EDISI 496 - 29 Oktober 2009

Page 1

Kamis, 29 Oktober 2009

KORAN JAKARTA Edisi 496/Tahun II

www.koran-jakarta.com

Terbit 24 Halaman

Harga Eceran n

3 I Pecat Anggota KPU

5 I Desak Indonesia

7 I Prancis Super Series

DPR diminta segera memecat anggota KPU karena tidak menyelenggarakan Pemilu 2009.

Australia berkeras Indonesia memproses pencari suaka asal Sri Lanka.

Faktor kelelahan membuat penampilan Simon Santoso di putaran perdana kurang maksimal.

Rp 2.500 (luar Jawa+ongkos kirim) Harga Promosi

Paket Berlangganan

ANTARA/VEGA

EKONOMI

» Miranda Diperiksa KPK

Pasar saham Indonesia turun tajam dan mulai jenuh hingga akhir tahun ini. Kepercayaan investor kembali rontok.

RONA

KORAN JAKARTA/YUDHISTIRA SATRIA

» Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom (tengah) keluar meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (28/10). Miranda memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap saat pemilihan dirinya sebagai Deputi Gubernur Senior BI pada 2004. Berita hal 2 DOK KORAN JAKARTA/RAMDANI

17 I Pemimpin Pemuda

INDIKATOR Tahun Terburuk AS Jumlah tentara yang tewas di Afghanistan terus meningkat. Sejak 2001, totalnya mencapai 1.492 orang dan yang terbanyak berasal dari Amerika Serikat (AS) sebanyak 906 orang, disusul Inggris, 223 orang. Tahun 2009 menjadi tahun terburuk sepanjang keberadaan tentara AS memerangi Taliban. Rata-rata 28 tentara AS tewas tiap bulan. Tentara Tewas di Afghanistan (Orang)

480

360

240

120

0

‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09*

*) Hingga 28 Oktober 2009 SUMBER: ICASUALTIES.ORG

KORAN JAKARTA/ONES

FILE Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengenai target pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk lima tahun ke depan. KORAN JAKARTA/M FACHRI

“Angka pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah sesuatu yang bisa dicapai dalam lima tahun ke depan asalkan kita semua bekerja keras.” Jakarta, 22 Oktober 2009

“Target kita 7 persen. Tapi tentu kalau kita bekerja lebih keras, lebih giat.” Jakarta, 22 Oktober 2009

H O T L I N E Untuk Langganan & Pengaduan:

Telp. +62-21- 319 355 33 Fax. +62-21- 315 4601 sirkulasi@koran-jakarta.com

Rp 350.000

Ketua DPR Batalkan Raker Komisi IX

10 I Kepercayaan Rontok

Salah posisi duduk atau memanggul beban berat tidak hanya menyebabkan pegal-pegal. Kondisi itu dapat pula menimbulkan rasa nyeri pada bagian tulang belakang.

Rp 33.000

12 BULAN

Kinerja Legislatif

Kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat tidak terpenuhi karena ketidakmampuan PLN. Ke depan, pemerintah memprioritaskan proyek percepatan 10.000 MW.

19 I Nyeri Tulang Belakang

Bulanan

AFP/KAZUHIRO NOGI

9 I Pasokan Listrik

Kualitas pemuda Indonesia masa lalu dan sekarang berbeda. Akibat keadaan, pemuda sebelum kemerdekaan memberanikan diri tampil ke depan memimpin bangsa.

Rp1.500

Skandal Hukum I Wakil Jaksa Agung Mengaku Sebagai Korban

Yudhoyono Minta Pencatut Nama Diusut Pengusutan tuntas sangat diperlukan agar dugaan kriminalisasi terhadap KPK bisa dibuktikan benar atau salah. JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pencatutan namanya dalam rekaman yang mengindikasikan rekayasa untuk mengkriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diusut tuntas. Pengusutan dapat dimulai dengan mengklarifikasi pihak-pihak yang terkait dan disebut-sebut dalam rekaman. Demikian ditegaskan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal dan Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hukum, Denny Indrayana, di Kantor Presiden, Rabu (28/10). “Tindakan pencatutan nama adalah tindakan ilegal. Presiden ingin agar ini diusut dan ditindaklanjuti sampai tuntas karena masalah pencatutan nama Presiden adalah suatu hal yang serius,” ujar Dino. Denny menambahkan, pengusutan tuntas diperlukan agar masalahnya menjadi jelas. “Sehingga masyarakat paham

bahwa ini adalah bohong dan karenanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.” Menurut Denny, pertanggungjawaban yang dimaksud adalah mengklarifikasi pihakpihak yang terkait dalam rekaman. “Pokoknya semua diusut tuntas. Kalau bicara rekaman itu betul atau tidak, ya artinya pihak-pihak yang ada dalam rekaman yang harus dimintai keterangan.” Namun, lanjutnya, Presiden tidak bisa memberikan perintah kepada KPK karena lembaga tersebut bersifat independen sehingga tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Dino mengungkapkan Presiden belum mendengar rekaman pembicaraan yang diduga melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto, tersangka kasus suap Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan, Anggoro Widjaja, dan adik kandungnya, Anggodo Widjaja, serta beberapa orang lagi. Dalam rekaman yang beredar di media massa sejak Sabtu (24/10) itu, juga disebut-sebut nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) yang kini menjabat Wakil Jaksa Agung, Abdul Hakim Ritonga, Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komjen Susno Duadji, serta “RI-1” yang

merujuk pada sandi Presiden RI. Dari percakapan dalam rekaman itu, tergambar adanya rekayasa untuk menjebak dua Wakil Ketua KPK. Salah satunya Chandra M Hamzah, yang kini nonaktif karena sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang saat menangani kasus Anggoro. Selain Chandra, Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto mengalami nasib yang sama.

« Pihak-pihak yang ada dalam rekaman yang harus dimintai keterangan. » Denny Indrayana STAF KHUSUS KEPRESIDENAN BIDANG HUKUM

Sebelum rekaman itu beredar, tim pengacara Chandra dan Bibit berulang kali menyebut adanya rekaman hasil penyadapan yang membuktikan klien mereka adalah korban konspirasi. Menurut mereka, rekaman itu ada di KPK. Setelah beredar rekaman, Ketua Pelaksana Tugas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengaku pihaknya memang memiliki rekaman yang dimaksud, serta secara implisit

membenarkan bahwa rekaman yang beredar sama dengan yang dimiliki KPK. Mengaku Korban Dimintai tanggapannya seputar permintaan Presiden agar penegak hukum mengusut oknum yang mencatut namanya, Abdul Hakim Ritonga enggan berkomentar. ”Akan lebih baik bila pertanyaan itu ditujukan kepada pejabat lain seperti Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, dan yang lainnya. (Dalam kasus ini) Saya adalah korban, kalau ditanya seperti itu, perasaan saya akan terpancing dan membuat saya tidak objektif.” Sehari sebelumnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji memeriksa Ritonga. Namun, kesimpulan Hendarman, bawahannya itu tidak melakukan rekayasa, melainkan memberi petunjuk kepada kepolisian terkait kasus Chandra dan Bibit. Sementara itu, Wakadiv Humas Mabes Polri Brigjen Sulistyo Ishaq mengaku pihaknya sedang mendalami isi rekaman tersebut. ”Mendalami kan tidak sehari atau dua hari, kita masih berproses,” ujar Sulistyo. kml/eko/ags/don/YK/D-1 Komentar/saran/kritik berita ini via e-mail: redaksi@koran-jakarta.com, faks: 021 315 5106 SMS: 0813 8181 7227

JAKARTA – DPR membatalkan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan yang mengagendakan program 100 hari Departemen Kesehatan, Rabu (28/10). Pembatalan itu dilakukan oleh Ketua DPR Marzuki Alie karena rapat tersebut dianggap tidak menyentuh substansi permasalahan. “Selama ini memanggil menteri ada hasil nggak? Cuma untuk menghujat menteri, menghujat dirjennya, nggak betul lembaga ini. Lembaga ini harus bekerja dengan sistematis dan konsep,” ujar Marzuki di Jakarta, Rabu. Menurutnya, DPR harus bekerja sesuai dengan tatanan atau sistem yang benar. “Tidak dengan dadakan dan sesaat saja,” kata Marzuki. Raker Komisi IX dengan Menkes sedianya berlangsung Rabu, dengan agenda pembahasan program 100 hari Departemen Kesehatan. Tetapi, secara mendadak, raker dibatalkan oleh Ketua DPR melalui telepon ke Sekretariat Komisi IX, Selasa malam. Padahal, agenda rapat itu sudah disetujui pemimpin DPR melalui Wakil Ketua DPR Marwoto Mitrohardjono. Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning kecewa atas pembatalan raker dengan Menkes. Menurutnya, pemimpin DPR seharusnya tidak memiliki kepentingan untuk memutus secara sepihak pembatalan tersebut. Apalagi pemberian undangan pemberitahuan kepada Menkes untuk raker tersebut sudah atas persetujuan pemimpin DPR lainnya. Dia mengungkapkan, Rabu, pihak Depkes pun mengirimkan surat terkait pembatalan raker tersebut. Alasannya, mereka belum siap memTidak bahas program dengan 100 hari. Sebelumdadakan dan nya, Depkes telah menyatakan siap sesaat saja. dengan raker tersebut. Marzuki Alie Peneliti FormapKETUA DPR pi, Yuris Oloan, mengatakan seharusnya agenda raker yang telah disetujui tetap berjalan. Tidak ada agenda lain yang bisa membatalkan pertemuan itu. Ketua DPR Marzuki Alie tidak dapat mengatasnamakan DPR begitu saja. Pengamat politik UGM, Miftah Adi Susanto mengatakan pembatalan raker tersebut merupakan langkah DPR membentengi pemerintah. Pasalnya, Ketua DPR mencium gelagat Komisi IX akan mempertanyakan program Depkes yang belum dipersiapkan oleh Menkes. Menkes sendiri menyatakan belum siap untuk menjawab pertanyaan anggota Dewan. ”Pola seperti ini akan berlanjut seiring isu-isu aktual yang berkembang,” kata Susanto. har/AR-2

«

»

Tujuh Dosa Sosial Penghambat Kesejahteraan Oleh: M S i d h a r t a Pengamat Kebijakan Publik

P

residen Susilo Bambang Yudhoyono, saat berpidato pada pelantikan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, berpesan agar mereka tidak besar kepala. Prioritas kerja kabinet pun ditetapkan, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, penguatan demokrasi, dan penegakan keadilan. Tujuan prioritas kerja dirancang mengikuti jalur keberhasilan negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan China, yaitu perindustrian untuk peningkatan kesejahteraan. Indonesia akan melandaskan diri pada keunggulan daya saing, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan

sumber daya manusia pada pola perindustriannya. Strategi ini menjadi krusial karena perekonomian Indonesia tengah mengalami proses deindustrialisasi dini. Gejala ekonomi yang biasa disebut Dutch Disease, seperti yang kini dialami Brasil, merupakan suatu penurunan sektor manufaktur yang dikombinasikan dengan eksploitasi sumber daya alam dan kenaikan nilai tukar mata uang. Menurut Kadin, di Indonesia, gejala ini terlihat pada penurunan kontribusi industri manufaktur pada produk domestik bruto (PDB) menjadi 28 persen pada 2008 dibandingkan dengan rata-rata 2000-2008. Selain itu, kredit perbankan ke sektor industri yang hampir 40 persen pada 1985 turun menjadi 16 persen pada 2008. Indonesia juga harus mewaspadai penguatan rupiah terhadap

dollar AS yang akan mengikis keunggulan daya saing. Sementara China, pesaing ekspor Indonesia, tetap mengunci (pegging) kurs yuan terhadap dollar AS. Target strategis pengembangan industri pengelolaan sumber daya alam membutuhkan iklim investasi yang kondusif. Namun, biaya transaksi ekonomi di atas kewajaran dan kelambanan pembangunan infrastruktur menjadi hambatan utama mencapai tujuan KIB II. Proyek infrastruktur yang lambat diselesaikan, bahkan sebagian gagal, umumnya disebabkan oleh korupsi dan kolusi. Padahal, tanpa pembangunan infrastruktur yang memadai, target KIB II bakal terganggu. Proyek yang gagal atau molor seperti monorel dan mass rapid transportation (MRT) perlu menjadi peringatan. Situs Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) memuat artikel bahwa proyek penunjukan langsung rawan korupsi. Temuan Tim Indonesia Bangkit juga menunjukkan ada penggelembungan 200-300 persen dari anggaran pemerintah dibanding dengan harga pasar atau anggaran yang diajukan. Ini juga satu peringatan. Korupsi menjadi dilematis dalam konteks pemikiran: peningkatan kesejahteraan akan mengurangi korupsi, yang berlawanan dengan pemikiran: korupsi menghambat kesejahteraan rakyat. Korupsi sebagai penyakit sosial tersirat sangat jelas pada pernyataan pemimpin spiritual asal India, Mahatma Gandhi (1869-1948), mengenai tujuh dosa sosial yang menjadi hambatan mencapai keadilan sosial, yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Gandhi, yang lahir 2 Oktober,

140 tahun silam, menyatakan dosa sosial meliputi politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja, kegiatan ekonomi tanpa moralitas, pencapaian kenikmatan tanpa nurani, pengetahuan tanpa peri kemanusiaan, pendidikan tanpa karakter, dan ibadah tanpa pengorbanan. Juru Bicara Kepresidenan Dino Pati Djalal pernah mengungkapkan bahwa Presiden Yudhoyono, sewaktu berkunjung ke India, sangat tertarik pada pernyataan Gandhi itu. Presiden membaca pernyataan yang tertampang pada satu dinding di makam pemimpin India itu berulang kali, merenungkannya, bahkan meminta Dino mencatatnya. Mudah-mudahan tujuh dosa sosial yang diperingati Oktober ini, bertepatan dengan pengangkatan KIB II, memberikan inspirasi kepada semua penentu nasib rakyat.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.