepala Diskominfo dan Statistik Provinsi Lampung, Achmad Chrisna Putra menuturkan, sejauh ini baru ada empat daerah yang baru memiliki data center dan bisa terintegrasi dengan provinsi, yakni Tanggamus, Pringsewu, Lampung Tengah, dan Metro. Sementara untuk sembilan

pemda kabupaten/kota lainnya masih menganggarkan untuk pembelian alat data center tersebut. Padahal program ini harus segera dipersiapkan untuk menuju Smart City/Smart Province. “Pengganggarkan sudah berlangsung lewat Musrenbang untuk anggaran 2020, ada yang mengganggarkan tahun ini. Tetapi ada juga yang baru menganggarkan tahun 2020. Itu kan nggak mungkin bisa cepat terwujud integrasinya," ujar Chrisna usai Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan di Bidang Kominfo dan Statistik di Hotel Bukit Randu, Kamis (14/3). Ia mengatakan, penerapan SPBE Kabupaten/Kota harus siap sesegera mungkin untuk terintegrasi antara dengan provinsi. “Sekarang sistem pemerintah harus berbasis

elektronik, maka kita harapkan Kadis Kominfo Kabupaten/Kota memahami tentang SPBE. Sekarang cek sudah pakai elektronik, pencairan uang di bawah Rp10 juta sudah elektronik, mungkin juga surat-surat yang sifatnya umum tandatangannya sudah elektronik," katanya. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung, Taufik Hidayat mengatakan, berbagai aplikasi perencanaan dan budgeting yang dibangun oleh Pemprov Lampung dan pemerintah kabupaten/kota merupakan upaya dalam mewujudkan SPBE. “Semua sekarang sudah berbasis elektronik, Aplikasi Sistem Informasi Perenca naan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) yang baru dilaunching bersama KPK minggu lalu merupakan bagian dari SPBE yang dapat men-

sinergikan program pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota," paparnya. Diketahui, Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, salah satu mandat yang harus segera dilaksanakan pemerintah pusat hingga daerah adalah percepatan SPBE. Target penerapan SPBE ditentukan pada Oktober 2020. Tujuannya adalah mempercepat penerapan aplikasi umum berbagi pakai yang terintegrasi kepada seluruh instansi pemerintah. Dalam hal ini terdapat empat quick wins dalam penerapan aplikasi umum. Pertama, integrasi perencanaan, pengadaan, kinerja dan pemantauan evaluasi. Kedua integrasi layanan kepegawaian, ketiga integrasi layanan kearsipan, dan keempat integrasi layanan pengaduan publik. (Erik)

BADAN Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten menangkap seorang pria berinisial HP (29) ketika hendak mengirim paket sabu sebanyak 10 kilogram tujuan Lampung. HP yang merupakan seorang sopir asala Bengkulu nekat membawa sabu seorang diri via jalan tol lantaran dijanjikan uang Rp100 juta jika berhasil membawa paket sabu hingga ke tempat tujuan. “Dia dijanjikan per kilogram 10 juta rupiah, jadi total 100 juta, tapi dikasih dua juta rupiah dulu sebagai DP,” kata Kepala BNNP Banten Tantan Sulistyana di Kantor BNNP Banten, Kota Serang, Kamis (14/3). Namun, belum sampai ke Lampung, aksi HP digagalkan oleh petugas BNN saat berada di rest area. HP ditangkap di Rest Area KM. 43 Jalan Tol Jakarta Merak, Jumat (8/3) malam. Tantan mengatakan paket sabu ini pesanan dari seorang narapidana di LP Rajabasa, Bandar Lampung insial TKM. Paket sabu diambil dari Jakarta Utara pada hari yang sama. Ungkap Tantan, kurir membawa narkoba senilai Rp10 miliar itu menggunakan mobil Sigra, dan akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, menuju Pelabuhan Bakauheni, Lamsel. “Kurir berangkat sendiri,

bergerak dari Lampung ke Jakarta ambil barang di salah satu apartemen di Jakarta Utara,” kata Tantan. Belum diketahui akan diedarkan kemana sabu tersebut. Yang jelas, kata Tantan, HP akan mendapatkan perintah selanjutnya dari TKM yang mengendalikan dari LP Rajabasa, jika sudah sampai Lampung. “Nanti akan dikembangkan (kasusnya) ke LP Rajabasa. Yang jelas dari kemasan, seperti dari China. Kita kembangkan sampai jaringan atas,” ujar dia. Selain paket sabu sebanyak 10 kg, barang bukti lain yang diamankan dari HP antara lain satu unit mobil Daihatsu Sigra dengan nopol BE 1398 YE, satu unit ponsel, dua tas gendong dan uang tunai Rp900 ribu. Kini BNN sedang menelusuri asal muasal dan bandar besar pemasok sabu, yang setelah disita mampu menyelamatkan 40 ribu generasi bangsa. “Sedang kita dalami dari TKM dapat barang dari mana. Kita lakukan penyelidikan dan pengawasan,” tandasnya. Terhadap HP akan dikenakan pasal 114 ayat (2) dan atau pasal 112 ayat (2) JO Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman empat hingga 20 tahun penjara. “Untuk kasus ini bisa saja lebih berat, hukumannya bisa sampai seumur hidup,” katanya. (Kps)

PLN Pastikan Pelaksanaan UNBK Aman Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung memastikan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dari jenjang SMP hingga SMA/SMK tahun ini aman dari pemadaman listrik. Hal ini disampaikan setelah PLN melakukan optimalisasi recovery Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Way Besai dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG). Plt Manager Komunikasi PT PLN

(Persero) UID Lampung Junarwin mengatakan, dengan perbaikan itu, PLN memastikan pelaksanaan UNBK di Lampung aman. Namun ia juga meminta pihak sekolah tetap menyiapkan genset untuk jaga-jaga. “Sejauh ini kondisi sistemnya normal, dipastikan aman. Hanya perlu back up genset dari masing-masing sekolah kalau nantinya ternyata terjadi gangguan,” ujarnya, Kamis (14/3). Junarwin mengatakan, upaya PLN dalam mendukung kelancaran jalannya UNBK dan Pemilu yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi, PLN UID Lampung me-

laksanakan apel dan gelar peralatan pelayanan teknik. Kegiatan itu dilaksanakan secara serentak oleh tim Pelayanan Teknik dari seluruh Kantor ULP di UP3 Tanjung Karang, Kantor UP3 Kota Metro dan UP3 Kotabumi. “Pelaksanaan apel dilaksanakan sebagai upaya PLN dalam mengingatkan kembali kepada seluruh pegawai dan petugas pelayanan teknik akan pentingnya PLN dalam menjaga keandalan jaringan listrik, dan pentingnya penggunaan Alat Pelindung diri (APD) pada saat pelaksanaan pekerjaan baik di dalam maupun di luar

ruangan,” paparnya. “Sedangkan pelaksanaan gelar peralatan dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan peralatan para petugas pelayanan teknik pada saat bertugas,” tambahnya. Selanjutnya untuk jumlah personil pelayanan teknik di seluruh Provinsi Lampung berjumlah 857 personil pelayanan teknik, 195 pegawai dan tersebar di 89 posko di seluruh kantor ULP di Lampung. Sehingga dengan kondisi tersebut kesiapan PLN dalam menghadapi UNBK dan Pemilu dalam keadaan baik. “Hal yang paling penting

Foto : Rozaedi/Kupas Tuntas

TRUK TERBALIK - SATU unit truk pengangkut kelapa sawit terbalik di Ruas Jalan Provinsi di Pekon Sinarwaya, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Kamis (14/3). Peristiwa ini terjadi lantaran kondisi jalan tersebut yang rusak parah dan banyak lubang.

untuk dilakukan pada saat melaksanakan pekerjaan sehari-hari adalah disiplin dalam segala hal baik disiplin dalam memanage waktu dan menggunakan APD,” katanya. Adapun, pelaksanaan UNBK jenjang SMK akan diada-

kan pada 25-28 Maret mendatang. UNBK jenjang SMA dan MA mulai 1 hingga 8 April dan UN SMP/MTs pada 22-25 April. Di Lampung, jenjang SMA dan SMK dipastikan 100 persen sudah mengadakan UNBK. (Erik)


Jumat, 15 Maret 2019

BANDAR LAMPUNG

3

KRIMINAL

Sidang Pembunuhan Nyaris Bentrok BANDAR LAMPUNG - PERSIDANGAN kasus pembunuhan dengan terdakwa yang merupakan bapak dan anak, yakni Yusuf Sukarji (61) dan Gidion Dwi Kurniawan (30), nyaris bentrok di Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Kamis (14/3) siang. Pasalnya, puluhan massa yang berasal dari pihak terdakwa maupun keluarga korban, sama-sama mendatangi kantor Pengadilan setempat, untuk menyaksikan jalannya sidang dengan agenda pembacaan vonis. Pantauan Kupas Tuntas, sebagian massa ada juga yang berada diluar gedung Pengadilan, sebagian lainnya di dalam. Tampak juga aparat kepolisian dari Polresta Bandar Lampung, berjaga dilokasi untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam sidang pembacaan vonis tersebut, kedua terdakwa yang merupakan warga Dusun II Kebagusan Kampung Bumiratu, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, divonis majelis hakim berbeda. Yusuf Sukarji divonis tujuh tahun penjara. Sedangkan Gidion selama tiga tahun. Tidak terima dengan vonis tersebut, Kuasa Hukum kedua terdakwa, Hanafi, mengaku tidak terima atas vonis tersebut. Sebab, kata Hanafi, kliennya melakukan itu karena untuk membela diri. Diluar gedung Pengadilan, saat kedua terdakwa digiring keluar ruangan sidang, massa dari pihak korban sempat berteriak dengan mengatakan, siap mengganti kerugian terdakwa asalkan korban dihidupkan kembali. Dengan adanya penjagaan/pengawalan ketat dari kepolisia, bentrok pun tidak terjadi hingga akhirnya puluhan massa tersebut bubar. Untuk diketahui, Yusuf Sukarji dan Gidion, terbukti melakukan pengeroyokan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yakni Alwi. Sebelumnya, Yusuf dituntut lima tahun penjara, sedangkan Gidion dua tahun penjara. (Kardo)

Konversi BBM Nelayan ke Gas Bandar Lampung (Kupas Tuntas) DINAS Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bandar Lampung saat ini sedang mengupayakan bantuan mesin kapal bertenaga gas yang ditujukan bagi nelayan kecil. Hal ini disampaikan oleh Kepala DKP Bandar Lampung Erwin saat ditemui diruangannya, Kamis (14/3). Erwin mengaku, pihaknya tengah mengupayakan adanya konversi mesin kapal dari bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin atau premium ke bahan bakar gas “Itu masih kita upayakan, agar ada konversi dalam hal bahan bakar mesin kapal yang selama ini masih menggunakan bensin atau premium. Dan bantuan mesin kapal itu nantinya dari Dirjen Migas,” kata Erwin. Saat ini, kata Erwin, DKP masih mendata nelayannelayan yang nantinya akan mendapatkan bantuan mesin tersebut. “Syarat penilaian dari kita untuk nelayan yang berhak mendapatkan bantuan itu, diantaranya nelayan

kecil, memiliki mesin kapal dibawah 5 GT (Gross Tonnage), dan berdomisili di Bandar Lampung,” jelasnya. Menurut Erwin, dengan adanya konversi tersebut memiliki banyak keuntungan. Yakni, lebih hemat energi, ekonomis, dan meminimalisir pencemaran lingkungan terutama dilaut. “Kemungkinan seluruh nelayan kecil di Bandar Lampung akan menerima bantuan mesin kapal berbahan bakar gas itu, perkiraan sekitar 300 nelayan dan tentunya akan diberikan secara berkala, melihat jumlah nelayan yang cukup banyak,” ungkapnya. DKP, tambahnya, memastikan bahwa bantuan mesin kapal itu dapat diterima Pemkot Bandar Lampung pada pertengahan tahun ini, mengingat bahwa kini proses pendataan penerima bantuan sedang dilakukan oleh Dinas setempat. “InsyaAllah sekitar bulan Juni nanti bantuan itu sudah diterima para nelayan kecil di Kota Bandar Lampung, semoga saja tidak meleset dari yang sudah dijadwalkan,” tutupnya. (Farhan)

49 KK Korban Bencana Terima Bantuan Bandar Lampung (Kupas Tuntas) SEBANYAK 49 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Bandar Lampung pada Sabtu (9/3) lalu, akhirnya mendapatkan bantuan dari Pemkot setempat. Bantuan dengan total Rp87.750.000, diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, di ruang rapat Wali Kota, Kamis (14/3). “Bantuan ini kita berikan ke beberapa masyarakat. Ini untuk banjir yang kedua bukan yang pertama waktu itu. Jumlah bantuannya bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakannya yang sudah dicek oleh Camat dan Lurah, dibantu Dinsos dan BPBD,” kata Herman HN usai

menyerahkan bantuan. Dia menegaskan, bantuan yang diberikan tidak boleh dipotong sepeserpun. Ia meminta warga yang terkena banjir jika belum mendapatkan bantuan segera melapor ke Lurah. “Bantuannya paling kecil Rp500 ribu. Tidak ada pemotongan, ini uang rakyat untuk rakyat,” tegasnya. Sementara Kepala Dinas Sosial, Tole Dailami, mengungkapkan bantuan untuk 49 KK dibagi menjadi tiga kecamatan. “Total bantuannya Rp87.750.000 untuk 49 KK yang berasal dari dana bantuan sosial. Untuk Kecamatan Panjang 43 KK, Bumi Waras 5 KK, dan Way Halim 1 KK. Jumlah bantuan yang diberikan berkisar dari Rp500 ribu hingga Rp10 juta,” singkatnya. (Farhan)

Foto: Farhan/Kupas Tuntas

TERIMA BANTUAN - SEJUMLAH warga Bandar Lampung yang terdampak bencana menerima bantuan dari Pemkot setempat, di ruang Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, Kamis (14/3).

Foto: Kardo/Kupas Tuntas

GERUDUK KANTOR PENGADILAN - PULUHAN massa dari pihak terdakwa kasus pembunuhan maupun keluarga korban mendatangi kantor Pengadilan Negeri Kelas IATanjungkarang untuk menyaksikan jalannya persidangan, Kamis (14/3).

Jangan Ada Pungli PTSL! Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, menegaskan, proses pembuatan sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) harus profesional dan sesuai peraturan yang belaku. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HERMAN meminta program PTSL di wilayahnya harus berlangsung lancar dan sukses. Bahkan ia kembalikan menegaskan jangan sampai ada pungutan liar (pungli) apalagi sampai mematok

harga dalam proses pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan kerjasama antara panitia/petugas PTSL, RT, dan unsur terkait serta masyarakat. “Saya minta kelompok masyarakat (Pokmas) yang mengurus program ini jangan mematok harus bayar sekian kepada masyarakat," tegas Herman di kantornya,

Kamis (14/3). Dikatakan Herman, bahwa PTSL adalah program Pemerintah Pusat yang diadakan demi kepentingan masyarakat agar mendapat kepastian hukum atas tanahnya. "Jadi sekali lagi saya tegaskan, jangan menambah beban masyarakat, kerjakan saja program tersebut sesuai aturan," tegasnya lagi. Sekali lagi Herman menegaskan, agar pokmas-pokmas yang mengerjakan PTSL di lapangan tidak boleh membuat hal yang tidak baik kepa-

da masyarakat dengan menambah-nambah biaya dalam proses pelaksanaan PTSL tersebut. "Kita ini kan pelayan rakyat, tugas kita membantunya, bukan mempersulit," kata dia. Herman juga mengingatkan, apabila masyarakat menemui hal-hal demikian (pungutan) di lapangan, segera dilaporkan ke kepolisian, sebab, menurut Herman, penambahan dengan mematok harga dalam mengurus PTSL tersebut termasuk dalam kategori pungli. (Farhan)

Pelepasan Kajati Lampung Digelar Tertutup Bandar Lampung (Kupas Tuntas) PELEPASAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Susilo Yustinus, yang memasuki masa pensiun, yang berlangsung di Kantor Kejati setempat, Kamis (14/3), dipertanyakan. Pasalnya, sejumlah awak media baik dari media cetak, online dan elektroik, yang biasa meliput di Kantor Kejati Lampung, dilarang masuk oleh petugas security Kejati. Bahkan, para wartawan tidak diperbolehkan untuk masuk keruangan Pers yang berada di dalam Kantor Kejati. Hal itu pun menjadi pertanyaan dikalangan wartawan yang harus menunggu di depan pintu gerbang Kejati Lampung. Tak hanya itu, berdasarkan pantauan dilokasi, banyak para tamu dan orang lain diperbolehkan masuk. Menurut salah satu pegawai Kejati Lampung yang berjaga di pintu gerbang, mengatakan, bahwa wartawan belum menda-

DILARANG MELIPUT - PARA awak media yang biasa meliput di Kejati Lampung dilarang masuk kedalam gedung Kejati untuk melakukan peliputan acara pelepasan Kajati Lampung, Kamis (14/3). Foto: Oscar/Kupas Tuntas

patkan perintah masuk untuk melakukan peliputan acara pelepasan Kajati Lampung. Anti, salah satu wartawan mengaku ada yang janggal dalam acara pelepasan Kajati Lampung tersebut. Sebab, sekian lama meliput kegiatan di Kejati Lampung, baru kali ini ditahan di luar kantor Kejati. Ditambah lagi acara terse-

but bisa dibilang terbuka bukan kegiatan internal Kejati. “Ya aneh juga, baru kali ini wartawan belum boleh masuk harus tunggu perintah, nah itu pengiring band (pemain musik) boleh masuk,” kesalnya diamini wartawan lainnya. Karena tidak masuk, para pencari berita itupun akhirnya meninggalkan kantor Kejati.

Untuk diketahui, Kajati Lampung segera dijabat Sartono yang sebelumnya menjabat Kabiro Keuangan Kejaksaan Agung RI. Belum diketahui, kapan serahterima jabatan tersebut dilakukan. “Saya belum tahu siapa pengganti sementara Pak Kajati, nanti segera saya informasikan lebih lanjut ya,” kata Kasi Penkum Kejati Lampung, Ari Wibowo. (Oscar)

Kasus Narkoba

Mantan Hakim Liwa Dituntut 11 Tahun Penjara Bandar Lampung (Kupas Tuntas) FIRMAN Affandi (36), mantan hakim Pengadilan Liwa, Kabupaten Lampung Barat, dituntut 11 tahun penjara atas kasus narkoba. Itu terungkap dalam sidang dengan agenda tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Kamis (14/3). Jaksa Penuntut Umum ( JPU), Edman, saat membacakan surat tuntutannya, menyatakan terdakwa Firman Affandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain tuntutan 11 tahun, terdakwa Firman juga dituntut denda sebesar Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan.

Kasus Narkotika yang menjerat Firman ini bukan pertama kalinya. Firman sebelumnya pada 13 Juli 2017 silam, pernah diciduk Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung. Kala itu ia masih berstatus hakim di Pengadilan Liwa. Atas kasus pertamanya itu, Firman pun akhirnya dipecat dan menjalani hukuman pidana penjara selama satu tahun empat bulan penjara, karena ia terbukti bersalah melanggar Pasal 127 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009. Hukuman tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 2 tahun penjara. Namun setelah bebas bukannya bertobat, Firman kembali ditangkap pada 23 Oktober 2018. Dari tangannya disita barang bukti be-

rupa satu paket sedang sabu dan dua paket kecil sabu, satu buah timbangan digital dan tiga unit HP berbagai merk. Sebelumnya, menurut Kasatresnarkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Ali Muhaidori, Firman merupa-

kan pengedar sekaligus pemakai aktif. “Jadi dia ini (Firman) merupakan residivis atas kasus yang sama. Dia bukan hakim lagi, kalau dulu pas ditangkap pertama kali, memang masih aktif sebagai hakim,” kata Ali. (Oscar)


4

Jumat, 15 Maret 2019

Direktur Utama : Donald Harris Sihotang. Direktur: Rospita Uli Sitorus. Pemimpin Redaksi/ Penanggungjawab : Zainal Hidayat. Pemimpin Perusahaan: Suhaili. Wakil Pemimpin Perusahaan: Zainal Hidayat. Tim Ombudsman: Al Hajar Syahyan, S.H, M.H Lenistan Naenggolan Korwil : Redaktur Pelaksana : Tampan Fernando Redaktur : Herwanda Pratama Asred: Oscar. Liputan Bandar Lampung : Oscar, Herwanda Pratama, Erik Handoko, Sulaiman, Ricardo. Metro : Johansyah (Ka. Biro). Lampung Timur : Sigit. Lampung Selatan : Sodugaon Sinaga (Ka. Biro), Dirsah Dwi Natalia. Lampung Tengah: Sutowo. Pesawaran : Zainal Hidayat (Ka. Biro), Reza Utama. Tanggamus : Sunaryo, S.Pd (Ka. Biro), Sayuti. Pringsewu : Tutor Manalu.

LampungBarat: Satoris M. Baki (Ka. Biro), Iwan. Pesisir Barat : Nova. LampungUtara: Arnolds Sitorus (Ka. Biro), Sarnubi. TulangBawang: Erwin (Ka. Biro). TulangBawangBarat: Kadarsyah (Ka. Biro), Ari Irawan. WayKanan: Fito Aliesetiady (Ka. Biro). Mesuji : Gusti. Pracetak: Damar Singgih Wicaksono(Ka. Pracetak), Widya Firmadana, Rozaedi, Haykal M N. SekretarisRedaksi : Frima Dayu Siallagan ManagerKeuangan: Linda Rosmala Dewi. StafKeuangan: Andi. ManagerMarketing: Indah Dwi Putri. Sekretaris Marketing : Desisonia Lilia Hadiputeri. StafOnline: Mitha (Koordinator), Mediyansyah, Sigit Pamungkas. Pemasaran: Marozi, Hendra, Dodi, Sigit Darmaji. Security : Andreas Syafryanto. BagianUmum: Yusuf. DesainMedsos: -

Wartawan Kupas Tuntas disertai tanda pengenal dan dilarang meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugas jurnalisnya. Alamat Redaksi : Jl. Turi Raya Gang Printis Kecamatan Tanjung Senang Bandarlampung. Telp: 0721 - 773331 Fax 0721-773028, E-MAIL:redaksi_kupastuntas@yahoo.co.id, kupastuntas7@gmail.com, Website : www.kupastuntas.co Rekening Bank : Bank Lampung. Cabang Utama. No. Rek. 3800304097944. Bank Mandiri 114-00-0666470-3, Bank BCA 0200-883608, Atas Nama : Donald Harris Sihotang. Penerbit : PT Yobel Irene Media. Percetakan : PT Masa Kini Mandiri - Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia. Telp: 0721-783593. Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan.

KESEHATAN

9 Puskesmas Rawat Inap Diresmikan LAMPUNG BARAT - SEMBILAN gedung Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Lampung Barat (Lambar) yang di bangun dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) kini sudah diresmikan. "Alhamdulillah sembilan Puskesmas yang kita bangun menggunakan dana dari pusat tahun anggaran 2018 semuanya sudah diresmikan. Dengan diresmikan gedung mewah, dan kokoh atau pusat kesehatan masyarakat artinya kita harus bersama-sama menjaga dan memeliharanya kedepan karena ini milik kita bersama," kata Bupati Lambar, Parosil Mabsus, Kamis (14/3). Ia meminta kepada petugas baik bidan, perawat maupun dokter agar meningkatkan pelayanan. Jika masih ada petugas yang tidak memberikan pelayanan dengan baik, Ia mengimbau agar masyarakat segera melapor ke dinas terkait sehingga bisa dievaluasi. Ia menegaskan, untuk petugas jangan mudah untuk merujuk pasien, berikan dulu pelayanan dan diagnosa dengan baik, baru bertindak. Kalau memang sudah tidak bisa ditangani di Puskesmas karena terkendala peralatan maupun lainnya baru di rujuk. “Jadi jangan sedikit-sedikit mau merujuk pasien,” pintanya. Kabid Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Lambar, Ediyawan meengatakan, bahwa untuk tahun 2018 Pemkab Lambar membangun sembilan Puskesmas rawat inap, dan untuk tahun anggaran 2019 ini dengan sumber dana yang sama masih akan dibangun empat Puskesmas rawat inap di Lambar. "Tahun ini kita masih akan bangun empat Puskesmas rawat inap di kecamatan Sukau, Air itam, Pagar dewa, dan kecamatan Kebun tebu. Jika empat ini sudah dibangun, artinya semua puskesmas di 15 kecamatan sudah berstatus rawat inap,”ucapnya. “Mudah-mudahan dengan adanya Puskesmas rawat inap di masing-masing kecamatan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan," tambahnya. (Iwan)

KEAGAMAAN

Jadikan MTQ Sebagai Media Dakwah PESISIR BARAT - MUSABAQAH tilawatil quran (MTQ) menjadi media dakwah dan syiar Islam yang efektif. Selain itu, kegiatan tersebut juga mampu menjadi daya dorong yang kuat dalam memacu percepatan pembangunan, terutama dari segi keagamaan. ”Karena itu, momentum pelaksanaan MTQ hendaknya kita jadikan salah satu tonggak dalam syiar islam,” kata Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal dalam pembukaan MTQ ke-VI tingkat kabupaten di Lapangan Merdeka, Labuhanjukung, Rabu malam (13/3). Menurut Agus, MTQ juga sebagai pembelajaran dan evaluasi bagi kemajuan masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Dimulai dari pemahaman baca tulis al quran yang baik dan benar. ”Hal yang tidak kalah penting, mendorong masyarakat, khususnya setiap keluarga secara swadaya dan mandiri melakukan kegiatan nyata dalam memberantas buta aksara quran di Pesisir Barat,” tegasnya. Agus juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada LPTQ Pesisir Barat atas terlaksananya MTQ. ”Teruskan tingkatkan dan giatkan upaya pemberantasan buta aksara al quran,” sebut dia. Kepada qari dan qariah, Agus berpesan untuk dapat mengeluarkan semua kemampuan agar menjadi yang terbaik,. Nantinya, pemenang akan dikirim mewakili Pesisir Barat dalam kegiatan serupa tingkat provinsi. Sementara dalam laporannya, Ketua Pelaksana MTQ N. Lingga Kusuma menyampaikan, kegiatan itu diikuti 364 peserta dari seluruh kecamatan. MTQ bertujuan memilih qari dan qariah terbaik untuk mengikuti lomba tingkat provinsi. (Nova)

PRINGSEWU - LAMBAR - PESIBAR - MESUJI

RUSUNAWA TERBENGKALAI - TERLIHAT kondisi proyek Rusunawa yang berlokasi di areal Perkantoran Pemkab Pringsewu memprihatinkan. Foto Dibidik Kamis (14/3). Foto : Manalu/Kupas Tuntas

Kondisi Rusunawa Memprihatinkan Kondisi Proyek Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) yang berlokasi di areal Perkantoran Pemkab Pringsewu memprihatinkan. Pringsewu (Kupas Tuntas) PROYEK Kementerian PUPR tahun 2017 dengan anggaran kisaran Rp30-40 milyar, memiliki lima lantai dan 120 kamar. Mirisnya, meski telah selesai dibangun tahun 2017 namun hingga saat ini belum diserahterimakan dengan demikian belum bisa untuk difungsikan.

Dari hasil pantauan di lokasi bangunan Rabu (13/3) sore, terlihat kondisi bangunan kotor bahkan rerumputan nyaris masuk ketembok bangunan, kemudian sebagian dinding bangunan mengalami retak meman jang, dan hampir semua kaca lampu hias pecah. Bukan hanya itu, pekarangan bangunan tersebut justru menjadi lokasi menggembala ternak kerbau dan kambing. Sekretaris PUPR Kabupaten Pringsewu, Imam Santiko Raharjo, mengakui secara formal tidak terlibat langsung dalam pembangunan Rusunawa. Menurut dia, saat proyek rusunawa masuk Pringsewu, Dinas PU belum memiliki bidang perumahan sehingga secara

teknis urusannya melalui Bappeda. "Anggaran APBN, Kabupaten Pringsewu hanya menyiapkan lahannya saja yang mengerjakan juga langsung dari pusat," paparnya Imam Santiko mengakui, dua bulan lalu tim kementrian PUPR akan melakukan serah terima bangunan, tetapi saat di lakukan pengecekan lapangan ternyata banyak fasilitas yang rusak seperti ; pompa air, termis listrik hilang dan lampu hias pecah semua. "Karena banyak fasilitas yang hilang, Pemkab Pringsewu belum mau menerima dan meminta PUPR pusat melakukan perbaikan," ungkapnya. Ia menjelaskan Asisten I Setkab Pringsewu Andi Wi-

jaya juga sempat memanggil Dinas PUPR untuk mempertanyakan pemanfaatan bangunan tersebut. Sebab kata dia rencananya bangunan puluhan milyar itu akan di gunakan untuk tempat menginap kafilah MTQ tingkat Provinsi Lampung, tahun 2020. Untuk diketahui, proses pembangunan rusunawa sempat menuai polemik, ketua DPRD Pringsewu alm H Ilyasa dan Wakil Ketua DPRD Sagang Nainggolan sempat mempertanyakan status pembangunan Rusunawa yang belum jelas. Bahkan Sekda Pringse wu Budiman mengancam akan menyuruh Pol PP untuk menghentikan proses pembanguan Rusunawa kala itu. (Manalu)

Wanita Paruh Baya Ditemukan Tewas Terbakar Pringsewu (Kupas Tuntas) SUHERMI (45) warga Rt. 002, Pekon Podomoro, Kecamatan Pringsewu yang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa dibelakang rumahnya, Kamis (14/3) pagi dipastikan meninggal karena bunuh diri. Hal itu didasarkan penemuan sejumlah barang bukti oleh anggota Polsek Pringsewu Kota usai menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) serta pemeriksaan luar tubuh korban oleh petugas medis Puskesmas Pringsewu Dr. Tia Ayuningtiyas Caka Handayani yang tidak menemukan adanya bekas penganiayaan ditubuh korban. "Dari hasil pemeriksaan luar oleh tim medis, tidak ditemukan adanya bukti bekas penganiayaan, maka dipastikan korban meninggal dengan membakar diri menggunakan bensin," kata Kapolsek Pringsewu Kota Kompol Eko Nugroho, Kamis (14/3/). Menurut Kapolsek, disekitar jenazah korban juga ditemukan 1 buah korek api gas warna merah, 1 buah tutup botol plastik warna putih dan bekas lelehan botol plastik dengan jarak se-

Foto : Manalu/Kupas Tuntas

OLAH TKP - POLSEK Pringsewu melakukan olah TKP di area penemuan mayat, di Pekon Podomoro, Kamis (14/3).

kitar 2 meter dari jenazah korban. "Tubuh korban mengalami luka bakar 80 persen," ungkapnya. Lanjutnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi, kemarin Rabu (13/3) korban sempat menyuruh anaknya untuk membeli bensin yang biasanya dipakai untuk mengurut perut korban, dimana korban memang sudah lama menderita sakit. "Korban memiliki 3 anak, salah satu anaknya (laki), mengaku sehari sebelum kejadian disuruh membelikan bensin untuk mengurut perut korban karena sakit lambung," ujarnya. Kapolsek menjelaskan, korban diketahui tidak berada di dalam rumah sekitar pukul 06.30 Wib ketika anak ke -2

korban hendak berangkat sekolah, sehingga anak korban memberitahu Riyanto adik ipar korban yang kemudian ikut mencari korban. "Korban ditemukan sekitar pukul 06.45 Wib oleh saksi Riyanto, dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi luka hampir disekujur badan korban dan pada saat ditemukan korban masih mengenakan pakaian lengkap," terangnya. Ditambahkan Kapolsek, barang bukti yang diamankan berupa 1 buah korek api gas warna merah, 1 buah tutup botol plastik warna putih, bekas lelehan plastik yg diduga bekas botol yg terbakar, baju dan celana korban yang dikenakan kondisinya sebagian besar su-

dah terbakar dan 2 helai daun pisang kondisi bekas terbakar. "Setelah dilakukan olah TKP dan dilakukan pemeriksaan medis, korban diserahkan ke pihak keluarga untuk proses pemakaman sebab keluarga menolak autopsi dan barang bukti diamankan di Polsek Pringsewu Kota," pungkasnya. Sementara itu menurut pengakuan putri sulung korban, Sinta (25), sudah hampir 9 bulan terakhir ini ibunya mengalami sakit asam lambung. "Sering mengeluh, perutnya seperti di iris iris," ungkap Sinta dengan mata berlinang air mata. Sinta tidak menduga jika ibunya akan meninggal dalam kondisi seperti itu, sebab menurut dia, sehari sebelum kejadian Rabu (13/3) sore, mereka masih ngobrol seperti biasa dan masih sempat makan bersama. "Pukul setengah 05. 30 WIB, ibu tidak kelihatan, dan kami mencarinya ternyata sudah tergeletak dibelakang rumah di dekat pohon pisang," kata dia. Sehari sebelumnya, Rabu (13/3), seorang pemuda berusia 25 tahun juga ditemukan tewas gantung diri di Pekon Sukoharjo 3, Kecamatan Sukoharjo. (Manalu)

Artis Daerah Lampung Ramaikan Sosialisasi Pemilu Lampung Barat (Kupas Tuntas) ARTIS daerah Lampung, Iwan Sagita ikut meramaikan dan memeriahkan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Lampung Barat (Lambar), Kamis (14/3). Kegiatan sosialisasi yang dikemas dengan pentas seni sebagai bentuk sosialisasi terhadap calon pemilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang, di Gor Aji Saka Kawasan Sekuting Terpadu. Ketua KPUD Lambar, Imtizal mengatakan, kegiatan

sosialisasi yang dilakukan oleh KPU mulai dari KPU RI hingga tingkat Kabupaten. Untuk KPUD Lambar dirangkum dengan pekan seni. "Kita menggunakan konsep seni karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa seni sangat digemari anak muda termasuk pemilih pemula, dan harapan dari kegiatan ini agar supaya pemilih pemula khususnya berminat dan mengetahui bagaimana sistem pemilihan sekarang. Jika mereka tau kita yakin tingkat pemilih akan tinggi pada Pemilu mendatang," kata Imtizal. Imtizal mengaku, selain melakukan kegiatan tersebut

pihaknya juga telah melakukan sosialisasi ke sekolahsekolah melalui Relawan Demokrasi (Relasi) yang terdiri dari 55 anggota yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lambar. "Mereka dibagi tidak hanya di sekolah, jadi 55 anggota Relasi tersebut juga sosialisasi pemuda, disabilitas, ibu rumah tangga, kelompok pertanian dan lainlain. Dalam melakukan sosialisasi, tim Relasi dengan detail membawa contoh surat suara untuk lima surat suara yang ada, namun tidak ada nama partai maupun nama calon hanya saja ada warnaya sesuai dengan su-

rat suara yang ada. Kita juga selalu mengimbau dengan pemilih agar sebelum masuk TPS nantinya harus membuka kertas suara dan memastikan bahwa surat suara tidak rusak," tandasnya. Sedangkan Bupati Lambar, Parosil Mabsus yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan pekan seni dan konser musik demokrasi 2019. " Mari kita sama-sama mensukseskan Pemilu 2019 agar terlaksana dengan hasil yang sebaik-baiknya, serta jauhi hoax agar setelah Pemilu tidak terjadi perpecahan antar masyarakat setempat," kata Parosil. (Iwan)


Jumat, 15 Maret 2019

PESAWARAN - METRO - TUBA - TUBABA

5

KPU Jamin Warga Tak Masuk DPT Bisa Memilih Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 nanti, bagi masyarakat yang belum menerima Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atau Formulir C6 ternyata masih bisa memberikan hak pilihnya. Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) BEGITULAH yang di sampaikan Erwan Bustami Komisioner KPU Provinsi Lampung yang menjadi Narasumber pada acara Rumah Kita di Kompleks Islamik Center Kabupaten Tubaba, Kamis (14/3). "Harus diluruskan, C6 itu

bukan syarat untuk memilih, C6 itu hanya surat pemberitahuan. Kalau tidak dapat C6, dan namanya sudah ada di DPT, ya datang (ke TPS)," kata dia. Pemilih yang tidak mendapatkan C6 dapat segera mendatangi TPS untuk mencoblos mulai pukul 07.00 sampai 13.00 WIB. "Sekalipun hari H (pencoblosan) nggak bawa C6,

pemilih dapat tetap menggunakan haknya dengan menunjukkan identitas diri yang memuat nama, foto, dan alamat. Bisa e-KTP, paspor, surat nikah, atau identitas lain untuk mengkonfirmasi yang bersangkutan sudah terdaftar dalam DPT," jelas Erwan. Namun, lanjut dia, apabila ternyata belum terdaftar di DPT, masyarakat juga masih memiliki kesempatan untuk mencoblos dalam kategori Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), saat mendatangi TPS, namun masyarakat harus membawa KTP Elektronik atau Surat Keterangan pengganti KTP elektronik

dari Dinas Dukcapil asli. Jika KTP Elektronik atau Surat Keterangan Dinas Dukcapil bersangkutan diragukan, Jelas Erwan, KPPS dapat meminta kepada pemilih menunjukkan Kartu Keluarga (KK) atau paspor atau identitas lain yang menyertakan informasi tentang nama, tanggal lahir, alamat dan foto. Identitas yang perlu dibawa adalah yang asli. "Kalau masyarakat yang tidak terdaftar di DPT untuk waktu pencoblosan tidak sama seperti pemilih di DPT. Pemilih baru dapat mencoblos mulai pukul 12.00 sampai 13.00 WIB. Begitupun

Akses Jalan Pertanian Diakomodir PT Waskita Karya GELAR MUSYAWARAH - WARGA dengan Steakholder terkait menggelar musyawarah untuk pembangunan askes jalan pertanian Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tubaba yang terdampak pembangunan jalan tol, di aula kantor Camat Lambu Kibang, Kamis (14/3). Foto : Irawan/Kupas Tuntas

Erwan Bustami Komisioner KPU Provinsi Lampung

jika persediaan surat suara habis di TPS wilayah Anda, KPPS akan mengarahkan

Mal Pelayanan Publik di Tulangbawang Resmi Diluncurkan Tulang Bawang (Kupas Tuntas)

Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) SETELAH sempat kisruh pada Jum'at lalu terkait ruas jalan menuju lahan pertanian warga di dua tiyuh yaitu Tiyuh Kibang Budijaya dan Kibang Trijaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba), akhirnya masyarakat bisa bernafas lega. Hal ini berdasarkan hasil musyawarah yang diselenggarakan oleh Kecamatan Lambu Kibang bersama stakeholder terkait termasuk masyarakat dab Perwakilan dari PT Waskita Karya. Sebelumnya, masyarakat menuntut agar dibangun Overpass di STA 65-

200 dan STA 65--725 yang kedua ruas tersebut merupakan akses jalan pertanian, sementara PT Waskita Karya hanya mengabulkan satu titik Overpass di STA 65 saja. "Dalam hal tersebut di wilayah 64 (STA 64-725) warga meminta pembangunan semacam Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan akses ke JPO-nya,"ungkap Irfan Kurniawan Tekhnik Pengembangan PT Waskita Karya saat diwawancarai seusai musyawarah, Kamis (14/3). Dengan demikian, Irfan berjanji akan menyampaikan usulan tersebut kepada PT Jasa marga Jaspek Selatan (JJS) anak usaha PT Jasa Marga. "Saya hanya sebagai penyampai pesan kepada pi-

hak JJS dan untuk keputusannya nanti pihak JJS akan mengabari kami, dan nanti kami akan memberi kabar ke Kecamatan,"ucapnya. "Kalau untuk proses pembangunan kita sudah sampai di berita acara ke Bupati Tubaba dan Kadis (Kepala Dinas) PUPR Tubaba, sampai saat ini masih sebagai perencanaan. Untuk progres berita acara tersebut masih dalam proses pengajuan, tetapi untuk kedepannya akan di lanjutkan ke pihak JJS dan akan di teruskan ke Kementerian PUPR,"sambung Irfan. Ia memastikan pembangunan Overpass di STA 65 secepatnya akan dilakukan, sementara akses jalan dari STA 65 menghubungkan ke

STA 64 termasuk JPO akan menjadi perhatian serius. "Untuk proses, estimasinya saya tidak tahu, kami belum memastikan berapa lama, karena proses ini bisa cepat bisa lambat untuk proses administrasinya. Mengenai hasil rapat tersebut warga hanya meminta di 65 bisa di lanjutkan,"ujarnya. Sementara, terkait permintaan masyarakat untuk JPO dan akses jalan penghubung di STA 64 ke STA 65, Rasman Mulyadi juga akan memberikan dukungan kepada masyarakat." Saya juga akan memberikan surat yang ditujukan ke JJS untuk menyampaikan apa yang menjadi permintaan masyarakat,"cetusnya. (Irawan/Bas/Lucky)

Polisi Diminta Lanjutkan Kasus Pencemaran Lingkungan Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) A PARAT K e p o l i s i a n Polres Tulangbawang Polda Lampung diminta untuk membuka kasus dugaan pencemaran lingkungan disekitar PT Surya Utama Nabati (SUN) di Tiyuh Indraloka Jaya Kecamat a n Wa y k e n a n g a K a b u paten Tulangbawang Barat (Tubaba). Bagaimana tidak, kasus kejahatan lingkungan tersebut dilaporkan oleh warga Tiyuh Indraloka Jaya itu pada tahun 2018 lalu tepatnya pada tanggal 25 Mei. Setelah menerima laporan, Polres Tulangbawang sempat melakukan proses pengusutan, bahkan Polres juga telah melakukan uji laboratorium air sumur seputaran perusahaan. Karenanya, kasus ini diminta agar diteruskan sampai adanya hasil proses hukum. "Kami minta kepada Mapolres Tulangbawang agar kasus dugaan pencemaran lingkungan di sekitar PT SUN Tubaba untuk dilanjutkan kembali,"kata Wardi Saputra, Penggiat Sosial

Kontrol Kabupaten Tubaba, Kamis (14/3). "Kami melihat adanya indikasi upaya mendinginkan kasus yang dilakukan oleh penyidik Polres. Untuk itu, kami mempertanyakan hasil proses yang telah dilakukan oleh Mapolres Tulangbawang, baik itu ada pelanggaran oleh perusahaan maupun tidak," ujar Winardi. Sementara, saat dihubungi melalui pesan Whats-

App, AKP Zainul Fachry, Kasat Reskrim Polres Tulangbawang bungkam, pesan yang dilayangkan wartawan mempertahankan kasus tersebut hanya dijawabnya dengan ungkapan dalam." Waalaikum salam,"singkatnya. Sekedar mengingatkan, Kapolres Tulangbawang, AKBP Syaiful Wahyudi, S,Ik., MH, sempat berjanji akan mengusut Laporan salah satu masyrakat ten -

tang kasus dugaan Pen cemaran Lingkungan yang diduga disebabkan oleh limbah PT. SUN Tubaba, yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit. AKP Zainul Fachry, Kasat Reskrim Polres Tulangbawang juga pernah mengungkapkan bahwa, ba nyaknya kasus lain yang lebih prioritas sehingga Polres menunda perkara pencemaran lingkungan ter sebut. (Irawan/Bas/Lucky)

Foto : Irawan/Kupas Tuntas

FOTO BERSAMA - BUPATITubaba Umar Ahmad, Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Tedyy Minahasa, KPU Tubaba, dan peserta yang hadir dalam Diskusi Golput Bukan Pilihan , foto bersama usai acara, di Sesat Agung Bumi Gayou Ragem Sai Mangi Wawai, Kamis (14/3).

untuk pindah ke TPS terdekat dalam wilayah RT dan RW,"tuturnya. (Irawan/Bas/Lucky)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang (Tuba) melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (14/3). Soft Opening MPP Tuba oleh Bupati setempat, Winarti dihelat bersamaan dengan Festival Megou Pak dalam rangka HUT ke-22 Tuba. Soft Opening MPP ditandai dengan penekanan sirine dan pengguntingan pita tepat di depan gerbang MPP di Tiuh Tohou. Acara Soft Opening MPP dihadiri anggota DPR RI Aziz Syamsudin, Asisten Pemprov Lampung Hanibal, dan tokoh adat Megou Pak Tulangbawang. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tuba, Anthoni mengatakan, soft opening MPP merupakan hasil rekomendasi Kementerian Dalam Negeri yang telah beberapa kali meninjau kesiapan MPP. Anthoni menegaskan, MPP Tulangbawang berstandar nasional. "Kementerian Dalam Negeri merekomendasikan soft opening MPP. Kita patut bangga karena MPP ini berstandar nasional," terang Anthoni dalam laporannya. MPP yang pertama di Lampung ini mempunyai 135 layanan publik. Setidaknya ada 11 dinas dan lima instansi vertikal yang akan mengisi MPP Tulangbawang. Dinas tersebut antara lain, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya

Sementara instansi vertikal yang akan melayani kebutuhan masyarakat Tulangbawang adalah Polres Tulangbawang, Kementerian Agama, Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Manggala, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kejaksaan. Bupati Tuba Winarti mengungkapkan, upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan di MPP adalah membangun komitmen. Selain itu, juga menyamakan persepsi seluruh OPD penyelenggara pelayanan, baik perizinan maupun non-perizinan untuk menintegrasikan pelayanan. Pemkab Tulangbawang menuangkan kesediaan berintegrasi dari OPD dan instansi vertikal tersebut ke dalam Surat Pernyataan Kesediaan untuk berintegrasi di MPP. "Optimalisasi MPP ini harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas dan berjiwa hospitality. Untuk front office, perekrutan SDM dilakukan oleh BKD dengan menyeleksi ASN, terutama dari OPD terkait," kata Winarti. Kriteria SDM yang diperlukan antara lain smart, ramah, dapat berkomunikasi dengan baik, serta menguasai persyaratan dan SOP pelayanan. Sedangkan untuk SDM back office, masing-masing OPD terkait menugaskan pejabat atau stafnya yang berkompeten ke MPP untuk melakukan proses pemberkasan. Winarti menuturkan, pembentukan MPP bukan sekadar amanat UndangUndang, melainkan salah satu pemenuhan janji kepada masyarakat. (Win)

10 Persen Lahan di Kota Metro Belum Sertipikat Metro (Kupas Tuntas) KANTOR Pertanahan Kota Metro menargetkan tahun ini seluruh tanah di Kota Metro bersertipikat. Termasuk, tempat ibadah yang belum bersertipikat. Kasi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Truedy Aritonang menjelaskan, tahun 2019 ini hanya tinggal sekitar 10 persen lagi lahan yang belum bersertipikat. Sehingga, pihaknya mengimbau warga untuk segera mengurus Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Sekarang tidak ada kuota. Jadi, warga mengurus melalui Pokmas di wilayahnya masing-masing,” katanya, Kamis (14/3). Menurutnya untuk mengurus sertipikat di BPN tidak dikenakan biaya.

“Kalau di Pokmas biaya operasional maksimal Rp200 ribu, atau tergantung dari keperluan untuk mengurusnya,” kata dia. Dasarnya, lanjut dia, SKB 3 menteri dan ditindaklanjuti dengan Perwali Nomor 21 tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Metro. Ia menjelaskan, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam menuntaskan lahan yang belum bersertifikat. Seperti pemilik lahan tidak berdomisili di Kota Metro atau tidak diketahui siapa pemiliknya. “Sedangkan yang di sekitarnya juga tidak mengetahui itu milik siapa, lalu batas-batasan tanahnya. Yang penduduk tahu hanya, lahan itu ada yang punya, tapi kan petanya itu tidak diketahui,” jelasnya. (Rl)


6

Jumat, 15 Maret 2019

LAMPUNG UTARA

PEMILU 2019

Penyelenggara Pemilu Harus Selaras LAMPUNG UTARA - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten Lampung Utara harus selaras dalam menyampaikan aturan Pemilu 2019. Hal itu disampaikan mantan Komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara Suheri. Suheri mengatakan, KPUD dan Bawaslu Lampung Utara harus selaras dalam menyampaikan pendapat soal aturan kepemiluan. Sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat jika terjadi persoalan tentang pemilu. “Penyelenggara pemilu yaitu KPUD dan Bawaslu harus mempunyai pemikiran yang sama dalam menyikapi aturan penyelenggaraan pemilu. Yang saya baca disejumlah media terkait masalah tersebut, KPU mengatakan boleh sedangkan Bawaslu tidak boleh. Ini harus diubah," kata Suheri, kemarin. Menurutnya, jika aturan kampanye secara umum ada di Undangundang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian dituangkan secara teknis dalam Peraturan KPU (PKPU). "Anggota KPUD dan Bawaslu harus sama-sama mengerti dan paham PKPU. Sehingga tidak menimbulkan cara pandang yang berbeda dalam mensikapi persoalan tentang kepemiluan," ujarnya. (Sarnubi)

PERIKANAN

Bantu 8 Ribu Bibit Ikan LAMPUNG UTARA - DINAS Perikanan Kabupaten Lampung Utara menyerahkan bantuan bibit ikan nila dan lele sebanyak 8.000 ekor kepada warga Desa Sri Bandung, Kecamatan Abung Tengah. "Kami serahkan bantuan bibit ikan kepada masyarakat desa Sri Bandung, sehingga masyarakat bisa beternak ikan air tawar yang nantinya bisa menambah penghasilan mereka," kata Kepala Dinas Perikanan Lampura Paswani Hasyim, kemarin. Ia mengimbau warga bisa menjaga bibit ikan dengan baik, sehingga hasil penjualan nantinya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah Abung Tengah. Selain itu, kata dia, sungai akan bersih dan terhindar dari banjir saat curah hujan tinggi melanda daerah setempat. "Ini yang kami harapkan dari program ini, karena dapat menambah pendapatan dan daerah tersebut terhindar dari banjir," ujarnya. (Trb)

Sehingga masyarakat bisa beternak ikan air tawar yang nantinya bisa menambah penghasilan mereka Paswani Hasyim Kadis Perikanan Lampura

Foto: Ist

BERI SAMBUTAN - PJ Sekda Lampura Sofyan memberi sambutan sekaligus membuka Musrenbang RKPD 2020 di Aula Tapis Kantor Pemkab setempat, Kamis (14/3).

Pemkab Lampura Gelar Musrenbang RKPD 2020 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2020 di Aula Tapis Kantor Pemkab setempat, Kamis (14/3). Lampung Utara (Kupas Tuntas) MUSRENBANG RKPD 2020 dibuka Pj Sekda Lampung Utara Sofyan, dan dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik Fahrizal Darminto. Dalam sambutannya, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan dan Politik Fahriza Darminto menga-

takan, Pemerintah Provinsi Lampung berharap musrenbang Lampung Utara bukan sekadar formalitas yang menjadi kegiatan rutin untuk menggugurkan kewajiban. “Musrenbang harus mampu menjadi momentum kebangkitan pembangunan dan bukan hanya sekadar kegiatan untuk memenuhi kewajiban saja,” kata Fahrizal Darminto. Ia berharap, melalui mus-

renbang akan terjadi sinergitas antara kebijakan daerah dengan kebijakan provinsi. Dengan demikian, baik kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten akan selalu selaras dalam melayani kepentingan rakyat. “Mari wujudkan pembangunan yang merata sehingga bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ajak dia. Sementara itu, Pj Sekda Lampung Utara Sofyan mengatakan, musrenbang untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, sehingga harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif terhadap perubahan.

Dikatakan, perencanaan pembangunan dilakukan secara bertahap, sesuai prediksi jangka waktu, yakni jangka panjang, jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Menuutnya, musrenbang RKPD juga merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. “Tujuannya untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah,” terangnya. (TL)

LAMPUNG TIMUR

Bupati Canangkan Germas Dua Desa Nunik Ajak Masyarakat Membangun Daerah Lampung Timur (Kupas Tuntas)

Foto: Ist

CUCI TANGAN - BUPATI Lampung Timur Chusnunia Chalim bersama seorang anak melakukan cuci tangan saat kegiatan Germas di dua desa sekaligus yakni Desa Negara Nabung dan Desa Sukadana Timur, yang dipusatkan di Desa Negara Nabung, Kamis (14/3).

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu partisipasi nyata dari masyarakat. Sehingga diperlukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), agar masyarakat secara sadar menggiatkan diri dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lampung Timur (Kupas Tuntas) DEMIKIAN disampaikan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim saat kegiatan Germas di dua desa sekaligus yakni Desa Negara Nabung dan Desa Sukadana Timur, yang dipusatkan di Desa Negara Nabung, Kamis (14/3). Pada pencanangan Germas kali ini, juga dicanangkan

Gerakan Serentak (Gertak) Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) yang bertujuan untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberantas sarang nyamuk dengan melakukan 3M plus, diantaranya menguras, menutup dan mengubur serta mendaur ulang atau memanfaatkan barang barang bekas agar tidak menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk Aedes Aegpty.

Bupati Chusnunia Chalim didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan Nur Syamsu dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lampung Timur Nila Sandrawati, juga menyempatkan senam bersama, dilanjutkan dengan melakukan cuci tangan pakai sabun dan makan buah bersama. Dalam kesempatan ini, Chusnunia mengingatkan warga untuk selalu menjaga pola makan sehat dan kebersihan diri demi terciptanya hidup sehat. “Saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat jangan sembarangan makan, tidur yang cukup, makanmakanan sehat, sebanyak mungkin makan sayur dan buah-buahan. Kalau mau

hidup sehat maka pola hidupnya juga harus sehat, Kalau bukan kita siapa lagi yang akan menjaga kesehatan diri kita" terangnya. Pada acara ini juga diberikan tablet penambah darah pada remaja putri, PMT (Pemberian Makanan Tambahan) pada bumil (Ibu Hamil) dan balita serta pemberian lotion anti nyamuk. Selain itu, dilakukan pula kampanye pembuatan Ovitraf (Perangkap Nyamuk), kampanye isi piringku, penyerahan paket perlengkapan ruang laktasi APBD 2018, serta penyerahan sertifikat ODF (Open Defecation Free) atau kawasan bebas buang air besar sembarangan untuk desa Negara Nabung. (Rls)

BUPATI Lampung Timur Chusnunia Chalim yang akrab disapa Nunik mengajak seluruh masyarakat dapat bergerak membangun daerahnya masing-masing kearah yang lebih positif. Hal itu ia sampaikan pada acara Perlombaan Desa Berprestasi dan Pelaksana Terbaik Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kabupaten Lampung Timur 2019 di Desa Braja Yekti, Kecamatan Braja Selebah, Rabu (13/ 3). Hadir pula dalam acara tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Timur Putri Ernawati Zaiful Bokhari, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Wirham Riyadi, Anggota DPRD Lampung Timur Antonius Gatot dan Camat Braja Selebah Yudi Irawan. Acara lomba desa berprestasi dan pelaksanaan BBGRM kali ini mengangkat tema “Dengan Lomba Desa Berprestasi dan 10 Program Pokok PKK Kita Wujudkan Desa Braja Yekti Menjadi Desa Yang Mandiri, Sejahtera, Aman dan Damai”. “Braja Selebah ini sebenarnya salah satu kecamatan penyangga Way Kambas, kita harapkan tidak hanya Brajaharjo Sari saja yang menjadi desa wisata termasuk daerahdaerah lain juga bergerak kearah sana. Kalau mau kerja keras pasti bisa, kuncinya punya kemauan dan mau

mengerjakan,” kata Nunik. Ia menambahkan lomba desa hanyalah salah satu bagian, alat ataupun cara untuk menyemangati desadesa untuk mau berbenah dan membangun lebih postif lagi. “Jadi ini bukan sekedar seremonial saja, tetapi untuk menyemangati desa-desa agar membangun lebih positif lagi,” ujarnya. Nunik juga mengingatkan, sebentar lagi Provinsi Lampung akan kedatangan banyak tamu baik lokal maupun international usai diresmikannya Bandar Radin Inten II menjadi bandara internasional. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat Lampung Timur agar memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Lampung Timur. “Bandara sudah diresmikan sebagai bandara internasional, sehingga nantinya bakal banyak kedatangan tamu. Kalau kita cuma duduk diam saja, maka kita hanya akan menjadi penonton. Saya tidak bosan mengajak semua untuk memanfaatkan apa yang sudah dibangunkan ini, agar kemanfaatannya dapat juga dirasakan oleh warga desa yang ada di Lampung Timur ini,” ungkapnya. Acara dilanjutkan dengan pelaksanaan penilaian administrasi dan peninjauan lapangan oleh tim penilai dari Tim Pelaksana Terbaik Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Tim Lomba Desa Berprestasi. (Rls)


Jumat, 15 Maret 2019

LAMPUNG TENGAH

7

Staf Ahli Buka Workshop PPNI Lampung Tengah (Kupas Tuntas)

Foto: Towo/Kupas Tuntas

PUKUL GONG - STAF Ahli Bidang Kemasyrakatan dan Sumber Daya Manusia Pemkab Lampung Tengah Syahreza memukul gong menandai pembukaan workshop yang digelar dalam rangka peringatan HUT PPNI ke-45 di Nuwo Balak Gunung Sugih, Kamis (14/3).

Jalan Areal Traffic Light Segera Diperbaiki Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah akan segera melakukan pengerjaan perbaikan dan pelebaran jalan di areal traffic light Bandar Jaya. Perbaikan diperkirakan akan memakan waktu selama lima hari.

Lampung Tengah (Kupas Tuntas) KEPALA Bidang (Kabid) Konstruksi pada Dinas Bina Marga Lampung Tengah (Lamteng) Sukamto menjelaskan, sesuai instruksi Bupati Loekman Djoyosoemarto pengerjaan perbaikan jalan di areal traffic light akan mulai dilakukan besok (hari ini). "Kita akan meratakan ruas jalan yang kondisinya bergelombang. Kita juga akan melakukan pelebaran jalan di tikungan lampu me-

rah. Selain itu akan kita tambal juga jalan yang bolong," kata Sukamto, Kamis (14/3). Sementara Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU-PR) lamteng Rudiyanto mengatakan, untuk perbaikan jalan yang sifatnya lebih luas di ruas jalan negara, pihaknya akan mengajukan penganggaran ke pemerintah pusat. "Segera kita akan ajukan ke pusat dan nanti anggarannya melalui APBN. Karena perbaikan ini sudah masuk jalan negara, sehingga sudah menjadi ranah pusat,” kata Rudiyanto.

Pengamatan di lokasi, sejumlah jalan berlubang berada di ruas jalan dari arah Kotabumi menuju Bandar Lampung tepatnya di depan Mapolsek Terbanggi Besar. Selain itu, genangan air juga terdapat di bawah lampu lalu lintas dari arah Adijaya menuju Kotabumi. Sementara dari arah Bandar Lampung tepatnya di depan Pasar Bandar Jaya Plaza, juga terdapat jalan bergelombang. Namun, pembatas jalan yang berada tepat di perempatan Simpang Bandar Jaya masih belum diangkat. (Towo)

STAF Ahli Bidang Kemasyrakatan dan Sumber Daya Manusia Pemkab Lampung Tengah Syahreza membuka workshop yang digelar dalam rangka peringatan HUT Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) ke-45 tahun 2019 di Nuwo Balak Gunung Sugih, Kamis (14/3). Workshop mengambil tema “Keluarga dan Masyarakat Sehat Bersama Perawat” ini, digelar oleh DPD PPNI Kabupaten Lampung Tengah, Syahreza mengatakan, Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dan agenda Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Menurutnya, pembangunan manusia seutuhnya dimulai sejak saat pembuahan dan berlangsung sepanjang masa hidup, dan tidak dapat dilepaskan dari seluruh segi kehidupan keluarga.

“Masalah yang kita hadapi saat ini masih banyaknya keluarga di Indonesia ini yang berada dalam kondisi prasejahtera. Adalah kewajiban kita semua untuk meningkatkan mereka sehingga mencapai keluarga sejahtera,” terangnya. Sehingga, lanjut dia, menjadi tanggung jawab semua pihak khususnya tenaga kesehatan untuk membantu keluarga dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan serta dapat menanamkan perilaku sehat dalam anggota keluarga. “Perawat sebagai tenaga kesehatan terdepan yang memberikan pelayanan di berbagai sarana pelayanan kesehatan, mempunyai nilai strategis dalam upaya pembinaan keluarga sejahtera,” ujarnya. Dikatakan Syahreza, pemerintah daerah sangat mendukung workshop kesehatan yang digelar, dan harapannya hasilnya dapat diaplikasikan oleh para perawat dalam menjalankan tugasnya. (Towo)

KRIMINAL

Pemuda Pemilik Sabu Diringkus LAMPUNG TENGAH - SATUAN Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah menangkap seorang pemuda yang kedapatan memiliki sabu bernama Juanda Aliansah (32), di dapur rumahnya di Kampung Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Rabu (13/ 3) sekira pukul 10.30 WIB. Informasi yang dihimpun polisi, selama ini Juanda Aliansah kerap melakukan transaksi sabu. Saat digeledah, polisi menemukan 10 bungkus sabu dibawah meja dapur. Kasat Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah Iptu Dailami mewakili Kapolres AKBP I Made Rasma mengatakan, Juanda ditangkap berdasarkan laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktifitas terssangka. “Pelaku masih dilakukan penyelidikan lebihlanjut. Pelaku dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) dan pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara,” tegasnya, kemarin. (Towo)

LAMPUNG SELATAN

Polres Terjunkan 439 Personel Amankan Pemilu Lampung Selatan (Kupas Tuntas) SEBANYAK 439 anggota kepolisian Polres Lampung Selatan akan diterjunkan untuk melakukan pengamanan Pemilu 2019, khususnya saat hari pencoblosan pada 17 April 2019. Kapolres Lampung Selatan AKBP M Syarhan mengatakan, pengamanan juga akan melibatkan bantuan dari Polda Lampung sebanyak 200 personel. "Kita juga tengah berkoordinasi dengan pihak Kodim 0421 Lampung Selatan, untuk penguatan pengamanan pemilu. Pihak Kodim akan bertindak sebagai BKO Polres Lampung Selatan," ujarnya, kemarin. Syarhan menjelaskan, pada hari pencoblosan nanti di

Lamsel akan disebar 3.101 tempat pemungutan suara (TPS). "Khusus untuk daerah kepulauan, kami sudah membagi petugasnya, dengan pertimbangan kondisi bencana alam dan kerawanan di tingkat jalur distribusi logistik," jelasnya. Selain itu, Polres Lampung Selatan juga akan menggelar apel pelaksanaan pemilu dan Sispamkota pada 20 Maret 2019. "Pada saat pencoblosan juga akan dilakukan patroli di beberapa titik, guna memantau berjalannya proses pemilihan," imbuhnya. Ia berharap, seluruh pihak dapat mendukung berjalannya pelaksanaan pemilu supaya berlangsung damai, jurdil dan kondusif. "Harapan kita kalau bisa semuanya berjalan secara kondusif," tandasnya. (Dirsah/Edu)

Lamsel Tidak Siap Ikut Lampung Fair

PEMERINTAHAN

Susun Perda Penanggulangan Bencana LAMPUNG SELATAN - PEMERINTAH Kabupaten Lampung Selatan akan melakukan penyesuaian terhadap beberapa peraturan daerah (perda) yang telah ada dan membentuk perda baru pada tahun ini. Hal itu mengacu pada Keputusan DPRD Lampung Selatan Nomor 14/DPRD-LS/2018 tentang penetapan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2019. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Lampung Selatan Priyanto Putro mengatakan, pihaknya akan melakukan revisi atau penyesuaian beberapa perda disesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia mengatakan, ada 22 Perda yang akan disesuaikan dengan melibatkan akademisi."Hasilnya nanti akan kita usulkan ke DPRD untuk selanjutnya dilakukan pembahasan di DPRD," ucapnya, Kamis (14/3). Selain itu, pihaknya juga ikut membahas Perda baru tentang penanggulangan bencana. Dan perda itu ditergetkan rampung pada tahun ini. "Kita belum punya payung hukum soal penanganan bencana. Peristiwa bencana yang terjadi beberapa waktu lalu, menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua agar Perda ini dibentuk," tandasnya. (Dirsah/Edu)

Foto : Dirsah/Edu/Kupas Tuntas

BERI PENJELASAN - SEKDA Lamsel Fredy SM saat memberi penjelasan terkait persiapan mengikuti Lampung Fair 2019, Kamis (14/3).

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akhirnya bukabukaan terkait rencana ketidakikutsertaannya dalam perhelatan Lampung Fair (LF) 2019. Lampung Selatan (Kupas Tuntas) KEPALA Bagian Perekonomian Setdakab Lampung

Selatan Maturidi mengungkapkan, terdapat tiga alasan yang membuat pemkab setempat merasa berat untuk mengikuti even tahunan itu. Pertama, kata dia, kenaikan anggaran kontrubusi daerah yang ditentukan secara sepihak oleh event organizer (EO) LF 2019 yang mencapai angka Rp10 juta. Ia menjelaskan, nilai kontribusi LF tahun 2019 naik menjadi Rp65 juta dibanding tahun sebelumnya. Dan hal itu pun sempat juga diper-

tanyakan oleh seluruh perwakilan dari kabupaten/kota lainnya. "Setahu kita anggaran kontribusi daerah itu Rp55 juta. Pada saat rapat di provinsi dan disampaikan oleh EO Lampung Fair, uang kontribusi itu bertambah menjadi Rp65 juta. Jelas kami pertanyakan kenaikan itu, ini untuk apa? Ini uang pemerintah loh yang ada pertanggungjawabanya, nggak bisa seenak-enaknya gitu (memutuskan). Seharusnya,

ada pemberitahuan sebelumnya," terang Maturidi, Kamis (14/3). Alasan kedua, minimnya waktu persiapan Pemkab Lampung Selatan untuk mengikuti kegiatan itu. Lantaran, jadwal pelaksanaan LF 2019 yang biasanya dilaksanakan sekitaran Oktober, kini dimajukan bulan April 2019. "Kalau ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah. Tapi khawatirnya, kita tidak bisa tampil secara maksimal, karena ini juga menyangkut anggaran di tiap-tiap OPD yang akan terlibat secara langsung dalam kegiatan itu," kata Maturidi selaku OPD yang khusus membidangi kegiatan Lampung Fair. Sedangkan alasan ketiga, pos anggaran Pemkab Lampung Selatan untuk kegiatan LF dialokasikan untuk bulan Oktober. "Ya anggarannya bagaimana, itu tidak sedikit. Kalau ditanya kita absen atau tidak mengikuti event Lampung Fair 2019, kita belum bisa pastikan itu. Karena kita saat ini masih antara iya dan tidak," tandasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Fredy SM menyatakan, pihaknya menyerahkan secara penuh pembahasan tentang persiapan menghadapi LF 2019 kepada OPD yang terlibat langsung. "Kalau kita ini simpel, kalau siap kita ikut, kalau nggak siap ya nggak usah ikut," terang Fredy. (Dirsah/Edu)


8

Jumat, 15 Maret 2019

WAY KANAN

Pemilu Tanggungjawab Bersama SAMBUTAN – BUPATI Way Kanan, Raden Adipati Surya menyampaikan sambutan pada kegiatan Pembinaan dan Pembekalan Anggota Satuan perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Kabupaten Way Kanan di GSG Pemkab Way Kanan, Kamis (14/3). Foto : Sandi/Kupas Tuntas

Suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tidak hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) selaku penyelenggara. Tetapi merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah maupun seluruh elemen masyarakat termasuk dari anggota Linmas. Way Kanan (Kupas Tuntas) HAL ini ditegaskan Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan Pembinaan dan Pembekalan Anggota Satuan perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Kabupaten Way Kanan di GSG Pemkab Way Kanan, Kamis (14/3). Adipati menyatakan, pada 17 April mendatang, Bangsa Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu secara serentak. Ini merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat

yang berkualitas karena melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. “Maka Pemilu harus dilaksanakan dalam suasana kondusif, tertib, aman, dan tentram,” kata Adipati. Dalam hal ini, kata Adipati, Linmas memiliki peran yang begitu penting di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Sebab Linmas adalah warga masyarakat yang dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana. Serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban

masyarakat. “Maka sangat bijaksana jika pemerintah memberikan perhatian kepada aparat Linmas sebagai bentuk apresiasi terhadap peran mereka selama ini. Selain itu, Linmas dituntut kesediaannya sebagai perangkat perlindungan masyarakat secara profesional. Sehingga masyarakat yang berhak memilih dapat menyalurkan aspirasi politik dengan aman, tenang dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun," terang Adipati. Adipati menambahkan, pembekalan dan pembinaan Linmas ini memberikan mak na dan spirit bagi segenap warga Linmas agar bersemangat dalam pengab diannya kepada masyarakat. Linmas diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam pe nanganan gangguan dan ancaman, khususnya dalam

pelaksanaan Pemilu. Program pembinaan Linmas setiap tahun dilaksanakan dalam upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas anggota Linmas, agar menjadi Anggota Satlinmas yang profesional dan terampil. “Ikutilah dan manfaatkanlah kegiatan pembinaan dan pembekalan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai kesiapan dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepada saudara-saudara pada pelaksanaan pemilu mendatang," tutupnya. Adapun, kegiatan ini digelar untuk menghadapi perhelatan Pemilu pada 17 April mendatang. Ada sebanyak 2.227 anggota Linmas yang ikut dalam kegiatan ini. Turut dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Andy Siswantoro, Dandim 0427 Letkol Komara, dan Ketua KPU Way Kanan, Darul Hafudz. (Sandi)

Pengadilan Agama Bangun Wilayah Bebas Korupsi Way Kanan (Kupas Tuntas) DALAM upaya membangun Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Blambangan Umpu Way Kanan meng gelar acara Pencanangan Pembangunan Zona Inte gritas. Acara yang digelar di Halaman Pengadilan Agama Blambangan Umpu ini dihadiri oleh Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, unsur Forkopimda, Polres, Dandim 042/WK, dan Ketua Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung, Kamis (14/3). Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Yopie Az bandi Aziz mengatakan, Pengadilan Agama saat ini juga dituntut memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pencanangan pembangunan zona integritas ini, kata dia, adalah upaya untuk menciptakan instansi yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan pelayanan publik. “Semua pembenahan ini dilakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa tidak ada keadilan dalam pelaksanaan persidangan ataupun dalam memberi pelayanan," jelasnya. M e n u r u t Yo p i e , u n t u k menuju WBK dan WBBM, deklarasi Zona Integritas

ini sangat penting dilaksanakan. Sehingga dapat memberikan pelayanan p r i m a s e r t a t i d a k m en e rima dalam bentuk apapun yang akan menyebabkan korupsi. “Untuk diketahui Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Perpres ini mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi,” kata dia. Sedangakan Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yopie juga menegaskan, sebagai pimpinan ia siap melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, serta mengingatkan pentingnya komitmen dari seluruh elemen internal maupun eksternal dalam mewujudkan WBK/WBBM di Pengadilan Agama Way Kanan. Ia juga mengingatkan, tujuan dari pencanangan dan pembangunan integritas ini bisa saja hanya sekedar angan-angan, jika tidak ada kemauan, kerja keras, kerja sama dan konsistensi dari setiap elemen yang ada di Pengadilan Agama Way Kanan. (Sandi)

TANGGAMUS

Pemkab Tanggamus Gelar Festival Seni Budaya Tanggamus (Kupas Tuntas) WAKIL Bupati Tanggamus, AM. Syafi’i membuka Festival Seni Budaya Lampung Tahun 2019 yang digelar di Taman Wisata Muara Indah Kota Agung, Kamis (14/3). Acara yang digelar Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga (Disparbudpora) Kabupaten Tanggamus ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hut Ke-22 Kabupaten Tanggamus yang jatuh pada tanggal 21 Maret 2019. Dalam sambutannya, AM Syafi’i menyampaikan ucapkan terimakasih kepada Disparbudpora Tanggamus yang telah berperan aktif membangun seni budaya. Syafi'i mengaku bangga dengan kegiatan yang dapat memberikan apresiasi seni melalui kegiatan Festival seni budaya Lampung ini. Kedepan ia berharap kegiatan ini dapat berkesan dan dapat mengangkat seni budaya Kabupaten Tanggamus, baik ke Tingkat Regional, Nasional dan Internasional. “Kegiatan ini selain untuk sarana lomba dan hiburan, juga sebagai sarana untuk mencintai seni dan budaya daerah kita yaitu budaya Lampung. Tentunya secara tidak langsung akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan SDM di Kabupaten Tanggamus," kata dia. Melestarikan budaya, kata dia, bertujuan agar budaya asli negeri kita tidak tergeser dengan budaya negara lain. Sehingga kelak anak cucu bangsa ini tetap dapat menikmati hasil cipta rasa dan karsa pendahulunya.

Kegiatan ini selain untuk sarana lomba dan hiburan, juga sebagai sarana untuk mencintai seni dan budaya daerah kita yaitu budaya Lampung entunya secara tidak langsung akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan SDM di Kabupaten Tanggamus “Sebagai bagian dari generasi muda, kita semua juga harus ikut melestarikan kebudayaan negeri kita tersebut. Maka sebagai langkah awal saya mengajak marilah kegiatan Festival Seni Budaya Lampung ini diikuti dengan sebaik-baiknya. Dapat memenuhi harapan sebagai wadah seni untuk mampu Iebih maju dan mampu bersaing dalam prestasi,” harapnya. Ditambahkannya, kegiatan lomba ini merupakan wahana bagi generasi muda dan orang dewasa untuk menumbuhkan semangat dan kreativitas dalam bidang seni dan budaya. “Karena selain dapat mempererat tali silahturahmi antar masyarakat, kegiatan ini juga dapat dijadikan ajang untuk pelestarian budaya dan seni dalam rangka mendukung khasanah budaya daerah,” pungkasnya. (Sayuti)

BUKA FESTIVAL WAKIL Bupati Tanggamus, AM. Syafi’i membuka Festival Seni Budaya Lampung Tahun 2019 yang digelar di Taman Wisata Muara Indah Kota Agung, Kamis (14/3). Foto : Sayuti/ Kupas Tuntas

Warga Keluhkan Stok Darah Sering Kosong Kebutuhan donor darah di Kabupaten Tanggamus sangat tinggi, namun stok darah di beberapa rumah sakit sangat terbatas bahkan sering kosong. Hal ini diduga lantaran tidak berfungsinya bank darah di rumah sakit. Tanggamus (Kupas Tuntas) SELAMA ini untuk kebutuhan darah di dua rumah sakit Kabupaten Tanggamus, yakni RSUD Batin Mangunang Kota Agung dan RS Panti Secanti Gisting masih sangat tergantung pasokan darah pada Unit Transfusi Darah (UTD) Kabupaten Pringsewu. Hal ini membuat sebagian masyarakat harus berpikir berulang jika ada kerabat atau keluarga yang sakit. Mereka harus berusaha sendiri men-

cari pendonor, sebab rumah sakit tidak selalu menyediakan. “Selama ini rumah sakit selalu kekurangan bahkan tidak ada stok darah. Keadaan ini membuat keluarga pasien harus pontang-panting mencari pendonor dari keluarga atau tetangga," kata Iik (45), warga Kota Agung, Kamis (14/3). Iik menuturkan, suatu hari ada keluarganya yang akan menjalani operasi sesar ketika melahirkan. Kemudian petugas rumah sakit memberitahukan jika rumah sakit tidak memiliki stok darah. Sehingga keluarga pasien

diminta menyiapkan darah sendiri, baik dari pendonor keluarga atau meminta ke UTD Pringsewu. “Karena ke Pringsewu jauh, akhirnya kami memutuskan menghubungi satu per satu keluarga, tetangga dan teman untuk mencari darah " katanya. Pengalaman serupa juga dialami Ridwan, warga Kota Agung lainnya. Pernah ada kerabatnya sakit DBD dan dirawat di RSUD Batin Mangunang. Saat menjalani operasi, mereka kesusahan mencari darah. “Rumah sakit tidak ada stok darah, jadi kami nyari darah dari keluarga," kata dia. Menurut Ridwan, kondisi seperti itu sangat menyusahkan bagi keluarga pasien, khususnya jika kebutuhan

darah itu darurat. Ia pun berharap pihak RS yang ada di Tanggamus mencari solusi agar stok darah selalu tersedia. Salah satunya dengan menggelar donor darah secara rutin bekerja sama dengan PMI. Menurutnya, persoalan stok darah bukanlah hal sepele. Sebab banyak pasien yang tidak tertolong karena kekurangan stok darah. Maka butuh solusi dari pemda agar masalah ini bisa diselesaikan. “Dinkes harus membuat program kegiatan, yang intinya mengumpulkan donor darah secara rutin, dan stok darah ini diserahkan kepada pihak rumah sakit dan PMI," tandasnya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus belum bisa dimintai keterangan. (Sayuti)


Jumat, 15 Maret 2019

SAMBUNGAN

KPK Ubah Strategi Penanganan Dugaan Korupsi Korporasi Jakarta (Kupas Tuntas) WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang mengatakan, pihaknya berencana mengubah strategi penanganan dugaan korupsi yang melibatkan pihak korporasi. "Selama ini pidana korporasi di ujung penyidikan. Ke depan kita akan menggunakan strategi tidak di ujung penyidikan. Biasanya kita selalu dari awal kemudian setelah inkrah

kemudian kita masuk di pidana korporasinya," ungkap Saut, Kamis (14/3). Sekarang, kata dia, KPK ingin mencoba melakukan penyelidikan yang langsung ditujukan untuk menjerat korporasi yang terindikasi korupsi. "Sekarang ingin kita di penyelidikan akan upayakan dibutuhkan penyelidikpenyelidik yang kuat. Jadi penyelidikan, kita udah mulai melihat, sehingga bisa lebih cepat. Jadi dari awal kita sudah menghitung, sudah mulai lihat, kita mau pakai

Badai Matahari Berpotensi Ganggu Sinyal HP Jakarta (Kupas Tuntas) LEMBAGA layanan cuaca Inggris, Met Office mengumumkan peringatan akan terjadi ledakan besar sinar kosmik dari Matahari ditengarai bakal menuju Bumi, hari ini Jumat (15/3). Ledakan ini akan berdampak gangguan berat ke sinyal GPS, handphone (HP) dan TV digital. Ledakan besar sinar kosmik muncul dari lubang ber-

bentuk ngarai di atmosfer atas Matahari. Celah panjang dan sempit di atmosfer Matahari, yang dikenal sebagai lubang koronal, melepaskan rentetan sinar kosmik. Fenomena yang menimbulkan radiasi itu, menurut laman Space Weather, tidak membahayakan manusia karena terlindungi dari medan magnet Bumi, tetapi memengaruhi teknologi berbasis satelit. Di mana, ikut memengaruhi satelit di orbit yang

strategi itu nanti," paparnya. Ia berharap strategi ini memperkuat komitmen KPK dalam penanganan kasus korupsi korporasi. Di sisi lain, KPK juga mendukung perekonomian nasional terhindar dari korupsi. "Sehingga lebih membawa dampak terhadap perbaikan ekonomi kita secara keseluruhan dari perilaku korup," katanya. Di sisi lain, Saut mengingatkan seluruh korporasi baik swasta atau BUMN untuk membangun tata kelola perusahaan yang baik. (Kps) menyebabkan gangguan navigasi GPS, sinyal ponsel dan TV satelit. Selain itu, gelombang partikel dapat menyebabkan arus tinggi di magnetosfer, yang dapat menyebabkan arus lebih tinggi dari listrik normal di saluran listrik, mengakibatkan transformator listrik dan pembangkit listrik meledak dan kehi langan daya. Met Office memperingatkan bahwa masyarakat akan menghadapi badai Matahari yang monumental pada masa depan, yang dapat menghancurkan teknologi Inggris dan merugikan Inggris hampir 16 miliar poundsterling setara Rp 304 triliun. (Jpnn)

Periksa Potongan Tubuh Terduga Teroris Sumatera Utara (Kupas Tuntas) POLDA Sumatera Utara dan Tim Labfor Mabes Polri dibantu dokter forensik PPDS USU mengidentifikasi serpihan tubuh yang ditemukan usai ledakan bom di rumah terduga teroris Abu Hamzah alias Upang alias Tupang, Kamis (14/3).

Identifikasi dilakukan di kamar jenazah Rumah Sakit FL Tobing Sibolga. Diduga potongan tubuh tersebut merupakan potongan tubuh As alias Sol, istri dari Abu Hamzah yang diduga meledakkan diri bersama anaknya. Namun belum diketahui, apakah potongan tersebut merupakan dua tubuh atau hanya tubuh istri Upang. Karena, tim masih terus bekerja

Pemprov ... "Kami kesini untuk menutup sementara semua aktifitas PT KBU, sampai perusahaan melengkapi seluruh persyaratan perizinan sesuai regulasi yang berlaku," kata Lakoni saat ditemui di lokasi, kemarin. Ia pun mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi PT KBU. "Kepada masyarakat kami minta untuk dapat ikut mengawasi PT KBU ini, sebab saat ini statusnya masih kita tutup sementara. Makanya kita pasang spanduk penutupan aktifitas PT KBU, dikarenakan masih adanya proses perizinan yang belum dilengkapi," ujarnya. Ditegaskan, penutupan dilakukan sampai pihak PT KBU menyelesaikan dokumen perizinan yang belum dipenuhi. “Apabila misalnya besok PT KBU sudah bisa melengkapi proses perizinannya, tentunya akan kita buka kembali. Saya titip kepada masyarakat untuk ikut bersama mengawasinya, tapi jangan sampai ada tindakan yang anarkis. Cukup jika tahu ada aktifitas bisa melaporkan kepada kami saja," imbau dia. Ia melanjutkan, penutupan PT KBU bukan atas perintah gubernur atau pihakpihak lain, namun karena

Dari Hal 1

perintah undang-undang. “Kami lakukan ini bukan tidak mendukung investor, kami sangat mendukung. Dengan catatan semua proses perizinan selesai dan legal," terangnya. Lakoni mengingatkan, jika selama penutupan sementara masih ada aktifitas penambangan di area PT KBUm maka bisa dikenakan hukuman pidana. “Tadi para pekerja yang didalam sudah kita keluarkan dari lokasi penambangan, begitu juga alat berat yang digunakan melakukan aktivitas penambangan," terangnya. Sementara Kabid Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Asrul Tristiyanto menambahkan, sebenarnya PT KBU sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), tapi masih ada kewajiban yang belum diselesaikan, seperti pajak retribusi daerah dan CSR yang memang harus diberikan kepada lingkungan sekitar. Dimintai tanggapannya, M. Tohiri perwakilan dari PT KBU mengatakan, pihaknya akan menyampaikan kepada pimpinan terhadap penutupan aktifitas PT KBU. "Saya kan hanya bawahan, apa yang disampaikan oleh pe-

Angin ... "Kita perkirakan hampir setiap kampung terkena musibah angin puting beliung. Berarti ratusan rumah mengalami kerusakan. Saat ini petugas dari aparatur kampung dan kecamatan sedang mendata. Besok (hari ini) baru bisa mendapat data yang akurat," terangnya. Ia mengatakan, telah ber-

mengumpulkan bukti-bukti potongan tubuh dari TKP. "Kami masih kerja, mau ke TKP. Belum bisa memberi keterangan," kata salah seorang dari tim saat keluar dari kamar jenazah. Beberapa potongan tubuh yang ditemukan di antaranya, usus, potongan tulang paha dan beberapa serpihan tubuh lain yang di masukkan ke plastik bening.( Jpnn)

merintah daerah ini, akan kami sampaikan kepada pimpinan. Jika ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan, maka tentunya akan disampaikan terlebih dahulu," tuturnya. Ia pun menyatakan siap mematuhi peraturan yang berlaku. Meskipun sudah ditutup, pihaknya akan tetap menempatkan delapan personel keamanan untuk menjaga aset perusahaan yang masih ada di lokasi. Terpisah, Adi warga setempat menyatakan, selain PT KBU masih ada beberapa perusahaan lain yang juga beraktifitas melakukan kegiatan penambangan emas. Di antaranya PT NUP dan PT Lampung Kencana Cikantor (LKC). “Semua itu berdampak kurang baik terhadap lingkungan, karena air yang mengalir disitu sudah tercemari limbah dampak produksinya," ungkapnya. Ia mengaku, warga merasa senang dengan adanya penutupan PT KBU. Karena, lanjut dia, aktifitas perusahaan sudah merusak lingkungan sekitar. “Tidak ada dampak positif bagi masyarakat di sini, kami cuma kebagian limbahnya saja," tandasnya. (Reza) Dari Hal 1

koordinasi dengan Pemkab Lamteng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDBD agar bisa segera memberikan bantuan kepada para korban angin putting beliung. "Kami sudah melaporkan terkait kejadian ini. Disini saya mewakili warga Kecamatan Seputih Raman, ber-

harap agar segara mendapat bantuan dari Pemkab Lamteng. Sehingga, beban mereka dapat menjadi ringan dan terbantu," pungkasnya. Pantauan di lokasi, warga yang rumahnya rusak parah masih mengungsi di rumah kerabat. Namun, ada sebagian warga yang menginap balai kampung setempat. (Towo)

Agus ... penyidik terlebih dahulu sudah memiliki keyakinan bahwa perkara ini jauh lebih besar dari proses OTT semula. Maka Zainudin Hasan ikut diambil juga,” terang Subari. Masih kata Subari, adanya perbuatan yang dinilai membantu KPK dalam memberantas korupsi dengan mengajukan JC adalah suatu yang dipandang baik. Sehingga poin dari JC ini dinilai JPU sebagai perbuatan yang membantu meringankan tuntutan. “Poin dari JC di tingkat kami (tuntutan) adalah membantu meringankan tuntutan itu sendiri. Kalau mereka semula tidak melakukan perbuatan yang membantu, maka tidak sampai ke kakapnya,” ujarnya. Dalam tuntutannya, JPU KPK menuntut keduanya masing-masing dengan ancaman pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 250 juta subsidair 6 bulan kurungan. Hal-hal yang dinilai JPU memberatkan terhadap keduanya adalah melakukan TPK dan tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Kemudian hal yang dinilai meringankan, keduanya bersedia mengungkap perkara korupsi terhadap Zainudin Hasan. Selain itu, berlaku sopan saat menjalani persidangan dan memberikan keterangan yang sejujurnya. Agus BN dijerat dengan pasal 12 a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

Dari Hal 1

korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Sementara terdakwa Anjar Asmara dijerat dengan pasal 12 a Undang-undang RI Nomor 31 tTahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana “Pasal yang didakwakan kepada keduanya ada perbedaan. Agus BN itu kita nilai sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang diatur dalam pasal 65 ayat 1 KUHP. Kalau Anjar perbuatan berlanjut, sesuai pasal 64 ayat 1 KUHP. Agus ini sudah melakukan tindak pidana terhitung dari tahun 2016 sampai 2018, sedang Anjar melakukan hal itu di 2018,” terang Subari. Dia menambahkan, terhadap adanya informasi dugaan keterlibatan DPRD Lamsel dan DPR RI yang dibeberkan keduanya, masih akan dilakukan pengembangan. Pengembangan sedang didalami oleh Direktorat Penyidikan KPK. “Kebiasaan di kita, nanti pimpinan akan memintai pendapat dan laporan tentang putusan dan perkembangan persidangan atas perkara aquo. Ini akan dikembangkan setelah incraht. Itu baru bisa (dikembangkan). Kita hanya sekadar memberikan pendapat, nanti pimpinan yang memutuskan,” tandasnya. Atas tuntutan JPU, pengacara dari masing-masing ter-

BNPT ... Pancasila, anti-NKRI dan penyebaran takfiri yang berujung tindakan meneror. Sementara itu, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung Irwan Sihar Marpaung mengungkapkan, BNPT punya kebijakan dan strategi program dalam rangka pencagahan terorisme, salah satunya kegiatan lomba video untuk para pelajar SMA. "T ujuannya memberikan motivasi bagaimana anakanak muda bisa membuat suatu konsep dalam bentuk video yang akan disiarkan di pusat dengan tujuan sebagai

alat pencegahan," jelasnya. Irwan mengatakan, apa yang dilakukan BNPT sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2018, dimana BNPT mempunyai tugas pencegahan terhadap radikal dan terorisme. Pencegahan sendiri terdiri dari tiga poin yakni kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. "Kontra radikalisasi terbagi lagi menjadi tiga, yakni kontra narasari, Kontra idiologi dan propaganda. Nah kegiatan ini adalah propaganda. Artinya kita membuat suasana Indonesia yang sebenarnya supaya bisa mempropaganda," ungkapnya.

Irwan mengatakan, kegiatan tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus terorisme yang terjadi beberapa waktu lalu. Dikatakan, kegiatan ini merupakan ranah pencegahan dengan membangun dan memberikan konsepkonsep kegiatan yang positif. "Nah 3 poin itulah bagian dari pencegahan yang merupakan ujung tombak tugastugas yang dilakukan BNPT. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kreatifitas adik-adik pelajar. Dengan harapan tidak ada lagi paham-paham yang kurang baik," tandasnya. (Sule/Ant) Dari Hal 1

yang ada di sekitar rumah sakit yang masuk. Handi mengakui, pula jemput bola di RS beresiko besar. Ia mencontohkan, di RS Abdul Moeloek ada 200 orang pegawai. Apabila yang masuk dari TPS terdekat, berapa TPS yang harus dimobilisasi untuk masuk ke RS. “Ini akan menjadi transportasi yang sangat krodit. Kalaupun ada 10 TPS di sekitar RS, tetapi surat suaranya dari mana? Karena di satu TPS DPT-nya maksimal 300 pemilih. Sedangkan surat suara cadangan juga cuma ada 6 surat suara, tentu tidak

Tindak ... usaha tambangnya, seperti masyarakat yang tinggal sekitar hanya terkena dampak limbahnya. Pemprov Lampung harus lebih giat memantau aktifitas perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan maupun galian C, yang bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Pasalnya, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi, salah satunya dipicu dari kerusakan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Jangan sampai, perusahaan hanya mau mengambil hasil tambang atau galian C saja, tanpa peduli untuk mem-

dakwa menyampaikan ucapan terima kasih. Namun, tetap akan mengajukan nota pembelaan pada sesi sidang berikutnya. “Kalau pembelaan itu pasti akan kami siapkan. Tapi yang jelas kami berterimakasih kepada KPK karena JC yang diajukan dikabulkan,” ungkap Sukriadi Siregar dan Wisnu selaku pengacara Agus BN dan Anjar Asmara. Wisnu sendiri dalam nota pembelaan akan menyampaikan pendapat tentang setiap penerimaan uang yang diterima oleh kliennya Anjar Asmara. “Di sana nanti akan kita cantumkan pendapat tentang itu. Karena ada beberapa penerimaan uang yang kita yakini tidak sepenuhnya diterima oleh klien kami,” terangnya Diminta tanggapannya, Pengamat Hukum Universitas Lampung (Unila) Yusdianto mengatakan, tuntutan hukuman yang ditetapkan JPU KPK sudah layak. Apalagi, kata dia, ini baru dalam satu kasus dimana Agus BN selaku pihak penerima suap mewakili Bupati Lamsel Zainudin Hasan. “Harapannya sanksi hukuman ini bisa memberikan efek jera bagi pelaku, pelajaran atau shock thrarpy bagi pejabat lain dan memperbaiki sistem pelaksaan pemerintahan di Lamsel menuju good governance maupun clean governance,” kata Yusdianto. Ia berharap, Agus BN dan Anjar Asmara setelah JC dikabulkan, bersedia membuka semua pihak yang terlibat, termasuk kalangan legislatif. “Sehingga, semua pihak yang terlibat bisa diungkap dan dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya. (Ricardo/PR) Dari Hal 1

TPS ... "Untuk TPS DPTb di rumah sakit tidak jelas, kita mau menyiapkan surat suara juga tidak tahu jumlah yang harus disiapkan. Jadi kita kembali ke pola yang lama, TPS berbasis DPT yang sudah diplenokan KPU terakhir DPTHP2. Tapi jumlah DPT yang ada sangat kecil, karena pegawai RS yang tinggal di kelurahan di sekitar rumah sakit sangat terbatas,” jelasnya, kemarin. Handi menerangakan, DPT di rumah sakit tidak memadai untuk pendirian TPS. Sehingga, kata dia, kemungkinan KPU kembali pada pola jemput bola. Dimana petugas TPS

9

mencukupi,” terangnya. Menurutnya, harus ada kebijakan dari KPU RI, untuk mobilisasi surat suara dan mobilisasi TPS yang ada di sekitar RS. Karena secara teknis akan menyulitkan. Sebab, KPPS pasti akan sangat sibuk. "KPU RI harus memiliki keputusan tegas dan cepat, karena ini sudah 32 hari lagi. Teman-teman KPU kabupaten/kota butuh kepastian terkait logistik,” saran dia. Ia pun mengimbau, KPU kabupaten/kota untuk tidak membuka rekrutmen KPPS, kecuali secara tiba-tiba KPU RI mengeluarkan keputusan. (Sule) Dari Hal 1

perhatikan keberlangsungan lingkungan sekitar. Bila pemerintah daerah kurang tegas, ada kekhawatiran perusahaan-perusahaan tambang akan semakin semaunya melakukan aktifitas. Warga pun harus bersikap pro aktif, ketika ada perusahaan yang beraktifitas di wilayahnya terindikasi merusak lingkungan sekitar. Jika sudah ditemukan bukti-bukti yang kuat bahwa perusahaan terindikasi merusak lingkungan, segera laporkan ke Pemprov Lampung agar bisa segera dilakukan tindakan tegas. Jika upaya penutupan se-

mentara masih tidak diindahkan, maka pemerintah daerah tidak perlu segan-segan untuk mencabut izin usaha tambang perusahaan. Sehingga, bisa menimbulkan efek jera dan pelajaran bagi perusahaan lain untuk menaati aturan yang telah ditetapkan. Satu hal yang pasti, tidak ada kompromi bagi siapa saja yang akan merusak lingkungan. Harus diingat, lingkungan yang kita tinggali ini merupakan titipan anak cucu yang harus dijaga. Bukan warisan dari orang tua kita yang bisa seenaknya dirusak hanya untuk diambil hasil tambangnya. (**)


10

Jumat, 15 Maret 2019

SELEBRITI

Gelar Konser, Ari Lasso Ditonton Makhluk Halus Komika sekaligus aktor Raditya Dika membuat vlog Paranormal Experience bersama Ari Lasso. Dalam video tersebut, mantan vokalis Dewa 19 ini menceritakan pengalaman ganjil saat konser di luar kota.

Ari Lasso

KUPAS TUNTAS JAKARTA - SEBELUM konser, Ari Lasso dan musikus lainnya dilarang melakukan beberapa hal aneh selama berada di sana. Salah satunya, manajer Ari tak boleh mandi. Selain itu, para musikus diminta untuk mengabaikan penonton konser yang menari tak seperti biasanya. Saat manggung, Ari Lasso melihat ada sekitar 12 ribu penonton mulai dari orangtua hingga anak kecil seraya menari di stadion tersebut. “Gue manggung, rasarasanya satu stadion itu ada 12 ribu penonton. Gue lihat penonton ini berkelompok mulai dari yang paling tua sampai anak kecil. Mereka

kayak menari-nari,” sambung Ari Lasso. Usai menyanyikan tembang-tembang andalan, Ari Lasso meninggalkan panggung. Selang lima menit kemudian, pria 46 tahun ini merasa aneh lantaran awalnya melihat puluhan ribu penonton, tiba-tiba stadion menjadi sepi. “Selesai manggung, gue masuk ke mobil. Keluar dari samping panggung ke arah lapangan, loh kok sepi ya. Mungkin hanya tersisa dua ribu penonton, enggak sampai lima menit. Oh mungkin (penontonnya) sudah di luar. Sampai di luar, sepi. Hanya ada puluh ratus orang, ini aneh,” imbuhnya.

Kembali ke penginapan, manajer Ari Lasso melanggar peraturan yang sebelumnya dijelaskan. Ia merasa gerah dan kemudian mandi. Tak lama, seorang tim Ari mengalami kecelakaan hingga tangannya patah ketika menyeberang jalan di depan hotel. “Balik ke hotel. Dipikir sudah selesai karena kita mau pergi ke kota berikutnya, manajerku gerah dan mandi. Beberapa menit kemudian ada yang teriak minta tolong di bawah hotel. Kepala produksi kita sedang menyeberang jalan, ketabrak motor tangannya patah. Jadi, kesialan itu langsung ada,” tutur Ari Lasso. (Lp6)

Dalam Rangka Memperingati HUT Tuba ke-22

Bupati Winarti Buka Acara Mepud Lesung

Bupati Tulang Bawang (Tuba) Hj. Winarti, membuka acara Mepud Lesung Festival Megou Pak Tulang Bawang dalam rangka memperingati HUT ke-22 Kabupaten Tuba Tahun 2019, di Komplek MPP Tiuh Tohou Menggala Tulang Bawang. Kamis (14/3). Tulang Bawang (Kupas Tuntas) ACARA Mepud Lesung diikuti 2.500 peserta yang terdiri dari ASN Pemkab Tulang Bawang, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota Kodim 0426, Anggota Polres Tulang Bawang serta insan pers Kabupaten Tulang Bawang. Bupati Winarti mengatakan, acara Mepud Lesung Festival Megou Pak Tulang

SEWA TEMPAT ACARA BAGAS RAYA LAMPUNG menyewa- kan tempat untuk acara : a. Pesta pernikahan Adat/Nasional, b. Resepsi pernikahan, c.Perayaan Ulang Tahun/Khitanan, d. Seminar/Reuni/ Loka Karya, e. Perayaan Hari Raya, f. Dan acara – acara lainnya. Jl. Soekarno Hatta Way Dadi, Sukarame Bandar Lampung, tlp 0721 782223, 3541919. Fax 0721 785229. Untuk info lengkap hub. Lim Sriyani 081279165253

DIJUAL DIJUALcepatsebidangTanahLebar52 meter Panjang 70 meter di Seputaran Terminal Menggala Lingkungan Gambar Gunung Sakti Kelurahan MenggalaSelatanKecamatanMenggala KabupatenTulangBawangatautepatdi samping Hotel Sarbini, Sangat cocok untuk mengembangkan usaha anda. Hubungi Yuni Tarmisi : 081294478630

SANGGAR BUNGA TERIMA PESANAN BUNGA PAPAN UCAPAN KECIL MAUPUN BESAR, SEDIA PARTAI BESAR. HUB: 0852 7971 4488.

Bawang dalam rangka memperingati HUT ke-22 Kabupaten Tuba Tahun 2019 diikuti 2.500 peserta dan dihadiri Anggota DPR RI Azis Syamsuddin yang makan dalam lesung. Kegiatan ini juga untuk melestarikan budaya Lampung khususnya Megou Pak Tulang Bawang dan masyarakat Tulang Bawang. “Selamat menikmati Mepud Lesung kepada seluruh peserta yang hadir dan nikmati masakan khas masyarakat Tuba yang terkenal dengan nyeruwit. Semoga

JASA KAMI melayani jasa penyusunan dokumen UKL, UPL, Pelaporan Semesteran Implementasi UKL, UPL. Hubungi CV. A b a d i Konsultan. Tlp (0725) 42128 atau Bapak Kelik 0823 06533871.

apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat melestarikan budaya Lampung khususnya Megou Pak Tulang Bawang," ujarnya. Winarti juga mengatakan, kegiatan Mepud Lesung ini baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Tulang Bawang dan ia berharap dapat memecahkan rekor Muri. “Mudah-mudahan

PERLENGKAPAN LAB "ANIMO CHEMICAL & LAB": men jual bahan kimia industri dan labora torium, serta menj ual perlengkapan safety. hrga terjangkau jln pemuda 126 depan chandra. Hub: 08127289997.

RUMAH KONTRAKAN KOST-KOSAN KOST-KOSTANhrian/minggu/Bln,Fas: AC,TV,Kmrmandididalam,ParkirLuas &Aman.Hub.085384565777.Jln.P.Antasari No.171B.Lampung,HrgMulai100rb/Hari. TERIMA KOS/KONTRAKAN, P/ W, bln/thn, termasuk air, lok. dkt pertokoan &Jln Protokol, Fas : Air S.bor grtis, KM dalam, Lstrik Pulsa, Dapur, Tmpt Jemuran Msng”, Prkir Luas & Aman. Hub: PONDOK AIMAR JL.Raja Ratu, No.10, Lab. Ratu. CO Pemilik : 0853 8019 4555 / 0822 8037 6456 / 0853 6961 3489.

DIKONTRAKKAN Perum Palem Asri Way Kandis 1, 2, 3 Kemiling, Labuhan Dalam, Kedamaian, Tirtayasa, Kali anda, Metro, Natar. Hub NoTlpKantor(0721)486313/BapakBoy :085269222797/Bapak Ari:085208466595.

JUAL RUMAH RUMAH Dijual Cepat , Jl Raya Pagelaran No 369, Kab Pringsewu, pinggir jalan besar sebelum pasar, Lt. 2000 m Lb. 300 m, siap huni, bisa usaha, halaman luas, 2,2 M. Hub pemilik 085269692909,081272193361,0811919121 PENGISIAN RACUN API

HOTEL HOTEL LUSY Jln. Diponegoro Nomor 186 Bandarlampung 100-200 Ribu. Free Wifi. Hubungi : 0721-471020

CVCAHAYAABADI, men jual brbgai apar+ pengisian ulang. Jl. Yos Sudarso No.138C (Dpn Budi Wahana Motor) Hub.085107520099/081278001238

kegiatan yang baik ini mendapatkan manfaat yang baik serta akan mendapatkan Rekor Muri. Apa yang kita lakukan hari ini merupakan kerja gotong royong semua pihak dan saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan HUT ke-22 Kabupaten Tulang Bawang, semoga apa yang telah dilakukan menjadi catatan amal ibadah buat

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda Seorang karyawan PT butuh uang mendadak? Segera hubungi kami!! Syarat lengkap langsung Cair!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kotrak), 2. Kartu Jamsostek + Saldo jamsostek. 3. Buku tabungan gaji+ATM. 4. Ijazah Terakhir+Slip Gaji. 5. Fotocopy KTP dan KK. Jl Raya Hajumena, No.28 Natar, Lamsel (Samping Yamaha). 07215613282.

MUSIK SINARTA Musik perni kahan, Saur matua, Orgen Tunggal, Pesta Bonataon, Dalam dan Luar Kota. Hubungin segera: 085216105475. Drs. Edison E. Sinurat.

KOLAM CV.LAMPUNG POOL kolam renang special pembuatan kolam renang atau waterboom, www. lampungpool .multi ply.com Hub: 0813 69144878, Pin BB : 21810105.

kita semua," tambahnya. Sementara salah satu tokoh adat Megou Pak Tulang Bawang Idhan mengatakan, Mepud Lesung adalah salah satu kebiasaan masyarakat Tulang Bawang pada saat makan bersama di kebun/sawah. "Masyarakat Tulang Bawang pada zaman dahulu saat akan makan siang di kebun dan sudah menjadi tradisi masya-

KOPERASI KOPERASISIMPANPINJAMMAK MURMANDIRI.AndaseorangKarya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap LangsungCair...!!!1.SKKaryawan(Tetap/ Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek3.BukuTabunganGaji+ATM 4.IjazahTerakhir+SlipGaji5.FotoCopy KTPdanKK.Jl.SoekarnoHattaNo.52D SukabumiIndah,Bandarlampung.Telp :0721-709216/081398800360 KOPERASISIMPANPINJAMMAK MUR MANDIRI. Anda seorang Karya wan PT butuh uang mendadak? segera hubungi kami !! Syarat Lengkap Langsung Cair...!!! 1. SK Karyawan (Tetap/Kontrak) 2. Kartu jamsostek + Saldo Jamsostek 3. Buku Tabungan Gaji + ATM 4. Ijazah Terakhir + Slip Gaji 5. Foto Copy KTP dan KK. Jalan Yos Sudarso, No.71 A, Bumi Waras, Telukbetung. Telp: (0721) 5605056, HP: 0813 21214893.

JUAL BELI LOGAM MORAJaya,jualbelilogam,besituadll. Alamat: jln soekarno hatta, srengsem sampingsopjanda.Hubungi:081379933788

rakat sebelum makan di tempat ulekan sambal diberikan nasi serta sambal terasi selanjutnya makan bersamasama," jelasnya. Acara Mepud Lesung ini, tambah dia, untuk melestarikan tradisi masyarakat Tulang Bawang pada umumnya. “Sehingga kedepan tradisi ini tidak akan hilang,” tutupnya. (Adv)


Jumat, 15 Maret 2019

EKONOMI

11

BPJSTK Tanggung 88 Penyakit Akibat Kerja Pemerintah baru saja mengeluarkan Peraturan Presiden No 7/ 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja yang merupakan pengejawantahan atas Peraturan pemerintah No 44/ 2015 khususnya Pasal 48 ayat (3). Jakarta (Kupas Tuntas) PERATURAN ini diimplementasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK) dengan manfaat yang di berikan berupa layanan kesehatan dan uang tunai (santunan). “Selama ini Program JKK identik dengan kasus kecelakaan kerja yang terjadi di jalan menuju atau dari tempat kerja, di lokasi kerja serta perjalanan dinas. Padahal perlindungan JKK sangat luas, mencakup penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja atau lazimnya disebut penyakit akibat kerja (PAK),” ujar Direktur Pelayanan BPJSTK Krishna Syarif dalam siaran persnya kemarin. Krishna menambahkan, peserta yang mengalami kecelakaan kerja ataupun PAK mendapatkan manfaat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 44/2015, yaitu pelayanan kesehatan unlimited sesuai kebutuhan medis, sampai si peserta dapat bekerja kembali. Terdapat juga santunan berupa uang untuk penggantian biaya pengangkutan,

santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan kematian, dan bantuan lainnya. Ditambah bantuan beasiswa pendidikan anak bagi kecelakaan kerja dan PAK yang berdam pak pada kematian. “Hampir semua klaim program JKK selama ini untuk kasus kecelakaan kerja. Data 5 tahun terakhir menunjukkan bah wa jumlah kasus PAK yang di laporkan masih sangat kecil, di bawah 100 kasus. Kasus PAK tersebut didominasi pada gangguan tulang belakang, pendengaran, gatal-gatal pada kulit karena zat kimia, dan gangguan kulit pada tangan,” kata Krishna. Menurut Krishna, diagnosis untuk peserta yang mengalami PAK ditentukan berdasarkan surat keterangan dokter spesialis yang kompeten di bidang kesehatan kerja. Bahkan peserta berhak atas manfaat perlindungan PAK meskipun sudah tidak bekerja, yaitu maksimal 3 (tiga) tahun sejak hubungan kerja berakhir. Sebelumnya, Keppres No 22/1993 hanya mengatur 31 jenis PAK, maka dalam Perpres No 7/2019 ini, jenis PAK dibagi dalam 4 kelompok yaitu jenis penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan, berdasarkan sistem target organ, kanker akibat kerja, dan penyakit spesifik lainnya. “Kami siap menangani kasus PAK sesuai Perpres terakhir dengan sekitar 88 jenis PAK, lebih lengkap dibandingkan regulasi sebelumnya. Bahkan di luar itu, penyakit lain masih dapat dilaporkan sebagai PAK, de-

ngan syarat penyakit tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan pajanan yang dialami pekerja, dan harus dapat dibuktikan secara ilmiah dengan menggunakan metode yang tepat,” tambah Krishna. Untuk implementasi di lapangan, Krishna menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan (BPJS-KES) sesuai dengan Permenkeu No 141/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan. “Secara bertahap sinergi layanan antara BPJSTK dan BPJSKES berupa mekanisme pelaporan, penjaminan, dan pelayanan RS untuk kasus kecelakaan kerja dan PAK yang sesuai dengan program JKK akan disosialisasikan kepada pihak rumah sakit, perusahaan, dan seluruh kantor cabang. Kami juga akan menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi antara BPJSTK dan BPJSKES khusus untuk penanganan kasus kecelakaan kerja dan PAK,” kata Krishna. Krishna menyadari saat ini banyak regulasi yang terkait dengan penanganan kasus kecelakaan kerja dan PAK yang per lu disinergiskan, yaitu PP No 44/2015, Permenaker No 26/2015, PMK 141/2018, dan yang terakhir Perpres No 7/2019. “BPJSTK dan Kementerian Ketenagakerjaan serta K/L terkait telah melakukan revisi atas substansi PP No 44/ 2015 untuk menyesuaikan dengan semua regulasi-regulasi yang ada, termasuk peningkatan manfaat-manfaat bagi program JKK,” tutup Krishna. (Okz)

Tiga Produk Enesis Group Sasar Lampung Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HADIR dengan tiga produk minuman serbuk dan minyak angin aromatheraphy kualitas tinggi, Enesis Group menyasar pasar Provinsi Lampung. Minuman serbuk teh, Enesis Group memperkenalkan Tenosa. Teh premium dengan ekstrak teh asli pegunungan tinggi merupakan perpaduan dari teh hitam dan teh hijau sehingga tercipta aroma dan cita rasa teh lebih nikmat. “Untuk minuman serbuk jeruk terdapat pada Scrubber, minuman sari air jeruk dengan multi macam serat

untuk memenuhi kebutuhan serat setiap hari dan mengandung prebiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan,” kata Group Manajer Product Tesona, Jane Selly Mamangkey, di Hotel Amalia, Rabu (23/1). Selain produk minuman, Enesis Group juga memperkenalkan kepada masyarakat Sulut khususnya Kota Manado minyak angin aromateraphy Plossa Press dan Scoothe Aromatics. “Minyak angin ini memiliki konsep 4 in 1, yaitu bisa untuk pijat, kerok, roll on dan inhaler dengan sebutan pikorelin. Pijat dan kerokan merupakan terapi kesehatan tradisional mencegah penyakit dan pengobatan alternatif sejak lama hingga sekarang,” kata dia. Plossa sendiri, jelasnya, adalah sebuah inovasi Enesis Group untuk pijat dan kerokan dengan alat praktis, modern dan higienis serta efisien. Plossa mengandung minyak kayu putih, menthol

dan peppermint membantu meredakan pegal-pegal, sakit kepala, gejala masuk angin, kembung serta mual. “Ada 3 varian seperti Eucalyptus (kayu putih alami), Red Hot (extra hangat), dan Blue Mountain (relaxing), penggunaan minyak angin aromateraphy dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan selera,” jelasnya. Ia menegaskan, peluncuran 3 produk Enesis Group Tesona, Scrubber dan Plossa Press dan Scoothe Aromatics bertujuan memperkenalkan produk baru kepada rekanan distributor Enesis Group yaitu PT Indomarco Adi Prima (IAP). “Pasar minuman serbuk dan minyak angin aromateraphy khususnya di Lampung sangat potensial. Dan kami optimis produk-produk Enesis Group dapat diterima pasar Bandar Lampung dan Lampung," ungkap Regional Sales Distrobusion Head Sumbagsel, Didi Subandi. (Wanda/Desi)

Bupati Lamtim Buka Festival Gebyar PAUD ‘Wujudkan Generasi Penerus Bangsa Yang Kreatif, Cerdas dan Berbudaya’

Chununia Chalim Bupati Lampung Timur

Bupati Lampung Timur, Chununia Chalim memberi sambutan sekaligus membuka acara Festival Gebyar PAUD di Balai Danau Way Jepara, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Kamis (14/03/2019). Lampung Timur (Kupas Tuntas) ACARA yang mengambil tema “Wujudkan Generasi Penerus Bangsa Yang Kreatif, Cerdas Dan

Berbudaya” tersebut dihadiri pula oleh Kepala Balai Pengembangan Paud dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Lampung, Rindang Sari, Plt Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Lampung Timur, Thabrani Hasyim, Camat Way Jepara, Supriyanto, serta Forkopimcam Way Jepara. Dalam sambutannya, Chusnunia mengatakan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran yang ada di Lampung Timur menurun melalui kegiatan-kegiatan yang positif. “Kita sedang menggarap sebuah wisata dengan gembira, tapi yang jelas itu bukan pekerjaan yang sia-sia buktinya angka kemiskinannya turun termasuk banyak di-

bandingkan dengan kabupaten yang lain, angka penganggurannya juga turun karena kegiatan-kegiatan positif pasti efeknya positif,” kata Nunik. Pada kesempatan itu Nunik juga menitipkan Lampung Timur untuk sama-sama dibangun dan dijaga dan bersama-sama memaksimalkan potensinya. “Saya titipkan Lampung Timur untuk samasama kita bangun dan kita jaga dan bersama-sama kita maksimalkan potensinya,” pesan Bupati. Sementara Kepala Balai Pengembangan Paud dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Lampung, Rindang Sari mengapresiasi kegiatan tersebut. “Kegiatan ini sangat luar

biasa bagi kami, memang yang namanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus dilaksanakan di tempat-tempat seperti ini, nggak perlu di kota-kota karena banyak sekali anak-anak yang membutuhkan sekolah di kampung-kampung, biar mereka semakin semangat memajukan pendidikan anak Paud,” kata dia. Untuk diketahui peserta pada acara tersebut terdiri dari 750 orang berasal dari peserta didik Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (KB) yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur yang mana mengikuti berbagai lomba antara lain lomba tari kreasi, lukis, drumband, dan fashion show. (Adv/Kominfo)

Zaiful Bokhari Wakil Bupati Lampung Timur


Berlangganan & Keluhan Pelanggan Hubungi: 0852 0855 3166/0823 7449 4987

WWW.KUPASTUNTAS.CO

Email kupastuntas7@gmail.com

Rp4000 | JUMAT, 15 MARET 2019 www.kupastuntas.co

kupastv lampung

PEMILU 2019

KPU Izinkan 33 Lembaga Hitung Cepat JAKARTA - KOMISI Pemilihan Umum (KPU) hingga saat ini baru memverifikasi dan mengizinkan 33 lembaga survei untuk melakukan penghitungan cepat atau quick count saat Hari-H Pemilu 2019. Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan, Undangundang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mewajibkan lembaga survei melapor ke KPU sebelum melakukan hitung cepat. “Memang dipersilakan lembaga-lembaga survei untuk melakukan quick count. Sampai saat ini kami catat sudah ada 33 lembaga survei yang terdaftar di KPU dan itu memang dimungkinkan oleh UU," ucap Wahyu saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (14/3). KPU hanya menjamin keabsahan quick count yang dilakukan lembaga yang telah terverifikasi. Pendaftaran masih dibuka hingga 17 Maret 2019. Daftar 33 lembaga survei tersebut adalah Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Poltrackring Indonesia, Indonesian Research and Survey (IRES), OnlineSumut.com, serta Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Republik Indonesia. Lalu ada Charta Politika Indonesia, Indo Barometer, Penelitian dan Pengembangan Kompas, Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Indikator Politik Indonesia, Citra Publik, Cyrus Network, dan Rakata Institute. Kemudian tercatat Indekstat Konsultan Indonesia, Jaringan Suara Indonesia, Populi Center, Lingkaran Survey Kebijakan Publik, Citra Publik Indonesia, Survey Strategi Indonesia, serta Jaringan Isu Publik. Selain itu, ada Lembaga Survei Kuadran, Media Survei Nasional, Indodata, Survey & Polling Indonesia (SPIN), Celebes Research Center, Roda Tiga Konsultan, dan Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID). Tak ketinggalan, Lingkaran Survey Indonesia, Citra Komunikasi LSI, Konsultan Citra Indonesia, Indomatrik, Puskaptis, dan juga Pusat Riset Indonesia. Wahyu menekankan quick count baru boleh disiarkan di lembaga penyiaran dua jam setelah pemungutan suara di Indonesia barat ditutup. Berarti paling cepat dilakukan mulai pukul 15.00 WIB. UU Pemilu menyebut jika aturan itu dilanggar, diganjar sanksi pidana 1 tahun 6 bulan dan denda maksimal Rp18 juta. "Pertanyaan berikutnya bagaimana kalau sebelum dua jam itu hasil survei diumumkan? Ya berarti melanggar hukum," tegas dia. (Cnn)

Foto : Sule/Kupas Tuntas

BERI SAMBUTAN - KETUA Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, memberikan sambutan di rakor bersama bawaslu kabupaten/kota di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis (14/3).

Bawaslu Siapkan Strategi Khusus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) segera menyiapkan pengawasan untuk kampanye terbuka dan iklan di media massa. Strategi khusus pun telah dirancang Bawaslu. Bandar Lampung (Kupas Tuntas) HAL itu disampaikan Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Koiriyah, saat menggelar rakor bersama jajarannya, guna mempersiapkan pengawasaan ketika kampanye terbuka dan iklan di media massa, Kamis (14/3). Dikatakan Khoir sapaan akrab Fatikhatul Khoiriyah, bahwa kampanye di media massa akan dilaksanakan selama 21 hari, dimulai pada tanggal 24 Maret 2019 mendatang hingga 13 April 2019.

Selama masa kampanye atau iklan di media massa, kata Khoir, peserta pemilu akan difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan juga boleh melakukan pemasangan sendiri oleh peserta pemilu. “Kami kumpulkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota, karena ini sudah mendekati waktu kampanye akbar. Ada strategi khusus yang dirancang dalam pengawasannya, apalagi masa kampanye akan diikuti 43 peserta pemilu. Mulai capres-cawapres, DPD RI dan parpol," ungkapnya. Dijelaskan Khoir, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama mengenai waktu, tidak boleh melakukan konvoi kendaraan dan yang terpenting harus disertai dengan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari kepolisian. "Yang kami bahas termasuk iklan kampanye media cetak, dan elektronik. Tapi yang terpenting dalam pe-

nayangan iklan harus imbang, seperti TV misalnya hanya menayangkan satu paslon saja. Atau segmen paslon satu lebih banyak dari paslon lain, atau sebaliknya," jelasnya. Bawaslu, tegas Khoir, akan memberikan pengawasan khusus pada materi iklan. Terutama jika ada materi yang berbau kampanye hitam saat dimulai hingga masuk minggu tenang. Selain itu, Bawaslu juga akan mengawasi ukuran dan meteri iklan yang harus sesuai, tidak boleh ada ujaran kebencian, materi harus diketahui oleh KPU dan masuk dalam laporan dana kampanye. "Jadi kalau materi dalam iklan kampanye di media massa tidak sesuai, maka Bawaslu akan memproses dengan sanski. Sanksinya berupa administrasi. Sementara jika iklan tetap ditayangkan hingga masa tenang maka masuk pidana pemilu.

Dan masuk dalam kampanye diluar jadwal. Untuk diketahui, KPU hanya akan memfasilitasi peserta pemilu perseorangan atau calon DPD RI. “Iya, peserta pemilu yang difasilitasi adalah capre- cawapres, partai politik, dan DPD. Untuk tingkat provinsi berdasarkan surat edaran 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/ 2019, kami hanya memfasilitasi DPD saja," kata Komisioner KPU Lampung, Antoniyus Cahyalana, beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk peserta pemilu lainnya, mulai tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tidak difasilitasi. “Parpol dan capres-cawapres itu yang memfasilitasi KPU RI. Sedangkan parpol tingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak difasilitasi KPU Lampung maupun kabupaten/ kota. Tapi masih ada kesempatan untuk pasang ke media secara mandiri," jelas Anton. (Sule)

Bupati Tubaba Larang Aparatur Tiyuh Berpolitik Tulangbawang Barat (Kupas Tuntas) BUPATI Tulangbawang Barat (Tubaba), Umar Ahmad, mengingatkan kepada seluruh aparatur tiyuh di kabupaten setempat, untuk tidak terlibat dalam politik, mengingat jelang Pemilu pada 17 April 2019. Selain itu, Umar juga meminta agar aparatur tiyuh dapat mengarahkan masyarakat untuk tidak golput dalam gelaran Pemilu 2019 ini. “Aparatur kita juga sedang mengarahkan masyarakat untuk tidak golput, tapi bukan berarti mengarahkan untuk mencoblos si calon yang

ditentukan,” ujarnya saat menghadiri acara rumah kita bertemakan golput bukan pilihan, yang berlangsung di Sesat Agung Bumi Gayou Ragem Sai Mangi Wawai, Kamis (14/3). Umar mengatakan, bahwa partisipasi masyarakat dalam pagelaran pesta demokrasi semakin meningkat. Bahkan, kata Umar, pada pemilihan bupati tubaba beberapa waktu lalu, partisipasi masyarakat sangat tinggi melebihi ratarata di daerah lainnya. “Nilai pemilihan kita juga di atas kabupaten yang lain, kalau untuk golput menurut saya ini jumlah golput turunan karena menurut saya membelokkan orang yang

sudah memiliki pilihan itu lebih mudah dari pada orang yang belum punya pilihan sama sekali. Nah itu lebih mudah dan ini biasanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu, jadi kita sedang mempersiapkan siasat untuk mengatasi hal seperti ini,” kata Umar. Sementara itu, acara yang juga turut dihadiri Wakapolda Lampung Brigjen Pol. Tedyy Minahasa, menjelasakan, mengenai sanksi pidana bagi masyarakat yang golput. "Untuk masyarakat yang golput itu tidak ada sanksinya walaupun dia sudah ada di DPT, tapi kalau mempengaruhi seseorang untuk tidak memilih dengan imbalan

sesuatu materi seperti uang, itu ada pidananya dan diatur dalam Undang-undang No.7 Pasal 515 tahun 2017. Pidananya penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta,” jelasnya. Dalam rangkaian acara tersebut juga mengadakan sebuah permainan yang diikuti mahasiswa dan siswasiswi, yakni dengan memilih lima kertas warna yang telah disediakan dan dimasukan kedalam kardus yang telah di berikan nama seperti warna kuning untuk DPR RI, merah DPD RI, biru DPRD provinsi, hijau DPRD kabupaten/kota, dan warna abu-abu untuk Presiden dan Wakil Presiden. (Irawan/Bas/Lucky)

Jumlah Personel Polisi Terbatas Jaga TPS Bandar Lampung (Kupas Tuntas) MENYIKAPI banyaknya jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mencapai 26.265, Polri menggunakan model pengawasan dengan membagi zona kerawanan TPS. Pembagian itu mengingat jumlah personel di jajaran Polda Lampung hanya sekitar 7.000 lebih anggota. Karo Ops Polda Lampung, Kombes Pol Yosi Hariyoso,

mengatakan, bahwa TPS memang tidak seluruhnya bakal dijaga oleh kepolisian selama proses pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019 mendatang. Berdasarkan hasil pemetaan Polda Lampung, kata Yosi, dari total 26.265 TPS se-Lampung, akan dijaga secara bergantian oleh kepolisian karena jumlah personel yang terbatas. “Itu (TPS) memang ada yang kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Kita akan update terus TPS-nya,” kata

dia, Kamis (14/3). Dijelaskannya, dalam pemetaan penjagaan TPS kurang rawan satu anggota polisi menjaga empat sampai enam TPS, sedangkan kategori rawan satu orang polisi menjaga dua sampai tiga TPS, sementara untuk sangat rawan dua polisi menjaga satu TPS. “Kalau yang sangat rawan tinggal 100-an lebih TPS, ini terus menurun kondisinya. Kalau yang rawan masih minim, tapi masih ada. Sisa-

nya itu 25 ribu lebih TPS itu kurang rawan,” jelasnya. Sehingga nantinya, kata dia sistem penjagaan TPS kurang rawan yang dilakukan tetap memonitor semua TPS yang ditugaskan. Dengan demikian, jika sudah selesai, kepolisian membantu TPS lain. “Jadi kalau yang sudah selesai, dapat membantu TPS lain. Kan kalau TPS yang aman biasanya dalam penghitungan suara lebih cepat selesai karena tidak ada masalah,” pungkasnya. (RL)

Profile for Kupas Tuntas

Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 15 Maret 2019  

Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 15 Maret 2019

Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 15 Maret 2019  

Surat Kabar Harian Kupas Tuntas Edisi Jumat, 15 Maret 2019

Advertisement