Metro
10
UMP... tumbuhan ekonomi masyarakat di Bumi Anoa setelah melalui survey standar hidup layak oleh dewan pengupahan di kabupaten/kota. Makner menegaskan, UMP merupakan salah satu aspek paling vital dan sensitif dalam hubungan kerja industrial. Sebab, itulah yang sering mengundang masalah dan pertikaian antara pengusaha dan pekerja termasuk tunjangan, kenaikan, struktur dan skala upah sesuai kebutuhan hidup layak (KHL). “UMP ini mulai berlaku Januari 2013. Namun, UMP ini hanya jaring pengaman untuk menahan merosotnya tingkat upah bagi pekerja ditingkat terendah. Sehingga, UMP bersifat tetap dan bukan merupakan standar. Tapi, gaji pekerja mulai nol sampai satu tahun, tidak boleh di bawah itu. Sedangkan pekerja satu tahun keatas juga harus dinaikan berdasarkan persentase kenaikan UMP,” tegas Kabid Hubungan
Jadilah... dilakukan para pejabat tinggi, perwira menengah dan PNS Polda Sultra. “Untuk menjadi pelopor bukan saja mengajak aparat kepolisian, tetapi juga masyarakat. Itu sangat berperan penting dalam meredam angka kecelakaan. Semua itu
Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nakertrans Sultra itu. Dengan berlakunya UMP 2013, maka standar 2012 dengan sendirinya tidak berlaku lagi. Jika manajamen tidak mengikuti ketentuan itu, maka sesuai UU nomor 13 pasal 185 tahun 2003, pihak perusahaan mendapat ancaman pidana penjara. “Paling ringan satu tahun dan paling berat empat tahun, dengan denda maksimal 400 juta rupiah,” ancam Makner. Meski tenaga pengawas Nakertrans Sultra hanya 15 orang untuk memantau 74.568 tenaga kerja yang tersebar di 6.329 perusahaan se-Sultra, namun pihaknya tetap akan melakukan pengawasan maksimal. Makner juga berharap agar dalam penerapan UMP nantinya, masyarakat Sultra turut melakukan pengawasan bersama-sama pada perusahaan. Jika ditemukan ada yang tak mengikuti ketentuan itu, maka segera melaporkan pada Disnakertrans setempat untuk ditindak. (p2) bermula dari pelanggaran. Makanya kami mengajak setiap individu atau para pengguna jalan menjadi pelopor keselamatan. Jika semua bisa memahami ini, pastinya akan menekan jumlah kecelakaan secara drastis, Tentu saja, jangan lupa berdoa sebelum bepergian,” himbau Dolfi. (p15)
Kendari Pos | Selasa, 13 Nopember 2012
Bawa Badik 4 Bulan Penjara Kendari, KP Kepergok membawa sebilah badik, Adin alias Cecenk yang sehari-hari berprofesi sebagai calo angkutan harus menghabiskan sebagian waktunya di penjara. Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kendari menjatuhkan pidana kurungan selama empat bulan di Hotel Prodeo atas ulahnya itu. Putusan tersebut dibacakan oleh Posman Bakara, SH terhadap terdakwa yang berdomisili di Ranomeeto karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memasukan, menguasai, membawa dan memiliki senjata tajam. Pemuda kelahiran 20 Juli 1990 itu melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951. Mendengar putusan itu, Jaksa Penuntut Umum beserta terdakwa tanpa didampingi
penasehat hukum menyatakan menerima. “Jadi, kamu divonis empat bulan. Kamu masih berusia muda, maka lain kali jangan lagi membawa badik,” nasehat Posman Bakara sesaat menutup sidang. Putusan itu sendiri lebih rendah daripada tuntutan jaksa, La Ode Amili, SH yang mengganjarnya semalam lima bulan kurungan. Adin harus berurusan dengan hukum ketika jajaran Polda Sultra melakukan Operasi Pekat Anoa pada 23 Juli 2012 lalu di bilangan jalan MT. Haryono. Razia tersebut digelar untuk menertibkan preman yang kerap membawa senjata tajam dan ditengarai sewaktu-waktu bisa membahayakan nyawa orang lain. Dalam razia itu, terdakwa ikut terjaring karena terbukti membawa Sajam yang diselipkan pad bagian celana yang ditutupi kaos. (p16)
Ruislag... melepas aset, juga tidak berpotensi merugikan daerah. “Walaupun seperti dikontrakkan saja, tapi kan tidak berarti masyarakat sudah diuntungkan setelah itu. Enak pengusaha, dapat untung, kita nanti sudah 30 tahun baru dapat, mana bangunan tidak up to date lagi. Ini ada kongkalikong. Kalau investor tidak diuntungkan, mana mau masuk. Kalau masyarakat lokal, apanya yang diuntungkan,” tanyanya bernada sindiran. Politisi Golkar itu berpendapat, harusnya ada sinergi pengusaha lokal dengan investor dan Pemprov menjadi mediatornya. Ketua Fraksi Golkar Hati Nurani itu melanjutkan, asas pemerataan memang penting dikedepankan. “Jangan lihat kalau ada mall, masyarakat diuntungkan, belum tentu. Sekarang kalau mall itu ada, itu mematikan pengusaha lokal. Bukan berarti anti pemilik modal, tapi Kita harus jaga pengusaha lokal. Jangan investasi itu untuk pengusaha luar saja,” tandas Firdaus. (dri)