Mengawal Isu Wacana Penundaan Pemilu 2024

MENGAWAL ISU

WACANA PENUNDAAN PEMILU 2024

Rilis Kajian

Departemen Kajian Strategis Himpunan Mahasiswa Jurnalistik Universitas Padjadjaran

Sejak isu wacana penundaan pemilu digulirkan, pro dan kontra terhadap gagasannya terus mencuat. Berbagai klaim pesohor politik juga menuai banyak perbincangan masyarakat. Terlagi setelah klaim tersebutbanyak dilontarkan oleh merekayangberadapada kekuasaan. Berbagai alasan dan ‘data’ dilontarkan oleh mereka yang mendukung penundaan. Masyarakat dibuat bingung, apa yang sebenarnya ingin ‘mereka’ lakukan?

Meskipun presiden telah menegaskan bahwa pemilu tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang, rupanya isu penundaan pemilu dan tiga periode tak kunjung meredam. Komunikasi politik yang dilakukan politikus dengan menggagas dukungan pada penundaan pemilu terus menuai kontroversi. Hal tersebut mengingatkan kembali ke masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, di mana Soekarno dan Soeharto melampaui masa jabatannya. Masyarakat juga dibuat khawatir dengan adanya kemungkinan perubahan amandemen pemilihan presiden. Berbagai penentangan, datang dari masyarakat. Mereka menuntut agar wacana penundaan pemilu tidak pernah terwujud. Lantas, bagaimana propaganda penundaan pemilu berdampak pada kekhawatiran dan sikap skeptis masyarakat?

Jika melihat kembali ke belakang, wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau menjadi tiga periode sebenarnya sudah berulang kali muncul. Wacana ini bahkan telah muncul di awal pemerintahan Jokowi – Maruf Amin. Namun, isu tersebut kian memanas seiring dengan bertambahnya pernyataan kontroversial dari pihak penguasa.

Berikut adalah kronologi bergulirnya isu penundaan pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden, dan isu tigaperiode selama masa pemerintahan Joko Widodo - Ma’ruf Amin.

• 12 November 2019, pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono mengusulkan masa jabatan presiden menjadi tiga periode di tengah wacana MPR mengamandemen UUD NRI 1945 secara terbatas untuk menghidupkan kembali GBHN. Suhendra khawatirproyekstrategisnasionalsepertipemindahanibukota negara tidak berjalan sesuai rencana setelah masa jabatan Presiden Jokowi selesai pada 2024.

• 20 November 2019, Wakil Ketua MPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengungkap ada anggota fraksi di MPR yang mengusulkan presiden dapat dipilih kembali hingga tiga periode. Selain itu, ada pula usulan presiden maksimal hanya bisa menjabat satu periode, tetapi dengan waktu 8 tahun.

• 21 November 2019, Wakil Ketua MPR Fraksi PPP Arsul Sani menyebut wacana perubahan masa jabatan presiden memiliki dasar yang patut dipertimbangkan.

• 2 Desember 2019, Presiden Jokowi menyampaikan saran agar tidak perlu ada amandemen. Terkait usulan tiga periode, Jokowi menyembut ada pihak-pihak yang ingin menjerumuskannya.

“

Ada yang ngomong “presiden tiga periode”, itu ada tiga menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu saja.”

• 23 Juni 2020, Komisioner KPU Ilham Saputra menyebut kemungkinan pilkada dan pemilu serentak diundur ke 2027. Ilham mengatakan wacana tersebut sedang digodok oleh pemerintah dan DPR RI dalam proses revisi Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

• 25 Juni 2020, Komisioner KPU Ilham Saputra klarifikasi isu pemilu 2024 diundur ke 2027. Ilham menjelaskan yang diwacanakan mundur hanya Pilkada serentak, tidak berpengaruh ke Pilpres dan Pileg.

• 13Maret2021,MantanKetuaMPRRIAmienRaismendugaada wacana amandemen UUD NRI 1945 yang kemudian berujung pada diberikannya hak presiden bisa dipilih tiga kali.

• 15 Maret 2021, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat dan tidak berminat menjadi presiden tiga periode. Ia juga meminta semua pihak menjaga amanah konstitusi.

• 17 Agustus 2021, KPU menegaskan pemilu dan pemilihan serentak digelar 2024. Rilis ini menanggapi kabar di media sosial yang menyoroti pernyataan anggota KPU Ilham Saputra pada 23 Juni2020 yang menyebutadanya wacana pemilu 2024 diundur ke 2027.

• 11 September 2021, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyebut sikap presiden masih sama seperti pernyataan Presiden Jokowi pada 15 Maret 2021.

• 9 Januari 2022, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya keinginan para pengusaha agar pemilu 2024 diundur menjadi 2027. Alasan keinginan itu untuk mendorong ekonomi nasional yang sedang dalam masa pemulihan akibat pandemi covid-19.

• 13 Januari 2022, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri menegaskan penentangan dari PKS atas wacana penundaan pemilu dan upaya lainnya yang terkait masa perpanjangan presiden.

• 23 Februari 2022, Ketua PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan pemilu 2024 diundur satu atau dua tahun. Usulan itu disampaikan usai Muhaimin menemui para pelaku UMKM, pebisnis, dan para analis ekonomi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dia berharap usulan ini dapat diterima seluruh partai dan rencananya juga akan disampaikan ke presiden.

• 24 Februari 2022, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut wacanapenundaanpemilutidakmemilikilandasanhukumkuat dan melupakan aspek konstitusi.

• 24 Februari 2022, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut akan meneruskan aspirasi soal perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Aspirasi ini muncul usai Airlangga berkomunikasi dengan para petani sawit di Pekanbaru.

• 25 Februari 2022, Ketua PAN Zulkifli Hasan mendukung usulan penundaan pemilu. Setidaknya ada tiga alasan yang membuat dirinyamendukungpenundaanpemilu,yaitupandemicovid-19 yang belum berakhir, konflik Rusia-Ukraina yang memengaruhi situasiglobal, dan berdasarhasilsurveitingkatkepuasan rakyat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

• 26 Februari 2022, Ketua Umum Partai Demokrat Agus HarimurtiYudhoyonomenilaiusulanpenundaan pemilu adalah pernyataan yang tidak logis.

• 26 Februari 2022, Ketua PKB Muhaimin Iskandar mengklaim 60%daribigdata100jutasubjekakunmediasosialmendukung penundaan pemilu.

• 1 Maret 2022, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menyatakan partainya akan taat pada konstitusi, pemilu setiap lima tahun sekali.

• 1 Maret 2022, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan partainya akan taat sesuai konstitusi yang sudah ada.

• 2 Maret 2022, pemberitaan di CNNIndonesia.com menyebut wacana penundaan pemilu 2024 atas arahan seorang menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju. Menurut sumber yang tidak disebutkan namanya, saat berbincang dengan petinggi PAN, Zulkifli Hasan menceritakan pertemuannya dengan

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan untuk membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024.

• 2 Maret 2022, Juru Bicara Kemenko Marves, Jordi Mahardi, menepis kabar yang menyebut Luhut sebagai pihak yang meminta elite politik menggulirkan wacana penundaan pemilu 2024.

• 2 Maret 2022, Sekjen PSI Dea Tunggaesti menyatakan partainya tidak bisa menerima usulan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Dea, idealnya Pilpres dan Pileg tetap terlaksana pada 2024. Di sisi lain, Dea juga berharap partai-partai di DPR melihat aspirasi rakyat agar Presiden Jokowi melanjutkan kepemimpinan menjadi tiga periode dengan satu-satunya jalan, yaitu amandemen UUD NRI 1945.

• 3 Maret 2022, Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei yang menyebut 68% - 71% responden menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

• 3 Maret 2022, Sekjen PPP Arwani Thomafi menyatakan partainya akan menjalankan amanat konstitusi dan mengawal amanat reformasi.

• 11 Maret 2022, dalam acara podcast Deddy Corbuzier, Menko Marves RI Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa rakyat menginginkan pemilu 2024 ditunda. Hal ini, didasari pada big data 110 juta pengguna akun dari pelbagai media sosial yang diklaim dipunyai Luhut.

•

15Maret2022,Luhutmembantahpernahsebutangka110juta pengguna media sosial dalam big data-nya. Namun, Luhut tetap membenarkan adanya big dat a tersebut.

• 23 Maret 2022, Ketua DPR RI Puan Maharani tegaskan pemilu tetap digelar 2024.

• 29 Maret 2022, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berencana akan mendeklarasikan dukungan Jokowi tiga periode usai lebaran (kubu Surtawijaya).

• 30 Maret 2022, Apdesi bantah akan mendeklarasikan dukungan Jokowi tiga periode (kubu Arifin). Pihak Apdesi kubu Arifin juga menyebut rencana deklarasi dari kubu Surtawijaya merupakan pencatutan nama Apdesi.

• 30 Maret 2022, Presiden Jokowi menyebut semua pihak harus taat konstitusi. Pernyataan ini menanggapi aspirasi masyarakat yang ingin dirinya menjabat selama tiga periode.

• 6 April 2022, Presiden Jokowi meminta jajaran pemerintah tidak lagi menyuarakan urusan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan.

• 7 April 2022, Apdesi kubu Surtawijaya menyebut tak ada rencana deklarasi Jokowi tiga periode setelah lebaran.

• 10 April 2022, Presiden Jokowi tegaskan pemilu tetap digelar 2024.

• 12 April 2022, Presiden Jokowi melantik anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022-2027.

• 17 April 2022, SBY sebut jabatan presiden tidak tak terbatas, artinya dibatasi. Pernyataan ini menjadi sindiran atas wacana perpanjangan masa jabatan presiden yangramaidibincangkan.

• 19 April 2022, Ketua DPR RI Puan Maharani minta polemik penundaan pemilu disudahi.

• 20 April 2022,Megawati tegaskan menolak penundaan pemilu.

Meskipun presiden telah menggulirkan sederet pernyataan yang mengungkapkan penolakannya terhadap isu wacana penundaan pemilu, sikap skeptis masih ditunjukkan oleh masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari sikap dan pernyataan tokoh-tokoh dalam pemerintahan yang menarik perhatian masyarakat. Pernyataan para tokoh dianggap kontroversial dan saling bertolak belakang. Masyarakat terus berseru skeptis, mempertanyakan dan meminta pertanggung jawaban atas apa yang mereka ucapkan.

Dalam berbagai pro-kontra isu penundaan pemilu dan tiga periode, pesan-pesan yang disampaikan tokoh politik berdampak secara langsung terhadap publik karena berkaitan dengan kekuasaan politik. Dalam komunikasi politik, terdapat dampak yang saling mempengaruhi, baik itu dari penguasa kepada rakyat, maupun sebaliknya. Hal ini sangat terlihat dari adanya respons masyarakat terhadap gagasan penundaan pemilu yang dilayangkan tokoh politik. Terlihatpulabagaimanapolitikussebagaikomunikatordisinimerespon penolakan dari masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa terjadi komunikasi politik yang kuat dalam bergulirnya isu ini.

Komunikasi dalam politik memiliki peranan yang sangat besar terhadap berjalannya proses politik. Untuk itu, peran ‘komunikasi’ banyak

dimanfaatkan oleh penguasa untuk mempertahankan posisi kekuasaannya. Subianto (2015) mengemukakan bahwa penguasa, baik itu penguasa otoriter maupun demokratis, akan menguasai informasi atau melakukan manipulasi pada masyarakatnya. Artinya, ada sebuah tujuan tersendiri dari disampaikannya sebuah pesan oleh penguasa melalui komunikasi.

Tujuan disampaikannya pesan politik berkaitan dengan khalayak yang menerima pesan politis. Muhtadi (2005) dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca Orde Baru, mengemukakan bahwa dalam komunikasi politik, khalayak akan memberikan respon atau umpan balik terhadap pesan politis yang mereka terima, baik itu berbentuk pikiran maupun peran politik yang dilakoninya. Dalam kasus mencuatnya polemik tiga periode dan penundaan pemilu, terlihat bagaimana masyarakat merespon berbagai pesan-pesan yang disampaikan dari para tokoh dalam kekuasaan. Respon masyarakat ditunjukkan melalui banyaknya perbincangan di media sosial tentang isu penundaan pemilu, serta adanya tuntutan mahasiswamelaluidemonstrasiyangdilakukan sejak11 Aprilhingga21 April 2022 lalu.

Tersebarnya berbagai informasi terkait dukungan penundaan pemilu melalui komunikasi politik yang dilakukan banyak politikus, menunjukkan adanya propaganda politik yang mengarah pada tujuan tertentu. Secara luas, propaganda didefinisikan sebagai penyampaian suatu pesan (baik itu benar maupun palsu), untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi politik yang dilakukan para politikus lebih mengarah pada tindakan propaganda, karena gagasan demi gagasan terus bergulir secara intensif dari beberapa politikus, meski mendapat penolakan.

Laswell (1927) dalam Theory of Propaganda mengemukakan bahwa masalah propagandis adalah untuk mengintensifkan sikap yang mendukung tujuannya. Dalam menyampaikan gagasannya tentang penundaan pemilu, beberapa politikus berulang kali menyertakan alasan-alasan yang mendukung gagasan tentang penundaan pemilu, seperti yang terlihat dalam kronologi isu penundaan pemilu.

Propaganda politik dalam isu penundaan pemilu dan tiga periode semakin menonjol ketika Luhut dan Muhaimin mengklaim adanya data pendukung yang tidak dijelaskan secara terperinci sumbernya. Di lain sisi, klaim 110 juta data milik Luhut justru mendapat bantahan dari La Nyalla selaku ketua DPD RI, bahwa data tersebut palsu. Secara lebih sempit dalam lingkup politik, propaganda juga diartikan sebagai penyampaian suatu pesan yang dilakukan secara sengaja berupa informasi yang palsu atau menyesatkan untuk mendukung kepentingan politik penguasa, pesan disampaikan untuk melakukan pengelabuan terhadap penerima pesan, lebih dari pada persuasi. Dalam konteks bergulirnya isu ini, ketidakjelasan sumber data dan enggannya Luhut dan Muhaimin untuk membuka datanya secara lebih jelas, semakin memunculkan keraguan tentang kebenaran informasi yang mereka sampaikan.

Penyebaran informasi yang tidak jelas kebenarannya dalam komunikasi politik yang dilakukan Luhut dan Muhaimin memperlihatkan secara jelas bagaimana propaganda bermain dalam isu penundaan pemilu dan tiga periode ini. Irawanto (2004) mengemukakan bahwa dalam propaganda, informasi palsu yang disampaikan, bertujuan untuk memantapkan apa yang sudah diyakini oleh orang banyak.

Dalam propaganda, pesan palsu kerap disampaikan tanpa memperdulikan kesahihan pesannya. Irawanto mengasumsikan hal ini dengan: akan adanya keraguan jika penerima pesan menyadari

kepalsuan dari informasi yang dimaksud. Informasi palsu tersebut dapat memunculkan kegelisahan dari komunikan sehingga mereka bersemangat untuk menyingkirkan informasi tersebut. Namun, hal ini dapat membuat komunikan menjadi terbuka dengan pesan yang disampaikan oleh pemegang otoritas. Hal ini terlihat dari keinginan demonstran untuk mendengar tanggapan pemerintah atas tuntutan yang mereka berikan, meski informasi yang disampaikan oleh politikus sebelumnya dianggap palsu.

Teknik-teknikpropagandaterlihatmelaluidilontarkannyaalasan-alasan atas gagasan penundaan pemilu yang dilontarkan oleh para politikus. Alasan-alasan yang belum jelas kebenarannya, menjadi senjata bagi mereka ketika melontarkan dukungannya pada isu penundaan pemilu.

Terdapat beberapa alasan dukungan penundaan pemilu yang dilontarkan oleh para pesohor politik. Mulai dari alasan pembangunan, adanya kepuasan atas pemerintahan Jokowi, hingga adanya dukungan rakyat dari big data subjek media sosial, turut memanggil ombak penentangan masyarakat.

Alasan Penyelesaian Ekonomi dan Pembangunan

Muhaimin Iskandar, selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang KesejahteraanRakyat,mengemukakanbahwasaatiniIndonesiasedang dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi, sehingga hal tersebut akan terganggu dengan adanya pemilu. Selain itu, Muhaimin

juga mengemukakan bahwa transisi kekuasaan membuat laju ekonomi tidak pasti. Pernyataan selaras datang dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia yang pada 9 Januari 2022 lalu, menyuarakan pandangan pengusaha untuk mempertimbangkandilakukannyapenundaanpemilu.Menurutnya,hal ini adalah upaya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi. Kedua pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembangkitan perekonomian menjadi salah satu alasan yang dilontarkan para tokoh politik tersebut mendukung diadakannya pemilu.

Di lain sisi, ungkapan Muhaimin bahwa pemilu akan mengganggu pemulihan ekonomi memperlihatkan adanya teknik propaganda name calling. Teknik propaganda name calling mengasosiasikan suatu hal dengan menarik prasangka emosional, menciptakan simpati, atau menanamkan ketakutan pada komunikan pesan. Dalam teknik propaganda name calling, Alasan penundaan pemilu karena mengkhawatirkan terganggunya perekonomian nasional, mendapat banyak pertentangan. Pertentangan datang dari pengamat-pengamat yang tidak meyakini akan terganggunya stabilitas ekonomi jika pemilu ditunda dan ketidakpastiannya datang dari hal lain. Selain itu, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak setuju jika pemilu ditunda, bahkan bagi mereka yang berpendapat bahwa pembangunan ekonomi lebih penting dari demokrasi.

Dalam surveiyangdilaksanakan padaMaret2018 hingga Juni 2021 lalu, memperlihatkan bagaimana mayoritas responden (67,9%) berpendapat bahwa pembangunan ekonomi lebih penting dari demokrasi. Hasil ini memang selaras dengan pendapat para pesohor politik tentang alasan pemilu karena pemulihan dan pembangunan ekonomi. Namun sayangnya, hasil tersebut tidak selaras dengan hasil survei yang menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju untuk tidak dilaksanakannya penundaan pemilu.

Dalam rilis hasil survei yang sama, LSI juga menyajikan data preferensi responden yang berpandangan bahwa pembangunan politik lebih penting dari demokrasi, tidak setuju dengan diadakannya penundaan pemilu. Data tersebut terlihat dalam grafik berikut.

Berdasarkan hasil survei di atas, terlihat bagaimana preferensi masyarakat terhadap penundaan pemilu. Mayoritas responden memilih untuk tidak melakukan penundaan pemilu sekalipun mereka berpendapat bahwa pembangunan ekonomi lebih penting dari demokrasi.

Alasan Adanya Dukungan Big Data

Klaim adanya dukungan Big data terhadap wacana penundaan pemilu pertama kali dinyatakan oleh Muhaimin Iskandar pada 26 Februari lalu. Iamenyatakan bahwa adadata 100 jutasubyek akun mediasosial, yang 60% nya mendukung adanya penundaan pemilu. Kemudian klaim adanya Big data ini diajukan kembali oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada 11 Maret, dinyatakan bahwa

ada 110 juta subyek akun media sosial yang mendukung wacana penundaan pemilu.

Kedua klaim di atas tidak disebutkan secara jelas sumber dan detail seperti apadatayangdimaksud. Walaupun Muhaiminmembandingkan suara responden survei hanya mencangkup 1.200 - 1.500 responden, sementara dalam Big data responden dapat mencapai 100 juta orang, Muhaimin maupun Luhut tidak sama sekali membuka secara detail ‘data’ yang mereka maksud. Hal ini kemudian menuai banyak penentangan dari masyarakat, terutama mereka yang merasa skeptis dengan pernyataan kontroversial tersebut.

Jika Luhut dan Muhaimin mengungkapkan bahwa jutaan big data yang dimaksud adalah milik pengguna media sosial, maka isu pemilu di media sosial paling banyak diperbincangkan di platform Twitter. Terdapat 38.248 mention tentang isu penundaan pemilu ini di Twitter. Sedangkan platform lainnya menyusul dengan angka yang lebih kecil dari itu.

Keduaklaimbigdata mendapatbanyakpertanyaanterkaitvaliditasnya. Data di atas memperlihatkan bahwa perbincangan tentang isu penundaan pemilu paling banyak diperbincangkan di Twitter. Akan tetapi, jumlah pengguna Twitter di Indonesia hingga 2022 hanya berjumlah 18,45 juta pengguna. Bahkan, hanya 10.000 akun yang terlibatdalamperbincangan.Secaramudah dapatterlihatbahwaangka 10.000 masih sangat jauh dari angka 100 juta dan 110 juta seperti yang dimaksud oleh Muhaimin dan Luhut. Hal ini kemudian menuai banyak kontroversi di masyarakat yang semakin mempertanyakan kebenaran akan big data yang dimaksud.

Alasan Tingginya Tingkat Kepuasan pada Kinerja

Presiden

Dalam mengemukakan dukungannya terkait dukungan penundaan pemilu, Muhaimin menyinggung perihal tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo. Muhaimin menyinggungbahwahasilsurveimengungkapkan dominasimasyarakat yang merasa puas dengan pemerintahan Jokowi, meski ia juga membandingkan secara terang-terangan bahwa hasil survei hanya diikuti oleh 1.200 - 1.500 responden dan big data bisa memuat hingga jutaan suara. Namun, klaim Muhaimin tentang

Data kepuasan masyarakat pada masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tercermin dalam hasil survei milik Lembagai Survei Indonesia (LSI) yang dirilis pada 3 Maret tahun 2022.

Dalam data di atas, terlihat bahwa mayoritas masyarakat merasakan kepuasan atas kinerja Jokowi. Sebanyak 66,3% dari total responden merasa puas dengan pemerintahan Jokowi, terdiri dari 7,5% di antaranya sangat puas dan 58,8% di antaranya merasa cukup puas. Sedangkan terdapat 29,9% merasa kurang puas/tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi, yaitu 23,7% di antaranya kurang puas dan 6,2% di antaranya merasa tidak puas. Hasil survei ini selaras dengan klaim Muhaimin tentang mayoritas masyarakat yang merasa puas dengan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Namun, kepuasan publik yang tinggi tidak berarti bahwa masyarakat menginginkan adanya penundaan pemilu maupun pemerintahan Jokowi selama 3 periode. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, mayoritas responden menolak wacana penundaan pemilu. Contohnya, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Namun, kepuasan publik yang tinggi tidak berarti bahwa masyarakat menginginkan adanya penundaan pemilu maupun pemerintahan

Jokowi selama 3 periode. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, mayoritas responden menolak 2 wacana tersebut. Contohnya, survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Hasil survei menunjukkan bahwamayoritasresponden menolak dilakukannyapenundaan pemilu.

Data-data di atas menunjukan bahwa tingkat kepuasan publik yang tinggi tidak dapat dijadikan sebagai sebuah alasan penundaan pemilu. Meskipun berbagai survei membuktikan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan pemerintahan Jokowi, hasil survei juga mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat tetap menolak adanya penundaan pemilu.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyinggung ihwal amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945). Ia menyebut UUD 1945 bukanlah sebuah kitab suci sehingga tidak boleh dianggap tabu jika ada kehendak untuk dilakukan penyempurnaan melalui proses amandemen. Amandemen yang akan dilakukan untuk menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Bamsoet mengatakan bahwa PPHN diperlukan untuk mengarahkan bangsa ke depan agar tidak terus berubah haluan setiap terjadi pergantian kepemimpinan.

Wacana dimasukkannya PPHN ini menarik perhatian banyak pihak, karena ada dugaan dan kekhawatiran memasukkan PPHN hanya menjadi pintu masuk untuk mengubah pasal-pasal krusial, seperti pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen. Hal ini menggambarkan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara Demokrasi yang kedaulatannya langsung berada di tangan rakyat. Implementasi dari kedaulatan di tangan rakyat ini dapat tercermin dari mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, di bagian lainnya juga yakni Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakdanakan menurut Undang-Undang Dasar”kedua landasan hukum tersebutlah yang menjadi peta jalan demokrasi bangsa Indonesia. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung tidak hanya mempraktikkan suatu tatanan demokrasi yang bersih, namun juga dapat memberikan peran dan partisipasi lebih terhadap seluruh rakyat dalam menentukan pemimpin pilihannya. Seluruh rakyat dalam pemilihan langsung memiliki andil dalam menentukan kemajuan

bangsanya dengan cara pemilihan presiden dan wakil presiden. Kedaulatan tidak bisa direpresentasikan dengan dan oleh siapapun juga,makademokrasilangsungtersebutdapatdijadikan sebagaisarana terbaik bagi rakyat untuk menentukan kehendaknya termasuk dalam hal penentuan pemimpinnya.

J.J. Rousseau menyatakan:

Kedaulatan tidak dapat direpresentasikan, untuk pikiran yang sama tidak dapat dialienasikan, para wakil rakyat tidak dan tidak akan dapat menjadi representasi rakyat, mereka hanya sekedar agen saja dan mereka tidak dapat menentukan keputusan apapun secara final. Beberapa hukum yang diratifikasi tidak oleh rakyat secara langsung adalah sebuah kehampaan”.

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung ini pun hakikatnya merupakan pemberian hak dasar pada rakyat agar dapat menentukan putra/putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin negeriIndonesia. Haltersebuttelah diaturdandijamindalam konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 6a ayat (1) yang telah disebutkandiatas.Dalamimplementasihakdasarrakyatuntukmemilih pemimpin negara secara langsung ini tidak boleh ada yang membatasinya termasuk dari instrumen hukum.

Masa jabatan presiden Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 7. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan selama lima tahun lamanya dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Maka itu artinya, maksimal masa jabatan presiden yang ditetapkan oleh Undang-Undang adalah dua periode baik itu berturutturut ataupun tidak berturut.

Bunyi UU 1945 Pasal 7:

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”

Pembatasan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden lebih dari 2 (dua) periode ini dimaksudkan untuk menghindari hegemoni kekuasaan sebagaimana pernah terjadi di negeri ini pada masa orde baru dahulu.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) membuat sebuah pernyataan bahwa perpanjangan masa jabatan merupakan hal yang inkonstitusional, karena dalam UUD 1945 Pasal 7 telah ditegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat menjabat selama lima tahun dan hanya bisa diperpanjang satu kali.

Namun terdapat wacana pengubahan atau amandemen UUD 1945 yangmunculakhir-akhir inidarisejumlahpartaipolitik dengan berbagai alasan di luar soal masa jabatan presiden. Peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil, berpendapat bahwa amandemen konstitusi ini bisa menjadi pintu dari adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Dimulai dari merevisi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), penataan kewenangan lembaga negara, serta isu lainnya yang diusulkan melalui proses amandemen UUD 1945. Lalu jika amandemen konstitusi dibuka, bisa saja ada usulan menambah masa jabatan presiden.

Upaya perubahan penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode ini bertentangan dengan semangat reformasi. Jika kita menilik kembali fokus reformasi kala itu salah satunya adalah untuk membatasi masa jabatan agar negara ini tidak dipimpin oleh satu aktor politik saja.

Hal ini dimaksudkan agar seorang Presiden tidak terjebak pada otoritarianisme sehingga berlagak seperti menjadi raja.

Pasal 7 UUD 1945 tersebut merupakan salah satu pasal yang menjadi jantung reformasi konstitusi dan sebuah aturan main yang harus ditegakkan dengan sejumlah batasan dalam sistem kekuasaan Presiden. Dengan demikian, masa jabatan masa jabatan presiden tidak bisa diperpanjang lebih dari dua periode hanya karena presiden saat ini dinilai lebih baik.

Aturan tersebut (Pasal 7 UUD 1945) merupakan hasil dari amandemen konstitusi yang pertama yang dilakukan pada 14-21 Oktober 1999. Karena sebelum diamandemen, tidak ada batasan soal masa jabatan Presiden karena Pasal 7 UUD 1945 mengatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat memegang jabatannya selama lima tahun dan dapat dipilih kembali sekali lagi setelahnya. Selain itu, sebelum adanya amandemen, Presidendanwakilnyadipilih langsungolehMPR.Namun, setelah UUD diamandemen yang ketiga kalinya pada tahun 2001, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyatnya sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945.

Sejak 2021 lalu, terdapat dua skenario yang diduga telah disiapkan untuk meloloskanwacanaperpanjanganmasajabatanpresidenmelalui amandemen konstitusi. Pertama, membuka peluang periode ketiga selama lima tahun melalui pemilu. Sedangkan skenario kedua adalah memperpanjang masa jabatan presiden maksimal tiga tahun.

Amandemen UUD 1945 memiliki beberapa prosedur aturan (syarat kuantitatif) yang perlu diperhatikan dan dilewati, seperti usul perubahan harus diajukan oleh ⅓ anggota MPR, pengubahan harus melalui sidang MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ⅔ anggota MPR, lalu hasil keputusannya mengubah pasal Undang-Undang sendiri

dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.

Jika dijabarkan, maka seperti ini, dari 575 anggota DPR saat ini, lebih dari 357 orang di antaranya berasal dari koalisi pemerintah. Angka ini sudah jauh melebihi dari 50 persen plus satu.

Mengenai syarat-syarat kuantitatif yang disebutkan sebelumnya, hal tersebut dengan mengasumsikan bahwa DPD solid dan fraksi masingmasing partai solid (termasuk di dalamnya partai koalisi Jokowi), maka akan ada beberapa simulasi serta skenario besar yang mungkin terjadi danakanmembuatprosesamandemenberjalandengan“lancar”,yakni pertama, anggota MPR dari DPR dapat melakukan amandemen UUD 1945 tanpa kehadiran DPD, serta jumlah MPR dari DPR memenuhi syarat kuorum untuk pengusulan, pengubahan, dan persetujuan. Kedua, anggota MPR dari fraksi koalisi pemerintahan Jokowi yang jumlahnya 427 orang memenuhi syarat pengusulan dan memberi persetujuan. Meski jumlahnya belum memenuhi syarat kuorum sebanyak 474 anggota MPR. Maka dari itu, kekurangan tersebut perlu ditutupi anggota MPR dari DPD atau dari fraksi di luar pendukung pemerintahan, seperti PKS, PAN, ataupun Demokrat. Ketiga, dari fraksi partai koalisi pendukung Jokowi yang sebanyak 427 anggota MPR tersebut lalu ditambahdukungan solid anggotaMPR dan DPD sebanyak 136 anggota. Gabungan dua kelompok besar koalisi Jokowi ditambah DPD akan memiliki kekuatan 563 anggota MPR yang secara kuantitatif mencukupi dan memenuhi syarat untuk mengusulkan, memutus dilakukannya perubahan dan memberikan persetujuan atas perubahan.Namunamandemenakangagaldiprosesdandiloloskanjika skenario besar tersebut tidak mampu dijahit secara sempurna. Namun sejauh ini, tidak semua partai pendukung pemerintah kompak mendukung wacana penundaan pemilu 2024. Sebagai pemilik kursi di

parlemen terbanyak, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menolak wacana tersebut. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, lewat keterangannya meminta para elit politik taat pada konstitusi serta tidak mengkhianati semangat reformasi yang telah mengamanatkan pembatasan masa jabatan presiden. PDIP tidak melihat adanya urgensi pemilu perlu ditunda. PDIP meminta praktik kekuasaan fokus saja pada upaya mengatasi berbagai dampak pandemi Covid-19, karena hal ini lebih penting daripada berimajinasi tentang penundaan Pemilu 2024.

Perubahan atau amandemen UUD 1945 memanglah menjadi kewenangan MPR dan tidak terkait dengan kekuasaan Jokowi selaku Presiden. Kendati demikian, Jokowi tetaplah menjadi pemain kunci selainpimpinanpartaiyangmemilikikursidiMPR.Jokowimenjadikunci karena inheren di dalam dirinya kekuatan untuk memadukan dan mensolidkan dukungan partai pendukungnya di MPR agar amandemen dilakukan. Hal ini kembali pada pertanyaan “Apa sebenarnya kepentingan politik yang ingin Jokowi capai sehingga harus meloloskan amandemen UUD 1945 tersebut?” Maka dari sinilah titik yang menjadi persinggungan amandemen dengan praduga perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Adanya usul penundaan Pemilu tahun 2024 akhirnya menjadi sebuah polemik yang tak kunjung berakhir. Isu tersebutlah yang sekaligus memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Sejumlah elit politik dan partai politik menyebutkan wacana tersebut, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Presiden Joko Widodo telah angkat bicara mengenai masalah ini dengan menyatakan bahwaia akan patuh padakonstitusi atau UndangUndang Dasar 1945. Namun dalam hal ini, pernyataan Presiden Jokowi belumlahdapatdianggaptegas olehmasyarakatuntukmenolakadanya perpanjangan tiga periode. Namun di saat yang bersamaan pula, Presiden Jokowi menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang, sebab hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi.

Wacana penundaan pemilu amatlah problematik karena tidak memiliki alas argumentasi konstitusional yang kuat. Argumen yang disampaikan oleh para elit politik ini lebih kepada kepentingan politik praktis serta ekonomi jangka pendek yang sedang mereka garap. Wacana tersebut lah yang akhirnya memberikan imbas pada hal lainnya, yakni bertambahnya masa jabatan presiden serta lembaga-lembaga lainnya yang dipilih melalui pemilu, seperti DPR, MPR, DPD, DPRD dan Kepala Daerah. Alih-alih berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam tepat waktu sesuai ketentuan konstitusi,parapimpinanpartaiyangmerupakan bagian dari fraksi DPR malah mengusulkan jalan yang keluar dari koridor perundang-undangan.

Jika wacana-wacana tersebut direalisasikan, maka jelas ini sudah melanggarkonstitusi,karenadalamPasal22Eayat(1)UUD1945Pemilu ditegaskan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Lalu di dalam Pasal 7 UUD 1945 pun sudah tertera jelas bahwa masa jabatan Presiden dan WakilPresidenadalahlimatahundanhanyadapatdipilihkembaliuntuk satukalimasajabatandaninisifatnyatetap(fixterm).Apalagikonstitusi di Indonesia saat ini tidak membuka adanya ruang penundaan Pemilu untuk dilaksanakan maupun penambahan masa jabatan Presiden dan Wakilnya.

Penundaan Pemilu ini memiliki potensi menodai muka bangsa Indonesia,karenatelahingkarpadakomitmenbernegarayangtertuang di dalam konstitusi UUD 1945. Adanya penundaan Pemilu ini juga sama artinya dengan menunda regenerasi kepemimpinan yang sudah semestinya berjalan terus demi menghindari pemegangan kekuasaan yang panjang hingga potensi praktik korupsi yang lebih tinggi lagi. Lalu, adanya perubahankonstitusiyang bertujuan hanya sekedar untuk menunda Pemilu dan menambah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden baik secara formal maupun informal, dapat dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam konstitusi. Padahal sejatinya, nilai-nilai konstitusionalisme tersebut tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan, mengatur struktur fundamental ketatanegaraan, serta menjamin Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dari itu, tidak tepat jika konstitusi diubah atau diamandemen hanya untuk penundaan Pemilu, karena semata-mata penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini tujuannya seolah bernegara bukan demi kepentingan rakyat sebesar-besarnya tetapi untuk kepentingan kekuasaan.

Keadaan darurat pun tidak bisa begitu saja dijadikan sebagai alasan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan tiga periode, karena di sini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa dalam merealisasikan program-programnya di setiap periode presiden dan wakil presiden memiliki tantangannya serta strateginya tersendiri untuk merealisasikan program yang diusungnya saat awal pemerintahan dapat selesai sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Maka dari itu, seharusnya Presiden beserta para jajarannya hingga partai politik yang merupakan bagian dari fraksi DPR terus mencari jalan keluar dari tantangan menjalani pemerintahan di masa pandemi ini dalam kurun waktu dua tahun sisa periode kepemimpinannya. Fokus pada pekerjaan rumah yang belum

diselesaikan dalam waktu dua tahun ke depan sebelum Pemilu dilaksanakanbukanjustrusibukmengungkapkanwacanaperpanjangan periode jabatan pemerintah pusat.

Pasal 7 UUD 1945 tersebut bukan dimaknai agar masa jabatan diperpanjang lebih dari dua periode ketika seorang Presiden mampu menggabungkan polarisasi warga negaranya. Justru karena masa jabatannya sudah ditentukan dari awal, yakni 5 tahun maka presiden harus mampu untuk memberikan yang terbaik bagi warga negaranya ketika masa jabatannya akan berakhir.

Namun faktanya, masih terdapat banyak sikap dan pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo yang menunjukkan ketidaktegasannya dalam memimpin negara Indonesia, bahkan di dua tahun sisa masa kepemimpinannya ini. Di mulai dari ramainya isu penundaan pemilu hingga penambahan masa jabatan presiden yang menjadi polemik di Indonesia ini, yang bahkan menjadi pemicu munculnya demo oleh mahasiswa, sikap Jokowi masih mengundang tanda tanya karena ketidaktegasannya dalam bersikap. Alih-alih menolak adanya penundaan pemilu, ia malah mengungkapkan pendapat bahwa ia akan taat pada konstitusi.

Dalam hal ini, mahasiswa ataupun masyarakat geram akan sikap dari Jokowi itusendiri, karena jika ia bersikap tegas dengan menolak adanya penundaan Pemilu 14 Februari 2024, maka kekhawatiran dari masyarakat akan kejadian di masa orde baru beberapa tahun yang lalu akan menghilang.

Ketidaktegasan Jokowi terlihat dalam menanggapi polemik penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan 3 (tiga) periode ini. Masyarakat masih ragu,karenaJokowitidak memberikan tanggapan yanglugas dan jelas mengenai hal tersebut. Mestinya, Jokowi secara tegas membuat

sebuah pernyataan kepada mahasiswa maupun seluruh masyarakat Indonesia, bahwa pada masa kepemimpinannya tidak akan ada dan tidak boleh ada amandemen konstitusi. Jika Jokowi sedari awal sudah tegas dalam mengungkapkan ke publik bahwa ia menolak adanya penundaan Pemilu dan penambahan masa jabatan, maka polemik di tengah masyarakat pun tidak terjadi. Diketahui, bahwa pada rapat kabinet terakhir tidak ada pembahasan menyinggung masalah tiga periode maupun penundaan Pemilu ini.

Penyunting:

Nindita Nisditia (210610200078)

Dhela Seftiany (210610200031)

Penulis:

Nindita Nisditia (210610200078) Dhela Seftiany (210610200031) Ridwan Budi Luhur (210610200043) Abdullah Adzam (210610200035) Salma Aulia (210610200065)

Dokumen

Humas KPU RI. (2021). Siaran Pers: Tegas, Berdasarkan UU Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Diakses dari https://www.kpu.go.id/dmdocument/1629181456Rilis%2017.08.2021 %20RILIS%20PEMLU%20DAN%20PEMILIHAN%20DI%202024.pdf

Lembaga Survei Indonesia. (2022). Rilis Survei Nasional: Sikap Publik terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan Presiden. Diakses dari https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-03-maret-2022

Buku Pureklolon, T. P. (2016). Komunikasi politik. Gramedia Pustaka Utama. Diakses dari https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BMdGDwAAQBAJ&oi =fnd&pg=PP1&dq=komunikasi+publik+tokoh+politik&ots=XWXO9wlXT p&sig=_M022PyH_RCgJJ8zJfFeVhQNZQE

Subiakto, H. (2015). Komunikasi politik, media, dan demokrasi. Prenada Media. Diakses dari https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=ou20DwAAQBAJ&oi=f nd&pg=PP1&dq=komunikasi+publik+tokoh+politik&ots=oVXzu99No4 &sig=E9XBz0HPpeZeqQ4DzODO9PwufI0

Jurnal Irawanto, B. (2004). Film propaganda: Ikonografi kekuasaan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(1), 1-16. Diakses dari https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11055

Putri, Bilqis Oktaviani. 2014. Makalah Pemikiran Politik Barat, JeanJacques Rousseau: Demokrasi Langsung. Retrivied from: http://bilqis-oktaviani-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-118018-

Pemikiran%20Politik%20Barat%20(SOP241)Makalah%20PPB%20Individu%20%20J.J.%20Rousseau:%20Demokrasi %20Langsung.html

Lasswell, H. (1927). The Theory of Political Propaganda. American Political Science Review, 21(3), 627-631. Diakses dari https://www.cambridge.org/core/journals/american-political-sciencereview/article/abs/theory-of-politicalpropaganda/9AFAA9A4B7BD71EA20B3521A99D7EF3F

Daring

"Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat - DPR RI." https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945. Accessed 21 Apr. 2022.

"Mengubah UUD 1945: Alasan dan Kemungkinannya - detikNews." 26 Aug. 2021, https://news.detik.com/kolom/d-5697375/mengubahuud-1945-alasan-dan-kemungkinannya. Accessed 21 Apr. 2022.

Kontan.co.id (2022). Menteri Bahlil Bicara Soal Penundaan Pemilu 2024, Jangan Diharamkan. Diuakses dari https://nasional.kontan.co.id/news/menteri-bahlil-bicara-soalpenundaan-pemilu-2024-jangan-diharamkan

Kristina. (2022, 11 Januari). Masa Jabatan Presiden Menurut UUD 1945, Bisakah Diperpanjang?. Retrivied from: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5893641/masa-jabatanpresiden-menurut-uud-1945-bisakah-diperpanjang

Political Philosophy of J.J. Rousseau. Pada website https://plato.stanford.edu/entries/rousseau/

Nurita, Dewi. (2022, 27 Februari). Syarat Amandemen UUD 1945 untuk Mengubah Masa Jabatan Presiden. Retrivied from: https://nasional.tempo.co/read/1565365/syarat-amandemen-uud1945-untuk-mengubah-masa-jabatan-presiden/full&view=ok

Adyatama, Egi. (2021). Fadjroel Rachman Tegaskan Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode. Tempo.co. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1505081/fadjroel-rachman-tegaskanjokowi-tolak-wacana-presiden-3-periode

CNBC Indonesia. (2022). Ini Dampak Pemilu Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Versi BI. Diakses dari

https://www.cnbcindonesia.com/market/20180830150352-1731012/ini-dampak-pemilu-terhadap-pertumbuhan-ekonomi-versi-bi

CNN Indonesia. (2020). KPU Sebut Pilkada Serentak 2024 Kemungkinan Diundur ke 2027. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200623114737-32516378/kpu-sebut-pilkada-serentak-2024-kemungkinan-diundur-ke2027

CNN Indonesia. (2022). Apdesi Surtawijaya Takkan Deklarasi Jokowi 3 Periode usai Lebaran. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220407180940-32781815/apdesi-surtawijaya-takkan-deklarasi-jokowi-3-periode-usailebaran

CNN Indonesia. (2022). Apdesi Terbelah usai Deklarasi Jokowi 3 Periode. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220330183629-20778105/apdesi-terbelah-usai-deklarasi-jokowi-3-periode

CNN Indonesia. (2022). Cak Imin Klaim Banyak Pihak Setuju Pemilu 2024 Ditunda. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220226163935-32764486/cak-imin-klaim-banyak-pihak-setuju-pemilu-2024-ditunda

CNN Indonesia. (2022). Cak Imin Ungkap 3 alasan pemilu 2023 perlu ditunda. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220223173944-32763110/cak-imin-ungkap-3-alasan-pemilu-2024-perlu-ditunda

CNN Indonesia. (2022). Jokowi Resmi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu 2022-2027. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220412084845-20783529/jokowi-resmi-lantik-anggota-kpu-dan-bawaslu-2022-2027

CNN Indonesia. (2022). Megawati: No, Tak Ada Penundaan Pemilu. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220420160836-32787362/megawati-no-tak-ada-penundaan-pemilu

Corbuzier, Deddy. (2022). Jokowi 3 Periode!? Gimana Komen Kalian?.. Luhut Binsar Pandjaitan - Deddy Corbuzier Podcast. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=4fWaFoaTTZw&t=258s

CNN Indonesia. (2022). Luhut Respons Penolakan Tunda Pemilu Kata Gusdur Gitu-Gitu Aja Kok Repot. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220309135228-32768803/luhut-respons-penolakan-tunda-pemilu-kata-gus-dur-gitu-ajakok-repot

Erdianto, Kristian. (2019). Wakil Ketua MPR Ungkap Alasan Munculnya Wacana Masa Jabatan Presiden 8 Tahun. Kompas.com. Diakses melalui

https://nasional.kompas.com/read/2019/11/21/13142981/wakilketua-mpr-ungkap-alasan-munculnya-wacana-masa-jabatan-presiden8-tahun?page=all

Evandio, Akbar. (2022). Bahlil Lahadalia Ungkap Alasan Pengusaha Ingin Pilpres 2024 Diundur. Bisnis.com. Diakses dari https://kabar24.bisnis.com/read/20220110/15/1487254/bahlillahadalia-ungkap-alasan-pengusaha-ingin-pilpres-2024-diundur

Farisa, Fitria Chusna. (2020). Klarifikasi KPU: Yang Diwacanakan Mundur ke 2027 Pilkada, Bukan Pilpres dan Pileg. Kompas.com. Diakses dari

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/25/11404331/klarifikasikpu-yang-diwacanakan-mundur-ke-2027-pilkada-bukan-pilpresdan?page=all

Firmansyah, M Julnis. (2022). Airlangga Bakal Teruskan Aspirasi soal Perpanjangan Jabatan Jokowi. Tempo.co. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1564382/airlangga-bakal-teruskanaspirasi-soal-perpanjangan-jabatan-jokowi/full&view=ok

"Jean Jacques Rousseau (Stanford Encyclopedia of Philosophy)." 27 Sep. 2010, https://plato.stanford.edu/entries/rousseau/. Accessed 21 Apr. 2022.

JPNN. (2022). Zulkifli Hasan: Saya Setuju Pemilu 2024 Diundur. Diakses dari https://www.jpnn.com/news/zulkifli-hasan-saya-setuju-pemilu2024-diundur

Katadata.co.id. (2022). Bagaimana Sebenarnya Suara Warganet soal Penundaan Pemilu 2024?. Diakses dari https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/623afc7a5125c/bag aimana-sebenarnya-suara-warganet-soal-penundaan-pemilu-2024

Kompas.id. (2022). La Nyalla Sebut Big Data Luhut Binsar Pandjaitan Bohong Belaka. Diakses dari https://www.kompas.id/baca/beritavideo/2022/04/15/la-nyalla-sebut-big-data-luhut-bisar-pandjaitanbohong-belaka

Leading countries based on number of Twitter users as of January 2022. Statista.com. Diakses dari https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitterusers-in-selected-countries/

Herman. (2022). Luhut Bantah Pernah Sebut soal Big Data 110 Juta Warga Ingin Tunda Pemilu. BeritaSatu.com. Diakses dari https://www.beritasatu.com/politik/902923/luhut-bantah-pernahsebut-soal-big-data-110-juta-warga-ingin-tunda-pemilu

Mantalean, Vitorio. (2022). Majelis Syuro: PKS Tolak Penundaan Pemilu 2024. Kompas.com. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/01/13/22134921/majelissyuro-pks-tolak-penundaan-pemilu-2024?page=all

Nasrulhak, Akfa. (2019). Suhendra Usulkan Jabatan Presiden Tiga Periode. Detik.com. Diakses melalui https://news.detik.com/berita/d4781166/suhendra-usulkan-jabatan-presiden-tiga-periode

Nurita, Dewi. (2022). Sindir Wacana Jokowi 3 Periode dan Penundaan Pemilu 2024, Ini Kata SBY. Tempo.co. Diakses dari

https://nasional.tempo.co/read/1583163/sindir-wacana-jokowi-3periode-dan-penundaan-pemilu-2024-ini-kata-sby/full&view=ok

Paat, Yustinus. (2022). Puan: Hentikan Polemik Penundaan Pemilu. BeritaSatu.com. Diakses dari https://www.beritasatu.com/politik/917859/puan-hentikan-polemikpenundaan-pemilu

"Pengantar Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana ...." 6 Apr. 2022, https://www.youtube.com/watch?v=8rr8-wfFqG0. Accessed 21 Apr. 2022.

Pratiwi, Rivana. (2022). Tangan Pemerintah di Balik Desain Tunda Pemilu 2024. CNNIndonesia.com. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220301150920-32765434/tangan-pemerintah-di-balik-desain-tunda-pemilu-2024/1

Rais, Amien. (2021). IT’S NOW OR NEVER. Diakses dari https://www.youtube.com/watch?v=YGa11xyqNBQ

Ridwan, Muhammad. (2022). Luhut Disebut jadi Dalang Isu Penundaan Pemilu, Jubir Angkat Bicara. JawaPos.com. Diakses dari https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/03/2022/luhutdisebut-jadi-dalang-isu-penundaan-pemilu-jubir-angkat-bicara/

Saptohutomo, Aryo Putranto. (2022). Para Elite Parpol yang Tolak Pemilu Ditunda dari AHY sampai Prabowo. Kompas.com. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/14181161/para-eliteparpol-yang-tolak-pemilu-ditunda-dari-ahy-sampai-prabowo?page=all

Saputro, Febrianto Adi. (2022). Ketum PKB Usulkan Pemilu 2024 Diundur Maksimal Dua Tahun. Republika.co.id. Diakses dari

https://www.republika.co.id/berita/r7r4fs436/ketum-pkb-usulkanpemilu-2024-diundur-maksimal-dua-tahun

Sekretariat Presiden. (2019). Dialog Presiden Republik Indonesia dengan Wartawan Kepresidenan. Diakses dari https://www.presidenri.go.id/transkrip/dialog-presiden-republikindonesia-dengan-wartawan-kepresidenan/

Sekretariat Presiden. (2021). Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia. Diakses dari https://www.presidenri.go.id/transkrip/keterangan-pers-presidenrepublik-indonesia-13/

Sekretariat Negara. (2022). Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia usai Meninjau Kawasan Candi Borobudur. Diakses dari https://www.presidenri.go.id/transkrip/keterangan-pers-presidenrepublik-indonesia-usai-meninjau-kawasan-candi-borobudur/

Sekretariat Negara. (2022). Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Diakses dari https://www.presidenri.go.id/transkrip/rapat-persiapan-pemilu-danpilkada-serentak-tahun-2024/

"Syarat Amandemen UUD 1945 untuk Mengubah Masa Jabatan ...." 27 Feb. 2022, https://nasional.tempo.co/read/1565365/syaratamandemen-uud-1945-untuk-mengubah-masa-jabatan-presiden. Accessed 21 Apr. 2022.

Tempo.co. (2022). BEM SI Tunggu Respons Pemerintah terhadap Tuntutan Penolakan Jokowi Tiga Periode. Diakses dari https://nasional-tempo-co.translate.goog/read/1582911/bem-si-

tunggu-respons-pemerintah-terhadap-tuntutan-penolakan-jokowi-3periode?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc

Triatmojo, Danang. (2022). Tegaskan PDIP Tolak Penundaan, Puan: Pemilu 2024 Jalan Terus. TribunNews.com. Diakses dari https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/23/tegaskan-pdiptolak-penundaan-puan-pemilu-2024-jalan-terus

Watra, Boyke Ledy. (2022). PSI Tolak Penundaan Pemilu 2024. AntaraNews.com. Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/2735161/psi-tolak-penundaanpemilu-2024

Widodo, Joko. (2022). Twit Akun Resmi Presiden Jokowi. Diakses dari https://twitter.com/jokowi/status/1511669837004611584?s=20&t=g geebZtBrghnbSQE2NC58Q

Irawan, Ahmad. (2021, 26 Agustus). Mengubah UUD 1945: Alasan dan Kemungkinannya. Retrivied from: https://news.detik.com/kolom/d5697375/mengubah-uud-1945-alasan-dan-kemungkinannya

Voi.ID. (2022). Ramai-ramai Tolak Usulan Cak Imin Agar Pemilu 2024 Diundur. Diakses dari https://voi.id/berita/138497/ramai-ramai-tolak-usulan-cak-imin-agarpemilu-2024-diundur