Penambahan Masa Jabatan Kades Bukan Solusi

Kades Burangkeng Punya Pendapat Lain

KABUPATEN BEKASI - Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun menjadi sorotan masyarakat. Sampai sekarang, wacana ini menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak.

Kepala Desa Burangkeng, Nemin mempunyai pendapat berbeda, ia menilai wacana perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun bukan solusi tepat untuk membangun desa. “Menurut saya bukan jabatan yang diperpanjang, kewenangan ditambah, anggaran ditambah. Buat apa jabatan lama-lama kewenangannya terbatas, anggaran terbatas, apa yang kita kelola?” kata Nemin saat diwawancara, kemarin, (7/2).

Nemin mengatakan, pembangunan desa bukan terfokus dari lamanya jabatan melainkan pada penataan kewenangan dan anggaran dana desa. “Untuk memajukan desa, tidak terlepas dari dukungan anggaran, karena yang punya anggaran, pemerintah daerah kabupaten, provinsi dan pusat, disitulah uang masuknya, kita (kades) hanya menunggu dari desa,”kata dia.

Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini menjelaskan, dari segi kewenangan, pemerintah desa saat sangat minim. Sebagai contoh surat ijin usaha dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, padahal jika desa dikasih kewenangan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

“Kita (desa) kan ga ada ketentuan narik pajak, kita kan ga ketentuan narik retribusi.

Dulu kan, yang namanya sifat keterangan tidak boleh. Bagaimana jika SUrat

Keterangan Domisili Usaha menjadi surat ijin, selama ini kan surat yang ngeluarin ijin pemerintah daerah semuanya,” paparnya. Nemin menilai, seharusnya kewenangan desa ditambah, seperti contoh pemerintah desa diperbolehkan memungut retribusi dari pelaku usaha untuk peningkatan PAD. “Hal-hal yang kecil, kewenangan lokal berskala desa, itu desa yang mengeluarkan, seperti kita bisa menarik retribusi pajak seperti warteg, rumah Padang. Kalau itu menjadi kewenangan desa, tentu kan kita bikin perdes retribusi,”tuturnya. (dim/ whd)

CIKARANG PUSAT – Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten

Bekasi mendukung langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi yang telah melaporkan pengelola hiburan malam atau diskotik yang diduga mbalelo dengan mencabut segel milik pemerintah ke kepolisian sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah

(Perda) No 3 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan.

“Karena memang itu bagian dari tupoksi Satpol PP dari Perda No 3 Tahun 2016 yang masih eksisting, belum dibatalkan dan masih berlaku hingga saat ini,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, Selasa (07/02).

“Jadi jika ada yang melanggar, melakukan tindakan-tindakan mbalelo maka harus ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku, termasuk ditingkatkan ke tahapan yang lebih tinggi yakni ke pihak kepolisian,” imbuhnya. Pihaknya mengaku mendukung penuh langkah yang dilakukan Satpol PP dan berharap aparatur penegak Perda itu dapat terus meningkatkan kinerjanya sesuai dengan program atau rencana kerja yang telah disusun sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Tentuya kami memberikan dukungan karena memang seperti itulah Satpol PP, dia harus bekerja dan terus meningkatkan kinerjanya.

Jika ada yang mbalelo terus didiamkan, buat apa ada penegakan Perda karena berbicara penegakan Perda itu juga kan ada anggarannya dan semua anggaran itu harus dipertanggungjawabkan serta memiliki input, output termasuk benefitnya juga harus kelihatan,” kata dia.

Ani juga menghimbau agar para pelaku usaha hiburan yang beroperasi di Kabupaten Bekasi untuk menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturanperaturan yang berlaku serta tidak mengelak untuk menerima sanksi apabila melanggar aturan tersebut.

“Saya harap pelaku usaha harus mempertimbangkan Perda yang berlaku di Kabupaten Bekasi, jangan semaunya sendiri dan menghormati tindakan-tindakan yang dilakukan Satpol PP,” kata dia.

Sebelumnya, salah satu pengelola diskotik atau tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Bekasi dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran diduga merusak segel yang dipasang Satpol PP Kabupaten Bekasi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Deni Mulyadi mengatakan dugaan perusakan segel itu telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dan teregistrasi dengan nomor LP/B/321/II/2023/SPKT/ POLRESMETROBEKASI/ POLDAMETROJAYA.

“Iya benar, udah saya laporin hari ini,” kata Deni Mulyadi, Senin (06/02).

Dirinya mengakui banyak pengelola tempat hiburan malam yang membandel karena sudah mengetahui usahanya dilarang beroperasi sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2016 namun nekat beroperasi secara diam-diam. Bahkan tidak sedikit yang tergolong nekat dengan sengaja membuka segel yang telah dipasang, seperti yang dilakukan salah satu pengelola diskotik yang berada di Jalan Inspeksi Kalimalang, Kecamatan Tambun Selatan belum lama ini.

“Konsekuensinya kalau mereka dengan sengaja merusak segel akan kita laporkan. Dan ini sudah kita buktikan,” kata Deni. (mil)

Wakapolres Metro Bekasi: Lakalantas Naik 20,9 Persen

KABUPATEN BEKASI –Wakapolres Metro Bekasi, AKBP Erick Frendriz pimpin apel Keselamatan Jaya di Lapangan Polres Metro Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, Selasa (7/2) kemarin.

Pada kesempatan itu Erick mengungkapkan, tercatat jumlah lakalantas tahun 2022 berjumlah sebanyak 10.482 kasus dan bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 20,9% atau se - banyak 2.188 kasus. Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian bersama dalam rangka evaluasi. “Kita akan menggelar operasi kepolisian mandiri kewilayahan keselamatan jaya 2023,” ungkap Erick saat diwawancara usai apel.

Ia menjelaskan, sebagai bentuk upaya Polda Metro Jaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, Polres metro Bekasi akan meng - gelar operasi kepolisian mandiri kewilayahan Keselamatan Jaya 2023 yang akan berlangsung dari tanggal 7 Februari sampai dengan 20 Februari 2023.

“Kemacetan akan menjadi sebuah permasalahan utama dalam berlintas apalagi jika sampai merebut nyawa seseorang,” kata Erick.

“Dihimbau sampai dengan ditindak,” tambahnya.

Ia menerangkan, dalam operasi keselamatan jaya ini menitik beratkan kepada kegiatan himbauan persuasive, tindakan preventif dan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE statis dan mobile.

Erick mengajak untuk bergerak bersama untuk tumbuhkan budaya berlalu lintas yang baik sebagai wujud cerminan bangsa Indonesia yang beretika dan maju. “Mari kita tum-

Sambungan Cikarang Ekspres

Tujuh Dapil Perebutkan ....

dari halaman Cikarang Ekspres , ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integrasi wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan berkesinambungan.

“Kita putuskan tiga opsi yang kita ajukan ke pusat berdasarkan pertimbangan itu, mengingat bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bekasi bertambah dari 2.9 juta di tahun 2019 jadi 3,07 juta. Maka setelah dipetakan, penambahan penududuknya tidak sama antar kecamatan, hal itu kemudian berdampak pada perubahan dapil,” jelasnya.

General Manager/Pimpinan Perushaan: Hayatullah.

Pimpinan Redaksi: Mahesa Bahagiastra.

Redaktur Mahesa Bahagiastra, Arie Firmansyah, Ayi Purnama.

Dengan adanya perubahan dapil tersebut, Jajang bakal melakukan sosiasiasikan hal itu ke masyarakat, utamanya pengurus partai politik yang memiliki kepentingan didalamnya.

“KPU akan melakukan sosialisasi, tentu menunggu arahan teknis dari KPU RI maupun KPU provinsi, pal-

Kabupaten Karawang Agus B, Wahyudi, Sahrul Kamal, Gemah Abdillaah Kasnen.

Kabupaten Bekasi: Dimas Apriyanto, Jiovano Nahampun, Haripan Nahampun,

Kota Bekasi: M. Suyudhi R (Kepala Biro), Romo Kosasih (Bisnis)

Kabupaten Purwakarta: Hasan Kobra (Kepala Biro).

Pracetak : Juhadi (Koordinator), Mochamad Diky Darmawan, Al mujamil.

General Manager Divisi Online: Suhlan Pribadi.

Copy Editor: Wahyu Muhamad Iqbal, Okky Firmansyah.

EDP/IT : Harry Hidayat. Iklan Gema Parlindra (Manager Jakarta). Dimas A, Eko Prihastanto.

Manager Iklan & Promosi: Dimas A (Koordinator), Eko Prihastanto

Pemasaran: Ade Marsin (Koordinator), Noviantoro.

Sirkulasi & Pengembangan Koran: Jamal (Koordinator), Yanto, Lalan, Umbaran, Ambri, Parwoto.

Akunting/Keuangani -

Administrasi: Asih Setiawati, Kansha Isfaraini Huurun’ein, Yanti Intan Martya.

Direktur Utama: Mohamad Fauzi. SAg Direktur : Tohiri Alam ing tidak kita sosialisasi ke pengurus partai dahulu lalu kemudian ke masyarakat,” tandasnya. Perlu diketahui, berdasarkan peraturan tersebut jumlah dapil di Kabupaten Bekasi terbagi dalam 7 dapil dengan alokasi 55 kursi di DPRD. Dapil 1 mendapat alokasi 9 kursi yang terdiri dari Keca- matan Setu, Cikarang Pusat, Serangbaru, Cibarusah dan Bojongmangu. Kemudian dapil 2 mendapat alokasi 8 kursi yang terdiri dari Kecamatan Cibitung dan Cikarang Barat. Lalu dapil 3 hanya Kecamatan Tambun Selatan saja dengan alokasi 8 kursi. Dapil 4 mendapatkan buhkan budaya berlalu lintas yang baik,” pungkasnya. Apel gelar pasukan keselamatan jaya 2023 ini dihadiri juga oleh Personil TNI, Personel Polisi Militer, Personel Brimob, Personil Dishub dan Personel Sat Pol PP. Dimulainya operasi keselamatan jaya 2023 tersebut ditandai dengan penyematan pita kepada perwakilan dari Personli Polisi Militer, Polisi Lalu Lintas dan Personil Dishub. (har/wyd) alokasi 7 kursi yang terdiri dari Kecamatan Sukawangi, Tambelang, Tambun Utara dan Sukatani, kemudian dapil 5 mendapat alokasi 7 kursi yang terdiri dari

KomisarisUtama: Dwi Nurmawan Komisaris: H Yanto.

Kecamatan Tarumajaya, Babelan, dan Muaragembong.

Di dapil 6 terdiri dari

Kecamatan Karangbaha -

Informasi Langganan Iklan & Berlangganan Koran Karawang Bekasi Ekspres

Kantor Karawang Bekasi Ekspres gia, Kedungwaringin, Pebayuran, Sukakarya dan Cabangbungin, didapil tersebut para caleg bakal berebut 7 kursi. Terakhir, di dapil 7 diisi Kecamatan Cikarang Utara, Cikarang Timur dan Cikarang Selatan, alokasi kursi yang disediakan sebanyak 9 kursi (mil)

Jalan Pepaya Nomor 20, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Tlp. (0267) 8408492. Tohiri Alam: 081379974445, Hayatullah 085379686339 Bank: Bank Mandiri a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No.

Rekening 173-00-00242827. Bank BJB KK Cabang Karawang a/n PT Wahana Semesta Karawang Bekasi No. Rekening 0084955078001

Address e-mail redaksi: redaksikarawangbekasi@gmail.com, email iklan:karawangbekasiekspres@gmail.com.

Kantor Biro Cikarang Ekspres

Ruko Palais De Paris Central Niaga F8/F16 Kawasan Industri Greendland 1 Kota Delatamas (021) 22156619.

Kantor Biro Metro Bekasi Ekspres Jalan Kenari