EDISI
B
:
JULI/2014
APA ITU REFORMA AGRARIA ??
anyak orang beranggapan bahwa isu agraria hanya berkaitan masalah pertanian sehingga konflik agraria hanya persoalan pembagian tanah kepada petani yang kemudian dilanjutkan dengan sertifikasi. Berangkat dari asumsi seperti ini maka berbagai kalangan menganggap pelaksanaan reforma agraria sama dengan melakukan sertifikasi tanah. Tentu pandangan di atas adalah satu kekeliruan karena reforma agraria tidak hanya masalah pertanian dan sertifikasi tanah. Kata reforma berasal dari Spanyol yang artinya suatu pembaruan untuk merubah fungsi dan struktur. Sedangkan agraria berasal dari bahasa latin, “ager� yang berarti lapangan, pedusunan, wilayah, tanah Negara. Namun ada juga yang menggunakan istilah “agger� yang berarti tanggul sungai, reruntuhan sungai, jalan tambak, bukit (Wiradi, 2000). Jadi bisa disimpulkan bahwa agraria merupakan segala bentuk kekayaan alam yang ada di suatu wilayah baik di atas tanah, di dalam perut bumi, di laut maupun di bawah dasar laut. Secara lebih rinci Gunawan Wiradi yang telah menggeluti isu agraria lebih dari 40 tahun, mendefinisikan reforma agraria sebagai suatu penataan kembali susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunakisma), secara menyeluruh dan komprehensif. Bahkan menurutnya, untuk menjalankan reforma agraria sejati ada tiga langkah yang harus ditempuh, pertama
sifatnya drastis (tegas) dan mempunyai jangka waktu yang pasti. Dalam pelaksanannya, reforma agraria harus mempunyai waktu yang terbatas
http://alaqodar.blogspot.com/2011/02/karikatur-petani.html
dengan jadwal yang sudah terinci beserta target yang akan dicapai. Misalnya, reforma agraria selesai dalam jangka lima tahun dengan rincian tahun pertama adalah inventaris masalah dan pendaftaran tanah, baik yang dikuasai individu, perusahaan swasta maupun Negara. Di tahun kedua dan ketiga merupakan bagian dari penyelesaian konflik, pelaksanaan redistribusi lahan dan ganti rugi bagi mereka yang lahannya diambil sebagai objek reform. Di tahun keempat mulai dilakukan
distribusi modal, teknologi dan pengetahuan sehingga di tahun kelima kita bisa menuai hasil dari pelaksanaan reforma agraria sejati. Kedua pelaksanaan reforma agraria dilakukan secara khusus. Artinya Semua sumber kekayaan alam Indonesia diatur ulang penguasaannya dan kepemilikannya oleh satu lembaga khusus yang bersifat sementara. Lembaga ini yang bertanggung jawab untuk: (i) merumuskan strategi untuk menjalankan reforma agraria; (ii) mengkordinasikan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk mempercepat terlaksananya reforma agraria; (iii) melakukan penataan ulang terhadap struktur penguasaan, kepemilikan dan penggunaan tanah serta sumber agraria lainnya dan; (iv) menyelesaikan konflik agraria yang merupakan warisan masa lalu dan konflik yang akan muncul pada saat reforma agraria dilaksanakan. Ketiga, pelaksanannya harus cepat artinya pelaksanaan reforma agraria harus punya batas waktu yang rasional dan setiap agenda harus diselesaikan tepat waktu. Semakin lama reforma agraria dilaksanakan maka semakin tinggi konflik agraria yang akan terjadi dan semakin banyak pula korban yang akan berjatuhan serta semakin besar materi yang dikorbankan.
Wajah Agraria Di Indonesia
http://www.didaktikaunj.com/2012/02/sesuatu-yang-dianggap-alamiah/
Kondisi agraria di Indonesia sampai saat ini sangat tragis dikarenakan pemerintah tidak pernah berinisiatif untuk menjalankan reforma agraria yang berbasiskan keadilan. Akibatnya terjadi ketimpangan dalam penguasaan lahan, munculnya konflik agraria dan hebatnya kerusakan alam akibat pengelolaan pertambangan, perkebunan dan pembangunan infrastruktur yang dikuasai oleh korporasi bermodal besar. Sistem kapitalisme telah menjadikan rezim saat ini lebih mengutamakan pemilik modal untuk menguasai kekayaan alam Indonesia daripada rakyat kecil. Jadi tidak mengherankan
jika Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat pada 2013, ada 369 konflik agraria yang merampas 1,2 juta ha tanah masyarakat dan melibatkan 139 ribu kepala keluarga. Bahkan korban yang meninggal ada 21 orang, ditembak 30 orang, ditahan 239 orang dan dianiaya 130 orang. Selain itu, pengelolaan sumber agraria yang berorientasikan modal berbanding lurus dengan perampasan lahan milik warga. Akhirnya banyak petani yang memiliki lahan kecil atau tidak bertanah terserap ke dalam sektor non-pertanian seperti menjadi pedagang kaki lima, tukang ojek, supir angkot, menjadi buruh perkebunan, buruh pabrik dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Jadi tidak menjadi sesuatu yang aneh lagi, jika BPS mengatakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir petani Indonesia menyusut sebesar 5 juta jiwa. 1
Berharap SBY melaksanakan reforma agraria untuk memperbaiki kondisi agraria yang carut-marut, tindakannya malah berkebalikan dengan mengeluarkan berbagai UU sektoral dan memperkuat posisi investor asing di Indonesia. Paling tidak ada 635 peraturan agraria yang saling tumpang tindih dikarenakan ego sektoral setiap lembaga sangat tinggi. Salah satu tugas DPR dan Presiden yang terpilih sesuai hasuil Pemilu 2014 adalah menjalankan TAP MPR No.IX/2001. Presiden dan DPR yang baru nanti harus melakukan kajian untuk mencabut segala bentuk UU yang bertentangan dengan Reforma Agraria dan melaksanakan reforma agraria sejati demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (AP)