What’s on MAKAVI
Edisi 2024
Lingkungan
Akademik
Bebas Kekerasan
Seksual
Vokasi Untuk
Revolusi Industri
Harapan
Kampus Inklusif Hubungan Romansa Tak
Sehat Mengancam
GenZ
Kementerian Kajian Strategis
BEM KM Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada
![]()
Lingkungan
Akademik
Bebas Kekerasan
Seksual
Vokasi Untuk
Revolusi Industri
Harapan
Kampus Inklusif Hubungan Romansa Tak
Sehat Mengancam
GenZ
Kementerian Kajian Strategis
BEM KM Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada
PERGURUAN TINGGI (SEHARUSNYA)
MENCIPTAKAN LINGKUNGAN
AKADEMIK AMAN DARI KEKERASAN SEKSUAL
PENDIDIKAN TINGGI VOKASI: MENYIAPKAN KOMPETENSI SUMBER
DAYA MANUSIA SEJALAN DENGAN REVOLUSI INDUSTRI
Harapan Kampus Inklusif Memenuhi Hak Asasi Manusia
RACUN HUBUNGAN ROMANTIS MENTAL MERINGIS
Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual derivatif atau hubungan yang menyimpang, merugikan pihak korban
dan merusak kedamaian di tengah
masyarakat. adanya kekerasan seksual
yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius
yang membutuhkan perhatian (Abdul
Wahid dan Muhammad Irfan, 2001)
Kekerasan seksual termasuk pelanggaran
Hak Asasi Manusia. Setiap orang dapat
menjadi pelaku maupun korban
kekerasan seksual tanpa mengenal latar belakang seseorang berdasarkan gender, usia, status, pangkat, Pendidikan, dan jabatan.
Kekerasan seksual dapat didefinisikan sebagai perbuatan dalam bidang seksual tanpa kehendak korban bersifat memaksa, merendahkan, menyakiti, dan merugikan. Fairchild & Rudman (2008) menyatakan bahwa pelecehan seksual menimbulkan korban merasa tidak nyaman, ketakutan, kecemasan, terintimidasi, malu, trauma atau menyalahkan diri sendiri Terdapat beberapa golongan kekerasan seksual berdasarkan jenisnya diantaranya yaitu kekerasan seksual verbal, nonfisik, fisik, dan daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Perguruan tinggi merupakan lingkungan pendidikan sektor pengetahuan akademik, pengembangan karakter, serta aspek sosial dan moral. Namun, perguruan tinggi termasuk dalam kawasan rentan terjadinya kekerasan seksual Urgensi Kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi perhatian yang sangat mengkhawatirkan Peningkatan kasus kekerasan seksual pada lingkup perguruan tinggi akan mengakibatkan optimalisasi pelaksanaan Tridharma dan kualitas Pendidikan Perguruan Tinggi berkurang. Beberapa faktor penyebab kasus kekerasan seksual diantaranya:
1
2
3
Ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku
Potensi penyalahgunaan kekuasaan atas kewenangan yang dimiliki seseorang
Kurangnya edukasi pendidikan pemahaman tentang pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual
4
Stereotip gender yang memandang perempuan sebagai objek seksual dan pria sebagai pengambil inisiatif dalam hubungan seksual dapat memicu kekerasan seksual
Kuatnya ketimpangan kuasa antara korban dan pelaku menyebabkan tidak mudahnya korban menyuarakan kejadian yang dialaminya. Sudah selayaknya perguruan tinggi memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi civitas menunjukkan substansi sebagai lembaga pendidik anti kekerasan yang memperhatikan dasar hak asasi manusia.
Pencegahan dan penanganan diperlukan dalam bentuk upaya menghilangkan penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak seksual serta pemberian pelayanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial. Berikut ini adalah indikator-indikator yang penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus: a) Inisiatif pencegahan yang komprehensif, yang memerlukan upaya-upaya strategis dan strategi yang diterapkan harus mampu saling mendukung dan menguatkan satu sama lain yang terlibat di kampus; b) Infrastruktur yang kuat: Artinya diperlukan sistem, struktur atau lembaga hukum dan organisasi yang efektif dalam membangun metode pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi atau kampus; c) Memperkuat pemahaman. Itu mengacu pada segalanya. Dalam hal pencegahan, kampanye, atau strategi yang ditujukan untuk mengatasi kekerasan seksual, komunitas kampus harus menjadi sasaran dan titik pengamatan; d) Kemitraan dan Keberlanjutan. Hal ini memerlukan penciptaan pertahanan. Koordinasi yang sehat selalu digunakan untuk mencegah kekerasan seksual di kampus, dengan bekerja sama dengan mitra eksternal dan pembuat kebijakan; e) Menilai efektivitas kegiatan. mendukung, mengoordinasikan, dan mengintegrasikan upaya-upaya untuk mencegah kekerasan seksual sehingga dapat menjadi lebih berkelanjutan dari waktu ke waktu Hal ini menyiratkan bahwa harus ada model evolusi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan, program, dan praktik yang bertujuan mencegah kekerasan di kampus.
Selain itu, Permendikbud Ristek No 30
Tahun 2021 turut andil upaya
pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi
Langkah-langkah legal
menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual dapat dilakukan oleh pihak perguruan tinggi secara yuridis Pasal 10 permendikbudristek tersebut
mengatur bahwa perguruan tinggi
wajib melakukan penanganan
kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban
Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan pada tanggal 12 April 2022 menjadi kepastian hukum penegakan keadilan kasus kekerasan seksual Selain itu,
Universitas Gadjah Mada
memiliki regulasi sebagai pemenuhan kebijakan sekaligus pengambilan tindakan pencegahan dan penanganan
tertuang pada Peraturan Rektor
Nomor 1 Tahun 2023
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM berfungsi sebagai wadah layanan bagi Masyarakat UGM yang melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kekerasan seksual, penyeleksian, pencegahan, dan/atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh Satuan Tugas PPKS atau Rektor Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan keberulangan tindak pidana kekerasan seksual. Pihak individu-individu masyarakat kampus, dosen fakultas, prodi, dan organisasi mahasiswa dapat menjadi perespon awal tindak lanjut laporan tindakan kekerasan seksual Laporan akan melalui proses penanganan kasus oleh SATGAS mulai dari penelaahan kasus, pemeriksaan, sampai dengan penyerahan hasil keputusan Korban diberikan jaminan hak-hak atas pelayanan, perlindungan, dan pemulihan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengutamakan dialog mencari penyelesaian masalah mengutamakan nilai pendidikan humanis.
Sanksi-sanksi pelaku terdiri dari kategori ringan berupa peringatan, permohonan maan, dan skorsing 1 semester; kategori sedang berupa permohonan maaf dan skorsing 2 semester; kategori berat berupa dikeluarkan dari kampus Sanksi ringan sebagaimana dimaksud berupa teguran tertulis, pernyataan mohon maaf secara tertulis yang ditujukan kepada pihak terkait, dan/atau larangan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama 2 (dua) semester bagi dosen. Sanksi sedang sebagaimana dimaksud berupa pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, pemberhentian sementara atas insentif dan tunjagan, pengurangan hak sebagai mahasiswa meliputi: 1 Penundaan mengikuti perkuliahan (skors); 2 Pencabutan beasiswa; 3 Pembatalan nilai mata kuliah; atau 4 Pengurangan hak lain. Larangan melaksanakan hak tertentu bagi Dosen meliputi: 1. Larangan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama 4 (empat) semester; 2. Larangan untuk mendapatkan hibah penelitian yang diberikan oleh UGM dan/atau fakultas/ sekolah dalam waktu tertentu; dan/atau 3 Larangan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat dalam waktu tertentu Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c berupa: a pemberhentian tetap sebagai mahasiswa; b larangan melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selama 6 (enam) semester bagi Dosen; atau c. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UGM.
PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN
MENGIDENTIFIKASI BENTUK-BENTUK KEKERASAN
SEKSUAL MASYARAKAT KAMPUS PERLU
DITINGKATKAN AGAR MEMBERI RESPON KESADARAN
TERHADAP DIRI SENDIRI DALAM PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL.
Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa korban kesulitan untuk dapat mengidentifikasi dan menerima pelecehan seksual yang ia alami, yaitu kebingungan tidak tahu bagaimana harus menggambarkan pada dirinya sendiri tentang apa yang telah terjadi, adanya rasa malu, sikap mempersalahkan korban oleh orang lain, dan memposisikan korban menjadi yang bersalah seperti cara berpakaian yang salah, gaya hidup dan kehidupan pribadi menjadi sorotan, menyalahkan diri sendiri, perasaan bahwa seharusnya ia dapat menghentikan pelecehan itu, penyangkalan tidak mau percaya bahwa hal itu sungguh terjadi, minimizing atau defence mechanism mengatakan pada diri sendiri bahwa itu bukanlah suatu persoalan yang besar, saya terlalu sensitif saja.
1.
Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban.
2.
3
Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan.
Menyampaikan rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban.
4.
5.
Menatap korban dengan nuansa seksual.
Mengirimkan pesan dan konten bernuansa seksual kepada korban tanpa persetujuan.
6.
Mengambil, merekam, dan mengedarkan foto, rekaman audio, dan rekaman visual korban tanpa persetujuan.
7
Mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.
8.
Menyebarkan informasi terkait tubuh atau data pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan.
9.
Mengintip dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan aktivitas pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi.
10. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui.
11.
12.
Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium atau menggosokkan anggota tubuh pada tubuh korban tanpa persetujuan.
13.
14
Membuka pakaian korban tanpa persetujuan.
Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual
15.
Mempraktikkan budaya bernuansa kekerasan seksual dalam komunitas mahasiswa. Pendidik, dan tenaga kependidikan.
16.
17.
Melakukan percobaan perkosaan, meskipun tidak terjadi penetrasi.
Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
18.
19
Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi.
Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil
20.
Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.
Perguruan Tinggi Vokasi merupakan jenjang pendidikan tinggi yang menerapkan ilmu dasar menjadi ilmu terapan yang aplikatif. Pendidikan ini didesain mengedepankan praktik industri untuk menghasilkan lulusan unggul berketerampilan ahli profesional dalam bidangnya. Berdasarkan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 6 ayat (1), Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Pendidikan vokasi dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan. Pendidikan vokasi menerapkan pendekatan link and match dan worked based learning sebagaimana pendidikan vokasi berjalan seiringan dengan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan dunia industri. Pencapaian akademis mahasiswa mencakup nilai teoritis, proses, pemahaman, dan pengembangan keterampilan. Hal ini dapat mempertahankan lulusan yang kompeten siap kerja dan mengurangi pengangguran (suharno et al., 2020).
Berbeda dengan akademik, pendidikan vokasi memiliki konsentrasi lebih besar pada penerapan praktik yaitu sebesar 60%-70% sedangkan penerapan teori sebesar 30%-40%. Menurut Dreyfus (1986), kurikulum seharusnya berfokus pada interpretasi dari situasi praktik dibandingkan dengan teori pada prioritas utama. Kurikulum vokasi dapat fleksibel karena perkembangan dunia industri semakin cepat dan massif sehingga pendidikan harus mengikuti dalam perkembangan tersebut agar tidak tertinggal dari kondisi yang sebenarnya. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi harus melibatkan industri untuk mengintegrasikan pendidikan dengan keterampilan yang dibutuhkan. Selaras dengan perkembangan tersebut, kurikulum vokasi mendorong lebih aktif mempersiapkan ujian sertifikasi kompetensi sesuai dengan level yang berbeda. Selain itu, mahasiswa akan diterjunkan langsung pada industri melalui program magang wajib, pelatihan mahasiswa bersama industri, penelitian industri, dan pengadaan beasiswa oleh industri untuk meningkatkan mutu, produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pendidikan vokasi.
Pengalaman berupa pengerjaan proyek-proyek akan memberikan gambaran bagaimana menyelesaikan proyek tersebut dengan menerapkan ilmu pada dunia industri secara langsung. Pengalaman dan pemahaman berimplikasi terhadap keterlibatan dalam situasi konkret.
Peningkatan mutu lulusan vokasi menjadi perhatian dalam pengawasan sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 20202024 tentang target luaran yang diharapkan dari Perguruan Tinggi Vokasi, yaitu meningkatnya keterserapan lulusan dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui kerjasama antara perguruan tinggi vokasi negeri dengan DUDI atau disebut Link and Match.
Idealnya sekolah vokasi menunjang dari
segi fasilitas, infrastruktur, tenaga pendidik, pelayanan akademik, serta penyediaan teknologi memadai untuk
kebutuhan praktik mahasiswa. Selain itu, kurikulum harus menyesuaikan dengan
dunia industri mulai dari teknik
pengajaran tenaga pendidik, penguatan
literasi digital, pengarahan jenjang karir, dan pengarahan pengalaman kerja
sebelum terjun dunia industri
sesungguhnya Peran pengajar pada
pendidikan vokasi juga harus berubah, harus mampu mengikuti perkembangan
teknologi supaya tidak mengalami
ketertinggalan
Pengajar harus memiliki seperangkat kompetensi (Ye-weon Jeon, dkk., 2017) meliputi teaching design, teaching and learning guidance, research on teaching content, research on teaching methods, career and interpersonal relationship guidance, management support for school and class, and cooperation. Standarisasi kurikulum sangat berpengaruh terhadap kesuksesan tingkat pemahaman pembelajar.
Dunia industri terus mendorong
percepatan perkembangan mulai
dari teknologi dan keterampilan
SDM berupa hardskill dan softskill sehingga mahasiswa
vokasi memiliki beban dalam
percepatan waktu secara masif.
Mahasiswa juga dibebankan untuk mengikuti perkembangan teknologi relevan dengan proses kinerja industri. Banyaknya tuntutan dan beban menyebabkan hambatan mengikuti tuntutan permintaan tenaga ahli. Penguatan keterampilan ini membutuhkan sarana dan prasarana peralatan praktikum yang dapat digunakan sebagai simulator Namun pada kenyataannya alat praktik termasuk ketersediaan teknologi masih terbatas dalam arti pasokan kebutuhan penunjang yang dibutuhkan dan akses penggunaan masih terbatas atau bahkan tidak tersedia. Akademisi praktisi berlatar belakang profesi pun menjadi salah satu keberlangsungan pendidikan tinggi vokasi. Dosen praktisi lebih komprehensif memberikan ilmu dan pengajaran kepada mahasiswa berdasarkan kondisi yang nyata pada dunia industri. Akan tetapi, keberadaan praktisi masih sulit terpenuhi sehingga insentif bagi bagi tenaga pendidik lebih mahal di pasar tenaga kerja. Tingginya biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi menjadi salah satu persoalan hingga saat ini. Dengan demikian, pemerintah sudah seharusnya lebih mendorong dan mendukung pendidikan tinggi vokasi terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi. Program kerja sama industri pun dapat diterapkan untuk mencapai kesuksesan pembelajaran sebagai penyedia tempat praktikum sesungguhnya
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha, diperlukan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dilakukan dengan tujuan: a meningkatkan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; b mendorong pembangunan keunggulan spesifik di masing-masing lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja; c. melakukan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia tenaga kerja Indonesia; d membekali sumber daya manusia/ tenaga kerja dengan kompetensi untuk bekerja dan/ atau berwirausaha; dan e mendorong partisipasi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Mengingat seiring berjalannya waktu, praktik industri akan semakin kompleks dan semakin ketat
persaingan kerja. Tenaga ahli vokasi dituntut untuk memiliki kualifikasi
lulusan siap kerja memiliki softskill, hardskill sesuai dengan kebutuhan industri dan menghasilkan tenaga kerja ahli inovatif, berdaya saing, dan berkualitas di bidangnya kreatif dan inovatif sejalan dengan permintaan kebutuhan industri SDM vokasi
berelevansi dengan pekerjaan yang terspesifikasi oleh detail suatu bidang
kompetensinya Kualitas vokasi
diharapkan dapat berkontribusi pada implementasi atau bahkan
peningkatan kemajuan teknologi yang relevan di dunia industri Tidak hanya sebagai pengguna, pendidik pun seharusnya dapat menciptakan suatu produk Keberhasilan
pendidikan vokasi ditunjukkan dari pengaplikasian, pemahaman, dan keterampilan nyata dari pendidik
Pendidikan bagi kaum disabilitas masih menjadi tantangan
yang besar, sebab belum semua pihak mengetahui, mempunyai kemauan, serta mampu untuk
mengimplementasikan pendidikan inklusi termasuk
pendidikan di perguruan tinggi dengan mewujudkan kampus yang inklusi
Kata inklusi dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia bermakna
ketercakupan, artinya semua pihak
harus diikutsertakan tanpa adanya
pengecualian. Menurut Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi inklusi dapat dimaknai
sebagai suatu pendekatan dengan
tujuan untuk membentuk lingkungan
yang terbuka bagi semua pihak
dengan kondisi dan latar belakang
yang berbeda-beda, meliputi : kondisi fisik, karakter, status, kepribadian, kebudayaan, dan lain sebagainya. Dalam konteks sosial, inklusi berarti melibatkan seluruh
masyarakat dalam segala aspek
pembangunan dengan tujuan
pemenuhan hak-hak masyarakat tersebut (Dian, 2019).
Inklusi perlu ditegakkan agar hak-hak masyarakat terutama kaum rentan tidak terancam dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK)
mengelompokkan masyarakat rentan yang berpotensi terkena eksklusi sosial, yakni korban diskriminasi, intoleransi dan kekerasan berbasis agama; korban pelanggaran HAM berat; waria; masyarakat adat dan lokal terpencil yang bergantung pada sumber daya alam; serta anak dan remaja rentan ( Azyumardi, 2016)
Sebagai salah satu kategori kaum rentan, penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang harus dijunjung tinggi, yakni hak untuk mendapatkan pendidikan layak sebagaimana telah diatur dalam Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD) Untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan kaum disabilitas terutama untuk jenjang perguruan tinggi, Kementerian Riset dan Teknologi mengeluarkan
Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang kewajiban sekolah formal untuk melakukan akomodasi dan memberikan fasilitas kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas dengan mempersiapkan dukungan pendanaan, menyediakan sarana dan prasarana, serta kurikulum sesuai dengan kebutuhan kaum disabilitas
B D
erperan sebagain lembaga
pendidikan tingkat lanjutan, perguruan tinggi harus mampu mengakomodir
penyediaan ruang dengan tujuan
terpenuhinya hak-hak kaum disabilitas.
Perguruan tinggi sendiri mempunyai
konsep Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari pendidikan, penelitian, serta pengabdian terhadap masyarakat. Perguruan tinggi sebagai tempat untuk melakukan berbagai
aktivitas akademik, non-akademik, dan aktivitas sosial lainnya harus mampu
menyediakan sarana prasarana
akademik dan sarana prasarana
manajemen
alam menjalankan perannya sebagai ruang yang menjamin hak-hak kaum disabilitas, terdapat beberapa prinsip yang perlu menjadi landasan, yakni berupa: 1) keselamatan, semua bangunan yang ditujukkan untuk kepentingan masyarakat umum di lingkungan tertentu mampu menjamin keselamatan semua golongan; 2) kemudahan, akses menuju tempat tersebut harus mampu dijangkau oleh semua golongan; 3) kegunaan, bangunan dalam suatu lingkungan harus dapat dipergunakan oleh semua golongan; 4) kemandirian, setiap orang dari berbagai golongan harus mampu masuk, mencapai hingga mempergunakan setiap bangunan yang ditujukkan untuk masyarakat umum dalam lingkungan
tertentu tanpa perlu bantuan dari orang lain
Layanan yang disediakan oleh kampus harus bersifat komprehensif, maka kampus harus merubah setiap unit layanan yang telah tersedia dengan tujuan untuk lebih mempermudah akses serta menghilangkan hambatan bagi kaum disabilitas untuk melakukan kegiatan belajar serta aktivitas sosial lainnya di lingkungan kampus. Menurut Wren Butler (2021) penyelenggaraan layanan inklusi suatu kampus untuk mahasiswa difabel dapat diklasifikasikan menjadi lima hal.
Pertama, terciptanya komunitas kelas yang mampu menghargai dan menerima perbedaan. Kedua, terwujudnya suasana kelas yang mampu menghargai perbedaan kondisi fisik, ekonomi, kemampuan, agama, serta suku. Ketiga, melakukan penerapan kurikulum serta media pembelajaran yang sifatnya kooperatif, sistem pembelajaran harus mampu mengubah gaya pembelajaran kompetitif yang kaku serta kurang meluas skala materinya menjadi gaya pembelajaran yang mampu mengkolaborasikan siswa dengan materi tematiknya. Keempat, melakukan pembaharuan dalam gaya pengajaran dari awalnya masih tradisional yakni guru yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak didiknya, berubah menjadi para siswa harus bisa saling belajar dan mengajari satu sama lain Berusaha untuk menghilangkan aroma kompetisi yang ada di kelas menjadi saling membantu satu sama lain. Kelima, mendorong para tenaga pendidik untuk mampu melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai ahli spesialis lainnya, seperti spesialis pengembangan wicara, instruktur, supervisor khusus, dan lain-lain.
Menurut riset yang telah dilakukan oleh Muhibbin & Hendriani pada tahun 2021 menyebutkan bahwa saat ini kaum penyandang disabilitas sering dilabelling sebagai “amak bermasalah” yang dianggap berbeda dari siswa normal pada umumnya, tidak mampu belajar secara mandiri dan perlu mendapatkan bimbingan penuh dari seorang guru Biasanya masyarakat telah mempunyai suatu standar cita-cita tertentu, sehingga ketika terdapat pihak yang dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencapai cita-cita tertentu seperti ada kecacatan maka akan dianggap mengganggu normativitas Perguruan tinggi yang diharapkan mampu menjadi agen penyediaan hak-hak kaum disabilitas justru seringkali gagal. Lingkungan civitas kampus malah kadang cenderung menunjukkan suatu sifat arogan terhadap para penyandang disabilitas yang juga ingin diberi kesempatan untuk berkembang di kampus Bahkan oleh beberapa warga kampus, kaum disabilitas justru dianggap mempunyai potensi mengganggu tatanan norma yang ada mengenai tenaga kerja/ pendidik yang berkualitas (Wren Butler, 2021) Berdasarkan pada poin yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perguruan tinggi harus mampu memegang peran sebagai zona inklusi terutama bagi kaum penyandang disabilitas. Harapannya perwujudan itu nampak secara nyata atau penyediaan fasilitas bagi kaum minoritas bukan hanya sekadar formalitas belaka saja. Pengadaan fasilitas harus didasarkan pada riset untuk mengetahui mengapa fasilitas inklusi itu penting, bagaimana seharusnya fasilitas inklusi itu diwujudkan Perlu juga untuk mempertimbangkan sudut pandang para penyandang disabilitas langsung dengan tujuan agar kebutuhan para kaum disabilitas dapat terpenuhi Itu adalah kondisi ideal dari pemenuhan fasilitas inklusi bagi kaum disabilitas di lingkungan kampus Faktanya, apakah perwujudan di lapangan sudah sesuai dengan harapan?
Kemudian Glicksman (2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa seringkali diskriminasi juga dilakukan oleh kaum pemangku kebijakan universitas Hal ini tercermin dalam kasus penolakan pihak kampus kepada mahasiswa penyandang disabilitas untuk menggunakan fasilitas asrama mahasiswa saat mereka mengikuti program pendidikan non-gelar, karena dianggap bukan merupakan bagian dari civitas akademik perguruan tinggi. Akibat dari hal tersebut, mahasiswa penyandang disabilitas akan mudah mendapatkan stigma sebagai kaum “bodoh” yang akan kesulitan dalam melakukan optimalisasi pencapaian akademik dan aktualisasi kecakapan saat memasuki dunia kerja.
Jika kita beralih pada ketersediaan fasilitas kampus, maka dapat dilihat bahwa masih sedikit perpustakaan kampus yang menyediakan koleksi bacaan yang ramah untuk kaum penyandang disabilitas Dari segi manajemen kampus juga seringkali tidak dibekali dengan SOP khusus untuk kaum penyandang disabilitas Hal ini menyebabkan komunikasi pihak kampus dengan mahasiswa disabilitas menjadi tidak efektif, padahal semua kalangan mahasiswa berhak atas akses informasi yang setara
“ TIDAK SEMUA HUBUNGAN YANG DIMILIKI MANUSIA
MERUPAKAN HUBUNGAN YANG SEHAT. TERDAPAT
HUBUNGAN YANG MENUNJUKKAN LEBIH BANYAK EMOSI
NEGATIF DARIPADA EMOSI POSITIF DALAM MENJALANI NYA”
Kalimat di atas merupakan cuitan salah satu akun media social X @pijarpsikologi yang membahas mengenai topik yang saat ini tengah mencuat di kalangan warganet. Kepopuleran topik tersebut ditengarai oleh betapa banyaknya akun-akun media sosial yang menjadi pemantik diskusi ataupun sekadar memberikan opini yang berkaitan dengan topik hubungan tidak sehat Biasanya warganet sering meminta saran saat sedang terjebak hubungan tidak sehat, menceritakan pengalaman sewaktu masih berada di hubungan tidak sehat hingga sekadar diskusi umum biasa Dari setiap diskusi demi diskusi yang ditemui, warganet cenderung melihat hubungan toxic sebagai sesuatu yang negatif serta tidak patut untuk dipertahankan, mereka berpendapat bahwa hubungan tidak sehat akan berdampak pada kesehatan mental kita Hubungan toxic dinilai terjadi tidak berdasarkan akal sehat dan logis, sehingga jika dibiarkan terusmenerus akan membuat salah satu pihak merasa terancam dan tidak diberikan ruang aman
Hubungan tidak sehat atau biasa disebut juga sebagai hubungan beracun (toxic relationship) diartikan sebagai keadaan dimana suatu hubungan tidak lagi saling menghubungkan, penyebabnya diduga karena adanya dominasi dari salah satu pihak yang menyebabkan pihak lain tertekan akan merasa tidak nyaman (Vedasari, 2020) Sedangkan dalam buku “Toxic Relationship (the 7 most alarming signs that you are in a Toxic) yang ditulis oleh Morgan Lee mengartikan bahwa hubungan toxic biasanya ditandai dengan perilaku kekerasan dari salah satu pihak pasangan yang menyebabkan pihak lain merasa tidak nyaman Jadi hubungan toxic mengarah pada suatu keadaan dimana salah satu pihak melakukan sesuatu hal baik secara verbal maupun non-verbal yang berpotensi merugikan atau membuat pihak lain dalam hubungan tersebut merasa tidak nyaman.
Perasaan tidak aman tersebut muncul karena salah satu pihak memiliki karakteristik tidak bisa mengontrol amarah, manipulatif, gaslighting, ataupun terlalu adiktif terhadap suatu hal (Aston, 2020)
Hubungan social seperti relationship tentunya akan sangat berdampak pada kebahagiaan serta kesehatan suatu individu Hal ini dikarenakan kualitas dari hubungan akan berpengaruh terhadap fungsi imun dalam tubuh, pengaturan stress, mood, motivasi kemampuan untuk melakukan coping, makan serta aktivitas lainnya. Dalam sains dibuktikan bahwa toxic atau tidaknya suatu hubungan romansa dapat berpengaruh terhadap kesehatan individu secara positif maupun negatif. Hubungan relationship yang sudah toxic atau merugikan salah satu pihak tentu akan menghalangi pihak tersebut untuk mendapatkan kenyamanan (life satisfaction) yang berkaitan dengan pengaturan mood, emosi, motivasi serta coping saat menghadapi masalah Kajian lain juga menyebutkan bahwa hubungan yang toxic akan membuat seseorang tidak mendapatkan profil biologi yang sehat, tekanan darah berpotensi meninggi, serta melemahnya imun tubuh yang dapat mencegah seseorang dari efek berbahaya akibat stress berlebihan. Menurut studi yang telah dilakukan menyatakan bahwa individu dengan hubungan social romantis yang stabil mempunyai angka survive 50% lebih tinggi dibandingkan individu yang terjebak dalam hubungan social toxic Keadaan hubungan sosial akan berpengaruh besar terhadap kesehatan mental, perkembangan individu serta kemampuan survivalnya saat dihadapkan dengan suatu masalah
Biasanya hubungan romantic yang sehat akan menyebabkan suatu individu mempunyai selfesteem yang tinggi serta kemampuan pengendalian emosi yang baik. Pasangan akan berfokus untuk saling memberikan respek satu sama lain, saling peduli, memberikan kasih sayang penuh, selalu tertarik dengan cerita pasangan kita, dan selalu memperhatikan kebahagiaan satu sama lain Tidak perlu ada yang ditakutkan dalam jenis hubungan seperti ini karena hubungan telah menjadi tempat nyaman serta aman. Berkebalikan dengan kondisi tersebut, hubungan romansa toxic justru berbalik menjadi zona tidak aman karena hubungan telah terkontaminasi dengan rasa insecure, upaya untuk
saling mengontrol dan mendominasi satu sama lain, sifat egois yang berlebihan Hubungan seperti ini sudah bisa dikatakan sebagai hubungan yang disfungsional karena tidak mampu memberikan kenyaman bagi kedua atau salah satu pihak
Salah satu komponen penyebab toxic relationship adalah adanya kekerasan dalam hubungan romansa (relationship violence) Konteks kekerasan dapat terjadi dalam berbagai level hubungan mulai dari hubungan pacaran biasa, hubungan yang sudah memasuki tahap serius, hingga hubungan rumah tangga Salah satu pihak pasangan akan menggunakan kekerasan sebagai cara konstan mereka untuk berusaha mengendalikan partner mereka Tipe hubungan seperti merupakan tipe kekerasan yang akan mengkarakteristikkan hubungan romansa toxic dibandingkan dengan kekerasan pasangan pada umumnya yang sifatnya timbal balik serta terjadi saat konflik sedang memanas (Johnson, 2014).
Berdasarkan riset dari Centers for Disease Control and Prevention (2019) terjadi 4 tipe kebiasaan yang menjadi ciri-ciri dari pasangan toxic, antara lain: 1) kekerasan secara fisik, dapat berupa menendang, memukul, menampar, serta tekanan fisik lainnya. 2) kekerasan secara seksual, biasanya berbentuk paksaan, koersi, serta tindakan yang dilakukan tanpa adanya consent dari salah satu pihak. 3) agresi psikologi, komunikasi secara verbal maupun nonverbal yang berpotensi dapat menyinggung atau melukai perasaan seseorang. 4) stalking, dapat berupa perilaku yang dilakukan secara berulang atau perhatian berlebihan yang malah membuat seseorang merasa takut. Tidak hanya faktor
kekerasan fisik saja, kekerasan secara psikologis bisa jadi lebih berbahaya. Namun, apapun bentuk kekerasannya, jika dilakukan secara berulang akan berakibat pada kerugian pada salah satu atau kedua belah pihak pasangan, seperti kekerasan yang terjadi secara berulang dan terus menerus, anxiety disorder, depresi, perilaku anti social, hingga hal fatal seperti pemikiran untuk mengakhiri hidup (Exner & Foshee, 2013).
Diskusi di social media belakangan ini sering berfokus kepada mengapa seseorang seringkali terjebak terlalu dalam pada hubungan yang sudah merugikan dirinya sendiri. Mengapa mereka seolaholah enggan beranjak dari situasi semacam itu, padahal masih banyak kesempatan bagi mereka untuk menjalani hubungan yang lebih
menghadirkan rasa nyaman Fenomena ini dapat dijelaskan dengan konsep Cycle of Abuse Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Lenore Walker pada 1970 melalui tulisannya yang bertajuk “The Battered Woman” dimana biasanya akan menjebak seseorang dalam hubungan romantis untuk tetap bertahan dalam sebuah hubungan. Seseorang sudah percaya bahwa perilaku abusive dari salah satu pihak
merupakan perilaku yang baik atau dapat membaik seiring dengan berjalannya waktu.
Menurut Walker (2017) mendefinisikan Cycle of Abuse dalam tiga tahapan, yakni Tension building, Acute Battering Incident, dan Loving Contrition. Tahap pertama yakni tension-building, pada tahap ini pihak yang mempunyai sifat agresif (aggressor) akan mulai menunjukkan perilaku-perilaku tidak puas mereka terhadap kondisi hubungan mereka saat itu atau mulai membuat situasi hubungan menjadi tidak mengenakkan, seperti kemarahan yang tiba-tiba terjadi, perilaku tidak sabar dan menyebalkan, hingga kekerasan, penyebabnya bisa karena adanya permasalahan finansial, permasalahan pekerjaan, dll. Partner dari pihak aggressor biasanya akan berupaya untuk menenangkan aggressor agar tidak melakukan tindakan agresif yang lebih jauh lagi dan berharap ia tidak melakukan sesuatu hal yang membuat pasangannya tidak baik. Tahap kedua yakni Acute Battering Incident, pihak aggressor akan mulai menunjukkan perilaku yang lebih eksplosif, hingga melakukan hal berbahaya pada pasangan mereka dengan tujuan menunjukkan bahwa saat ini merekalah yang mendominasi atau memiliki kontrol penuh atas hubungan Tahap ini dicirikan dengan jika aggressor sudah mulai melontarkan cacian kepada pasangan mereka, menunjukkan perilaku posesif yang berlebihan, mencoba melukai pasangan mereka, melakukan manipulasi secara emosional yang menyebabkan pasangan mereka merasa tidak percaya diri, bertindak kekerasan kepada pasangan baik secara fisik maupun seksual, parahnya lagi pihak aggressor dapat mengontrol cara pasangan mereka dalam berperilaku, berpakaian ataupun memasak. Tahap terakhir yakni Loving Contrition, pihak aggressor akan mulai menunjukkan perilaku sebaliknya yakni berhenti bertindak agresif kemudian melakukan permintaan maaf secara berulang kepada pasangan mereka dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi, bahkan terkadang memberikan pasangan mereka sebuah hadiah untuk meyakinkan bahwa mereka benar-benar telah berubah. Pihak pasangan akan seolah-olah diberikan harapan baru bahwa pasangan agresif mereka telah berubah. Ironisnya biasanya perilaku baik dari pihak aggressor hanya terjadi dalam sementara waktu, tetapi cycle-nya tidak akan berhenti secara terus menerus, namun pasangan sudah terjebak dalam kepercayaan bahwa akan ada saat dimana pasangan agresif mereka akan berubah dan pada akhirnya akan menimbulkan keterkaitan yang tidak sehat (Traumatic Bonding).
Pada akhirnya kondisi seperti ini akan
menyebabkan pihak aggressor merasa
mempunyai control penuh dalam
hubungan mereka dan pasangannya justru mempunyai control yang jauh lebih lemah. Dalam hal ini pihak
pasangan akan terus-menerus bergantung pada pihak aggressor, karena mereka dibuat seolah-olah
merasa jauh lebih baik jika bergantung pada aggressor. Sementara, aggressor bergantung pada pasangannya sebagai sumber control untuk melaukan
treatment baik-buruk secara berulangulang yang berakbit traumatis bagi
pasangan mereka. Pasangan dari pihak
aggressor pasti berpikiran untuk
mengakhiri hubungan, tetapi di satu
sisi mereka telah dibuat merasa tidak
layak dicintai karena hubungan toxic
membuat mereka telah lemah secara
emosional hingga pada akhirnya hanya
akan kembali pada pihak aggressor
Hubungan yang toxic terbukti dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental, sementara hubungan yang sehat mendukung kesejahteraan individu dengan meningkatkan selfesteem dan kemampuan pengendalian emosi Faktor kekerasan dalam
hubungan, baik fisik, seksual, maupun psikologis, merupakan salah satu ciri pasangan beracun. Diskusi juga
mencermati mengapa seseorang seringkali tetap bertahan dalam
hubungan yang merugikan, terjebak dalam pola siklus kekerasan dan penyesalan. Tahap-tahap dalam "Cycle of Abuse" menggambarkan bagaimana pasangan beracun dapat menjebak pasangannya dalam hubungan yang tidak sehat, memperkuat kontrol pihak agresor, dan memperlemah kontrol pasangan, sehingga menciptakan
ketergantungan emosional yang sulit untuk dilepaskan.
N.K. Endah Triwijati,”Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis”, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik, Th. XX, No. 04 (2007), hlm. 303-304
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Gadjah Mada https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/
Maulydia, Pinkky Angela, and Zahrotun Nisa. "Paradigma Pemahaman Mahasiswa Mengenai Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus."
Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik 5.1 (2023): 78-87.
Tobing, Fery, and Nasib Manurung. "Meningkatkan Kompetensi Lulusan Pendidikan Vokasi Melalui Kerjasama Kemitraan Dengan Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA)." (2021).
Disas, Eka Prihatin. "Link and match sebagai kebijakan pendidikan kejuruan." Jurnal Penelitian Pendidikan 18.2 (2018): 231-242.
Hartanto, Cahya Fajar Budi, Rusdarti Rusdarti, and Abdurrahman Abdurrahman. "Tantangan Pendidikan Vokasi di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul." Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS). Vol. 2. No. 1. 2019.
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahub 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Azyumardi, A. (2016). Inklusi Sosial; Enam Kelompok. dari : https://www.republika.co.id/berita/kolom/r esonansi/16/09/21/oduyvf319-inklusisosial-enam-kelompok
Glicksman, S. (2020). The Makor College Experience : Successes and challenges in the first years of a college experience program for individuals with intellectual disability. Int J Child Health Hum Dev, 13(4), 341-346
Hikmah, T. dkk. (2020). Kriteria Pengembangan Kampus Ramah Disabilitas di Universitas Airlangga. 9 (147). dari https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/viewFile/55409/6321
Muhibbin, M. A., & Hendriani, W. (2021). Tantangan Dan Strategi Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi di Indonesia: Literature Review.JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi), 4(2), 92-102
Puspitosari, W. dkk. (2022). Tantangan Mewujudkan Kampus Inklusi di Pendidikan Tinggi dalam Telah Literatur, 7 (56-57), dari https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/6434/3535
Susanti, D. (2019). Implementasi Konsep Inklusi Sosial di Perguruan Tinggi; sebuah wacana, 26 (226). dari : https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?
article=2590549&val=24389&title=Implementasi%20Konsep%20Inklusi%20Sosial%20di%20Perguruan%20Tinggi%20sebuah%20wacana
Wren Butler, J. (2021). Legibility Zones: An Empirically-Informed Framework for Considering Unbelongingand Exclusion in Contemporary English Academia. Social Inclusion, 9(3), 16-26. dari https://doi.org/10.17645/si.v9i3.4074
Bottaro, Angelica. (2022). How To Recognize And End The Cycle Of Abuse. Diakses pada 1 April 2022, dari https://www.verywellhealth.com/cycleof-abuse-5210940#:~:text=The%20cycle%20of%20abuse%20is%20a%20four%2Dstage%20pattern%20used,step%20to%20ending%20the%20cycle Graham, Callie. (2022). Demysting Toxic Romantic Relationships: Identifying Behaviors and Post-Breakup Outcomes. Dari https://www.proquest.com/openview/59783cd3e6aed0c08ab801a099a24979/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
Plaza, Sandra dkk. (2021). Toxic Nightlife Relationships, Substance Abuse, and Mental Health: Is There a Link? A Qualitative Case Study of Two Patients. Psychiatry.11. Diakses pada 28 Maret 2024, dari https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.608219
Wulandari, R. (2021). Fenomena Toxic Relationship Dalam Pacaran Pada Mahasiswa Universitas Sriwijaya. Diakses pada 28 Maret 2024, dari https://repository.unsri.ac.id/47942/7/RAMA_69201_07021181722011_0003067503_0024105911_01_front_ref.pdf