Issue Book: Kajian Isu Terkini - Kabinet Aksara Karsa Keluarga Mahasiswa Administrasi Publik

ISSUE BOOK ISSUE BOOK ISSUE BOOK ISSUE BOOK ISSUE BOOK ISSUE BOOK ISSUE BOOK BOOK

ISSUE

DEPARTEMEN KAJIAN ILMIAH KELUARGA MAHASISWA ADMINISTRASI PUBLIK FISIP UNS 2021

BUKU ISU

2021

BU KU ISU Dept. Kajian Ilmiah

SUSUNAN REDAKSI Pengisi Konten : Almahdi Dwita Purnama Anisa Dwi Rahmawati Cicilia Ayu Anggraini Ervina Yuni Prasetyaningrum Ika Ananda Meilina Mohammed Haykal Jason W. Pingkan Mareda Premastani Rizka Dyah Oktaviani Sherly Villsawati Zain Afdha Zulaechah

Buku Isu Edisi #1 AKSARA KARSA Keluarga Mahasiswa Administrasi Publik 2021

Penanggung Jawab : Ina Nur Janah Isnaini Rolland Sukma G Editor : Erviana Yuni Prasetyaningrum Sherly Villsawati

CONTENTS

01 Kajian

02 Isu dalam setahun 03 Infografis 04 Teka-teki silang 05 Quotes

01

KAJIAN

#1

KAJIAN

Ironi Dualisme Jabatan Kepemimpinan di Indonesia Dualisme jabatan kepemimpinan yang terjadi Indonesia adalah jabatan rangkap

sebagai

pemimpin

baik

pada instansi pemerintah ataupun instansi

swasta.

Konstitusi

yang

berlaku di Indonesia memungkinkan seorang

penguasa

dapat

dengan

mudah menduduki rangkap jabatan.

Dualisme kepemimpinan ini menjadi salah satu faktor penyebab rumitnya transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia. Dualisme jabatan dapat dengan

mudah

pemimpin

untuk

kekuasaan

dengan

digunakan mengakumulasi alasan

demi

kepentingan masyarakat, sehingga dapat

menyebabkan

berbagai

kasus

munculnya

yang

melibatkan

pemimpin tersebut.

Adapun dalam hal penanganan konflik

kepentingan

ditimbulkan

dari

adanya

yang rangkap

jabatan perlu adanya prinsip-prinsip penanganannya

antara

lain.

(1)

Mengutamakan kepentingan publik.

(2)

Menciptakan

penanganan

dan

konflik kepentingan,

keterbukaan pengawasan

hal tersebut menuntut seorang penyelenggara negara harus bersifat terbuka dan transparan terkait pekerjaan yang dilakukannya dan mentaati nilai pelayanan publik, seperti

tidak

berpihak,

bebas

kepentingan,

serta

berintegritas. (3) Mendorong sikap tanggung jawab dan teladan,

untuk

itu

penyelenggara

negara

harus

menjaga integritasnya, sehingga dapat menjadi teladan dan contoh yang baik bagi penyelenggara atau pejabat lainnya dan bagi masyarakat. Serta (4) Menciptakan dan membina

budaya

organisasi

yang

tidak

toleran

terhadap konflik kepentingan, dimana pengawasan dan penanganan konflik kepentingan didorong oleh tersusun dan terlaksananya praktek manajemen dan kebijakan.

Tidak

sedikit

kasus-kasus

rangkap

jabatan

di

Indonesia, bahkan terdapat anggapan bahwa rangkap jabatan merupakan tindakan wajar oleh mereka yang punya jabatan. Berikut ini adalah beberapa kasus dualism jabatan di Indonesia yaitu kasus Dirut Garuda Indonesia Ari Akhsara yang merangkap juga sebagai Komisaris Utama di Sriwijaya Group, rangkap jabatan oleh menteri sosial Tri Rismaharini yang sekaligus merangkap sebagai wali kota,

kemudian rangkap jabatan oleh Sekretaris Kementerian Negara Setya Utama yang juga menduduki sebagai Komisaris dari PT Jasa Raharja, kemudian Heru Budi Hartono yang merangkap Sekretariat

jabatannya Presiden

sebagai

dan

Komisaris

Kepala Bank

Tabungan Negara (BTN). Dan kasus rangkap jabatan yang masih hangat diperbincangkan belum lama terjadi di bulan Juli 2021 kemarin, yaitu

kasus

Universitas

rangkap Indonesia

jabatan yang

oleh

Rektor

merangkap

jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia.

Fenomena

rangkap

jabatan

termasuk

menyalahgunakan moral, etika, bahkan asas penyelenggaraan

pemerintah

yang

baik.

Akan tetapi hukum peraturan perundangundangan yang mengatur tentang rangkap jabatan di Indonesia masih sedikit. Oleh karena itu dengan sedikitnya peraturan yang mengatur rangkap jabatan membuat kasus rangkap jabatan di masyarakat semakin marak dilakukan oleh mereka para pejabat.

Untuk itu harus ada upaya-upaya dalam penanganan jabatan,

serta

dan

pencegahan

untuk

rangkap

memberantas

hal

tersebut tidak cukup mudah untuk itu perlu adanya

kerjasama

antara

pemerintah

dengan masyarakat serta perlunya tingkat kesadaran

masyarakat

yang

memiliki

jabatan, wewenang, dan kekuasaan agar tidak melakukan rangkap jabatan.

Sumber Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Yogyakarta : pustaka pelajar. 2010.

Kohongia, Z., & Achir, N. (2019). Praktek Rangkap Jabatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondouw Utara.

JURNAL LEGALITAS, 12(2), 124-141.

AGUSTUS 2021 | KAJIAN 2

Darurat NAPZA di Kalangan Public Figure dalam Situasi Pandemi Covid-19 di Indonesia

Pandemi virus Covid 19 yang masih bersarang di Indonesia lebih dari 1 tahun ini sudah menyisakan begitu banyak fenomena dan peristiwa yang cenderung buruk dari berbagai sektor kehidupan. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi pun menimbulkan depresi dan stress bagi sebagian masyarakat akibat banyaknya tekanan dan permasalahan yang muncul sebagai dampak dari pandemi terlebih sejak diterapkannya sistem Study From Home dan Work From Home.

Berbicara mengenai banyaknya tekanan dan permasalahan, tak bisa dipungkiri bahwa hampir semua orang mengalaminya sejak munculnya pandemi ini. Sejak pandemi dari awal tahun 2020 lalu, darurat penyalahgunaan NAPZA semakin menjadi-jadi. Bahkan saat ini, telah merambah ke segala lapisan masyarakat di Indonesia tanpa memandang strata sosial. Korban penyalahgunaan NAPZA di Indonesia semakin bertambah dan tidak terbatas terutama pada kalangan kelompok masyarakat yang mampu. Untuk saat ini yang sedang marak terjadi adalah penyalahgunaan NAPZA di kalangan public figure di Indonesia.

Banyaknya penyalahgunaan narkotika tersebut disebabkan oleh beberapa alasan atau faktor yang dapat membuat mereka ketagihan untuk mengonsumsi narkotika, antara lain yaitu: 1) Penggunaan narkotika dilakukan sebagai salah satu bentuk pelarian dalam mengatasi stress dan tekanan.

2) Mengkonsumsi narkotika dianggap dapat meringankan beban pekerjaan.

3) Narkotika digunakan sebagai dopping untuk menambah energi. Dan 4) Gaya hidup mewah.

Adapun beberapa public figure di Indonesia yang tertangkap kasus Narkoba di tengah pandemi ini adalah Reza Artamevia, Erdian Aji Prihartanto (Anji), Ridho Rhoma, serta pasangan suami istri Ardie Bakrie dan Nia Ramadhani. Dimana kebanyakan dari mereka beralasan bahwa mereka mengkonsumsi narkoba diakibatkan oleh faktor lingkungan, pekerjaan, depresi, stress, jenuh, maupun digunakan sebagai dopping.

Para public figure seperti artis atau

Selain itu perlu adanya perlakuan yang

selebriti kini menjadi target pengedar

adil di dalam proses hukum, sehingga

narkotika

diharapkan aparat yang berwajib tidak

karena

mereka

dianggap

mampu untuk membeli barang terlarang tersebut. Sehingga dengan maraknya kasus

tersebut

masyarakat

baik

maupun

di

lingkungan

public

figure

membuat bangsa Indonesia menetapkan pengedaraan

dan

penyalahgunaan

NAPZA sebagai kondisi darurat nasional.

Oleh karena itu, perlu adanya sikap dan tindakan tegas oleh penegak hukum agar

membeda-bedakan

hukuman

yang

diterima oleh mereka masyarakat biasa, public

figure,

maupun

menyalahgunakan narkoba.

Dan

pemerintah

dapat

pejabat

dan

yang

mengonsumsi

untuk

selanjutnya

rutin

mengadakan

sosialisasi mengenai darurat narkotika bagi

masyarakat

bahkan

pemerintah

kedepannya baik karakter, oral, mental,

dapat menggaet public figure untuk bisa

maupun fisik generasi penerus bangsa

ikut

tidak rusak.

narkoba.

serta

menggalakkan

darurat

Sumber WHO. (1997). Amphetamine-type Stimulants: A Report from the WHO Meeting on Amphetamines, MDMA and other Psychostimulants. Geneva.

Zahara, S., Fabiani, R. R. M., & Humaedi, S. (2020). PENYALAHGUNAAN NAPZA DALAM DUNIA ENTERTAINMENT. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(2), 165-170.

AGUSTUS 2021, KAJIAN 3

PRAKTIK KORUPSI DI TUBUH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS

Korupsi menjadi permasalahan global yang berdampak pada munculnya berbagai masalah, seperti ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan masalah sosial lainnya. Korupsi merupakan tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mendapatkan keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum, dan negara (Kartono, 1983). Dari tahun ke tahun, tindak korupsi telah dilakukan oleh pihak pemerintahan, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah dan kasus korupsi juga terjadi di sektor swasta.

Kasus korupsi dapat berpotensi terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa melalui lembaga tingkat universitas yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). BEM disebut sebagai miniatur dari lembaga pemerintahan karena mencontoh penerapan sistem politik trias politika yang melaksanakan tugas dan fungsi seperti sebuah negara.

PAGE 01

Contoh kasus korupsi dalam BEM yaitu kasus korupsi uang vendor jaket sebesar 40 juta yang dilakukan oleh ketua BEM beserta beberapa stafnya pada salah satu universitas negeri di Jawa Timur.

Kronologinya yaitu Ketua BEM mengambil uang dari kemahasiswaan sebesar 20 juta bersama Menteri Keuangan BEM. Namun, ketua BEM tersebut menggunakan uang sebesar 19,5 juta untuk dibagi kepada 4 pelaku lainnya. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa memberikan uang tutup mulut sebesar Rp500.000 kepada Menteri Keuangan BEM. Penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada korupsi dilakukan oleh ketua Badan Eksekutif Mahasiswa tersebut.

Penyebab korupsi dilihat dari 3 sudut pandang. Pertama, faktor kultural.

Korupsi yang telah membudaya di lingkungan birokrasi dapat menurun ke ranah lembaga intra kampus.

Mahasiswa menganggap bahwa korupsi merupakan hal yang wajar, karena pejabat pemerintah pun juga melakukan korupsi. Kedua, faktor struktural. Pengawasan di lingkungan kampus yang minim, menjadikan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa bertindak sewenang-wenang. Ketiga, faktor individual. Adanya keinginan berupa dorongan dari dalam individu dikarenakan sifat hedonis.

Apabila gaya hidup menjadi kebutuhan utama, maka keinginan mahasiswa untuk pemenuhan kebutuhan gaya hidup akan semakin meningkat.

Padahal lebih dari setengah mahasiswa menganggap uang saku yang didapatkan kurang karena pengeluaran lebih banyak untuk kesenangan dibandingkan dengan kebutuhan mereka (Januarini, 2015).

Hal tersebut mengakibatkan mahasiswa melakukan upaya untuk menghasilkan uang tambahan sekalipun dengan cara yang tidak jujur yaitu dengan melakukan intensi korupsi.

Estafet kepemimpinan akan berpindah kepada generasi baru. Sebagai generasi muda penerus bangsa, pemuda yang berintegritas adalah ujung tombak kesejahteraan bangsa. Menyiapkan generasi muda yang jujur dan bertanggung jawab diperlukan untuk bekal menjadi pemimpin. Kita sebagai mahasiswa harus dapat membangun kontrol diri dan konsep diri yang kuat. Integritas tinggi dan moral yang baik menjadi kunci supaya tidak terjerumus ke hal buruk berupa korupsi.

Sumber Mujiono. (2013, 13 Agustus). Koruptor di BEM Kampus. Diakses dari https://www.kompasiana.com/mujionoisme/552e61e26ea834445b8b4577/koruptor-di-bem-kampus Samudera, T. (2018). Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pejabat, Penyebab, dan Solusinya. Diakses dari http://www.dppferari.org/tindak-pidana-korupsi-di-kalangan-pejabat-penyebab-dan-solusinya/

Agustus, 2021. Kajian 4 PPKM AND AIR QUALITY

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Memperbaiki Kualitas Udara Di Indonesia Seiring dengan ditemukannya varian baru covid-19 pada awal tahun 2021 dengan tingkat penularan yang tinggi menyebabkan klaster kedua kasus covid-19 di Indonesia.

Lonjakan kasus terjadi di beberapa daerah, bahkan kasus harian mengalami penambahan mencapai 52 ribu kasus dalam sehari. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan berusaha mengendalikan situasi ini dengan menggalakkan kepatuhan pada protokol kesehatan dan menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kebijakan ini dilaksanakan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali yang merupakan wilayah dengan jumlah penularan virus tertinggi.

Penerapan PPKM selama pandemi covid-19 telah berkontribusi pada penurunan polusi udara di Indonesia. Pemberlakuan PPKM mengakibatkam penurunan aktivitas dan kegiatan industri yang berpengaruh pada meningkatnya kualitas udara, terutama di kota-kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Asap kendaraan dan pabrik produksi yang awalnya sebagai penyumbang polutan terbanyak setelah diterapkannya PPKM jumlah emisi karbon di udara mengalami penurunan. Langit biru juga tampak di beberapa wilayah yang menandakan membaiknya kualitas udara di wilayah tersebut.

PPKM selain untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 juga berdampak positif pada kualitas lingkungan. Menurunnya aktivitas di luar rumah memiliki pengaruh terhadap kualitas udara. Berdasarkan laporan IQAir, platform data kualitas udara global, pada tahun 2020, 84 persen dari semua negara yang dipantau mengalami peningkatan kualitas udara dibandingkan saat 2019.

Peristiwa ini sebagian besar diakibatkan karantina global untuk memperlambat penyebaran covid-19. Peningkatan kualitas udara tersebut terjadi dikota besar, seperti Beijing, Chicago, Delhi, London, Paris, dan Seoul. Bahkan semua kota di India yang dipantau mengalami peningkatan kualitas udara sebesar 63 persen dibandingkan dengan 2019. Begitu pun dengan negara lainnya, pada tahun 2020 86 persen kota di China mengalami udara yang lebih bersih dibandingkan tahun sebelumnya (IQAir, 2021).

Di Indonesia, Badan meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, pemberlakuan PSBB pada tahun 2020 lalu berhasil menurunkan rata-rata konsentrasi karbondioksida (CO2) sekitar 47 ppm atau turun 9,8% dibandingkan tahun 2019. Selama masa pembatasan pergerakan masyarakat, kualitas udara di Jakarta menjadi lebih baik. Bulan Maret 2019 angka PM10 di awal bulan sebesar 65 μg/m3, sedangkan akhir bulan sebesar 85 μg/m3. Kemudian pada bulan Agustus 2021, angka PM10 sebesar 27 μg/m3. Hal ini menunjukkan pemberlakuan PPKM membantu memperbaiki kualitas udara terutama di kotakota besar di Indonesia.

Sumber Hidayat, K. (2021, 5 Maret). KLHK: Ada Perbaikan Kualitas Udara Selama Pandemi Covid-19. Diakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-ada-perbaikan-kualitas-udara-selama-pandemi-covid-19 Arfiani, N. D., & Azizah, R. (2021). Pengaruh Lockdown dan Pembatasan Aktivitas Selama Pandemi COVID-19 Terhadap Polusi Udara di Asia. Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES"(Journal of Health Research" Forikes Voice"), 12(3), 280-286. Diakses dari http://forikes-ejournal.com.

Efektivitas Podcast Sebagai Media Penyiaran dan Penyaluran Informasi

Perkembangan podcast pada awalnya belum begitu populer di Indonesia baik tentang keberadaan maupun penggunanya yang masih sangat minim.

Hal ini berbeda dengan yang ada di Amerika Serikat yang mana pengguna podcast cukup tinggi. Pada tahun 2015, akses podcast di Amerika Serikat mengalami tren positif yang terlihat pada survey dari lembaga riset Edison bahwa pengguna podcast meningkat 36% dibandingkan tahun 2008. Di samping itu, perkembangan teknologi khususnya di Indonesia saat ini telah memberikan dampak pada peningkatan penggunaan podcast. Hal tersebut terlihat pada maraknya podcast ‘lokal’ di beberapa media seperti youtube, soundcloud, dan spotify.

Podcast telah memfasilitasi masuknya produksi kreatif audio maupun audiovisual untuk individu dan juga grup. Keunikan yang dimiliki podcast salah satunya yaitu podcast sering menunjukkan estetika suara yang berbeda dengan penyiaran lainnya. Bahasa, konten, durasi, dan pembahasan yang diangkat dalam podcast dibuat dengan semenarik mungkin yang bertujuan untuk menghindari kebosanan yang dirasakan oleh pendengar. Podcast dianggap menjadi “teman” bagi pendengar dikala bosan. Hal ini disebabkan karena podcast sejatinya memberikan alternatif bagi pendengar dalam memenuhi kebutuhan disaat sedang menikmati media online.

Selain itu, podcast juga mampu menyajikan konten yang bervariasi bahkan bisa sesuai minat para pendengar sehingga dirasa efektif dalam menyajikan informasi maupun konten lainnya. Adapun jenis-jenis konten yang biasanya ada dalam podcast antara lain: side story (pengalaman orang lain), konten yang berbau motivasi, berita entertainment, karir, politik, pendidikan, percintaan, komedi, keuangan, dan lain sebagainya.

Kebebasan akses informasi dalam podcast sangat mendukung dan memungkinkan semua orang untuk menjadi penikmat sekaligus pembuat konten. Hal ini berbeda dengan media konvensional, dimana pembuat konten berasal dari lembaga atau instansi yang dianggap kredibel.

Adanya podcast saat ini pembuat konten maupun penikmat podcast memiliki kebebasan berekspresi dalam media online.

Sehingga, sumber-sumber yang didapatkan menjadi beragam dan tidak bergantung terhadap satu sumber saja. Seseorang dapat menciptakan konten apapun melalui media sosial masingmasing. Ini dapat menjadi bukti bahwa partisipasi masyarakat dalam penggunaan media online terutama podcast semakin meningkat.

Sumber Fadilah, Efi., dkk. (2017). Podcast Sebagai Alternatif Distribusi Konten Audio. Kajian Jurnalisme, 1(1). http://jurnal.unpad.ac.id Harliantara. (2019). Website pada Industri Penyiaran Radio di Indonesia: Live Streaming dan Podcasting. Jurnal Studi Komunikasi, 3(1), 82-100. DOI: 10.25139/jsk.3i1.98

Optimalisasi Lahan Kosong Sebagai Perwujudan Green Space and Productive Area

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat serta mobilitas kegiatan penduduk yang semakin tinggi pada suatu wilayah perkotaan, akan menyebabkan kebutuhan terhadap lahan pun juga meningkat.

Kondisi ini yang mempengaruhi lahan kosong di perkotaan banyak dimanfaatkan sebagai tempat tinggal penduduk, tempat usaha, perkantoran, pendidikan, dan fasilitas lain yang tentunya kurang memperhatikan akan pemanfaatan lahan kosong sebagai tempat yang bermanfaat bagi kenyamanan wilayah kota. Berpacu pada teori Mcneill yang menyatakan bahwa terdapat aspek yang menyebabkan adanya pemanfaatan lahan, diantaranya yaitu: aspek demografi, aspek ekonomi, aksesibilitas, sarana prasarana, dan aspek politik.

Pada dasarnya pemanfaatan lahan kosong tidak hanya berfokus pada aspek tertentu saja. Akan tetapi, berfokus pada berbagai aspek khususnya guna memenuhi kepentingan publik. Pemanfaatan yang pertama yaitu membangun lahan pertanian sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan nasional melalui urban farming.

Hal ini dilakukan akibat terbatasnya lahan yang ada di suatu daerah, masyarakat dapat melakukan urban farming sebagai upaya untuk membiasakan diri membangun ketahanan pangan yang dimulai dari rumah dan lingkungan sekitar. Kegiatan pertanian ini, utamanya, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi konsumsi rumah tangga masing-masing.

Lahan kosong dimanfaatkan sebagai upaya mencapai ketahanan pangan nasional yang mana sudah menjadi isu di Indonesia. Hal ini dikarenakan terbatasnya lahan yang tersedia khususnya lahan pertanian di wilayah perkotaan yang dimaknai sebagai tantangan bagi masyarakat tentang kesadaran membangun ketahanan pangan bagi rumah tangga maupun nasional.

Keterbatasan lahan ini seringkali berkaitan dengan konversi lahan guna memenuhi kebutuhan publik seperti kebutuhan tempat tinggal dan sarana pembangunan masyarakat itu sendiri.

Hal ini kemudian menyebabkan kelangkaan dan meningkatkan harga lahan seiring banyaknya lahan yang diperuntukkan sebagai area pemukiman. Selain itu, pemanfaatan lahan kosong juga berfokus pada aspek kelestarian lingkungan yaitu Ruang Terbuka Hijau (Green Space) Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa banyaknya lahan kosong masih menjadi persoalan di kalangan masyarakat. Banyaknya lahan kosong yang terbengkalai disebabkan baik dari faktor alam berupa produktif atau tidaknya lahan tersebut maupun berasal dari faktor manusia itu sendiri.

Namun, kemudian dapat dimanfaatkan akibat bertambahnya jumlah penduduk seiring dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat.

Pemanfaatan tersebut dapat berupa sektor pertanian guna pemenuhan pangan, perumahan, perdagangan, industri dan juga memperhatikan aspek-aspek vital salah satunya aspek lingkungan melalui pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sumber Dwiratna, S., Widyasanti, A., & Rahmah, D. M. (2017). Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Menerapkan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari. Dharmakarya, 5(1), 19–22. https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v5i1.8873 Kairupan, A., Lolowang, F.,& Jocom, S. (2020). Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Manado. Jurnal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan), 2(2), 77-86. http://ejournal.unsrat.ac.id

02

Playlist

HIGHLIGHT ISU SETAHUN

1. Penolakan perizinan tambang emas di Pulau Sangihe Pertambangan akan menyebabkan dampak kerusakan yang besar terhadap lingkungan yang seharusnya dapat dikembangkan untuk sektor lainnya. Selain itu, kerusakan yang ditimbulkan akan sulit dipulihkan serta tidak sebanding dengan kompensasi yang diberikan

3. Dugaan kebocoran data BPJS BPJS Kesehatan mengalami kebocoran data pengguna sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia

2. Kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK Tes Wawasan Kebangsaan KPK dinilai terdapat berbagai kejanggalan mulai dari konteks pertanyaan yang irasional dan tidak relevan dengan isu pemberantasan korupsi

4. Kontroversi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi menuai pro dan kontra di masyarakat, termasuk dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Peraturan yang mengatur praktik kekerasan seksual ini dinilai membuka peluang kebebasan seksual.

6. PPKM Darurat Jawa Bali Peningkatan kasus positif Covid-19 secara terus menerus dan ditemukannya varian virus baru yang lebih kuat membuat pemerintah memberlakukan PPKM Darurat pada 3-20 Juli di Jawa dan Bali.

5. Kasus antigen bekas kimia farma Pada April lalu, Kimia Farma terjerat kasus penggunaan kembali Alat Rapid Test Antigen di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. lima pegawai Kimia Farma yang telah ditetapkan sebagai tersangka telah dipecat oleh perusahaan.

8. 2331 Aduan pelanggaran

7. Kebakaran kilang minyak Cilacap Kebakaran terjadi pada tangki berisi pertalite sebanyak 31 ribu kiloliter.

Penyebab kebakaran masih diselidiki, tetapi dugaan sementara adalah karena korosi dan sambaran petir.

HAM selama 2021

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendapatkan 2.331 kasus aduan dugaan pelanggaran HAM selama 2021.

KONTEN 3 INFOGRAFIS Sumpah Pemuda Suap Polemik Pembangunan Smelter Nikel Quarter Life Crisiss

Sumpah Pemuda

Sumpah Pemuda

Polemik Pembangunan Smelter Nikel

Polemik Pembangunan Smelter Nikel

Polemik Pembangunan Smelter Nikel

04

FLOWER+PAPER FLORALS

Teka-Teki Silang PRESENTED BY RICHARD SANCHEZ

Teka-Teki KMAP

DOWN

ACROSS

1. CIVIL SERVANT CANDIDATES

4. BULAN ULANG TAHUN AN UNS

2. TEORI ORGANISASI DARI TOKOH SOSIOLOG MAX WEBER

6. PUBLIC ADMINISTRATION

3. KELUARGA MAHASISWA ADMINISTRASI PUBLIK 5. MERUPAKAN SEBUAH PERNYATAAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI CARA UNTUK MENGOMUNIKASIKAN TUJUAN DARI SEBUAH ORGANISASI 7. BERWENANG MENJALANKAN PEMERINTAHAN 8. BERWENANG MENCIPTA/MEMBENTUK UNDANG-UNDANG

9. PENYAKIT BIROKRASI (PATOLOGI) 12. UNSUR ADMINISTRASI TERPENTING 13. PEMISAHAN ANTARA POLITIK DAN ADMINISTRASI 15. ASAS, SETIAP PEGAWAI ASN TIDAK BERPIHAK DAN TIDAK MEMIHAK KEPADA KEPENTINGAN SIAPAPUN

10. TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

16. BAPAK TEORI ADMINISTRASI MODERN

11. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 14.

18. KEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI URUSAN

PLANNING, ORGANIZING, STAFFING, DIRECTING,

PENDAYAGUNAAN APARATUR DAN REFORMASI BIROKRASI

COORDINATING, REPORTING AND BUDGETING

19. PELAYANAN PUBLIK (ENG)

17. INPUT PROCESS DAN ...

QUOTES Another quotes to make your day shining

#motivation

It’s okay to say NO

yourself is more important than anything and anyone

There is beauty in the most unexpected places. And that there are bright places, even in dark times.

And that if there isn't, you can be that bright place with infinite capacities. ~All the bright places, 2020

Bad things at times do happen to good people. (Harold, When bad things happen to good people) ~ Hospital Playlist, 2021

THANK YOU SO MUCH for all your care and hard work.

ISSUE BOOK ISSUE BOOK ISSUE BOOK ISSUE BOOK #1 #AKSELERASI KEBERMANFAATAN

ISSUE BOOK ISSUE BOOK AKSARA KARSA KELUARGA MAHASISWA ADMINISTRASI PUBLIK 2021