Harian Singgalang Sabtu, 15 november 2014

Page 1

HARIAN UMUM INDEPENDEN | MEMBINA HARGA DIRI UNTUK KESEJAHTERAAN NUSA DAN BANGSA HOTLINE REDAKSI Telp. (0751) 25001-36923 Fax. (0751) 33572 email: singgalang.redaksi@gmail.com website: www.hariansinggalang.co.id

SINGGALANG

Rp4.000,-

KOMENTAR

JADWAL SHALAT : : : : :

Tlp. (0751) 25001-38338 Fax . (0751) 811005 Iklan :08126605015 Pemasaran : 085355173999 Redaksi : (0751) 36923 email: iklansinggalang@yahoo.co.id

28 Halaman, Dalam 3 Bagian

Sabtu, 15 November 2014 (22 Muharram 1436 H)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

INFO & PENGADUAN

0 4.42 WIB 12.04 WIB 15.25 WIB 1 8.06 WIB 19.1 7 WIB

Puja-Pudji(astuti) REFLY HARUN

jadwalsholat.org

CERMIN "Ramai wanita yang meminjam hati laki-laki, tapi sangat sedikit yang mampu memilikinya" (KALIL GIBRAN) Anguak anggak geleng amuah, unjuak nan tidak babarikan. (Seseorang yang tidak suka berterus terang dan tidak suka ketegasan dalam sesuatu) Idroes Hakimy Dt. Rajo Pangulu (PEPATAH MINANG)

CUACA HARI INI KOTA

CUACA

Painan Arosuka Muaro Sijunjung Batusangkar Parit Malintang Lubuk Basung Sarilamak Lubuk Sikaping Tuapejat Pulau Punjung Padang Aro Simpang Empat Padang Solok Sawahlunto Padangpanjang Bukittinggi Payakumbuh Pariaman

Hujan Ringan Hujan Ringan Ber awan Ber awan Hujan Ringan Hujan Ringan Ber awan Ber awan Hujan Ringan Ber awan Hujan Ringan Hujan Ringan Ber awan Hujan Ringan Ber awan Hujan Sedang Hujan Ringan Ber awan Hujan Ringan

Sumber: BMKG STASIUN METEOROLOGI TABING PADANG

Satu Desa Menjadi Warga Malaysia JAKARTA - Kabar tak enak datang dari kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Seluruh warga Desa Kinokot, Nunukan, Kalimantan Utara pindah kewarganegaraan ke Malaysia. Mereka memilih Malaysia karena merasa lebih diperhatikan. “Warga desa ini seluruhnya 100 persen memilih menjadi war ga negara Malaysia,” kata Ang gota DPRD Nunukan, Ramli da lam keterangannya, Kamis (13/11). Politisi PAN ini mendapat laporan setelah mengunjungi kawasan perbatasan bersama kolega di DPRD pada Rabu (12/11). Mereka berdialog dengan masyarakat di sana. Didapatlah informasi soal Desa Kinokot itu. “Wilayah itu memang dekat dengan Malaysia, kawasan Sabah. Ini sejak lama masyarakat di desa itu memang kerja di Malaysia di perkebunan,” jelas Ramli sebagaimana dikutip detikcom. Yang merisaukan, desa yang masuk wilayah Indonesia itu tentu bisa diklaim menjadi milik Malaysia. Apalagi ber ada di zona perbatasan dan penduduknya sudah memegang warga negara Malaysia. “Ini soal kesejahteraan. Dengan Malaysia mereka mendapat suplai gaji, fasilitas pendidikan semua disiapkan negara Malaysia,” kata dia. Terkait itu, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi berjanji memeriksanya. “Nanti saya cek dulu ya, Nunukan ya,” kata Retno di Myanmar, Kamis (13/11) malam. Retno tak mau berkomentar banyak sebelum menge tahui detail kasus tersebut. Komentar JK Menurut Wakil Presiden Jusuf kalla (JK), tidak mudah menjadi Bersambung ke hlm A-11

MUATAN TINGGI

Sebuah kendaraan bak terbuka yang diisi dengan tumpukan barang begitu tinggi parkir di Jalan Musi, Padang, Jumat (14/11). Muatan seperti ini kadang kala bisa membahayakan keselamatan pengendara lainnya. (rahmat zikri)

UN akan Dievaluasi Jenis Ujian Masa Tahun

JAKARTA - SINGGALANG Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan mengatakan pihaknya serius akan mengevaluasi Ujian Nasional (UN). Namun, persoalannya bukan tentang apakah UN harus ada atau tidak, melainkan apa yang harus dikoreksi dari sistemnya. “Tujuan diselenggarakannya UU kan adanya pemetaan. Dengan cara UN sekarang, ada tidak pemetaan? Kalau tidak, harus pakai cara lain,” ujar Anies di Jakarta, Jumat (14/11). Anies menjelaskan, jika UN sebagai alat uji itu benar, maka seorang siswa yang belajar dengan teknik apapun pastinya dapat menjawab. Tetapi, kalau alat ujinya salah maka yang terjadi adalah seorang siswa harus belajar sesuai dengan alat uji untuk lulus. Mantan rektor Universitas Paramadina tersebut lalu kemudian mengatakan ada fase yang harus dijalankan dalam proses evaluasi ulang UN. Seperti dilansir

Ujian Negara 1965-1971 Ujian Sekolah 1972-1979 Ebtanas 1980-2002 UAN 2003-2004 UN 2005-sekarang UN SD mulai 2014 diganti dengan US/M (Ujian Sekolah/Madrasah)

CNN Indonesia.com ia mengingatkan penghapusan sistem UN sekarang sudah tercatat dalam janji kampanye Presiden Joko Widodo sehingga pasti akan terjadi, namun tidak bisa serta-merta setelah pelantikan langsung dilaksanakan. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch dan Koalisi Pendidikan mendatangi kementerian untuk memberikan masukan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Kemendikbud. Salah satunya adalah tentang penyelenggaran UN. Bambang Wisudo, anggota Koalisi Pendidikan, meminta Anies bersikap tegas perihal wacana penghapusan UN karena menilai sistem UN yang ada sekarang membuat kerusakan parah dan tidak bermanfaat. “Contoh sistem ujian yang baik, kalau

di Finlandia ujian kelulusan hanya di tingkat SMA, SD dan SMP tidak. Sampai kelas 5 SD tidak boleh pakai angka atau A, B, C. Dan itu berhasil,” ujar Bambang. “Kami harap ada evaluasi terhadap UN, apakah masih relevan atau tidak,” ujar Febri Diansyah, seorang peneliti dari ICW. Peneliti lainnya Ade Irawan mengatakan ICW tidak anti UN, namun berharap ada proses evaluasi yang bebas dari tekanan politik. Imitasi jadi Kreasi Sementara itu, Anies Baswedan bersilaturahim ke SDN Sukmajaya 1, Depok. Dalam kunjungan tersebut ia berdialog dengan guru, orangtua murid, dan siswa tentang beragam permasalahan di lapangan. Dalam tinjauannya di kelas, Anies menilai yang patut didorong adalah kreativitas siswa. “Kita harus mendorong anak berkreasi bukan mengimitasi. Misalnya, ditanya ‘How are you?’ akan selalu dijawab ‘I’m fine, thank you, how about you ? Jawaban seperti itu seragam di seluruh Indonesia,” kata Anies pasca mengunjungi kelas di sekolah tersebut. Bersambung ke hlm A-11

Mulai Desember, Rapat di Hotel Diberi Sanksi

Dilarang Bercelana Pendek Ambil Tilang

Jakarta, Singgalang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PANRB) Yuddy Chrisnandi masih memperbolehkan ada kementerian/lembaga negara dan pemerintah daerah yang menggelar rapat di hotel hingga akhir November. Lewat dari itu, akan diberi sanksi. “Dengan surat edaran Men PANRB, kami masih memberikan batas toleransi sampai dengan akhir November. Kami instruksikan mulai Desember tidak ada lagi,” kata Yuddy. Pernyataan tersebut disampaikan Yuddy di Gedung Kementerian P ANRB, Jalan

Padang, Singgalang Kendati banyak imbauan dari aparat kepolisian agar pengendara menaati aturan dan rambu lalu lintas, namun hal ini tampaknya tidak begitu diindahkan masyarakat. Buktinya 344 berkas tilang kembali disidang di Pengadilan Negeri Padang, Jumat (14/11). Hakim yang memimpin persidangan kemarin, Dinahayati Sofyan menegaskan, seluruh berkas tilang tersebut merupakan hasil tilang dari Polresta Padang 313 berkas, Dirlantas Sumbar 19 berkas serta Dishub Kominfo 12 berkas. “Seluruh berkas merupakan hasil tilang selama se-

Jenderal Sudirman, Kav.69, Jakarta Selatan, Jumat (14/ 11). Katanya, kementerian/ lembaga negara dan pemerintah daerah harus ikut instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak rapat di hotel. Jika Desember nanti masih ada yang melanggar, Yuddy mengaku akan memberi sank si administratif kepada pejabat yang bertanggung jawab. Sanksi tersebut diyakini akan memberatkan si pelanggar. “Bisa saja promosinya ditunda, tunjangan kinerjanya tidak dikeluarkan, gaji ke-13 kita tahan. Itu kan sudah berat. Itu saja ya. Jangan min Bersambung ke hlm A-11

pekan belakangan. Masih banyak pengendara yang tidak menaati aturan lalu lintas. Kesalahan mereka mulai dari tidak memakai helm, kaca spion hingga melanggar rambu lalu lintas,” tegas Dinahayati Sofyan didampingi Panitera, Alfian. Afian yang mendampingi hakim dalam sidang kemarin menegaskan, untuk pengendara yang mengikuti sidang diimbau juga agar menaati aturan selama dalam ruang sidang. “Beberapa pengendara ada memakai celana pendek saat mengikuti sidang. Kami tidak melayani masyarakat yang se Bersambung ke hlm A-11

Guru Besar, Dosen dan Mahasiswi Ditangkap + UN akan dievaluasi - Cah dituka, cah dievaluasi. Abih ari dek itu se + Guru besar, dosen dan mahasiswi ditangkap - Yo padiah pendidikan awak kini. Baa pangana Pak Menteri

Bersambung ke hlm A-11

PALANTA

Lai ka Baisi? “LAI ka baisi pangkalan angkot ko beko yo Ngah?” Tanyo Tacin Barain. “Dima pangkalan angkot?” Angah Piyan baliak batanyo. “Eh, indak tau Angah pamarentah mambuek pangkalan angkot di sabalah kantua walikota lamo?” Baleh Tacin. “Indak. Sajak bilo dibuek tu?” Jawek Angah sambia bakaruik kaniang. “Kabanyo Januari taun muko lah bisa dipakai. Itu aratinyo kan lah lamo dikarajoan tu,” sambuang Tacin. “Lai ka baisi pangkalan tu. Kok samo se beko jo terminal-terminal lain beko,” Tanyo Udin Kuriak samo jo nan ditanyoan Tacin. “Terminal lain nan ma ko Din? Bara banyak terminal di Padang ko? Agak ciek juo alun nampak dek den lai. Antah kok nan panjang di muko kampus ikip tu dikatoan terminal atau nan di simpang lubeg jo di Gauang tu?” Giliran Kari Garejoh pulo nan mangecek. “Mukasuik den terminal di daerah lain. Umpamonyo nan di kampuang Mak Pono. Terminal sarancak itu cuma untuak numpang lalu se dek oto umum. Supir labiah suko mananti panumpang di lua,” kato Udin manjalehan. “Itu makonyo anggota dewan maagiah saran supayo dibuek-an aturannyo. Baitu juo jalan nan ka dilalui dek angkot tu. Masuak dari ma, kaluanyo dima pulo. Kalau pandapek ambo, jalan nan di lua pangkalan tu harus diagiah larangan baranti jo larangan parkir. Sudah tu diawasi dek polisi lalu lintas atau patugas dishub. Sia nan malangganyo, lansuang se ditilang. Ijan diagiah ampun. Kalau indak mode itu, indak ka beres gai lalu lintas di siko Bersambung ke hlm A-11

DIDUGA MELAKUKAN PESTA SHABU

Pojok

IF YOU lose your integrity, you will have no freedom anymore (Susi Pudjiastuti, 29 Oktober 2014) Menanggapi susunan kabinet yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (26/10), saya menulis Kabinet Nano Nano. Nano Nano, kita tahu semua, adalah merek permen yang berasa manis, asam, asin sehingga dikatakan ramai rasanya, atau bisa dikatakan pula sejuta rasanya. Sejujurnya begitulah perasaan saya ketika menyimak perkenalan anggota kabinet pada Minggu sore tersebut. Salah satu alasannya, sejujurnya pula, saya tak kenal semua nama menteri yang diumumkan, yang berbaju serba putih, persis mahasiswa baru yang mengikuti pekan orientasi. Dalam pandangan saya, nama-nama yang diumumkan tersebut harusnya jagoan di bidangnya masing-masing, yang track record-nya telah dikenal publik untuk bidang tersebut. Selain nama-nama asing, yang saya kenal pun ternyata beberapa di antaranya tidak ditempatkan pada bidang yang selama ini digeluti. Tidak the right person on the right track. Passion (gairah) mereka terhadap bidang atau urusan yang dipercayakan kepada mereka patut diragukan. Passion menjadi penting karena tuntutan Presiden Jokowi adalah kerja, kerja, dan kerja sejak hari pertama. Presiden Jokowi sendiri sebelumnya telah mengumum

eorang Guru Besar Hukum dari Universitas Hassanuddin (Unhas), Makassar, Prof Musakkir diamankan polisi Polrestabes Makassar, Sulsel, Jumat dini hari kemarin. Bersama dia ditangkap seorang mahasiswi bernama Nilam, seorang dosen bernama Ismail Alrief dan seorang perempuan lainnya. Mereka ditangkap karena diduga berpesta shabu pada salah satu kamar hotel di Makassar. Polisi mendapatkan bukti dua paket shabu dan alat hisap dari

S

Prof Musakkir saat diperiksa polisi Polrestabes Makassar, Sulsel. (antara)

lokasi penangkapan di kamar 312 Hotel Grand Malibu, Jalan Pelita Raya, Makassar. Di kamar 308, polisi mengamankan Andi Syamsuddin dan Nakiyah. Sedangkan di kamar 205, penegak hukum membekuk Harianto. Belum diketahui hubungan keenam orang ini dalam kasus shabu tersebut. Hingga saat ini, mereka masih diperiksa dan menjalani tes urine di Mapolrestabes Makassar. Sementara, Musakkir membantah melakukan pesta shabu. Ia mengaku datang ke hotel tersebut Bersambung ke hlm A-11

ADVERTORIAL

APBD Sumbar 2015 Ditargetkan Selesai 21 November PAD ANG - DPRD Sumatera Barat PADANG targetkan APBD 2015 rampung 21 November ini. Paling lambat setidaknya 24 November. APBD dipatok Rp4,07 triliun. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano menegaskan saat ini pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Arkadius (RAPBD) antara DPRD dan PemDt. Intan Bano prov Sumbar masih dilaksanakan. Namun, dilihat dari agenda, pembahasan tak akan lama lagi selesai. “Kita rencanakan 21 November APBD telah disahkan melalui Rapat Paripurna,” ujar Arkadius, Jumat (14/11). Jika pun masih memerlukan waktu, kata dia, paling lama rapat paripurna ditunda tiga hari setelahnya, yakni 24 November. Bersambung ke hlm A-11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.