6
Kendari Pos |Sabtu, 11 Februari 2012
Pansus Optimis Warga Kadolomoko Tak Digusur Baubau, KP Puluhan kepala keluarga di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna , Kota Baubau yang diklaim sebagai masyarakat peramba dikawasan konservasi taman wisata Tirta Rimba sudah boles sedikit bernafas legah. Setidaknya, kini Pansus III berencana akan kembali turun lapangan untuk melihat langsung jumlah luasan kebun masyarakat adat yang harus diperjuangkan dari ancaman penggusuran. Ketua Pansus III DPRD Kota Baubau, Rais Jaya Rachman menjelaskan, hutan konservasi berdasarkan SK 1994 menunjuk seluas 488 dari 500 hektar
yang diusulkan oleh pemerintah, tetapi dalam SK baru menjadi berkurang menjadi 470 hektar. Dari kekurangan yang mencapai 18 hektar dari jumlah SK yang ditetapkan dalam SK 1994 itu kemudian menjadi semangat dari teman-teman pansus untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat itu berpeluang besar. Rais menambahkan, dalam kunjungan lapangan yang pertama Pansus telah memenuhi beberapa kesepakatan, baik ditingkat pansus maupun ditingkat kelompok masyarakat. Dalam kunjungan lapangan tersebut pansus meminta kepada masyarakat untuk mem-
bantu pansus melakukan verifikasi terhadap jumlah masyarakat adat yang masuk dalam kawasan hutan taman wisata alam tirta rimba yang diklaim sebagai kawasan konservasi. Data tersebut kemudian sudah diperioleh dengan jumlah 218 KK, dengan luasan kebun dan pemukiman yang selanjutnya akan diakumulasi. Namun demikian pansus meyakini dari dokumen sejumlah 218 KK berdasarkan data yang diperoleh tidak sepenuhnya masyarakat adat utamanya atas kepemilikan perkebunan. Terkait pemukiman, lanjut Rais, pansus juga berniat tetap memisahkan terlebih dahulu
yang mana masyarakat adat dan bukan katagori masyarakat adat. Pemisahan tersebut dilakukan bukan mengandung maksud akan memisahkan yang prioritas untuk diperjuangkan melainkan untuk mengetahui status dan posisi masing-masing. “Untuk memperjuangkan masyarakat adat jelas didukung dalam undang-undang 41, begitu pula masyarakat umum memiliki hak yang sama mengingat seluruh pemukiman yang dihuni masyarakat umum dikawasan yang dimaksud memiliki alas hak, misalnya sertivikat dan IMB dan PBB,” tutur legislator PDIP ini. (p1)
Warga Eks Desa Tanjung Bangun SD Darurat Pasarwajo, KP Masih ingat dengan para pengungsi eks Desa Tanjung? Saat ini para pengungsi bermukim di Desa Kaliwu-Liwu, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton tengah mendirikan sekolah darurat. Pembangunan itu inisiatif warga pengungsi, mengingat jauhnya jarak tempuh yangharus dilalui anakanak mereka sejauh 4 km melintasi hutan untuk menuju ke SDN 6 Lombe. LM Saharuddin Gogo, perwakilan masyarakat eks pengungsi Desa Tanjung mengatakan, dalam pembangunan SD Darurat tersebut warga memilih ketua kelompok un-
Dihentikan ................ Sinapoy. Selain itu, untuk mengantisipasi kenyamanan warga disekitar areal penamban-
Warga ................ juga soal pembagian raskin, “katanya. Tim dari Inspektorat, kata mantan Sekertaris DPRD Kendari itu, dalam waktu dekat akan segera turun. “Kita belum bisa menentukan waktunya kapan. Secepatnya akan kita turunkan,” janjinya. (awn)
Senin ................ telah memeriksa 9 orang saksi, termasuk Kepala DPPKAD DR Sahlul dan akan melanjutkan pemeriksaan kepada mantan Sekwan Djussachri dan pembantu Bendahara Sekwan, Saula. Terkait adanya tersangka lain, tergantung hasil pemeriksaan nanti. “Target kami Februari ini pemeriksaan saksi,” pungkas mantan Kasubsi Prapenuntutan Kejari Kendari itu. (era)
tuk menampung sumbangan yang diberikan 200 kepala keluarga (KK) lebih. Setiap keluarga minimal menyumbang dua batang kayu untuk pembangunan dinding dan rangka sekolah. “Kalau atapnya setiap warga patungan sebesar Rp 5000 untuk beli atap rumbia. Jadi kami bangun SD Darurat ini secara swadaya,” jelas Saharuddin. Sebelum dibangunnya SD darurat ini pihak masyarakat juga telah melakukan koordinasi dengan pihak SDN 6 Lombe agar berkenan memberikan bantuan tenaga guru pengajar. Kepala Sekolah
Damri, SPd, merespon langkah yang diambil warga eks Desa Tanjung ini. “Dari SDN 6 Lombe kami dibantu empat guru yang akan mengajar di SD darurat,” tambahnya. Saat ini, jumlah murid di SD Darurat mencapai 60 anak yang kesemuanya berasal dari warga pengungsi eks Desa Tanjung dengan jumlah kelas sebanyak tiga ruangan. Sementara untuk anak-anak yang sudah duduk dibangku SMP dan SMA tetap bersekolah di ibukota Kecamatan Gu yakni di Lombe. Selain pembangunan SD Darurat, masyarakat juga sementara membangun satu unit masjid yang juga dibangun se-
gan termasuk mobilitas truk pengangkut maka PT. CASH harus menggunakan perusahaan jasa angkutan untuk mengangkut ore. “PT CAS harus mencari perusahaan jasa angkutan untuk mengangkut ore dan tidak mengusahakan sendiri jasa angkutan. Sebab, sekiranya terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan maka ada yang bertanggungjawab,” sarannya. Namun sebelumnya tambah Nur Sinapoy, PT.CASH harus memperpanjang izin pengangkutannya dari Pemprov Sultra. “ Tahun ini zin pengangkutannya sudah berakhir,” tukasnya. (din)
cara swadaya. Masjid yang dibangun warga ini diberinama masjid Al-Hijrah.”Selain SD Darurat kami juga sementara bangun masjid,” ungkap. Untuk SD Darurat sendiri, pada kunjungan anggota DPRD Kabupaten Buton beberapa waktu lalu, berjanji dalam waktu dekat akan membangun secara permanen SD Darurat ini. Masyarakat Desa KaliwuLiwu melalui perwakilan masyarakat, Saharuddin Gogo berharap agar pemerintah Kabupaten Buton bisa memberikan bantuan kepada masyarakat eks pengungsi Desa Tanjung ini. (p1/p2)
Ahmad Gamsir
Bakal
Panggil Paksa Raha, KP Ahmad Gamsir, terdakwa kasus money politik saat Pilkada Buton Utara, 2010 lalu, tetap mengabaikan panggilan ketiga pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Raha. Sampai patas panggilan terakhir, Kamis (9/2), anggota DPRD Butur itu, tetap tidak datang. Kepala Kejaksaan Negeri Raha, Drs Chandra YW, SH, mengatakan, batas waktu panggilan terakhir Kamis, (9/2), namun yang bersangkutan (Ahmad Gamsir) tidak hadir. “Artinya tidak memenuhi panggilan kejaksaan,” timpalnya. Alasan terpidana money politik tersebut tidak hadir, melalui kuasa hukumnya, mengajukan Peninjauan Kembali (PK). “Kuasa hukumnya meminta secara tertulis ke Kejaksaan agar penundaan eksekusi (penahan red), sembari menunggu keputusan PK,” ujar Chandra YW. Upaya PK yang dilakukan kuasa hukum Ahmad Gamsir, juga diatur dalam pasal 263 ayat 1, bahwa terhadap putusan PN
Jaksa ................ berdasarkan temuan BPK dari pengadaan tanah sejak tahun 2004 hingga 2010 dengan total senilai Rp 17 miliar terdapat
Bandara ................ Juhaidin SE serta Muspida Wakatobi, dengan disaksikan Bupati Wakatobi serta jajaran Muspida, beberapa waktu lalu. “Terbukanya akses transportasi udara ini sebagai langkah strategi ekonomi, sehingga memudahkan akses barang dan jasa ke Wakatobi. Saya yakin Wakatobi kedepannya akan jauh lebih baik,” kata Ketua DPD PDIP Sultra ini. (cr1)
yang memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas, terpidana atau ahli waris dapat mengajukan PK. Namun di pasal lain 268 ayat 1, dikatakan, upaya hukum PK atas putusan hukuman tetap tidak menangguhkan atau menahan pelaksanaan dari putusan pengadilan pertama. “Dasar yang kita gunakan untuk menahan terpidana adalah putusan PN Raha yang dikuatkan dengan putusan PT Sultra. Dimana yang bersangkutan (Ahmad Gamsir) terbukti melakukan money politik saat pilkada Butur, dengan hukuman enam bulan kurungan, “ terang Chandra YW. Meski terpidana mengajukan PK, kata Chandra YW, Kejari Raha tetap akan melakukan penahanan terhadap Ahmad Gamsir. Karena tiga kali tidak memenuhi panggilan, Kejaksaan akan melakukan upaya paksa. “Timnya sementara kita bentuk. Mengenai waktunya pemanggilan paksa, tidak bisa kami sebutkan, “ tegasnya. (awn)
sedikitnya Rp 9 miliar tidak diakui kebenarannya karena tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut. Sementara setiap tahunnya DPRD Kota Baubau telah mengalokasikan anggaran untuk alas hak dalam setiap pengadaan tanah Pemkot Baubau senilai Rp 500 juta. “Setiap pengadaan tanah dialokasikan
pula dana untuk pembuatan alas hak atas tanah itu atau sertivikat tanahnya senilai 500 juta, tapi dalam pemeriksaan BPK tidak mengakui sebagian dari tanah yang disebutkan Pemkot Baubau karena tidak dilengkapi dengan alas hak atas tanah tersebut,” ujar anggota DPRD Kota Baubau Rais Jaya Rachman. (p1/p2)