MAJALAH DESAKU EDISI 3 by kimpena2018

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

Mbeling

Penanggung Jawab

Kepala Desa Ngumbul Tukijan

Litbang Miskun, Mujari, Mujiono

Pemimpin Redaksi

Fotografer

Frend Mashudi

Redaktur Pelaksana Iis Sugiarto

Koordinator Liputan Kepala Dusun

Ai Rohimah, Ujib

Tata Letak dan Desain Grafis

F-design & Griya artwork 085-958-510-455

desaku majalah

Media komunikasi & Informasi Desa Ngumbul

Alamat Redaksi

Jl. Raya Desa Ngumbul Dusun Krajan, Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan., Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Kode Pos : 63571 . Telp. 085958510455 Email: desakungumbul@gmail.com Website desa: www.ngumbul.kabpacitan.id Website KIM : kimpena.kabpacitan.id

Wartawan dan tim redaksi majalah DESAKU dilengkapi dengan ID card atau kartu pers setiap melakukan kegiatan jurnalistiknya. Nama wartawan dan tim redaksi DESAKU tertera dalam kolom Susunan Redaksi di atas. Dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya, wartawan dan tim redaksi DESAKU dilarang memungut/meminta biaya apapun dari/kepada narasumber.

Majalah DESAKU merupakan media komunikasi dan informasi desa Ngumbul sekaligus sebagai media pertanggungjawaban terhadap keterbukaan informasi publik, seiring dengan pemberlakuan UU Tentang Desa.

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

DAFTAR

ISI

dari Redaksi 2

Mbeling:

"Ojo mung nyawang, yuk podo tumandang" 3 Dari Redaksi: Semangat Kita Untuk Desa

PRESTASI DESA

4 Website Desa Ngumbul,

Website Desa Terbaik Kedua dalam PPID Award 2017 5 Indartato (Bupati Pacitan): Keterbukaan Informasi Publik Merupakan Keharusan

BERGERAK DAN BERDAYA

6 Sisihkan Kediri dan Mojokerto,

uang kebersamaan membawa keberkahan bagi kita semua. Berbagai raihan kemajuan membuat langkah kita kian terarah. Pasti ada jalan asal ada niat dan usaha. Kita patut berbangga sekaligus bersyukur, berbagai kemajuan itu telah mengantarkan desa kita pada sebuah tatanan sekaligus tantangan baru. Sebuah tatanan yang menjadikan desa kita lebih dikenal, kian akrap ditelinga banyak orang, semakin jauh dari kata tertinggal. Menjadikan tantangan yang semakin nyata, bahwasannya keberhasilan ini harus terus kita semai dan pupuk. Belajar dan terus belajar. Alhamdulillah, desa kita kini sering dikunjungi, bukan sekedar untuk berselfie, namun untuk saling berbagi dan berkolaborasi. Menguatkan jejaring, membangun sistem agar roda pemerintahan desa lebih terarah, terbuka, efisien dan fokus . Sehingga mampu membangkitkan partisisipasi warganya demi kesejahteraan bersama menuju desa yang berdaya dan berhasil guna.

Pacitan Raih Juara LCCK KIM Jatim

JENDELA DESA Ngumbul, Mangkat Kanti Niat 9 Desa DARI DESA TERTINGGAL MENUJU DESA DIGITAL Menerjemahkan Prinsip

11 Prinsip Dasar SID 14

SID untuk Analisis Kemiskinan Partisipatif GRINDULU MAPAN

Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Grindulu Mapan

21 Dinas PMD Salurkan Hewan Ternak dan Peralatan Usaha Kepada Warga Miskin

TANGGUH BENCANA

28 Kesadaran Kebencanaan masyarakat Harus Terus Terpupuk

Pembaca Budiman, Memasuki edisi ke ketiga, redaksi berupaya tetap konsisten menyuguhkan berbagai informasi tentang geliat pembangunan di desa Ngumbul. Mulai dari upaya pemerintahan desa dalam membangun, mengembangkan dan menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) dalam tata kelola pemerintahannya. Menjadikannya sebagai rujukan bagi desa-desa yang lain. Begitupun dengan hadirnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pena didesa kita tercinta. Setidaknya apa yang telah diniatkan pemerintah desa lewat pelayanan berbasis informasi (SID) sesungguhnya adalah harapan masyarakat untuk menjadikan desanya lebih transparan dan akuntable. Mari terus BERGERAK, menjadi desa yang mandiri, berdaya dan berhasilguna. (Frend Mashudi)

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

“Keterbukaan informasi publik menjadi hal yang wajib bagi setiap penyelenggara pemerintahan. Tak terkecuali lingkup pemerintahan desa. Hal itu sesuai amanat UU, bahwasannya penyelenggara pemerintah harus transparan, akuntabel dan melibatkan peran serta mayarakat.Jadi semua yang dilakukan pemerintah bisa dilihat oleh masyarakat. Ini adalah satu kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang harus direalisasikan,” Indartato.

Website Desa Ngumbul,

omisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur menobatkan website Desa Ngumbul terbaik kedua anugerah PPIP Award 2017. Penganugrahan penghargaan tersebut dilakukan di Studio JTV Surabaya, 18 Desember 2017. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Ketty Tri Setyorini menyampaikan, PPIP award tahun ini merupakan tahun istimewa. Pasalnya, ditahun ini Komisi Informasi memberikan kategori baru yaitu Keterbukaan Informasi Desa. “Penghargaan ini, merupakan tindak lajut dari Pedoman Layanan Informasi Publik Desa P-SLIP Desa yang disusun

Website Desa Terbaik Kedua dalam PPID Award 2017 oleh komisi Informasi pada tahun 2015 lalu. Pedoman ini, diharapkan meningkatkan layanan informasi di pemerintahan desa, mengingat selama ini, banyak Pemerintahan Desa yang disengketakan ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur,” ungkap Kety. Kety menambahkan, monitoring dan

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

evaluasi (Monev) PPID yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dilakukan sejak bulan September hingga akhir Nopember 2017, menilai informasi yang tersedia di website serta meja layanan informasi. Penilaian dilakukan terhadap Badan Publik Organiasasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Timur sebanyak 45 OPD, dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur sebanyak 38 Kabupaten Kota serta Badan Publik Pemerintahan Desa se Jawa Timur yang diusulkan oleh Kabupaten. Dalam acara yang disiarkan oleh JTV ini, Ketty meminta para pemenang agar

PRESTASI DESA terus memperbaiki kualitas layanan informasi serta menularkan ilmunya kepada Badan Publik yang belum mendapat penghargaan. Sementara itu, Ketua KI Pusat yang diwakili Arif Adi Kuswardono sebagai anggota Komisioner, menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang konsisten menyelenggarakan PPID Award. Menurut Arif, keterbukaan informasi diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan partisipasi masyarakat. “Dan yang terpenting adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” harap Arif saat memberi sambutan. Sementara itu, Bupati Pacitan Indartato mengapresiai keberhasilan website Desa Ngumbul yang telah berhasil menjadi yang terbaik kedua dalam PPIP Award 2017. “Selamat kepada Desa Ngumbul, penghargaan itu menunjukkan dalam menjalankan sistem pemerintahan, pemerintah desa telah berupaya terbuka, mengedepankan transparansi dan keterbukaan publik, semoga ini bisa menjadi pendorong kinerja bagi pemerintah desa sekaligus contoh bagi desa-desa yang lain,” tukasnnya. Diakui bupati, selama ini, pemerintah daerah sangat mengapresiasi keterbukaan informasi terhadap publik. Buktinya, tiap pelaporan penggunaan APBD dan APBDes dipaparkan dalam website milik pemkab dan pemdes. Di dunia maya pula publik bisa mengakses data secara bebas. “Keterbukaan informasi publik menjadi hal yang wajib bagi setiap penyelenggara pemerintahan. Tak terkecuali lingkup pemerintahan desa. Hal itu sesuai amanat UU, bahwasannya penyelenggara pemerintah harus transparan, akuntabel dan melibatkan peran serta mayarakat.Jadi semua yang dilakukan pemerintah bisa dilihat oleh masyarakat. Ini adalah satu kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang harus direalisasikan,” pungkas Indartato. (frend mashudi/humas pacitan)

Indartato (Bupati Pacitan):

Keterbukaan Informasi Publik Merupakan Keharusan

upati Pacitan Indartato menyebut keterbukaan informasi publik dari pengelola pemerintahan merupakan keharusan sebagai bentuk pertangungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Hal itu dikarenakan sebagian besar anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan berasal dari masyarakat. “Ini sesuai misi pertama Pemerintah Kabupaten Pacitan. Yaitu melaksanakan tata pemerintahan yang baik dimana ada tiga unsur di dalamnya. Salah satunya adalah keterbukaan,”ungkap Indartato dikutip dari laman Pemkab Pacitan usai menerima penghargaan PPID Award, Selasa (19/12/2017) siang. Indartato mengungkapkan bahwa penghargaan itu menunjukkan dalam menjalankan sistem pemerintahan pihaknya berupaya terbuka, khususnya dalam pengelolaan anggaran. Ini tercermin dari penyajian penggunaan alokasi APBD secara transparan kepada publik. Selama ini, kata dia, pemerintah daerah sangat mengapresiasi ketebukaan informasi terhadap publik. Buktinya, tiap pelaporan

penggunaan APBD dipaparkan dalam website milik pemkab. Di dunia maya pula publik bisa mengakses data secara bebas. “Kami juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat Pacitan yang tak kenal lelah memberikan masukan serta sumbangsih gagasan demi masa depan Pacitan yang lebih baik,” paparnya terkait SMS hotline yang dia buka 24 jam penuh. Dia menambahkan terkait transparansi tersebut telah tertuang dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi yang terjabarkan lagi dengan rincian. Dan, di tindak lanjuti dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Saya menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada unsure birokrasi di bawah pimpinan Bapak Sekda serta seluruh masyarakat yang sama-sama berupaya membuat Pacitan lebih baik lagi,’’ujarnya. (frend mashudi/Humas Pacitan)

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016 MAJALAH DESAKU EDISI 002 APRIL 2016

5 5

PRESTASI DESA

JUARA LOMBA : Kepala DinasKominfo Provinsi Jawa Timur menyerahkan penghargaan kepada KIM Pena Pacitan yang berhasil meraih juara I Lomba LCCK Jatim Group B. (Foto: Dok KIM Pena)

SALING SINERGI: . Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan Rahmad Dwiyanto bersama Kabid Informasi dan Perwakilan kecamatan Tulakan memberikan suport kepada KIM PENA dalam Lomba LCCK Jatim Group B. (Foto: Dok KIM Pena)

Sisihkan Kediri dan Mojokerto,

Pacitan Raih Juara LCCK KIM Jatim

elompok Informasi Masyarakat (KIM) Pena dari Desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan, Pacitan berhasil menjadi juara babak penyisihan Lomba Cerdik Cermat Komunikatif (LCCK) KIM Tingkat Provinsi

Jawa Timur Grup B yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur pada Selasa (7/8/2018) lalu di Mangrove Information Centre Rungkut, Kota Surabaya. Anggota KIM Pena Pacitan, Frend

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

Mashudi saat dihubungi Pacitanku. com pada Rabu (8/8/2018) di Pacitan menuturkan bahwa KIM Pena dari Kabupaten Pacitan mendapatkan nila tertinggi 243,68 menyisihkan KIM KPG Labu Ngasem, Kediri nilai 226,63, KIM Gayatri Kota Mojokerto 212,63 dan KIM BL Jaya Kabupaten Sampang dengan nilai 206,70. Atas raihan tersebut, KIM Pena Pacitan berhasil mendapatkan penghargaan berupa piala dan uang pembinaan senilai Rp 5 juta. “Sesuai Tagline kami ‘berbagi cerita bersama warga’ KIM Pena merupakan medium interaksi saling berbagi informasi dengan warga, tempat yang diharapkan mampu menghadirkan kebebasan berekpresi, membuka ruangruang yang tersekat menjadi altar bagi lahirnya pemikiran-pemikiran kreatif dan

PRESTASI DESA TIM YEL-YEL: . Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan Rahmad Dwiyanto bersama Kabid Informasi dan Perwakilan kecamatan Tulakan dan Tim Yel-Yel memberikan suport kepada KIM PENA dalam Lomba LCCK Jatim Group B. (Foto: Dok KIM Pena)

KIM Pena Desa Ngumbul masuk 5 besar lomba LCCK tingkat Provinsi

K terbuka,”kata dia. Frend menceritakan sejarah lahirnya KIM Pena di Desa Ngumbul berawal dari pemberlakuan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, berbagai prakarsa-prakarsa inovasi bermunculan dari komunitas masyarakat. Beranggotakan tiga orang, yakni Frendh Mashudi, Miskun dan Mujari, KIM Pena yang lahir tanggal 16 Desember 2015 mengambil inisiatif untuk mengambil peran inovasi masyarakat. “Peran pemberdayaan, karena kami berpandangan desa merupakan ruang interaksi, aula besar yang didalamnya memiliki resources, tatanan, identitas, konstruksi, penyangga bagi keberlangsungan pembangunan,”ujarnya. Lebih lanjut, pria yang juga seorang penulis buku ini berharap KIM Pena menjadi agen informasi untuk masyarakat desa Ngumbul khususnya dan dunia pada umumnya serta ikut berperan aktif dalam pengembangan kehidupan kemasyarakatan di desa Ngumbul. “Kehadiran KIM Pena ini juga mendapat suport sepenuhnya dari Diskomnfo Kabupaten Pacitan dengan menyediakan domain dan

hosting bagi KIM PENA di laman www.kimpena. kabpacitan.id,”kata dia. Sementara, Miskun, anggota KIM Pena Pacitan lainnya, menuturkan lewat website tersebut hadir dengan beragam menu yang kami harapkan mampu menjadi media literasi berbagi cerita bersama warga. “Kami juga menghadirkan rubrikasi berita, ada juga Rubrik ragam, wisata dan budaya yang kita hadirkan. Rubrik kios UMKM juga kita munculkan untuk mengenalkan berbagai produk usaha kecil yang dimiliki kelompok masyarakat didesa kami. Kios UMKM ini juga terkoneksi dengan Rubrik dasaran yang langsung terpaut dengan lapak jualan online di Tokopedia, kami juga menghadirkan rubrik khusus tangguh bencana,”jelasnya. Dia berharap, lahirnya KIM Pena ini bisa muncul inovasiinovasi dalam komunitas masyarakat yang saling berbagi dan menginspirasi. “Mampu tercipta jejaringjejaring baru yang melahirkan inisiatif-inisiatif berlian guna menghadapi tantangan zaman,”pungkasnya.

IM Pena Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan masuk 5 besar setelah diumumkan oleh kadiskominfo Provinsi Jawa Timur pada tanggal 03 Juli 2018 bertempat di lantai IV Diskominfo Jawa Timur Jl. Ahmad Yani No. 242244, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Penetapan hasil penilaian peserta seleksi administrasi lomba cerdas cermat komunikatif (LCCK) 2018 tingkat Provinsi Jawa Timur. Seperti diketahui Seleksi administrasi dari 38 Kabupaten / Kota tersebut dibagi menjadi 4 Grup,Bertempat di kantor dinas komunikasi dan informatika provinsi Jawa Timur.Proses seleksi administrasi ini diikuti oleh 38 Kabupaten / Kota dan terbagi menjadi 4 Grup. Untuk pertama Grup A terdiri dari tiga Bakorwil yakni Bakorwil Madiun, Malang dan Jember. kegiatan ini diikuti oleh 10 kabupaten yang tergàbung dalam group A. Meliputi Pacitan, Ponorogo, Blitar, Kota Malang,Pasuruan, Nganjuk, Lumajang, Probolinggo dan Jombang. selanjutnya akan diseleksi 16 peserta yang akan bertanding di tingkat Provinsi. Setelah itu akan disaring kembali menjadi empat peserta dan dari empat peserta akan dipilih satu yang akan mewakili Jatim ke tingkat nasional. Kelompok KIM yang lolos administrasi lomba LCCK tahun 2018 pada babak 16 besar sebagai mana dalam hasil seleksi tersebut akan ditindaklanjuti ke babak berikutnya untuk mencari tiga besar terbaik.Berdasarkan rekapitulasi hasil seleksi administrasi LCCK-KIM 2018 berdasarkan bakorwil KIM Pena Kabupaten Pacitan berhasil menempati posisi 5 dari 16 peserta seleksi yang lolos. Dari 16 peserta yang lolos seleksi administrasi ini nantinya akan diadakan seleksi selanjutnya untuk dipiih 4 tim terbaik yang nantinya akan mewakili Jawa Timur ke tingkat Nasional . (admin/Diskominfo Pacitan)

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

JENDELA DESA Desa Ngumbul, Mangkat Kanti Niat

DARI DESA TERTINGGAL MENUJU DESA DIGITAL

rang, atau lebih spesifik lagi pemimpin, yang visioner biasanya akan dianggap aneh, bidah bahkan gila saat gagasannya pertama kali dimunculkan. Sebut saja Socrates, yang akhirnya divonis mati, lalu Copernicus yang teori heliosentrisnya ditentang oleh agama, Nelson Mandela dengan rekonsiliasinya hingga Presiden Abdurrahman Wahid. Mereka disebut gila bisa jadi karena logika masyarakat saat itu belum mampu menggapainya, atau bisa juga karena dianggap berbahaya bagi stabilitas kekuasaan. Ketika logika umum akhirnya mampu menjamahnya, maka berangsur mereka disebut sebagai visioner. Pada lingkup yang lebih kecil, pemimpin yang visioner sebenarnya juga banyak di Indonesia. Seperti yang dilakukan di desa kami NGUMBUL. Kita secara masif dan sporadis melakukan serangkaian pendekatan pembangunan desa secara partisipatif dengan mengubah DARI DESA TERTINGGAL MENJADI DESA DIGITAL. Dua tahun diterapkan SID kita bisa membuktikan â&#x20AC;&#x153;kegilaanâ&#x20AC;? berbuah penghargaan website desa terbaik 2 dalam PPID AWARD 2017 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Dan menjadi salah satu perintis SID di Kabupaten Pacitan. Andai tidak ada para pemimpin visioner bin gila, baik informal maupun formal, maka tidak akan ada lagi kata pembaruan, perubahan, kemandirian di kamus bangsa ini.

TOT SID CRI Mau program sehebat apapun oleh pemerintah pusat, dukungan dana sebesar apa pun dari lembaga-lembaga donor, pendampingan seintensif apapun oleh lembagalembaga swadaya masyarakat, semua itu akan sia-sia. Ujung tombak perubahan dan kemajuan adalah masyarakat sendiri, termasuk di desa.

Pelatihan penguatan Kapasitas operator Sistem Informasi Desa (SID) bersama Combine Resource Intitution (Cri), Dinas Kominfo Pacitan, SKPD terkait dan Tim KOMPAK.

Para kepala desa utamanya perangkat yang telah memiliki basis tehnologi informasi bersama Kompak dan SKPD berguru ke Combine Resource Institution (CRI ) untuk mengenal sebuah sistem informasi desa sekitar 2016. Sesuatu yang

tak mungkin kami lakukan bila tak ada NIAT. Bisa saja mereka cukup duduk manis mengerjakan apa yang diminta oleh pemerintah kecamatan atau kabupaten, tidak perlu repot melakukan perubahan karena toh ukuran elektabilitas kepala desa di sebagian masyarakat masih belum berdasar kinerja program. Ditambah lagi di desa kami sebelumnya, baik perangkat desa maupun warga masih jauh dari paham pada makhluk yang bernama sistem data dan komputer.

Menerjemahkan Prinsip Mengenalkan sesuatu yang baru, meyakinkan manfaatnya hingga mendorong penggunaannya secara berlanjut bukanlah pekerjaan sekali jadi. Bahkan TIWUL instan pun tidak bisa langsung dimakan, butuh proses tertentu. Inilah yang menjadi tantangan desa NGUMBUL yang mengawali pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) bersama CRI atas prakarsa warga dan Pemerintah Desa. Butuh motivasi dan komitmen luar biasa menjaga asa mengerjakannya, seiring dengan banyaknya waktu yang harus dihabiskan untuk diskusi demi diskusi, uji coba demi uji coba, pelatihan demi pelatihan. Diawal perjalanan keterbatasan perangkat dan SDM IT menjadi menjadi tantangan tersendiri . Maka bayangan waktu yang seakan menjadi sangat

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

JENDELA DESA Pelatihan penguatan Kapasitas operator Sistem Informasi Desa (SID) bersama Combine Resource Intitution (Cri), Dinas Kominfo Pacitan, SKPD terkait dan Tim KOMPAK.

lambat pengembangan SID pun mulai muncul. Diawal tahun 2015, sebelum Invovasi Pondok SI DEA (Pondok Sistem Informasi Desa) diberdayakan, perangkat desa Ngumbul masih bekerja dengan berbagai buku dan tulisan tangan untuk mencatat dan mengelola data dan informasi tentang pemerintahan umum, kependudukan, keuangan desa, kegiatan BPD, lembaga kemasyarakatan dan Profil desa. Mekanisme Sistem informasi yang berkembang masih berupa papan pengumuman dan komunikasi lisan. Seiring waktu, dengan makin besarnya dana yang masuk ke desa, desa memerlukan tata kelola data dan informasi yang lebih baik dengan memanfaatkan keuntungan dari teknologi informasi, dalam rangka melakukan perencanaan, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik oleh pemerintah desa. Lewat prakarsa warga dan pemerintah desa dibentuklah Kelompok Informasi Warga (KIM) PENA. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Pondok SI DEA dan penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di desa Ngumbul. Dengan keterbatasan kemampuan SDM dan Anggaran akhirnya pemerintah desa sepakat untuk

membuat laman website desa. Pada tanggal 31 Desember 2015, secara mandiri pemerintah desa dan warga yang tergabung dalam KIM PENA mendaftarkan alamat website melalui website SID.WEB.ID dengan alamat laman : ngumbul.desa.id. Hal ini didasari oleh keinginan warga dan pemerintah desa Ngumbul demi terbukanya akses dan keterbukaan informasi dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, swadaya, dan pengawasan partisipatif, serta pelayanan administrasi dan data yang cepat dan efisien. Disatu sisi, pemerintah desa juga memerlukan laporan reguler tentang hasil dari pelaksanaan UU Desa dan perkembangan kemajuan desa yang diukur dari variabel-variabel pelayanan dasar, ketersediaan sarana prasarana, dan aksesibilitas. Langkah pemerintah desa ini akhirnya direspon oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) Kabupaten Pacitan. Server website yang pada awalnya ikut di Desa.id akhirnya dipindah ke server Kominfo Kabupaten dan melakukan perubahan alamat website desa menjadi : ngumbul. kabpacitan.id. Langkaah ini kemudian diikuti dengan sinergi kemitraan Kolaborasi

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Kemitraan Pemerintah Indonesia dan Australia yang digandeng Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan. Ada beberapa kebutuhan dasar yang melatarbelakangi dimulainya inisiatif pengembangan SID di desa Ngumbul. Diantarannya Kebutuhan akan Data base Kependudukan, Data Profil Desa dan Informasi pembangunan tentang desa. Kondisi ini membuat pelayanan di desa cenderung stagnan. Betapa ribetnya perangkat ketika ada program dari pemerintah harus menyiapkan data kependudukan yang benar-benar valid. Sehingga perangkat seringkali asal comot data yang tentu saja akan berdampak pada tidak sampainya program pada warga yang benar-benar membutuhkan. Sosialisasi program pemerintah cenderung mandek hingga di tingkat perangkat desa karena keterbatasan akses.

Faktor kebutuhan masyarakatlah yang menjadi kunci. Saat warga akhirnya sadar pentingnya pengelolaan informasi dan data desa, apapun pintu masuknya, maka salah satu syarat utama keberlanjutan SID sudah terpenuhi. Kontekstualisasi prinsip dasar SID sesuai kondisi desa menjadikan rasa kepemilikan (sense of belonging) oleh semua elemen desa lebih mudah dibangun. Ada kesepahaman, ada harapan dan tujuan yang sama.

JENDELA DESA

Prinsip Dasar SID â&#x20AC;&#x153;Bagi perangkat desa yang sehari-hari berkecimpung dengan urusan administrasi kependudukan, SID menjadi seperti â&#x20AC;&#x153;malaikat penyelamatâ&#x20AC;?. Ngangsu Kaweruh (Belajar Bareng) di desa Nglegi, Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul bersama 6 desa dampingan KOMPAK di Kabupaten Pacitan dengan Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan, Dinas PMD dan Tim Combine resorces Intitution (CRI) (foto: Desaku)

enilik prinsip tersebut, jelas bahwa asalnya berasal dari dua pihak yaitu pemerintah desa dan warga. SID tidak akan berjalan utuh bila hanya salah satu antara pemerintah desa atau warga yang menerapkannya. Penerjemahan prinsip tersebut disesuaikan dengan

kondisi desa. Di sinilah peran pemimpin desa yang visioner, yaitu saat mampu membawa SID dalam alam pemahaman perangkat dan warganya. Prinsip partisipasi dalam sistem data misalnya, akan lebih mudah dipahami oleh warga Ngumbul sebagai aktif menginformasikan data keluarga secara rinci dalam konteks agar saat

Prinsip dasar SID adalah

TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, PARTISIPASI, INKLUSIVITAS, dan KEBERLANJUTAN. ada pendataan program, pengurusan administrasi desa bisa dengan mudah dilayani. Pun ketika terjadi bencana semua data bisa terselamatkan. Prinsip Transparansi akan lebih mudah diikuti oleh perangkat desa dalam konteks kemudahan mengelola data penduduk dari semula menggunakan banyak buku besar nan tebal, menjadi cukup menggunakan satu komputer. Kemudahan yang kemudian berbuah saat mulai memberikan pelayanan publik berbasis data penduduk, seperti surat-surat administrasi kependudukan. Intinya adalah konsep SID yang waktu itu sering dikomentari penuh kerumitan teknologi, tidak membumi dan jauh dari realita keseharian masyarakat ternyata di tangan orang-orang visioner bermental petarung, yaitu kepala desa dan perangkat serta warga yang tak kenal lelah, dapat dibuktikan sebaliknya. Penguasaan terhadap aplikasi tak lebih adalah tantangan teknis saat prinsip dasar tersebut menjadi semangat yang menopang.

MANGKAT KANTI NIAT. Semangat UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang diatur secara khusus di pasal 86 UU tersebut, secara umum adanya SISTEM INFORMASI di DESA mendadak disadari menjadi sebuah kebutuhan.

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

JENDELA DESA

“

yang dibutuhkan ke depan sebenarnya adalah saling berbagi peran dalam penerapan SID untuk menjamin kemanfaatan dan keberlanjutannya”

Advisor KOMPAK Victor Boniti saat mengunjungi desa Ngumbul untuk melihat langsung penerapan sistem Informasi desa (SID) berbasis tehnologi Informasi.

Terjadinya Ledakan

esadaran tiba-tiba itu tidak saja menyengat pemerintah desa, melainkan juga tingkat di atasnya yaitu kabupaten. Pada pasal tersebut memang disebutkan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan. Beberapa sistem informasi di desa memang telah ada sebelumnya,baik yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, kelompok masyarakat sipil maupun pihak lainnya. Baik yang berbayar maupun gratisan. Setelah penerapan UU Desa, apalagi dibayangi kucuran dana desa yang dinilai fenomenal, maka beragam sistem tersebut menjadi “laris” dicari. Sayangnya interaksi “supply and demand” ini masih ada dalam kerangka aplikasi. Bahkan saking inginnya diterapkan

secara cepat dan luas, beberapa potong kompas dengan mencoba mewajibkan seluruh desa menggunakan aplikasinya. Semangat lama yang justru akan dihilangkan melalui prinsip pengakuan (rekognisi) dan subsidiaritas di UU Desa. Perubahan situasi yang begitu cepat ini ditambah kegagapan semua pihak menyiapkan semua hal terkait UU Desa memang berpotensi membuat lupa bahwa mendorong realisasi warga berdaya yang mesti dikedepankan. Desa pun lagi-lagi sebagai obyek, sebagai konsumen, sebagai pasar. Tidak peduli warga merasa memiliki atau tidak, warga benar-benar terlibat atau tidak, semangat tata kelola yang baik benar-benar ada di perangkat atau tidak. Selama sebuah sistem informasi sudah dipasang di komputer desa, data sudah dimasukkan sesuai petunjuk, laman desa sudah daring (online) maka desa itu dianggap sah disebut sebagai penerap sistem. Padahal proses seperti

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

yang dijalani Desa Ngumbul, Bungur, Gemaharjo dan Ketro dan 4 desa lainnya membutuhkan NIAT BAJA untuk menerapkan dan mengembangkannya. “yang dibutuhkan ke depan sebenarnya adalah saling berbagi peran dalam penerapan SID untuk menjamin kemanfaatan dan keberlanjutannya”

Jangan Buang Peluang

raktik dan Pengalaman yang kami bagikan ini sesungguhnya adalah oasis, tempat bertemunya cita-cita, teori, semangat yang semuanya dibungkus niat baik, yaitu demi kemandirian dan kedaulatan desa menuju DESA YANG BERDAYA DAN BERHASIL GUNA. Desa Ngumbul merupakan perintis penerapan SID di kabupaten Pacitan, sedangkan 8 desa lainnya termasuk replika dan kini tengah dalam progres 171 desa dalam tahap replikasi.

JENDELA DESA "Teknologi telah membangun kepercayaan diri kami menjadi desa digital" Inilah yang akan dicapai ketika pemahaman tentang SID adalah sebuah proses utuh dan saling terkait, bukan sekedar alat atau teknologi. Baik pemerintah maupun warga desa memiliki ruang dan tanggung jawab masingmasing di pengelolaan data dan informasi. Manfaatnya pun dikejar dan dirasakan dengan penuh kesadaran oleh kedua belah pihak dalam visi yang sama. Tentu praktik baik ini akan berbeda tiap desa, meski kadang mirip. Bila menggunakan SID sebagai alat untuk Analisis Kemiskinan Partisipatif misalnya, maka yang akan dirasakan warga adalah program-program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, baik jenis yang dibutuhkan maupun penerimanya. Belum lagi apabila bicara tentang kedaulatan desa mengelola potensi alamnya, kisahnya bisa jadi sangat heroik di jaman kapitalisme global ini. Maka yang dibutuhkan ke depan sebenarnya adalah saling berbagi peran dalam penerapan SID untuk menjamin kemanfaatan dan keberlanjutannya. UU Desa dengan beragam regulasi turunannya bagaimanapun adalah peluang yang ada saat ini sebagai pegangan untuk merealisasikan kemandirian desa. Jangan sampai peluang tersebut tersia-sia hanya karena ego purba tentang kekuasaan dan kemewahan. Bila desa-desa ini sudah mampu membagi peran tersebut secara proporsional, mestinya demikian juga dengan level pemerintah di atasnya serta kelompok masyarakat sipil. Betapa luar biasa bila kelak lebih dari 74 ribu desa memiliki praktik baik yang khas, yang akan menjadi sumber pembelajaran terbesar di dunia tentang berdayanya desa.

MAJALAH DESAKU EDISI 002 APRIL 2016

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

JENDELA DESA â&#x20AC;&#x153;Setiap warga saling memonitor data warga lainnya sehingga verifikasi data bisa dilakukan secara langsung apabila ada warga yang tidak jujurâ&#x20AC;?

SID untuk Analisis Kemiskinan Partisipatif

ntuk mengurai kerancuan data tersebut, bersama pamong desa kami mengajak warga untuk melakukan pendataan secara partisipatif. Artinya, pendataan kependudukan dilakukan bersama-sama dalam satu dasawisma (kelompok rumah yang terdiri dari 10-20 kepala keluarga dalam satu RT -red). Setiap warga saling memonitor data warga lainnya sehingga verifikasi data bisa dilakukan secara langsung apabila ada warga yang tidak jujur. Data yang diperoleh dari uji publik kemudian menjadi data kesejahteraan warga.

Pendataan Partisipatif Warga

Berbeda dengan pendataan BPS yang hanya mengambil contoh atau sampling saja, pendataan SID melibatkan partisipasi warga, mulai dari tokoh masyarakat, karang taruna, hingga ibuibu. Pendataan dilakukan di tiap rumah oleh kelompok-kelompok dasawisma di tingkat RT . Strategi pendataan tersebut

Kegiatan Urun Ide yang difasilitasi Tim KOMPAK dan Pemerintah Daerah untuk pengembangan SID sebagai motor penggerak dalam menggali potensi desa.

ternyata cukup ampuh menggali datadata yang lebih detil dan akurat mulai dari berapa jumlah warga yang sedang hamil, warga lanjut usia, sampai jumlah anak-anak. Melalui kelompok-kelompok dasawisma itulah perubahan data sekecil apapun segera bisa dideteksi. Hasil pendataan oleh warga tentu

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

saja harus melalui tahapan evaluasi terlebih dahulu agar data yang masuk benar-benar sudah valid. Selanjutnya, data yang sudah dimasukkan ke dalam pusat data itu lagi-lagi dievaluasi sebelum kami menetapkannya.

JENDELA DESA Berbagai tahapan pendataan tersebut memerlukan waktu setidaknya selama sebulan. Dengan data-data di SID yang jauh lebih akurat dan terbarui secara rutin tersebut, kami mendapatkan angka yang valid terkait berapa jumlah warga miskin. Tentunya, jumlah tersebut berdasarkan kriteria kemiskinan yang telah kami sepakati bersama (yang berbeda dengan kriteria kemiskinan dari BPS). Setidaknya, ada 36 indikator data kemiskinan yang diproses dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sejak 2015, hasil pendataan tersebut menjadi bahan pertimbangan utama dalam menyusun anggaran yang pro masyarakat miskin, mulai dari penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah -red) sampai penetapan APBDes (Anggaran Perencanaan Belanja Desa -red).

Acuan Data untuk Pembangunan Desa

Meski baru 3 tahun menerapkan SID, kami sudah berani memanfaatkan data SID sebagai bahan acuan dalam musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), RKP (Rencana Kerja Pembangunan) untuk tahun 2016, 2017 dan 2018 ini. Selain pembangunan-pembangunan fisik desa, dalam musrenbang yang kami gelar sejak tahun 2016 lalu, kami juga berkomitmen untuk semakin menguatkan sektor ekonomi warga. Kita gali beragam potensi desa, utamanya produk umkm desa, seperti halnya yang ada dalam pameran ini.

“Bagaimana tidak? SID telah merevolusi tata kelola birokrasi Desa Ngumbul menjadi lebih cepat, mudah, efisien, dan komplit. Desa Ngumbul telah menunjukkan inisiasinya menjadi desa yang melek teknologi, menjadi desa yang lebih berdaya dan menjunjung tinggi transparansi,” (Indartato Bupati Pacitan)

“Pengelolaan data yang valid menjadi kebutuhan desa yang sangat penting terutama dalam situasi genting” Rahmad Dwiyanto (Kepala Diskominfo Pacitan)

“SID juga mengubah sikap dan perilaku perangkat desa. Jika sebelumnya mereka ogah-ogahan melayani masyarakat, kini justru merasa bangga,” (Camat Tulakan Dodik)

KATA MEREKA

“Potensi-potensi desa yang dulu tak pernah terdata dan tergali kini tertampung dengan rapi dalam aplikasi SID; siap untuk dikembangkan,” (Kades Ngumbul Tukijan) MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

JENDELA DESA Penggiat SID yang juga pengurus KIM Pena desa Ngumbul Frend Mashudi saat berbagi cerita penerapan Sistem Informasi Desa di acara outing desa Alas Sumur Bondowoso dalam rangkaian Festival Desa Nusantara 2018.

ekan lalu penggiat Sistem Informasi Desa (SID) desa Ngumbul kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan mendapat kesempatan menjadi pembicara dalam kegiatan Outing desa Alas Sumur, Kecamatan Pujer, kabupaten Bondowoso. Outing sendiri merupakan salah satu rangkaian kegiatan Festival Desa Nusantara 2018 yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mulai 16-18 Juli 2018. Kepala Desa Alas Sumur, Totok Suharyanto mengakui, kegiatan outing ini sangat tepat untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam menggali potensi desa. “Kesempatan ini benar-benar kami manfaatkan untuk saling berbagi cerita, menambah wawasan tentang bagaimana mengelola potensi desa paska pemberlakuan UU tentang Desa, utamannya terkait penerapan aplikasi sistem Informasi Desa agar kami bisa mereplika dan menerapkan di desa kami ” tukasnya. Kegiatan yang berlangsung dikawasan wisata Rawa Indah ‘Alamor’ desa setempat, diikuti 11 kepala Desa se- Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso, serta Dinas PMD dan utusan peserta dari Kabupaten Trenggalek, Malang dan Pacitan. Sementara itu, penggiat SID desa Ngumbul, Mashudi dalam forum Outing ini berbagi cerita tentang penerapan SID yang telah dilakukan di desanya. “Diberbagai kesempatan ketika bicara tentang desa, stikma yang muncul kemudian adalah, terbelakang dan kapasitas SDM desa yang lemah. Itulah yang kita hadapi saat awal kami menerapkan Sistem Informasi Desa di desa kami,” ujar Mashudi saat mengawali berbagi cerita kesuksesan

Berbagi cerita SID Ngumbul di Outing Desa Alas Sumur Bondowoso Penerapan SID. Diakuinya, banyak kebijakan dan regulasi dibuat pasca pemberlakuan UU tentang Desa yang justru membuat pemerintah desa kelimpungan bahkan banyak juga yang gagap dan bingung. “Ditengah kebingungan itulah, kami mengambil inisiasi dan peran dalam menggagas penerapan SID didesa kami, ternyata setelah SID kami terapkan banyak hal yang bisa kita pelajari dan lakukan, tak sekedar memanfaatkan SID sebagai media informasi desa namun lebih dari itu sebagai database desa dan pelayanan publik,” imbuhnya. Saat ini lanjut Mashudi, desa Ngumbul yang dulu tertinggal kini mampu menjadi desa digital. “Alhamdulillah tahun ini desa kami telah berhasil mendapat 2 penghargaan

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

sebagai website desa terbaik 1 tingkat Kabupaten Pacitan dan pengelolaan website terbaik 2 tingkat Propinsi,” ungkapnya yang diikuti tepuk tangan peserta Outing. Dari keberhasilan kecil ini, lanjut Mashudi, tidak membuat pemerintah desa terus berbangga diri. “Justru keberhasilan ini menjadi cambuk bagi kami, untuk terus belajar dan belajar. Mengambil prakarsa-prakarsa baru agar SID yang kami terapkan bisa lebih bermanfaat dan mampu mengambil peran maksimal dalam pelayanan publik, mendorong keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dan inisiasi-inisiasi lain agar SID ini bisa terus berkelanjutan,” tambahnya. Dalam sesi tanya jawab, peserta dari pendamping desa di kecamat

JENDELA DESA Pujer mempertanyakan sejauh mana peran pemerintah daerah di Pacitan dalam mendorong keberhasilan penerapan SID. Pertanyaan tersebut langsung di jawab oleh pembicara, “Awalnya kami tidak berfikir sejauh itu, inisiasi ini justru muncul dari masyarakat tentang berbagai hal yang dihadapi pemerintah desa saat itu, lahirnya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi titik tolak penerapan SID di desa kami. Setelah inisiasi itu muncul kami berkomunikasi intensif dengan pemerintah desa, alhamdulilah inisiasi itu mendapat ruang dan jalan. Segera setelah itu pemerintah desa berkordinasi dengan dinas PMD dan Kominfo. Lewat prakarsa KOMPAK akhirnya berbagai penguatan kapasitas dan aplikasi bisa kami jalankan,” jawab Mashudi. Lebih jauh dirinya mengatakan, keterlibatan pemerintah desa, dinas terkait dan KOMPAK tidak akan bisa berjalan tanpa adanya inisiasi dari warganya dan pemerintah desa. “SID telah mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan adaptasi kreatif terhadap berbagai kebutuhan yang diinginkan masyarakat, desa kami mengambil peranya untuk memfasilitasi kebutuhan itu, dinas merumuskan aturan sekaligus memfasilitasinya agar peran dan prakarsa desa tersebut bisa wujudkan, pun dengan pendampingan yang dilakukan oleh KOMPAK ikut menguatkan kapasitas SDM yang dimiliki desa, semua saling sinergi dan menguatkan,” jelasnya panjang lebar. Sesi tanya jawab ini semakin mengerucut, ketika mahasiswi KKN dari Universitas Jember mengajukan pertanyaan tentang kesiapan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar masyarakat yang sama sekali tidak memahami tehnologi informasi bisa mengakses sistem informasi Desa tersebut. “Ketika warga mampu mengambil prakarsa itu, saya pikir banyak jalan dan kesempatan yang bisa dilakukan agar masyarakat sepenuhnya bisa mengakses SID, bermanfaat bagi mereka, di desa kami warga yang tergabung dalam KIM memberdayakan Jurnalisme warga yang ada, kita secara rutin melakukan literasi kepada warga lewat pertemuan RT dan Pengajian Ibu-ibu, perangkat desa juga melakukan hal yang sama,” tukas Mashudi menjawab pertanyaan tersebut. (kimpena.kabpacitan.id)

Desa Berdaya Dengan Sistem Informasi Desa (SID)

eberhasilan Penerapan Sistem Informasi Desa berbasis website yang di gagas di desa Ngumbul oleh Tim Kompak dipaparkan dalam Rapat Koordinasi Tim Teknis Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini juga menghadirkan 4 Desa di 4 kabupaten yang telah berhasil memberlakukan pengelolaan data berbasis tehnologi dibawah dampingan Tim Kompak. "Kegiatan ini kita harapkan bisa menjadi masukan sekaligus bahan sejauh mana bukti capaian transparansi pemerintah desa, bagaimana pula SID memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakatnnya, bagaimana pula SID tersebut berperan dalam pelayanan publik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakatnnya,," tukas Muklis Lead EOP KOMPAK di hotel Santika Kamis, 11 /1/2018. Muklis mengakui, Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah bangunan yang menghubungkan antar fungsi pengelolaan data dan informasi secara utuh di lingkup desa. "Tentunya ini akan menjadi kepentingan bersama, utamanya pemerintah Kabupaten, menjadi sarana penguatan pengawasan pembangunan desa, penguatan pemetaan kondisi dan potensi desa dan penguatan kualitas pelayanan publik desa,"jelasnya. Hal senada diungkapkan Agus Sarwo Edhi, Provincial Manager East Java Province KOMPAK , dirinya sangat mengapresiasi semangat desa yang berada dalam pendampingan KOMPAK. Penerapan SID di desa Ngumbul misalnnya, sudah cukup menjadi parameter keberhasilan desa dalam mengolah data dan informasi secara

utuh. "Saat ini dibutuhkan saling berbagi peran dalam penerapan SID untuk menjamin kemanfaatannya dan keberlanjutannya. Untuk itu kami akan terus mendorong Perda kewenangan desa dan asal usul desa agar segera disahkan," ungkapnya. Sementara itu, pemateri dari desa Ngumbul Miskun memaparkan dengan gamblang proses penerapan SID dalam pelayanan di desa. Diakuinnya, penyampaian paparan tersebut menjadi tolak ukur sejauh mana keberhasilan SID dalam mendorong akuntabilitas pemerintahan desa terhadap pertanggungjawaban informasi ke publik. "Sangat beda jauh, sebelum dan sesudah kita menerapkan SID. dengan penerapan SID, proses kerja pelayanan desa lebih efisien, penyimpanan data dan atribut kependudukan lebih efektif, pemerintah desa dapat mengelola informasi kegiatan desa dalam bentuk yang mudah disajikan kepada warga dan lebih mudah diakses warga sebagai bentuk transparansi pemdes kepada masyarakat," papar Miskun. Lanjut Miskun, Ketersediaan data dan informasi desa yang mudah diakses akan meningkatkan potensi warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Warga akan tahu kegiatan apa yang sedang berjalan dan apa yang direncanakan, sehingga dapat ikut mengawal kegiatan tersebut ataupun memberi usul, saran dan masukan lain terkait pembangunan desa. "Lebih dari itu, SID juga mempunyai potensi untuk menyediakan media elektronik untuk menggalang partisipasi warga, seperti forum diskusi atau formulir komentar/usulan elektronik," jelasnnya. (frend/ Humas Pacitan)

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

JENDELA DESA

istem Informasi Desa adalah bagian tak terpisahkan dalam implementasi Undang-Undang Desa. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) menjadi sangat krusial dan wajib diimplementasikan oleh pemerintah desa. Hal itu disampaikan, Mohammad Chusnul Fauzi dari Dinas PMD Kabupaten Pacitan dalam sambutannya di acara Monitoring dan Evaluasi (MONEV) penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Ngumbul. Lebih jauh Chusnul mengatakan, sesuai amanah UU Tentang desa, dalam Bagian Ketiga UU Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota. "Untuk itulah, kegiatan monev di Desa Ngumbul sebagai salah satu pelopor penerapan SID ini untuk dijadikan bahan bagi penguatan dan masukan untuk menjadi standarisasi tingkat kabupaten dalam pembuatan Perbub," ungkapnya. Chusnul menilai, apa yang dilakukan Pemdes Ngumbul ini sudah cupup inovatif. "inisiatif pemerintah desa dengan tersedianya jaringan internet , hardware dan software serta tempat pelayanan dan Upaya pendampingan yang dilakukan Tim Kompak sudah sangat baik dan bisa menjadi replikasi bagi desa-desa yang lain nantinya," tambahnya. Sementara itu penggiat SID Frend Mashudi menilai, sehebat apapun program digagas oleh pemerintah pusat, sebesar apapun dukungan dana dari lembaga-lembaga donor, dan seintensif apapun pendampingan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat, semua itu hanya akan sia-sia bila masyarakat termasuk desa tidak mau jadi ujung tombak perubahan dan kemajuan itu sendiri. "Pemerintah daerah, OPD terkait serta pemerintah desa harus satu visi, dan

MONEV SID Desa Ngumbul

desa harus bisa menjadi ujung tombak perubahan dan kemajuan desannya, jangan sekedar menjadi obyek namun harus menjadi subyek atas berbagai perubahan yang ada," ujarnya. Karena, lanjut Frend prinsip dasar SID adalah transparansi, akuntabilitas,

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

partisipasi, inklusivitas, dan keberlanjutan. Menilik prinsip tersebut, jelas bahwa asalnya berasal dari dua pihak yaitu pemerintah desa dan warga. SID tidak akan berjalan utuh bila hanya salah satu antara pemerintah desa atau warga yang menerapkannya. "Pun dengan pemerintah derah, penguatan Perbup seperti yang disampaikan perwakilan dari dinas PMD menjadi sangat penting dan mendesak, karena dari situlah penguatan SID ini bisa dilakukan," tandasnya. Seperti diketahui, kegiatan ini dihadiri Tim Monitoring SID dari Dinas Kominfo, Dinas PMD, Bappeda Pacitan, Tim Kompak, Camat Tulakan, Perangkat desa dan Operator SID desa. (admin)

Grindulu Mapan K

emiskinan merupakan pekerjaan rumah (PR) cukup rumit yang harus segera ditanggulangi pemerintah di semua jenjang. Meski program serta kegiatan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan sudah dilakukan, akan tetapi jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. Untuk itu, Pemerintah kabupaten Pacitan memiliki komitmen kuat terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, yang telah diluncurkan oleh pemerintah pusat, dan provinsi. Salah satu bentuk dukungan yang dilaksanakan Pemkab Pacitan, yaitu adanya Program Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan (Grindulu Mapan). Program tersebut merupakan sinergitas programprogram pengentasan kemiskinan dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Program Grindulu Mapan merupakan program penanggulangan kemiskinan terpadu, baik data maupun pelaksanaannya. Sasaran Program Grindulu Mapan adalah rumah tangga dan individu yang terdata di dalam Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 dan pendataan rumah tangga dan individu di luar data PBDT 2015 yaitu warga kurang beruntung yang belum masuk dalam sasaran program kemiskinan dari pusat. Data tersebut diverifikasi menggunakan indikator Perbup 36/2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pacitan. Dengan integrasi program dari semua stake holders, maka Program Grindulu Mapan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Dimana strategi penanggulangan kemiskinan ada 2 (dua), yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan. Mengurangi beban

PROGRAM GRINDULU MAPAN (GERAKAN TERPADU MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT PACITAN)

Suplemen halaman ini merupakan bentuk dedikasi Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mensukseskan program Grindulu Mapan di kabupaten Pacitan. Berisi tentang kegiatan dan capaian program penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah digulirkan.

Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Grindulu Mapan pengeluaran dilakukan dengan bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan perumahan. Sedangkan peningkatan pendapatan dilakukan melalui pelatihan peningkatan keterampilan kerja, bantuan peralatan usaha, bantuan modal maupun bantuan ternak dan sarana petanian. Dari data yang dikeluarkan Bappeda Kabupaten Pacitan, persentase penduduk miskin di Pacitan, masih cukup tinggi. Pada tahun 2010 lalu, prosentase penduduk miskin di Pacitan mencapai 19,50 persen, serta menempati urutan ke 32 dari 38 kabupaten/kota di Jatim. Meski begitu dari tahun ke tahun, angka kemiskinan di Pacitan cenderung turun. Pada tahun 2011, dari level 19 persen turun menjadi 18,13 persen, tahun 2012 turun menjadi 17,23 persen, tahun 2013 kembali turun diangka 16,66 persen, dan pada tahun 2014 lalu berada di posisi 16,18 persen. Angka tersebut masih di atas persentase penduduk miskin Jatim, yaitu 12,28 persen, serta angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,96 persen pada tahun 2014. Sementara Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 turun sebesar 0,07 poin persen, yaitu dari 15,49 persen pada tahun 2016 menjadi 15,42 persen

pada tahun 2017. Berbagai program pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengentasan kemiskinan terus dijalankan diberbagai bidang, seperti bidang kesehatan, pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat. Pengentasan kemiskinan memang tidak mudah untuk dijalankan sehingga perlu sinergitas dari berbagai unsur dan juga ada tekad yang kuat dari penduduk miskin itu sendiri untuk bangkit dari kemiskinan.

Implementasi Program Grindulu Mapan di Desa Ngumbul

Seperti diketahui, saat ini Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan menjadi desa kedua setelah Tahunan Kecamatan Tegalombo yang menjadi percontohan program inovasi Grindulu mapan 2017-2021. Dua desa inilah yang nantinya akan menjadi fokus penanganan dan hasilnya kedepan akan direplikasi ke wilayah lain. Sejauh ini program Grindulu Mapan yang tengah berjalan di desa Ngumbul diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin. Seperti penguatan permodalan

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

Grindulu Mapan

usaha, bantuan ternak, pelatihan ketrampilan serta bantuan peralatan untuk usaha kecil dan pertanian. Upaya ini juga disinergikan dengan pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) berupa data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa (SID). Sehingga validasi dan akurasi data bisa lebih tepat sasaran. SID memiliki peran krusial bagi pemerintah desa sebagai filter dan basis data yang dikelola secara periodik dan terupdate 6 bulan sekali. Dari sekitar 400 keluarga sasaran yang terdata dalam penerima program

Grindulu Mapan kini sudah mulai berdaya. Hasil pelatihan produk unggulan yang digagas lewat program Grindulu mapan kini mulai menampakan hasil dan mampu mengangkat perekonomian warga. Terdapat beberapa sentra kerajinan sapu lidi dan aneka jajanan yang dikelola oleh kelompok penerima saat ini sudah mampu memberikan kontribusi bagi penguatan produkproduk unggulan desa. Begitu juga Warga miskin yang menggeluti sektor pertanian saat ini sudah mampu membuat pupuk bokasi untuk

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

mensiasati ketersediaaan pupuk untuk peningkatan produktivitas pertanian warga. Pun dengan warga yang mendapat bantuan ternak kini sudah bisa membiakkan ternak mereka dengan memanfaatkan lumbung pakan di pekarangan mereka. Selain sebagai basis data, pemerintah desa juga memfasilitasi pemanfaatan SID lewat laman website desa untuk menopang industri kreatif warga. Berbagai produk kerajinan, produk olahan dan hasil pertanian dipasarkan secara online lewat website desa. (frend)

Grindulu Mapan Gali dan Angkat Potensi Ekonomi Desa Lewat BUMDes

BERDAYA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pacitan, Drs. Sanyoto, MM menyerahkan bantuan ternak kepada KRTP penerima manfaat kegiatan pelatihan perempuan di Perdesaan dalam usaha ekonomi produktif program Grindulu Mapan di Desa Ngumbul.

Dinas PMD Salurkan Hewan Ternak dan Peralatan Usaha Kepada Warga Miskin

emerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyalurkan bantuan program Grindulu Mapan berupa Kambing dan Peralatan usaha kepada 6 Kepala Keluarga (KK) miskin Desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pacitan, Drs. Sanyoto, MM mengatakan, program bantuan ternak dan peralatan usaha ini diharapkan mampu menumbuhkan usaha ekonomi produktif utamannya kaum perempuan. "Dari hasil pengelolaan Basis Data Terpadu, kita peroleh data keluarga sasaran, yaitu masyarakat tidak mampu yang memiliki potensi untuk diberdayakan, dari situ kemudian kita beri pelatihan usaha, baik itu peternakan

maupun pembuatan aneka kue dan makanan khas," tukas Sanyoto. Rabu (20/12/2017), usai menyalurkan bantuan ternak dan peralatan pembuat kue di Balai Desa Ngumbul. Diakui Sanyoto, penyaluran program ini menyasar pada keluarga miskin utamanya mereka yang berstatus Janda. "Kita harapkan mereka bisa lebih produktif, dari hasil pelatihan yang sudah kita lakukan kita harapakan bantuan tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan, jadi benar-benar bisa tepat sasaran," Jelasnya. Seperti diketahui, KRTP penerima manfaat kegiatan pelatihan perempuan di Perdesaan dalam usaha ekonomi produktif program grindulu Mapan di Desa Ngumbul ini berupa 11 ekor kambing, 3 Paket kandang dan 1 Paket peralatan pembuat kue. (frend/Humas Pacitan)

aat ini pengembangan desa menjadi focus banyak pihak tidak hanya pemerintah. Semua berharap dengan berkembangnya desa khususnya ekonomi desa akan membawa perubahan positif bagi ekonomi secara nasional. Hal itu disampaikan Aziz dari PT Usaha Desa, saat memberikan materi lanjutan hari ke dua pelatihan dan Penguatan BUMDes di Balai Desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. " Desa memiliki banyak potensi ekonomi apabila dikelola secara maksimal oleh masyarakatnya. Adanya BUMDes akan menjadi lokomotif bagi berkembangnya ekonomi desa yang dapat mensejahterakan dan mengurangi kemiskinan masyarakat desa," ungkap Aziz. Kamis, 28/12/2017. Koordinator KOMPAK Pacitan Irwandi mengatakan, pelatihan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peserta terutama dalam memahami konsep dasar kebijakan dan regulasi berkaitan dengan pengembangan desa dan BUMDes. "Selain itu peserta diharapkan mampu memahami aspek legal, peraturan berkenaan dengan BUMDes, manajamen, Stuktur dan tata kelola BUMDes serta Memahami sistem keuangan dan akuntansi BUMDes," Selain itu, lewat kegiatan ini diharapkan ada penguatan dan peserta bisa mendapatkan pembelajaran mengenai gagasan, ide, teknik, metode, proses, aktivitas pengembangan BUMDes. "Penggalian dan pemetaan potensi itu amat penting dalam pendirian BUMDes, karena hal itu juga menjadi salah satu sumberdaya pendirian Bumdes," tegas Irwan. Seperti diketahui, berbagai macam jenis BUMDes dapat dikerjakan oleh masyarakat desa yaitu: serving (bisnis sosial) seperti usaha air minum; banking (layanan bisnis uang) seperti lembaga perkreditan desa; renting (penyewaan) seperti penyewaan traktor; brokering (lembaga perantara) seperti jasa pembayaran listrik, PAM; trading (berdagang) ; holding (usaha bersama) seperti desa wisata dan masih banyak lainnya. Kegiatan yang di fasilitasi oleh Tim KOMPAK ini diikuti oleh 2 desa yakni Desa Ngumbul dan Desa Wonanti Kecamatan Tulakan dengan menghadirkan pembicara PT Usaha Desa dan Tim Ekonomi KOMPAK Jakarta. (frend/humas pacitan)

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

Grindulu Mapan

Tanggulangi Kemiskinan, Dinas Sosial Salurkan TUAN RASIDI

emerintah Kabupaten Pacitan melalui Dinas Sosial menyerahkan bantuan beras bersubsidi (TUAN RASIDI) ke Pemerintah Desa Ngumbul. Bantuan beras diterima langsung oleh 272 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Balai Desa Ngumbul. Jumat (23/2/2018). Program Tuan Rasidi adalah salah satu Program Propinsi Jawa Timur dibidang pembangunan kesejahteraan masyarakat. Prosedur penerimaan bantuan Tuan Rasidi adalah masing-masing KPM membawa bukti berupa Kupon dan Fotocopy KTP ke Balai Desa atau Titik Distribusi untuk menerima bantuan. Dalam kesempatan ini, Camat Tulakan, Gunawan berharap agar program Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan ini bisa tersalurkan tepat pada penerima manfaat.

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

Menurutnya, Tuan Rasidi merupakan wujud semangat pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah untuk selalu memperhatikan masyarakat dan menyejahterakan rakyatnya.â&#x20AC;&#x153;Untuk itu, saya berharap, dalam penyaluran beras besubsidi ini, nantinya tidak ada masalah dan tepat sasaran. Sesuai data yang ada di Kementerian Sosial Provinsi Jawa Timur,â&#x20AC;? tegas Gunawan. Perlu diketahui bahwa Pemprov Jawa Timur menyalurkan Bantuan Beras Bersubisidi yang dikenal dengan sebutan TUAN RASIDI, sejak tahun 2017 silam. Sasaran penyaluran beras ini adalah, masyarakat berpendapatan rendah. Program tersebut sebagai upaya merespon krisis ekonomi yang terjadi saat itu, sehingga pemerintah bisa memberikan perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masarakat berpendapatan renda . (frend)

LINTAS PROGRAM

Uji Fungsi dan Serah terima Program Pansimas

P Bappenas dan 19 OPD Pacitan Studi Lapang BDT Di Desa Ngumbul

adan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pacitan melakukan studi lapang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Penanggulangan Kemiskinan Grindulu Mapan di Desa Ngumbul. Kegiatan ini melibatkan 19 OPD, diantarannya Bappeda Pacitan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas Perkim, Dinas PUPF, Dinas Sosial, Dinas Indag, Koperasi zUM, Pertanian, kominfo, PPKB-P2A, Perikanan. Menurut Sutarman dari Bappeda Kabupaten Pacitan, kegiatan Monev ini sekaligus untuk pencocokan data pengolahan Basis Data Terpadu yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa Ngumbul. "Kegiatan ini dimaksudkan

untuk mengklarifikasi dan pencocokan data basis data terpadu yang dimiliki oleh desa. Meliputi data kependudukan dan profil desa serta implementasi program penanggulangan kemiskinan Grindulu Mapan yang berjalan di Desa Ngumbul," ungkap Sutarman dari Bappeda Pacitan. Pengambilan data penerima manfaat program Grindulu Mapan meliputi 2 dusun yaitu Dusun Krajan 9 orang dan Dusun Jeruk sebanyak 19 orang. Seperti diketahui, desa Ngumbul merupakan salah desa yang menjadi pilot project pelaksanaan program Grindulu Mapan di Kabupaten Pacitan. Kegiatan yang berlangsung selama sehari ini merupakan bentuk inisiasi dari Tim KOMPAK. (frend)

elaksanaan Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pansimas) III tahun anggaran 2017 di desa Ngumbul memasuki Uji fungsi dan serah terima Program. Serah terima aset dan Pengelolaan Program Pansimas ditandai dengan penyerahan sertifikat kepada Kepala Desa Ngumbul. Penyerahan dilakukan oleh perwakilan Kasatker Andik Krisdiantoro.SE Konsultan Kabupaten Pacitan disaksikan fasilitator, pendamping Pamsimas, Perangkat Desa dan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM). “Kami haturkan terimakasih kepada Kepala Desa Ngumbul, Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM),Satlak warga desa khususnya Dusun Jeruk, akhirnya kegiatan ini bisa selesai maksimal ,dengan harapan nantinya akan ada pengembangan dan tindak lanjut kedepanya,” ungkap Andik Krisdiantoro, saat memberikan sambutan pada penyerahan program Pansimas III di pendopo balai desa Ngumbul, Kamis (15/3/2018). Lebih jauh Andik mengatakan, PAMSIMAS bertujuan untuk meningkatkan penggunaan fasilitas air bersih dan sanitasi, dan memperbaiki perilaku bersih masyarakat dengan memperluas dan mengarusutamakan pendekatan berbasis masyarakat. “Harus benar-benar bisa memberikan maanfaat bagi masyarakaat, kedepannya pemerintah desa bisa membuatkan Perdes terkait legalitas pengelolaan berupa iuran misalnnya dan pengelolaannya bisa dilakukan oleh Bumdes,” pungkasnya. Sementara itu, Kepala Desa Ngumbul, Tukijan menyampaikan, bahwasanya program PANSIMAS ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. “Untuk itu saya sangat mengharapkan masyarakat bisa menjaga, merawat dan memanfaatkannya. Saya yakin bila masyarakat bisa mengelola dengan sebaik mungkin tentunya ini akan memberikan kemakmuran bagi masyarakat, karena air merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat kita,” himbau Tukijan. (kimpena.kabpacitan.id)

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

SERAMBI PKK

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

SERAMBI PKK

im Penggerak PKK DesaNgumbul menggelar Lomba Merias Tumpeng tingkat RT se Desa Ngumbul, Sabtu, 18 Agustus

2018. Kegiatan yang digelar di balai desa ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke73. Menurut Umi Zaenab, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ngumbul, rangkaian lomba merias tumpeng ini diikuti oleh ibu-ibu PKK dari 33 RT yang ada. “Cukup meriah, para ibu-ibu saling berlomba menampilkan yang terbaik, saling bahu membahu antar peserta, benar-benar kompak penuh semangat,” ujar Umi. Diakui Umi, selain untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme warga utamannya anggota tim penggerak PKK, kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkaya khasanah kuliner yang ada di desanya. “Kita harap dengan lomba ini terjalin silaturrahmi yang lebih erat antar anggota PKK, disamping untuk menyemarakkan HUT RI ke-73. Ada semangat gotong royong, kerjasama dan kekompakan tim dalam lomba yang kita laksanakan ini, kegiatan ini pula kita harapkan bisa menumbuhkan keragaman kuliner khas desa Ngumbul” tambahnya. Lebih jauh Umi mengatakan bahwa panitia lomba mengundang juri dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Tulakan.

Tumbuhkan Kekompakan,

TP PKK Desa Ngumbul Gelar Lomba Merias Tumpeng Unsur penilaian lomba menghias Tumpeng ini meliputi rasa, keindahan, dan inovasinya. “Kita apresiasi untuk semangat ibu-ibu yang ambil bagian dalam lomba ini. Mudah-mudahan kedepan kekompakan dan kebersamaan timrak PKK di desa Ngumbul ini terus terjaga,” ungkap Umi berharap. Sementara itu, Kepala Desa Ngumbul Tukijan dalam sambutannya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada kekompakan anggota tim penggerak PKK sehingga bisa terselenggaranya acara lomba menghias tumpeng dalam rangka Kemerdekaan RI yang ke-73 ini. “Tanpa kekompakan warga kita tidak ada apa–apanya, saya mohon, menang maupun kalah, bukan jadi soal. Yang penting kita ikut mengisi kemerdekaan serta menghormati para pendahulu kita yang berjuang merebut kemerdekaan” ungkap Tukijan dengan

nada haru. Untuk juara pertama direbut lingkungan RT Poso, juara dua, lingkungan RT Jeruk, dan juara ketiga, lingkungan RT Jeruk. Sedangkan untuk juara harapan satu direbut lingkungan RT Gempong, juara kedua lingkungan RT Jeruk, dan juara ketiga lingkungan RT Jeruk. (admin/KP)

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

Pelatihan Penguatan Kapasitas,

Dorong BPD Pahami Peran dan Fungsinya

adan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini memiliki kedudukan penting, terutama perannya dalam mendorong pemerintah desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif. Strategisnya kedudukan BPD tersebut mengandung tanggungjawab yang besar terutama dari pemerintah untuk melakukan berbagai hal sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi terwujudnya BPD yang memiliki kedudukan dan kemampuan yang optimal sebagaimana yang diharapkan. Hal itu mengemuka saat pelatihan penguatan BPD dalam mendorong Tata Kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) di Hotel

Haris, Sabtu-Selasa (17-20/3). Pelatihan dibuka oleh PM KOMPAK Provinsi Jawa Timur Agus Sarwo Edhi itu dihadiri , Perwakilan DPMD Provinsi Jatim, Perwakilan DPMD Kabupaten Trenggalek, Lumajang , Bondowoso dan Pacitan. Dalam sambutan pembukannya Agus Sarwo Edhi mengatakan, pelatihan ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. "Kita berharap kegiatan ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran BPD akan tugas, hak dan tanggungjawabnya dalam mengembangkan fungsi-fungsi pemerintahan desa sehingga berbagai layanan publik di tingkat desa dapat diwujudkan secara baik dan benar sesuai kaidah Good Village Governance,

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

yaitu adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa," Paparnya. Pelatihan ini menghadirkan Narasumber dan fasilitator dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa-Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Tenaga Ahli, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa, Fitra dan Kompak, serta BPD Watulimo Trenggalek. Beberapa materi yang disajikan diantarannya terkait pembelajaran implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendalaman fungsi BPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 tahun 2016 tentang BPD, analisa dokumen perencanaan dan penganggaran desa dan penyusunan rencana kerja BPD

PENGUATAN KAPASITAS PAPARAN: Ketua BPD Desa Ngumbul Primana Agung Nugroho saat memberikan presentasi dalam kegiatan pelatihan penguatan BPD dalam mendorong Tata Kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) di Hotel Haris, Sabtu-Selasa (17-20/3).

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa dalam materinya memaparkan tentang "Tantangan kebijakan implementasi UU Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatâ&#x20AC;?. Ditegaskannya, bahwa BPD adalah organisasi desa yang saat ini semakin jelas fungsi dan tugasnya, terutama dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Untuk itulah, BPD harus terus berbenah agar fungsi dan tugasnya bisa berjalan dengan baik, pelatihan seperti ini sangat penting terlebih selama ini penguatan kapasitas anggota BPD memang kurang mendapat perhatian. Sementara itu, Seknas Fitra, Maya Dina dalam materi analisa dokumen perencanaan dan penganggaran desa dan penyusunan rencana kerja BPD menyoal terjadinya pelanggaran pengelolaan dana desa. Menurutnya, banyak faktor yang menjadi sebab pelanggaran pengelolaan dana desa, diantaranya karena lemahnya kontrol dan pengawasan penggunaan dana desa, khususnya pengawasan oleh

pemerintahan ditingkat atasanya seperti kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat. "Disinilah masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa agar sesuai dengan peruntukan. Di internal desa juga ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa," tukas Maya Dina. Untuk itu, element-element kebijakan yang diperlukan terkait implementasi UU Desa harus segera dituntaskan. " misal Perbub tentang Kewenangan Desa dan Perbub tentang Penguatan Fungsi dan Tugas BPD," kata Irwandi. Terpisah, koordinator KOMPAK Pacitan Irwandi mengakui, sejauh ini KOMPAK mendorong fungsi pengawasan, pendampingan dan pembinaan di daerah yang menjadi tanggungjawab kabupaten. Bupati melalui camat dan inspektorat daerah memiliki peran memastikan dana desa dikelola untuk kepentingan masyarakat desa. "Tentunya mengharapkan tidak

ada kepala desa yang ditakuttakuti saat akan mengelola dana desa. Justru harus ada penguatan pemahaman terhadap regulasi dan praktik pengelolaan dana desa. Disinilah dibutuhkan kehadiran peran BPD. BPD memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Menggali, menampung dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa," pungkasnya. Pelatihan yang berlangsung selama 4 hari ini diikuti oleh 24 peserta terdiri BPD di 4 Kabupaten. Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Lumajang dan Bondowoso. Untuk Kabupaten Pacitan mengikutkan 2 desa yaitu Desa Ngumbul dan Desa Tegalombo. (kimpena.kabpacitan.id)

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

TANGGUH BENCANA

Sekda Sukowiyono saat memberikan sambutan dalam lomba Destana Pratama desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan.

Kesadaran Kebencanaan masyarakat

Harus Terus Terpupuk

ingkat kesadaran masyarakat Ngumbul dalam menghadapi resiko kebencanaan harus terus terpupuk. Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daeraah Kabupaten Pacitan, Sukowiyono, saat menyampaikan Sambutan Bupati Pacitan Indartato dalam lomba Destana Pratama desa Ngumbul, di pendopo Balai Desa. Kamis (9/8/2018). Diakui Suko Wiyono, bila kesadaran masyarakat akan penangan resiko kebencanaan terpupuk maka masyarakat tidak akan lagi gagap bila

menghadapi bencana. “Bencana itu tidak bisa diprekdisi kapan terjadinya, sikap kwasapadaan masyarakat harus terus terpupuk, agar resiko bencana bisa dikurangi,” tukas Sukowiyono. Kegiatan ini juga diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat, mencari solusi terbaik dalam menghadapi bencana. “kegiatan ini sangat bermanfaat sehingga masyarakat bisa memahami dan mencari solusi bila sewaktu2 terjadi bencana,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Tim penilai dari Badan Penanggulangan Bencana Darah (BPBD) Jawa Timur Agus dalam sambutannya menyampaikan tentang bagaimana masyaraakat harus sigap dalam menghadapi bencana. Dalam kesempatan tersebut Agus juga menyampaikan tim yang datang akan berbagi tugas untuk menilai

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016

Destana kabupaten Pacitan, yaitu desa Ngumbul, Kecamatan Tulakan. “Nanti akan ada tim yang menilai administrasi dari Destana, ada juga yang menilai di lapangan dengan cara menanyakan secara langsung kepada masyarakat secara acak. Penilaian sarana dan prasarana (sarpras) berupa jalur evakuasi dan titik kumpul saat ada bencana juga akan kita nilai,” ujarnya. Tujuan dari lomba Destana ini, lanjut Agus, tidak hanya untuk mencari kemenangan saja. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. “Lomba ini adalah salah satu cara untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat selain dengan cara sosialisasi dan simulasi,” ujarnya. (kimpena.kabpacitan.id-)

MAJALAH DESAKU EDISI 003 SEPTEMBER 2016