KOMUNIKA
LINTAS LEMBAGA
Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Industri Nasional masih ditemui adanya berbagai permasalahan dan hambatan yang dapat mengganggu perkembangan sektor industri saat ini. Untuk menanggulangi masalah tersebut, Departemen Perindustrian telah membentuk Pusat Solusi Bisnis (PSB). Dasar hukum pembentukan PSB adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/2005 tanggal 18 Oktober 2005. PSB mempunyai tugas Melakukan inventarisasi permasalahan dan hambatan yang berkaitan dengan kegiatan penyelundupan, tindak kejahatan yang bersifat premanisme, penjarahan dan pemogokan yang cenderung anarkis yang mengganggu kegiatan usaha di bidang industri; melakukan inventarisasi dan analisa perangkat perundang-undangan yang dinilai kurang mendukung pemulihan usaha dibidang Industri; melakukan sinkronisasi dan koordinsi langkah-langkah penanganan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan secara cepat dan tuntas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masingmasing instansi pemerintah/swasta; mengkoordinasikan kegiatan yang bersifat preventif dan represif dalam mengatasi hambatan kelancaran usaha dibidang Industri yang memerlukan penyelesaian secara cepat bersama instansi terkait; melakukan koordinasi langkah-langkah penanganan yang bersifat preventif untuk menghindari timbulnya permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan gangguan terhadap kegiatan usaha dibidang Industri; dan menyampaikan hasil kegiatan inventarisasi dan kajian masalah dan hambatan serta memberikan rekomendasi/usulan sebagai bahan masukan kepada instansi terkait untuk ditindak lanjuti. (sm)
yud
Pembentukan Pusat Solusi Bisnis
GRATIS: Departemen Komunikasi dan Informatika membagikan secara gratis tabloid KomunikA Edisi Khusus Lebaran yang berisi informasi seputar arus mudik dan peta rute mudik kepada pemudik yang melintas di jalan tol.
Aksi Nasional P3A dan PESKA
Paspor Haji Selesai November
Rapat Koordinasi tingkat Menteri pada tanggal 16 September 2005, antara Menko Kesra dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan, serta perwakilan dari berbagai lembaga dan deoartemen, merumuskan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A), dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA). Untuk meningkatkan kinerja P3A, maka dibentuk Badan Anti Perdagangan Perempuan dan Anak. Selain itu akan mengoptimalkan kerja investigasi Polri dengan meningkatkan jumlah Polwan yang bertugas sebagai investigator korban trafficking perempuan dan anak. Aksi juga bertujuan mengaktifkan kembali Gugus Tugas dalam pelaksanaan RAN yang selama ini belum dilaksanakan secara sempurna melalui peningkatan kerjasama antar Gugus Tugas Pusat, Daerah, dan dengan LSM internasional, nasional, dan lokal datam penanganan P3A dan PESKA. Aksi juga untuk mempercepat penyelesaian Peraturan Perundang undangan khususnya untuk RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan RUU Pornografi dan Pornoaksi serta RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Forum sepakat untuk memberikan pendampingan korban trafficking di luar negeri, melalui peningkatan kerjasama bilateral untuk "Mutual Legal Assistance", memantau pelaksanaan peraturan perundangan, seperti Kepres, lnstruksi Mendagri, Perda, yang tetah diterbitkan oleh instansi terkait di setiap tingkatan baik nasional maupun daerah, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam bentuk kegiatan yang aplikatif di lapangan, mempercepat pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara nasional yang didukung oleh Pemda setempat, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan Akte Kelahiran, dan KTP Nasional. Peran Departemen Agama juga dinilai sangat penting dalam upaya penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak berkaitan dengan penanaman nilai-nilai moral dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi.
Departemen Agama sedang giat mengerjakan paspor bagi 205.000 calon jamaah hasi Indonesia. Direktur Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Zakaria Anshar, mengharapkan seluruh paspor tersebut sudah selesai divisakan paling lambat pada akhir Nopember 2005. Sampai hari ini, sudah separuh yang selesai dikerjakan, dan sisanya menyusul sehingga diharapkan seluruhnya akan selesai menjelang pemberangkatan kloter pertama pada tanggal 8 Desember 2005. Visa haji yang telah selesai adalah visa bagi calon jamaah haji yang berangkat pada kloter-kloter awal, sehingga tidak akan terjadi kasus visa telah selesai tapi calon jamaah haji yang bersangkutan belum bisa berangkat atau sebaliknya mereka yang siap berangkat tapi visanya belum selesai. Daerah-daerah yang sudah selesai visanya seperti sebagian Sumatera Utara, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan dokumennya telah dikirimkan ke daerah tersebut. Paspor Haji tahun ini, berbeda parpor haji tahun-tahun sebelumnya, karena menggunakan sistem pengamanan yang sangat ketat untuk menghindari pemalsuan paspor seperti scanning foto. (sm).
(sm-menkokesra.go.id).
Pemberantasan Illegal Fishing Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah melakukan penanganan dan pemrosesan hukum IUU Fishing (Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing) sebagai salah satu pencapaian program 100 hari DKP. Penanganan meliputi Penertiban Perizinan, dengan mencabut 155 izin kapal eks asing berbendera Indonesia bermasalah karena tidak dapat melengkapi dokumen kapal, terutama deletion certificate (DC) sebagai bukti bahwa kapal tersebut telah dihapuskan statusnya dari negara asal. IUU fishing ditangani dengan pemasangan Vessel Monitroing System (VMS) untuk memudahkan proses monitoring terhadap kapal penangkapan ikan dengan pemasangan 971 unit VMS sesuai dengan target. Di samping itu DKP sedang menyusun Master Plan Outing Ring Fishing Port, laporan akhir Master Plan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di lingkar luar Indonesia telah selesai dilakukan. DKP juga sedang melakukan Penyusunan Alternatif Strategi Pengelolaan Sumber Daya Udang di Laut Arafura serta rencana optimasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil Di Laut Jawa. DKP juga sedang menyusun Alternatif Kebijakan Pengelolaan SDI Nasional, serta melakukan pemantauan kegiatan operasional penangkapan ikan dengan kapal di atas 30 gross ton (gt) dan penyusunan NPOA (National Plan of Action) pengelolaan sumber daya ikan hiu. Konsep NPOA Pengelolaan Sumberdaya Ikan Hiu diharapkan akan selesai pada Minggu I Januari 2005. (sm-Ditjen Perikanan Tangkap)
Target MDGs Air Bersih 75% Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum mentargekan tercapainya Millenium Development Goals (MDGs) bidang air bersih sebesar 75 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015. "Sampai saat ini baru mampu terlayani oleh sistem air bersih sebesar 45 juta atau 40% warga masyarakat perkotaan dan tujuh juta atau 8% masyarakat pedesaan," kata Direktur Bina Program Ditjen Cipta karya Departemen PU, Djoko Mulyanto, di Jakarta, Jumat. Sedangkan untuk penanganan sanitasi dan air limbah domestik, akan diproritaskan pada sarana dan prasarana pengelolaan air limbah masyarakat miskin, dan ditargetkan pada akhir masa MDGs pada tahun 2015 dapat ditangani sekitar 80 persen dari penduduk perkotaan dan 70 persen untuk penduduk pedesaan. Pada bidang persampahan, selain mengurangi secara maksimal dari sumber sampah, juga akan dikembangkan kerjasama dengan pihak swasta untuk menangani masalah sampah ini dengan cara pengolahan sampah menjadi bahan baku daur ulang. "Ditargetkan masalah ini dapat ditanggulangi hingga 80 persen pada akhir MDGs tahun 2015," katanya menambahkan. Untuk mencapai target tersebut, menurut Djoko Mulyanto, akan ada Rencana Tindak Nasional (RTN) yang terdiri dari RTN pada bidang air minum, air limbah, dan persampahan. Dalam RTN itu akan dilakukan pada pengaturan pembagian tugas. (sm)
KPK Cermati Penyelundupan BBM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencermati dan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian dalam menindaklanjuti kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah yang ditengarai melibatkan sejumlah pegawai Pertamina. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menilai tindakan penyelundupan BBM yang melibatkan pegawai pemerintah itu bisa disebut sebagai pencurian. Sedangkan kalau melibatkan unsur manajemen sudah menjadi kasus korupsi, sehingga KPK dapat mem-back up pengungkapannya .(sm: PRCM)
Pembangunan Perbatasan Berbasis Tata Ruang Arah kebijakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan ditekankan berbasis pada penataan ruang. Karena penataan ruang merupakan prasyarat bagi pembangunan kawasan tersebut, agar terpadu, baik dengan pembangunan sektor lain maupun terpadu dengan wilayah sekitarnya. Demikian paparan Menteri Pekerjaan Umum yang disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen PU Hermanto Dardak, dalam rapat koordinasi penyusunan dan pengendalian program pembangunan daerah perbatasan terpadu di Jakarta belum lama ini. Menurut data dari Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal menyebutkan 3 dari 5 kabupaten perbatasan negara di Kalimantan Barat (Kalbar), 3 kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) dan 3 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah tertinggal. Untuk itu perlu perhatian untuk menangani kawasan tersebut, namun tetap mempertimbangkan aspek keamanan, kesejahteraan dan lingkungan hidup, katanya. Dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan Departemen PU dalam tahun 2006 nanti telah membuat program yaitu bidang penataan ruang, mencakup penyusunan Rencana Tata Ruang dan Indikasi Strategis Kawasan Perbatasan Negara. Hermanto Dardak menginformasikan bahwa saat ini Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Perbatasan Kalimantan dalam proses finalisasi di Sekretaris Kabinet. Sedangkan untuk perbatasan NTT dengan Timor Leste, proses legalisasi menjadi Peraturan Presiden (Perpres) akan diproses tahun 2006. (sm-Dep PU) Edisi 01/Tahun I/November 2005
11