Edukasi
14
Berkat Komitmen, Dua Tahun Dapat Sertifikat ISO
Muhsin Muin Kendari,KP Setiap satuan pendidikan tentunya ingin memiliki sertifikat ISO, sebagai bukti kualitas pengelolaan secara kelembagaan. Namun untuk memilikinya pastinya dibutuhkan upaya lebih dan dana yang tidak sedikit. Itulah pengalaman SMKN 3 Kendari yang berhasil memiliki sertifikat ISO sejak 2008 lalu.
“ISO berbeda dengan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI), karena RSBI direncanakan, dibina dan dievaluasi pemerintah. Bahkan pemerintah sendiri yang memberikan nama RSBI. Beda dengan ISO, sekolah sendiri yang bekerja dan meminta lembaga lain, misalnya lembaga asing untuk menilai,” ungkap Kepala SMKN 3 Kendari, Muhsin Muin. Dikatakan, khusus di Kota Kendari, SMKN 3 Kendari yang pertama mendapatkan sertifikat ISO, tepatnya sejak 2008 lalu. “Kami memiliki ISO 9001-2000 tentang manajemen mutu, sehingga semua komponen sekolah mulai dari sarpras, pengadministrasian, penataan peralatan, kesiswaan dan kurikulum serta delapan standar pendidikan lainnya kami benahi,” lanjutnya. Pasca pembenahan selama setahun tukasnya pihaknya berhasil memperoleh sertifikat ISO, dan pada saat itu pihaknya mendapat bantuan dana dari pusat sebesar Rp 75 juta. “Total dana yang terpakai untuk mendapatkan sertifikat ISO yaitu sekitar 200 juta, dengan kekurangan dana Rp 125 juta kami pinjam di koperasi sekolah. Adapun konsultan yang kami gunakan yaitu dari Magelang dan Assesor dari Jerman,” tukasnya. (fas)
Kendari Pos |Jumat, 19 Agustus 2011
Tak Ada Pungutan Sertifikasi Guru Kendari, KP Pengurusan sertifikasi guru tidak pernah sepi isu pungutan. Di beberapa daerah disinyalir ada oknum yang sengaja minta bayaran kepada guru dalam pengurusan pemberkasan. Parahnya, dalam meminta dana, oknum mengatasnamakan pengelola sertifikasi guru tingkat provinsi. Terkait isu itu, Pengelola Sertifikasi Guru Dikdas Dinas Pendidikan Sultra Ahmad S Sos,
mengatakan, menindaklanjuti laporan itu memang agak sulit. Apalagi, tidak ada guru yang berani mengakui bahwa dirinya menyetor uang dalam mengurus sertifikasi. Sementara, untuk menindak ataupun memproses oknum dimaksud, Dinas Pendidikan Sultra tidak memiliki kewenangan, karena merupakan wewenang dari pemda setempat, bupati atau walikota.
“Sudah sangat sering kita dengar ada informasi bahwa beberapa guru di daerah menyetor sejumlah uang dalam mengeurus sertifikasi. Sebenarnya urusan tersebut, tidak dikenakan biaya apapun. Lebih parah oknum yang meminta dana, mengatasnamakan diri saya sebagai dalang pungutan itu,’’ ungkapnya. Laporan seperti itu kata dia, bukan hanya sekali dua kali. Hampir setiap guru yang datang
mengeluhkan hal itu. Sayangnya mereka tidak berani untuk berbicara blak-blakan. “Dalam pengurusan pemberkasan tunjangan guru, Diknas Provinsi tidak memungut biaya apapun. Jika ada biaya yang mengatasnamakan dinas pendidikan provinsi, saya harap para guru meminta bukti pembayaran administrasi kepada oknum yang meminta dana itu, sebagai bukti,” katanya. (fya)
SMAS Idhata Minta Bantuan Pemerintah Kendari,KP Akses jalan masuk ke SMA Sawsta Idhata Kendari bermasalah bagi, padahal kendala itu yang sangat memengaruhi minat masyarakat. Saat ini akses ke sekolah tersebut telah ditutup warga sekitar. “Ditutupnya jalan masuksangat mengkhawatirkankami akan menurunnya minat siswa bersekolah di SMAS Idhata. Adanya
jalan yang masih kosong sekarang, kami mohon bantuan pemerintah menghibahkan ke sekolah. Cukup dua meter saja,’’ kata kata Kepala SMAS Idhata Kendari, Idham. Dikatakan, pihaknya telah menyampaikan secara lisan masalah itu Dinas Pendidikan Kota Kendari dan Dinas Pendidikan Sultra. Pihaknya pun telah menghadirkan lurah dan camat, agar da-
pat dicarikan solusi terbaik. “Hasil diskusi dengan pemilik tanah, mereka akan menjual senilai Rp 60 juta. Namun kepala sekolah sebelumnya tidak menyanggupi, sehingga akhirnya dibangun rumah,’’ katanya. Kadiknas Kota Kendari, Kasman Arifin yang ditemui mengaku masih perlu mempelajari permasalahan sebenarnya. Soalnya
SMAS Idhata berada di bawah kewenangan yayasan, bukan urusan pemerintah soal bangunan. “Meskipun demikian bisa kami fasilitasi untuk menyampaikan ke bidang yang berwenang di Pemkot Kendari, karena bisa saja pemerintah membantu, mengingat fungsi pemerintah untuk mengayomi masyarakat,” ungkap Kasman. (fas)
Rp 12 Triliun Renovasi Sekolah Rusak Jakarta, KP Pemerintah menyiapkan strategi baru untuk menghadapi persoalan banyaknya bangunan sekolah yang rusak. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengungkapkan, sekitar Rp 12 triliun diperlukan untuk perbaikan yang direncanakan rampung sebelum 2014 itu. “Pola pembangunan sekolahsekolah rusak itu harus diubah. Tidak boleh dengan pembangunan seperti model-model sekarang, kriwil-kriwil sedikit, tapi harus dijadikan serentak,” kata Nuh usai mengikuti silatur-
ahmi Ibu Negara Ani Yudhoyono dengan guru-guru berdedikasi 2011 di Istana Negara, kemarin (13/8). Nuh mengaku, rencana tersebut telah dikonsultasikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengharapkan, anggaran tersebut masuk dalam APBN 2012 dan inpres bisa terbit sebelum 2012. “Sinyalnya positif. Tapi ini saya belum bisa memastikan, harus dikonsultasikan dulu,” ungkapnya. Dia menjelaskan, saat ini terdapat 101 ribu ruang dari 900 ribu ruang kelas yang harus direnovasi. Nah, dengan estimasi satu ru-
ang berukuran 8 x 9 meter plus dengan selasar, diperkirakan memakan biaya Rp 120 juta. “Rp 120 juta sampeyan kalikan 101 ribu itu kan banyak triliun, sekitar Rp 12 triliun,” ucap mantan rektor ITS itu. Jika inpres bisa terbit sebelum 2012, pembangunan bisa dimulai tahun depan secara serentak. Nuh mengatakan, pendekatan yang digunakan adalah pembangunan dengan desain dan kualitas yang baru. “Kalau selama ini pakai tipe (bangunan) C,”maka paling tidak ini harus pakai tipe B sehingga lifetime- nya lebih lama. Kita tidak bolak balik renovasi, rehabilitasi,” terangnya. Selain itu, lanjut dia, pembangunannya akan melibatkan TNI sehingga
bisa menghemat anggaran. Nuh mencontohkan, jika ditenderkan, maka akan ada bagian yang menjadi keuntungan kontraktor. “Itu belum kalau ada kontraktor yang nakal,” katanya. Nah, dengan bekerjasama dengan TNI, penghematan itu bisa dialokasikan untuk pengadaan fasilitas seperti komputer. Menurut Nuh, rencana itu juga sudah dikomunikasikan dengan Panglima TNI. Nuh menjelaskan, perubahan dalam pembangunan pendidikan itu tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang bersifat fisik. Namun juga dalam pengembangan kualitas guru. Kombinasi antara desentralisasi otonomi daerah dengan pusat, kata dia, harus dicarikan formula yang baru. (fal)