Executive Summary Urban Planning Studio: Spatial Detail Plan (RDTR) East Malang Urban Area Section

2

3

LATAR BELAKANG Tujuan Kota Malang untuk mewujudkan Kota

Potensi berkembangnya perumahan sesuai

Pendidikan

fungsi

yang

peningkatan

Berkualitas

tergolong

sektor industri, perdagangan dan jasa, agar

Kedungkandang Dalam Angka, 2020)

yang

nyaman,

produktif,

seluruh

kepadatan

didukung oleh Sektor penunjang pariwisata serta

kelurahan

rendah

masing

(Kecamatan

dan

berkelanjutan (RTRW Kota Malang Tahin 20102030).

Pintu

Tol

yang

berada

di

Kelurahan

Madyopuro membawa dampak positif untuk

BWP Malang Timur mempunyai fungsi primer

masyarakat sekitar (Putra, 2018). Namun di sisi

sebagai perkantoran, perdagangan dan jasa,

lain juga pengoprasiannya menyebabkan

pusat olahraga, gedung pertemuan, industri, dan

kemacetan di Jalan Ki Ageng Gribig.

perumahan.

Selain

itu,

fungsi

sekunder

BWP

Malang Timur adalah sebagai peradagangan dan

jasa,

peribadatan,

pendidikan,

dan

fasilitas

umum, serta RTH (RTRW Kota Malang Tahun 20102030).

Peningkatan hierarki jalan di BWP Malang Timur yakni Jalan Ki Ageng Gribig dan Jalan Danau Toba menjadi hierarki arteri primer (RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030).

4

dikarenakan

penduduk

kota

ekonomi

primer

yang

tercipta

pertumbuhan

dengan

Terbangun 39% Non Terbangun 61%

Alluvial, Mediteran

339 - 662,5 m di atas permukaan laut

91.235 Jiwa

0 - 15%

Batuan Gunungapi Kuarter Bawah, Formasi Welang, Tuf Malang

5

Pintu tol di Kelurahan Madyopuro menjadi gerbang Kota Malang untuk mendukung kemudahan aksesibilitas (Putra, 2018)

Pengembangan Terminal Madyopuro menjadi Terminal Wisata yang akan menjadi starting point maupun tempat beristirahat bagi wisatawan yang akan menuju Gunung Bromo ataupun berwisata di sekitar Malang Raya (suryamalang.co.id, 2021)

6

IS

U

IS

Peningkatan hierarki jalan di BWP Malang Timur yakni Jalan Kyai Ageng Gribig dan Jalan Danau Toba menjadi hirarki arteri primer (RTRW Kota Malang 2010-2030)

STRATEG Pengembangan fasilitas umum berupa pendidikan tinggi diarahkan pada sub wilayah Kota Malang Timur yakni di sekitar wilayah Gunung Buring, Kelurahan Kedungkandang dan Lesanpuro (RTRW Kota Malang 2010-2030) Rencana pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar (RTRW Kota Malang 2010-2030)

Rencana pengembangan RTH dengan penyediaan jalur hijau dan taman kota pada sub wilayah Malang Timur (RTRW Kota Malang 2010-2030)

TUJUAN PENATAAN BWP Perumusan tujuan penataan BWP didasarkan pada: Arahan kebijakan sebagaimana ditetapkan pada RTRW Kota Malang tahun 2010-2030, RPJPD Kota Malang tahun 2005-2025, serta RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023.

Isu Strategis BWP Malang Timur, yang didiantaranya berupa potensi, masalah, dan urgensi penanganan di BWP Malang Timur.

Karakteristik BWP Malang Timur.

Hasil analisis SWOT.

“Mewujudkan BWP Malang Timur sebagai pusat pengembangan permukiman yang strategis yang didukung dengan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pelayanan umum yang berkelanjutan.”

7

PEMBAGIAN SUB BWP & BLOK Pembagian sub BWP pada Malang Timur dilandasi oleh : Batas administrasi Kesamaan guna lahan di masing-masing kelurahan

8

Sumber : Hasil Analisis, 2021

RENCANA PEMBAGIAN BLOK Rencana pembagian blok BWP Malang Timur dilakukan setelah menentukan Sub BWP Malang Timur.

Pada pembagiannya dipengaruhi oleh beberapa dasaran seperti persamaan guna lahan dan batas administrativ masing-masing kelurahan. BWP Malang Timur terbagi ke dalam 31 blok. Pembagian blok dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Blok SBWP Timur

Tabel Blok SBWP Selatan

Sumber : Hasil Analisis, 2021 Sumber : Hasil Analisis, 2021

Tabel Blok SBWP Tengah

Tabel Blok SBWP Barat Laut

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Sumber : Hasil Analisis, 2021

9

10

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

11

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI RENCANA PELEBARAN JALAN

RENCANA PERBAIKAN KUALITAS JALAN

RENCANA PENINGKATAN HIERARKI JALAN ARTERI SEKUNDER

4 RUAS

5,76 KM

KOLEKTOR SEKUNDER

1 RUAS

2,6 KM

LOKAL SEKUNDER

7 RUAS

6,78 KM

Pada arteri sekunder dibutuhkan sekurangkurangnya lebar jalan selebar 11 m, pada jalan

kolektor sekunder dibutuhkan lebar sekurangkurangnya 9 m, sedangkan untuk jalan lokal sekunder dibutuhkan lebar jalan sekurang-kurangnya 5 m

12

(Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006).

Peningkatan hierarki jalan di BWP Malang Timur adalah pada Jalan Ki Ageng Gribig dan Jalan Danau Jonge. Peningkatan hierarki Jalan Ki Ageng Gribig adalah dari

hierarki arteri sekunder menjadi arteri primer sedangkan Jalan Danau Jonge dari lokal sekunder menjadi lokal primer.

Penyebab kenaikan hierarki jalan ini adalah dikarenakan adanya pintu tol Malang-Pandaan.

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI RENCANA PENAMBAHAN JALAN

+

RENCANA PEDESTRIAN

800,000

600,000

400,000

200,000

Ti m ur BW P

Su b

Te ng ah BW P

Su b

Ba ra tL au t

BW P Su b

Su b

BW P

Se la ta n

0

Rencana penambahan jalan di BWP Malang Timur dilakukan seiring bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya yang

JL. RAYA SAWOJAJAR

2400 M

1 SISI

JL. RANUGRATI

980 M

2 SISI

JL. DANAU JONGE

1400 M

2 SISI

menyebabkan diperlukan rencana penambahan zona perumahan, zona pelayanan umum, dan zona perdagangan jasa di beberapa blok BWP Malang Timur.

Rencana penambahan jalan bertujuan untuk mempermudah aksesibilitas.

13

+

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI

RENCANA JARINGAN JALAN TOL

RENCANA JARINGAN JALAN LINGKAR TIMUR

Rencana jaringan jalan tol yang melewati BWP Malang Timur adalah pembangunan tol Malang-Kepanjen. Pembangunan tol ini direncanakan exit tol berada pada Kelurahan Bumiayu di BWP Malang Tenggara.

Pembangunan tol ini melewati beberapa kelurahan di BWP Malang Timur, yakni Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Lesanpuro, dan Kelurahan Kedungkandang

+ 14

Jalan yang digunakan sebagai jalan lingkar timur di BWP Malang Timur adalah Jalan Ki Ageng Gribig. Adanya rencana jalan lingkar ini nantinya diperlukan peningkatan hierarki serta pelebaran jalan untuk jalan Ki Ageng Gribig.

Adanya rencana ini digunakan untuk mengantisipasi permasalahan lalu lintas .

RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI RENCANA TERMINAL

RENCANA JARINGAN TRAYEK BUS

Penambahan fasilitas terminal sesuai dengan peraturan Keputusan Menteri Perhubungan No.31 Tahun 1995. Fasilitas utama untuk terminal penumpang diantaranya: a. jalur pemberangkatan kendaraan umum b. jalur kedatangan kendaraan umum c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan d. bangunan kantor terminal e. tempat tunggu penumpang dan/atau

+

pengantar f. menara pengawas g. loket penjualan karcis h. rambu-rambu dan papan informasi

15

RENCANA JARINGAN JARINGAN AIR AIR MINUM MINUM RENCANA RENCANA PERALIHAN DAN PENAMBAHAN PENGGUNA PDAM

RENCANA PERALIHAN DAN PENAMBAHAN PENGGUNA PDAM

Pengguna Sumber Air Eksisting

Sumur 39.9%

14019

PDAM 50.9%

17883

HIPPAM 9.2% 3231

Pengguna Sumber Air Rencana

Rencana Penambahan Jaringan Perpipaan untuk

Rencana Pengalihan pengguna air bersih sumur dan HIPPAM menjadi PDAM sebanyak 17.250 pengguna

meningkatkan pelayanan PDAM sepanjang 45.039,9 m

16

Pengguna PDAM pada tahun 2041 sebanyak 64.949 pengguna

Rencana Penambahan Pengguna PDAM sebanyak 29.815 pengguna

RENCANA JARINGAN DRAINASE RENCANA NORMALISASI DRAINASE 126.056,07 m Normalisasi drainase diprioritaskan pada titiktitik genangan yang disebabkan karena adanya permasalahan sumbatan dan sedimen pada saluran drainase yang bermasalah.

RENCANA PENAMBAHAN DIMENSI SALURAN 7,530, 06 m Penambahan dimensi saluran drainase dilakukan pada saluran yang tidak memenuhi

RENCANA PENAMBAHAN SALURAN 35484,97 m Pembangunan saluran drainase dilakukan dengan menyesuaikan proyeksi perumahan baru serta penambahan jalan baru di BWP Malang Timur yang direncanakan hingga tahun 2040.

17

RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH

Penambahan 48 MCK dan Septictank di periode 1 serta melaksanakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) Membuat kebijakan untuk bangunan baru harus memiliki MCK dan Septictank

IPAL SKALA SKALA KOTA KOTA IPAL

18

RENCANA JARINGAN KELISTRIKAN

19

RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI Peningkatan kualitas sambungan telepon dengan perbaikan kabel dan perluasan jaringan telepon

Pengembangan jaringan telekomunikasi dengan jaringan kabel fiber optic

Penambahan 1 unit menara BTS di Kelurahan Kedungkandang SubBWP Selatan

20

RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN RENCANA TPS 1. TPS KEDUNGKANDANG

4. TPS VELODROME

Penambahan TPS baru dan

Tidak ada rekomendasi penambahan

penambahan kapasitas di Kelurahan

kapasitas dan TPS baru untuk Kelurahan

Kedungkandang untuk daerah yang

Madyopuro hanya saja penambahan

tidak terlayani petugas pengumpul

mesin pengolah sampah di TPS

sampah

Velodrome seperti mesin pembuat

2. TPS LESANPURO

kompos dan pencacah plastik yang

Penambahan TPS baru dan penambahan kapasitas TPS untuk

kondisinya sekarang sudah rusak.

5. TPS SAWOJAJAR

daerah yang belum terlayani oleh

Tidak ada rekomendasi untuk TPS

petugas pengumpul sampah dan

Sawojajar karena pengelolaan sampah di

penambahan kapasitas pada TPS

TPS tersebut sudah cukup bagus akan

eksisting

tetapi perlunya penambahan alat untuk

3. TPS BRATAN Penambahan kapasitas TPS untuk mengangkut sampah yang masih tertinggal di TPS Bratan

pengolahan sampah seperti mesin kompos dan pencacah plastik.

6. TPS CEMOROKANDANG Penambahan TPS baru dikarenakan TPS eksisting dibangun untuk melayani

+

masyarakat yang tinggal di Perumahan Satelit Buring dan penambahan kapasitas TPS

21

PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN

22

RENCANA JALUR PRASARANA LAINNYA RENCANA JALUR EVAKUASI BENCANA Rencana jaringan prasarana lainnya merupakan rencana jaringan mengenai jalur evakuasi bencana alam. Menurut RTRW Kota Malang Tahun 2010-2030, kawasan rawan bencana yang ada di BWP Malang Timur adalah Kelurahan Madyopuro, Kelurahan Lesanpuro, dan Kelurahan Kedungkandang. Kawasan-kawasan tersebut memiliki kecenderungan bencana banjir dan tanah longsor. Sehingga kegiatan pencegahan bencana, penanggulangan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi perli ditetapkan di BWP Malang Timur salah satunya dengan penentuan jalur evakuasi bencana BWP Malang Timur.

Penentuan jalur evakuasi didasarkan pada : Ruas-ruas jalan yang memiliki hirarki baik arteri, atau kolektor Jalur yang dipilih diusahakan agar tidak melewati jembatan Pemilihan jalur evakuasi kemudian harus juga disesuaikan dengan tempat evakuasi agar meminimalisir kemacetan Jalur yang menjauhi aliran sungai

23

PETA RENCANA JALUR EVAKUASI BENCANA

24

25

POLA RUANG EKSISTING

26

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Rencana Taman RW

Rencana Taman Kelurahan ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT

ZONA RUANG TERBUKA HIJAU

hanya

terdiri

dari

taman

kelurahan,

dari

terdiri

sungai

bango

Sempadan

amprong

seluas

85,28

dan ha

Sungai sungai

pemakaman

hutan

kota, taman

dengan

taman rw

total

kota,

dan

luas

254,2

ha

27

ZONA PERUMAHAN Penambahan rumah sejumlah 9.528 unit dengan total luas kebutuhan lahan sebesar 159,12 Ha. Pengembangan rumah swadaya diarahkan untuk zona kepadatan sedang (R-3). Sedangkan pengembangan rumah developer diarahkan untuk zona kepadatan rendah (R-4) dan sangat rendah (R-5).

Perumahan Swadaya

28

Perumahan Developer

ZONA PERDAGANGAN DAN JASA Zona perdagangan dan jasa eksisting memiliki luas lahan sebesar 40 Ha. Kemudian, disusun rencana pengembangan zona perdagangan dan jasa berdasarkan kondisi eksisting dan arahan RTRW Kota Malang menjadi seluas 48 Ha. Zona tersebut berada di Jl. Raya Sawojajar, Jl. Ki Ageng Gribig, Jl. Danau Toba, Jl. Danau Kerinci Raya, dan Jl. Danau Bratan.

ZONA PERKANTORAN Zona perkantoran memiliki luas lahan sebesar 3,9 Ha. Zona perkantoran di BWP Malang Timur mayoritas berada di Kelurahan Madyopuro terutama pada blok 65139-MDP-004.

29

ZONA SARANA PELAYANAN UMUM

ZONA INDUSTRI

Zona sarana pelayanan umum terbagi berdasarkan skala pelayanan dan jenis sarananya. Luas eksisting zona SPU adalah 33 Ha. Selanjutnya dilakukan rencana pengembangan zona SPU berdasarkan analisis skala pelayanan dan proyeksi kebutuhan, sehingga luasnya menjadi 43 Ha.

Luas zona industri yang berada di BWP Malang Timur adalah 6,2 Ha. Berdasarkan arahan RTRW Kota Malang, zona industri di BWP Malang Timur tidak terdapat rencana pengembangan.

ZONA PARIWISATA Luas zona pariwisata di BWP Malang Timur adalah 0,06 Ha. Hanya terdapat 1 zona pariwisata di BWP Malang Timur yaitu Makam Ki Ageng Gribig.

30

ZONA TRANSPORTASI

Kondisi eksisting zona transportasi di BWP Malang Timur berupa terminal tipe C. Zona transportasi BWP Malang Timur dengan luas lahan sebesar 1,57 Ha. Zona transportasi ini berada pada sub BWP Pusat dengan blok 65139-MDP-004.

ZONA PERUNTUKAN LAIN

Tempat Evakuasi sementara di BWP Malang Timur berjumlah satu unit yang merupakan lahan tak terbangun dengan luas 0,38 ha.

Instalasi Pengolahan Air Minum berjumlah satu unit dengan luas 2,15 ha terletak di Sub BWP Tengah Sebaran pergudangan yang paling banyak terdapat pada Kelurahan Madyopuro. Total luas pergudangan adalah sebesar 0,79 ha

31

Mewujudkan BWP Malang Timur sebagai pusat pengembangan permukiman yang strategis yang didukung dengan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan pelayanan umum yang berkelanjutan ditandai dengan proses pemenuhan kebutuhan ekonomi secara terencana dan sistematis untuk generasi selanjutnya

1. Pengembangan perumahan yang didukung dengan adanya ketersediaan lahan, daya dukung dan daya tampung lahan, serta kemudahan aksesibiltas untuk menunjang aktivitas masyarakat.

2. Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang berskala regional untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

3. Pengembangan sarana, prasarana, dan blok/kawasan perdagangan dan jasa dengan skala regional untuk menunjang kebutuhan masyarakat.

4. Pengembangan terminal wisata guna meningkatkan aksesibilitas

32

SUB BWP TENGAH

Kelurahan Madyopuro

33

PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG Program pengembangan pemerataan sub pusat pelayanan di seluruh wilayah BWP Malang Timur Program rencana jaringan jalan, perbaikan kualitas jalan, peningkatan hierarki jalan, penambahan jalan, rencana pedestrian, dan rencana jaringan transportasi lainnya.

Program penambahan menara BTS, peningkatan kualitas telepon

dengan

perbaikan

kabel

serta

perluasan jaringan telepon, dan pengembangan jaringan telekomunikasi dengan jaringan kabel fiber optic.

1.Program normalisasi saluran drainase yang bermasalah, program penambahan dimensi saluran drainase, serta program pembangunan saluran drainase baru.

Program terkait penambahan unit MCK, penambahan unit pengembangan

layanan

Lumpur

pengembangan

kawasan

sempadan sungai Menjaga ketersediaan RTH Pembangunan zona perumahan baru yang diiringi dengan kesesuaian intensitas pemanfaatan ruang Sub BWP Pengembangan zona perkantoran Pembangunan dan pemeliharaan sarana pelayanan umum skala RW, kelurahan, kecamatan, dan kota.

Penambahan

Program penambahan jaringan air bersih

septictank,

dan

Pengembangan perdagangan dan jasa skala BWP dan

Program penambahan daya listrik serta jaringan istrik sambungan

Pemeliharaan

Tinja

Terjadwal (LLTT), serta program IPAL Terpadu Kota Malang.

Program pembangunan sarana TPS baru, sosialisasi

sarana

kesehatan

dengan

skala

kelurahan dan kecamatan.

Penambahan sarana peribadatan skala RW dan kelurahan.

Penambahan sarana sosial budya dengan skala RW dan Kelurahan Mempertahankan

keberadaan

zona

pariwisata

sebagai salah satu lokasi penunjang sosial ekonomi di BWP Malang Timur.

Program jaringan transportasi lainnya, rencana

terhadap petugas terkait pengolahan persampahan,

terminal, rencana jalan tol, rencana jalan lingkar,

penambahan

kapasitas

TPS,

penambahan

serta rencana bus kota dan bus pelajar.

pengumpulan

sampah,

modifikasi

gerobak

alat dengan

Pengalokasian tempat evakuasi sementara sebagai

pemberian sekat, serta penambahan kontainer pada TPS

antisipasi bencana alam.

baru.

Penetapan zona pergudangan untuk menunjang

34

aktivitas industri.

TABEL INDIKASI PROGRAM STRUKTUR RUANG

35

TABEL INDIKASI PROGRAM POLA RUANG

36

KETENTUAN INTENSITAS BANGUNAN KOEFISIEN DASAR BANGUNAN

KOEFISIEN LANTAI BANGUNAN

KOEFISIEN DASAR HIJAU

Rata-rata jenis kegiatan perumahan memiliki KDB

Rata-rata jenis kegiatan perumahan memiliki KLB maksimum 1,2.

Koefisien dasar hijau minimum pada setiap jenis kegiatan adalah 10%.

maksimum 60%.

Rata-rata kegiatan perdagangan dan jasa memiliki KDB maksumum 80%.

Seluruh kegiatan perkantoran memiliki KDB maksimum 60%, Seluruh kegiatan SPU memiliki KDB maksimum 60%.

Seluruh kegiatan industri dan pergudangan memiliki KDB maksimum 50%.

Rata-rata kegiatan perdagangan dan jasa memiliki KLB maksumum 1,6.

Seluruh kegiatan perkantoran memiliki KLB maksimum 1,2, Seluruh kegiatan SPU memiliki KLB maksimum 1,8.

Seluruh kegiatan industri dan pergudangan memiliki KLB maksimum 1.

37

KETENTUAN TATA BANGUNAN KETINGGIAN BANGUNAN MAKSIMUM

GARIS SEMPADAN BANGUNAN

JARAK ANTAR BANGUNAN Garis batas bangunan

Perumahan tinggi

yang dapat didirikan

tersusun ialah 20 meter

pada bagian samping

atau

terhadap

berkepadatan setara

dengan

8

batas

lantai.

pekarangan

Perumahan

samping dengan luas

berkepadatan tinggi dan

sempadan

tidak tersusun adalah 10

minimal 2 meter.

meter (setara dengan 2

Letak garis sempadan

lantai).

pondasi

Jarak vertical dari lantai

terluar belakang yang

dasar ke lantai di atasnya

berbatasan

dengan

tidak boleh lebih dari 7

rumah

lainnya

meter.

ditentukan

dengan

Bangunan yang memiliki

jarak minimal 2 meter

luas mezanin lebih dari

dari batas kavling.

50% dari luas lantai dasar akan dianggap sebagai

38 lantai penuh.

bagian samping

bangunan

TAMPILAN BANGUNAN Pada

kawasan

perumahan

yang

memiliki

sejarah

lama,

bentuk

bangunan

tetap

dipertahankan, tetapi

fungsinya

boleh

berubah

menjadi

non

hunian.

Pada suatu persil kawasan perumahan dapat diadakan perubahan struktur bangunan yang digunakan.

akan

39

KAWASAN RAWAN BENCANA 1.Peruntukan ruang zona dengan tingkat kerawanan tinggi diutamakan sebagai kawasan lindung (tidak kayak untuk bangunan fisik) 2.Pada kawasan dengan tingkat kerawanan sedang tidak layak untuk kegiatan industri 3.Peruntukan ruang zona berpotensi longsor di tingkat kerawanan rendah diarahkan sebagai kawasan budidaya terbatas.

4.Dalam menetapkan jenis bangunan atau konstruksi lebih dahulu harus dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah.

40

TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA 1.Tersedianya ruang untuk menampung pengungsi sementara ketika terjadi bencana sebelum mendapat arahan lebih lanjut 2.Jarak tempuh TES sekitar 400-600 meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat 3.Jenis tempat evakuasi dapat berupa RTH, lapangan sekolah, lapangan kantor, lapangan olahraga, serta lapangan parkir.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN (KKOP)

1.Memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan nasional 2.Memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan nasional 3.Memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya 4.Aksesibilitas yang menghubungkan zona pertahanan dan keamanan adalah jalan kolektor, tidak berbatasan langsung dengan zona perumahan dan komersial.

1.Kawasan di Bawah Permukaan Transisi, batas-batas ketinggian ditentukan oleh ketinggian kemiringan 14,3% arah ke atas dank e luar, dimulai sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong permukaan horizozntal dalam pada ketinggain +45 m di atas ketinggian ambang landas pacu 35 atau pada jarak mendatar 315 m dari sisi panjang permukaan utama.

2.Kawasan di bawah Permukaan Horizontal Luar, batasbatas ketinggian ditentukan +150m di atas ketinggian ambang landas pacu 35.

41

42

BLOK 65139-MDP-005

43

BLOK 65139-MDP-005

44

BLOK 65139-MDP-005

45

BLOK 65139-MDP-005

46

BLOK 65139-MDP-005

47

ZONING TEXT BLOK 65139-MDP-005 ZONA LINDUNG

ZONA BUDIDAYA

Zona : Ruang Terbuka HIjau

Zona : Sarana Pelayanan Umum

Sub Zona : Taman Kota (RTH-2) Kegiatan-kegiatan

berikut

Sub Zona : SD/MI (SPU-3.1) adalah

1. Kegiatan-kegiatan yang diizinkan (I) di sub zona SD/MI adalah Kegiatan

jenis kegiatan yang diizinkan (I) di zona

perdagangan dan jasa berupa jasa fotocopy, Kegiatan SPU berupa TK/PAUD, SD/MI,

ruang terbuka hijau berupa taman kota

SMP/MTs, SMA/MA, pondok pesantren, perguruan tinggi, musholla, gereja, gedung

adalah hutan kota, taman kota, taman

serbaguna, gedung olahraga, dan lapangan olahraga, Kegiatan RTH berupa

kelurahan,

sempadan atau penyangga.

1.

taman

RW,

sempadan/penyangga,

kawasan

dan

tempat

diizinkan

secara

evakuasi sementara 2.

Kegiatan

yang

terbatas (T) di zona ruang terbuka hijau berupa taman kota adalah warung, pasar loak, jasa ATM, dan lapangan olahraga dengan batasan: •

Kegiatan

–

kegiatan

tersebut

mendukung fungsi RTH dan merupakan kesatuan dari zona RTH •

Tidak

Mematuhi

yang

a. Kegiatan perumahan berupa rumah tunggal, asrama, rumah kost, panti asuhan, dan rumah dinas diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum sebesar 60%, KLB maksimum sebesar 1,2, KDH minimum sebesar 10%, Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 40% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut b. Kegiatan perdagangan dan jasa berupa warung, toko buku dan alat tulis, serta koperasi diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum sebesar 80%, KLB maksimum sebesar 1,6, KDH minimum sebesar 10%, Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 30% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut

mengganggu

lingkungan

sekitarnya •

2. Kegiatan yang diizinkan secara terbatas (T) di zona ini, adalah:

c. Kegiatan SPU berupa masjid diizinkan secara terbatas dengan batasan KDB maksimum sebesar 60%, KLB maksimum sebesar 1,8, KDH minimum sebesar 20%,

peraturan

berkaitan

perundangan

dengan

kegiatan

Luasan maksimal dari keseluruhan persil dengan kegiatan tersebut adalah 30% dari luas keseluruhan persil yang ada di blok tersebut

tersebut, dan

3. Kegiatan yang diizinkan secara bersyarat (B) untuk dilakukan di zona ini yaitu

• Berada pada lokasi khusus yang telah

kegiatan perdagangan dan jasa berupa kolam renang diizinkan dengan syarat

ditetapkan untuk kegiatan tersebut

memperoleh persetujuan dari Ketua RT dan Ketua RW setempat, memperoleh

48

persetujuan

dari

masyarakat

setempat,

menyesuaikan

dengan

peraturan

perundang-undangan terkait, Kegiatan tidak menganggu lingkungan sekitarnya, memiliki IMB (Izin Mendirikan bangunan), memiliki bukti pemeriksaan laboratorium PAM pemerintah daerah setempat

PETA ZONASI BLOK 65139-MDP-005

49