RUNNING TIPS FROM DYLAN HALL
HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT MENAGIH JANJI PEMERINTAH
ATAS HAK DASAR PEMENUHAN
“Setiap orang berhak
mengembangkan diri melalui pemenuhan
kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi
kesejahteraan umat manusia.”
Begitulah bunyi Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mendeklarasikan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakatnya tanpa terkecuali, dengan demikian maka pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah negara. Pendidikan merupakan suatu bentuk investasi untuk meningkatkan kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM), sebab dengan pendidikan yang berkualitas mampu menghasilkan output peserta didik yang memiliki pengetahuan, serta keterampilan yang akan mendukung pembangunan ekonomi, politik dan sosial negara.
BIAYA PENDIDIKAN SEMAKIN MELAMBUNG TINGGI
Idealnya pemerintah harus mempunyai peran penuh untuk menetapkan berbagai macam kebijakan dan regulasi yang mendukung pendidikan sebagai pemenuhan hak warga negara. Jika pemerintah tidak memberikan perhatian penuh atau bahkan cenderung mengabaikan tanggung jawab mereka dalam membuat regulasi yang memudahkan akses pendidikan, berpotensi menyebabkan adanya gap atau kesenjangan secara ekonomi. Katakan jika biaya pendidikan dipatok tinggi akan semakin membesar kaum marginal dalam mencapai akses pendidikan. Permasalahan seperti ini sudah lumrah terjadi di lingkup pendidikan perguruan tinggi, biaya pendidikannya semakin tidak terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana pemenuhan akses pendidikan hingga perguruan tinggi semakin diabaikan oleh pemerintah.
PENDIDIKAN TINGGI:
MENYEJAHTERAKAN ATAU
MENYENGSARAKAN RAKYAT?
Indonesia sedang dihadapkan dengan sorotan polemik mahalnya biaya pendidikan tinggi, komesialisasi pendidikan perguruan tinggi negeri (PTN). Dirasakan saat ini, pendidikan tinggi justru seperti medan bisnis bagi pemerintah. Kenaikkan UKT mulai marak terjadi di beberapa perguruan tinggi negeri (PTN) dengan presentase kenaikan melonjak drastis diantaranya adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Jenderal Soedirman, UIN Syarif Hidayatullah, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Riau, Universitas Negeri Malang, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Padjadjaran.
PolemikBaruBerakardariPerubahan
StatusBadanHukumPerguruanTinggi
Perubahan status Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) didasarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 88 Tahun 2014 Perubahan status menjadi PTN-BH akan memudahkan perguruan tinggi dalam melakukan otonomi dan komersialisasi pengelolaan kampus Meskipun Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan jika pemerintah tidak akan mengurangi subsidi kepada pihak perguruan tinggi, namun, terlihat jelas bahwa kampus berstatus PTN-BH mempunyai fleksibilitas pengelolaan keuangan kampus serta mempunyai kewenangan untuk membuka usaha dan melakukan pengelolaan dana abadi.
Kebebasan dalam mengelola dana ini mendasari mengapa perguruan tinggi berani menaikkan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) atas dasar pengembangan operasional kampus Tentu komersialisasi pendidikan semakin nampak nyata, pemerintah semakin terpaku pada mekanisme pasar dimana hanya pihak bermodal yang mampu mendapatkan akses pendidikan tinggi Seorang pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan menilai kenaikan biaya UKT akibat perubahan status PTN-BH merupakan wujud pengimplementasian kebijakan yang salah. Pihaknya menilai PTN-BH dapat menitikberatkan sumber pendapatan di luar UKT mahasiswa, bukan malah membuat mahasiswa dan orang tua semakin kesulitan
Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum menjadi penyongsong komersialisasi pendidikan tinggi ditetapkan sejak tahun 2014 silam. Penetapan PTNBH bertujuan agar perguruan tinggi tidak bergantung kepada pemerintah dalam segi anggaran pendidikan. Sebagaimana bunyi Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam membentuk PTN-BH memiliki:
a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
b. tata Kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan;
f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi.
Nyatanya kampus akan mencari profit pada mahasiswa karena masih kesulitan apabila memenuhi pendaan secara mandiri selain dari Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI). Perguruan tinggi mencari pendapatan lebih tinggi dari bidang akademik/pendidikan berdasarkan status hak otonomi dengan menetapkan besaran UKT yang dirasakan sangat membebani dan tidak sebanding dengan keadaan ekonomi dari keluarga atau pihak yang membayar dari mahasiswa.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 Pasal 6 ayat 2 penetapan tarif biaya pendidikan PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan Menteri. Ini artinya KEMENDIKBUDRISTEK mengetahui rencana kenaikan UKT dan menyetujui pengajuan rencana kenaikkan UKT dari PTN-BH. Komersialisasi pendidikan menjadi buah dari kebijakan PTN-BH yang tentunya harus dievaluasi kembali.
Kenaikan biaya pendidikan tinggi saat ini dibumbui oleh
Permendikbudristek Nomor 2 Tahun
2024 Tentang Standar Satuan Biaya
Operasional Pendidikan Tinggi
(SSBOPT) Pada Perguruan Tinggi
Negeri Di Lingkungan Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. Tarif SSBOPT ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pertimbangan capaian standar PTN, jenis program studi, dan indeks kemahalan wilayah.
Dalih Mendikbudristek menyatakan kenaikan ini hanya berlaku dan dirasakan bagi mahasiswa baru.
Pernyataan tersebut dinilai tidak mementingkan asas keadilan dan inklusivitas pendidikan tinggi.
Terdapat sejumlah pasal pada
Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang rentan terhadap kesalahan interpretasi seperti salah satunya adalah pasal 11 mengenai UKT yang ditetapkan setelah calon mahasiswa baru diterima di perguruan tinggi.
Terdapat pernyataan Kemdikbudristek yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi itu sifatnya tersier dan bukan merupakan sesuatu yang wajib. Hal ini semakin memperlebar jurang bagi masyarakat menengah kebawah untuk mengenyam pendidikan tinggi yang berkualitas. Biaya pendidikan tinggi tidak akan dapat dijangkau lagi akan menimbulkan permasalahan sosial baru, masyarakat akan semakin mengandalkan hutang serta pinjaman online (pinjol) untuk menutup biaya pendidikan yang terlampau tinggi. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, total hutang masyarakat melalui sistem pinjaman online di Indonesia telah mencapai angka Rp54,16 triliun, kemudian jumlah pinjaman macetnya mencapai angka Rp1,72 triliun.
Kebanyakan masyarakat yang tidak mampu melakukan pelunasan pinjol tertentu, memilih melakukan penutupan hutang dengan mengajukan hutang kepada pinjol lain.. Wisnu Wijaya Adi Putra, seorang anggota komisi VIII DPR RI mengaku merasa khawatir jika pinjol dapat menjerumuskan mahasiswa pada masalah yang lebih buruk akibat tak mampu melakukan pelunasan. Terlebih permasalahan ini timbulkan karena kesulitan mereka dalam membayar UKT, malah ditambah permasalah baru lagi. “ Demikian lingkaran setan ini terbentuk yang kemudian menimbulkan rasa frustasi bagi sebagian nasabah sehingga mendorong mereka pada tindak kriminalitas hingga keinginan untuk bunuh diri,” Ujar Wisnu.
KULIAH BUKANLAH
Pendidikan tinggi harus berkeadilan!
Neoliberalisme
KEBUTUHAN TERSIER
Kuliah tidak wajib? tapi kerja diutamakan lulusan sarjana!
MELAINKAN KEBUTUHAN UTAMA!
Komersialisasi Pendidikan
Golonganmampubisakuliah
Jika melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, sebanyak Rp665,02 triliun atau sebesar 20% dari total anggaran belanja negara dialokasikan untuk pendidikan Namun demikian, anggaran pendidikan yang dikelola oleh kemendikbudristek hanya sebesar Rp98,9 triliun dan sebesar Rp35,5 trilliun diantaranya dialokasikan untuk Pendidikan Tinggi. Sementara itu diketahui bahwa terdapat pengalihan fungsi dari alokasi anggaran pendidikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu sebesar 52% atau sejumlah Rp 346,5 triliun atau hampir setengah dari total anggaran pendidikan. Hal ini merupakan bentuk ketidaksesuaian peruntukan alokasi anggaran sehingga fungsi dari anggaran pendidikan tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan menyebabkan kenaikan biaya pendidikan bagi masyarakat Pertanyaan yang patut dipertanyakan adalah mengapa alokasi 20% biaya pendidikan dari APBN tidak dimaksimalkan untuk kepentingan pendidikan?
KalutMalut Kehidupan MahasiswaMelawan
GanasnyaKebijakan
Paramahasiswatidaksemerta-merta bersikappasrahataskebijakanUKTyang mencekikini,merekaterusberjuangagar setidaknyamampumenyelesaikan pendidikansertamemperolehgelaryang merekainginkan.Melansirdaripenelitian yangdilakukanolehProjectMultatuli berkolaborasidenganAliansiPendidikan Gratis(APATIS)yangmemberikangambaran nyatabagaimanaberdarah-darahnya mahasiswaJogjadalammempertahankan statusmerekasebagaimahasiswaaktif suatuuniversitas.Sebagiandarimereka diharuskanmelakukanpekerjaansecarafull timedengankonsekuensilelahmentaldan fisikyangmenyebabkanpenurunan performaakademik
Kesulitanmahasiswainidiperparahdengan kebijakankampusterkaitkeringananUKT yangmenyulitkandantidakjelas sistematikanya.Halinidialamiolehseorang mahasiswaasalUINSunanGunungDjati yangterpaksacutikarenapihakkampus tidakmemberikansolusidarikesulitanyang iaalami Bahkansaatakanmengajukancuti punmasihdiharuskanuntukmembayar terlebihdahulu,padahalcutidiajukan karenatidakmampumelakukan pembayaran.Nasibserupajugadialamioleh seorangmahasiswiUniversitasNegeri YogyakartayangmendapatkannominalUKT jauhmelebihikemampuanekonomi keluarganya.Iatelahberupayauntuk mengajukankeringanmelaluiberbagaihal darimulaimemintabantuanpihakadvokasi perguruantinggihinggamendatangikantor rektoratlangsung.Namun,naasmahasiswi tersebutmeninggalduniadisaatpihak universitasbelummengabulkanpermintaan keringanUKTyangiaajukan
Permasalahansemacaminimungkinjuga dialamiolehribuanmahasiswadiluarsana. Kembalilagihalinidikarenakanpihak pembuatkebijakanmasihtidakmemberikan perhatianpenuhterhadapprosedur keringananUKTkampus,terbuktidarikasuskasusdiatasdimanaskemaatauprosedur penurunanUKTmasihtidakjelas implementasinya.MenurutKoordinator NasionalJaringanPemantauPendidikan Indonesia(JPPI),UbaidMatrajihalini disebabkankarenakebijakanpenentuanUKT memangbelumbersifatterbukadan partisipatifsehinggakebijakannyamasih belumadilsehinggawajarjikabanyakyang merasadirugikan.“Inibanyakjadikeluhan danmenuaiproteskarenabirokrasi pengajuankeringananitususahditembus dansepertibenangkusut.”KataUbaid.
MASIHMENUNGGU KESADARANPEMERINTAH
JikaterusdibiarkanpermasalahanUKTakan berimplikasipadapenurunankualitasSumber DayaManusia(SDM)Indonesia.Terlebihtingkat partisipasikuliahIndonesiamasihberadadi angka6%dantertinggaljauhdarinegara-negara tetangga,kebijakanUKTdapatmembuatangka inisemakinmenurunlagi.Makaseharusnya pemerintahsegeramelakukangebrakandengan segeramembuatskemapengajuanpenurunan UKTagarmembantumahasiswayangkesulitan melakukanpembayaran Kemudianpemerintah dapatmewajibkankampusuntukmenerapkan opsipenundaanpembayaranataucicilanbagi mahasiswayangkesulitan.Jikaalokasidana pendidikanmasihdinilaiterbatasmaka pemerintahdiharapkandapatmenggandeng sektorswastauntukberpartisipasidalam memberikanbantuanbeasiswapendidikan melaluiprogramCorporateSocialResponsibility (CSR)mereka.Perlujugadilakukan pengembangankerjasamadenganmitraindustri tertentuuntukmenyediakanprogrammagang dankerjaparuhwaktu(parttime).Denganupaya tersebutmakatanggungjawabpemerintah dalammewujudkanhakpendidikantinggibagi seluruhmasyarakatIndonesiabukansesuatuhal mustahil.
Sumber: detik.com
Sumber: detikcom
Sumber: Nasional Tempo
Kenaikan biaya pendidikan tinggi yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan status dan bangku sebagai mahasiswa menimbulkan kegeraman dan keresahan mahasiswa bahkan publik. Beberapa mahasiswa di berbagai universitas terjun melakukan aksi protes kekecewaan atas komesialisasi pendidikan yang semakin diperjualbelikan oleh Mendikbudristek.
Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, merespon kritik polemik yang timbul dengan mendesak Menteri untuk meninjau ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024. Kemendikbudristek memutuskan untuk berkomitmen merevaluasi peningkatan UKT dari perguruan tinggi. Kasus serupa berpotensi akan terjadi setiap tahunnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya mengawali terus isu pendidikan secara bersama demi mengembalikan citra pendidikan tinggi sebagai sarana pencerdasan bangsa bukan sebagai penindasan bangsa.
Sumber: Rakyat Merdekaid
IBU KOTA NUSANTARA
IbuKotaNegaraNusantaraadalahproyekbesar direncanakansebagaikotahijauyangcerdas menggantikankotaJakartasebagaiibukotanegara untukmewujudkancita-citamenjadinegaramaju sesuaiVisiIndonesiaEmas2045.IKNdirencanakan akandiresmikanbertepatandenganhariperingatan kemerdekaanIndonesiake-79padatanggal17Agustus 2024mendatang.Padakenyataannya,pemindahan ibukotaakanditundapadatahunini.Penerbitan KeputusanPresiden(Keppres)terkaitpemindahanibu kotadariJakartakeIKNbelumbisadipastikan. Penundaaninimerupakanwujuddaribelumsiapnya pembangunaninfrastrukturdasardansejumlah fasilitas.KebutuhantotalanggaranpembangunanIKN dalamRPJMN2020-2024adalahsebesarRp466triliun.
MEMBEBANI APBN
PembangunanIKNtahap pertamadimulaidaritahun 2022sampaidengan2024 diprioritaskanoleh pemerintah Inimencakup kawasanintiyangdibangun dengandanadariAPBN, yangmencakuPkompleks IstanaKepresidenandan gedung-gedung kementerian.Anggaran totalIKNuntuk pembangunankawasaninti setaradengan20%dari totalatausebesarRp93 triliunsedangkansisanya 80%atausebesarRp373,9 triliundiharapkanberasal dariinvestasilangsungoleh investor.
InvestasiyangmasukbarumencapaiRp52 triliuntidakmencapaitargettahun2024yaitu Rp100triliun Investasiinihanyadariperusahaan domestik Sementaraitu,investorasingmasih belummasukhinggasaatinisehingga menghambatpembangunanproyekIKN PembangunanIKNmasihbergantungpada AnggaranPendapatandanBelanjaNegara (APBN) AlokasianggaranIKNkurun2022-2024 sudahmengalirhampirmencapai20%atau sebesarRp72,3triliundariAPBN.Realisasi penggunaanAPBNtahun2022sebesarRp5,5 triliun,2023Rp27triliundanrencanaalokasi2024 sebesarRp39,8triliun.
Namun,pembangunantahap pertamabarumencapai45,11% terselesaikandari106paketfisik yangditargetkanseharusnya selesaipadatahun2024. Pembangunanmegaproyekini beresikoakanterusmenggerus danbergantungpadaAPBN melihatdariketerbatasan pembiayaandanfundamental fiskal
MenilikrincianAPBNtahunini,APBNdiprediksi mengalamidefisitsebesarRp609,7triliunatau2,7 persendariPDBlebihtinggidaripadayang ditargetkansebelumnyadalamUUAPBN2024yaitu sebesarRp522,8triliunatau2,29persendariPDB. MenkeuberinisiasimenggunakanSaldoAnggaran Lebih(SAL)sebesarRp100triliununtukmeng-cover kenaikandefisitagarpenerbitanSuratBerharga(SBN) dapatditekan.Sementaraiturancangananggaran tahun2025memproyeksikandefisitanggaran2,292,82persendariPDBpadamasatransisi.Perlukita ketahuibersamabahwahalinimemilikifaktordan dampakyangdapatdirasakanbersamadiseluruh Indonesia.
IKNperluadanyaevaluasiulangterkaitresikoinvestasi. Padaprosespelaksanaannyamasihbanyakpolemikdari standarlingkungan,tenagakerja,hakmasyarakatdan pengelolaan.OtoritaIbuKotaNusantaramenjalinkerja samadenganLembagaPengelolaInvestasiIndonesia (IndonesiaInvestmentAuthority/INA)untukmendorong danmengawalinvestasiglobalkepembangunanIKN.
Dengankerjasamaitu,OtoritaIKNberupaya mempercepatrealisasiinvestasidariluarnegeriataupun daridalamnegeridalampembangunanIKN.Padahalyang sebenarnyaterjadiadalahpendanaandariINAuntukIKN melaluipencarianutangdenganjaminannyaberupaIKN. DengankatalainIKNinidibiayaidenganpenerbitansurat utang.
LAHAN BASAH KORUPSI
Berdasarkan hasil temuan
Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui opentender, terdapat24proyekdengantotal anggaran Rp8,57 triliun memiliki potensiresikokecurangantinggi.
7 dari 10 perusahaan yang mendapatkan proyek terbesar untuk pembangunan IKN adalah BUMN 4dari7BUMNmerupakan entitas yang pernah tersangkut korupsi. Namun hanya 1 dari 3 yang pernah dikenakan sanksi blacklist, yaitu PT Waskita Karya. Selebihnya belum pernah diberikansanksiblacklist.
Salah satu diantaranya adalah proyek Jembatan Pulau Balang di Ibu Kota Nusantara (IKN) berada pada tingkat risiko korupsitinggi.Jembataninidibangununtuk menghubungkan antara IKN dengan kotakota di Kalimantan Timur. Biaya proyek ini memakananggaranmencapaiRp1,43triliun dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pelaksanaannya dilakukan dengan cara Kerja Sama Operasi (KSO) yang terdiri dari PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, dan PT Bangun Cipta Analisis menggunakan metodologi ICRAT menunjukkan potensi risiko korupsi yang tinggi dalam proyek ini. Hal ini terkait dengan kondisi pasar infrastruktur di mana aturan terkait persaingan sehat cenderung lemah Selain itu, pada tahap perencanaan, keputusan pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur ini terkesan tertutup. Hal ini diperkuat dengan tidak adanya dokumen rencana pembangunan yang dapat diakses publik dan minimnya informasi mengenai proses penyusunan dan persetujuananggaran.
MONOPOLI MONOPOLI
LAHAN LAHAN
UNTUK UNTUK
KEPENTINGAN KEPENTINGAN
PIHAK PIHAK
IINVESTOR NVESTOR
PeraturanPresiden(Perpres)Nomor75 Tahun2024tentangPercepatan PembangunanIbuKotaNusantara (IKN)telahditandatanganioleh
PresidenJokoWidodo Muncul perdebatanatasjangkawaktuHak GunaUsaha(HGU)danHakGuna Bangunan(HGB)untukinvestor. MenurutPeraturanPresidenNomor75 Tahun2024Pasal9,otoritaIbuKota Nusantaramemberikanjaminan kepastianjangkawaktuhakatastanah melalui1(satu)sikluspertamadan dapatdilakukanpemberiankembali1 (satu)sikluskeduakepadaPelaku Usaha,yangdimuatdalamperjanjian. Siklussebagaimanadimaksudadalah a.hakgunausahauntukjangkawaktu palinglama95(sembilanpuluhlima) tahunmelalui1(satu)sikluspertama dandapatdilakukanpemberian kembaliuntuk1(satu)sikluskedua denganjangkawaktupalinglama95 (sembilanpuluhlima)tahun berdasarkankriteriadantahapan evaluasi;b.hakgunabangunanuntuk jangkawaktupalinglama80(delapan puluh)tahunmelalui1(satu)siklus pertamadandapatdilakukan pemberiankembalimelalui1(satu) sikluskeduadenganjangkawaktu palinglama80(delapanpuluh)tahun berdasarkankriteriadantahapan evaluasi;danc hakpakaiuntukjangka waktupalinglama80(delapanpuluh) tahunmelalui1(satu)sikluspertama dandapatdilakukanpemberian kembalimelalui1(satu)sikluskedua denganjangkawaktupalinglama80 (delapanpuluh)tahunberdasarkan kriteriadantahapanevaluasi.
Aturaninibertentangandengan reformaagraria.KetentuanHGUdi wilayahIndonesia,selaindiIbuKota Nusantara(IKN),diaturdalamUU Agraria(Undang-UndangNomor5 Tahun1960) UUinimembatasi jangkawaktuHGUmaksimal25 tahun.Pengecualiandiberikan kepadaperusahaandengan kebutuhantertentu,dimanaHGU merekadapatdiperpanjanghingga 35tahun.Pasal33ayat(3)UUD 1945yangberbunyi,”Bumidanair dankekayaanalamyang terkandungdidalamnyadikuasai olehnegaradandipergunakan untuksebesar-besarnya kemakmuranrakyat”sejatinya hanyalahsebuahteksyangtidak dijalankanolehpemerintahpada penetapanPepresIKN Pemberlakuanhakgunapakaiatau hakgunausahahampirduaabad akanmengakibatkanmonopoli lahanolehswasta.
Wujud Nyata Perguruan Tinggi Wujud Nyata Perguruan Tinggi
Dalam Menghalau Global Dalam Menghalau Global
Warming Melalui Konsep Green
Warming Melalui Konsep Green Campus Campus
Pemanasan global (global warming) kian menjadi isu yang mengkhawatirkan di kalangan masyarakat dunia. Melangsir data terbaru dari Copernicus Climate Change (C3S), telah ditunjukkan bahwa suhu ratarata dunia meningkat 1,5 derajat celcius lebih tinggi dari era praindustri.Terlebihdatasuhupada
Juli 2023 sampai dengan Juni 2024 menunjukkan angka tertinggi serta menimbulkan peradangan sepanjang tahun karena suhu bumi sempat berada di angka 1,64 Celcius dibandingkan dengan era praindustri. Permasalahan global tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap aspek kehidupan lainnya seperti aspek lingkungan, ekonomi, geografis maupun geopolitik. Bahkan dampaknya sudah mulai kita rasakan selama kurang lebih 12 bulan terakhir ini, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, hingga cuaca panas ekstrem. Meskipun demikian, permasalahan bukan berarti tidak ada solusinya, manusia masihbisamembuatperubahan.
Penyumbang besar pemanasan global adalah penggunaan emisi karbon yang berlebihan dari penggunaan transportasi berbahan bakarminyakataufosilsecaramasif, deforestasi, aktivitas industri, serta penggunaan pupuk nitrogen. Maka dari itu salah satu cara untuk meminimalisir dampak dari pemanasan global adalah dengan gerakan pengurangan emisi karbon. Gerakan ini sebenarnya sudah masif digerakkan melalui penerapan konsep hijau “green” pada berbagai bidang seperti green economy yang berarti perekonomian ramah lingkungan, green engineering yakni proses rekayasa dengan proses yang meminimalisir polusi, memperhatikan keberlanjutan, serta menjaga kesehatan manusia. Selain itu, terdapat pula konsep green campus,dimanakonsepinimengacu pada perguruan tinggi yang telah menerapkan berbagai aspek ramah lingkungan mulai dari bangunan kampus, tata kelola sampah, mobilitas mahasiswa, serta penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Melalui tulisan ini kita akan membahas mengenai fakta dari penerapan green campus pada sejumlah kampus yang ada di Indonesia.
Konsep Green Campus merupakan suatu upaya guna menciptakan infrastruktur kampus yang ramah lingkungan Implementasi dari konsep ini berupa penggunaan sumber daya terbarukan, penggunaan air bersih secara efisien, pengelolaan sanitasi yang ramah lingkungan, serta penerapan kebijakan zero waste. Konsep ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Tridarma dengan tepat guna, cerdas, sehat, nyaman, aman, estetik, ramah lingkungan, dan berkelanjutan (Satria, 2021) Gerakan Green Campus dicanangkan agar lingkungan kampus tetap berada dalam keadaan hijau sertanyaman.
BerbagaimacamuniversitasdiIndonesiatelahmelakukangerakaninidengan tujuan untuk menyembuhkan bumi atau earth healing. Kampus diharapkan menjadi agent of change yang mempunyai peran besar dalam mewujudkan kawasan nyaman, bersih, hijau, sehat, serta indah. Hal ini didasarkan dengan “Deklarasi Talloire” (1990) yang telah disepakati dalam konferensi yang diprakarsai oleh seorang Presiden Universitas Tufts bernama Jean Mayer bersama dengan 22 universitas lainnya Dalam deklarasi ini ditekankan akan pentingnya perguruan tinggi untuk menciptakan, mendukung, mengembangkan, dan memelihara keberlanjutan lingkungan. (Mohammad, 2022).
Di Indonesia, komitmen untuk melakukan pengembangan konsep Green Campus diwujudkan oleh Universitas Indonesia melalui program mereka sejak tahun 2010 yakni UI Green Metric. Berdasarkan data tahun 2021, program ini diikuti oleh 101 perguruan tinggidiIndonesia,antaralainUI,Undip, UGM, ITS, Unnes, IPB, UNS, serta UIN RadenIntan.
Idealnya dalam implementasi konsep Green Campus, perguruan tinggi dapat menjadi role model bagi seluruh masyarakat serta menjadi pihak yang mampu menjadi kritikus bagi pemerintah dalam melakukan pembangunanberwawasanlingkungan, dalam rangka mengatasi masalahmasalah sosial serta ekonomi yang mendukung keberlanjutan bumi. Namun, penerapan ini pada kenyataanya penerapannya sendiri masih belum maksimal. Melangsir dari data UI Green Metric disebutkan bahwa tingkat partisipasi perguruan tinggi masihberadadiangka2,55%.
Angka ini masih tergolong sangat rendah dan menandakan bahwa masih banyak perguruan tinggi yang belum berasosiasi dengan program UI Green Metric. Penyebabnya kemungkinan karena sosialisasi yang masih kurang sehingga masih banyak perguruan tinggi yang belum mengetahui bagaimana implementasinya secara praktis. Permasalahan tidak hanya terjadi pada perguruan tinggi yang belum menerapkan konsep Green Campus tetapi terjadi juga pada kampus-kampus yang telah memberlakukankonsepini.
Penerapan konsep Green Campus sejatinya tidak hanya dalamkontekspendidikansaja tetapijugajugadalamkonteks green building. Green Building sendiri didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang prosesnya ditinjau dari tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi, serta pembongkaran dengan cara melihat berbagai dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan (Muh. Fauzidkk,2023).
salah satu kampus yang telah menaruh perhatian pada konsep ini adalah UGM yang membuat kampus UGM harus membangunbeberapagedung baru agar memenuhi syarat green campus. Dalam praktiknya, penerapan konsep green campus harus dapat menghasilkan output berupa penciptaan hard element dan soft element. Hard element sendiri meliputi pembuatan bangunan dan infrastruktur yang mempunyai sertifikat green.
Contoh kasus simplenya adalah ketika pihak kampus harus mempekerjakan ahli tanaman untuk melakukan pengawasan terhadap pohon-pohon mati di sekitar area kampus yang mana hal ini akan menambah biaya. Perguruan tinggi tidak mendapatkan pendanaan khusus untuk melakukan penerapan konsep green campus Terkadang unit pengolahan sampah kampus membutuhkan biaya untuk pembaharuan teknologi, infrastruktur yang memadai, serta pengelolaanlogistik.
Permasalahan juga datang dari penerapan green transportation yang telah diterapkan oleh salah satu PTN di Indonesia yakni IPB. Program ini sudah direncanakan sejak September 2015, namun baru terlaksana pada Maret 2016. Wujud nyata dari program ini adalah untuk melakukan kampanye agar orangorang beralih mengendarai sepeda, kemudian banyak jalan-jalan di sekitar kampus yang mulai dibongkar terutama jalananmenanjak
Pelaksanaanprograminitentutidakmungkinberjalantanpahambatan,pada 10 Maret 2016, beberapa mahasiswa melakukan aksi demonstrasi terkait penerapan program tanpa dilakukan sosialisasi secara mendalam. Aksi ini juga diikuti oleh kurang lebih 150 tukang ojek pangkalan pada 14 Maret 2016 yang merasa bahwa program ini membuat mereka kehilangan penumpang. Permasalahan ini tentu berangkat dari ketidaktahuan baik mahasiswa maupunmasyarakatjikakonseptransportasihijauhanyaberbicaramengenai lingkungan tetapi juga masalah keamanan yang ada di kampus. Kendati demikian,pihakkampustelahmemberikanalternatifpekerjaanlainbagipara pengojek yang merasa terdampak penerapan program green campus. Namun, masih sedikit pengojek yang bersedia untuk bergabung dengan lowongan kerja yang diberikan oleh kampus Menurut salah satu pendemo, jumlah nominal gaji yang diberikan dinilai masih tergolong rendah serta tidak sebanding dengan pengeluaran kebutuhan sehari-hari Sistem kontrak yang ditawarkan pun dinilai tidak cukup memuaskan. sebab mereka dapat diberhentikansewaktu-waktujikaterjadipergantianpenguruskampus
Daripembahasandiatasdapatkita simpulkanbahwakonsepgreen campusmenjadilangkahcerdas perguruantinggidalam menghadapidampakburuk pemanasanglobal.Gerakanini harusterus-menerusdilakukan melaluiprogramsosialisasiagar tidakmunculpersepsibahwa programinihanyamembuang anggaran.Bagipihakpemangku kebijakanmaupunpihakpelaksana harussalingmengertikebutuhan masing-masing.
Pemerintahharusmemahamijikapenerapan konsepinikemungkinanakanmembuatpihak perguruan tinggi mengeluarkan biaya yang lebih, maka dari itu perlu dipikirkan bagaimana pendanaan yang bisa dilakukan demikeberlangsunganprogramini.Perlujuga dilakukan penanganan terhadap pihak-pihak yang dirugikan atau terdampak dari penerapan program ini. Jadi program tidak terkesan hanya peduli masalah lingkungan yang memang tengah menjadi pusat perhatian dunia tetapi mengabaikan dampak buruksosialmasyarakatdalamnegerisendiri.
REFERENCES
Ardhi S (2021 June 7) Upaya dan Tantangan dalam Mewujudkan UGM Green Campus Universitas Gadjah Mada Retrieved July 10 2024 from https://ugmacid/id/berita/21206-upaya-dan-tantangan-dalam-mewujudkan-ugm-green-campus/
Bakar N A &Seng V O K (2022 1020) Greencampusuniversities:casestudiesonproblemsandprospects F1000Research Retrieved0708 2024,fromhttps://f1000researchcom/articles/11-1200
Bakaruddin Afriyeni & Algusri J (2023 Juni) Sustainable Green Campus in Perspective Enviromental Education Jurnal Akuntansi dan Ekonomika 13(1) 100-101 Retrieved0708 2024 fromhttps://ejurnalumriacid/indexphp/jae/article/view/4723/2325
Endro Yuwanto (2016, 03 23) Tantangan Menuju Kampus Hijau Republika Retrieved 07 08, 2024, from https://republikacoid/amp/o4hcsf6/tantangan-menuju-kampus-hijau
Farisi, M L (2022, 10 09) Kampus Hijau dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi bagi Kerberlanjutan Bumi Kompascom Retrieved 07 08, 2024, from https://wwwkompascom/edu/read/2022/10/09/173832171/kampus-hijau-dan-tanggung-jawab-perguruan-tinggi-bagi-keberlanjutan-bumi?
pag
Green Engineering | US EPA (2024, June 3) Environmental Protection Agency (EPA) Retrieved July 10, 2024, from https://wwwepagov/greenengineering
Lakuto, M F, Riogilang, H, & Riogilang, H (2023) Implementasi Eco-Green dan Green Building Pada Bangunan Masjid Ulil Albab Kampus Unsrat Tekno 21(85) 1420 Retrieved0709 2024 fromhttps://ejournalunsratacid/v3/indexphp/tekno/issue/view/3573
PGN LNG Indonesia (2023, November 21) Emisi Karbon: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Cara Menguranginya PGN LNG Indonesia RetrievedJuly10,2024,fromhttps://pgnlngcoid/berita/wawasan/emisi-karbon/
Ponynting, M (2024, February 10) Perubahan Iklim: Kenaikan suhu Bumi tembus ambang batas 1,5 Celcius untuk pertama kalinya BBC RetrievedJuly10,2024,fromhttps://wwwbbccom/indonesia/articles/cedqye0qng1o
PTS Unggul Kebanggaan Sumatera Utara (2020 November 10) Universitas Medan Area - PTS Unggul Kebanggaan Sumatera Utara Retrieved July10,2024,fromhttps://umaacid/berita/memahami-berbagai-macam-hal-yang-berkaitan-dengan-kampus-go-green
Anggraeni M D (2024 March 18) Terlilit Utang UKT: Mahasiswa di Bandung Jadi Buruh Pabrik dan Jualan Cuanki di Kampus Project Multatuli RetrievedJuly10,2024,fromhttps://projectmultatuliorg/terlilit-utang-ukt-mahasiswa-di-bandung-jadi-buruh-pabrik-dan-jualan-cuanki-di-kampus/
Astungkoro R (2023 0705) Pengamat:BirokrasiPengajuanKeringananUKTBakBenangKusutdanSulitDitembus Republika Retrieved0710 2024, from https://newsrepublikacoid/berita/rxb17t330/pengamat-birokrasi-pengajuan-keringanan-ukt-bak-benang-kusut-dan-sulitditembus#google vignette
Astungkoro R (2023 July 7) Pengamat: UKT Mahal Bentuk Implementasi PTN BH yang Salah dan Minim Pengawasan | Republika Online News Retrieved July 10, 2024, from https://newsrepublikacoid/berita/rxffei330/pengamat-ukt-mahal-bentuk-implementasi-ptn-bh-yang-salah-danminim-pengawasan#google vignette
Garnesia, I (2023, July 25) Mahasiswa Yogyakarta Dicekik Biaya Kuliah: Terkuras Mental dan Fisik Karena UKT Mahal & Tak Tepat Sasaran ProjectMultatuli
Subkhan E (2024 May 30) Uang kuliah mahal: mengapa PTN-BH jadi akar masalahnya? The Conversation from https://theconversationcom/uang-kuliah-mahal-mengapa-ptn-bh-jadi-akar-masalahnya-230100
Isti (17 Mei 2024) Tekan Kenaikan UKT Komisi X DPR RI Dorong Kemendikbudristek Tinjau Ulang Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 Diakses dari https://wwwkompasianacom/magangdprri/6646c3841470933ef37787c3/tekan-kenaikan-ukt-komisi-x-dpr-ri-dorong-kemendikbudristektinjau-ulang-permendikbud-nomor-2-tahun-2024
NoviaHeriani Fitri (28Mei2024) PemerintahBatalkanKenaikanUKT Diaksesdarihttps://wwwhukumonlinecom/berita/a/pemerintah-batalkankenaikan-ukt-lt6655104814efd/?page=2
EMedia DPR RI Desak Tinjau Ulang Permendikbud Jangan Timbulkan Misinterpretasi Alasan Naikkan UKT Diakses dari https://emediadprgoid/2024/05/21/desak-tinjau-ulang-permendikbud-jangan-timbulkan-misinterpretasi-alasan-naikkan-ukt/ Wulandari Trisna (23 Mei 2024) UKT Mahal Ke Mana Anggaran Pendidikan Rp665 T? Begini Kata Kemendikbud Diakses dari https://wwwdetikcom/edu/perguruan-tinggi/d-7354895/ukt-mahal-ke-mana-anggaran-pendidikan-rp-665-t-begini-kata-kemdikbud
Abdul&Rilo (27 Juni 2024) Sri Mulyani Ungkap Alokasi Proyek IKN Habiskan Anggaran Rp72,5 Triliun per 2022-2024, Menkeu: 17 Agustus Siap Digunakan Diaksesdarihttps://wwwtvonenewscom/ekonomi/222407-sri-mulyani-ungkap-alokasi-proyek-ikn-habiskan-anggaran-rp725-triliun-per2022-2024-menkeu-17-agustus-siap-digunakan
Maulandy (11Juli2024) ProgresPengerjaanIKNBaru45% SiapDipakaiuntuk17Agustus2024? DiaksesdariProgresPengerjaanIKNBaru45% SiapDipakaiuntuk17Agustus2024?-BisnisLiputan6com
Dewan Perwakilan Rakyat (15 Juli 2024) Mardani Ali Sera: HGU Diobral Sampai 190 Tahun, IKN For Sale Diakses dari Parlementaria TerkiniDewanPerwakilanRakyat(dprgoid)
PeraturanPresiden(Perpres)Nomor75Tahun2024tentangPercepatanPembangunanIbuKotaNusantara(IKN)