Going Globally edisi 1 2019

INF

Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Edisi 1-2019

GOING GLOBALLY INDUSTRY

Membangun Industri Nasional Berdaya Saing Global

8

ARAH

Investasi dan Ekspor Jadi Prioritas

27 AKSES INDUSTRI Ekspor Produk Hortikultura Didukung Aplikasi Industri 4.0

40 KOORDINASI Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) Berbasis Big Data dan AI

MENUJU HANNOVER MESSE 2020

SELAMAT DAN SUKSES Kepada Bapak

DR. IR DODDY RAHADI, MT Telah Dilantik Sebagai Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional

TOPIK UTAMA

4

Hannover Messe 2020:

Ajang Untuk Taji Manufaktur Nasional dan Kampanye Making Indonesia 4.0

27

AKSES INDUSTRI

Ekspor Produk Hortikultura Didukung Aplikasi Industri 4.0

36

AKSES SDI & PI Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Ekspor Produk Industri (Pepi):

Gembleng 500 IKM Berorientasi Ekspor

40

KOORDINASI ARAH

8

Investasi dan Ekspor Jadi Prioritas

Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) Berbasis Bigdata dan AI PERWILAYAHAN

48

Kawasan Industri Sei Mangke dan Kuala Tanjung: Kutub Pertumbuhan Ekonomi Baru

50

ATASE

RI-Taiwan Perkuat Kerja Sama Industri Lewat NSBP KETAHANAN DAN IKLIM

20

Mendulang Peluang Pasar Global dari E-Commerce

52

OPINI

Bagaimana Solusi Blokade Amerika Serikat di AB WTO? PROFIL

56

Pacu SDM Industri Alas Kaki Nasional, BPIPI Gandeng Mitra Global RAGAM KEGIATAN

SUSUNAN REDAKSI Pengarah: Dirjen KPAII, Doddy Rahadi Penanggung Jawab: Sesditjen KPAII, Restu Yuni Widayati Redaktur: Kasduni Editor: Puji Wardoyo Sekretaris: Nyi Raden Larasati R. Fotografer: Muhammad Taufik Tim Redaksi: Eko Agus Nugroho, Andriana Tresnawan, Donny Ansyari, Aprilia Milasari, Yoga Adisurya, Zakia Liberty, Muhammad Khadafi, Ani Yusnita Rini, Juneka Sihombing, Ardi Pratama, Raisa Savitri Ramadhani, Novan Ditto, Dian Amru Damanik, Isra Miranda, Rahadi Sri Rahmanto, Thesa Rahmawati, Syahroni Ahmad.

Diterbitkan Oleh: Sesditjen KPAII Alamat: Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 13 Jakarta Selatan - 12950 Telp : (021) 5252225 ext. 4073 Fax : (021) 5252225 Email: kpaii@kemenperin.go.id, hkskpaii@gmail.com

INF

Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian Edisi 1-2019

GOING GLOBALLY INDUSTRY

Membangun Industri Nasional Berdaya Saing Global

8

ARAH

Investasi dan Ekspor Jadi Prioritas

27 AKSES INDUSTRI Ekspor Produk Hortikultura Didukung Aplikasi Industri 4.0

40 KOORDINASI Sistem Informasi Ketahanan Industri (SIKI) Berbasis Big Data dan AI

MENUJU HANNOVER MESSE 2020

58

PENGANTAR REDAKSI Pembaca yang budiman, Kita perlu merasa bangga karena Indonesia akan menjadi negara per tama di ASEAN yang didapuk sebagai of ficial par tner country atau negara mitra resmi pada pagelaran Hannover Messe 2020.

Di ajang pameran industri tingkat internasional tersebut, Indonesia bakal menunjukkan kemampuan sejumlah sektor manufaktur nasional yang mampu berdaya saing global.

Saat ini, Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata mengenai kontribusi sektor industri terhadap per tumbuhan ekonominya.

Merujuk data World Bank, Indonesia hampir sejajar dengan Jerman, jika melihat capaian kontribusi sektor manufakturnya yang berada di kisaran 20 persen. Sementara itu, posisi teratas ditempati China (28,8%), disusul Korea Selatan (27%) dan Jepang (21%).

Untuk itu, melalui keikutsertaan di salah satu pameran terbesar Eropa bahkan dunia ini, Indonesia juga berkesempatan untuk memperlihatkan kesiapannya dalam memasuki era industri 4.0. Apalagi sudah adanya peta jalan Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada April 2018 lalu. Ini menjadi jurus jitu ke depan dalam menerapkan digitalisasi.

Pada rubrik Topik Utama di Majalah Going Globally edisi kali ini, kami membahas mengenai proses dan kesiapan Indonesia menuju Hannover Messe 2020. Diharapkan, sebagai negara mitra resmi, Indonesia akan manfaatkan peluang untuk meningkatkan kerja sama, investasi dan perdagangan.

Tujuan itu sejalan dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindus trian. Oleh karenanya, partisipasi Indonesia di Hannover Messe 2020, juga menandai promosi internasional yang terintegrasi dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, baik pemerintah maupun pelaku usaha, dan dalam skala masif.

Di rubrik lainnya, kami pun mengangkat tema-tema menarik yang ber kait an dengan sek tor industri, terutama peran KPAII sebagai garda terdepan Kemenperin dalam memfasilitasi akses untuk memacu daya saing manufaktur nasional di kancah global. Selamat membaca..

3

TOPIK UTAMA

MAKING INDONESIA 4.0 PARTNER COUNTRY 2020 Hannover Messe 2020:

AJANG UNJUK TAJI MANUFAKTUR NASIONAL DAN KAMPANYE MAKING INDONESIA 4.0 Indonesia semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan industri dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dalam ajang pameran teknologi manufaktur terbesar dunia. Hal ini akan dibuktikan melalui kehadiran Indonesia sebagai official partner country atau negara mitra resmi pada Hannover Messe 2020.

4

Peran sebagai Of ficial Par tner Countr y akan menempatkan Indonesia sebagai pusat perhatian dalam eksibisi internasional terbesar untuk teknologi indus tri. “Menjadi Negara Mitra Hannover Messe 2020 adalah salah satu upaya kami untuk memperkenalkan roadmap Making Indonesia 4.0 ke seluruh dunia dan mendorong invest asi untuk meningkatkan kemampuan manufak tur dan pengembangan infrastruktur digital, serta tentu saja mendorong peningkatan ekspor produk indus tri,” papar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, beberapa waktu lalu.

Pengukuhan Indonesia sebagai official partner country Hannover M e ss e 2020 d ila k s a n a k a n s a at konferensi pers di Hannover, 2 April 2019, di sela penyelenggaraan Hannover Messe 2019. Hal ini ditandai melalui serah terima posisi partner country dari Swedia selaku negara mitra resmi Hannover Messe 2019 kepada Indonesia.

Seremoni itu dihadiri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Thomas Trikasih Lembong mewakili Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto, yang turut didampingi Plt. Direktur Jenderal Ke t a h a n a n , P e r w i l a y a h a n d a n

Akses Industri Internasional (KPAII) Ke m e nt e r i a n P e r i n d u s t r i a n R I , Ngakan Timur Antara di Hannover, Selasa (2/4/2019) waktu setempat.

Sebagai kilas balik, sebelumnya telah dilakukan penandatanganan kontrak tentang “Indonesia Official Par tner Countr y at Hannover Messe 2020” antara Plt. Dirjen KPAII Kemenperin RI Ngakan Timur Antara dengan Chairman of Managing Board Deutsche Messe AG Dr Jochen Köckler di Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Pada kesempatan ini, disaksikan langsung oleh Menperin RI Airlangga Har t ar to ser t a Menter i Bidang Ekonomi dan Energi Federasi Jerman Peter Altmaier.

Menurut Airlangga, partisipasi Indonesia sebagai negara mitra resmi Hannover Messe 2020 juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan utama investasi, mendorong kerja sama di sek tor industri, dan memacu peningkatan ekspor produk industri ber teknologi tinggi. “Hannover Messe akan menjadi showc ase u n t u k m e n u n j u k k a n ke k u a t a n industri Indonesia kepada komunitas manufaktur global,” ujarnya.

Selain itu, status sebagai negara mitra juga diharapkan dapat m e m p e r k u at h ub un g an ant ar a

Indonesia dengan Jerman. Airlangga mengat ak an, kolab orasi ant ara Indonesia dan Jerman yang semakin menguat sejak pemerintahan Presiden BJ. Habibie dapat ditingkatkan ke level selanjutnya untuk peningkatan investasi dan kerja sama strategis.

Jerman dan Indonesia telah mempertahankan hubungan ekonomi selama bertahun-tahun.

Nilai perdagangan tot al ant ara kedua negara mencapai lebih dari USD6,6 miliar pada tahun 2018 (data Kemendag) dan investasi langsung Jerman mencapai USD127 juta pada 2018 (data BKPM).

Saat ini, lebih dari 250 perusahaan multinasional Jerman y a n g b e ro p e r a si d i I n d o n e si a , didominasi oleh sek tor industri logam dan mesin, industri kimia dan farmasi, transportasi, penyimpanan, dan industri komunikasi.

Menteri Bidang Ekonomi dan E n e rg i F e d e r a s i J e r m a n P e t e r A lt maie r m e ny amp aik an , p er lu penguatan kerja sama internasional dalam menghadapi gelombang b e s ar in ov asi se r t a p e r ub ahan struktur pekerjaan sebagai dampak era industri 4.0.

“Kami melihat Indonesia adalah

5

par tner yang terperc aya untuk hal ini,” ungkapnya. Altmaier juga menyampaikan bahwa Indonesia dipandang oleh Jerman sebagai negara dengan demokrasi yang stabil serta memiliki basis industri yang kuat.

Chairman of Managing Board Deut sche Messe AG Dr Jochen Köckler mengatakan, untuk menjadi n e g a r a m i t r a Ha n n ove r M e ss e kriterianya tidak hanya mampu menarik perhatian pengunjung dan media, tetapi juga memiliki peran di tingkat politik tertinggi. Indonesia akan menjadi Negara Mitra Resmi, mengikuti jejak Meksiko, Polandia, Amerika Serikat, India dan Belanda, sekaligus menjadi negara ASEAN p e r t ama y an g m e nja di of f icial partner country.

“Indonesia adalah negara yang menarik dari sisi manufaktur dan energi yang bisa menggunakan peluangnya sebagai negara mitra dan menampilkan diri sebagai lokasi

6

investasi yang menjanjikan,” ujar Köckler.

PERSIAPAN MATANG “ Te r p i l i h n y a I n d o n e s i a sebagai Of ficial Par tner Countr y menggambarkan pengakuan dunia internasional atas kekuatan ekonomi dan kemampuan industri Indonesia” ungkap Dirjen KPAII Doddy Rahadi.

Lebih lanjut, Doddy menegaskan bahwa hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab melalui persiapan yang matang, termasuk di antaranya p e n g u at a n ko o rd i n a si d e n g a n Kementerian dan Lembaga terkait.

Sinergi dan koordinasi menjadi penting mengingat keikutsertaan Indonesia sebagai Official Partner Country di Hannover Messe 2020 menandai promosi internasional terintegrasi yang melibatkan berbagai stakeholder terkait, baik pemerintah maupun pelaku usaha, dan dalam skala masif. “Melalui rancangan konsep partisipasi yang

dijabarkan menjadi tema, eksibisi, official program (opening ceremony, seminar dan konferensi, business summit, kami mencoba memetakan peran dan keterlibatan berbagai pihak,” jelas Doddy.

Ek sibisi di Hannover Messe m e m b e r i k a n ke s e m p at a n b a g i In d o n e sia u nt u k m e n a m p i l k a n berbagai produk dan solusi inovatif m a n u f a k t u r, m e m p r o m o s i k a n peluang investasi, serta memperkenalkan kekuat an dan potensi penerapan industri 4.0 di Indonesia yang berfokus pada lima sektor utama untuk implementasi awal, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, serta industri elektronika.

“Selain eksibisi di Paviliun Sentral yang luasnya 1300 m2, Indonesia juga akan menghadirkan paviliun satelit di beberapa area eksibisi: Future Hub; Engineered Part & Solution; Logistics; Automation, Motion & Drives; Energy

Solutions; serta Digital Ecosystems.

Karya terbaik anak bangsa akan coba dihadirkan di Hannover Messe 2020” ujar Doddy.

Dalam rangka menggali animo dan potensi partisipasi dari pelaku industri khususnya dan masyarakat pada umumnya, Kemenperin akan mengadakan rangkaian kegiatan sosialisasi (baik dalam format workshop maupun company visit) dengan melibatkan Deutsche Messe AG (selaku penyelenggara Hannover M e s s e) at a u p e r w a k i l a n ny a d i Indonesia, dan EKONID (Perkumpulan Ekonomi Indonesia Jerman, sebagai bagian dari Kamar Dagang dan Industri Jerman).

“Kami antusias untuk berdiskusi t e n t a n g H a n n ov e r M e s s e d a n Par tner Countr y dengan para pelaku industri di daerah,” ujar Director of International Relations Deutsche Messe Marco Siebert saat berlangsungnya workshop sosialisasi di Kemenperin pada Mei 2019 lalu.

Sosialisasi akan menargetkan audiens dari kalangan pelaku industri baik swasta maupun BUMN, akademisi, serta pemerintah daerah.

Selain sosialisasi di beberapa kota di Indonesia, Dirjen KPAII juga menjelaskan bahwa sebagai bagian dari promosi, perwakilan pemerintah di luar negeri seper ti KBRI dan K JRI akan turut dilibatkan untuk mendukung sosialiasi keikutsertaan Indonesia sebagai Official Partner Country Hannover Messe 2020.

Kuatnya eksposur internasional yang dimiliki Hannover Messe tidak dapat diabaikan, sehingga kehadiran peranan Official Partner Country h a r us d i m a nf a at k a n s e o pt i m a l mungkin. Setiap tahunnya, secara rata-rata 6.500 peserta dari pelaku industri terkemuka di seluruh dunia yang berasal dari sekitar 73 negara hadir di Hannover Messe. Pameran ini juga dikunjungi 225.000 visitor dari 91 negara dan menghasilkan 5.6 juta kontak bisnis.

Momentum keikut ser t aan Indonesia sebagai Official Partner Country di Hannover Messe 2020 juga sejalan dengan kampanye “Making Indonesia 4.0” yang merupakan inisiasi s t r ate gis dalam r angk a revitalisasi industri nasional melalui adopsi teknologi untuk menghadapi t ant angan revolusi industri 4.0.

“Keikutsertaan ini diharapkan turut berkontribusi dalam mendorong percepatan implementasi ‘Making Indonesia 4.0’ di kalangan pelaku industri nasional,” lanjut Doddy.

Indonesia dalam hal ini akan mengikuti jejak negara-negara lain yang pernah menjadi negara mitra resmi, di antaranya China (2012), Rusia (2013), Belanda (2014), India (2015), USA (2016), Polandia (2017), dan Meksiko (2018), serta Swedia yang menjadi partner country di Hannover Messe 2019.

7

ARAH

INVESTASI DAN EKSPOR JADI PRIORITAS Pemerintah sedang fokus untuk menggenjot nilai investasi dan ekspor terutama dari sektor industri. Upaya ini guna memperkuat struktur perekonomian nasional, karena sektor manufaktur memberikan kontribusi yang signfikan.

Dalam hal ini, Kemeneterian Perindustrian melalaui Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) memiliki peran dalam meningkatkan ekspor dan investasi di sektor industri.

Ini sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 yang menyebutkan beberapa sasaran pembangunan industri.

“Jadi, Ditjen KPAII berperan khusus dalam hal meningkatkan penguasaan pasar dalam dan luar negeri melalui ekspor maupun investasi,” kata Plt. Direktur Jenderal KPAII Kemenperin

8

Ngakan Timur Antara di Jakar ta, beberapa waktu lalu.

Menurut Ngakan, guna menarik investasi, salah satu upaya strategis yang dilakukan pemerintah adalah melahirkan kebijakan dan fasilitas yang mendukung kepastian berusaha atau menciptakan iklim usaha yang kondusif di sektor industri, sehingga menjadi daya tarik bagi investor domestik maupun asing.

Dukungan kebijakan tersebut, tentunya menjadi magnet dalam mempromosikan invest asi di sektor-sektor industri yang masih

membutuhkan pendalaman struktur maupun sebagai substitusi impor bahan baku.

“Investor yang memiliki minat menanamkan modalnya di sektor industri, selanjutnya perlu diberikan keyakinan, didampingi secara intens, dan diarahkan pada kawasan industri yang tepat bagi bidang usahanya.

Dengan demikian, diharapkan realisasi investasi di sek tor industri akan meningkat dari tahun ke tahun,” papar Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Investasi dan Hubungan Antar Lembaga I Gusti Putu Suryawirawan.

Dalam formal kenegaraan, Ditjen KPAII mengupayakan produkproduk industri yang memiliki daya saing untuk dipermudah masuknya ke pasar negara mitra, baik melalui penurunan tarif bea masuk maupun pemenuhan atas hambatan di negara tujuan ekspor.

Kemenperin mencatat, investasi di sektor industri manufaktur terus tumbuh signifikan. Pada tahun 2014, penanaman modal masuk sebesar Rp195,74 triliun, naik mencapai Rp222,3 triliun di 2018. Sektor penopang utama bagi peningkatan investasi di 2018, yakni industri logam, mesin dan elektronik, dan industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam dengan nilai sebesar Rp60,12 triliun.

Ke m u d i a n , d i s u s u l i n d u s t r i makanan dengan nilai investasi mencapai Rp56,60 triliun, industri kimia dan farmasi Rp39,31 triliun, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain Rp14,85 triliun, industri kertas dan percetakan Rp11,84 triliun, serta industri mineral logam Rp10,63 triliun.

Selanjutnya, investasi industri karet dan plastik sebesar Rp9,40 triliun, industri tekstil Rp7,68 triliun, industri kayu Rp5,23 triliun, industri barang dari kulit dan alas kaki Rp3,54 triliun, serta industri lainnya Rp3,04 triliun.

Putu menambahkan, Ditjen KPAII juga bertujuan untuk meningkatkan ek spor produk industri, agar kontribusinya terhadap total ekspor meningkat. “Secara internal di Ditjen KPAII, pembukaan akses produk indus t r i ke pas ar global dapat dilakukan melalui perundingan di fora bilateral, regional, maupun multilateral,” imbuhnya.

Selama empat tahun terakhir, ekspor dari industri pengolahan nonmigas terus meningkat. Pada 2015, nilai ekspor produk manufaktur mencapai USD108,6 miliar, naik menjadi USD110,5 miliar di tahun 2016.

Pada 2017, tercatat di angka USD125,1 miliar, melonjak hingga USD130 miliar di tahun 2018 atau naik sebesar 3,98 persen. “Jadi, tahun lalu kontribusinya mencapai 72,25 persen.

Selama ini menjadi penyumbang terbesar. Di tahun 2019, kami akan lebih genjot lagi sektor industri manufaktur untuk meningkatkan ekspor, terutama yang punya kapasitas lebih,” tutur Putu.

Dalam formal kenegaraan, Ditjen KPAII mengupayakan produk-produk industri yang memiliki daya saing untuk dipermudah masuknya ke pasar negara mitra, baik melalui penurunan tarif bea masuk maupun pemenuhan atas hambatan di negara tujuan ekspor.

Adapun bentuk fasilitasi langsung kepada industri dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi perusahaan, menghubungkan perusahaan kepada jaringan produksi global, ser ta memberikan akses kepada pembiayaan guna mempermudah ekspor pada kondisi tertentu.

“Baik ekspor maupun investasi tentu banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga memerlukan strategi yang saling berbeda, meskipun ada beberapa bagian yang bisa komplementer,” ungkap Ngakan.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, investasi dan ekspor menjadi kunci untuk memacu daya saing Indonesia agar lebih kompetitif baik di tingkat regional maupun global.

“Dalam hal ini, industri manufaktur berperan penting karena telah menjadi penggerak utama bagi perekonomian.

Dengan investasi dan ekspor meningkat, kami optimis ekonomi kita menjadi lebih sehat,” kata Menperin di Jakarta, Rabu (20/2).

Menurut Airlangga, pihaknya tengah fokus menggenjot investasi dan ekspor di lima sek tor yang menjadi prioritas dalam Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, dan elektronika. Sebab, kelima sektor manufaktur ini mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian.

“Sekarang pemerintah sudah memakai formula untuk mengurangi impor, yakni dengan mendorong tumbuhnya industri substitusi impor, kemudian untuk mendorong ekspor juga dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor,” tuturnya.

Dengan formula yang diterapkan tersebut, diharapkan terjadi loncatan pertumbuhan ekonomi nasional yang signifikan. Hal ini akan mendukung target Making Indonesia 4.0, yakni masuk 10 besar perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

“Maka itu, perlu mengakselerasi ekspor produk yang memiliki nilai tambah tinggi,” ujarnya. Dalam hal ini, Kemenperin serius menjalankan kebijakan hilirisasi industri, yang juga mampu membawa efek berantai pada penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa.

Dalam upaya menggenjot investasi dan ekspor, pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan memberikan kemudahan perizinan usaha. Langkah s trategis yang telah dilakukan, antara lain pemberian insentif fiskal, penerapan online single submission (OSS), serta pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Di tengah kondisi perlambatan ekonomi di tingkat global, dengan langkah strategis di atas, Kemenperin optimistis memasang target per tumbuhan industri nonmigas sebesar 5,4 persen pada t ahun 2019. Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan tumbuh tinggi, di antaranya industri makanan dan minuman (9,86%), permesinan (7%), tekstil dan pakaian jadi (5,61%), serta kulit barang dari kulit dan alas kaki (5,40%). (EAN)

9

KETAHANAN DAN IKLIM

PENTINGNYA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA INDUSTRI Kementerian Perindustrian bertekad melakukan pengawasan dan pengendalian aktivitas usaha industri di dalam negeri. Upaya strategis ini guna menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan berkelanjutan.

Hal itu ter tuang dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, y a n g m e n g a m a nat k a n M e nte r i Perindustrian untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dan usaha k aw as an in d us t r i. Pe n g aw as an dan pengendalian ini dilakukan unt uk menget ahui p emenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri.

Pe m e n uh a n d a n ke p at u ha n oleh perusahaan tersebut, antara lain melipu t i (1) Pemb erdayaan su m b e r d ay a m a n usia i n d us t r i sehingga tingkat kompetensinya terus berkembang, (2) Pemanfaatan

10

sumber daya alam sehingga menjadi sumber daya alam industri yang terbarukan, berkelanjutan, dan tidak merusak lingkungan.

Selanjutnya, (3) Pengelolaan air dan energi bagi industri secara e f i s i e n , (4) P e n i n g k a t a n d a y a s aing indus t r i nasional dengan m e n e r a p k a n St a n d a r N a s i o n a l Indonesia (SNI) dan Tingkat

Kandungan Dalam Negeri (TKDN), (5) Ketersediaan data industri dan data kawasan industri termutakhir.

Selain itu, (6) Penerapan Standar Industri Hijau dan Standar Kawasan Industri, (7) Perizinan industri dan perizinan kawasan industri, serta (8) Keamanan dan keselamatan dalam proses industri secara keseluruhan.

Aturan main bidang industri yang mencakup kesemua hal di atas diwujudkan dalam suatu ke b i j a k a n i n d u s t r i , b a i k d a l a m bentuk regulasi peraturan maupun dalam bentuk keputusan eksekutif.

Secara umum, hampir semua hal di atas sudah memiliki aturan main yang konkret dan jelas.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) mis alny a , su dah m en g eluar k an sejumlah peraturan dan pedoman teknis ser t a fasilit as kepada perusahaan industri dalam upaya m e m b e rd ay a k a n s u m b e r d ay a manusia industrinya. Salah satu strategi yang dimilikinya adalah dengan melaksanakan link-andmatch antara dunia industri dan dunia pendidikan.

Di samping itu, setiap direktorat jenderal beser ta jajarannya di lingkungan Kementerian Perindustrian juga sudah m e n g e l u a r k a n re g u l a s i t e r k a i t

pemanfaatan sumber daya alam bagi industri dan pengelolaan air dan energi sec ara ef isien guna m e m i n i m a l isi r d a m p a k n e g at i f industri kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan daya saing industri nasional, Pusat St andardis asi Indus t r i (Pus t an), Pusat Standar Industri Hijau, dan Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) telah dan akan mengeluarkan sejumlah regulasi terkait penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Industri Hijau, serta pengoptimalan Tingkat Kandungan Dalam Negeri ( TKDN) agar produk industri dalam negeri kredibel dan dapat diandalkan di mata konsumennya.

Dalam hal kemudahan b e r us aha , p e r izinan us aha dan usaha kawasan industri dilakukan m e l a l u i a p l i k a s i O n l i n e -S i n g l e

Submission (OSS) yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Kebijakan industri terkait kemutakhiran data industri dan data kawasan industri dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan industri dan kawasan industri yang ber tujuan agar m erek a m emb er ik an dat a yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

Setiap direktorat teknis industri mengeluarkan sejumlah pedoman t e k n i s , s t a n d a r, d a n p ro s e d u r untuk menjamin keselamatan dan keamanan proses industri, mulai dari standar alat industri, proses industri itu sendiri, penyimpanan hasil industri, sampai dengan pengangkutannya.

KEPASTIAN IMPLEMENTASI

11

Pasal 117 Undang-undang No. 3 Tahun 2014

SNI

12

TK DN

Menteri Perindustrian melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri dan usaha kawasan industri untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap peraturan di bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri

Pemberdayaan SDM industri sehingga tingkat kompetensinya terus berkembang.

Ketersediaan data industri dan data kawasan industri termuktahir.

Pemanfaatan SDA sehingga menjadi SDA industri yang terbarukan, berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.

Standar Industri Hijau dan Standar Kawasan Industri.

Pengelolaan air dan energi bagi industri secara efisien.

Perizinan industri dan perizinan kawasan industri.

Peningkatan kualitas produk industri nasional dengan menerapkan SNI dan TKDN.

Keamanan dan keselamatan dalam proses industri secara keseluruhan.

Per t anyaan besarnya adalah s i a p a y a n g d a p at m e m a s t i k a n bahwa semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerint ah (Kementerian Perindustrian), dapat dipatuhi oleh pengusaha industri dan pengusaha kawasan industri?

Menjawab pertanyaan tersebut , berdasarkan UndangUndang No. 3/2014 Pasal 117 ayat (5), disebutkan bahwa pengawasan dan pengendalian usaha industri dilakukan oleh unit kerja di bawah Menteri, Pemerintah Daerah, dan lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri.

Kemudian, diterangkan lebih lanju t dalam P as al 118 , ap abila dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha industri te r k a i t SNI d i te m u k a n d u g a a n tindak pidana, maka pejabat atau lembaga dimaksud dapat melapor kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Untuk itu, perlunya clean-and-clear soal pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri ini.

Secara garis besar pembinaan s e m u a i n d us t r i d i l a k u k a n o l e h sek tor (direk torat teknis terkait).

Sektor yang mengeluarkan regulasi dan aturan main di industri binaannya juga seyogyanya melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implement asi regulasi di lapangan. Namun, untuk pengawasan dan pengendalian usaha industri, pada prak tiknya bersifat lintas sektoral.

Lintas sek toral tersebut baik dari sisi industrinya seperti adanya keterkaitan industri hulu-antarahilir yang dibina oleh direk torat berbeda, maupun dari sisi kewenangannya dengan lembaga/ kementerian lainnya dan dengan pemerintah daerah.

Lebih jauh lagi, di Kemenperin setidaknya ada tiga satuan kerja pengawasan dan pengendalian (wasdal), yakni satker wasdal P3DN d i P u s a t P3 D N , s a t ke r w a s d a l in dus t r i hijau di Pus at St an dar Industri Hijau, dan satker wasdal SNI di Pustan SNI. Selain itu ada beberapa satker yang mendapatkan mandat u nt u k m e l a k u k a n p e n g aw as a n dan pengendalian, namun tidak memiliki unit wasdalnya. Misalnya, Direk torat Per wilayahan Industri

yang ber t anggungjawab dalam pengawasan penerapan standar k awas an indus t r i dan Pusdat in Indus t r i yang memilik i amanah untuk memastikan bahwa setiap per us ahaan indus tri dan perusahaan kawasan industri memberikan data termutakhir bagi para pemangku kepentingan.

PERLU KOORDINATOR Berdasarkan pada kondisi di at as , diper luk an koordinator pengawasan dan pengendalian u s a h a i n d u s t r i . S u b D i re k to r at Pengawas an dan Pengendalian Usaha Industri, Direktorat Jenderal Ke t a h a n a n , P e r w i l ay a h a n , d a n Akses Industri Internasional (KPAII) telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No m o r 35 Ta h un 20 18 te nt a n g O r g a n i s a s i d a n Ta t a K e r j a Kementerian Perindustrian dengan tujuan untuk menjadi dirigen pengawasan dan pengendalian usaha industri.

Perlu diketahui bahwa menjadi koordinator tidak sama dengan mengambil alih kewenangan pembinaan. Kewenangan pembinaan sek tor industri akan selalu berada di direktorat teknis.

Namun, khusus untuk SNI, semua ke we n a n g a n p e n g aw as a n d a n pengendalian ada pada Pust an.

Pustan juga menjadi koordinator dalam hal manajemen Penyidik Pe gawai Ne ger i Sipil (PPNS) di Kemenperin.

Koordinator wasdal usaha industri di sini lebih pada perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan wasdal usaha industri sesuai dengan Pasal 534 Permenperin No. 35/2018. Bentuk konkritnya adalah membuat aturan main Tata Cara/Pedoman Teknis Pengawas an dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri.

Dalam tata cara wasdal tersebut a k a n d ij e l ask a n te r k a i t n o r m a , s t a n d a r, p ro s e d u r, d a n k r i te r ia pengawasan dan pengendalian usaha industri yang dapat menjadi acuan bagi sek tor pembina industri, pemerintah daerah, semua s a t ke r w a s d a l d i Ke m e n p e r i n , dan lembaga terakreditasi yang ditunjuk Menteri dalam melakukan pengawasan dan pengendalian usaha industri. Apabila pengawasan dan pengendalian bersifat lintas

s e k t o r a l a t a u l i n t a s K /L m a k a koordinasinya melalui satker wasdal usaha industri.

Dalam tata cara dimaksud, pengawasan dan pengendalian usaha industri dilaksanakan secara p e r i o d i k d a n s e c a r a i nsi d e nt il .

Secara periodik maksudnya adalah pada setiap enam bulan sekali, semua perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri akan dilakukan audit terkait delapan kriteria.

Kedepalan kriteria itu adalah (1) Bagaimana upaya perusahaan dalam memberdayakan sumber daya manusia indus trinya, (2) Bagaimana implementasi SNI dan TKDN di perusahaan tersebut, (3) Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang t idak mer us ak lingkungan dan tidak berdampak negatif bagi masyarakat.

Selanjut nya, (4) A pakah izin usaha industri/kawasan industrinya masih berlaku, (5) Apakah perusahaan industri tersebut menerapkan standar industri hijau secara benar, (6) Apakah kawasan indus t ri sesuai dengan s t andar kawasan industri, karena banyak sekali suatu kawasan kosong mengklaim sebagai kawasan industri.

Selain itu, (7) Apakah pengelolaan energi dan air bagi industri cukup efisien di p e r us a h a a n te r s e b u t , s e r t a (8) Apakah keamanan dan keselamatan proses industrinya sesuai dengan spesifikasi/standar minimal yang d i ke l u a r k a n o l e h Ke m e n t e r i a n Perindustrian.

Pengawasan dan pengendalian usaha industri dilaksanakan secara insidentil, maksudnya adalah audit kepada perusahaan industri/ perusahaan kawasan industri dilakukan di luar jadwal periodik apabila ada indikasi awal terkait pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Indikasi awal tersebut dapat berasal dari pengaduan masyarakat, atau dari hasil investigasi di sektor perdagangan. Seperti contoh, jika ditemukan kasus alkohol oplosan beredar di pasaran, maka dapat dilakukan audit di sektor hulunya atau sektor industrinya.

P a da s aat p e n gaw as an dan

13

Pasal 543 Permenperin No. 35 Tahun 2018

ALUR TATA CARA WASDAL USAHA INDUSTRI DAN USAHA KAWASAN INDUSTRI

Membuat aturan main Tata C a r a / P e d o m a n Te k n i s Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri.

Satker. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri di pusat dan pemda.

Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dilaksanakan secara Periodik dan secara Insidentil Secara periodik maksudnya adalah pada setiap 6 (enam) bulan sekali, semua perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri akan dilakukan audit terkait 8 (delapan) kriteria (di infografis sebelumnya tentang Dasar Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri.

Secara insidentil maksudnya adalah audit kepada perusahaan industri/kawasan industri dilakukan di luar jadwal periodik apabila ada indikasi awal terkait pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

14

Pada saat pengawasan dan pengendalian usaha industri yang bersifat periodik, satker wasdal usaha industri akan selalu melibatkan sektor pembina, pemerintah daerah, satker wasdal lainnya, dan lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian. pengendalian usaha industri y a n g b e r s i f a t p e r i o d i k , s a t ke r wasdal usaha industri akan selalu melibatkan sek tor pembina, pemerintah daerah, satker wasdal lainnya, dan lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

Apabila pengawasan dan pengendalian usaha industri memerlukan adanya keikutsertaan kementerian atau lembaga lainnya seperti Badan Pengawas Obat dan Mak anan (BP OM), Kementer ian Kesehatan, dan Direk torat Jenderal Bea Cukai, maka satker wasdal usaha industri atas nama Kementerian Perindustrian akan berkoordinasi dengan K/L tersebut.

MENYUSUN PERMENPERIN Pada saat ini, Subdit Pengawas an dan Pengendalian Usaha, Direk torat Ket ahanan dan Iklim Usaha Industri tengah menyusun draft Peraturan Menteri Perindustrian Tentang Tata Cara Pengawas an dan Pengendalian Usaha Industri.

Dalam dr af t dimak sud ak an d i t e t a p k a n N o r m a , S t a n d a r, Prosedur dan Kriteria (NSPK ) dan Standard Operational P r o c e d u r e (S O P ) p e n g a w a s a n dan pengendalian usaha industri sampai ke level yang cukup detail, seperti format surat pemberitahuan pengawasan dan pengendalian kepada perusahaan industri/

kawasan industri, dan nota dinas koordinasi internal.

Selanjutnya, bentuk surat ko o rdinasi d e n gan p e m e r int ah daerah, serta mekanisme pendelegasian kewenangan pengawasan dan pengendalian usaha industri kepada lembaga terakreditasi yang ditunjuk Menteri Perindustrian dan kepada pemerintah daerah, dan lain sebagainya.

Hal penting lainnya yang perlu diketahui adalah bahwa dalam draft Permenperin itu juga membahas tekait kriteria personil para pengawas usaha industri. Sudah dipastikan, sesuai Undang-Undang N o m o r 2 Ta h u n 2 0 0 2 t e n t a n g Kepolisian bahwa setiap personil pengawas yang berstatus Aparat Sipil Negara (ASN) harus memiliki sertifikat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dengan adanya ketentuan tersebut, setiap pegawai di satker wasdal usaha industri, satker wasdal TKDN, dan satker wasdal Industri Hijau, serta pegawai yang ditunjuk oleh sektor binaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian harus menyiapkan diri untuk mendapatkan pelatihan PPNS dan lulus bersertifikat PPNS. Dengan demikian, untuk Tahun Anggaran 2020, anggaran pelatihan PPNS harus sudah dianggarkan pada usulan kegiatan pada tahun 2019 ini sebelum pagu definitif keluar di bulan November tahun 2019.

Selain delapan kriteria di atas sebagai ruang lingkup pengawasan dan pengendalian usaha industri, dengan adanya upaya pengalihan p e n g aw a s a n ke p a b e a n a n d a r i Border menjadi Post Border, maka keberadaaan satker wasdal usaha industri berserta jajarannya yang bersertikasi PPNS menjadi sangat penting dan sangat mendesak.

Wasdal us aha indus t r i ak an menjadi motor penggerak paling utama terhadap pengawasan kepabeanan sektor industri.

Dalam upaya meminta masukan dar i da e r ah dan b r ains to r ming d e n g a n s at ke r w as d a l la in ny a , keberadaan wasdal usaha industri dan terbitnya permenperin terkait t at a cara pengawasan dan pengendalian usaha industri merupakan hal yang sangat urgen dan ditunggu-tunggu.

Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, misalnya, cukup agresif untuk memint a Kementerian Perindustrian segera mensahkan draf t permenperin dimaksud, karena ini akan menjadi landasan hukum bagi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan untuk menaikan grade unit kerja wasdal usaha industri terhadap rencana reorganisasi yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada s a at i n i , d a r i re n c a n a g r a d e C (sebatas eselon IV /kasi) menjadi grade A (selevel eselon III / Kabid).

Hal ini akan sangat berpengaruh, salah satunya, pada eksistensi Dinas Perindustrian itu sendiri.

Penting untuk diketahui bahwa alur kerja unit kerja wasdal usaha industri harus berangkat dari suatu norma. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan industri yang dirumuskan oleh sek tor atau direk torat teknis dan ditetapkan menjadi suatu aturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan industri atau perusahaan kawasan industri adalah landasan utama bagi unit kerja wasdal usaha industri dalam bekerja.

Unit kerja wasdal usaha industri tidak menerbitkan aturan teknis, tapi melakukan pengawasan dan pengendalian agar aturan teknis tersebut dipatuhi oleh perusahaan.

(AT)

15

KETAHANAN DAN IKLIM

PENETAPAN OVNI MEMACU INVESTASI Aspek keamanan dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu kunci dan syarat keberhasilan suatu negara dalam pengembangan ekonomi. Dengan adanya rasa aman, kegiatan berusaha akan berjalan dengan lancar dan efisien.

Aspek peningkatan pengamanan bagi kegiatan usaha d i I n d o n e s i a a k a n b e rd a m p a k penting ter kait penilaian dunia terhadap posisi Indonesia. Dalam salah satu sub-index pada pilar Ins t i t usi dar i p e nilaiaan G lob al Competitiveness Index (GCI) oleh Wo r ld Eco n o mic Fo r um ( W EF ), Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Index Organized Crime.

Dari peringkat 108 pada tahun 2017 menjadi peringkat 98 di 2018.

D engan adanya p er b aik an dar i aspek tersebut, setidaknya mampu mendorong perbaikan posisi daya saing Indonesia.

Nilai realisasi investasi di sektor indus t r i p engolahan nonmigas mengalami peningkatan sebesar 14 persen dari Rp195,74 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp222,3 triliun di 2018.

Capaian itu salah satunya didukung oleh tingkat keamanan dan kenyamanan dalam melakukan investasi di Indonesia. Selain itu, faktor lainnya seperti infrastruktur, kebijakan fiskal dan penyediaan energi juga berkontribusi dalam pertumbuhan industri.

O l e h k a re n a ny a , d u k u n g a n keamanan khususnya dari Kepolisian Negara RI (Polri) dalam menyelenggarakan pengamanan pada perusahaan industri dan kawasan industri yang dinilai vit al, menjadi semakin penting.

Pengamanan yang sistematis dan terstruktur sangat diperlukan oleh setiap objek vital nasional bidang industri tersebut. Penetapan perusahaan industri dan kawasan industri sebagai OVNI merupakan hal yang penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional.

Penetapan objek vital nasional bidang industri merupakan amanat dari Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 20 0 4 tent ang Pengamanan Obyek Vital Nasional.

Dalam Keppres tersebut , diatur bahwa kawasan/lokasi, bangunan/ i n s t a l a s i d a n/a t a u u s a h a y a n g menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/ atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis objek yang bersifat strategis, dapat ditetapkan menjadi objek vital nasional.

Kebijakan itu semakin diper tegas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 te nt a n g Pe m b a n g u n a n S a r a n a dan Prasarana Industri, di mana Pemer int ah dap at member ik an fasiltias non-fiskal dalam bentuk pembinaan keamanan dan/ atau pengamanan kegiatan operasional sek tor industri guna

Jumlah Perusahaan yang Sudah Menerima Fasilitas OVNI (Tahun 2015 - 2019)

Tahun Penetapan

Perusahaan Industri

2019* 2018

2005-2017

75 75 73 Jumlah Industri (*sampai dengan bulan Juni 2019)

16

Kawasan Industri

22 21 18

(KIEC), Banten (ditetapkan dalam Kepmenperin Nomor 865 Tahun 2019).

S a m p a i p e r te n g a h a n t a h u n 2019, telah ditetapkan sebanyak 75 objek perusahaan industri dan 22 objek kawasan industri sebagai OVNI. Dengan telah ditet apkan sebagai OVNI, perusahaanperusahaan tersebut akan difasilitasi dan mendapatkan bantuan pengamanan oleh Polri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Polri Nomor 3 Tahun 20 19 tent ang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto

keberlangsungan atau kelancaran kegiatan logistik dan/atau produksi b a g i Pe r u s a h a a n I n d u s t r i at a u Perusahaan Kawasan Industri ter tentu yang merupakan obyek vital nasional.

Terkait dengan hal tersebut , s e j a k t a h u n 2 0 13 , Ke m e n p e r i n telah melakukan kerja sama dengan Polri yang ter tuang dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) tent ang Penyelenggaran Pengamanan Objek Vital Nasional Bidang Indus t r i, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan pedoman kerja bersama Kemenperin-Polri d a l a m m e l a k s a n a k a n ke g i a t a n pengamanan objek vital nasional.

S amp ai dengan t ahun 20 17, telah ditetapkan sebanyak 73 objek perusahaan industri dan 18 objek kawasan industri sebagai objek vital nasional bidang industri (OVNI) sebagaimana ditet apkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 805 Tahun 2017 tent ang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620 Tahun 2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri.

Untuk penetapan perusahaan i n d u s t r i d a n k aw a s a n i n d u s t r i sebagai OVNI pada t ahun 2018, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Ta h u n 2 0 1 8 t e n t a n g P e d o m a n Penetapan dan Evaluasi Penetapan

OVNI, Keputusan Menteri Perindus trian yang dikeluar kan untuk ditet apkan sebagai OVNI ditet apk an b erdas ar k an usulan perusahaan industri atau kawasan industri yang akan mendapatkan OVNI tanpa melakukan perubahan terhadap Kepmenperin yang sebelumnya telah dikeluarkan.

Pada tahun 2018, telah ditet apk an t iga objek k awas an industri baru, yaitu Kawasan Industri dan Pergudangan SAFE ‘N’ LOCK di Sidoarjo, Jawa Timur (ditetapkan dalam Kepmenperin Nomor 529 Tahun 2018), Kawasan Industri Maspion di Gresik, J aw a T i m u r (d i tet a p k a n d a l a m Kepmenperin Nomor 1102 Tahun 2018) dan Kawasan Industri Sei Mangkei di Simalungun, Sumatera Utara (ditetapkan dalam Kepmenperin Nomor 1103 Tahun 2018).

Selain itu, dua objek perusahaan indus t r i b ar u, yait u PT Cladtek Bi-Metal Manufacturing di Batam, Kepulauan Riau (ditetapkan dalam Kepmenperin Nomor 1104 Tahun 20 18) dan PT OKI Pulp & Paper Mills di OK I , Sumate r a S e lat an (ditetapkan dalam Kepmenperin Nomor 1105 Tahun 2018).

Pada bulan Juni t ahun 20 19, telah ditetapkan satu objek kawasan industri baru yang ditetapkan berstatus OVNI, yaitu Krakatau Industrial Estate Cilegon

Adapun bentuk bantuan pengamanan yang diberikan, meliputi jasa pengamanan (seperti pengerahan kekuatan dan perlengkapan/sarana dan prasarana pengamanan) ser t a jas a sis tem manajemen pengamanan (seperti pembinaan teknis dan audit).

Perusahaan Industri atau Kawasan Industri yang sudah ditetapkan menjadi OVNI dihar ap k an dap at m e m b e r ik an manfaat ter ut ama dalam aspek bantuan pengamanan untuk menjamin keamanan bagi lingkungan internal perusahaan dan kawasan industri. Beberapa manfaat dari penetapan OVNI bagi industri antara lain:

1)

Pengamanan internal Perusahaan Indus tri at au Kawasan Industri menjadi terstandar;

2)

Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem pengamanan kegiatan usahanya;

3)

Meningkatnya prioritas pengamanan dari Kepolisian RI terhadap munculnya gangguan keamanan di lingkungan Perusahaan Industri atau Kawasan Industri;

4)

Koordinasi sec ara lebih strategis dan intensif antara Kementerian Perindustrian dengan Kepolisian RI dalam melakukan pembinaan dan pengamanan OVNI. (MK)

17

KETAHANAN DAN IKLIM

MENDULANG PELUANG PASAR GLOBAL DARI E-COMMERCE Adanya perkembangan era internet, telah mengubah pola produksi dan kehidupan manusia. Oleh karena itu hingga saat ini, lebih dari 80 persen konsumen di seluruh dunia telah membeli barang maupun jasa melalui transaksi elektronik atau e-business.

Terkait globaliasi ekonomi, bisnis elektronik (e-business) yang terlibat dalam transaksi lintas batas negara antara lain meliputi pembayaran transaksi, logistik, bea cukai, pengembalian pajak dan lain sebagainya. Terlebih lagi, dengan adanya pengembangan e-business lintas batas negara melalui berbagai kebijakan, telah menjadikan proses e-business lintas batas menjadi lebih nyaman, serta cakupan pasar dan spesifikasinya secara keseluruhan diperkirakan akan semakin pesat pula.

Salah satu bagian dari konsep e-business yang sangat berkembang pesat adalah perdagangan elektronik (e-commerce), yaitu aktivitas membeli atau menjual suatu produk di layanan online atau melalui internet. E-Commerce menggunakan teknologi seperti perdagangan melalui telepon seluler, transfer dana elektronik, manajemen rantai pasokan, pemasaran melalui internet, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik (Electronic Data Interchange/EDI), sistem manajemen persediaan, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Lebih lanjut lagi, konsep “e-commerce lintas batas� merupakan sebuah cara yang penting untuk mereformasi perdagangan tradisional. Hal ini ber tujuan untuk meningkatkan perdagangan luar negeri suatu negara dengan adanya transaksi perdagangan yang meliputi lintas batas negara. Dengan demikian, e-commerce lintas batas memiliki peran penting dalam pertumbuhan perdagangan internasional melalui pendistribusian langsung kepada konsumen, yang pada akhirnya dapat lebih memperluas cakupan pasar.

Data terbaru Kementerian Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada tahun 2017, transaksi e-commerce lintas batas negara RRT mencapai 7,6 triliun Yuan (termasuk pasar retail dan Business to Business/B2B), serta diperkirakan akan mencapai 9 triliun Yuan pada akhir 2018, dengan tingkat pertumbuhan 25-30%.

Selain itu, perdagangan antara negara-negara di sepanjang Sabuk dan Jalur Sutra telah menyumbang lebih dari seperempat pangsa pasar perdagangan dunia, sehingga adanya koneksitas yang lebih baik dan biaya pendistribusian yang lebih rendah pada perdagangan tersebut dapat memiliki dampak global yang signifikan.

Oleh karena itu, Pemerintah RRT mengedepankan pembangunan jalur sabuk ekonomi yang disebut dengan “Jalur Sutra� atau sering disingkat menjadi Satu Sabuk Satu Jalur (One Belt One Road/OBOR). Namun, di pertengahan

18

tahun 2016, nama resminya diganti menjadi Belt and Road Initiative (Inisiatif Sabuk dan Jalur). Program tersebut sebagai inisiatif utama Pemerintah RRT, dan negara-negara di sepanjang jalur tersebut pun menerimanya dengan respon hangat.

Dapat disimpulkan juga bahwa e-commerce lintas batas negara dapat secara efektif memecah saluran perdagangan monopoli, menghemat biaya transaksi dan mempersingkat waktu transaksi.

Pemanfaatan e-commerce pada perdagangan lintas batas negara berperan penting untuk membentuk koneksitas yang lebih baik antara penjual dan konsumen, serta memperpendek biaya dalam rantai distribusi, sehingga harga yang diperoleh konsumen pun menjadi lebih murah.

Dengan demikian, konsep e-commerce ini adalah cara yang efektif untuk menciptakan brand (merek) dan mempromosikan kesadaran branding terhadap produsen dan konsumen, terutama untuk usaha di berbagai bidang dengan skala kecil dan menengah dalam menciptakan pangsa pasar baru untuk pengembangan usahanya.

Pada grafik di bawah ini ditampilkan E-Commerce Connec tivit y Index (ECI) yang ber tujuan untuk menunjukkan hubungan yang dekat antara RRT dan negara-negara di sepanjang Sabuk dan Jalur Sutra dalam kerangka perdagangan e-commerce.

Seperti halnya program e-commerce yang diterapkan oleh pemerintah RRT tersebut, saat ini di Indonesia pun langkah prioritas yang tertuang dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satunya adalah pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pemanfaatan teknologi digital.

Semakin tinggi index ekspor ECI, berarti semakin banyak barang yang dibeli dari RRT oleh konsumen dari negara lainnya. Semakin tinggi index impor ECI, maka semakin banyak konsumen RRT yang membeli dari negara lainnya.

Upaya ini bertujuan untuk memacu IKM nasional berperan pada penerapan revolusi industri keempat (industri 4.0), seperti terlibat di e-commerce yang diimplementasikan dalam program e-Smart IKM yang dicanangkan oleh Kementerian Perindustrian.

Selain itu, berdasarkan data Jingdong selaku platform e-commerce yang berasal dari RRT, menunjukkan bahwa melalui platform e-commerce, barang-barang produk RRT telah terjual ke-54 negara di sepanjang Sabuk dan Jalur Sutra tersebut seperti Rusia, Ukraina, Polandia, Thailand, Mesir dan Arab Saudi.

Pada saat yang sama, lebih dari 50 negara di sepanjang jalur sutra tersebut juga telah memasuki pasar internasional melalui e-commerce. Selain itu tercatat data transaksi dari Januari hingga April 2017, di antara 13 negara dengan

E-Commerce Connectivity Index (ECI) Untuk Negara-negara di Sepanjang Sabuk dan Jalan Sutra 0

5

10

15

20

Russia 1

Thailand 3 Ukraine 4 Poland 5 Czech 6

Turkey 8

Di tengah tren ekonomi digital yang berkembang pesat, IKM nasional semakin didorong untuk aktif dalam memasarkan produknya melalui perdagangan online. Dalam hal ini, Kemenperin telah bekerja sama dengan marketplace dalam negeri, di antaranya adalah Bukalapak, Tokopedia, Shopee, BliBli, Blanja.com, Ralali, dan Gojek Indonesia.

Dalam mendukung implementasi program tersebut, juga dilaksanakan workshop e-Smart IKM IKM di berbagai provinsi di Indonesia. Peserta yang mengikuti workshop terebut dibekali pelatihan selama dua hari mengenai pengetahuan untuk peningkatan daya saing dan produktivitas usahanya serta mendapatkan sosialisai terkait pemberian fasilitas dari Kemenperin.

Beberapa materi yang mereka terima, misalnya informasi tentang kredit usaha rakyat (KUR), program restrukturisasi mesin dan peralatan, hak kekayaan intelektual, SNI wajib, kemasan produk, serta strategi penetapan harga. Sedangkan pada hari kedua, peserta lokakarya e-Smart diberikan pelatihan untuk cara foto produk, mengunggah foto dan cara berjualan di marketplace.

Israel 2

Moldova 7

Program e-Smart IKM merupakan sistem basis data IKM nasional yang tersaji dalam bentuk profil industri, sentra, dan produk yang diintegrasikan dengan marketplace yang telah ada dengan tujuan meningkatkan akses pasar IKM melalui internet marketing.

ECI Ekspor ECI Impor

Belarus 9 Singapore 10 pertumbuhan konsumsi tercepat tahun lalu, ada tujuh negara di sepanjang jalur tersebut yang mengalami tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata jumlah transaksi hingga lebih dari 10 kali lipat.

Kepada IKM yang hasil produksinya tidak laku dipasarkan di marketplace, akan dilakukan pembinaan lanjutan agar produk mereka bisa bersaing dengan produk impor yang dipasarkan melalui e-commerce. Hingga saat ini, program tersebut telah dilaksanakan di 22 provinsi dengan melibatkan stakeholders, antara lain Bank Indonesia, Bank Nasional Indonesia (BNI), Google, iDeA, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Sejak diluncurkan pada 27 Januari 2017 lalu, workshop e-Smart IKM telah diikuti sebanyak 2.900 peserta dan membukukan nilai transaksi online melampaui Rp600 juta.

Pada tahun ini, Kemenperin menargetkan peserta e-Smart IKM bertambah menjadi 4.000 IKM dari seluruh Indonesia.

19

Sejak diluncurkan pada 27 Januari 2017 lalu, workshop e-Smart IKM telah diikuti sebanyak 2.900 peserta dan membukukan nilai transaksi online melampaui Rp600 juta. Pada tahun ini, Kemenperin menargetkan peserta e-Smart IKM bertambah menjadi 4.000 IKM dari seluruh Indonesia.

Kemenperin berupaya melakukan edukasi pentingnya teknologi digital, manajemen keuangan yang baik, serta produk yang memenuhi standard sebagai implementasi era industri 4.0.

Pemerintah RRT dalam menerapkan program e-commerce untuk membantu pemasaran produk dari para petani skala kecil dan menengahnya, selain melalui platform e-commerce swasta, seperti Jingdong dan Alibaba.com, juga memberdayakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang jasa pengiriman, yaitu China Post, yang

20

mengelola sebuah website bernama “Ule� sebagai wadah e-commerce untuk mempromosikan hasil-hasil pertanian dari para petani binaannya tersebut.

Selain itu, China Post juga memberikan dukungan logistik, yaitu bertanggung jawab dalam “menjemput bola�, dengan mendatangi ke lokasi para petani yang umumnya tersebar di berbagai wilayah, sekalipun di tempat yang terpencil, untuk mengumpulkan hasil produksi mereka.

Selanjutnya, hasil panen tersebut juga akan dikemas dengan standar kualitas pengemasan yang telah ditentukan oleh China Post, namun diberikan logo produk sesuai dengan nama petani yang menghasilkan panen tersebut.

Kemudian China Post mendistribusikan produk tersebut ke berbagai gudangnya di daerah lain untuk dapat mencapai permintaan dari para konsumen di seantero negeri, khususnya di daerah perkotaan.

Sistem dukungan penuh pemerintah RRT ini akan memberikan manfaat yang sangat signifikan apabila dapat diadopsi juga oleh Pemerintah Indonesia, untuk dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di seluruh Indonesia melalui teknologi digital.

Terlebih lagi, dengan Visi-Misi Nawacita yang berkomitmen untuk melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah: antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia, antara Kota dengan Desa. (ZL)

KETAHANAN DAN IKLIM

SAATNYA MENERAPKAN UPAH MINIMUM SEKTORAL INDUSTRI BERBASIS PRODUKTIVITAS Guna mendorong tingkat produktivitas tenaga kerja, strateginya antara lain perlu dilakukan suatu mekanisme pengupahan.

Bagaimana caranya?

Sec ara umum, salah satu upaya mekanisme pengupahan yang dinilai baik, yakni yang berdasarkan produktivitas, di mana perusahaan a k a n m e m b e r i k a n ko m p e n s a s i lebih besar kepada tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi seiring dengan peningkatan pada performa perusahaan itu sendiri.

Merujuk laporan Indeks Daya Saing Global 2017-2018 yang dirilis Wo r ld Eco n o mic Fo r um ( W EF ), In d o n e sia b e r a d a d i p e r in g k at ke-45 dari 140 negara. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perhitungan peringkat daya saing WEF pada t ahun 20 18 adalah berdasarkan metodologi Global Competitiveness Report terbaru.

Metodologi baru ini tidak lagi hanya disusun untuk mengetahui lanskap daya saing global, namun juga bertujuan memberikan pandangan tent ang kesiapan negara menghadapi masa depan yang sejalan dengan revolusi indutri 4.0. Apabila metodologi ini diterapkan pada t ahun 2017, maka peringkat daya saing global Indonesia berada pada peringkat ke-47.

Peringkat daya saing di pasar global tersebut tidak dap at dil e p ask an dar i mas alah ketenagakerjaan, terutama masalah produktivitas. Produktivitas tenaga kerja sangat berkaitan erat dengan beberapa komponen indeks daya s ain g gl o b a l , s e p e r t i s t a b ili t as makro ekonomi, kesiapan teknologi, keterampilan, pasar tenaga kerja, hingga dinamika bisnis.

Oleh karena itu, idealnya, upah minimum dihitung berdasarkan tiga komponen secara proporsional,

yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produk tivitas, dan per tumbuhan ekonomi sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Upah minimum di Indonesia hingga saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh komponen KHL. Selain itu, tuntutan pekerja terhadap kenaikan upah minimum

Peringkat Indonesia dalam Persaingan Global Naik Laporan The Global Competitiveness 2018 dengan metodologi terbaru memposisikan Indonesia di Peringkat 45, naik 2 peringkat dari 2017.

47 2017

45 /140

2018

juga kerap kali mengabaikan komponen produktivitas.

Jika komponen produk tivitas diabaikan dan penentuan upah minimum didominasi oleh pengaruh KHL, maka perusahaan dapat ke h i l a n g a n d ay a s a i n g k a re n a peningkat an upah tidak sejalan dengan peningkatan produktivitas.

Untuk menjembatani kep ent ingan p engus aha dalam m e n i n g k at k a n d ay a s a i n g d a n kepentingan pekerja dalam peningkatan kesejahteraan, p e m e r int a h m e r a n c a n g sis te m pengupahan yang memperhatikan unsur produktivitas.

Sistem pengupahan akan dibedakan menjadi upah minimum dan upah di atas minimum. Upah minimum hanya akan berlaku untuk pekerja dengan pengalaman di bawah satu tahun, sedangkan upah di atas minimum akan dikaitkan dengan produktivitas.

Implementasi sistem pengupahan berbasis produktivitas diyakini akan berdampak positif bagi pengusaha maupun pekerja.

Pendapatan yang tinggi akan d i d a p at k a n o l e h p e ke r j a y a n g mampu memberikan output yang lebih, sehingga dap at memacu pekerja untuk meningkatkan produktivitasnya. Upah minimum berbasis produktivitas ini diharapkan menjadi suatu metode baru dalam penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS).

Upah Minimum Sektoral Berdasarkan Peraturan Menteri Te na g a Ke r ja d a n Tr a nsm ig r asi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Upah Minimum Sektoral

21

Provinsi (UMSP) tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Mekanisme penet apan upah minimum sektoral dilakukan melalui D ew a n Pe n g u p a h a n d i d a e r a h yang melakukan penelitian ser ta menghimpun data dan informasi s e k to r u n g g u l a n d i d a e r a h ny a tersebut. Sek tor unggulan ini kemudian disampaikan oleh Dewan Pengupahan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/ serikat buruh di sek tor tersebut untuk dirundingkan.

Besaran UMSP/UMSK disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh. Selanjutnya kesepakatan tersebut disampaikan kepada gubernur sebagai dasar penetapan UMSP/UMSK. U M SP/ U M SK y a n g m a s i h menggunakan mekanisme sesuai Pe r m e nake r t r ans No. 7/20 13 di beberapa daerah, menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

Guna mengetahui lebih lanjut terkait dampak kerugian tersebut, Kementerian Perindustrian telah

22

melakukan kajian terhadap b e b e r a p a p rov i n si s e p e r t i D K I Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Dari hasil kajian tersebut, terdapat beberapa Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI) sub sek tor industri yang tingkat kenaikan Upah Minimum ke Upah Minimum Sektoralnya, lebih besar dibandingkan t ingkat kenaikan nilai tambah sub sek tor industri tersebut (tidak relevan). Dari total penetapan UMS KBLI sub sek tor industri, sekitar 14% sampai 100% tidak relevan terhadap kenaikan nilai tambah sub sektor industri.

Adapun beberapa hal y a n g d a p at d i u s u l k a n s e b a g a i parameter penentu upah minimum sek toral sebagai hasil kajian dari Kemenperin, ant ara lain nilai tambah suatu sub sektor industri, jumlah produksi, dan jumlah tenaga kerja suatu perusahaan industri.

Di samping itu, didasari upaya untuk menyusun suatu mekanisme yang tepat dalam m e n et ap k an UMSP/UMSK , Ke m e n p e r i n m e l a k u k a n k a j i a n untuk menentukan parameter dan formulasi yang dapat dilakukan u nt u k m e n e nt u k a n UMSP/ UMSK d e n g a n m e m p e r h at ik a n produktivitas tenaga kerja dan daya saing industri manufaktur.

Parameter dan formulasi yang telah disusun oleh Kemenperin, diusulk an ke p ada Ke m e nte r ian Ketenagakerjaan yang

Penetapan UMS yang diperoleh dari hasil formulasi i n i n a nt i ny a d i h a r a p k a n d a p at memberikan win win solution bagi pekerja yang ingin meningkatkan kesejahteraannya dan juga bagi perusahaan yang berusaha meningkatkan daya saingnya.

Selain itu, sistem pengupahan berbasis produk tivitas akan menciptakan iklim investasi dan iklim ketenagakerjaan yang baik, khususnya di sek tor industri sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor dalam berinvestasi di Indonesia. (AP)

KETAHANAN DAN IKLIM

OPTIMALISASI BMDTP KEREK DAYA SAING MANUFAKTUR NASIONAL Pemerintah terus berupaya keras untuk memacu kinerja industri manufaktur. Salah satu langkah strategis yang dijalankannya, antara lain adalah optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal seperti Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP).

23

S e k to r i n d us t r i m a n u f a k t u r dinilai sebagai tulang punggung bagi perekonomian nasional. Hal ini tercermin dari kontribusi paling b e s a r p a da p e m b e nt uk a n PDB nasional setiap t ahunnya. Pada 2018, industri pengolahan nonmigas m e n y u m b a n g h i n g g a 1 7, 6 3 % (Rp.2.615,15 triliun) dari total PDB nasional Rp.14.837,36 triliun.

Dari sisi perdagangan, ekspor produk manufak tur juga memberikan kontribusi terbanyak sebesar 72,25% (USD130 miliar) dari total ekspor nasional yang mencapai USD180,06 miliar di tahun 2018. Nilai ekspor produk manufaktur tahun lalu tersebut naik 4% dibandingkan periode tahun 2017 yang menyentuh angka USD125,1 miliar.

“Fasilitas ini diberikan kepada se k to r in dus t r i d e n gan t ujuan , antara lain untuk meningkatkan n ila i t a m b a h in d us t r i di d a la m n e g e r i, m e m p e r t ahan k an day a saing industri nasional, menyerap tenaga kerja domestik , ser t a m e n cipt a k a n ik lim us a ha y a n g kondusif dengan mengurangi bea masuk unt uk b ahan b ak u at au bahan penolong (komponen) yang diperlukan industri,” sebutnya.

Berdasarkan UU APBN, setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran dalam jumlah ter tentu untuk menanggung tarif bea masuk untuk impor tasi yang dilakukan oleh sektor industri tertentu yang memenuhi kriteria BMDTP sesuai

Produk yang berhak mendapatkan fasilitas BMDTP haruslah berupa bahan baku atau produk antara yang memenuhi kriteria, yakni belum diproduksi di dalam negeri, sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

“Oleh karena itu, pemberian ins e nt i f f isk al b e r t uju a n unt uk mempercepat per tumbuhan ekonomi nasional ser t a guna menarik investor di sektor industri agar melakukan investasi jangka panjang di Indonesia,” kat a Plt .

Direk tur Jenderal Ket ahanan, Per wilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara di Jakarta, Senin (20/5).

Ngakan menjelaskan, B MDT P m e r u p a k a n ins e nt i f f isk al y an g di t aw ar k an kep ada sek tor industri dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap penyediaan barang dan/atau jasa untuk mendukung peningkat an produktivitasnya. Insentif perpajakan yang difasilitasi pemerintah sejak tahun 2008 ini diyakini mampu mengerek daya saing industri dalam negeri baik di kancah nasional maupun global.

24

dengan kebijakan pengembangan industri nasional. Ar tinya, skema pemberian insentif fiskal BMDTP hanya berlaku selama masa tahun anggaran (APBN) berjalan, yaitu periode 1 Januari-31 Desember.

Dalam implementasinya, tidak semua jenis produk impor dapat diberikan fasilitas BMDTP. Produk yang berhak mendapatkan fasilitas BMDTP har uslah b er up a b ahan b ak u at au p ro duk ant ar a y an g memenuhi kriteria, yakni belum diproduksi di dalam negeri, sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Fasi l i t as B MDT P y a n g te l a h diberikan sepanjang tahun 20082018, sebanyak 242 perusahaan telah memanfaatkan yang terdiri dari 41 sektor industri. Sementara

itu, jumlah bahan baku atau barang penolong yang menggunakan fasilitas BMDTP sebanyak 474 pos tarif yang diimpor dari 51 negara, dengan nilai impor sebesar USD3,28 miliar. Sehingga, pagu anggaran B M DT P y a n g s u d a h t e r s e r a p sebesar Rp2,08 triliun.

“Mesk ipun demik ian, sek tor i n d u s t r i y a n g d i u s u l k a n u nt u k m e n d a p a t k a n f a s i l i t a s B M DT P setiap tahunnya sangat beragam, di mana rata-rata per tahun an g gar an diusulk an 3 - 4 sek tor industri baru,” ungkap Ngakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tingginya kesadaran industri dalam negeri terhadap peran pemerintah khususnya dalam penyediaan insentif yang dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

Menurut Ngakan, fasilitas BMDTP masih diperlukan hingga saat ini mengingat terdapat beberapa bahan baku yang diimpor yang belum tercakup dalam skema ke r ja s a m a inte r nasio nal (F TA ).

Selanjutnya, karena disharmonis penetapan tarif bea masuk MFN bahan baku (komponen) terhadap b a r a n g j a d i . Ta r i f b e a m a s u k bahan baku berkisar antara 5-15% sedangkan tarif bea masuk barang jadi sebesar 0-10%.

Di samping itu, tekanan terhadap tingkat daya saing dan keberlangsungan industri dalam negeri akibat berlakunya bea masuk barang jadi dalam rangka FTA yang sudah 0%. Bahkan, BMDTP dmasih diperlukan lantaran bahan baku yang diimpor merupakan bahan baku yang belum diproduk si di dalam negeri. Kemudian, bahan baku yang sudah diproduk si di dalam ne ger i tet api sp esif ik asi untuk kebutuhan industri belum dapat dipenuhi atau jumlah yang diproduksi di dalam negeri belum mencukupi kebutuhan.

Perlu diketahui, fasilitas BMDTP bersifat sementara dan bukanlah exit strategy. Diharapkan dengan adanya fasilitas ini industri dapat meningkatkan daya saing dan menumbuhkan industri baru penyedia bahan baku/ intermediate. “Kinerja industri yang memanf aat k an f asilit as BMDTP juga perlu dievaluasi apakah ada atau tidak per tumbuhan b a r u d a r i i n d us t r i b a h a n b a k u atau komponen yang selama ini diimpor,” pungkas Ngakan. (JS)

KETAHANAN DAN IKLIM

WAJAH BARU FASILITAS TAX HOLIDAY UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI Dalam upaya menarik investasi pionir dan memberikan kepastian mendapatkan fasilitas perpajakan bagi industri, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru.

25

R e g u l a s i a ny a r t e r s e b u t , y a k n i Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan yang telah diundangkan tanggal 26 November 2018.

Perbedaan mendasar antara PMK tax holiday (TH) yang baru dengan PMK sebelumnya, terdapat empat poin penting.

Keempat poin itu, yakni subyek penerima fasilitas tidak lagi harus Wajib Pajak (WP) baru, sehingga W P l a m a m asi h d i m u n g k i n k a n unt uk m e n g ajuk a n f asili t as T H s e la m a m e la k uk a n p e na na m a n modal baru. Poin kedua, pengurangan PPh Badan berlaku sin gl e r ate y ai t u s e b e s a r 1 0 0 % selama lima s ampai dengan 20 tahun yang ditentukan berdasarkan nilai inves t asinya (minimal lima tahun bila investasi Rp500 miliar sampai Rp1 trililun dan maksimal 20 tahun bila nilai investasinya paling sedikit Rp30 triliun).

Selanjutnya, memberikan masa transisi selama dua tahun sebesar 50% dari PPh Badan setelah masa pemanfaatan berakhir. Dan, poin ke e m p at a d a l a h b i d a n g u s a h a yang bisa mendapatkan fasilitas TH mengalami peningkatan dari semula 17 kelompok bidang usaha m e n j a d i 1 8 ke l o m p o k b i d a n g usaha.

Ke-18 kelompok bidang usaha tersebut meliputi industri logam dasar hulu, industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi, industri petrokimia berbasis minyak b umi, gas alam , at au b at ub ar a dengan at au t anpa turunannya, yang terintegrasi, industri kimia d as a r o rg a n ik b e r su m b e r h asil per tanian, perkebunan atau kehut anan, ser t a indus tri kimia dasar anorganik.

Kemudian, industri bahan baku utama farmasi, industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal atau elek troterapi, industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin, industri pembuatan komponen utama peralatan e l e k t ro n i k a/ t e l e m a t i k a s e p e r t i semiconduc tor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver atau display, serta indus t r i pembuat an komponen robotik pendukung pembuat an mesin manufaktur.

26

Di samping besaran fasilitas yang lebih menarik dibandingkan ketentuan TH sebelumnya, pada PMK No. 150/2018 ini juga memuat aturan penyederhanaan proses sebagai upaya lebih memberi kepastian bagi WP penanaman modal baru. Mekanisme pengajuan fasilitas dapat dilakukan WP bersamaan dengan Pendaftaran Investasi (PI) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Selain itu, industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik, industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan b e r m oto r, i n d u s t r i p e m b u at a n komponen utama kapal, industri pembuat an komponen ut ama keret a api, indus t ri pembuat an komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang dirgantara, industri pengolahan berbasis hasil per tanian, perkebunan atau kehutanan penghasil bubur kertas ( p u l p) , i n f r a s t r u k t u r e k o n o m i , serta sektor ekonomi digital yang mencakup ak tivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan berhubungan dengan itu.

Di samping besaran fasilit as yang lebih menarik dibandingkan ketentuan TH sebelumnya, pada PMK No. 150/2018 ini juga memuat at uran penye der hanaan proses s e b a g a i u p ay a l e b i h m e m b e r i kepas tian bagi WP penanaman modal baru. Mekanisme pengajuan fasilitas dapat dilakukan WP bersamaan dengan Pendaf taran Investasi (PI) melalui sistem Online Single Submission (OSS).

M e l a l u i s i s t e m O S S , Wa j i b Pajak yang memenuhi kriteria akan mendapat notifikasi pemenuhan kriteria serta jangka waktu fasilitas yang dapat diperoleh. Wajib Pajak ha r us m e ny am p aik an sof tco py rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal dan Debt Equity Ratio (DER), serta dokumen elektronik surat keterangan fiskal para pemegang saham sebelum berproduksi komersial atau

bersamaan dengan permohonan pendaf taran penanaman modal, at au p alin g lam b at s at u t ah un setelah penerbitan pendaf taran penanaman modal.

Kemudian, apabila Wajib Pajak telah menyampaikan seluruh persyaratan kelengkapan melalui sis tem OSS maka dalam wak tu paling lama lima hari kerja sejak diter imanya usulan dar i sis tem OSS, Dirjen Pajak atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan surat keputusan penetapan pemberian fasilitas tax holiday.

Pemilihan kelompok bidang usaha dalam aturan TH yang hampir 90% merupakan kegiatan industri, diharapkan sek tor hulu semakin kuat serta memberikan multiplier ef fect yang besar terhadap tumbuhnya industri intermediate dan kuatnya industri hilir nasional karena didukung oleh ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

Hal tersebut juga akan memberikan dampak signifikan te r h a d a p n e r a c a p e rd a g a n g a n In d o n e sia , k a re n a m e n g u r a n g i bahan baku impor untuk kegiatan industri dan meningkatkan daya s a i n g p ro d u k n a si o n a l m e l a l u i s alah s at u in dik ato r ny a a dalah peningkatan ekspor. Diharapkan wajah baru kebijakan TH dapat dimanfaatkan secara optimal oleh dunia us aha dalam up ay a memperkuat struktur industri dan meningkatkan daya saing industri nasional. (AY)

AKSES INDUSTRI

EKSPOR PRODUK HORTIKULTURA DIDUKUNG APLIKASI INDUSTRI 4.0 Pemerintah terus mendorong pelaku industri dalam negeri agar aktif memperluas akses pasarnya terutama ke kancah internasional.

Melalui upaya peningkatan ekspor ini, tentunya akan menambah pundi-pundi devisa negara.

Salah satu langkah strategis yang telah dilakukan Kementerian Perindustrian melalui Direk torat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional ( K PA I I ) a d a l a h m e m f a s i l i t a s i pelepasan ekspor pisang mas ke Singapura dan Republik Rak yat T i o n g ko k ( R R T ) . Ko m o d i t a s i n i d i h a s i l k a n o l e h P T G re a t G i a n t Pineapple (GGP) selaku perusahaan man u f ak t ur te r b e s ar p e n ghasil produk hortikultura di Indonesia.

Berdiri di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, PT GGP membangun kawasan yang terintegrasi untuk menghasilkan pisang mas, jambu, pepaya, dan nanas. Guna menciptakan produk berkualitas, area ini telah didukung dengan penggunaan aplikasi teknologi industri 4.0, yakni e-grower.

Melalui aplikasi tersebut, kegiatan on-farm seluas 337 hektare dengan jumlah petani sebanyak 423 orang di empat Kabupaten Provinsi Lampung yang menjadi mitra PT GGP, dapat dipantau secara real time hingga jumlah panen yang dapat diekspor.

Melihat potensi besar itu, PT GGP juga melakukan ekspansi bisnisnya di Tanggamus dengan konsep Corporate Shared Value (CSV), yaitu bekerja sama dan berkolaborasi dengan petani dan kelompok usaha tani setempat melalui Koperasi Usaha Tani.

Untuk itu, Kemenperin memberikan apresiasi kepada PT GGP yang meluncurkan kawasan industri hortikultura berbasis revolusi industri 4.0. Ini disampaikan Plt. Direktur Jenderal KPAII Ngakan Timur Antara dalam laporannya pada seremoni kegiatan pelepasan ekspor tersebut di Tanggamus, Lampung, Senin (25/3).

Konsep ini memberikan ruang bagi para petani agar bisa mengembangkan hasil pertaniannya dari kebun sendiri, yang kemudian disuplai ke PT GGP untuk dijual dan diekspor ke beberapa negara mitra seperti Singapura dan RRT.

Ekspor ho ikultura asal Indonesia pada 2018 mencapai lebih dari

Hal ini tentunya didukung penuh oleh Ditjen KPAII Kemenperin yang memiliki tugas fungsi, salah satunya dalam pengembangan akses pasar internasional. “Konsep kolaborasi dan pengembangan tersebut dapat menjadi percontohan pengembangan di wilayah

Rp5

Ekspor ho ikultura secara keseluruhan pada Januari-Oktober 2018 senilai

USD366

juta

dengan volume

372.073 ton

triliun Meningkat

11,92%

Nilai ekspor buah pada periode yang sama sebesar

USD228

juta

dengan tujuan ke

113 negara 27

lain di Nusantara, antara lain Bali Utara dan Bengkulu,” tutur Ngakan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, pihaknya mendorong para pelaku industri bisa turut berperan menyejahterahkan para petani serta memacu peningkatan daya saingnya hingga ranah global.

“Contohnya, industri makanan dan minuman. Dibandingkan dengan negara lain, sektor ini di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena didukung oleh sumber daya pertanian yang berlimpah dan permintaan domestik yang besar,” paparnya.

Airlangga mengatakan, Kemenperin bersama seluruh pemangku kepentingan mendukung upaya pengembangan rantai pasokan melalui pola kemitraan dengan petani atau kelompok usaha tani. Apalagi, ditopang dengan pemanfaatan teknologi digital yang sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.

“Oleh karenanya, pemerintah mengapresiasi bahwa kawasan ini dapat diperluas lagi, sehingga tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanggamus, terlebih lagi dengan diterapkannya teknologi industri 4.0, serta adanya ekspor satu kontainer atau senilai Rp180 juta juga diharapkan

28

terus rutin dan ditingkatkan jumlah ekspornya,” tuturnya.

Direktur Coorporate Affair PT GGP, Willy Soegiono mengemukakan bahwa sistem CSV yang diterapkan di Tanggamus sejauh ini berjalan lancar karena melibatkan petani lokal yang menghasilkan panen buah dari kebun sendiri. Bentuk kemitraan ini dibangun atas dasar kepercayaan dan komitmen akan kualitas hasil panen.

PT GGP sendiri menyediakan bibit buah kepada para petani, merancang d a n m e n g e m b a n g k a n a p l i k asi e-grower yang dapat dimanfaatkan para petani untuk mengetahui jadwal tanam, perawatan, pemupukan dan panen, quality control pada proses sebelum panen hingga pasca-panen, pengemasan, serta memasarkan hasil panen untuk dijual ke pasar dalam negeri dan ekspor. “ D e n g a n a d a ny a p e r h at i a n pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenperin, sangat membantu GGP dan petani Tanggamus untuk meningkatkan hasil panen. Apalagi, dengan adanya bantuan Alat Mekanik Multifungsi Pedesaan (AMMDes), juga sangat membantu petani untuk mengangkut hasil panen dari kebun ke packing house tanpa merusak kualitas buah,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Tanggamus

Dewi Handajani menyampaikan apreasiasi dan terima kasih kepada Kemenperin yang telah memilih Kabupaten Tanggamus sebagai percontohan pengembangan kawasan industri hortikultura khususnya dalam budidaya pisang mas.

Menurutnya, Kabupaten Tanggamus adalah daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alam dan memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan industri hortikultura kelas dunia. Ke depannya, Dewi mengharapkan akan lebih banyak perhatian dari pemerintah pusat untuk memajukan industri hortikultura di Kabupaten Tanggamus.

Dalam rangkaian acara pelepasan eskpor pisang mas, juga dilaksanakan penyerahan bantuan AMMDes dan alat pengolah kopi oleh Menperin kepada kelompok tani Tanggamus. Bantuan fasilitas dan alat ini diharapkan dapat membantu para petani dan pelaku industri untuk meningkatkan hasil panen dan produksi.

Selain penyerahan bant uan alat, Menperin juga secara simbolis melakukan penyematan tanda peserta pelatihan prosedur ekspor yang diselenggarakan oleh Kemenperin. Ini menjadi salah satu program vokasi yang diperuntukan bagi para pelaku usaha.

(DAD)

AKSES INDUSTRI

RI-KORSEL BERSINERGI ANGKAT POTENSI LOGAM TANAH JARANG Indonesia dan Korea Selatan sedang berupaya untuk mengembangkan teknologi pengolahan logam tanah jarang (rare earth).

Langkah ini guna meningkatkan nilai tambah bahan baku yang dimiliki oleh masingmasing negara tersebut.

29

Gambar. Peta Sebaran Bijih Logam Langka di Indonesia

Ferro and Associates : Iron, Nickel, Cobalt, Chromit, Mangan, Molibdenum, Titanium Precious Metals : Gold, Silver, Platinum Base Metals : Zinc, Copper, Tin, Lead, Mercury Light and Rare Metals : Bauxite, Monasit

Sinergi kedua belah pihak diimplementasikan antara Kementerian Perindustrian RI m e l a l u i B a l a i B e s a r Lo g a m d a n Mesin (BBLM) di Bandung dengan The Korea Institute for Rare Metals (KIRAM). Kerja sama ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang telah dit andat angani oleh Kepala BBLM Enuh Rosdeni d a n L i m Ky o u n g M o o k s e l a k u perwakilan KIRAM. Lahirnya MoU itu atas inisiasi Direk torat Jenderal Ket ahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri I n t e r n a s i o n a l ( K PA I I ) m e l a l u i Dire k tor at A k se s Sum b e r Day a Industri dan Promosi Internasional (ASDIPI) sejak tahun 2017. Prosesnya diawali dari pembahasan bersama yang cukup rutin antara Dit. ASDIPI, BBLM dengan per wakilan pihak Kor sel melalui Korea Indonesia Technology Center (KITC).

Kemenperin menyambut b aik a dany a p e nan dat an ganan kerja sama tersebut, mengingat p a d a t a h u n 2 0 1 0, Ko r s e l t e l a h meluncurkan inisiatif industri selama sepuluh t ahun ber basis pada strategi logam langka yang mencakup tiga tindakan utama.

30

Pertama, mengamankan elemen melalui sistem eksplorasi dan daur ulang. Kedua, mempromosik an ke giat an R&D pada rantai nilai material dengan mendukung pemerintah dan perusahaan. Ketiga, membangun infrastruk tur untuk mendukung industri logam langka.

Strategi itu dinilai dapat d i te r a p k a n d i In d o n e sia u nt u k mengembangkan industri pengolahan logam tanah jarang.

Tujuan kerja sama ini adalah untuk mengembangkan teknologi industri pada logam langka dan jaringan global antara pemerintah, industri, lembaga penelitian dan masyarakat.

Indonesia memiliki banyak sumb er daya miner al p otensial termasuk beberapa elemen unsur tanah jarang, seper ti monasit dan xenotime yang dapat ditemukan dalam endapan aluvial.

Da la m m in e r a l u nsu r te r s e b u t , mengandung sejumlah kecil unsur radioaktif seperti thorium (Th) dan uranium (U).

Miner al p ada elem en t anah jarang, dapat ditemukan dari aktivitas penambangan bijih timah dan proses ekstraksi. Kepulauan

Bangka dan Belitung, yang terletak di wilayah ant ara Semenanjung M a l ay s i a d a n S u m a t e r a T i m u r, dikenal sebagai endapan timah aluvial utama di Indonesia.

Mineral logam t anah jarang yang berkisar antara 30 hingga 400 ppm, terdapat di pasir mentah di Pulau Bangka dan Belitung. Monasit t i n g k a t re n d a h d a n xe n o t i m e , ditemukan juga sebagai aluvial di Kampar dan Kepulauan Riau.

Pusat Sumber Daya G eologi Indonesia memperkirakan bahwa potensi simpanan monasit, xenot im e, dan zir kon dar i are a penambangan bijih timah di Indonesia adalah sebesar 951.000 ton. Diharapkan, jumlah ini akan d i t i n g k at k a n d e n g a n ke g i at a n eksplorasi yang lebih luas.

Meskipun mineral logam tanah j a r a n g s u d a h d i ket a h u i a d a d i Indonesia, penambangan intensif dan ek s t r ak si miner al ter seb u t sebagai produk ut ama belum banyak dikembangkan. Ini karena k uant it as pro duk si yang relat if rendah dan biaya pemrosesan yang juga relatif tinggi.

Selain itu, beberapa mineral

Gambar. Bauksit

logam tanah jarang mengandung unsur radioak tif seper ti uranium dan thorium, yang menghambat up aya unt uk m engek s t r ak dar i mineral tersebut. Badan Nasional Energi Atom adalah satu-satunya lembaga yang ber wenang untuk melakukan penelitian, eksplorasi, dan eksploitasi bahan radioaktif di Indonesia.

Untuk meningkatkan nilai tambah mineral logam tanah jarang yang dihasilk an seb agai produk sampingan dari pengolahan bijih timah, penelitian dan pengembangan pada penerima m a nf a at d a n e k s t r a k si m in e r a l tersebut telah diintensifkan baik di bidang akademik maupun industri di Indonesia.

t anah jar ang. Kelomp ok lo gam tersebut, menurutnya, potensial ditemukan dalam jumlah banyak di Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Menperin menjelaskan, elemen tanah jarang bisa dikembangkan sebagai bahan baku pembuatan magnet energi yaitu salah satu kompoenen utama dalam produksi mobil hybrid. “Kami sedang m e la k u k a n r is et d i B a la i B e s a r Logam dan Mesin di Bandung agar bisa dimanfaatkan oleh industri dalam meningkatkan daya saing produk,� tuturnya.

Selain mineral t anah jarang, ada berbagai sumber daya mineral di Indonesia, seperti sumber daya mineral berbasis besi (Fe, Ni, Cr, Mn, dan Mo) dan logam biasa, logam mulia (emas, perak, dan platinum), logam tidak mulia (Zn, Cu, Sn, Pb, dan Hg), Bauksit (Al).

Magnet energi berbahan baku tanah jarang memiliki daya tarik lebih kuat dibandingkan magnet biasa. Kekuatan tersebut diaplikasikan sebagai penggerak mobil hybrid, mobil listrik, hingga kereta berkecepatan tinggi. Aplikasi lainnya adalah sebagai komponen hard disk, generator turbin angin, pengeras suara, mesin MRI, ko m p o n e n gi t ar lis t r ik , hin g g a bahan baku miniatur.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Har tar to mengatakan, salah satu segmen industri logam yang sangat potensial dikembangkan adalah pengolahan logam rare earth atau

Guna mendukung tercapainya tujuan tersebut, BBLM dan KIRAM sepakat memberikan kontribusi untuk masing-masing pihak.

Dalam hal ini, pihak BBLM akan menyediakan peneliti, bahan

baku, dan fasilitas penelitian untuk penelitian bersama.

Selanjutnya, memberikan dukungan bagi para ahli dan peneliti KIR AM selama kegiatan penelitian di Indonesia, melakukan seminar dan lokakarya di Indonesia untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan proyek, ser t a ber us aha mengumpulkan dana penelitian untuk penelitian bersama.

Sement ara itu, pihak KIR AM juga akan menyediakan tenaga ahli, peneliti, dan fasilitas penelitian untuk penelitian bersama, memberikan dukungan bagi para peneliti BBLM selama ke g i a t a n p e n e l i t i a n d i Ko r s e l , melakukan seminar dan lokakarya di Korsel untuk mendukung dan mempercepat pelaksanaan proyek, ser t a ber us aha mengumpulkan dana untuk penelitian bersama.

Kedua belah pihak pun sepakat untuk melaksanakan kerja sama di kedua negara atau di wilayah lain sebagaimana dipilih sebagai lokasi proyek dengan persetujuan tertulis.

Direncanakan, kerja sama tersebut akan berlaku selama tiga t ahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang melalui persetujuan tertulis kedua belah pihak. (ISR)

31

AKSES INDUSTRI

RI-JEPANG KEMBANGKAN TEKNOLOGI TRIBRID Indonesia dan Jepang sepakat untuk berkolaborasi mengurangi emisi CO2 (karbon dioksida) yang dihasilkan dari penggunaan menara telekomunikasi (Base Transceiver Stations/BTS) melalui sistem power supply yang lebih efisien.

Bagaimana implementasinya?

32

Langkah sinergi tersebut diwujudkan oleh Kementerian Perindustrian RI bersama New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan (NEDO). Upaya ini misalnya dilakukan Direk torat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Tr a n s p o r t a s i d a n E l e k t r o n i k a (ILMATE) Kemenperin RI dengan NEDO yang telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Kerja Sama Mitigasi Pe manas an G lob al p a da se k tor ILMATE sejak tahun 2017.

“Proyek kerja sama itu dinamai Int roducing Tr ibr id Te chnolog y for Mobile Communication’s BTS in Indonesia,” kata Direktur Akses Sumber Daya Industri dan Promosi Internasional, Direktorat Jenderal Ket ahanan, Per wilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tony T.H. Sinambela, beberapa wak tu lalu.

Tony menjelaskan, pelaksanaan proyek yang telah dimulai sejak J u n i 2 0 1 7 te r s e b u t m e l i b at k a n PT. Huawei Ser vices, yang telah merekomendasikan sejumlah BTS di berbagai wilayah di Indonesia sebagai tempat pengenalan t e k n o l o g i Tr i b r i d . “ S e t e l a h melakukan sur vey lapangan dan mengkaji kelayakan BTS, akhirnya diputuskan proyek demonstrasi dilakukan di 20 BTS,” ungkapnya.

Pertumbuhan BTS yang cukup tinggi di Indonesia sejalan dengan p e s at ny a p e n g g unaa n te l e p o n s e l u l a r, n a m u n p e n g o p e r a s i a n BTS terkendala oleh sulitnya akses terhadap tenaga listrik dan ancaman pemadaman listrik.

Untuk menanggulangi hal tersebut, pembangkit listrik tenaga diesel dipasang untuk memastikan penyediaan energi.

Diharapkan, teknologi Tribrid dapat dipelajari dan dikembangkan oleh industri dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan di berbagai peralatan komunikasi.

Sementara itu, Director General of International Af fairs Department NEDO Sumiya Kisanuki menyampaikan, teknologi Tribrid m e r u p a k a n sis te m y a n g d a p at mengurangi emisi CO2 dengan menyeimbangkan beban dan p as o k a n dia nt a r a t ig a su m b e r, yaitu generator grid dan diesel,

Target dari penggunaan teknologi Tribrid adalah pengurangan 20-30% penggunaan energi komersial dan emisi C02 yang dihasilkan oleh BTS. Setelah penggunaan teknologi ini, pengoperasian genset mengalami beberapa penghematan, seperti penghematan konsumsi bahan bakar dan waktu operasi genset yang berkurang per harinya. pembangakit listrik fotovolt aik , serta tenaga baterai. “ Ke r j a s a m a i n i m e r u p a k a n bagian dari kesepakatan IndonesiaJepang dalam skema Joint C re d i t M e c h a n is m ( J C M) y a n g ber tujuan untuk mendukung pemb angunan rendah k ar bon,” tuturnya. Pelaksanaan proyek ini juga diyakini dapat berkontribusi pada pengembangan industri dalam negeri karena mengunakan peralatan yang sebagian dihasilkan oleh produsen lokal.

Hingga saat ini, perkembangan p roye k JCM di In don e sia telah mencapai USD128 juta untuk implementasi proyek dan USD10 juta untuk studi kelayakan. Jenis sektor yang menjadi sasaran dalam proyek JCM, antara lain industri otomotif, kimia, makanan, minyak dan gas, ker tas, plastik, pakaian, telekomunikasi, serta tekstil.

Menurut Administrative Officer K D D I C o r p o r a t i o n , Ya s u h i k o Shiozaki, untuk menghadapi isu pemanasan global dan keterbatasan energi, KDDI telah mengembangkan teknologi Tribrid berdasarkan pengalaman

terputusnya jalur komunikasi dan pasokan energi akibat bencana alam di Jepang pada tahun 2011.

KDDI merupakan perusahaan Jepang yang memiliki tiga fokus bisnis, yakni telekomunikasi, Internet of Things, dan pengolahan data.

Shiozaki menjelaskan, teknologi Tr i b r i d d i p e r u n t u k k a n u n t u k mengontrol tiga tipe sumber energi, yaitu dihasilkan dari solar panel, disimpan di baterai, dan energi komersial atau dihasilkan dari genset . “ Teknoiogi ini akan mengat ur penggunaan sumber energi pada periode waktu yang tep at unt uk p enggunaan BTS ,” terangnya.

Ta r g e t d a r i p e n g g u n a a n t e k n o l o g i Tr i b r i d a d a l a h pengurangan 20-30% penggunaan energi komersial dan emisi C02 yang dihasilkan oleh BTS. Setelah penggunaan teknologi ini, pengoperasian genset mengalami beberapa penghematan, seper ti p e n gh e mat an ko nsumsi b ahan bakar dan wak tu operasi genset yang berkurang per harinya.

“Proyek demonstrasi ini telah dilakukan di 20 BTS yang berlokasi d i s e l u r u h In d o n e sia . Ad a t i g a

33

System Diagram of TRIBID System

Before Wireless System

Rectifier

PB Battery

Generator

Current

Grid Power

Off Grid

Batt

Gener

Batter Tribrid

Gener

Solar P Solar (PV) Panel

Poor-Gri

After

Grid Po

Grid Power

ATS

Wireless System

Rectifier

Current

DC/DC Controller

Solar P

Tribid Controller

Li-ion Battery

Generator

Supply

DC

kunci utama untuk mengevaluasi efektivitas dari teknoiogi ini, yaitu fuel consumption, cost reduction, d a n C 0 2 e m i s s i o n r e d u c t i o n ,” tandasnya.

L anjut Shiozak i, tek noiogi Tribrid ini dipasang di 16 lokasi BTS yang tidak memiliki sumber energi komersial (off-grid sites), dan sisanya di lokasi BTS yang memiliki

34

Added Components

Charge

“Selain itu, pengurangan biaya bahan bakar mencapai Rp142 juta per bulan, dan pengurangan emisi

Batter

Gener

Surplus Electricity

sumber energi komersial terbatas (poor-grid sites). Hasil yang didapat dari proyek demonstrasi ini untuk lokasi off-grid adalah pengurangan penggunaan bahan bakar mencapai 14,176 liter per bulan atau rata-rata sekitar 42%.

Grid P Tribrid

AC

Battery

Solar P

C02 mencapai 384 ton per tahun,” imbuhnya. Sedangkan, hasil yang didapat dari proyek demonstrasi ini untuk lokasi poor-grid adalah p e n g ur a n g a n e n e rgi ko m e r sial dengan rata-rata sebesar 9%.

Guna lebih mendiseminasikan teknologi Tribrid ini, pada 7 Februari 2019 lalu, Ditjen KPAII Kemenperin berinisiasi menyelenggarakan seminar yang ber tajuk “Nex t

Tribrid

0 1 2

3

4

5 6 7

Battery

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Charge (Discharge in case of emergency)

Generator

Work

Battery

Charge

Generator

Work

Dis Charge

Charge

Dis Charge

Charge

Work

Work

Dis Charge

Change by Solar

Dis Charge

Charge

Work

Work

Tribrid controller controls generator not to start by anticipating PV generation

Solar Power

Dis Charge

Charge

Dis Charge

Work

Charge

Work

Generate

Poor-Grid Grid Power Current

eless tem

Off Grid Current

ess em

Power Supply BEFORE and AFTER The Installation

Supply

Supply

Battery

Charge (Discharge in case of emergency) Work

Solar Power

Tribrid

Grid Power

Supply

Battery

Charge

Supply Discharge

Discharge

Work

Generator Solar Power

Charge by Solar

Tribrid controller controls generator not to start by anticipating PV generation

G e n e r a t i o n B a s e Tr a n s c e i v e r S t a t i o n Te c h n o l o g y : T R I B R I D System� di Ruang Garuda Gedung Kemenperin, Jakarta.

Kegiat an tersebut dihadiri oleh per wakilan dari unit terkait di lingkungan Kemenperin, yaitu: BBLM, Puslitbang IHLH, Biro Perencanaan, Dit . IE T, Dit . KIUI, Puslit IKFLMATE, Ses KPAII, Ses

Charge

Discharge

Charge

Work Generate

ILMATE, B4T, Dit. ASDIPI, Dit. IHHP, dan Sekretariat JCM Indonesia.

Seminar ini turut pula dihadiri beberapa perwakilan dunia usaha, diant aranya XL A xiat a, Huawei, Telkomsel, Telkom Indonesia, Telkom Infra, Protelindo, dan IHI Corporation.

Sementara itu, per wakilan pihak Jepang, di antaranta dari NEDO, KDDI Corporation, KDDI Indonesia, Taiyo

Yuden, dan JETRO Jakarta Office.

P ada ke semp at an ter sebu t , perwakilan dari Komunitas Energi menyatakan bahwa saat ini penyedia BTS memerlukan teknologi Tribrid untuk mendukung program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berencana membangun 5000 BTS di daerah pedesaan. (ISR)

35

AKSES SDI & PI

Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Ekspor Produk Industri (PEPI)

GEMBLENG 500 IKM BERORIENTASI EKSPOR Sebagai unit yang memiliki pengalaman dalam melakukan program pendampingan ekspor kepada pelaku industri kecil dan menengah (IKM), Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional pada tahun 2019 juga mendapatkan mandat untuk turut berpartisipasi menyukseskan program Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Industri khususnya yang terkait dengan program peningkatan ekspor.

Mandat tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerint ah di bawah kepemimimpinan Presiden Joko Widodo yang telah mengeluarkan berbagai paket kebijakan dengan fokus pada dukungan terhadap industrialisasi terutama industri yang berorientasi ekspor.

S e p e r t i d iket a h u i , ke g iat a n ekspor perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya dukungan dari pelaku IKM. Namun demikian, melihat kondisi p a d a u m u m ny a , b e l u m s e m u a pelaku IKM memiliki kapasitas yang memadai untuk dapat melakukan aktivitas ekspor.

Salah satu bentuk upaya untuk mendorong IKM memiliki orientasi ekspor adalah memberikan

36

edukasi dalam bentuk peningkatan kapasitas untuk membuat export marketing plan. Oleh karena itu, Ditjen KPAII memandang perlu untuk memberikan edukasi kepada pelaku industri agar memiliki perencanaan ekspor terlebih dahulu dengan mengikuti program p e l at i h a n Pe re n c a n a a n Ek sp o r Produk Industri (PEPI) bagi IKM. PEPI merupakan bagian dari disain besar dari peningkatan kapasitas pelaku industri ke pasar global, dan diyakini merupakan prasyarat b a g i s et i a p p e r u s a h a a n u nt u k melangkah mengakses pasar global termasuk dalam hal ini global supply chain. Kementerian Perindustrian k h u s u s n y a D i t j e n K PA I I t e l a h memiliki pengalaman yang panjang bersama dengan CBI Kementerian Luar Negeri Belanda, semenjak 2013, untuk menjalankan Export Coaching

Program dengan menjadikan export marketing plan/PEPI sebagai prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan.

Dalan Program pelatihan PEPI, peserta IKM mengikuti empat tahapan pelatihan yang terdiri dari: Audit Perusahaan, Audit Pasar, Penentuan Strategi, dan Penyusunan PEPI. Materi audit kesiapan ekspor ber tujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kekuatan perusahaan terutama yang terkait dengan unique selling point produk industri yang juga merupakan identitas perusahaannya.

Hal tersebut sangat krusial bagi persiapan ekspor karena dengan mengenali identitas produk industri yang akan dijual, maka peser t a akan memahami siapa yang akan

Di tahun 2019, pelatihan PEPI mentargetkan 500 IKM yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia yang mencakup berbagai sektor industri.

Sampai bulan Juli 2019, dari seluruh rencana pelaksanaan PEPI, telah dilaksanakan lima pelatihan di berbagai kota, yaitu Bekasi (18-20 Maret), Bandar Lampung (26-28 Maret), Bogor I (22-24 April), Bogor II (19-21 Juni), dan Yogyakarta (16-18 Juli). menjadi pangsa pasar tujuan ekspor mereka.

Kemudian, materi audit pasar untuk memberikan pemahaman kepada peser ta tentang pangsa pasar atau tujuan ekspor mereka. Hal utama yang perlu dipahami adalah kemampuan perusahaan sendiri untuk bersaing dalam pangsa pasar yang dituju.

Selain itu, peserta juga diminta untuk betul-betul mencari tahu pasar tujuan ekspor, di antaranya adalah kemungkinan pesaing terbesar, budaya, segmentasi pasar, serta halangan yang mungkin akan dihadapi di negara tujuan ekspor tersebut.

Setelah mengetahui hal dimaksud, para peserta diharapkan mampu menyusun strategi pemasaran ( jalur distribusi, biaya pemasaran, dll) yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, peserta juga mendapat materi tentang Penyusunan Strategi Memasuki Pasar Tujuan Ekspor, yang bertujuan mempelajari lebih jauh mengenai halangan atau hambatan (barriers) yang mungkin akan dihadapi dalam proses ekspor produk industri.

TAHAP

01

AUDIT PERUSAHAAN • Visi dan Misi • Audit Kesiapan Ekspor

TAHAP

02

AUDIT PASAR • Identifikasi Dan

Pemilihan Pasar Dan Tujuan Ekspor

S e l a n j u t ny a , d i p e l aja r i p u l a data-data yang menunjang riset pasar yang lebih baik seperti Data Perdagangan yang kurang lebih dibahas di kelas sebelumnya dan Market Access seperti Tarif Impor, Non-tariff Agreement, Persyaratan Buyer, dan Sertifikasi.

Terakhir, Penyusunan Perencanaan Ekspor diberikan kepada peserta melalui one-on-one coaching untuk dapat menyusun Rencana Ekspor berdasarkan data-data yang telah mereka kumpulkan sebelumnya.

Proses penyusunan rencana ekspor ini merupakan pengalaman yang s a n g at b e r h a rg a b a g i p e s e r t a karena sangat aplikatif disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

Lebih lanjut, untuk memperdalam materi pelatihan, selain seluruh peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mempresentasikan l a n g k a h - l a n g k a h p e re n c a n a a n ekspor sesuai kelompok produknya, masing-masing peser ta juga dihar uskan untuk mengerjakan d o k u m e n p e re n c a n a a n e k sp o r perusahaannya dan dikumpulkan di akhir pelatihan.

500 IKM

TAHAP

03

PENENTUAN STRATEGI • Bagaimana Cara Memasuki Pasar Ekspor

TAHAP

04

PENYUSUNAN PEPI • Bagaimana Cara Memasarkan Produk di Pasar Ekspor

Di tahun 2019, pelatihan PEPI mentargetkan 500 IKM yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia yang mencakup berbagai sektor industri. Sampai bulan Juli 2019, dari seluruh rencana pelaksanaan PEPI, telah dilaksanakan lima pelatihan di berbagai kota, yaitu Bekasi (1820 Maret), Bandar Lampung (26-28 Maret), Bogor I (22-24 April), Bogor II (19-21 Juni), dan Yogyakarta (16-18 Juli).

Masing-masing pelatihan tersebut dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari per wakilan pelaku industri kecil menengah di berbagai sektor (industri makanan, minuman, kerajinan, dan tekstil.

Kegiatan ini masih akan berlanjut diselenggarakan di kota-kota lain.

Te r k a i t d e n g a n p r o s e s penyebaran informasi pelatihan, dan p en daf t ar an/rek r u t m en peserta dilakukan secara terbuka m e lalui si t us ht t p://p am e r anln . kemenperin.go.id/ dan sampai saat ini telah tercatat sebanyak 2.300 pendaftar. (TR)

37

AKSES SDI & PI

BIOFACH 2019:

MENYASAR CELAH BARU EKSPOR PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN ORGANIK Menguatnya tren konsumsi atas produk makanan dan minuman organik utamanya di negara-negara maju telah membuka peluang bagi produk organik asal Indonesia untuk mengisi ceruk pasar ekspor yang ada.

Ini menjadi pendorong bagi industri dalam negeri untuk semakin meningkatkan kapasitas dan kualitas produknya yang inovatif dan kompetitif.

Berlin ser t a International Trade Promotion Center (ITPC) Hamburg mewujudkan Paviliun Indonesia d e n g a n l u a s a re a 8 2 m 2 y a n g berlokasi di Hall 2 (stand 2-201).

Misalnya, keikutser taan pada e k s i b i s i B I O FA C H d i J e r m a n , menjadi salah satu langkah awal dalam mendorong promosi internasional atas produk makanan dan minuman organik yang nantinya diharapkan turut berkontribusi terhadap peningkat an ekspor. Khususnya untuk memperluas akses pasar ke Benua Eropa.

Sebanyak sembilan perusahaan menempati Paviliun Indonesia, di mana lima di antaranya difasilitasi langsung oleh Kemenperin, yakni CV Hasil Barokah Mandiri, PT Bukit Sari, CV Mitra Niaga Indonesia, CV Navil Natural, dan CV Pondok Daya.

BIOFACH merupakan pameran inte r nasional t ahunan te r b e s ar untuk produk makanan minuman organik yang digelar di Nuremberg, Jerman. Pada gelaran BIOFACH 2019 yang berlangsung 13-16 Februari 2019 lalu, Kementerian Perindustrian cq Ditjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) berkolaborasi dengan KBRI

38

Selain itu turut berpar tisipasi d u a p e r u s a h a a n i n d u s t r i ke c i l dan menengah (IKM) lain binaan Ke m e n p e r i n , y a k n i C V M a n n a Anugerah Sejahtera dan KSU Nira S at r i a y a n g m e n e m p at i b o ot h Impor t Promotion Desk (IPD) Jerman, salah satu lembaga mitra internasional yang menjalin kerja sama dengan Ditjen KPAII. Kehadiran Paviliun Indonesia di BIOFACH 2019 ini menandai debut Kemenperin dalam pagelaran

internasional untuk produk makanan dan minuman organik.

Pemilihan BIOFACH sebagai lokasi eksibisi internasional di tahun 2019 ini bukan t anpa alasan. Eksibisi tematik ini menjadi rujukan atau referensi utama bagi tren produk organik secara global.

Daya t ar ik u t ama BIOFACH terletak pada mayoritas pengunjungnya, di mana hampir 90% merupakan pihak yang terkait procurement dan bertanggungjawab terhadap keputusan pembelian (buyer). Secara khusus, Jerman yang menjadi domisili awal BIOFACH (jaringan eksibisi BIOFACH kini telah menjangkau Amerika, China, India, dan Asia Tenggara) juga merupakan pasar organik ritel terkuat di zona Eropa.

Nilai penjualan ritel produk organik di Jerman mencapai 8,6 miliar Euro atau 29% pangsa pasar di Eropa berdasarkan data FiBLAMI (2017). Pasar produk organik

di Jer man sendir i dip er k ir ak an mencapai 20,7 miliar euro pada tahun 2025. Menguatnya tren produk organik ini dipicu oleh kebutuhan konsumen terutama yang didorong alasan-alasan terkait kesehatan.

Partisipasi di BIOFACH sendiri ju g a te r b ila n g s a n g at ket at di m a n a s e r t i f i k a s i o rg a n i k y a n g berlaku secara internasional, tidak kadaluwarsa saat berlangsungnya BIOFACH, dan terakreditasi IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) menjadi syarat utama bagi setiap perusahaan yang ingin berpartisipasi. Inspeksi mendadak saat berlangsungnya eksibisi dapat dilakukan oleh penyelenggara BIOFACH untuk memastikan setiap exhibitor mengikuti ketentuan sertifikasi yang diberlakukan.

Selain menjadi syarat utama bagi calon exhibitor di BIOFACH, sertifikasi organik juga lazim diminta para buyer untuk dimiliki pemasok. Sertifikasi se c ara t idak langsung menjadi jaminan atas kualitas produk yang ditawarkan. Pembeli juga akan lebih yakin tentang keberlanjutan pasokan k are na se r t i f ik asi o rganik ju ga mengindikasikan penggunaan bahan alami secara bertanggungjawab.

Dari sisi harga, produk makanan minuman organik yang tersertifikasi juga lebih tinggi dibandingkan produk makanan minuman y a n g d i k l a i m o rg a n i k (a p a l a g i d i b a n d i n g k a n d e n g a n p ro d u k non-organik), sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi produsen u n t u k m e m a s t i k a n p ro d u k ny a tersertifikasi.

IPD Jerman juga mencatat bahwa konsumen Eropa memiliki level of awareness yang tinggi (61%) ketika menemukan klaim organik di suatu produk. Adanya sertifikasi organik akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap karakteristik organik suatu produk.

Dalam proses rekrutmen yang dilakukan Kemenperin, kepemilikan ser tifikasi organik internasional yang valid menjadi salah satu yang disyaratkan di samping: skala industri (IKM), tidak adanya kepemilikan asing, produk yang telah diolah lebih lanjut, serta izin usaha yang dimiliki.

Rekrutmen menjadi salah satu bagian dari tahap persiapan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pameran Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Para calon peserta/ coexhibitor diwajibkan melakukan pendaftaran secara online melalui tautan https://pameranln. ke m e n p e r in .g o.id y a n g dib uk a sejak Agustus 2018 hingga Oktober 2018. Coexhibitor terpilih selanjutnya mendapat pelatihan dan pendampingan (oleh tenaga ahli pemasaran internasional independen) sebelum berlangsungnya pameran.

Selama berlangsungnya BIOFACH 2019, para coexhibitor binaan Kemenp er in di Pav iliun Indonesia mampu mengumpulkan 362 contact form (sebagai ukuran berkembangnya jejaring kerja melalui B2B meeting yang diikuti) di mana 72% di antaranya terkategorikan sebagai ‘important’ (96 buah) dan ‘very important’ (124 buah) untuk ditindaklanjuti.

“Beberapa nama dalam ‘ve r y i m p o r t a nt ’ co nt a c t fo r m telah mengajukan permohonan pengiriman sampel atau pemesanan awal,” ujar Ben Soegoro, Manajer CV Pondok Daya, produsen organic coconut sugar. Sementara itu, Ronald Goenawan, Product Manager PT Bukit Sari, satu dari sedikit produsen teh organik bersertifikat internasional di Indonesia, juga mengungkapkan b a h w a B I O FAC H s a n g a t i d e a l sebagai pintu masuk produk organik Indonesia ke pasar Eropa.

Representasi produsen makanan minuman organik yang didukung p e m e r i nt a h d i B I O FACH i n i diharapkan membuka mata bahwa ada celah pasar baru yang dapat dimanfaatkan, tentunya dengan beragam tantangan yang melekat seperti salah satunya isu sertifikasi.

(RAH)

39

KOORDINASI

SISTEM INFORMASI KETAHANAN INDUSTRI (SIKI) BERBASIS BIGDATA DAN AI Seiring perkembangan era industri 4.0 yang sedang bergulir saat ini, diperlukan penguasaan teknologi terkini. Tidak hanya bagi sektor manufaktur, tetapi juga berlaku untuk instansi pemerintah seperti Kementerian Perindustrian.

“Persaingan yang semakin ket at pada era sekarang ini membutuhkan berbagai sumber informasi dan sumber data untuk dapat mendukung pengambilan keputusan,” kata Dody Widodo ketika menjabat Direktur Ketahanan Industri Kemenperin, beberapa waktu lalu.

M e n u r u t D o d y, ke p u t u s a n yang diambil itu harus bisa tepat sasaran dan lebih efisen,

40

tidak terkecuali pada bidang perdagangan dan perindustrian.

G una m e m e n uhi hal te r s e b u t , penguasaan Bigdata dan Ar tificial Intelligence (AI) sangat dibutuhkan.

Sejalan dengan hal ini, D ire k to r at Ket a h a n a n In d us t r i telah mengembangkan Sis tem I n f o r m a s i Ke t a h a n a n I n d u s t r i (SIK I) b e r b asis B ig d at a d a n A I sejak tahun 2016.

“Portal sistem ini juga merupakan sumber informasi isu pengamanan perdagangan yang terjadi di negara mitra antara lain infor masi mengenai hambat an non-tarif, prak tik dumping dan lain-lain,” paparnya.

Dody menambahkan, dengan berbasis Bigdat a, teknologi ini dapat memetakan data yang tidak terstruk tur yang disimpan dalam satu ekosistem, memiliki

kemampuan penyimpanan sampai Zet a by te, mam p u m e re cove r y gangguan pada data node secara otomatis t anpa harus dilakukan perbaikan secara manual, dan dapat mengolah data tidak struk tur dengan teknologi No SQL. “Sedangkan melalui AI, kecerdasan buatan yang dimasukkan ke dalam suatu sistem d e n g a n a l g o r i t m a d a n inte r v a l t e r t e n t u u n t u k m e ny e l a s a i k a n suatu perint ah yang diberikan,� imbuhnya.

Modul SIKI berbasis bigdat a dan A I te lah dise l e s aik an p a da t ahun 2018, yang terdiri dari sentiment analysis media dan trending topik media. Alamat web untuk front end SIKI adalah https://siki.kemenperin.go.id yang terkoneksi dengan hadoop cluster sebagai edge node.

Sentiment analysis media te rdir i d a r i 20 m e dia l o k a l d a n internasional. Untuk mengakses sentiment analysis ke-20 media tersebut dilakukan dengan cara m e m a s u k a n Ko d e H a r m o n i ze d System atau yang disingkat HS.

Selanjutnya tampilan SIKI akan menampilkan analysis berita, tampilan tersebut berupa sentiment negative dan postive.

Ke le bihan lain y an g dimilik i ole h SIK I b e r b asis big dat a dan AI adalah dapat menampilkan trending dari hasil pencarian HS. misalnya kita menginput pencarian HS 64 (Alas Kaki) maka akan menampilkan trending keywords yang berkaitan dengan HS tersebut. Contoh pencarian HS 6 4 akan menampilkan key words yang ter k ait (S ep at u). (DW/ TIM SIKI)

41

KOORDINASI

SIMULASI EFEK KESEPAKATAN IEU CEPA Indonesia dan Uni Eropa terus berupaya melakukan perundingan untuk menyelesaikan rumusan perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif bagi kedua belah pihak.

Bagaimana perkembangan prosesnya dan apa saja manfaatnya?

42

Perundingan Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) pertama kali dilaksanakan (putaran per tama) pada 20-21 September 20 16 di B r uss e l , B e l gia . S a m p ai dengan saat ini, perundingan I-EU CEPA telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) putaran.

Putaran ke-8 telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17-21 Juni 2019. Perundingan Putaran ke-8 ini terdiri dari 18 (delapan belas) Wo r k in g G ro u p ( WG) , y a i t u: Trade in Goods (TIG); Energy and R aw M ate r ia ls (ER M); Ru l e s of Origin (ROO); Customs and Trade Facilit at ion (CTF ); S anit ar y and P h y t o s a n i t a r y M e a s u r e s (S P S ) Technical Barriers to Trade (TBT); Trade in Services (TIS); Investment; Investment Cour t System (ICS); Intellectual Proper t y Right (IPR); Trade and Sustainable Development (TSD); Government Procurement (GP); Competition, including State-Owned Enterprises (SOEs) and Subsidies; Small and Medium Enterprises (SMEs); Institutional and Final Provisions (IFP); Transparency and Good Regulator y Prac tices (GRP); Dispute Set tlement (DS); dan Trade Remedies. Selain 18 isu tersebut, terdapat pembahasan dua isu yang dilaksanakan melalui video conference yaitu Trade Defence Instrument pada tanggal 14 Juni 2019 dan Economic Cooperation and Capacity Building yang akan dilaksanakan pada Juli 2019.

P a da s aat y an g b e r s amaan , pada tanggal 18 dan 19 Juni 2019 dilakukan pertemuan khusus untuk membahas isu kelapa sawit dan SPS. Isu lain yang dibahas pada perundingan tersebut adalah mengenai Remanufactured Goods, Repaired Goods, dan Export Duties.

D i h a r a p k a n , s e l u r u h isu d a l a m p e r u n d i n g a n I - EU CEPA d a p at diselesaikan dan perundingan I-EU CEPA dapat mencapai kesepakatan bersama pada tahun ini.

Perjanjian IEU CEPA diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Menurut penelit ian yang dilak uk an oleh a k a d e m isi P re sid e n Un i ve r si t y, Hendra Manurung, dengan disepakatinya perjanjian IEU CEPA akan dapat meningkatkan pangsa pas ar produk ek spor Indonesia ke negara-negara Uni Eropa, terciptanya transfer teknologi dan menciptakan perdagangan yang

Hasil Simulasi Perubahan GDP (dalam juta USD) Pra Simulasi Pasca Simulasi

0.42% 845.924,7

0.0048% 17.666.264,0

17.667.104,0

849.481,7

Indonesia

lebih stabil antara Indonesia dan Uni Eropa.

Perjanjian IEU CEPA diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia. Menurut penelit ian yang dilak uk an oleh a k a d e m isi P re sid e n Un i ve r si t y, Hendra Manurung, dengan disepakatinya perjanjian IEU CEPA akan dapat meningkatkan pangsa pas ar produk ek spor Indonesia ke negara-negara Uni Eropa, terciptanya transfer teknologi dan menciptakan perdagangan yang lebih stabil antara Indonesia dan Uni Eropa.

Pada t ahun 20 0 9, Indonesia dan Uni Eropa sempat membentuk sebuah Vision Group yang ber t ujuan untuk meningkat kan p e rd a g a n g a n d a n i n v e s t a s i d i antara kedua belah pihak. Vision Group ini berisi orang-orang kompeten dari kedua belah pihak, baik per wakilan dari Indonesia maupun Uni Eropa, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, kalangan bisnis, dan akademisi.

Kesimpulan dari Vision Group tersebut, secara garis besar merekemondasikan semakin dipereratnya hubungan kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa yang salah satunya adalah dengan membentuk CEPA Indonesia – Uni Eropa.

Hal lain yang mendorong mengapa Indonesia dianggap p e r lu unt uk s e g e r a m e lak uk an kesepakat an dengan Uni Eropa adalah disebabkan negara Asean lain sudah lebih dulu melakukan

Uni Eropa

langkah serupa. Vietnam EU PCA (P a r t n e r s h i p a n d C o o p e r a t i o n Agreement) sudah berlangsung efektif sejak 2016.

Maka dari itu Indonesia dirasa perlu untuk mengamankan pangsa pasar produk ekspornya ke Uni Eropa, mengingat Vietnam dapat dibilang merupakan pesaing Indonesia dengan produk ekspor andalan antara lain tekstil, sepatu, dan kopi.

Merujuk data yang dikutip dari Trademap ( Trade St atis tic s For International Business Development) menunjukkan pangs a pas ar Indonesia ke Uni E r o p a h a n y a m e n c a p a i 0 ,1 1 % pada tahun 2018, ter tinggal jika dibandingkan dengan negara ASE AN lainnya, dimana pangsa p a s a r T h a i l a n d s e b e s a r 0 ,1 5 % , Singapura 0,13%, bahkan Vietnam sudah mencapai 0,25%.

Sec ara keselur uhan negaranegara Asean memang masih memiliki pangsa pasar yang sangat kecil di Uni Eropa. Pangsa pasar negara A sia di Uni Eropa masih didominasi oleh China, Jepang, dan India.

Melihat potensi pasar tersebut, Ditjen KPAII melakukan simulasi CGE-GTAP (Computable General Equilibr ium - T he G lob al Trade Analysis Project) yang aplikasinya disediakan oleh Direk torat Ket ahanan Industri. Simulasi diterapkan dengan asumsi Indonesia maupun Uni Eropa melakukan pembebasan tarif (0%).

Kami hanya melakukan skenario

43

Kinerja Agregat Ekspor Indonesia (dalam juta USD

Pasca Simulasi

Pra Simulasi

13,8%

19,2%

28242.8

24810.6

26103.7 21892.8

Indonesia tersebut di atas disebabkan karena perjanjian IEU CEPA belum secara resmi disepakati.

Hasil simulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa perjanjian I EU - C EPA m e m i l i k i p o t e n s i pengaruh positif untuk dapat meningkatkan dan memperluas a k s e s p as a r ko m o d i t as e k sp o r Indonesia, khususnya ke Uni Eropa.

Secara agregat Indonesia dapat

Uni Eropa

meningkatkan kinerja ekspornya sebesar 13,8% ke Uni Eropa setelah dilakukannya simulasi. Begitupun secara sektoral yang digambarkan m e l a l u i p e n i n g k at a n k i n e r ja 5 komoditas ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Lima komoditas ekspor terbesar Indonesia ke Uni Eropa kesemuanya b e r h asil m e n in g k at k a n k in e r ja ekspornya, seperti pakaian jadi bukan rajutan (HS 62) menjadi komoditas dengan peningkatan nilai ekspor terbesar yang mencapai 59,9%.

Jika dilihat dari pengaruhnya terhadap indikator makro e ko n o m i , p e r j a n j i a n I EU - C EPA b erdas ar k an dar i hasil simulasi akan meningkatkan GDP (Gross Domes t ic Produc t) dan t ingkat kesejahteraan (welfare) Indonesia.

GDP Indonesia diproyeksi mengalami peningkatan sebesar 0,42%, suatu jumlah yang sangat signifikan. Sedangkan tingkat kesejahteraan, berdasarkan hasil

5 Komoditas Ekspor Indonesia Ke Uni Eropa (dalam Juta USD)

0.08% 4760.1 4763.8

Pra Simulasi

43.2% 3285.9

Pasca Simulasi

59.9% 2468.2

2294.8 1543.6

24% 1591.2

1973.8

23.6% 1119.2

Karet dan Barang Dari Karet (HS 40)

44

Alas Kaki (HS 64)

Pakaian Jadi Bukan Rajutan (HS 62)

Lemak Minyak Hewan/ Nabati (HS 15)

1383.2

Mesin/Peralatan Listrik (HS 85)

skenario simulasi akan meningkat sebesar USD 823,52 juta, di mana peningkatan kesejahteraan tersebut d i p e r k i r a k a n l e b i h d is e b a b k a n karena terjadinya kemudahan akses di masyarakat terhadap barangb a r a n g i m p o r d a r i U n i E ro p a , sebagai efek adanya pelonggaran perdagangan.

Rekomendasi dari hasil simulasi menggunakan CGE GTAP adalah bahwa Perjanjian IEU-CEPA atau liberalisasi IEU-CEPA akan memberikan banyak pengaruh positif terhadap Indonesia. Perluasan dan peningkatan nilai komoditas ekspor dapat dilakukan, ser ta dari sudut pandang makro ekonomi, hasil simulasi menunjukkan indikasi yang sangat baik.

Namun hal-hal yang perlu diperhatikan, bahwa skenario yang digunakan dalam simulasi ini hanya berdasarkan pada pembebasan tarif atau pelonggaran perdagangan terhadap komoditaskomoditas ekspor Indonesia ke Uni Eropa maupun sebaliknya.

Ke depannya, diperlukan adanya analisis lebih lanjut dan lebih mendalam, mengingat analisis atau simulasi ini belum mencakup dam p ak dar i t r a d e f a cili t at io n , Non-Tarif f Measures (NTM), dan perdagangan jasa (ser vices) dari perjanjian Indonesia – EU CEPA .

(YG/SIKI)

Proyeksi Perubahan Tingkat Kesejahteraan Negara

Paska Simulasi (Dalam Juta USD) Oceania 9.65 EastAsia -559.04 SEAsia -199.67 SouthAsia -200.10 NAmerica -73.06 LatinAmer -5.45 EU_28 468.56 MENA 7.72 SSA 5.95 Rest of World 20.66 Indonesia 823.52

5 Komoditas Ekspor Uni Eropa Ke Indonesia (dalam Juta USD)

41%

Pra Simulasi

Pasca Simulasi

5863.7

4157.7

0.6% 3473.2 3494.2

34.3% 2854.9 2125

8.3% 1325.9 1436.7

72.95% 1236.1 714.7

Mesin-Mesin Pesawat/ Mekanik (HS 84)

Mesin / Peralatan Listrik (HS 85)

Bahan Kimia Organik (HS 29)

Perangkat Optik (HS 90)

Kendaraan dan Bagiannya(HS 87)

45

KOORDINASI

KPAII MENGAWAL PENYUSUNAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DARI HULU KE HILIR Pembuatan perjanjian internasional menjadi sangat penting di tengah era perdagangan bebas saat ini. Dalam penyusunannya, harus sesuai dengan sumber hukum yang berlaku. Bagaimana upaya Kementerian Perindustrian terkait hal ini?

Posisi Direktorat Jenderal Ket ahanan, Per wilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) akan selalu dibutuhkan sebagai ujung tombak Kemenperin dalam menangani setiap kerja s ama yang dibangun baik yang sifatnya bilateral, regional maupun multilateral.

Perjanjian internasional dalam hukum internasional di era negara modern menempati kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu sumber hukum internasional.

Berdasarkan catatan Ditjen KPAII, hingga akhir Februari 2019, terdapat 69 b u a h p e r j a n j i a n ke r j a s a m a internasional yang masih berlaku.

Namun dari jumlah tersebut, seb any ak 39 ker ja s ama b uk an merupakan perjanjian internasional berdasarkan definisi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Kerja sama non perjanjian internasional tersebut, disepakati dengan universit as, sekolah, entitas bisnis, penyedia jasa diklat, lembaga, penelitian dan lain-lain.

Sepanjang tahun 2018, sebanyak 36 draft perjanjian internasional yang diterima oleh Ditjen KPAII, telah diberikan per timbangan hukum ser t a analis a at as isi perjanjian internasional tersebut.

Peran Ditjen KPAII salah satunya adalah memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama teknik internasional dengan melibatkan kementerian lain khususnya Kementerian Luar Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Sekretariat Negara.

46

Jumlah Kerjasama Internasional Di Kementerian Perindustrian Per 28 Februari 2019

19

China

10 9

Korea Selatan Jepang

7 6

Taiwan Belanda Singapura Swiss Iran Italia Aljazair Jerman Mozambik Polandia Spanyol Timor Leste Thailand Turki

3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Dari sekian banyak draf t perjanjian kerja sama yang selama i n i d i t e r i m a o l e h D i t j e n K PA II , tidak sedikit yang masih terdapat kesalahan seper ti misalnya t idak menc ant umk an t at a c ar a pengakhiran perjanjian.

Untuk menentukan kategori sebuah perjanjian internasional p er lu dilihat b eb er ap a k r iter ia , antara lain berbentuk kesepakatan i nte r n asi o n a l , s e r t a d is e p a k at i subyek-subyek hukum internasional (negara, objek internasional).

S e l a n j u t ny a , d i t u a n g k a n ke dalam bentuk ter tulis, diatur dalam hukum internasional, dan dengan judul apapun (nomenk latur tidak memilik i pengaruh atas dampak perjanjian).

Selagi perjanjian memenuhi selur uh k r iter ia ter sebu t , mak a dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional.

Dalam penyusunan perjanjian internasional harus selalu mengingat pasal 121 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa

Tahapan Pembuatan Perjanjian Internasional Dra awal PI diajukan oleh masing-masing unit

Pembahasan dengan sektor terkait dan KPAII

Ne dra diterima KPAII

Pe imbangan hukum dan Revisi oleh Ditjen KPAII

Rekapitulasi Perjanjian Kerja Sama Internasional Pada Masing-masing Unit Eselon I Kemenperin

Ditjen IKTA (1 buah) Sekretariat Jenderal (1 buah)

Ditjen IKM (4 buah)

Ditjen ILMATE (10 buah)

BPPI

(14 buah) Ditjen KPAII (17 buah)

ditugaskan pemerintah untuk berunding dengan suatu negara asing dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana p e n j a r a p a l i n g l a m a d u a b e l as tahun.

Dengan demikian, dalam penyusunan perjanjian internasional akan selalu berhatihati agar tidak merugikan kep ent ingan ne gar a Indonesia .

Selain itu, terdapat empat prinsip dasar dalam perundingan perjanjian internasional, yaitu aman aspek politis, aman aspek yuridis, aman aspek teknis, dan aman aspek keamanan.

Sebagai contoh kasus adalah perjanjian internasional dengan Taiwan. Dilihat dari aspek politis dimana negara China tidak m e n g a k u i k e d a u l a t a n Ta i w a n , maka secara politis perjanjian d e n g a n Ta i w a n a k a n b e r i m b as ter hadap hubungan diplomat ik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah China.

Terdapat delapan nomenklatur perjanjian internasional, yakni

Dra final dikirimkan ke Kemenlu

Diberikan full powers/ credentials oleh Kemenlu

BPSDMI

(22 buah)

t re at y ( p e r j a n j i a n) , co nve nt i o n (konvensi), agreement (persetujuan), memorandum of understanding (nota kesepahaman), arrangement ( p e n g a t u r a n) , a g r e e d m i n u t e s (notulensi per temuan), dan exc h a n g e of d i p l o m a t i c n o t e s (pertukaran nota diplomatik).

Dalam mengidentifikasi dokumen inter nasional sebagai perjanjian internasional hendaknya perlu memperhatikan subst ansi perjanjian, apakah perjanjian tersebut melahirkan hak dan

Penandatangan PI

PI dikirim ke Kemenlu untuk disimpan di Treaty Room

kewajiban yang diatur dalam hukum internasional.

Prosedur atau alur pembuatan perjanjian berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nom or 24 Tah un 20 0 0 te nt an g Pe r janjian Internasional adalah preliminar y process (penjajakan), negotiation process (perundingan), draf ting process (perumusan), acceptance process (penerimaan), dan terakhir adalah signing process (penandatanganan).

Dit jen KPA II b er har ap agar penyusunan perjanjian internasional oleh masing-masing unit agar dilakukan dengan melalui Ditjen KPAII agar sesuai kaidah hukum yang berlaku.

Dengan demikian, sinergi antara unit kerja dan Ditjen KPAII dalam pembuatan perjanjian kerjasama internasional dapat berlangsung secara maksimal. (A AC/AML).

47

PERWILAYAHAN

Kawasan Industri Sei Mangkei dan Kuala Tanjung:

KUTUB PERTUMBUHAN EKONOMI BARU Pembangunan kawasan industri merupakan salah satu amanat dari butir Nawacita. Tujuannya untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa melalui peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing.

Nusantara III (Persero). Kawasan ini dikembangkan di at as lahan seluas 1933,80 hek tare (Ha) yang berser tifikat HPL dan telah terisi seluas 283 Ha (14,63%).

Adapun sarana dan infrastruktur pendukung yang telah tersedia, di antaranya jalan poros, drainase, Water Treatment Plant, Was te Wate r Tre at m e nt P l a nt , kelis trikan, jaringan IT, jaringan gas , g e dun g p e r k anto r an , uni t p e ma dam ke b ak ar an , dr y p o r t dan t ank farm. Ketersediaan sarana dan infrastruktur tersebut akan didukung oleh keberadaan pelabuhan di Kawas an Indus t r i Kuala Tanjung y ang ter konek si melalui jalur kereta api.

Oleh karenanya, kawasan industri dinilai strategis sebagai pusat per tumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah baru.

Selain itu, berperan dalam upaya percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di Indonesia.

D a l a m h a l i n i , Ke m e nte r i a n Perindustrian telah memfasilitasi pembangunan dan pengembangan 14 kawasan industri di luar Pulau Jawa. Misalnya, kawasan industri Sei Mangkei dan Kuala Tanjung di Provinsi Sumatera Utara. “Di kawasan indusri tersebut, kami telah membantu untuk menyediakan infrastruk tur dasar dan penunjang guna meningkatkan konektivitas antar kawasan,� kata Direk tur Per wilayahan Indus tri,

48

Direk torat Jenderal Ket ahanan, Per wilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Ignatius Warsito, beberapa waktu lalu.

Kawasan industri Sei Mangkei merupakan area terpadu yang dikembangkan untuk mengoptimalkan hasil komoditas k e l a p a s a w i t . P T. P e r k e b u n a n Nusantara III (Persero) telah ditunjuk sebagai Badan Pembangun dan Pengelola KEK Sei Mangkei sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2012 dan telah diresmikan operasionalnya oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2015.

Kawasan tersebut dikelola oleh PT. Kawasan Industri Nusant ara (KINR A), yang mer upakan anak p e r u s a h a a n P T. P e r k e b u n a n

Sementara itu, Kawasan industri Kuala Tanjung merupakan area yang dikembangkan dari pabrik eksisting milik PT. Indonesia Asahan Alumina (Inalum) di Kabupaten Batubara, Sumatera Ut ara dan pelabuhan milik PT. Pelindo I. Kawasan terintegrasi tersebut dikelola oleh PT. Prima Pengembangan Kawasan, yang merupakan perusahaan j o i n t v e n t u r e d a r i P T. I n a l u m dan PT. Pelindo I yang ditunjuk sebagai Badan Pembangun, Pe n g e m b a n g a n d a n Pe n g e l o la Kawasan Industri Kuala Tanjung sesuai dengan Perpres Nomor 81 Tahun 2018.

Kawasan industri Kuala Tanjung merupakan satu kesatuan dengan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung yang akan menjadi hub baru di Indonesia bagian Barat. Selain keunggulan sebagai

hub di bagian barat Indonesia, Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung juga ber peran sebagai p us at lo gis t ik y an g dip re dik si akan meningkatkan volume arus petikemas hingga 12,4 juta TEUs pada tahun 2039.

Pelabuhan itu juga diharapkan dapat menyaingi demand pelabuhan pada jalur pelayaran barat Indonesia yang selama ini hanya dinikmati oleh Por t of Singapore di Singapura, serta Port of Tanjung Pelepas, Port Klang dan Pelabuhan Penang di Malaysia.

Menurut Warsito, konektivitas kawasan industri Kuala Tanjung dan Sei Mangkei ditunjang dengan jalur kereta api sepanjang 39,5 kilometer yang menghubungkan kedua kawasan langsung ke pelabuhan.

Keret a api tersebut memiliki kapasitas angkut sebesar 750 ton sekali jalan per hari dengan waktu tempuh dari Sei Mangkei ke Kuala Tanjung selama 40 menit. “Di er a indus t r i 4.0 s aat ini, keyakinan lama yang menyatakan bahwa sumber daya saing berasal dari kekayaan sumber daya alam tidak lagi relevan. Masing-masing kawasan industri dirancang untuk

memiliki keunggulan kompetitif (competitive advantage),� paparnya.

Oleh karena itu, penting bagi kawasan industri untuk memiliki keunggulan kompetitif sebagai pilar utama untuk dapat meningkatkan daya saing. Hal inilah yang menjadi dasar dari perencaan terintegrasi antara Kawasan Industri Sei Mangkei dan Kuala Tanjung.

Integrasi kedua kawasan ber tujuan untuk optimalisasi dan efisiensi, terut ama dalam penggunaan infrastruk tur dalam k awas an b aik di Kuala Tanjung dengan keunggulan berupa Pelabuhan Hub Internasional dan Sei Mangkei dengan keunggulan infrastruktur dalam kawasan dan sumber daya alam. “Kami berharap, masing-masing k aw as a n d a p at m e m a nf a at k a n infrastruk tur yang tersedia di kawasan industri lainnya sehingga m e n c i p t a k a n s e b u a h k aw a s a n industri yang komprehensif dan lebih eksklusif ,� tutur Warsito.

Pada akhirnya, pengembangan k aw a s a n i n d u s t r i S e i M a n g ke i dan Kuala Tanjung yang terpadu ini dapat menciptakan stimulator

dan pendorong iklim investasi di Sumatera Utara dan menjadi kutub pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, diharapkan kawasan industri dapat memberikan keuntungan bagi pengusaha kawasan industri, investor, pemerintah dan masyarakat.

Selain mengakselerasi pembangunan dan pengembangan kawasan industri, pemerintah juga fokus memfasilitasi pembangunan politeknik dan akademi komunitas di beberapa kawasan industri yang ber tujuan untuk meningkat kan kualitas SDM sekitar dan m ey ink ro nk an p aso k an te na ga kerja yang berkompetensi sesuai kebutuhan perusahaan-perusahaan di dalam kawasan industr y tersebut.

Selanjutnya, pemerintah m e m b e r i k a n b e r b a g a i f asil i t as dan kemudahan untuk mendorong peningkatan investasi pembangunan kawasan industri seper ti fasilit as perpajakan dan kepabeanan, serta pengurangan, ke r i n g a n a n , at a u p e m b e b as a n pajak , dan retribusi berupa bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB). (*)

49

ATASE

RI-TAIWAN PERKUAT KERJA SAMA INDUSTRI LEWAT NSBP Indonesia dan Taiwan terus berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif terutama di sektor industri. Apalagi, dengan adanya kebijakan luar negeri pemerintahan Tsai Ing-Wen yang disebut sebagai New Southbound Policy (NSBP).

Kebijakan NSBP lebih menitikberatkan pada perkuatan hubungan ekonomi dengan ASEAN, Asia Selatan, Australia dan Selandia Baru yang tidak hanya ter fokus pada sektor perdagangan, industri dan investasi, namun juga diperluas pada upaya meningkatkan civilian exchange meliputi kebudayaan dan pendidikan.

Prioritas lainnya dalam kebijakan hubungan luar negeri tersebut adalah memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat dan Jepang, yang diharapkan dapat memudahkan bagi Taiwan untuk bergabung dengan Trans-Pacific Partnership (TPP).

Di samping itu akan lebih membuka ruang internasional dalam aspek perdagangan, per tukaran budaya dan terlibat dalam dialog keamanan regional dan integrasi ekonomi, ser ta isu lainnya meliputi par tisipasi ak tif dalam bantuan kemanusiaan, b ant uan b enc ana , p ence gahan penyakit , dan upaya mitigasi perubahan iklim.

Kebijakan NSBP ini telah memberikan pengaruh yang kuat khususnya terhadap

50

hubungan ekonomi antara Taiwan dan Indonesia. Dari aspek kinerja perdagangan, setelah diluncurkannya kebijakan NSBP pada t ahun 2016, nilai transaksi perdagangan Indonesia-Taiwan meningkat kembali, di mana sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2011 sebagaimana terlihat pada kedua grafik di halaman berikutnya.

Pada grafik tersebut, kontribusi minyak dan gas ter hadap tot al e k s p o r I n d o n e s i a k e Ta i w a n mengalami penurunan dari semula b e r k o n t r i b u s i s e b e s a r 2 8 , 74 % sebelum periode NSBP menjadi sebesar 24,58% pada periode NSBP ( t a h u n 2 0 1 6 -2 0 1 8 ) . P e n u r u n a n ekspor migas ini secara signifikan terutama terjadi setelah Desember 2017 ketika Taiwan memutuskan untuk mengambil sumber kebutuhan gasnya dari Amerika Serikat.

Sementara itu nilai ekspor produk manufaktur Indonesia juga mengalami kenaikan terutama untuk produk baja nirkarat dan komponen listrik. Di sisi lain, Taiwan mengekspor lebih banyak mesin indus tri ke Indonesia dibanding periode sebelum NSBP. Sangat mungkin nilai

perdagangan Indonesia dan Taiwan ini dipengaruhi oleh investasi Taiwan di Indonesia.

Nilai investasi Taiwan di Indonesia juga mengalami kebangkitan kembali setelah diterapkannya kebijakan NSBP pada t ahun 2016 yakni sebesar USD 149,06 juta atau naik 38% dibandingkan tahun 2015 yang senilai USD 107,95 juta. Nilai ini terus meningkat hingga mencapai USD 397,03 juta di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan ke angka USD 210,22 juta, yang disebabkan oleh adanya ketidakpastian ekonomi global dan dimulainya perang dagang antara China dengan Amerika Serikat.

Meskipun investasi Taiwan di Indonesia masih mengandalkan pengolahan sumber daya alam, tetapi setelah NSBP, Taiwan mulai melihat sektor lain yang memiliki nilai tambah lebih tinggi seper ti industri plastik, farmasi, mesin dan elektronik, serta industri makanan.

Taiwan juga mulai melirik investasi di sek tor per tambangan setelah NSBP. Investasi Taiwan menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal setelah d i m u l a i n y a N S B P, d a n s e c a r a

Trade Figures of ID-TW Pre-NSBP Expo

Impo

Total Trade

14.000.000.000

Main Commodities: Indonesia's Expo to Taiwan: - Coal (32.73%) - Natural Gas (24.62%) - Waste & Scrap Metal (4.28%) - Crude Oil (4.12%) - Nickel (3.13%) Indonesia's Impo from Taiwan: - Prepared oil (18.18%) - Flat hot rolled iron & steel (3.14%) - Kni€ed & crocheted fabrics (3.04%) - Flat cold rolled iron & steel (2.29%) - Clad Flat rolled iron & steel (2.17%)

12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000

0

2011

2012

2013

2014

2015

Trade Figures of ID-TW Post-NSBP

Expo

Impo

14.000.000.000

Main Commodities: Expo : - Coal (26.02%) - Natural Gas (16.48%) - Crude Oil (8.1%) - Flat Rolled Stainless Steel (4.55%) - Electrical Capacitors (2.64%) Impo : - Prepared oil (5.48%) - KniÂ?ed & crocheted fabrics (4.36%) - Woven synthetic fabrics (3%) - Machinery for working rubber & plastics (2.6%) - Electronic Integrated Circuits (2.48%)

12.000.000.000 10.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000

0

Total Trade

2011

2012 2013

rata-rata nilai investasi per proyek menjadi lebih besar dibandingkan periode sebelum NSBP. Di bidang industri, setelah d i i m p l e m e n t a s i k a n n y a N S B P, terlihat lebih banyak kerjasama teknik, kerjasama litbang, kerjasama antar lembaga think-tank , ser ta kerjasama peningkatan kapasitas SDM industri, yang terjalin melalui intervensi pemerintah kedua pihak, baik Taiwan maupun Indonesia.

Sepanjang tahun 2017 hingga 2 0 1 9, s e t i d a k ny a t e l a h t e r j a l i n 11 (sebelas) kerjasama teknik di sektor industri perkapalan, industri makanan, perawat an pesawat terbang, industri elek tronik, dan industri mesin CNC. Di periode yang sama, telah terjalin juga 4 (empat) kerjasama litbang di sektor industri makanan, industri logam, dan baterai. Sementara itu, untuk kerjasama think-tank telah terjalin 3 (tiga) buah kerjasama yang dimotori

2014

2015

2016

2017

oleh K ADIN, LIPI, dan BINUS. Adapun kerjasama peningkat an kapasit as SDM industri, telah terjalin 5 (lima) buah kerjasama yang dimotori oleh Pusdiklat Industri dan Ditjen IKMA. Sebagian besar dari kerjasama tersebut diinisiasi dalam Forum atau Dialogue yang d i g a g a s d a n d i b i ay a i b e r s a m a o l e h p e m e r i n t a h Ta i w a n d a n pemerintah Indonesia, oleh karena itu implementasinya menjadi mudah dipantau. Beberapa Forum atau Dialogue tersebut pelaksanaannya dilakukan secara rutin tahunan, yakni: Indus trial Collaboration For um; Wo r k i n g G r o u p o n I n d u s t r i a l Cooperation ( WGIC) sebagai bagian dari Joint Commit tee on Trade and Investment (JCTI); Steel Dialogue; dan Food Dialogue. Ke depan, akan digagas juga forum serupa untuk sek tor industri

2018 yang berbeda, yakni Electronics Dialogue, dan Shipbuilding Dialogue.

S ek tor-sek tor indus t r i yang menjadi prioritas kerjasama kedua pihak tersebut , sebagian bes ar ditentukan oleh adanya peluang investasi dan akses pasar di Indonesia. Dari sisi peningkatan SDM industri, setelah implementasi NSBP, jumlah SDM industri yang melanjutkan pendidikan gelar maupun non-gelar meningkat secara drastis dibandingkan periode sebelum diterapkannya kebijakan NSBP. Sebut saja terdapat 42 or ang p e gawai Kemenp er in selama periode 20 16 -20 19 yang melanjutkan pendidikan double degree di Taiwan, dan setidaknya terdapat 35 pegawai Kemenperin dan pelaku industri yang mengikuti b er b agai dik lat at au wor k hsop selama periode tersebut. (SA/WW)

51

OPINI

BAGAIMANA SOLUSI BLOKADE AMERIKA SERIKAT DI AB WTO? Sistem penyelesaian sengketa pada World Trade Organization (WTO) beresiko tidak dapat berfungsi pada akhir tahun 2019 karena Amerika Serikat (AS) terus memblokir proses seleksi anggota Badan Banding (Appellate Body/AB) yang baru.

Blokade AS atas pelaksanaan proses selek si pengisian empat posisi hakim yang kosong tersebut telah terjadi sejak per tengahan 2017 di sidang reguler Badan Penyelesaian Sengket a (Dispute Settlement Body - DSB).

Alasan awal adanya blokade AS adalah karena adanya transisi pemerintahan Trump. Namun isu itu kemudian berkembang terkait dengan berbagai kekhawatiran AS perihal kemandirian dan aktivitas badan tersebut.

Meskipun telah ada kesepakat an umum di ant ara anggota W TO tentang perlunya tindakan untuk mereformasi WTO dan menemukan solusi untuk isu krisis AB, namun konsensus untuk rencana implementasi reformasi kedepannya masih belum tercapai juga. Akibatnya, AB kemungkinan tidak akan dapat beroperasi pada per tengahan Desember 2019 jika tidak ada resolusi lebih lanjut dari keanggotaan WTO. Diprediksi bahwa pada p e n gh ujun g t ah un ini maup un di tahun-tahun mendatang, p e m e r i n t a h a n Tr u m p t i d a k akan mengubah arah kebijakan politiknya tentang blokade berkelanjutan terhadap AB-W TO. AS adalah terdak wa dalam serangkaian sengketa perdagangan karena preferensi Presiden Trump untuk kebijakan perdagangan yang bersifat proteksionis.

Perselisihan semacam itu biasanya akan dapat diselesaikan oleh AB - W TO, sebuah majelis

52

hakim yang telah membantu menjaga hubungan perdagangan global selama beberapa dekade, apabila para pihak dirasa belum puas atas putusan dari DSB-WTO. Tetapi setelah AS dihadapkan dengan berbagai kekalahan sengketa dagang atas rezim tarif barunya, maka pemerintah AS saat ini telah memilih “tak tik spoiler” dengan memveto penunjukan hakim AB-WTO yang baru, karena masa jabatan wajib anggota panel saat ini akan segera berakhir.

Menurut Stephen John Ste dman , dalam k ar ya t ulisny a “ N e g ot iat io n a n d M e diat io n in Internal Conflicts,” yang disadur oleh Michael E.Brown, dalam bukunya “The International Dimensions of Internal Conflict ” terbit an MIT Press, t ahun 19 96 , m e n e r a n g k a n b a hw a “ S p o i l e r ” adalah para pemimpin dan/atau p a r a p i h a k y a n g m e m p e rc ay a i bahwa penc apaian perdamaian justru dapat mengancam kekuatan, pandangan dunia, dan kepentingan mereka, dan oleh karenanya mereka a k a n m e n g g u n a k a n ke ke r as a n untuk melemahkan upaya untuk mencapai perdamaian dalam suatu perundingan.

Jika aksi blokade AS ini ter us b er lanju t s amp ai dengan berakhirnya bulan Desember tahun 2019, maka dengan kondisi saat ini yang hanya terdapat dua hakim ak tif s aja, AB-W TO akan kekurangan jumlah minimum hakim untuk membuat keputusan hukum (minimumnya adalah tiga orang hakim) dan oleh karenanya akan

ser ta mer ta berhenti beroperasi dan tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai badan banding.

Hal tersebut akan menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap p ro s e s p e ny e l e s a i a n s e n g ke t a perdagangan internasional yang saat ini sedang berlangsung atau baru selesai dalam tahap DSB dan ak an m e ne mp uh jalur b anding melalui AB - WTO.

PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG Di dalam proses penyelesaian sengketa dagang (Dispute S e t t l e m e n t ) d i W TO t e r d a p a t tiga pihak yang terlibat, yakni: (1) negara penggugat (complainant), bisa satu negara dan/atau bisa lebih dari satu negara penggugat , (2) negara tergugat (respondent atau defendant), dan (3) pihak ketiga (t hird p ar t ies) yang terdir i dar i beberapa negara yang menyatakan ke in gina n u nt u k b e r p a r t isip asi ak tif dalam proses penyelesaian sengketa dagang yang dimaksud.

Pihak ketiga ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10.3 Dispute Settlement Understanding (DSU), mempunyai hak untuk mengikuti secara penuh proses persidangan, mempunyai hak untuk memperoleh semua dokumen tertulis (written submissions) pihak yang bersengketa, dan mempunyai hak untuk menyampaikan dan didengar pendangannya dalam proses persidangan.

P ro s e s p e n g a d i l a n d i D SB W TO ditangani oleh tiga Hakim

Who The U.S. Has Trade Disputes With Number of U.S. trade disputes with WTO members in 2018* Againts the U.S.

European Union

19

China

22

Canada

10 19

6

India Brazil

33

7

South Korea

12

4

11 6

Argentina

5

Australia

4

Philipines

4

32

17

Total number of cases as complainant & respondent

253

15

8 5

52

26 18

10

7

Japan

Brought by the U.S.

14

10

2 6 15

* Members with the highest number of disputes with the U.S. Source: World Trade Organization Panel yang dibentuk lewat proses pengajuan dan kesepakatan antara pihak yang bersengketa. Namun, jika tidak terjadi kesepakatan dalam memilih hakim antara kedua belah pihak, maka susunan hakim akan diputuskan oleh Director General (DG) WTO. Da l a m p ro s e s p e nye l e s a ia n sengketa ini, negara yang bersengketa akan diwakili oleh tim penasehat hukum (lawyers), tidak lagi melibatkan diplomat dan/atau tim per unding dari pemerint ah negara yang bersengketa.

Dat a di DSB-W TO memperlihat kan bahwa negara tergugat hampir selalu kalah dalam proses penyelesaian sengketa dagang. Karena, Panel Hakim setelah mendengarkan dan mempertimbangkan argumentasi hukum dari para pengacara kedua belah pihak (meskipun tidak secara mutlak, namun seringkali terjadi), pada akhirnya memutuskan bahwa ke b i j a k a n t e rg u g at m e l a n g g a r aturan WTO yang berlaku.

Hal tersebut karena Tim Penasehat Hukum negara

penggugat (respondent), sebelum mengajukan gugatan tentu telah melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan dagang (trade measures) yang diterapkan oleh negara tergugat (defendant), dan baru akan mengajukan gugatan setelah mengetahui bahwa mereka mempunyai “a strong case� (kasus yang kuat) untuk memenangkan gugatan dalam proses sengketa dagang WTO. Se c ara gar is bes ar, ada dua opsi bagi negara tergugat dalam menyikapi keputusan Panel DSBWTO tersebut, yakni (1) menerima dan mengimplentasikan keputusan Panel, dan (2) menolak keputusan Panel atau mengajukan banding (appeal) ke AB, yak ni ber peran seperti halnya Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia.

Keput us an AB ini ber sif at f inal dan mengik at b agi pihak yang bersengketa.

SOLUSI KONFLIK BLOKADE AS Kemungkinan pada tahun 2019 ini, tekanan pada kedua negara

(AS dan RRT) untuk menyelesaikan sengket a perdagangan mereka d a n u n t u k b e r ko m i t m e n p a d a p ro p o s a l re fo r m a si W TO y a n g telah didukung secara luas, akan meningkat.

Akibat ketegangan tersebut, mak a peluang unt uk menc apai konsensus terhadap suatu solusi sangatlah tipis. Mengingat krisis yang senantiasa membayangi perdagangan global dan kemungkinan adanya terobosan baru dalam mencapai konsensus untuk mengubah aturan penyelesaian perselisihan di WTO. Maka dari itu, beberapa negara anggota WTO terutama Uni Eropa (UE), mengeksplorasi skema penyelesaian sengketa alternatif selain dari AB untuk menyelesaikan perselisihan perdagangan dalam kerangka kerjasama dagang multilateral.

Salah satu opsi alternatif yang sedang dibahas adalah menyelesaikan perselisihan m e la l u i a r b i t r as e s e b a g a im a n a diur aik a n d ala m P as al 2 5 DSU, y ang m e ny at ak an “ex p e dit ious

53

Participation Of Members In Dispute Settlement (1995 – 2018)

120 100

Namun, untuk membuat perjanjian arbitrase umum tersebut (pendekat an yang t ampaknya paling layak dan sesuai dengan aturan WTO), maka anggota WTO harus menyetujui beberapa hal, antara lain aturan mana yang harus diik u t i d a la m p ro s e s a r b i t r as e, membentuk badan arbitrator baru, dan mengikat diri mereka pada proses ar bit r ase ket ik a muncul sengketa dagang.

80 60 40 20

Complainant, Respondent, or third party

Complainant

a r b i t r at i o n w i t h i n t h e W TO as an alternative means of dispute settlement [. . .] of certain disputes that concern issues that are clearly defined by both parties [. . .] which shall agree on the procedures to be followed.�

Dengan terjemahan bebasnya sebagai berikut “arbitrase cepat d a l a m k e r a n g k a W TO a d a l a h sebagai cara alternatif untuk penyelesaian sengketa [. . .] atas perselisihan tertentu menyangkut permasalahan yang telah secara jelas dipahami bersama oleh kedua belah pihak [. . .] yang (bersamasama) wajib menyetujui prosedur yang harus diikuti.�

Dari interpretasi Pasal 25 tersebut , menyiratkan bahwa m e k a n ism e a r ib i t r as e te r s e b u t diizink an b erdas ar k an Pas al 2 5 DSU dan p ar a n e gar a an g g ot a diberikan ruang lingkup yang luas dalam menentukan aspek sengketa mana yang ingin mereka selesaikan dengan menggunakan arbitrase dan aturan mana yang harus diikuti oleh para pihak terkait dalam proses tersebut.

Dengan demikian, guna m enc ar i solusi alter nat if unt uk mengganti sementara fungsi yang te l a h d ij a l a n k a n o l e h A B W TO selama ini akibat adanya blokade AS, dapat melalui sistem arbitrase.

Penggunaan sistem arbitrase tersebut dapat memastikan bahwa

54

u nt u k m e n d e n g a r k a n b a n d i n g melalui pas al 2 5 DSU ter sebut .

Dengan demikian, sistem arbitrase dipercaya akan dapat mencegah dampak terburuk dari tindakan blokade AS yang melumpuhkan proses banding di WTO.

Respondent

third party

penyelesaian konflik perdagangan a k a n d a p at te r us b e r l a n g su n g dan diselesaikan dalam kerangka k e r j a s a m a m u l t i l a t e r a l W TO , asalkan seluruh negara anggota terkait dapat menyepakati adanya seperangkat aturan hukum yang sama dalam sistem arbitrase dan mematuhinya.

Lebih lanjut lagi, para ahli akademisi dan mant an ketua AB juga telah menyarankan b a hw a p a s a l 2 5 D SU t e r s e b u t dapat menyediakan struk tur p e nye l e s a i a n s e n g ket a p a r a l e l dalam kerangka WTO. Para anggota dap at menyet ujui ap ak ah ak an m e n g g u n a k a n a r b i t r as e u nt u k keseluruhan proses penyelesaian sengketa atau hanya pada tahap banding saja, sehingga mereka dap at menghindar i A B dengan segala kekurangannya.

Secara teoritis, anggota yang berselisih dapat menyetujui untuk membuat prosedur arbitrase yang identik atau sama dengan panduan operasional AB saat ini. Namun, perbedaannya adalah tidak seperti dalam pemilihan hakim untuk A B , p i h a k l u a r y a n g b e r s e l isi h (pihak ketiga) tidak akan memiliki pengaruh terhadap proses arbitrase kecuali diizinkan oleh para negara anggota yang terlibat langsung.

Selain itu, para pihak yang b e r s e l isi h a k a n d a p at m e m i l i h sendiri anggota/hakim arbitrasenya

Di samping itu, perlu kejelasan apakah perjanjian arbitrase umum plurilateral akan membutuhkan persetujuan dari semua anggota W TO unt uk b er f un gsi. Jik a plurilateral dimasukkan ke dalam Perjanjian Marrakesh (Marrakesh Agreement), maka konsensus utuh dari keanggotaan WTO akan diperlukan (single under taking).

Namun, jika plurilateral din e g osiasik an di lua r ins t i t usi WTO, maka konsensus para negara anggota kemungkinan tidak diperlukan.

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE Menggunakan arbitrase pasal 25 DSU dan sekaligus untuk menghindari dampak buruk adanya blokade AS terhadap AB, walaupun secara teori dimungkinkan. Namun implementasi terbaiknya adalah hanya sebagai solusi parsial dan sementara saja, sebagai jawaban u nt u k ke s e l u r u h a n k r isis y a n g terjadi saat ini di WTO. Le b ih la n ju t la g i , w a la u p u n pasal 25 DSU dapat menyediakan opsi untuk menghindari oposisi AS dan mencegah runtuhnya sistem p e n y e l e s a i a n s e n g k e t a W TO , namun ketentuan tersebut hanya akan menyasar pada masalah s t r u k t u r a l d a la m W TO d e n g a n mengenyampingkan kritikan dari para negara anggota yang cukup vokal menyuarakan aspirasinya, ket i m b a n g m e li b at k a n m e re k a dalam diskusi tentang reformasi W TO y a n g m e nye lur uh d a n

Number Of Disputes Initiated, Original Panels Established And Notifications Of Appeal In Original Proceedings 1 January 1995 – 31 December 2018 50 40 30 20

Disputes initiated

komprehensif. Oleh karenanya, ke p r ihat inan ak an isu te r se b u t dapat terkubur sementara, namun bisa jadi muncul kembali di masa depan.

Di sisi lain terdapat beberapa kritik terhadap pendekatan arbitrase Ad Hoc tersebut. Antara lain yaitu para anggota tidak akan memiliki insentif ataupun inisiatif untuk mengikatkan diri mereka ke a r b i t r as e, jik a m e re k a te la h menduga ak an mendap at hasil putusan yang (besar kemungkinan) tidak menguntungkan mereka. Hal ini adalah wajar, mengingat dalam sistem arbitrase anggota/hakimnya akan didanai oleh para negara yang bersengketa dengan proporsi yang sama (tanggung renteng).

Hal ini berbeda halnya dengan anggota/hakim AB yang biayanya sudah tercakup dalam iuran tahunan negara anggota kepada W TO. O leh k arena it u p as al 2 5 DSU sebagai alternatif dari sistem penyelesaian sengket a saat ini, baru akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar jika para negara anggota sepakat untuk dapat menandatangani perjanjian arbitrase umum secara plurilateral.

Perjanjian plurilateral adalah p er janjian huk um at au dagang multinasional antarnegara. Dalam ekonomi, perjanjian ini dilakukan antara lebih dari dua negara, tetapi tidak terlalu banyak seperti perjanjan multilateral (definisi yang t e rc a n t u m d a l a m “ D e a rd o r f f ’s

Panels Established

20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18

0

19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12

10

Appeals notified

Glossary of International Economics: P�).

Perjanjian plurilateral tersebut akan menentukan ruang lingkup dan bagaimana prosedur proses arbitrasenya, serta mengikat para negara anggota untuk ikut terlibat dalam alternatif penyelesaian sengketa berdasar pada pasal 25 DSU tersebut.

Selain itu, permasalahan lainnya adalah bahkan jika alternatif penyelesaian sengketa ini dapat diimplementasikan dengan sukses pun, pendekatan dengan sistem arbitrase ini kemungkinan hanya akan membuat Amerika Serikat menjadi keluar lebih jauh lagi dari jalur dan oleh karenanya negara tersebut tidak akan berbuat banyak untuk mengatasi masalah mendasar dalam ranah WTO (status quo).

Jika AS menolak untuk mengambil bagian dalam sistem bar u melalui ar bit rase, ter lebih lagi jika proses arbitrase tersebut ternyata dianggapnya hanya m e n ce r m i n k a n (m e n i r u p e r sis) fungsi AB yang ada saat ini, maka konflik perdagangan yang melibatkan negara berkekuatan ekonomi terbesar dunia itu tidak akan pernah dapat diselesaikan.

Kemungkinan lainnya, AS mungkin setuju untuk mengikatkan dirinya ke sistem arbitrase, tetapi tidak dengan persyarat an yang sebelumnya telah disepakati oleh para negara anggota WTO lainnya.

Sehingga dia akan menggunakan kekuatan ekonominya untuk memaksa negara lain agar bermain dengan seperangkat aturan yang telah dirancang oleh AS itu sendiri.

Ta n p a m e m p e r d u l i k a n ap ak ah A S m e m u t usk an unt uk m emat uhi sis tem p enyeles aian sengketa berbasis arbitrase atau tidak, adanya penyimpangan dari prosedur WTO yang telah ada akan berakibat adanya ketidakpastian hukum tentang bagaimana sengketa perdagangan akan diselesaikan di masa depan.

Pasalnya, arbitrase Ad Hoc pada prinsipnya akan memungkinkan n e g a r a - n e g a r a a n g g ot a u nt u k menolak berpar tisipasi dalam proses tersebut karena satu dan lain hal (utamanya terkait pendanaan proses arbitrase tersebut). Pada akhirnya, sistem dimaksud justru menghasilkan ketidakpastian ekonomi global dimana komunitas dagang internasional dalam W TO tersebut akan berjalan tanpa suatu sistem otomatis untuk menengahi perselisihan perdagangan yang mungkin muncul dikemudian hari.

Zakia Liberty., SH., LL.M Analis Data Industri Direktorat Ketahanan dan Iklim Usaha Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian

55

PROFIL

PACU SDM INDUSTRI ALAS KAKI NASIONAL, BPIPI GANDENG MITRA GLOBAL Kementerian Perindustrian turut aktif memacu pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Ini sejalan dengan program prioritas pemerintah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada periode kedua.

Langkah strategis yang dilakukan Kemenperin, khususnya dalam membangun SDM industri t e r a m p i l , t i d a k h a ny a m e n j a d i t anggung jawab tingkat pus at , tet a p i j u g a d iim p l e m e nt asik a n oleh satuan kerjanya di seluruh daerah. Contohnya adalah Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di Sidoajo, Jawa Timur.

BPIPI yang berada di bawah ko o rd i n asi D i re k to r at J e n d e r a l Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKM A) Kemenperin, ini sebagai salah satu unit yang memiliki peran dalam peningkatan SDM industri.

“Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 3 tentang Perindustrian, B P I P I b e r s a m a s t a k e h o l d e r, berkomitmen untuk memberikan pelayanan pada penyediaan SDM In d us t r i y a n g ko m p ete n ,” k at a Kepala BPIPI Heru Budi Susanto kepada Going Globally, akhir bulan lalu.

Beberapa program utama BPIPI terkait SDM industri, di antaranya adalah program penyediaan SDM bagi industri kecil dan menengah (IKM). Dalam hal ini, setiap t ahunnya, BPIPI memfasilit asi pelatihan IKM alas kaki di sentra potensial dari seluruh Indonesia untuk mendapatkan bimbingan teknis dan manajemen industri.

“Hasil dari program tersebut adalah meningkatnya kualitas SDM yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi berdasarkan SKKNI. Adapun manfaat jangka panjangnya, yaitu meningkatnya daya saing industri alas kaki melalui peningkatan kualitas produk dan standardisasi proses produksi,” paparnya.

56

Heru menambahkan, program lainnya berupa penyediaan SDM siap kerja bagi industri besar dan IK M melalui kegiat an pelatihan 3in1 (Pelat ihan , S er t if ik asi, dan Penempatan Kerja). “Pelaksanaan program ini, BPIPI berkolaborasi d e n g a n p e r us a haa n p e n g g u na tenaga kerja dalam bentuk kerja sama, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penempatan kerja hingga sertifikasi kompetensi,” jelasnya.

Menurut Heru, seiring investasi sek tor industri alas kaki yang ter us t umbuh di dalam ne ger i, penyediaan tenaga kerja kompetan dan siap kerja menjadi suatu kebutuhan yang sangat vital. Dalam penyediaan SDM industri ini, BPIPI didukung Badan Pengembangan Sum b e r Day a Manusia In dus t r i (BPSDMI).

“Kami menyusun st andard kurikulum pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system serta sekaligus mendorong pengembangan link and match industri dengan dunia pendidikan,” imbuhnya.

Dalam mendukung penyediaan SDM industri, BPIPI juga menye diakan L SP-P 1 (Lembaga Ser tifikasi Profesi) alas kaki yang su d a h d ia k re d i t asi o l e h B a d a n Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).

Infrastruk tur ini disiapkan untuk mendukung SDM indus tri yang kompeten dan siap kerja.

Sementara itu, mengenai im p l e m e nt asi p ro gr am Mak in g Indonesia 4.0, BPIPI akan fokus pada peningkat an jas a layanan

hingga 2019, BPIPI menjadi member dari SATRA di Inggris. SATRA adalah lembaga riset industri yang salah satu fokus industrinya adalah alas kaki. Keputusan menjadi anggota SATRA, karena BPIPI ingin dikenal di komunit as alas kaki skala internasional,” paparnya.

Selanjutnya, dalam hal pengembangan desain produk , B PIPI j u g a te l a h b e r ko l a b o r asi dengan Inter national Foot wear Design Competition (IFCC) di Guangzhou. “Setiap tahun hasil lomba IFDC dan prototipe desain BPIPI dilombakan di tingkat internasional, dan sudah banyak prestasi yang diperoleh,” imbuhnya.

Ta h u n i n i j u g a , B P I P I t e l a h membuka komunikasi dengan APLF Hongkong untuk ber kolaborasi pada event internasional Bag & Shoe Competition 2020.

Harapannya potensi desainer Indonesia dapat dinaikkan pada skala kompetisi yang lebih besar dan sekaligus dalam jangka menengah mampu menarik generasi muda terjun di bisnis alas kaki dan barang jadi kulit.

Menurut Heru, prinsip d a s a r d a l a m b e r ko l a b o r a s i i t u adalah saling membutuhkan.

BPPI membutuhkan media at au p a n g g u n g a g a r dike n a l s e c a r a global, dengan keterbat asan anggaran, BPIPI perlu berafiliasi d e n gan o rganis asi y an g su dah eksisting secara global. pelatihan, laboratorium uji, konsult asi dan des ain b er b asis internet of things (IoT). Program ini menjadi prioritas BPIPI dalam jangka menengah.

“Paralel dengan program tersebut , BPIPI juga akan fokus pada pembinaan IKM percontohan (pilot project) untuk implementasi industri 4.0 di sektor IKM,” ujarnya.

Heru menyampaikan, pihaknya juga fokus terhadap penumbuhan wirausaha usaha baru ( WUB).

Program penumbuhan WUB telah lama menjadi kegiatan rutin BPIPI. Tahun 2019, BPIPI melakukan penyegaran program penumbuhan WUB dengan program Inkubator Bisnis Teknologi (IBT) alas kaki dan program alih teknologi bagi WUB

dan sentra industri potensial.

“Untuk program inkubator, BPIPI akan mengkolaborasikan dengan Kemenristekdikti untuk pembinaan tenant berkelanjutan. Demkian pula dengan program alih teknologi bagi IKM, yang diharapkan dapat melahirkan inovasi baru dan wirausaha tangguh,”tandasnya.

Selain upaya-upaya strategis tersebut yang sudah dijalankan, B PIPI j u g a t u r u t b e r ko l a b o r asi d e n gan mi t r a p ote nsial di luar n e g e r i. Emb r io aw al BPIPI dar i Indonesian Foot wear Ser vice C e n t re (I FS C) , y a n g m e m b u k a kesempatan luas untuk bermitra dengan insitusi yang mempunyai basis pengetahuan yang sama.

“Selain itu, sejak tahun 2008

“Demikian juga, dengan terbat asnya SDM, BPIPI yang s e l a m a i n i m e m p u ny a i b a ny a k konten pengetahuan terkait alas kaki namun terbatas dalam akses media, maka BPIPI membutuhan kolaborasi yang mampu mengangkat profil unik BPIPI untuk lebih dikenal secara luas di berbagai plat form media yang berbeda,” tuturnya.

Ke dep an, BPIPI ak an fok us p a d a p e n y i a p a n SD M i n t e r n a l untuk skala kerja sama internasional yang lebih luas, antara lain ke m a m p u a n b a h as a asi n g d a n kerja sama hubungan internasional.

“BPIPI membutuhkan banyak akses pada lembaga-lembaga ilmu penget ahuan internasional dalam upaya meningkatkan pengetahuan,” pungkasnya. (*)

57

RAGAM KEGIATAN Menteri Perindustrian Airlangga Har tar to bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Duta Besar Indonesia untuk Swiss Muliaman Hadad s e r t a Wa k i l Te t a p I n d o n e s i a di PBB Hasan Kleib membuka Indonesia Pavillion dalam ajang World Economic Forum Annual Meeting 2019 di Davos, Swiss, Selasa (22/1) waktu setempat.

Menteri Perindustrian Airlangga Har tar to didampingi Plt. Dirjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Indus tri Internasional ( K PA I I ) K e m e n t e r i a n Perindustrian Ngakan T imur A nt ara ber foto bersama dengan CEO SF Motors John Z ang seusai melakukan pertemuan dalam r an gk aian a c ar a 20 19 World Economic Forum Annual Meeting di Davos, Swiss.

Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto bersama Menteri Ekonomi, Pendidikan, dan Riset Swiss Johann N Schneider-A mmann menandat angani MoU Kerja S ama di bidang Pendidikan Vokasi ( The Skills for Competitiveness/S4C) Project di sela rangkaian kegiatan di Davos, Swiss, Jumat (26/1). Pemerintah Swiss akan memberikan bantuan sebesar Rp110 miliar dalam bentuk fisik dan pelatihan untuk empat sekolah vokasi Kementerian Perindustrian dan satu milik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

58

Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto didampingi Dirjen Ket ahanan, Per wilayahan dan A k ses Indus tri Internasional (KPAII) Doddy Rahadi, Sekjen Kemenperin Haris Munandar, ser ta Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transpor t asi dan Elek tronika (ILMATE) Harjanto melakukan per temuan dengan Menteri Perdagangan, Industri dan Energi (MoTIE) Korea Selatan, Sung Yun Mo beserta jajarannya di Seoul, Korea Selatan, Rabu (26/6).

Secara umum, pada sektor bisnis dan ekonomi Indonesia dan Korea Selatan telah membuat banyak kemajuan, diant aranya adalah kerja sama strategis yang sudah dilakukan meliputi joint task forceu ntuk mempromosikan kerja sama ekonomi.

Sekretaris Ditjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Restu Yuni Widayati bersama Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Ferdinand L ahns tein yang mewak ili pihak CBI Belanda melakukan penandatanganan MoU di Jakarta, 17 Mei 2019.Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara CBI Belanda dengan Ditjen KPAII Kemenperin tentang MoU on Industrial Technical Cooperation berikut juga Technical Arrangement untuk Engineering Sector dan Food Ingredients Sector yang ditandatangani pada April 2013 dan telah berakhir pada April 2018.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang didampingi oleh Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Doddy Rahadi bersama dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta utusan khusus Presiden RI untuk Jepang Rachmat Gobel berbincang dengan Menteri Ministry of Economy, Trade, and Investment Mr. Seko beserta delegasi saat melakukan kunjungan kerja di Jepang, 27 Juni 2019.

59

UNTUK

INDUSTRI 4.0 Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, Dan Akses Industri Internasional Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 13, Jakarta Selatan - 12950 Telp. 021 5252225 Ext. 4073, Fax. 021 5252225 Email: kpaii@kemenperin.go.id | http://kpaii.kemenperin.go.id