Page 1


KOMUNIKA

BERANDA Editorial

Wajah Kita

Gerakan Nasional Berantas Flu Burung

Kita yang "Pelupa"

Pemerintah Republik Indonesia sangat serius memberantas flu burung. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menetapkan pemberantasan flu burung sebagai prioritas agenda kerja kabinet 2006. Keputusan itu diambil Presiden SBY setelah mencermati dan mengevaluasi penanganan flu burung di Indonesia beberapa bulan terakhir ini. Dalam rapat kabinet terbatas khusus membahas flu burung, Senin 14 November lalu, Presiden SBY menyatakan, kendati tidak ada lonjakan secara dramatis dari penyakit itu, namun masih ada kasus yang menunjukkan kerawanan terus berlanjutnya flu burung. Karena itu, pemerintah menetapkan penanganan flu burung sebagai prioritas dan agenda pemerintah pada 2006, meskipun sekarang upaya pencegahan dan pemberantasan telah dilaksanakan secara intensif. Tidak hanya itu, Presiden SBY juga mencanangkan pemberantasan flu burung sebagai gerakan nasional. Hal ini karena wabah tidak hanya menjadi ancaman dalam negeri, namun juga menjadi ancaman dunia, sehingga diperlukan adanya upaya bersama untuk menanggulanginya. Pencanangan Gerakan Nasional Pemberantasan Flu Burung itu perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Bukti menunjukkan bahwa gerakan nasional yang telah dilaksanakan di Indonesia, seperti gerakan nasional orang tua asuh (GN-OTA) dan gerakan nasional pemberantasan sarang nyamuk (GN-PSN), ternyata berhasil dengan baik. GN-OTA terbukti mampu "menyelamatkan" ribuan siswa dari ancaman putus sekolah. Sedangkan GN-PSN secara signifikan mampu menekan jumlah penderita demam berdarah di beberapa wilayah di Indonesia. Sebagai gerakan yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan simultan, gerakan nasional sangat efektif untuk menghadapi berbagai masalah yang sulit dipecahkan secara individual oleh warga masyarakat. Pemberantasan nyamuk penyebab demam berdarah misalnya, tidak akan berhasil jika hanya dilaksanakan secara parsial dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Pemberantasan secara perorangan memang perlu, namun tidak bisa mematahkan siklus perkembangbiakan nyamuk Aedes Egypty secara menyeluruh. Demikian pula pemberantasan flu burung, memerlukan sistem pemberantasan terpadu yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Pemberantasan tidak hanya dilaksanakan di daerahdaerah pandemi (daerah wabah), namun juga di daerah yang selama ini dianggap "aman" dari flu burung. Di daerah pandemi dilaksanakan langkah-langkah penanggulangan, pengobatan dan pemulihan. Sedangkan di daerah non pandemi, bisa dilakukan langkah-langkah preventif-antisipatif untuk mencegah agar virus flu burung tidak masuk ke daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan, karena serangan virus flu burung bersifat laten (tidak kentara, sulit dideteksi) dan biasanya baru diketahui penyebarannya setelah korban berjatuhan di sejumlah wilayah. Satu hal yang sangat penting, seluruh upaya baik upaya pencegahan maupun pemberantasan, harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, massal di seluruh wilayah Indonesia dan dilakukan secara terus-menerus sampai ada kepastian bahwa seluruh wilayah dinyatakan aman dari flu burung. Dalam penanganan flu burung ini, kita dapat mencontoh apa yang telah dilakukan pemerintah Hongkong. Kendati negara ini sempat dinyatakan "negara gawat flu burung" oleh WHO, namun berkat upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilaksanakan secara nasional, dalam waktu relatif singkat Hongkong bisa mengeliminasi penyebaran penyakit ini. Bahkan hanya dalam hitungan bulan, Hongkong bisa terbebas dari cengkeraman flu burung. Hal itu tak lepas dari kerja keras pemerintah yang mendapat dukungan penuh dari seluruh warganegara. Bisakah kita melakukannya? Tentu saja bisa! Partisipasi, itulah kata kuncinya. Apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan keterlibatan seluruh masyarakat secara penuh, gerakan nasional pemberantasan flu burung pasti akan berhasil.*

Tiga bulan lalu kita terhenyak, ketika seorang balita meninggal dunia akibat penyakit flu burung di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof dr Sulianti Saroso Jakarta. Lalu kita terbelalak, saat media massa memberitakan, hingga pertengahan November 2005 Departemen Kesehatan (Depkes) mencatat tak kurang 14 kasus flu burung, dan dari jumlah itu 5 orang penderita meninggal. Genderang kewaspadaan pun lantas ditabuh. Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk mencegah agar flu burung tidak menyebar menjadi wabah di negeri ini. Depkes misalnya, segera mengimbau agar seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pencegahan flu burung. Di samping itu, menyiapkan 44 rumah sakit di seluruh Indonesia untuk perawatan pasien flu burung. Sementara Departemen Pertanian (Deptan) menetapkan sembilan strategi untuk mengatasi flu burung ini, yakni pelaksanaan tindakan biosecurity secara ketat; tindakan pemusnahan unggas selektif; pelaksanaan vaksinasi; pengaturan secara ketat terhadap pengeluaran dan pemasukan unggas, telur, produk dan limbah peternakan; pelaksanaan surveilans dan penelusuran ulang; peningkatan kesadaran masyarakat; pengisian kembali unggas, pemusnahan unggas secara menyeluruh di daerah tertular baru; monitoring; pelaporan dan evaluasi. Perhatian masyarakat sepertinya tertumpah pada isu flu burung. Bahkan selama beberapa pekan, isu ini sempat "menenggelamkan" berita tentang anjloknya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga BBM. Semua orang bicara tentang flu burung. Di berbagai arena, mulai dari ruang rapat kabinet hingga warung kopi, perbincangan tentang flu burung menggema. Flu burung telah menjadi isu publik dan juga menjadi kesadaran publik (public awareness). Semua orang takut terhadap akibatnya, oleh karena itu semua merasa perlu untuk meningkatkan kewaspadaan. We scare and than we care, kita takut dan kemudian kita peduli. Begitulah tamsilnya. Namun, berapa lama kepedulian publik itu dapat bertahan? Sangat singkat. Hanya dalam hitungan hari, perhatian masyarakat terhadap flu burung kembali melemah. Kesibukan mudik lebaran dan tertangkapnya gembong teroris Azahari secara tidak sadar telah memposisikan isu flu burung dalam titik subordinat fokus perhatian publik. Sehingga ketika pasca lebaran ini se-

orang balita di Bali diberitakan meninggal dunia karena flu burung, reaksi masyarakat terkesan "biasa-biasa saja." Begitu pelupakah kita, sehingga peristiwa demi peristiwa berlalu begitu saja seiring lintasan waktu? Tengok saja ke belakang, saat kasus HIVAIDS di-blow up media massa tahun lalu, begitu banyak perhatian publik tercurah pada isu ini. Begitu juga saat demam berdarah merenggut belasan nyawa--sampai statusnya hampir ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB)-semua orang bicara tentang bagaimana mengatasi demam berdarah. Namun isu krusial itu segera tergusur isu lain yang muncul belakangan, dan kemudian lenyap tak berbekas ditelan waktu. Kekhawatiran kita adalah, jangan-jangan flu burung berkembang pesat justru pada saat public awareness melemah. Saat semua orang tak lagi peduli dan melupakannya, virus bisa menyelinap ke segala arah tanpa diketahui. Dan suatu saat bisa saja tiba-tiba muncul kembali menjadi "bom waktu" yang mengerikan. Apa yang bisa dilakukan untuk membendung gelombang pandemi ini, jika ekskalasi penularannya sudah telanjur meluas? Bisa jadi salah satu alasan kita untuk "melupakan" flu burung adalah karena fakta menunjukkan saat ini jumlah penderitanya secara kuantitatif semakin berkurang. Alasan semacam itu memang masuk akal, namun kita tidak boleh lupa terhadap "fenomena gunung es" yang sering menyesatkan pandangan. Yang tampak di permukaan memang kecil, namun bisa saja jumlah korban flu burung yang sesungguhnya, yang tidak tampak, jauh lebih besar daripada yang kita lihat. Untuk itu kita harus selalu waspada. Tak ada alasan bagi kita untuk "lupa" pada flu burung, karena bahaya itu terus mengintip setiap saat. Pada saat kesadaran dan kewaspadaan publik masih tinggi saja, kasus flu burung tetap merebak di mana-mana. Apa yang akan terjadi jika kita melupakannya...? gun

Diterbitkan oleh:

KOMUNIKA Edisi 01/Tahun I/November 2005

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat BIP Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Maurice Simatupang, Sedia Barus, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, Toebari, Rachmat Sharif, Harun Pamungkas Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No 9 Jakarta, Telp. (021) 3521538 e-mail: bipkomunik@yahoo.co.id Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

2


POLHUKAM

KOMUNIKA

TERORISME Belum Berakhir Doktor Azahari, gembong teroris yang dijuluki Demolition Man atau si Penghancur, memang sudah terbaring kaku di liang lahat. Namun bukan berarti terorisme turut terkubur bersama tewasnya sang gembong. Ancaman teror masih terus mengintip di mana-mana.

Kerja Sama Lawan Terorisme Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberi sambutan pada pembukaan Konferensi Internasional Keuangan dan Ekonomi Islam Ke - 6, di kantor Wakil Presiden, Senin (21/11), meminta Islamic Development Bank (IDB) membantu mengatasi masalah penggangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, yang menyebabkan munculnya pelaku bom bunuh diri dengan mengatasnamakan agama. "Pelaku bom bunuh diri dilakukan orang-orang pengangguran atau masyarakat ekonomi lemah, karena itu mereka mudah dipengaruhi," kata Jusuf Kalla. Sehari kemudian, pada pembukaan rapat koordinasi para penegak hukum di Mabes Polri, Selasa (22/11), wapres meminta para penegak hukum untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah terorisme. "Perang fisik dan perang ideologi," kata wapres. Kalla mengatakan, perang fisik yang dimaksud adalah penanganan kasus terorisme oleh polisi di lapangan, misalnya mencari bom hingga menangkap para pelakunya. Sedangkan perang ideologi, dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang benar mengenai agama, misalnya konteks jihad. "Ini dapat dilakukan oleh kiai, ustad, dan ulama," katanya. Kalla menegaskan, para ulama telah menyatakan tindakan terorisme dan 'jihad' yang dilakukan para pelaku teror bertentangan dengan ajaran agama. Jika langkah pendekatan ideologi ini berhasil, ia berpendapat, beban polisi di lapangan akan semakin ringan. Untuk itu ia meminta para penegak hukum untuk tidak segan melibatkan pemuka agama dalam menegakkan hukum. Ia melanjutkan, langkah para penegak hukum harus seirama dalam menangani masalah keamanan. Jika saling menjegal dan saling melindungi penjahat, penegakan hukum akan lumpuh. (sb-g)

goro

bersama pemerintah," ujar Ansyaad. Ansyaad juga mengatakan bahwa masyarakat harus meniru rakyat Yordania, yaitu begitu terjadi ledakan bom yang menewaskan puluhan orang dan diklaim oleh Al Qaeda atas nama Islam, maka semua tokohtokoh Islam turun ke jalan dan berniat memberantas habis kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam itu.

Tersangka teror diringkus petugas, tak berarti aksi teror berhenti.

Terorisme Masalah Global Atase Pertahanan Pakistan, Kolonel Anwar Ul Haq Chaudhry, mengatakan di Jakarta, Rabu (16/11), terorisme adalah masalah global dan saat ini sudah menjadi jaringan multinasional. Dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR-RI dengan empat dubes negara sahabat di Gedung Nusantara 2 Senayan, Anwar menegaskan, pemerintah Pakistan menentang segala bentuk kejahatan terorisme. Dia beralasan, karena bagi pemerintah Pakistan, hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai ke-Islaman yang mengajarkan perdamaian, toleransi dan juga kesabaran. Menurut Anwar, untuk mengatasi masalah terorisme, diperlukan kebijakan yang bersifat strategis dan tidak hanya berada dalam level kebijakan taktis. "Kita juga perlu mengetahui apa motif latar belakang dari para teroris tersebut dan jangan hanya terpaku pada siapa pelaku teror." Sehari sebelumnya, Komisi I DPR-RI juga mengadakan acara dengar pendapat serupa dengan Dubes Inggris, Amerika dan Australia, juga membahas masalah terorisme. Hadir dalam acara dengar pendapat hari Rabu, Duta Besar Arab Saudi, Filipina, Pakistan dan Irak. Menurut Ketua Komisi I, Theo L. Sambuaga, maksud temu dan dengar pendapat dengan para duta besar empat negara tersebut adalah untuk menjalin kerja sama bilateral dan internasional dalam memerangi terorisme. "Dalam acara dengar pendapat ini kami juga ingin berbagi pengalaman serta menggali informasi dari para dubes negara sahabat tentang bagaimana langkah-langkah pemerintah mereka dalam menangani masalah terorisme," kata Theo. (sb, t edw-g)

goro

Terorisme tak bisa dilawan hanya dengan kekuatan senjata. Karena itu, sejumlah pakar menilai perlu ada strategi baru untuk menangani sekaligus menghentikan aksi-aksi teror yang dilakukan oleh berbagai kelompok militan di Indonesia. Demikian rangkuman dialog yang digelar salah satu media cetak bekerja dengan salah satu radio di Jakarta, Sabtu pekan lalu. "Penanganan dengan menggunakan operasi militer seperti yang dilakukan oleh ASdi Afghanistan Irak ternyata tidak mampu menghentikan aksi teror," ujar Irjen Pol Ansyaad Mbai, Koordinator Desk Anti Teror Kementerian Koordinator Polhukam. Justru, menurutnya, setelah operasi militer skala besar itu, serangan terorisme baik frekuensi maupun korban yang jatuh meningkat tiga kali lipat dibanding masa sebelum dilakukan aksi militer itu. Dalam hal ini dirinya mengaku ingin menggarisbawahi, tindakan yang dilakukan terhadap tokoh-tokoh terorisme lokal seperti sekarang ini, baik itu yang masih dalam penjara atau sudah meninggal, tidak secara otomatis menghentikan aksi mereka, karena ini masalah ideologi. "Yang penting disini adalah peranan tokoh-tokoh ideologi. Siapa tokoh ideologi yang radikal ini mestinya yang kita tangani, tapi pendekatannya tentu bukan dengan kekerasan, karena cara itu tidak efektif," katanya. Menyelesaikan masalah ideologi, menurut Ansyaad, bukan dengan cara menangkapi dan memenjarakan, karena mereka itu semakin ditekan atau ditindas justru akan semakin militan. "Jadi kita juga harus secara persuasif mengadakan pencerahan tentang ideologi yang dapat mencegah supaya tidak ada kelompok masyarakat yang terpengaruh oleh ideologi sesat yang mereka kembangkan," katanya. Selama ini, kata Ansyaad, sudah banyak para ulama yang berbicara di berbagai media baik itu cetak maupun elektronik, bahkan juga menulis buku, bahwa ideologi yang mengatasnamakan agama, ternyata justru menghancurkan agama itu sendiri. "Inilah yang harus bersama-sama kita kerjakan, yaitu memberikan penjelasan kepada masyarakat agar mengetahui bahwa penyalahgunaan ideologi itu justru akan merugikan masyarakat itu sendiri. Dan ini harus dikerjakan oleh seluruh potensi masyarakat

Edisi 01/Tahun I/November 2005

3


KOMUNIKA

tatang

POLHUKAM

Anggota AMM memotong senjata milik GAM yang diserahkan pada penyerahan senjata tahap I di Kec Geuleumpang Tiga Kab Bireun.

Sreeeenngg!! Suara baja beradu dengan baja itu terdengar memekakkan telinga ratusan orang yang hadir di Lapangan Desa Teupin Raya, Kec Geuleumpang Tiga, Kab Bireun, NAD. Beberapa orang tampak menutup telinga untuk melawan suara bising. Namun bibir mereka menyunggingkan senyum saat mesin potong yang dioperasikan anggota Tim Aceh Monitoring Mission (AMM) mulai "memenggal" senjata pencabut nyawa milik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menjadi beberapa bagian. "Semoga Allah menurunkan damai di Nanggroe Aceh Darussalam," doa seorang warga yang ikut menyaksikan peristiwa bersejarah itu, diamini yang lain.

Edisi 01/Tahun I/November 2005

jata, sedangkan yang ditolak 11 pucuk dan dinyatakan dispute sebanyak tiga pucuk. Pada hari pertama, Senin (14/11) pihak GAM menyerahkan 59 pucuk senjata di Kampung Kruet, Kecamatan Krueng Sabe, Aceh Jaya. Pemerintah Indonesia menyatakan jumlah senjata yang memenuhi syarat standar pabrikan hanya 45 pucuk, menolak sembilan pucuk dan lima pucuk dinyatakan dispute. Keterangan dari seorang pejabat di Kantor perwakilan RI untuk AMM menyebutkan senjata yang dispute atau masih diperselisihkan itu karena pihak Tim AMM asing menerimanya. Hal itu menurut mereka karena meskipun senjata itu tidak sepenuhnya buatan pabrik tetapi masih "mematikan". Berdasarkan kesepakatan RI dan GAM di Helsinki, jumlah senjata yang harus diserahkan pada tahap ke tiga ini sebanyak 210 pucuk senjata. Sedangkan jumlah senjata yang telah diserakan GAM kepada tim AMM pada tahap pertama dan kedua tercatat 420 pucuk dan semuanya telah dimusnahkan. Pemusnahan juga akan dilakukan setelah penyerahan senjata tahap III selesai. 2.100 Personil TNI Kembali ke Kesatuan Terkait dengan MoU Helsinki, setelah penyerahan senjata oleh GAM selalu diikuti dengan penarikan personil TNI dari NAD. Sabtu (19/11) Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Supiadin AS, bertindak sebagai inspektur upacara melepas 2.100 orang personil TNI non organik yang ditugaskan di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk kembali kesatuannya masing-masing. Perwakilan RI untuk AMM, Zainal Arifin, di Banda Aceh mengemukakan, penarikan pasukan non organik itu dilakukan di Pelabuhan Kreung Geugeuh, Lhokseumawe, Aceh Utara. Mereka berasal dari Yonif 410/ALG, Yonif 408/SBH, Yonif 315/GRD, Yonif 516/CY dan Kompi

Sudah Banyak Kemajuan Ketua Desk Aceh Kementerian Koordinator Polhukam, Demak Lubis, menilai keadaan dan kondisi di Nanggroe Aceh Darussalam sekarang ini sudah banyak kemajuan dan banyak hal positif yang dicapai. "Sekarang ini kita bebas pergi ke manamana, jam berapapun tidak ada lagi rasa waswas dan merasa aman baik itu di wilayah Selatan, Barat maupun Utara," katanya dalam acara sosialisasi Instruksi Presiden RI nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM di kantor Gubernur NAD, Banda Aceh, Jumat (18/11). Demak Lubis menyatakan meskipun nota kesepahaman baru berjalan tiga bulan, hasil yang telah dicapai telah cukup baik, terutama dari aspek kemamanan. Namun, menurutnya, pemerintah menginginkan adanya keadilan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Aceh. Dia berharap poin-poin yang tertuang dalam MoU itu benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik untuk proses perdamaian di Aceh. Dalam kesempatan itu, Ketua Desk Aceh itu memaparkan tentang isi dari Instruksi Presiden RI nomor 15 Tahun 2005 sebagai payung hukum yang ditujukan bagi kementerian, Badan Pertanahan Nasional, Badan Reha-

bilitasi dan Rekonstruksi (BRR), mantan anggota GAM dan Gubernur NAD. Dia diantaranya menjelaskan tentang tugas, peran, fungsi serta kewenangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yaitu mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan seluruh perencanaan dan penyusunan seluruh perencanaan dan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan nota kesepahaman; bersama pihak-pihak terkait menyelesaikan perselisihan pelaksanaan nota kesepahaman yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat wakil senior setiap pihak dan Kepala Misi Monitoring Aceh; dan mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan nota kesepahaman. Dalam kesempatan sosialisasi itu, Plt Gubernur NAD, Azwar Abubakar, mengemukakan terjadinya gempa dan gelombang Tsunami pada Desember 2004 mempunyai hikmah dan menjadi "pintu gerbang" ditandatanganinya MoU antara RI dan GAM . Selain itu gubernur meminta Dewan Perwakilan Rakyat segera membahas RUU tentang Pemerintahan Daerah Aceh dan mensahkan menjadi Undang-undang sehingga Aceh segera bisa melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah pada bulan April 2006 sesuai dengan MoU tersebut. "DPR seharusnya segera membahas Rancangan Undang-undang yang telah dibuat oleh masyarakat Aceh sendiri dan menjadikannya UU untuk memungkinkan Aceh melaksanakan pilkada paling lambat April," katanya. Dia juga menyatakan segera terintegrasinya mantan anggota GAM ke dalam masyarakat. Hal itu akan mendorong kelancaran pembangunan kembali dan mewujudkan masyarakat Aceh yang baru. (sb,rs-g)

tatang

Dalam penyerahan senjata tahap I dan II sebagai salah satu butir nota kesepahaman Helsinki, GAM menyerahkan 420 pucuk senjata kepada AMM. Senjata-senjata itulah yang setelah diverifikasi kemudian dimusnahkan dengan cara dipotong-potong. Dan Rabu (16/11) GAM kembali menyerahkan 92 pucuk senjata kepada Aceh Monitoring Mission (AMM) di dua tempat, masingmasing 42 pucuk di lapangan Sepak Bola Desa Alue Pisang, Kecamatan Kuala Batee, Aceh Barat Daya dan 50 pucuk lainnya di Desa Lueng Baro, Kecamatan Seunagan. Hal itu disampaikan perwakilan pemerintah Indonesia untuk AMM Zainal Arifin di kantor AMM, Banda Aceh. Zainal Arifin menyatakan penyerahan senjata tahap III itu disaksikan Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen Supiadin AS, pejabat Perwakilan RI untuk AMM, Bupati Aceh Barat Daya dan sejumlah pejabat pemda setempat. Sedangkan dari kalangan GAM hadir Perwakilan Senior untuk AMM Irwandi Yusuf, juru bicara GAM Bachtiar Abdullah, dan Panglima GAM wilayah Blang Pidie Teuku Abdurrahman. Senjata yang diterima pihak RI yang sesuai dengan standar pabrik langsung dimusnahkan oleh AMM dengan mempergunakan alat pemotong sehingga senjata itu tidak bisa dipergunakan lagi. "Rakyat setempat menyaksikan penyerahan dan pemusnahan senjata di kedua tempat dengan perhatian cukup besar," kata Zaenal Arifin. Dikatakan, dari 42 pucuk senjata yang diserahkan GAM di Aceh Barat Daya, yang diterima oleh pihak pemerintah Indonesia 23 pucuk, ditolak 14 pucuk dan dinyatakan dispute (masih diperselisihkan) lima pucuk. Sedangkan, dari 50 pucuk senjata yang diserahkan di Desa Lueng Baro ,kecamatan Seunagan kabupaten Nagan Raya, diterima pemerintah Indonesia 41 pucuk dan ditolak sembilan pucuk. Sementara sehari sebelumnya di Kampung Pelanteu, Kecamatan Bibon, Kabupaten Aceh Barat, 22 km dari Meulaboh, GAM menyerahkan 28 pucuk senjata. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kantor Perwakilan Pemerintah RI untuk AMM di Banda Aceh, tidak semua senjata yang diserahkan pihak GAM itu disetujui oleh pihak Indonesia. Disebutkan, dari jumlah senjata yang diserahkan tersebut, yang diterima 14 pucuk sen-

Kavaleri 4/BU. Penarikan personil TNI kali ini adalah untuk penarikan tahap ketiga, yang keseluruhannya akan mencapai 5.556 personil, setelah pihak GAM menyerahkan 210 pucuk senjata tahap ketiga kepada AMM untuk dimusnahkan. Selain penarikan pasukan TNI, pemerintah dalam tahap ketiga ini akan menarik 1.350 personil Polisi/Brimob dari NAD.

Pangdam I Iskandar Muda, Mayjen Supiadin AS, didampingi Danrem 011 Lilawangsa Kol Chairawan Nusirwan berbincang dengan Panglima GAM Wilayah Batee Darwis Djeunieb dan Keuchik GAM di desa Tanjung Selamat, Kec Peudada, Kab Bireun, usai menyaksikan penghancuran senjata milik GAM.

4


KOMUNIKA

POLHUKAM

Jangan Biarkan Poso (Kembali)

Keprihatinan. Itulah dasar pemikiran mengapa para pelajar sampai melakukan unjuk rasa. Mereka tidak ingin konflik Poso, Sulawesi Tengah, yang sudah merenggut ratusan nyawa manusia kembali membara. "Kami sangat prihatin, mengapa Poso yang sudah damai kini bergejolak lagi? Kami minta pemerintah memperhatikan Poso. Kami tidak ingin masalah yang timbul belakangan ini menjadi berlarut-larut," kata Fikri, salah seorang pengunjuk rasa. Pada 11 November lalu, sedikitnya 30 orang mahasiswa yang tergabung dalam kerukunan mahasiswa Sulawesi Tengah Universitas Hasanuddin dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Sulawesi Selatan, juga melakukan unjuk rasa, meminta pemerintah menghentikan tindak kekerasan yang terjadi di Poso. Dalam aksi solidaritas yang digelar di perempatan tol Reformasi itu, mereka menebarkan sejumlah pamflet yang berisi seruan perdamaian, seperti "Indonesia Merindukan Kedamaian di Poso" dan "Kami Tidak Sama dengan Hewan untuk Diadu Domba" Menurut Ketua Kerukunan Mahasiswa Sulteng Unhas, Rahmad M Arsyad, akibat serangkaian teror bom, pembantaian sadis terhadap tiga murid sekolah dasar dan penembakan dua gadis SMK membuat Poso kembali menuai perih yang dalam. Pada kesempatan ini, para mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap, yakni mengimbau seluruh warga Poso untuk menahan diri dari usaha-usaha provokasi yang bertujuan memecah belah kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia. Kedua, mendesak agar pihak-pihak terkait baik unsur pemerintah, tokoh agama, dan keamanan tidak mengeluarkan pernyataan berbau SARA yang akan semakin mempertajam konflik. Ketiga, meminta aparat keamanan menyelesaikan konflik secara persuasi dan menghindari korban warga sipil yang tidak berdosa. Keempat, meminta komitmen tegas dari pemerintah Republik Indonesia untuk menjamin kedamaian di Poso, serta mencegah intervensi asing dalam penanganan kasus Poso. Lima Langkah Penyelesaian Poso Sementara itu, pemerintah telah menetapkan lima langkah utama untuk menyelesaikan persoalan di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng), seperti pengungkapan pelaku dan jaringan teror, peningkatan harmonisasi kehidupan masyarakat, pengamanan, rehabilitasi pascakonflik dan peningkatan kegiatan intelijen. "Semua langkah itu akan dilakukan oleh Satgas Penanganan Poso, yang akan dilakukan dalam waktu tiga bulan," kata Kepala Desk Poso Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Demak Lubis, di Jakarta, Senin (21/11). Ia mengatakan, guna menyelesaikan konflik Poso secara terpadu dan komprehensif, maka pemerintah membentuk Desk Poso di Kementerian Koordinator Polhukam dan Satgas Penanganan Poso di daerah itu. Satgas Penanganan Poso, yang mulai bekerja pada Selasa (22/11) bertugas mengkoordinasikan seluruh unsur masyarakat di Poso, baik Polri, TNI, maupun tokoh masyarakat Edisi 01/Tahun I/November 2005

Membara

agar ada satu langkah yang sama dalam menyelesaikan konflik di Poso. Selain itu, Satgas juga bertugas untuk memberikan dorongan berupa bantuan teknis dan non-teknis bagi seluruh aparat pemerintah, aparat keamanan dan unsur masyarakat lain dalam upaya menciptakan perdamaian di Poso. pembunuhan seorang pria tak dikenal yang "Apabila langkah-langkah yang telah dite- membawa parang. Pada hari Selasa (8/11), tapkan itu tidak dapat berjalan seperti yang dua remaja Poso ditembak orang tak dikenal. diharapkan, maka satgas akan mengambil alih seluruh tugas-tugas tersebut. Jika Satgas tiTiga Orang Resmi Tersangka Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Poldak berhasil dalam tugasnya selama tiga bulan, maka pemerinda Sulteng) hingga latah akan memperporan ini diturunkan panjang tugas Sattelah menetapkan Lima langkah utama gas menjadi tiga tiga orang tersangka bulan lagi. Jadi satkasus penembakan untuk menyelesaikan gas bertugas makdua remaja. Mereka persoalan di Poso: simum enam buyang semuanya warga 1. Pengungkapan pelaku lan," papar Demak. Poso, ditangkap di KoSatgas Penata Palu. dan jaringan teror. nganan Poso diKabid Humas Polda 2. Peningkatan Sulteng, AKBP Rais ketuai oleh Brigjen harmonisasi kehidupan Pol Bambang SuaAdam, di Palu, Senin edi yang sehari-hari (21/11), mengatakan masyarakat. menjabat sebagai ketiga orang yang di3. Pengamanan. Direktur Samapta kenal baik kedua kor4. Rehabilitasi Mabes Polri. ban resmi ditetapkan Untuk menyesebagai tersangka sepascakonflik. lesaikan permasajak Jumat (18/11). 5. Peningkatan kegiatan "Penetapan itu menglahan Poso, pemeintelijen. rintah juga telah acu pada hasil pememelakukan beberiksaan sedikitnya 10 rapa langkah persaksi, termasuk saksi damaian yang terkorban Siti Nuraini dan tuang dalam Deklarasi Malino I pada De- Ivon," katanya. sember 2001. Menurut Rais Adam, polisi masih meNamun seperti diketahui, upaya damai itu ngembangkan penyelidikan guna meng-ungkembali terusik dengan munculnya aksi keke- kap jaringan tersangka sehingga tidak merasan dan teror pada akhir Oktober 2005, nutup kemungkinan adanya tersangka baru yang diawali dengan pembunuhan terhadap dalam kasus tersebut. Namun, Rais Adam belum dapat memastiga siswi SMA di Poso. Dua hari pasca pembunuhan itu, selebar- tikan adanya keterkaitan kasus penembakan an yang isinya sangat meresahkan masyara- dua remaja itu dengan kasus tewasnya tiga kat, beredar luas di Poso. Tiga hari kemudian siswa SMA Oktober lalu, termasuk berbagai atau bertepatan Lebaran hari pertama (Ka- kasus penembakan lainnya. mis, 3/11), sebuah bom ditemukan di Kecamatan Poso Kota. Pada Minggu (6/11), sebuRelatif Aman ah bom rakitan kembali ditemukan di depan Kepala Desk Poso Kementerian Koordirumah seorang warga. Masih pada hari yang nator Politik Hukum dan Keamanan (Polhusama, seorang polisi selamat dari rencana kam), Demak Lubis, menilai situasi keamanan

di Poso, Sulawesi Tengah, relatif aman dan terkendali, kendati diakuinya di beberapa tempat kondisinya masih mengkhawatirkan. Demak mengingatkan, saat ini masih ada sisa-sisa dendam masa lalu di masyarakat antara dua komunitas yang sewaktu-waktu dapat memicu konflik di Poso. Kondisi tersebut diperparah dengan masuknya pihak-pihak dari luar daerah yang memanfaatkan situasi tersebut hingga berbagai ancaman dan gangguan keamanan terus terjadi Poso. Atas pertimbangan itulah, kata Demak, pemerintah memutuskan untuk membentuk Desk Poso dan Satgas Poso guna menata kembali kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehingga dapat menangkal berbagai bentuk ancaman keamanan yang masuk. Ia mengatakan, menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) No.14/2005 tentang Poso, telah dibentuk Desk Poso yang bertugas mengkoordinasikan seluruh elemen seperti Polri, TNI, Departemen Sosial, Departemen Agama, dan lain-lain dalan rangka penyelesaian Poso secara terpadu. Selain Desk Poso, juga dibentuk Satgas Poso yang bekerja operasional di daerah itu dalam menjalankan setiap kebjiakan yang dirumuskan oleh Desk Poso Kementerian Polhukam. Dengan begitu, segala persoalan di Poso dapat diselesaikan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga tidak ada lagi pokok-pokok masalah yang dapat memicu konflik. Tentang anggapan pembentukan desk dan satgas ini terlambat, Demak mengatakan, "Saya kira tidak. Karena Pemerintah juga telah kerap berupaya untuk menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di Poso." Hanya saja, lanjut Demak, ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan lebih baik hingga dapat lebih diidentifikasi akar masalah dan kunci penyelesaian yang harus dilakukan. (sb-kcm-g).

istimewa

"Jangan Biarkan Poso Membara", "Stop Kekerasan di Poso." Puluhan pelajar itu meneriakkan kata hati mereka saat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/11). Dalam aksinya, pengunjuk rasa menyatakan menolak segala macam bentuk kekerasan yang terjadi di Poso.

Petugas menyisir beberapa tempat di Poso untuk mencari korban pembunuhan. Konflik di Poso kembali memanas menyusul maraknya aksi pembunuhan.

5


Siang itu suasana Kantor Kepresidenan tampak berbeda dari biasanya, terkesan lebih formal dan sedikit ramai. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tampak berbincang serius dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian. Sementara di depan podium tampak beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para pejabat tinggi negara, pejabat terutama dari Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Kesra, serta para tamu undangan lainnya. Hari itu para petinggi dan penyelenggara negara memang sengaja berkumpul di Kantor Kepresidenan untuk mengikuti pencanangan sebuah gerakan nasional yang terkait erat dengan kesehatan masyarakat, yakni Gerakan Nasional Pemberantasan Flu Burung.

istimewa

Mungkin masyarakat bertanya-tanya, mengapa pemberantasan flu burung sampai dijadikan gerakan nasional, padahal berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan, jumlah korban akibat flu burung tidaklah sebanyak korban penyakit lain, misalnya demam berdarah atau HIV/AIDS. Namun masalah pokoknya memang bukan pada kuantitas atau jumlah penderita yang menjadi korban, melainkan karena penyakit flu burung memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi wabah (pandemi) dan menimbulkan kerawanan di seluruh wilayah Indonesia. "Kendati tidak ada lonjakan dramatis dari penyakit itu, namun masih ada kasus yang menunjukkan kerawanan terus berlanjutnya flu burung. Karena itu, pemerintah menetapkan penanganan flu burung sebagai prioritas dan agenda pemerintah pada 2006, meskipun sekarang upaya pencegahan dan pemberantasan telah dilaksanakan secara intensif," kata presiden seusai sidang kabinet terbatas yang khusus membahas flu burung, Senin 14 November 2005. Sehari sebelumnya, data tentang situasi terkini penyakit flu burung yang dirilis oleh situs www.penyakitmenular.info menyebutkan, dari 166 laporan kasus (kumulatif) sejak bulan Juli s/d tgl 13 November 2005 setelah dilakukan pemeriksaan klinis, epidemiologis dan laboratorium maka diklasifikasikan 112 penderita bukan flu burung, 9 penderita flu burung 5 diantaranya meninggal, 44 penderita masih dalam penyelidikan 16 diantaranya meninggal,

6

1 kasus terpapar (exposured) yaitu kasus yang tidak menunjukkan gejala klinis atau tetap sehat tetapi pemeriksaan serologis menunjukkan hasil positif. Bukan angka-angka yang "luar biasa," namun karena masih ada pasien flu burung yang menyusul masuk rumah sakit belakangan ini, bagaimanapun hal itu membuat semua pihak harus waspada. 11 Provinsi Daerah Pandemi Flu Burung adalah penyakit influenza yang pada umumnya menyerang segala jenis unggas yang disebabkan oleh virus influenza tipe A (H5NI) dari famili orthomyxoviridal (avian influenza/AI). Virus ini sangat cepat menular dan dapat menimbulkan gejala penyakit pernafasan pada unggas, mulai ringan sampai yang bersifat fatal dan dalam perkembangannya dapat menular pada manusia. Sejumlah negara telah tertular penyakit yang bersifat pandemik (mewabah) ini. Di benua Asia, negara yang sudah tertular adalah Korea Selatan, Jepang, Vietnam, Thailand, Taiwan, Kamboja, Hongkong, Laos, China dan Pakistan dan Indonesia. Khusus di Indonesia, kasus flu burung ditengarai telah terjadi di 139 kabupaten/ kota. Sebanyak 22 provinsi dikhawatirkan telah tertular yakni: Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Namun yang sudah terdeteksi dan dipastikan menjadi daerah pandemi ada 11 provinsi (Lihat Tabel). Lawan Flu Burung! Lawan flu burung! Itulah semboyan yang paling tepat dan sejalan dengan tekad Presiden SBY untuk mematahkan mata rantai penyebaran flu burung di Indonesia. Melalui Gerakan Nasional Pemberantasan Flu Burung (GNPFB) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan berbagai eleman masyarakat, pemberantasan flu burung diharapkan bisa berjalan tuntas. Untuk menyukseskan langkah pencegahan dan penanganan virus flu burung ini, pemerintah akan membentuk Posko Penanganan Flu Burung di Kementerian Kesejahteraan Rakyat yang beroperasi 24 jam. Sementara pencegahan penyebaran virus dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sejumlah universitas, LSM dan masyarakat. Pemerintah akan melakukan pengecekan dari rumah ke rumah untuk memastikan setiap rumah aman dari ancaman virus. Untuk daerah terpencil akan dilibatkan bantuan tentara (TNI) untuk melakukan operasi pencegahan. Ancaman bagi Manusia Sebenarnya terdapat persamaan antara antigen flu manusia dan flu burung. Keduanya sangat cepat perubahan subti-

penya, sehingga setiap tahun diperlukan vaksin baru untuk menanggulanginya, sesuai dengan virus yang ada saat itu. Adapun virus flu manusia yang sering disebut flu saja, ada tiga macam yaitu tipe A, B dan C. Yang biasanya menyebabkan wabah adalah tipe A. Salah satu sifat virus flu ialah mudah berubah, sehingga vaksinnya juga harus selalu dievaluasi. Virus flu pada manusia di belahan bumi Utara dengan belahan bumi Selatan saja bisa berbeda sehingga vaksinnya juga berbeda. Sedangkan virus flu setiap tahun juga selalu berubah, sehingga tidak ada jaminan vaksin yang sama akan melindungi dari penularan virus flu burung dari unggas ke manusia. Virus flu burung juga sangat mudah berubah di lapangan, karena itu vaksin flu burung yang diberikan pada unggas saat ini belum tentu cocok untuk tahun depan. Mudah berubahnya virus flu burung maupun virus flu manusia makin menunjukkan bahwa vaksinasi influenza pada manusia tidak bisa sepenuhnya melindungi manusia dari risiko penularan flu burung. Ini sudah terbukti pada pengalaman penanganan kasus flu burung di Hongkong. Dalam hal ini perlu ditegaskan, bahwa sejauh ini jumlah kasus flu burung pada manusia relatif sedikit jumlahnya. Kendati sejak 1997 kasus ini sudah mulai terjadi dan jutaan unggas dilaporkan mati karenanya, namun jumlah kasus flu burung pada manusia hanya puluhan orang. Masyarakat tidak perlu resah berlebihan, kendati memang perlu waspada dan mengikuti perkembangan yang ada. Kemungkinan terjadinya suatu pandemi (wabah yang sangat besar) dari virus flu burung ini dapat diantisipasi dari perkembangan virus hingga terjadinya pandemi, seperti petunjuk yang dikeluarkan oleh organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai berikut : Fase Pandemi Fase pandemi meliputi tiga periode yakni periode interpandemik, periode kewaspadaan terhadap pandemi dan periode pandemi. Periode interpandemik terbagi dalam dua fase yakni: Fase I: (Indonesia sebelum Juli 2003). Tidak ada subtipe virus influenza baru dideteksi pada manusia. Suatu subtipe virus influenza yang tidak menyebabkan infeksi pada manusia mungkin ada pada binatang. Kalaupun ada pada manusia, risiko penularan pada manusia diperkirakan rendah. Fase 2: Tidak ada subtipe virus influenza baru dideteksi pada manusia tetapi suatu subtipe virus influenza bersirkulasi pada binatang serta memiliki risiko menular pada manusia. Di Indonesia fase ini mulai terdeteksi pada bulan Agustus 2003, ketika virus subtipe H5N1 ditemukan pada unggas. Periode kewaspadaan terhadap Pandemi terdiri tiga fase yaitu : Fase 3: Infeksi pada manusia dengan suatu subtipe baru, tetapi tidak ada penyebaran dari manusia ke manusia, atau pada kejadian-kejadian yang paling jarang pada kontak yang dekat. Di Indonesia fase ini

terdeteksi. Fase 5: C nyebaran da terlokalisasi, itu meningka tasi dengan m sepenuhnya m pandemi yang Waktu ya untuk masuk enam) selam Periode pa enam dari ke penularan yan bungan pada

Pencegaha lakukan deng langsung den burung, mem tiap hari, men tan. Bagi yang dengan ungg ayam, agar d dung, sarung mata "google pencegahan y jaga daya ta makanan ber mengkonsum dan memasa suhu 80 dera Sedangka nyarankan la gah flu burun kan unggas/h virus flu burun wan yang ma dan pedagan infektan dan m kontak langsu innya yang te yang dipergun dicuci/dibersih bersihan kand an tidak boleh nakan, meng telah dimasak selama 1 me perlu dipanas www.penyakitmenula


ksi. e 5: Cluster lebih besar, tetapi pen dari manusia ke manusia masih sasi, memberi isyarat bahwa virus ngkat menjadi lebih baik beradapgan manusia, tetapi mungkin belum nya menular dengan mudah (risiko i yang substantif). tu yang diperlukan dari fase 5 ini asuk ke periode pandemik (fase keelama tiga bulan. de pandemik masuk dalam fase ke ari keseluruhan periode yakni fase an yang meningkat dan berkesinampada masyarakat umum.

Pencegahan egahan penularan pada manusia didengan cara menghindari kontak g dengan unggas yang terinfeksi flu membersihkan kotoran unggas se, mencuci tangan dengan disinfekyang sering berhubungan langsung unggas seperti pekerja peternakan gar dilengkapi dengan baju pelinarung tangan karet, masker, kacaoogle" dan juga sepatu bot. Namun han yang paling utama adalah menya tahan tubuh dengan memakan n bergizi. Selain itu membiasakan nsumsi daging unggas yang sehat masaknya sampai matang dalam derajat celcius. ngkan Departemen Pertanian mean langkah-langkah untuk menceburung sebagai berikut: Memusnahgas/hewan lainnya yang terinfeksi burung, vaksinasi pada unggas/heg masih sehat, pekerja peternakan agang mencuci tangan dengan disdan mandi sesudah bekerja, hindari angsung dengan unggas/hewan laang terinfeksi flu burung, alat-alat ergunakan dalam peternakan harus bersihkan dengan disinfektan, pemn kandang secara teratur dan kotorboleh dikeluarkan dari lokasi petermengkonsumsi daging ayam yang masak pada suhu 80 derajat celcius 1 menit, sedangkan telur unggas panaskan pada suhu 64 derajat cel-

cius selama 5 menit, penyemprotan cairan disinfektan ke kandang unggas, melaksanakan kebersihan lingkungan, serta melakukan kebersihan diri dan menjaga daya tahan tubuh. Pencegahan sederhana namun sangat efektif untuk menangkal virus adalah dengan membiasakan cuci tangan dengan cara yang benar. Cara mencuci Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Nasional Pemberantasan Flu Burung tangan yang benar di Kantor Kepresidenan. Perlu dukungan seluruh lapisan masyarakat. adalah dengan air ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ yang mengalir. Kalau bisa dengan air hangat, karena air hangat nasional dari segi anggaran, pengalaman hingga diharapkan masyarakat mampu mandiri melakukan pencegahan dan penanggulangannya lebih baik dari pada air dingin untuk membu- dan ahli. Sementara itu Menteri Kesehatan Siti dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk nuh virus (kuman). Gunakan sabun dan kemudian gosok tangan sampai berbusa sam- Fadhillah Supari juga telah menghimbau tetap mewaspadai gejala, sifat dan penyebaranpai sekitar 10 atau 15 detik. Pastikan daerah- semua pihak melalui media massa agar nya sekarang ini dan di waktu-waktu yang akan daerah seperti sela-sela jari dan dibawah kejadian flu Burung ini disampaikan secara datang. (mnf-g). kuku juga ikut dibersihkan. Bersihkan sam- proporsional sehingga dapat menggugah pai ke pergelangan tangan, bilas, kemudian kesadaran dan potensi sumber daya masyarakat untuk bersama-sama melakukan upakeringkan dengan handuk. Orangtua juga harus membiasakan anak- ya pencegahan penyebaran flu burung agar anak agar rajin mencucuci tangan beberapa tidak meluas. Secara teknis Departemen kali sehari, terutama setelah bermain dan Kesehatan telah menyusun pedoman pesebelum makan. Jika anak enggan mencuci nanggulangannya. Langkah cepat dan tepat Dalam perkembangan terakhir kasus flu tangan, cobalah sediakan sabun berwarnapenanganan unggas dan manusia warni atau sabun dengan bentuk kesukaan burung jarang terjadi di peternakan-peteryang terkontaminasi. nakan besar yang terjaga sanitasi linganak selama mencuci tangan. Mencegah perluasan wabah Untuk mengurangi penyebaran virus di kungannya. Maka Departemen Pertanian dengan melokalisasi dan upaya rumah, biasakan mencuci tangan terutama merancang program kebijakan pencegahan preventif. sebelum makan dan masak, setelah meng- flu burung yang lebih berorientasi pada gunakan kamarmandi, setelah bersih-bersih upaya peningkatan kesadaran dan keterPemanfaatan dana dari setiap di rumah, setelah menyentuh hewan ter- libatan masyarakat umum termasuk kadepartemen untuk pencegahan masuk hewan peliharaan, setelah mengun- langan pengelola peternakan rakyat, pedan pengobatan, berapapun jungi atau merawat keluarga atau kerabat milik unggas peliharaan,dan pedagang/pedibutuhkan. yang sakit, setelah membersihkan hidung, ngumpul unggas untuk meningkatkan keSosialisasi kepada masyarakat batuk dan bersin serta saat kembali ke ru- bersihan diri, kandang unggas dan sanitasi untuk mencegah merebaknya mah setelah bermain, berkebun, bekerja lingkungan. virus. Disamping itu, untuk memudahkan maatau yang lainnya. Membentuk forum khusus flu syarakat umum memahami tentang kasus burung agar ada sinergi. Instruksi Presiden flu burung, maka Departemen Komunikasi Kerjasama dengan negara lain Instruksi presiden untuk mencegah melu- dan Informatika RI sedang menyusun buku dan komunitas internasional asnya flu burung yaitu: langkah cepat dan Informasi Seputar Flu Burung, Ancaman dari segi anggaran, tepat penanganan unggas dan manusia yang dan Pencegahannya. Tujuan penyusunan pengalaman dan ahli. terkontaminasi, mencegah perluasan wabah buku adalah untuk meningkatkan pemadengan melokalisasi dan upaya preventif, haman masyarakat tentang flu burung sepemanfaatan dana dari tiap departemen untuk pencegahan dan pengobatan berapapun dibutuhkan, sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah merebaknya virus, membentuk forum khusus flu burung agar ada sinergi serta kerjasama dengan negara-negara lain dan komunitas inter-

istimewa

diperkirakan mulai pada bulan Juli 2005 ketika penularan oleh subtipe baru mulai terjadi pada manusia. Fase 4: Kelompok melingkar kecil (cluster) dengan penularan terbatas dari manusia ke manusia tetapi penyebaran sangat terlokalisir, memberi isyarat bahwa virus itu tidak beradaptasi baik dengan manusia. Di Indonesia sampai September 2005 belum mulai

ENAM JURUS LAWAN FLU BURUNG

LAPORAN UTAMA

istimewa

tmenular.info

7


KOMUNIKA

"Saya kaget dan hampir tidak percaya, ketika diberi tahu bahwa saya diangkat menjadi menteri. Tetapi saya segera sadar bahwa semua ini atas kehendak Allah SWT dan dengan keyakinan seperti itu saya berangkat menjadi menteri," kata alumnus program S3 Fakultas Kedokteran UI itu. Meski dia cukup dikenal sebagai dokter jantung di RS Jantung Harapan Kita, tetapi sebagai peneliti yang biasanya berada di belakang layar nama wanita kelahiran Solo, Jawa Tengah 55 tahun lalu itu, jarang disebut-sebut bahkan nyaris tidak dikenal. Pakar farmakologi yang pernah bergabung di Puslitbang Badan POM ini sekarang sedang berusaha keras mengatasi kasus penyakit yang relatif baru di Indonesia, tetapi sangat mematikan, flu burung yang disebabkan oleh virus avian influenza. Bahkan belum lama ini dia menghadiri pertemuan negara-negara yang terkena kasus flu burung di Bangkok, untuk berbagi pengalaman dalam mencari cara pencegahan agar kasusnya tidak makin merebak dan mengupayakan cara pengobatan yang jitu terhadap pasien yang sudah terinfeksi. Dokter yang lulus dari FK-UGM tahun 1976 itu, awal pekan ini mengusulkan agar dibentuk gugus tugas flu burung dengan tugas utamanya selain memantau kasus penyakit tersebut juga menggerakkan secara langsung peran serta masyarakat. Staf pengajar Badan Kardiologi FK-UI, Jakarta, berpendapat, sebaiknya gugus tugas ini berada di bawah presiden agar lebih efektif, "karena tanpa peran serta langsung dari masyarakat, program pemerintah sebaik apapun tidak akan berhasil," tuturnya. Barangkali dia memang "diakrabi" oleh berbagai penyakit menular. Bayangkan, begitu diangkat menjadi Menteri Kesehatan, tiba-tiba saja kasus polio merebak, flu burung mengganas dan demam berdarah mulai lagi mewabah. Namun semua tantangan itu dihadapinya dengan tenang, berkat mentalnya yang kuat yang dia tempa dengan taat beribadah, banyak tirakat dan kerja keras. Sebenarnya Siti Fadilah kecil dulu tidak pernah bercita-cita menyandang stateskop sebagai seorang dokter, karena dia lebih mengimpikan menjadi seorang insinyur pertambangan jebolan ITB Bandung. Tetapi, sebagai seorang anak yang patuh kepada orangtua dan taat beribadah, dimana agama mengajarkan bahwa anak yang baik adalah anak yang mengabulkan keinginan ayah-ibunya, KH Syahlan dan Musrifah, dia rela melepaskan impiannya. "Saya masuk ke Fakultas Kedokteran UGM untuk menuruti keinginan orangtua saya dan saya tak pernah menyesali keputusan tersebut," kata isteri Supari. Tentang pengalaman yang paling mengesankan, menurut wanita yang selalu tampil sederhana itu, salah satunya adalah saat-saat shalat tarawih bersama teman akrab sekampungnya di Solo, Amien Rais dan Hari Sabarno. Perempuan yang dikenal teman-teman dekatnya ulet dan suka bekerja keras ini, memiliki kenangan indah tentang ayahnya yang merupakan panutannya. "Saya sangat bangga akan ayah saya dan selalu terkenang kepadanya. Berkat beliaulah saya menjadi seperti sekarang ini." Sebagai salah satu menteri yang sedang menghadapi banyak masalah, boleh dibilang Siti Fadilah harus siap bekerja selama 24 jam dalam sehari. "Tetapi, saya bisa menjalaninya dengan baik berkat dukungan suami dan anak-anak." Suaminya, Ir Supari sebelum Siti Fadilah menjadi menteri adalah seorang pensiunan yang berwiraswasta. "Tetapi, sekarang kegiatan usahanya itu dihentikan untuk menghindari prasangka yang tidaktidak." Wanita yang tidak suka diganggu ketika sedang bekerja ini mengaku hanya punya satu obsesi dalam karirnya, "menyehatkan rakyat Indonesia." (Illa)

ade

Makan daging ayam di depan umum, terlebih pada saat isu flu burung sedang kencang-kencangnya berhembus, rasanya sulit dilakukan oleh seorang pejabat tinggi. Namun Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, melakukan itu dengan sepenuh hati. Ketika omset penjualan ayam menurun drastis akibat ketakutan masyarakat tertular flu burung jika mengkonsumsi daging unggas itu, sehingga ratusan ribu peternak kecil terancam bangkrut, ibu tiga anak ini tanpa ragu memberikan contoh nyata--makan daging ayam di depan umum. Sebagai menteri yang terlibat langsung dalam penanganan penyakit flu burung yang meresahkan itu, dia berusaha meyakinkan masyarakat bahwa mengkonsumsi daging ayam itu aman, jika cara memasaknya benar. "Makan daging ayam tetap sehat dan aman kok, asal dimasak dengan panas 60-80 derajat Celcius," kata dokter yang tak pernah bermimpi jadi menteri ini. Sebagai dokter yang lebih banyak menghabiskan waktunya di bidang penelitian dan menerapkan keahliannya dalam penyakit pembuluh darah, Siti Fadilah memang tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan duduk di kursi kabinet.

TOKOH

Edisi 01/Tahun I/November 2005

8


PEREKONOMIAN

KOMUNIKA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Pemulihan perekonomian nasional masih diselimuti bayang-bayang suram menyusul mencuatnya tingkat inflasi sebagai akibat kenaikan harga BBM dan pola konsumtif masyarakat pada masa lebaran 1426H dan kemungkinan menjelang hari natal serta tahun baru 2006. Dampak langsung pada masyarakat dari inflasi yang terlalu tinggi adalah menurunnya daya beli masyarakat yang selanjutnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Keadaan yang tidak menguntungkan ini harus segera diantisipasi agar tidak semakin memperparah ekonomi rakyat.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sri Mulyani Indrawati, mengakui skenario pertumbuhan ekonomi 2005 akan sulit tercapai, menyusul meningkatnya laju inflasi sebesar 15,68 persen untuk periode Januari-Oktober 2005. Meskipun saat ini kontribusi investasi dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi sudah tinggi, akan tetapi konsumsi masih memberi kontribusi hampir 70 persen. "Jadi kalau inflasi meningkat sehingga menurunkan daya beli masyarakat, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terutama pada kuartal ini," katanya, di Gedung Bappenas Jakarta, beberapa waktu lalu. Oleh karenanya, pemerintah akan berupaya memperpendek lamanya inflasi tinggi yang terjadi akhir-akhir ini sebagai akibat dari kenaikan harga BBM dan Hari Raya Idul Fitri. "Harga yang masih tinggi ini akan kita perpendek, katakanlah hanya pada dua kuartal saja atau sampai Maret 2006. Jika durasi inflasi tinggi dapat diperpendek, maka target inflasi pada APBN 2006 sebesar 8,0 persen dapat diupayakan terjadi selama tiga kuartal tahun 2006," ujarnya. Sementara itu, terkait dengan prediksi akan terjadinya inflasi yang cukup tinggi, Bank Indonesia (BI) melalui hasil RDG tanggal 6 September 2005 lalu telah menaikkan BI Rate sebesar 50 basis point menjadi 10%. Dengan kenaikan tekanan inflasi ke depan, kenaikan BI Rate diperlukan untuk menjaga agar tingkat suku bunga riil berada pada tingkat yang wajar. Keputusan menaikkan tingkat BI Rate diambil dengan tiga pertimbangan pokok. Pertama, Bank Indonesia memperkirakan tingkat inflasi IHK pada tahun 2005 akan mencapai sekitar 9% dan berlanjutnya ketidakpastian harga minyak dunia yang dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan makroekonomi. Kedua, hal ini merupakan respon kebijakan BI untuk secara konsisten mengarahkan ekspektasi inflasi agar sesuai dengan pencapaian sasaran inflasi jangka menengah. Terakhir, kebijakan ini telah memperhitungkan adanya indikasi perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga diharapkan masih menjaga keberlangsungan proses pemulihan ekonomi. Inflasi sesaat Pantauan Badan Pusat Statistik (BPS) di 45 kota, menunjukkan angka inflasi pada bulan Oktober 2005 mencapai 8,70 persen. Atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 10,82. Soalnya, IHK September 2005 hanya 124,33 sedangkan pada bulan Oktober naik menjadi 135,15. Sementara itu, laju inflasi bulan Januari - Oktober 2005 mencapai 15,65%, inflasi yearon-year (Oktober 2005 terhadap Oktober 2004) sebesar 17,89%. Angka inflasi ini merupakan angka tertinggi selama empat tahun terakhir. Edisi 01/Tahun I/November 2005

Terjadinya inflasi pasca kenaikan harga BBM di bulan Oktober ini, sebenarnya bukanlah kejutan. bukan menjadi rahasia umum lagi akan tetapi sudah menjadi pengetahuan umum, apabila harga BBM naik, pasti bakal memicu kenaikan harga barang lain (multiplier effect). Apalagi, kondisi itu bertepatan dengan bulan Ramadhan dan menghadapi Hari raya Idul Fitri. Pada bulan-bulan inilah kebutuhan masyarakat makin meningkat, disertai tradisi mudik ini juga memacu meningkatnya kebutuhan baik barang maupun jasa. Sikap konsumtif yang telah membudaya tersebut, ikut memicu kenaikan harga. Akibatnya, wajar jika inflasi lebih tinggi dari biasanya. Dengan kata lain, inflasi di bulan Oktober yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya tersebut memang tidak dapat dihindari. Kendati demikian, pemerintah harus dapat mengantisipasi agar harga-harga tidak melambung tak terkendali. Karena itu produksi barang harus stabil dan pola distribusi diatur sedemikian rupa agar stok barang terjamin cukup di pasar. Tampaknya, hal ini telah diantisipasi dan dilakukan pemerintah jauh-jauh hari, sehingga meski permintaan/pembelian barang meningkat tajam menjelang kenaikan BBM, dan sesudahnya, hingga Lebaran Idul Fitri, namun stok barang di pasaran secara nasional tetap stabil. Lebih dari itu, hiper inflasi yang diramalkan berbagai pakar dan pengamat ekonomi di media massa tidak terjadi. Perlu Efisiensi Naiknya tingkat inflasi pasca kenaikan BBM dan Idul Fitri di bulan Oktober, jelas mempengaruhi tingkat inflasi tahun kalender 2005 kelak. Berbagai kalangan memprediksi dengan angka yang berbeda. Namun, umumnya memperkirakan angka tersebut diatas dua digit. BPS misalnya memprediksi inflasi sampai akhir tahun ini bisa mencapai 17 persen. Bank Indonesia memberi angka estimasi inflasi sebesar 14 persen. Sementara, Pemerintah mentargetkan inflasi 2005 hanya 12 persen. Besaran laju inflasi 2005 tinggal ditentukan dua bulan didepan yakni inflasi bulan November dan Desember 2005. namun, terlepas dari itu, yang paling penting untuk disiasati adalah bagaimana cara menahan laju inflasi tersebut ke depan. Meminimalkan tingkat inflasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pemerintah jelas tidak punya rencana untuk menaikkan lagi BBM dalam tempo dekat, sehingga ke depan inflasi kembali ke kondisi normal. Namun itu saja tidaklah cukup. Soalnya inflasi tidak semata-mata hanya ditentukan kenaikan BBM. Literatur, menyebut bahwa Inflasi berkait dengan jumlah penduduk, kebijakan fiskal dan moneter, tingkat pengangguran, kebijakan pemerintah, cara memproduksi, selera masyarakat, distribusi barang dan transportasi, dan sejumlah faktor lain.

Karena itu untuk meredam laju inflasi seluruh komponen bangsa harus ikut terlibat. Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung industri-industri terutama yang berorientasi kepada ekspor. Pemerintah juga harus mengeleminasi hambatan dalam sektor usaha seperti, sistem birokrasi, pungli, korupsi, serta kebocoran anggaran. Karena inflasi sangat ditentukan oleh tingkat konsumerisme masyarakat, maka pola hidup masyarakat juga harus berubah dari konsumtifhedonisme kepada pola hidup sederhanatawakal. Bagi perusahaan/industri yang ada harus bisa melakukan efisiensi. Cara ini tidak hanya untuk menekan inflasi ke depan, tapi mendesak harus dilakukan agar bisa tetap eksis di tengah-tengah situasi inflasi. Soalnya dengan inflasi sekarang ini saja bisa dipastikan daya beli masyarakat akan mengalami penurunan, sementara di sisi lain biaya produksi mengalami kenaikan yang dipicu dari belanja modal dan kenaikan upah pekerja.

bara) Sigit Pramono yang mengimbau agar pihak per-bankan berhati-hati dalam menaikkan suku bunga pinjaman (kredit) walau untuk suku bunga dana yang disimpan di bank tidak bisa tidak harus dinaikkan seiring kenaikan SBI. Konsekuensi menaikkan bunga simpanan tanpa menaikkan suku bunga pinjaman adalah keuntungan menjadi lebih kecil, soalnya marjin bunga bersih (Net Interest Margin/ NIM) semakin menipis. Sepanjang keuntungan hanya berkurang dan masih jauh diatas batas ambang rugi, maka apa yang diinginkan oleh Sigit pantas diperhatikan. Jika perlu tidak hanya berhati-hati untuk menaikkan , tapi kalau masih bisa suku bunga pinjaman/kredit tidak usah dinaikkan. Maka, inilah pengorbanan pihak perbankan dalam kondisi sulit yang sedang dialami bangsa Indonesia saat ini. Bayang-bayang inflasi memang menakutkan. Namun, bagaimanapun, harus dihadapi dengan segala konsekuensinya. Bukankah orang-orang yang menang dalam pertempuran adalah orang-orang yang siap dan berani menghadapi musuh? (s-ring, sm-g)

Suku Bunga Bank Laju inflasi yang cukup tinggi tentu akan mempengaruhi moneter, seperti pelarian portofolio ke luar negeri serta aksi beli valuta asing (valas), sehingga nilai tukar rupiah berpotensi melemah. Karena itu, Bank Indonesia (BI) mengimbangi tingginya inflasi dengan menaikkan BI Rate sebagai acuan penetapan Sertifikat Bank Indonesia (SBI)--sekadar diketahui BI rate saat ini adalah 12,25 persen atau naik 125 basis poin dari sebelumnya yang telah dinaikkan 10%. Kenaikan SBI tentu diikuti dengan kenaikan suku bunga dana dan suku bunga kredit sehingga akan memberatkan dunia usaha. Beban tersebut akan terasa semakin berat karena terakumulasi dengan kenaikan harga bahan baku. Sementara itu, jika semua beban tersebut dikompensasikan pada kenaikan harga, diasumsikan produk tidak akan laku, soalnya daya beli masyarakat juga menurun. Hal ini tentu akan memicu tingginya kredit bermasalah di masa yang akan datang yang notabene adalah bumerang bagi pihak bank. Karena itu pantas disimak pernyataan Ketua Himpunan Bankbank Milik NeMinyak, salah satu pendorong membubungnya angka inflasi. gara (Him-

9

yud

yud

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○


KOMUNIKA

yud

KESRA

Secercah Harapan

Bagi Si Miskin

sung Tunai (SLT) sebesar Rp300.000, yang bagi dirinya uang sebanyak itu nilainya begitu besar. Dan ia pun sangat berharap agar program ini terus berlanjut. Sunarti hanyalah salah satu dari sekitar 62 juta jiwa atau 15,5 juta keluarga penduduk Indonesia yang hidup miskin yang mendapat SLT, dan bisa dibayangkan bagaimana rumitnya membagi-bagikan uang tersebut. Apalagi mereka adalah warga dari kalangan miskin yang nota-bene serba kekurangan (kurang materi, kurang pengetahuan dan juga kurang wawasan). Jadi wajar kalau ada di antara mereka yang merasa khawatir bila kantor pos akan kehabisan uang dan tidak mampu lagi membayar SLT, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya antrian panjang dan tidak jarang mereka harus berdesak-desakan, bahkan sampai ada yang pingsan karena terhimpit dalam antrian. Hal itu sebenarnya tak perlu terjadi, kareKalau bu Narti--begitu ia biasa disapa-- na uang SLT di kantor pos tidak akan habis. sampai terlambat datang, maka ia bakal jadi Pemerintah menjamin bahwa semua keluartumpahan umpatan, karena profesinya ha- ga miskin yang telah mendapat KKB akan nyalah sebagai seorang "loundry mover" alias dapat menukarkan kartunya dengan uang tukang cuci keliling di sekitar rumah tempat tunai di kantor pos hingga batas waktu 31 tinggalnya di kawasan Jakarta Utara. Desember 2005. JaSehingga bisa didi para pemegang pastikan, bila ia daKKB sebenarnya titang kesiangan maka dak perlu harus EMPATBELAS cucian bakal tidak keterburu-buru. ring dan itu sudah biKRITERIA MISKIN sa menjadi penyebab Kriteria Miskin 1. Luas lantai bangunan tempat bagi dirinya menjadi Mengucurkan tinggal kurang dari 8 m2 per orang. sasaran kemarahan SLT kepada rumah2. Jenis lantai bangunan tempat pelanggan. Lagi pula, tangga miskin tentu tingga tanah atau bambu/kayu usai mencuci di ruharus berdasarkan murah. 3. Jenis dinding tempat mah yang satu bu kriteria yang jelas detinggal terbuat dari bambu/rumbia/ Narti harus pindah ke ngan dilengkapi data kayu berkualitas rendah/tembok rumah yang lain, dan yang akurat. Bagaitanpa plester. 4. Tidak memiliki hingga menjelang temana sebenarnya fasilitas buang air besar ngah hari bisa empat suatu keluarga (ruatau bersama-sama dengan rumah yang pakaianmah-tangga) bisa rumahtangga lain. nya selesai di-loundry. dikatakan miskin dan 5. Sumber penerangan bukan Habis itu, bu Narti berhak mendapat listrik. 6. Sumber air minum adalah baru bisa pulang ke SLT? Konsep miskin sumur/mata air tidak terlindung atau rumah. Dengan berdari sungai/air hujan. 7. Bahan bakar terkait dengan kemandikan peluh dan untuk masak sehari-hari dari kayu mampuan seseobakar/arang/minyak tanah. 8. Tidak berpafum deterjen, rang/rumahtangga pernah mengkonsumsi daging/ayam/ ditapakinya loronguntuk memenuhi susu, atau hanya sekali seminggu. 9. lorong kecil menuju kebutuhan dasar Tidak pernah beli baju baru, atau ke rumahnya yang baik untuk makanan hanya sekali setahun. 10. Frekuensi sangat sederhana, maupun non mamakan sehari hanya sekali atau atau mungkin lebih kanan. dua kali makan. 11. Tak mampu pantas bila disebut Suatu rumahmembayar untuk berobat ke gubuk. tangga bisa dikataPuskesmas/poliklinik. 12. Lapangan Rutinisme hidup kan miskin jika angpekerjaan utama kepala keluarga janda paruh baya gota rumahtangga adalah petani dengan luas tanah 0,5 yang hidup bersama itu hidupnya serba ha/buruh tani/nelayan/buruh dua cucu yang jadi kekurangan, sehingbangunan/buruh perkebunan/atau tanggungannya ini, ga untuk kebutuhan pekerjaan lain yang pendapatannya terus berlanjut seidasarnya saja tidak dibawah Rp600.000/bulan. 13. ring terbitnya sang terpenuhi, seperti Pendidikan tetinggi kepala keluarga mentari. Boleh jadi, yang dialami oleh tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya nasib telah menakdirSunarti, si 'loundry SD. 14. Pemilikan aset/tabungan kannya untuk hidup dikatagorikan tidak punya tabungan mover' dari Jakarta miskin serba keku/barang yang mudah dijual dengan Utara. nilai minimal Rp500.000 seperti rangan, meski garis Konkritnya, Basepeda motor (kredit/non kredit), tangannya sendiri sedan Pusat Statistik emas, ternak, kapal motor, atau benarnya sudah tak (BPS) menggunabarang modal lain. jelas akibat dikikis kan sebanyak 14 vaoleh tajamnya soda riabel (kriteria) unapi diterjen. tuk menentukan Tapi, pemerintah tidak tinggal diam untuk apakah suatu rumah tangga tergolong miskin memikirkan perbaikan kualitas hidup rakyat- atau tidak. Variabel tersebut juga dijadikan nya. Itulah alasannya mengapa pemerintah acuan untuk menentukan separah apa kedi awal Oktober 2005 lalu memberi Sunarti, miskinan rumahtangga tersebut. dan juga "Sunarti-Sunarti lainnya", Kartu KomMenurut kriteria BPS, suatu keluarga/rupensasi BBM (KKB) sehingga dengan kartu mahtangga dapat dikatakan miskin jika : ini ia berhak mendapat uang Subsidi Lang1. Luas lantai bangunan tempat ting-

galnya kurang dari 8 m2 per orang. 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggalnya adalah tanah atau bambu/kayu murah. 3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester. 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumahtangga lain. 5. Sumber penerangan bukan listrik. 6. Sumber air minum adalah sumur/mata air tidak terlindung atau dari sungai/air hujan. 7. Bahan bakar untuk masak sehari-hari dari kayu bakar/arang/minyak tanah. 8. Tidak pernah mengkonsumsi daging/ ayam/susu, atau hanya sekali seminggu. 9. Tidak pernah beli baju baru, atau hanya sekali dalam setahun. 10. Frekuensi makan sehari hanya sekali atau dua kali makan. 11. Tak mampu membayar untuk berobat ke Puskesmas/poliklinik. 12. Lapangan pekerjaan utama kepala keluarga adalah petani dengan luas tanah 0,5 ha/buruh tani/nelayan/buruh bangunan/ buruh perkebunan/atau pekerjaan lain yang pendapatannya dibawah Rp600.000,-/bulan. 13. Pendidikan tetinggi kepala keluarga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD. 14. Pemilikan aset/tabungan dikatagorikan tidak punya tabungan /barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp500.000 seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lain. Sementara rumah tangga yang dikategorikan miskin dan memenuhi syarat untuk mendapat SLT apabila memenuhi minimal 10 kriteria variabel tersebut. Sedangkan rumahtangga yang tidak berhak mendapatkan SLT adalah rumah tangga yang hanya memenuhi beberapa variabel saja (tidak sampai sepuluh) dari variabel yang telah ditentukan. Anggota PNS/TNI/Polri/pensiunan, dan pengungsi yang diurus oleh pemerintah, serta penduduk yang tidak mempunyai tempat tinggal, juga tidak berhak mendapat SLT. Meskipun ke-14 variabel tersebut diberlakukan secara konsisten di seluruh Indonesia, namun pada tahap penghitungannya (skoring) tidak otomatis bisa digunakan seluruhnya. Masih ada pertimbangan kondisi spesifik lokal (daerah) yang tak bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Soal pola makan misalnya, di Jawa orang miskin tetap makan tiga kali sehari, sedangkan untuk penduduk Indonesia Timur orang yang makan sekali sehari saja bisa dikatakan survive. Inilah yang dimaksud dengan adanya pembobotan yang berbeda-beda di setiap daerah. Mekanisme Pendataan J e l a s tampak begitu selek-tif dan sistematisnya cara u n t u k mengkategorikan suatu rumah tangga untuk berhak

yud

Matahari pagi baru sepenggalah, namun Sunarti seorang janda paruh baya sudah tergesa-gesa berangkat menuju rumah majikan yang menjadi "work-shop" tempatnya bekerja. Maklum, Lebaran baru saja berlalu, sehingga ia harus kejar setoran untuk menutup sebagian utang atau pinjaman yang telah dipakai untuk memenuhi kebutuhan di hari fitri lalu.

mendapat SLT tersebut. BPS pusat secara profesional, objektif dan didukung metodologi yang baik dan bekerja dengan cermat serta hati-hati, menentukan siapa yang lolos seleksi dan siapa yang tereleminasi. Namun diakui bahwa tekanan waktu yang harus selesai dalam sebulan--pada proses pendataan awal membuat BPS kelimpungan dan keteteran. Mekanisme pendataan di lapangan melewati empat tahap. Pertama, petugas pendata (voolunter dari berbagai elemen masyarakat) bersama ketua RT mendata rumahtangga miskin di lingkungan setempat. Kedua, data tersebut dikaji oleh petugas dan ketua RT dengan berpedoman pada kriteria BPS. Ketiga, verifikasi ulang oleh BPS setempat dengan proses uji petik. Keempat, skoring dilakukan BPS Pusat saat membagikan KKB petugas masih mengecek ulang layak atau tidaknya seseorang menerimanya. Jika tidak memenuhi syarat, kartu pun dibatalkan. Persolan besar muncul jika ketidak-jujuran sudah terjadi sejak awal, sehingga otomatis data yang didapat terakhir pun cenderung bias. Inilah yang memicu konflik horisontal, dan menimbulkan adanya kesan/isu pilih kasih. Memang diakui, kemungkinan salah sasaran pasti ada, tapi persentasenya kurang dari 2 persen, sementara program SLT ini bisa menjaring sekitar 62 juta jiwa atau 15,5 juta rumah-tangga miskin. Tentu, ini bisa dikatakan sebagai suatu prestasi. Lantas bagaimana dengan orang miskin yang sebenarnya berhak menerima SLT tapi tidak terdata? Jangan khawatir, datangi saja posko pengaduan terdekat, pasti diberi solusi asal tidak anarkis. Sebaliknya bagi orang yang telanjur telah memperoleh SLT padahal hati nuraninya sendiri mengatakan dirinya tidak layak mendapatkan maka kembalikanlah uang tersebut ke posko pengaduan. SLT kini terbukti sangat menolong bagi si miskin. Dengan Rp300.000 (untuk tiga bulan), Sunarti, dan jutaan Sunarti-Sunarti lain setidaknya telah bisa berlaukkan ayam lebih sekali dalam seminggu. Sebelumnya, memang banyak terdengar suara 'nyeleneh' sehubungan dengan program yang membagi-bagikan duit langsung kepada orang miskin ini. Ada yang bilang, cara itu tidak mendidik, tidak memberi kail tapi ikan, bukan solusi, membuat orang miskin jadi tergantung dll. Komentar itu ada benarnya, kalau kondisinya normal, artinya tatkala orang masih mampu untuk makan dengan normal, okelah kita beri dia kail untuk memancing (cari makan). Tapi manakala orang sudah sekarat kelaparan, pilihan satu-satunya adalah memberi dia makan. Tentu saja setelah orang itu berdaya, sehat dan kuat kembali kita harus memberinya kail untuk bisa cari makan. Tapi jangan salah, pemberian kail sebenarnya juga terus berlangsung seiring dengan pemberian SLT, misalnya melalui bantuan infrastruktur desa, pembangunan industri, dll. (s-ring)

Edisi 01/Tahun I/November 2005

10


KOMUNIKA

LINTAS LEMBAGA

Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Industri Nasional masih ditemui adanya berbagai permasalahan dan hambatan yang dapat mengganggu perkembangan sektor industri saat ini. Untuk menanggulangi masalah tersebut, Departemen Perindustrian telah membentuk Pusat Solusi Bisnis (PSB). Dasar hukum pembentukan PSB adalah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/2005 tanggal 18 Oktober 2005. PSB mempunyai tugas Melakukan inventarisasi permasalahan dan hambatan yang berkaitan dengan kegiatan penyelundupan, tindak kejahatan yang bersifat premanisme, penjarahan dan pemogokan yang cenderung anarkis yang mengganggu kegiatan usaha di bidang industri; melakukan inventarisasi dan analisa perangkat perundang-undangan yang dinilai kurang mendukung pemulihan usaha dibidang Industri; melakukan sinkronisasi dan koordinsi langkah-langkah penanganan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan secara cepat dan tuntas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masingmasing instansi pemerintah/swasta; mengkoordinasikan kegiatan yang bersifat preventif dan represif dalam mengatasi hambatan kelancaran usaha dibidang Industri yang memerlukan penyelesaian secara cepat bersama instansi terkait; melakukan koordinasi langkah-langkah penanganan yang bersifat preventif untuk menghindari timbulnya permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan gangguan terhadap kegiatan usaha dibidang Industri; dan menyampaikan hasil kegiatan inventarisasi dan kajian masalah dan hambatan serta memberikan rekomendasi/usulan sebagai bahan masukan kepada instansi terkait untuk ditindak lanjuti. (sm)

yud

Pembentukan Pusat Solusi Bisnis

GRATIS: Departemen Komunikasi dan Informatika membagikan secara gratis tabloid KomunikA Edisi Khusus Lebaran yang berisi informasi seputar arus mudik dan peta rute mudik kepada pemudik yang melintas di jalan tol.

Aksi Nasional P3A dan PESKA

Paspor Haji Selesai November

Rapat Koordinasi tingkat Menteri pada tanggal 16 September 2005, antara Menko Kesra dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan, serta perwakilan dari berbagai lembaga dan deoartemen, merumuskan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (P3A), dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA). Untuk meningkatkan kinerja P3A, maka dibentuk Badan Anti Perdagangan Perempuan dan Anak. Selain itu akan mengoptimalkan kerja investigasi Polri dengan meningkatkan jumlah Polwan yang bertugas sebagai investigator korban trafficking perempuan dan anak. Aksi juga bertujuan mengaktifkan kembali Gugus Tugas dalam pelaksanaan RAN yang selama ini belum dilaksanakan secara sempurna melalui peningkatan kerjasama antar Gugus Tugas Pusat, Daerah, dan dengan LSM internasional, nasional, dan lokal datam penanganan P3A dan PESKA. Aksi juga untuk mempercepat penyelesaian Peraturan Perundang undangan khususnya untuk RUU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan RUU Pornografi dan Pornoaksi serta RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Forum sepakat untuk memberikan pendampingan korban trafficking di luar negeri, melalui peningkatan kerjasama bilateral untuk "Mutual Legal Assistance", memantau pelaksanaan peraturan perundangan, seperti Kepres, lnstruksi Mendagri, Perda, yang tetah diterbitkan oleh instansi terkait di setiap tingkatan baik nasional maupun daerah, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara ASEAN dalam bentuk kegiatan yang aplikatif di lapangan, mempercepat pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara nasional yang didukung oleh Pemda setempat, khususnya yang berkaitan dengan penerbitan Akte Kelahiran, dan KTP Nasional. Peran Departemen Agama juga dinilai sangat penting dalam upaya penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak berkaitan dengan penanaman nilai-nilai moral dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi.

Departemen Agama sedang giat mengerjakan paspor bagi 205.000 calon jamaah hasi Indonesia. Direktur Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Zakaria Anshar, mengharapkan seluruh paspor tersebut sudah selesai divisakan paling lambat pada akhir Nopember 2005. Sampai hari ini, sudah separuh yang selesai dikerjakan, dan sisanya menyusul sehingga diharapkan seluruhnya akan selesai menjelang pemberangkatan kloter pertama pada tanggal 8 Desember 2005. Visa haji yang telah selesai adalah visa bagi calon jamaah haji yang berangkat pada kloter-kloter awal, sehingga tidak akan terjadi kasus visa telah selesai tapi calon jamaah haji yang bersangkutan belum bisa berangkat atau sebaliknya mereka yang siap berangkat tapi visanya belum selesai. Daerah-daerah yang sudah selesai visanya seperti sebagian Sumatera Utara, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan dokumennya telah dikirimkan ke daerah tersebut. Paspor Haji tahun ini, berbeda parpor haji tahun-tahun sebelumnya, karena menggunakan sistem pengamanan yang sangat ketat untuk menghindari pemalsuan paspor seperti scanning foto. (sm).

(sm-menkokesra.go.id).

Pemberantasan Illegal Fishing Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah melakukan penanganan dan pemrosesan hukum IUU Fishing (Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing) sebagai salah satu pencapaian program 100 hari DKP. Penanganan meliputi Penertiban Perizinan, dengan mencabut 155 izin kapal eks asing berbendera Indonesia bermasalah karena tidak dapat melengkapi dokumen kapal, terutama deletion certificate (DC) sebagai bukti bahwa kapal tersebut telah dihapuskan statusnya dari negara asal. IUU fishing ditangani dengan pemasangan Vessel Monitroing System (VMS) untuk memudahkan proses monitoring terhadap kapal penangkapan ikan dengan pemasangan 971 unit VMS sesuai dengan target. Di samping itu DKP sedang menyusun Master Plan Outing Ring Fishing Port, laporan akhir Master Plan Pengembangan Pelabuhan Perikanan di lingkar luar Indonesia telah selesai dilakukan. DKP juga sedang melakukan Penyusunan Alternatif Strategi Pengelolaan Sumber Daya Udang di Laut Arafura serta rencana optimasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil Di Laut Jawa. DKP juga sedang menyusun Alternatif Kebijakan Pengelolaan SDI Nasional, serta melakukan pemantauan kegiatan operasional penangkapan ikan dengan kapal di atas 30 gross ton (gt) dan penyusunan NPOA (National Plan of Action) pengelolaan sumber daya ikan hiu. Konsep NPOA Pengelolaan Sumberdaya Ikan Hiu diharapkan akan selesai pada Minggu I Januari 2005. (sm-Ditjen Perikanan Tangkap)

Target MDGs Air Bersih 75% Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum mentargekan tercapainya Millenium Development Goals (MDGs) bidang air bersih sebesar 75 persen dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015. "Sampai saat ini baru mampu terlayani oleh sistem air bersih sebesar 45 juta atau 40% warga masyarakat perkotaan dan tujuh juta atau 8% masyarakat pedesaan," kata Direktur Bina Program Ditjen Cipta karya Departemen PU, Djoko Mulyanto, di Jakarta, Jumat. Sedangkan untuk penanganan sanitasi dan air limbah domestik, akan diproritaskan pada sarana dan prasarana pengelolaan air limbah masyarakat miskin, dan ditargetkan pada akhir masa MDGs pada tahun 2015 dapat ditangani sekitar 80 persen dari penduduk perkotaan dan 70 persen untuk penduduk pedesaan. Pada bidang persampahan, selain mengurangi secara maksimal dari sumber sampah, juga akan dikembangkan kerjasama dengan pihak swasta untuk menangani masalah sampah ini dengan cara pengolahan sampah menjadi bahan baku daur ulang. "Ditargetkan masalah ini dapat ditanggulangi hingga 80 persen pada akhir MDGs tahun 2015," katanya menambahkan. Untuk mencapai target tersebut, menurut Djoko Mulyanto, akan ada Rencana Tindak Nasional (RTN) yang terdiri dari RTN pada bidang air minum, air limbah, dan persampahan. Dalam RTN itu akan dilakukan pada pengaturan pembagian tugas. (sm)

KPK Cermati Penyelundupan BBM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencermati dan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian dalam menindaklanjuti kasus penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah yang ditengarai melibatkan sejumlah pegawai Pertamina. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki menilai tindakan penyelundupan BBM yang melibatkan pegawai pemerintah itu bisa disebut sebagai pencurian. Sedangkan kalau melibatkan unsur manajemen sudah menjadi kasus korupsi, sehingga KPK dapat mem-back up pengungkapannya .(sm: PRCM)

Pembangunan Perbatasan Berbasis Tata Ruang Arah kebijakan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan ditekankan berbasis pada penataan ruang. Karena penataan ruang merupakan prasyarat bagi pembangunan kawasan tersebut, agar terpadu, baik dengan pembangunan sektor lain maupun terpadu dengan wilayah sekitarnya. Demikian paparan Menteri Pekerjaan Umum yang disampaikan Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen PU Hermanto Dardak, dalam rapat koordinasi penyusunan dan pengendalian program pembangunan daerah perbatasan terpadu di Jakarta belum lama ini. Menurut data dari Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal menyebutkan 3 dari 5 kabupaten perbatasan negara di Kalimantan Barat (Kalbar), 3 kabupaten di Kalimantan Timur (Kaltim) dan 3 Kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan daerah tertinggal. Untuk itu perlu perhatian untuk menangani kawasan tersebut, namun tetap mempertimbangkan aspek keamanan, kesejahteraan dan lingkungan hidup, katanya. Dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan Departemen PU dalam tahun 2006 nanti telah membuat program yaitu bidang penataan ruang, mencakup penyusunan Rencana Tata Ruang dan Indikasi Strategis Kawasan Perbatasan Negara. Hermanto Dardak menginformasikan bahwa saat ini Rancangan Peraturan Presiden tentang Kawasan Perbatasan Kalimantan dalam proses finalisasi di Sekretaris Kabinet. Sedangkan untuk perbatasan NTT dengan Timor Leste, proses legalisasi menjadi Peraturan Presiden (Perpres) akan diproses tahun 2006. (sm-Dep PU) Edisi 01/Tahun I/November 2005

11


Hardy (bukan nama sebenarnya), menggeleparkan merpati betina yang dipegangnya. Sepuluh detik berikutnya, si Jambul, merpati jantan kesayangannya, menukik dari udara dan hinggap di punggung si betina. Lelaki setengah baya warga Kebun Jahe Kober Tanah Abang I Jakarta itu memonyongkan mulutnya. Segera paruh si Jambul menyusup di sela-sela bibir dan mengecap cairan alami langsung dari mulut tuannya. Hardy memang sedang memberi minum burung merpati kesayangannya. Hanya saja caranya sangat mengundang risiko. Bayangkan saja, apa yang akan terjadi jika si Jambul ternyata terkena flu burung? Sudah pasti risiko Hardy tertular flu burung akan meningkat luar biasa. Tapi apa kata Hardy saat penulis memberitahu risiko yang mungkin menimpanya. "Ah, dari dulu juga gue kasih minum si Jambul begini. Jadi kenapa harus kuatir," ujarnya santai. Sementara tak jauh dari tempat Hardy berdiri, seorang anak kecil berusia sekitar lima tahun sedang asyik bermain anak ayam yang baru saja dibelikan ibunya dari pedagang keliling. Warna bulu ayam itu memang sangat menarik, merah menyala, lantaran diwarnai dengan wenter oleh si penjual. Mungkin karena saking senangnya, anak ayam itu ia peluk, ia cium dan digendongnya ke mana-mana. Bagaimana jadinya nasib si kecil, jika si anak ayam ternyata terkena flu burung? Wallahu a'lam. Perilaku Berisiko Perilaku berisiko terkait dengan binatang peliharaan terutama unggas memang masih sering dijumpai di seluruh wilayah Indonesia. Ada beberapa alasan yang kadang membuat orang enggan meninggalkan perilaku tersebut.

Diantaranya adalah karena rasa sayang, karena tugas dan juga karena keterbatasan tempat. Banyak para pehobi yang karena "kelewat sayang" susah menjaga jarak dengan binatang peliharaan mereka. Lihat saja, berapa banyak bapak-bapak yang setiap hari berkutat dengan burung, ayam, atau binatang peliharaan yang lain. Bukan sekadar memberi makan, namun juga mengelus-elus, memandikan, bahkan mencium peliharaan mereka dengan penuh sayang. Mereka juga tak segan-segan menggantungkan sangkar burung di serambi rumah hingga jumlahnya mencapai puluhan buah. Sebenarnya, selama binatang itu sehat, si pemilik juga sehat dan rajin menjaga kebersihan, perilaku semacam itu tidak akan menimbulkan risiko apapun. Namun jika suatu ketika si pemilik sakit atau menurun daya tahan tubuhnya, dan tanpa diketahui binatang yang ia pelihara menderita flu burung, maka risiko bagi si pemilik untuk tertular menjadi berlipat ganda. Tahukah anda, sebagian besar penderita flu burung adalah mereka yang tinggal dekat dengan binatang peliharaan terutama unggas, atau keluarga mereka memelihara unggas. Kesulitan menjaga jarak juga sering dikemukakan oleh para pekerja peternakan, karena tugas mereka memang mengharuskan dekat dengan binatang peliharaan. Kendati belum ada bukti kuat bahwa pekerja peternakan banyak yang terkena flu burung, namun mereka tetap merupakan pihak yang sangt rentan tertular flu burung. Terlebih di peternakan-peternakan tradisional yang sanitasi lingkungannya kurang diperhatikan dan kesadaran para pekerja untuk memakai masker serta sarung tangan sangat rendah. Alasan terakhir adalah karena keterbatasan tempat. Lahan yang sempit membuat orang terpaksa membuat kandang binatang peliharaan dan ternak menyatu dengan tempat tinggal. Bahkan di beberapa daerah, masih dapat disaksikan manusia yang tinggal di ruang yang sama dengan binatang peliharaan. Ayam, itik, mentok, angsa, bahkan kambing, babi, sapi dan kerbau, campur baur bersama dalam satu ruangan dengan pemilik rumah. Kondisi demikian tentu membuat risiko manusia tertular penyakit, termasuk flu burung, menjadi semakin tinggi. Budaya Bersih Perilaku berisiko seperti yang disebutkan di atas menjadi semakin berisiko, manakala bertemu dengan budaya masyarakat yang belum mampu memandang kebersihan sebagai sesuatu yang vital bagi kehidupan. Budaya bersih warga di sebagian besar wilayah Indonesia masih sangat payah. Di beberapa daerah, masih banyak warga yang belum terbiasa membersihkan kotoran binatang peliharaan secara teratur. Lihatlah di permukiman sekitar kita, betapa banyak kotoran unggas dan ternak berserakan di jalan-jalan dan dibiarkan hanyut terbawa air hujan, atau sebaliknya mengering dan terbang tersapu angin. Jika itu kotoran binatang yang kebetulan terinfeksi flu burung, dan kemudian tanpa sengaja tertelan atau masuk ke saluran pernafasan manusia, maka bisa dipastikan virus dalam kotoran itu akan menular ke tubuh manusia. Kita tidak perlu heran, mengapa flu burung tidak/sulit berkembang di negara-negara yang budaya bersihnya sudah tinggi, karena kebersihan yang selalu terjaga akan membuat mata-rantai penyebaran flu burung terputus dengan sendirinya. Seperti diketahui, penyebaran virus avian influenza memerlukan medium di antaranya kotoran binatang yang terinfeksi. Jika medium ini sudah tidak ada lagi di jalanan atau tempat-tempat umum karena tingkat kebersihan yang tinggi, maka kemungkinan penyebaran virus flu burung menjadi semakin kecil. Penularan tinggal melalui kontak langsung dengan binatang yang terinfeksi. Tentu saja bukan hal sulit untuk menutup jalur penularan yang terakhir ini, karena pemeriksaan binatang peliharaan di negara-negara maju sangat ketat. Binatang hanya boleh dipelihara di rumah jika sudah lolos uji karantina, yang berarti sudah mengantongi sertifikat bebas dari berbagai penyakit berbahaya. Bagaimana di Indonesia? Tampaknya di sini semua kondisi lebih "berpihak" kepada sang virus. Perilaku berisiko terkait dengan binatang peliharaan masih banyak dilakukan masyarakat, kebersihan masih belum menjadi budaya, sementara pengawasan terhadap kesehatan binatang peliharaanmasih sangat rendah. Jika Hardy masih suka memonyongkan mulut pada si Jambul, si Kecil masih suka mencium anak ayam, Pak Doblang yang ogah membersihkan sangkar burung masih menggantung 12 sangkar burungnya di serambi, kotoran unggas masih berserakan di sepanjang gang, Mak Inul tidak cuci tangan setelah memberi makan ternaknya, ya... pantas saja kita tertular flu burung! gun.

TEROPONG

komunika 01 2006  

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BERANDA Editorial Diterbitkan oleh: 2 Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai...

Advertisement