Interpretasi Konstitusional

MAKAVI

MAJALAHKASTRATVOKASI

#KESEHATAN

#IBUKOTANEGARA

#DESA

#UUCIPTAKERJA

Undang-Undang Kesehatan : Dibuat Secara Serampangan, Masyarakat Terkena Imbas

Hal 1

Urgensi Revisi UndangUndang Ibu Kota Negara

Hal 8

Merevisi Undang - Undang Desa

Demi Peningkatan Kestabilan Kinerja

Desa Atau Keuntungan Pribadi

Belaka?

Hal 12

Uji Materiil Kembali UndangUndang Cipta Kerja, Menjadi

Bukti Ketidakpercayaan?

Hal 17

Majalah Kastrat Vokasi

Undang-Undang Kesehatan : Dibuat Undang-Undang Kesehatan : Dibuat

Secara Serampangan, Masyarakat

Secara Serampangan, Masyarakat

Terkena Imbas Terkena Imbas

1

Pengesahan RUU Kesehatan

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU)

Kesehatan menjadi undang-undang (UU) akhirnya

diputuskan pada sidang paripurna DPR RI pada

masa persidangan V Tahun siding 2022-2023. RUU

kesehatan yang disahkan menjadi UU kesehatan

mendorong transformasi kesehatan di Indonesia.

“Sejalan dengan transformasi sistem kesehatan

pilar pertama, RUU Kesehatan akan menciptakan

layanan kesehatan yang berfokus pada upaya

mencegah orang sehat menjadi sakit,” ujar Wakil

Menteri Kesehatan (Wamenkes) Prof dr Dante

Saksono Harbuwono seperti dikutip dari Laman

Kemenkes, 28 Maret 2023.

RUU tentang Kesehatan menggunakan metode omnibus law menjadi Undang-Undang terlalu beorientasi kepada investasi dan bisnis. Pengesahan

Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi UndangUndang Kesehatan dikecam keras oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Pasal-pasal yang ada dalam RUU tersebut berkembang di masyarakat sebagai sejumlah isu. Namun, RUU disahkan ketika masih menuai banyak protes.

Pengesahan Undang-Undang ini terkesan tampak buru-buru saat dilanda kontroversi. Naskah RUU sebelum pengesahan tidak dipublikasikan secara resmi. Seharusnya proses perumusan Undang-Undang dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipatif masyarakat.

3

Penghapusan Mandatory Spending

Beberapa pasal yang menjadi kontroversi diantaranya adalah penghilangan alokasi anggaran (mandatory spending) di bidang kesehatan. Sebelumnya, Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima pesen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di luar gaji. Besar anggaran kesehatan daerah provinsi,kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji. Namun, besaran minimal alokasi anggaran wajib di bidang kesehatan tidak dicantumkan pada UU Kesehatan tersebut yang baru disahkan Selasa 11 Juli 2023. Menurut WHO berdasarkan Deklarasi Abuja tahun 2001, pemerintah di setiap negara direkomendasikan untuk mengalokasikan 15 persen dari anggaran nasional untuk bidang kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi dihapusnya mandatory spending yang banyak disoroti dalam Undang-Undang Kesehatan. Budi Gunadi mengatakan mandatory spending belum tentu berdampak efektif pada kesehatan penduduk Indonesia. Budi menyebut tidak ada data yang membuktikan bahwa spendingnya semakin besar, derajat kesehatannya makin baik. "Besarnya spending tidak menentukan kualitas dari outcome," kata Budi di kompleks

DPR RI, Senin, 11 Juli 2023 Sementara itu, wakil ketua komisi IX DPR RI

Emanuek Melkiades Laka Lena mengungkapkan bahwa penghapusan mandatory spanding dalam UU Kesehatan agar tanggung jawab biaya kesehatan tak dilimpahkan seluruhnya kepada pemerintah.

Pada kenyataannya, banyak pelayanan fasilitas kesehatan daerah yang bergantung pada anggaran wajib kesehatan. Dengan dihapuskannya alokasi anggaran wajib maka program kesehatan dapat terabaikan terutama di daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan, dan terluar) karena masih minimnya fasilitas yang tersedia Hal ini akan menyebabkan inklusifitas layanan kesehatan yang berkualitas hanya untuk orang-orang mampu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak sanggup mengeluarkan biaya tambahan untuk mengakses kesehatan? Pengubahan anggaran kesehatan menjadi anggaran berbasis kinerja ditetapkan oleh pemerintah. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu metode pengganggaran publik yang menghubungkan antara alokasi anggaran dengan hasil-hasil yang akan dicapai. Maka penting mengaitkan antara kinerja Pemerintah dengan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja tersebut.

Pada kenyataannya, banyak pelayanan fasilitas kesehatan daerah yang bergantung pada anggaran wajib kesehatan. Dengan dihapuskannya alokasi anggaran wajib maka program kesehatan dapat terabaikan terutama di daerah 3T (daerah tertinggal, terdepan, dan terluar) karena masih minimnya fasilitas yang tersedia. Hal ini akan menyebabkan inklusifitas layanan kesehatan yang berkualitas hanya untuk orang-orang mampu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak sanggup mengeluarkan biaya tambahan untuk mengakses kesehatan?

Pengubahan anggaran

kesehatan menjadi anggaran

berbasis kinerja ditetapkan oleh pemerintah. Anggaran

berbasis kinerja adalah suatu

metode pengganggaran

publik yang menghubungkan

antara alokasi anggaran

dengan hasil-hasil yang akan dicapai. Maka penting mengaitkan antara kinerja

Pemerintah dengan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian kinerja tersebut.

LIBERALISASI NAKES ASING

Pasal 233 hingga Pasal 241 UU Kesehatan berpotensi menimbulkan liberalisasi tenaga medis hingga dokter asing di Indonesia. Dokter asing dengan tujuan alih teknologi dan ilmu pengetahuan dipermudah berpraktik di dalam negeri selama tiga tahun dan dapat diperpanjang satu tahun. kesiapan, konsekuensi pada pembiayaan dan dampak impor tenaga medis dan dokter asing harus dipertimbangkan. Nakes asing diharapkan memberi dampak adanya

keberagaman keahlian dan mencukupi kebutuhan jumlah dokter di wilayah terpencil. Izin praktik dokter asing harus sesuai dan lebih ketat. Namun, dikhawatirkan adanya

kemudahan akses liberalisasi ini menyebabkan

‘membludaknya’ tenaga medis asing masuk ke Indonesia sehingga semakin ketatnya persaingan pengoperasian praktik kerja bagi tenaga medis dalam negeri. Sebaiknya

pemerintah lebih berfokus pada optimalisasi sumber daya manusia bidang kesehatan yang sudah ada di Indonesia.

Daripada mengimpor dokter asing untuk ditempatkan di daerah terpencil, pemerataan distribusi dokter dalam negeri dapat diperhatikan kembali. Berdasarkan Badan

Pusat Statistik jumlah dokter di Indonesia cenderung terus

meningkat setiap tahunnya mulai pada tahun 2019 sampai tahun 2022. BPS melaporkan, jumlah tenaga medis di Indonesia yang meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis sebanyak 176.110 orang pada 2022. Jumlah tersebut meningkat 3,3% dari tahun sebelumnya sebanyak 170.541 orang.

Pemanfaatan

teknologi biomedis

dilaksanakan mulai dari pengambilan, penyimpanan jangka panjang, hingga pengeloalaan dan pemanfaatan material

dalam bentuk spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi, serta data terkait

dijelaskan dalam Pasal 338 ayat (3). Dalam

Pasal 340 UU Kesehatan ayat 1 “Pengalihan dan penggunaan materi biologi, muatan informasi, dan/atau data ke luar wilayah

Indonesia dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemeliharaan kekayaan sumber hayati dan genetika Indonesia.” Dengan

demikian, materi genomik dapat

dipindahkan keluar negeri sesuai dengan kondisi tertentu. Lalu, pada pasal 339 ayat (1)

dijelaskan bahwa penyimpanan dan

pengelolaan spesimen klinik dan materi biologi, muatan informasi, dan data untuk

jangka panjang harus dilakukan oleh biobank

atau biorepository. Tujuannya untuk

pengembangan pengobatan presisi bagi masyarakat.

Persoalan biogenetik diambang bahaya dari Undang-Undang Kesehatan. Biomedical and Genome Science Initiative (BGSI) merupakan lembaga yang didirikan oleh Menteri Kesehatan yang fungsinya menggantikan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang diambil alih Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui peraturan presiden Nomor 33 Tahun 2021. BGSI memanfaatkan metode Whole Genome Sequesing (WGS), teknologi pengumpulan informasi genetic (genom) dari manusia maupun

potagen seperti virus dan bakteri, untuk penelitian pengembangan pengobatan. Pengumpulan 10 ribu genome sequences manusia dari populasi penduduk Indonesia menjadi target. Kecenderungan penyakit, ketururnan, dan hal pribadi lainnya dapat terungkap melalui informasi genetik. Pencurian data dapat melalui fisik maupun siber.

Urgensi Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara

Pembentukkan IbuKota Nusantara

Pada tahun 2019, perpindahan ibu kota

Indonesia ke luar Jawa diumumkan oleh

Presiden Joko Widodo. Lokasi ibu kota

baru merupakan wilayah yang meliputi

sebagian besar wilayah administrasi

Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai

Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Ketentuan atas keberlangsungan

pemindahan Ibukota Negara Republik

Indonesia ditetapkan dalam keputusan

Majelis Permusyawaratan Republik

Indonesia (MPR-RI). Pembangunan IKN

baru tengah dilakukan. Alas an pemindahan ibu kota ke luar Jawa adalah

pertama, populasi penduduk di pulau

Jawa sebesar 56,10 persen dari total penduduk di Indonesia. Kedua, permasalahan masifnya urbanisasi di pulau Jawa. Ketiga, pulau Jawa mengalami

terancam krisis air disebabkan tingginya angka penduduk di pulau Jawa.

KASTRAT

IBUKOTANEGARA BARUBERNAMA

NUSANTARA

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) dibentuk sebagai landasan hukum ibu kota baru. Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota baru (IKN) diresmikan pada tanggal 14 Februari 2022. Undang-Undang IKN ini masih harus direvisi untuk mencapai mufakat. Pembahasan revisi UU IKN akan dilakukan DPR RI pada masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 Draf revisi telah diserahkan oleh pemerintah secara resmi kepada DPR. Fokus utama revisi meliputi kewenangan urusan absolut, hukum pertanahan, dan pendanaan atau pembiayaan daerah.

Inkonstitusional Kewenangan Ibu Kota Nusantara

Posisi IKN belum jelas status

otonom atau sebagai kementerian lembaga. Kewenangan Ibu Kota Nusantara akan berbeda dari daerah lain dengan adanya revisi UU IKN. IKN akan memiliki status daerah istimewa dengan kewenangan-kewenangan yang dimatangkan oleh pemerintah. Badan Otorita IKN, pemerintahan daerah khusus, punya Kewenangan Khusus berdasarkan mandat UndangUndang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Otorita

IKN adalah sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN). Otoritas IKN bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus lbu Kota Nusantara (IKN). IKN dapat langsung bekerja sama dengan badan usaha otorita. Kekhususan otoritas otonom diberikan pada Ibu Kota Negara guna mendukung percepatan.

Ketentuan otorita sama sekali tidak diatur dalam UndangUndang Dasar 1945. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara mengatur bahwa, “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala

Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.” Namun, pada dasarnya Ibu Kota Nusantara merupakan

daerah yang bersifat provinsi dan kedudukannya sebagai Ibu

Kota Negara. Padahal, ketentuan pada Pasal 18 ayat (4)

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

MAJALAH

HUKUMPERTANAHANTIDAK SESUAIUNDANG-UNDANG POKOKAGRARIA

Pembangunan saat ini masih mengandalkan APBN dikarenakan belum banyaknya investor tertarik untuk berinvestasi akibat proses pemberesan lahan (land clearing) area IKN belum selesai.

Perkara pembebasan lahan di IKN belum terlihat progresnya hingga saat ini padahal Undang-Undang IKN sudah diputuskan.

Negara harus mengidentifikasi tanah-tanah secara pasti eksistensi tanah masyarakat, tanah adat, tanah ulayat, tanah kesultanan, tanah swasta dan juga Hak Guna Usaha (HGU) yang pengelolaanya harus diketahui secara pasti agar masing-masing pembebasannya sesuai sistem dan mekanisme yang berjalan.

Sejatinya, pembangunan bagi kepentingan umum harus

melakukan pengadaan tanah terlebih dahulu sesuai dengan UU

Pokok Agraria untuk kepastian perpindahaan hak kepemilikan dari

masyarakat kepada pemerintah tidak menimbulkan konflik agraria

berkepanjangan. Pengadaan tanah adalah pencabutan ha katas

tanah dengan memberi ganti nominal kerugian yang senilai

kepada pihak berhak. Lembaga pertanahan berkewajiban menetapkan dan mengumumkan penilaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan penilaian objek pengadaan tanah.

MAJALAH KASTRAT VOKASI

Peraturan Pemerintah PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian

Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas

Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara

berpotensi memperparah konflik agraria di IKN. Sebab, saat ini, di kawasan tersebut sudah ada berbagai macam perizinan

penggunaan lahan. Antara lain izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit, izin tambang, izin industri kehutanan dan ada pula wilayah

masyarakat adat. Menyoroti Pasal 18, Pasal 19. dan Pasal 20 yang

memuat mekanisme perpanjangan dan pembaruan HGU, HGB dan Hak Pakai yang dapat dilakukan saat HAT tersebut baru berumur 5 tahun alias begitu mudah dan cepat. Pada Pasal 18, HGU di atas hak

pengelolaan lahan IKN diberikan dengan jangka waktu 95 tahun

untuk siklus pertama. HGU ini kemudian dapat diperpanjang pada

siklus kedua dengan jangka waktu yang sama, yaitu 95 tahun.Tentu

saja ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan menimbulkan ketidakadilan dalam pemerataan hak atas tanah.

Proyek Ibu Kota Nusantara Beban APBN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara

menghabiskan dana sekitar Rp29 triliun

selama dua tahun. Terdiri dari APBN 2022

sebesar Rp5,1 triliun dan APBN 2023

sebesar Rp 23,9 triliun. Pembangunan Ibu

Kota Nusantara sampai saat ini masih

belum ada investor yang masuk. Terlebih

lagi, pembangunan IKN di Kalimantan

Timur membutuhkan anggaran sebesar

Rp466 triliun. Perkiraan kasarnya, dari total

dana sebesar Rp 466 triliun yang

dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN

hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan

swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN

serta BUMD Rp 123,2 triliun. Batas limitasi

penggunaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) untuk

pembangunan adalah 20 persen. Saat ini,

penggunaannya baru mencapai 10 persen.

Penggunaan APBN dikhawatirkan akan

melewati batas limitasi.

MAJALAH KASTRAT VOKASI

MEREVISI UNDANG - UNDANG DESA DEMI PENINGKATAN KESTABILAN KINERJA DESA ATAU

KEUNTUNGAN PRIBADI BELAKA?

Panitia Kerja Penyusunan Rancangan

Undang-Undang Desa Badan Legislasi DPR

menyepakati usulan ketentuan peralihan

bahwa perpanjangan masa jabatan kepala

desa akan langsung berlaku ketika revisi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa disahkan menjadi undangundang atau UU. Dengan begitu, masa jabatan seluruh kepala desa yang tengah menjabat otomatis akan bertambah saat UU itu disahkan.

Kesepakatan terhadap usulan langsung

berlakunya ketentuan peralihan

perpanjangan masa jabatan kepala desa terjadi dalam rapat Panitia Kerja Penyusunan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa

Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks

Parlemen, Jakarta. Dalam rapat yang

dipimpin Ketua Baleg sekaligus Ketua

Perpanjangan Masa Jabatan (Panja)

Penyusunan RUU Desa, tidak ada suara berbeda dari kesembilan fraksi partai politik (parpol) yang menghadiri rapat.

Usulan dimaksud semula

disampaikan oleh anggota

Panja Penyusunan RUU Desa.

Dalam usulan yang

disampaikan secara tertulis, menyampaikan bahwa rumusan ketentuan peralihan

mengenai perpanjangan jabatan kepala desa, yakni kepala desa dan badan

permusyawaratan desa yang masih menjabat pada periode pertama dan kedua

menghabiskan sisa masa

jabatan dan dapat mencalonkan diri satu

Dua Poin Utama

Revisi atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 dilatarbelakangi dua hal utama yang dirasa perlu dalam RUU Desa yaitu adalah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun untuk dua periode dan peningkatan Dana Desa menjadi 20%.

Perubahan periodisasi menjadi hal paling krusial terkait dengan masa jabatan kepala desa dengan tidak adanya

penambahan masa jabatan. Mengingat di Undang-Undang No 6/2014 itu, masa jabatan kepala desa 6 tahun bisa 3 periode dan revisi Sementara UU baru ini, 9 tahun kali 2 periode. Klaim akan

penambahan masa jabatan dibutuhkan

untuk memberi waktu konsolidasi kepala desa usai Pilkades karena dinilai bisa berdampak konflik sosial berkepanjangan

yang dirasa belum cukup jika hanya 6 tahun Pilkades untuk menghilangkan permasalahan dan memberikan waktu kepala desa untuk membangun masa masa konsolidasi

Isu krusial lain adalah penambahan alokasi dana desa dari 10 menjadi 20 persen dari total transfer daerah senilai Rp 70 triliun di APBN, dengan adanya kenaikan dana desa diharapkan bisa mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Adapun dana transfer daerah terdiri atas 6 komponen, yakni dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa Usulan yang ada sebagaimana aspirasi yang telah didapatkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dengan pembahasan yang diformulasikan bersama pemerintah

KASTRAT

Revisi Bukan Menjadi Solusi?

Gagasan memperluas kewenangan kepala desa merupakan langkah mundur. Perlu diketahui bahwa ruang lingkup kewenangan kepala desa telah dikurangi

antara lain dengan pembatasan masa jabatannya melalui peraturan perundangundangan. Khususnya UU 22/1999 dan UU 32/2004 tentang pemerintahan kawasan khusus membiarkan seseorang menjadi kepala desa selama sembilan tahun bertentangan dengan cita-cita hukum dan konstitusi. Ini melampaui batas kekuasaan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan. Lebih lanjut, konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) dan bukan negara yang kuat (machtsstaat). Pengaturan dan pembatasan kekuasaan merupakan ciri konstitusionalisme, sekaligus tugas utama konstitusi. Oleh karena itu, kemungkinan kesewenangwenangan dapat dihindari. Otoritas moral tidak boleh diserahkan kepada niat atau sifat pemegangnya. Sebaik apapun seseorang, kekuasaan selalu diatur dan dibatasi agar kebaikannya tidak termakan oleh hukum besi kekuasaan (Asshiddiqie: 2010).

Gagasan memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun tentu melanggar prinsip dan nilai demokrasi. Kekuasaan yang besar seringkali mendorong para pemimpin lokal ke dalam kubangan oligarki, nepotisme, dan otokrasi pemerintahan desa. Jumlah kekuasaan yang kemungkinan mengundang korupsi yang dikutip dari pandangan Lord Acton seorang Profesor Sejarah Modern di Universitas Cambridge, Inggris: “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak korup sepenuhnya.”

Pada Mental dan

Pemahaman Pejabat Desa

Semangat pembatasan masa jabatan kepala desa di UU Desa harus dimaknai sebagai spirit melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan demokrasi dan pembatasan kekuasaan, yang juga merupakan spirit UUD 1945. Jelas secara filosofis dan teoretis, pembatasan kekuasaan berdasarkan UUD 1945, selain agar terjadi pergantian kepemimpinan, juga memiliki tujuan agar Indonesia terhindar dari sistem otoritarianisme. Kekuasaan yang terlalu lama berpotensi memperbesar kekuasaan kepala desa.

Lalu, pertanyaan berikutnya, apakah durasi masa jabatan menjadi solusi? Jika berkaca pada pengalaman penyelenggaraan pemerintahan, justru masa jabatan yang panjang dapat menimbulkan praktik pembangunan menjadi lebih sulit karena masa jabatan yang panjang cenderung menimbulkan otoriteritarianisme, praktik koruptif dan nepotisme.

Di sisi lain, sistem demokrasi dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan cenderung menimbulkan gerakan perlawanan sosial di masyarakat. Alih-alih ingin memberi solusi dalam masalah pembangunan, justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar.

Sementara Indonesia merupakan negara demokrasi. Masa jabatan yang lama di dalam sistem demokrasi bisa membuat kepala desa mabuk kekuasaan, meminjam istilah Bivitri Susanti. Kekuasaan bisa memabukkan dan membuat pemegang kekuasaan bisa bertindak di luar akal sehat, seperti mempraktikkan model otoriter. Padahal, regenerasi/peralihan kepemimpinan di masyarakat sangat dibutuhkan dalam konteks penyegaran ide dan gagasan mengenai pembangunan desa.

Demokratisasi secara konkret memberikan sistem yang beralih dari rezim yang

tertutup (otoriter) ke partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Wujud dari demokratisasi desa di Indonesia ialah lahirnya UU Desa.

Berdasarkan catatan Komisi

Pemberantasan Korupsi, sampai tahun

2022 terdapat 686 perangkat desa yang terjerat korupsi Dana Desa.Namun, persoalan yang kerap terjadi di level demokratisasi desa ialah walau dana desa

miliaran rupiah per tahun digulirkan, penyelenggaraan demokratisasi desa selalu menemui masalah. Masalah yang kerap dialami ialah korupsi, politik uang di pilkades, pungli, serta lemahnya transparansi dan pelibatan masyarakat

dalam penggunaan Dana Desa. Membuat praktik demokratisasi di tingkat desa tidak memiliki korelasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, masalah pokok yang dihadapi desa sebenarnya bukan pada durasi masa jabatan yang menghambat

pembangunan, melainkan mental sumber

daya manusia pejabat desa yang masih belum memiliki pemahaman bagaimana menjalankan sistem demokrasi yang baik sesuai dengan UU Desa agar memberi dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Uji Materiil Kembali Undang - Undang Cipta Kerja,

Menjadi Bukti

Ketidakpercayaan?

Disahkannya Undang - Undang

Cipta Kerja Yang Walaupun

Banyak Pertentangan

Baru saja disahkannya salah satu kebijakan yang sempat menuai protes dari sebagian warga Indonesia, dan sekarang hal tersebut terulang kembali menjadi buah bibir khalayak umum. Beberapa pihak yang terdampak akan kebijakan tersebut pun mulai bersuara menentang kebijakan tersebut. Bahkan, penetapan kebijakan ini memicu kembali aksi untuk menentang kebijakan ini yang dilakukan oleh berbagai kalangan massa.

Tentu saja yaitu Undang - Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, UndangUndang Cipta Kerja ini dinyatakan “inkonstitusional bersyarat”, karena dianggap cacat secara formal dan cacat prosedur. Disadur dari jurnal konstitusi yang berjudul “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 20032012)” putusan model inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945.

Undang-Undang Cipta Kerja pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak dan salah satu langkah mitigasi dari krisis global. Pengesahan Undang Undang No. 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang juga mempertimbangkan hal terkait, yaitu dinamika global yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional.

GUGATAN DARI PARTAI BURUH

Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh akan mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Gugatan tersebut meliputi uji materiil dan formil. “Uji formil dilandasi pada fakta yang ada, bahwa pembuatan UU Cipta Kerja tidak melibatkan publik. Padahal dalam UU PPP mewajibkan keterlibatan publik. Ketika Perppu dibahas dan dimajukan oleh Panja Baleg melibatkan publik, tetapi tidak dilakukan”.

Serikat buruh tidak pernah dilibatkan dalam RDPU untuk dimintai pendapat Sebab itu, UU Cipta Kerja dinyatakan cacat formil Sementara itu, terkait dengan uji materiil terhadap omnibus law UU Cipta Kerja, ada sembilan poin yang dipermasalahkan buruh. Meliputi upah minimum yang kembali pada rezim upah murah, outsourcing dibebaskan semua jenis pekerjaan. Kemudian, karyawan bisa dikontrak berulang-ulang tanpa periode kontrak, pesangon yang rendah, PHK yang dipermudah, pengaturan jam kerja yang membuat buruh lelah, pengaturan cuti dan waktu istirahat, tenaga kerja asing, hingga dihapusnya beberapa sanksi pidana. “Sedangkan untuk petani ada tiga isu yang diangkat. Mengenai bank tanah yang memudahkan korporasi mengambil tanah rakyat, tidak adanya larangan impor mengimpor bahan pangan saat panen raya, dan dihilangkannya sanksi bagi importir yang mengimpor saat panen raya.

Lalu, para buruh akan melakukan aksi setiap Selasa di DPR dan juga aksi akan dilakukan serentak di berbagai kantor provinsi atau bupati/walikota. Aksi yang akan dipusatkan di Istana dan kemudian massa akan melakukan konsolidasi di GBK atau JIS. Pengumpulan petisi sejuta buruh tolak omnibus law Berujung pada mogok nasional dengan dilakukan oleh

5 juta buruh diantara bulan Juli - Agustus. Mogok nasional akan dilakukan

3 hari diikuti 100 ribu pabrik

Menelantarkan “Ketidaksesuaian” Yang

Menjadi Permasalahan

Dalam perjalanan atas terbitnya Undang - Undang ini, Perppu yang ditujukan untuk menggantikan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta dinilai cacat formil di dalam Perppu ini.

Mahkamah juga memerintahkan kepada pembentuk undangundang untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lama dua tahun, sejak putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan tidak dilakukan perbaikan, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

Secara Sederhananya, UU Cipta Kerja bisa ditangguhkan masa berlakunya sebelum ada sebuah perbaikan. Aturanaturan turunan yang berdasarkan undang-undang tidak dapat dilaksanakan dan tidak boleh dibuat dengan prosedur yang biasa sebelum adanya sebuah perbaikan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, pengujian Undang-undang

Ciptaker di Mahkamah Konstitusi itu adalah menyangkut tata cara pembuatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada sehingga dinilai cacat formil. Dari kecacatan ini menimbulkan seluruh undang-undang, mulai dari pertimbangan hukum, batang tubuh hingga penjelasan dari undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional.

1 2

Cacat formil pembentukan undang-undang itu memang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam segala sisi, tetapi bukan berarti dengan adanya kekosongan hukum, sebab

undang-undang yang dirangkum secara menyeluruh dalam

Berdasarkan putusan MK, ada tiga syarat yang menjadi tolak ukur dalam menetapkan suatu keadaan yang genting. Pertama, adanya kegentingan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat

berdasarkan Undang-Undang. Artinya, ketika tidak ada hal yang genting kemudian mengeluarkan Perppu akan

terjadi kekacauan yang sangat hebat. Kedua, UU yang

dibutuhkan tersebut belum ada aktualisasi yang akurat

sehingga timbul adanya kekosongan hukum, atau ada UU

tetapi tidak ada unsur yang memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan

cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa

karena akan memerlukan tempo yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu

kepastian untuk menyelesaikan.

Sejauh mengenai persoalan cacat formil, dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi ditekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undangundang, serta diamini oleh seluruh instansi pemerintahan. Ini juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang

menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

R E F E N S

E R I

Indonesia. Sederet Manfaat RUU Kesehatan. 2023. Diakses pada 16 Juli 2023 dari

https://indonesia go id/kategori/editorial/6986/

MPR. RUU Kesehatan Harus Mampu Menjadi Landasan Sistem Layanan Kesehatan yang Lebih Baik 2023 Diakses pada 16 Juli 2023 dari https://www mpr go id/ Ayu, Tika. 2023. “Menkes Budi Gunadi Ungkap Alasan Penghapusan Mandatory Spending di UU Kesehatan” Tersedia di : https://nasional tempo co/read/1747211/

DPR Ungkap Alasan Hapus Mandatory Spending di UU Kesehatan. 2023. Diakses pada 18 Juli 2023 dari https://www cnnindonesia com/nasional/20230718061525-32-974654/ Waseso, Ratih. 2023. “Dinilai Tidak Transparan, CISDI Kecam Pengesahan RUU Kesehatan” . Tersedia di : https://nasional kontan co id/news/ Putri Sofyandari, Ferlynda. 2023. “Pesan dari Peneliti setelah UU Kesehatan Disahkan, Kini Hati-Hati Menyimpan Data Genomik” Diakses pada 19 Juli 2023 dari : https://www.jawapos.com/nasional/011769595/pesan-dari-peneliti-setelah-uu-kesehatandisahkan-kini-hati-hati-menyimpan-data-genomik

Kemenkeu 2023 Sekilas Mengenai Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tersedia di : https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16126/Sekilas-MengenaiRencana-Pembangunan-Ibu-Kota-Negara-IKN-Nusantara html Dwinanto, Rafan Arif. 2023. UU Direvisi, IKN Nusantara Beda dengan Provinsi Lain, Sandang Status Daerah Istimewa tersedia di : https://kaltim tribunnews com/2023/06/07/uudirevisi-ikn- nusantara- beda-dengan-provinsi-lain-sandang-status-daerah-istimewa Siagian, Nicholas Martua 2023 Eksistensi Ibu Kota Negara (IKN) Sebagai Pemerintah Daerah tersedia di : https://kumparan.com/nicholas-martua-siagian/eksistensi-ibu-kota-negaraikn-sebagai- pemerintah-daerah-1zl1VMX2L43/full

DPR. 2023. Rawan Konflik di IKN, Legislator Tolak Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah tentang HAT tersedia di : dpr.go.id/berita/detail/id/43599

Media Indonesia 2023 Penggunaan APBN untuk IKN Masih Memungkinkan Hingga Tahun Depan tersedia di : https://mediaindonesia.com/ekonomi/583191/penggunaan-apbnuntuk-ikn-masih-memungkinkan-hingga-tahun-depan

Advokat Konstitusi (2023, January 31) Usulan Perpanjang Masa Jabatan Kades, Worth it kah? Advokat Konstitusi. Retrieved July 28, 2023, from https://advokatkonstitusi com/usulan-perpanjang-masa-jabatan-kades-worth-it-kah/3/ Benjamin, A. (2023, January 16). :). :) - YouTube. Retrieved July 28, 2023, from https://kumparan com/kumparannews/2-poin-revisi-uu-desa-masa-jabatan-kades-jadi-9tahun-dana-desa-20-20j5w4GejXe/full

LUTHFY, R M (2023, January 25) Missing Link Masa Jabatan Kepala Desa - Jawa Pos JawaPos.com. Retrieved July 28, 2023, from https://www jawapos com/opini/01432645/missing-link-masa-jabatan-kepala-desa RAHAYU, K. Y. (2023, June 27). Masa Jabatan Kades 9 Tahun Disepakati Berlaku Setelah RUU

Desa Disahkan Kompas id Retrieved July 28, 2023, from https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/27/dpr-sepakati-usulan-perpanjanganjabatan-kepala-desa-langsung-berlaku

UMAM, M. K. (2023, January 30). Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Solusi atau Masalah? Kompas id Retrieved July 28, 2023, from https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/29/perpanjangan-masa-jabatan-kepaladesa-solusi-atau-masalah

Novianto, Resky “Partai Buruh Siapkan Gugatan Uji Materiil Perpu Ciptaker ke MK ” kbr id, 24 March 2023, https://kbr.id/nasional/03-2023/partai-buruh-siapkan-gugatan-uji-materiilperpu-ciptaker-ke-mk/111293.html. Accessed 10 August 2023.

Puspitasari, Devi “Partai Buruh Minta Jokowi dan Puan Datang ke Sidang Uji UU Ciptaker di MK.” detikNews, 5 June 2023, https://news.detik.com/berita/d-6756381/partai-buruhminta-jokowi-dan-puan-datang-ke-sidang-uji-uu-ciptaker-di-mk Accessed 10 August 2023.

Wuragil, Zacharias “( ) ” ( ) - Wiktionary, https://metro tempo co/read/1758314/sebutpiknik-di-jakarta-demo-buruh-hari-ini-bertekad-tunggui-jokowi?tracking page direct. Accessed 10 August 2023

Thank Thank Thank you! you! you!