Kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat merupakan syarat utama Community Policing. Karena dalam Community Policing, orientasi pelaksanaan tugasnya lebih kepada upaya-upaya pemecahan masalah ditengah-tengah masyarakat dalam rangka mencari dan menekan setiap kerawanan sosial yang apabila dibiarkan akan berdampak kepada gangguan kamtibmas. Oleh karena itu dalam Community Policing tidaklah mengherankan apabila Polisi akan bersentuhan dengan permasalahan-permasalah yang berkaitan dengan Geografi, Demografi, Sumberdaya alam, serta aspek-aspek sosial lainnya (TRI GATRA dan ASTHA GATRA). Sedangkan kita sadar betul bahwa permasalahan-permasalahan diatas bukan melulu tugas polisi dalam menanganinya namun membutuhkan kehadiran instansiinstansi lain termasuk elemen-elemen lain dalam masyarakat. Azas yang mendasari kerjasama ini adalah azas susbsidiaritas dan azas kewajiban umum. Bentuk-bentuk kerjasama yang dijalin, bisa secara formal maupun informal namun dengan tetap berpegang kepada semangat pelayanan. Kerjasama yang dilaksanakan ini bisa juga mengacu kepada semangat otonomi daerah sehingga kedepan sifat pelayanan Kepolisian juga akan membawa dampak bagi keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan program pembangunan. Oleh karenanya dalam Rancangan Anggaran Pembangunan Daerah, perlu mulai disusun sebuah rencana anggaran bagi Keamanan yang penysunannya melibatkan Kepolisian Daerah maupun Kepolisian-Kepolisian Resort. Pemerintah Daerah baik langsung maupun tidak langsung membuthkan terciptanya rasa aman bagi iklim investasi yang kondusif karenanya mereka dapat menganggarkan program kegiatan tersebut dan mendapatkan pengesahan dari Legislatif. Konsekwensinya kepada Kepolisian adalah adanya akuntabilitas dan transparansi dari kegiatan mereka dalam rangka menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan lingkungannya.
Copyrights @krishnamurti_bd