Awas PHK Masal Di Depan Mata

Awal Tahun, FSPMI Klaim Ada Ratusan Buruh Dipecat

KABUPATEN BEKASI –Sepanjang Januari hingga Februari 2023 ratusan buruh pabrik di berbagai Kawasan industri di Kabupaten Bekasi menjadi korban pemutuhsan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data dari Federasi Serikat

Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi, dua bulan itu sudah ada 500-an pekerja yang dipecat dari perusahaan. Mereka berasal dari sektor industri otomotif, elektronik, tekstil, logam manufaktur, dan lainnya.

Sekretaris Jenderal Aliansi

Buruh Bekasi Melawan Amir Mahfud mengungkapkan, ratusan pekerja terkena PHK di awal tahun ini sebagai dampak Omnibus Law Cipta Kerja. Para pemilik kebi - jakan perusahaan tak mau rugi dengan memanfaatkan aturan pemangkasan pesangon bagi karyawan yang terkena PHK. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 ayat Omnibus Law Cipta Kerja yang berbunyi, “Pengusaha dapat melakukan

Pemutusan Hubungan Kerja dan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2),”. Amir menjelaskan, akibat aturan yang memperbolehkan PHK itu. Perusahaan kini banyak melakukan PHK dengan dalih efisiensi. Padahal, setelah memecat karyawan tetap mereka langsung membuka lowongan pekerjaan untuk pekerja kontrak. “Karena mengejar 0,5 persen itu, mumpung di Omnibus Law sudah disampaikan, diperbolehkan. Hari ini banyak data PHK atas dasar efisiensi, tapi kenyataan di lapangan, ketika dia (perusahaan) melakukan PHK kepada

Baznas Perluas Program

Bekasi Permata

KABUPATEN BEKASI - Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan melaunching program Bekasi Permata (pemberian rantang makan siang dhuafa dan renta) dari Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Bekasi, yang digelar di Desa Karang Indah Kecamatan Bojongmangu, pada Sabtu (04/03/2023).

Kegiatan tersebut merupakan launching kedua program Bekasi Permata, setelah launching pertama di Desa Jayasakti Kecamatan Muaragembong, pada 20 Agustus 2022 lalu.

“Yang pertama kita launching di desa ujung utara, yang kedua ini di ujung selatan. Mudah-mudahan ini jadi pertanda, kita akan merambat ke daerah tengah, dan akhirnya semua desa di Kabupaten Bekasi bisa kita sentuh dengan program Bekasi Permata ini,” kata Dani Ramdan.

Pj Bupati Bekasi menegaskan, melihat banyaknya masyarakat yang harus dilayani dengan program makan siang untuk dhuafa lansia ini, maka tidak mungkin hanya mengandalkan dana yang terkumpul di Baznas.

“Karena itu kita mencoba untuk menggandeng perusahaan swasta untuk ikut membantu program ini, yakni memberi makan siang dhuafa lansia setiap hari hingga akhir hayatnya, seperti yang dicontohkan PT. Nippo untuk warga di desa ini,” terangnya.

Apabila nanti dhuafa lansia sudah terlayani, lanjut Dani Ramdan, maka selanjutnya untuk dhuafa yang bukan lansia juga akan diupayakan untuk dibantu melalui program Bekasi Permata.

“Tapi nanti rantang makan siangnya tidak diantar ke rumah-rumah, melainkan Baznas kontrak dengan warung yang ada di desa tersebut. Sehingga warung juga akan hidup karena punya langganan tetap,” terangnya.

Dani menegaskan, dengan sistem seperti itu, maka program Bekasi Permata, tidak hanya bantuan sosial untuk kaum dhuafa, tapi juga program untuk membangkitkan ekonomi warung-warung yang ada di desa. (bbs/wyd)

Sepuluh Hari ....

dari halaman Cikarang Ekspres ada juga yang masih punya stok beras mah,” ucapnya. Dirinya mengungkapkan, bantuan yang didapatkan warganya hanya berupa nasi bungkus. Itupun hanya satu kali diberikan. Bantuan sembako yang sangat diharapkan warga hingga kini belum didapat. “Dapet konsumsi dari desa cuma gak ke cover semua. Setiap RT separo-separo nasi bungkusnya. Disini ada 400 jiwa tapi dapet nasi 150 doang, karyawan tetapnya, dia menggantikannya dengan pekerja baru yang kontrak, outsourcing, atau pun magang. Ini dampak dari Omnibus Law,” jelasnya. Menurut Amir, PHK masal yang terjadi sebagai dampak Omnibus Law ini juga berkaitan dengan target lowongan kerja yang dibuka oleh , Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Seperti diketahui, Disnaker Kabupaten Bekasi tengah menggenjot angka penyerapan tenaga kerja di tahun ini. Perusahaan yang didesak menyerap tenaga kerja baru mau tak mau harus

Teribat Tawuran, Empat Pemuda Diamankan Polisi

KABUPATEN BEKASI

- Polsek Cikarang Barat tangkap empat pemuda pelaku tawuran di Kampung Cikarang Jati, Desa Sukajaya, Kecamatan Cikarang Barat. Dari tangan mereka, petugas mengamankan senjata tajam jenis celurit.

Kanit Reskrim Polsek Cikarang Barat Iptu Said Hasan mengatakan Aksi tawuran antar kampung di lokasi tersebut terjadi pada Minggu (5/2) dini hari. Kedua kelompok pemuda saling serang menggunakan senjata tajam.

“Setelah mendapati informasi Unit Reskrim Polsek Cikarang Barat langsung menuju tempat aksi tawuran. Saat sampai di TKP aksi tawuran antar pemuda itu dapat dilerai oleh petugas,” katanya.

Dua kelompok pemuda yang melakukan tawuran langsung kocar-kacir membubarkan diri ketika didatangi petugas. Namun empat orang dari mereka berhasil diamankan berikut barang bukti senjata tajam celurit.

“Saat di lerai ada empat orang pemuda yang berhasil diamankan karena didapati membawa senjata tajam,” ucap Said.

Berdasarkan pengakuan empat pemuda tersebut, aksi tawuran antar kampung itu juga melibatkan sejumlah pemuda dari Cikarang Utara. Mereka juga sudah mempersiapkan senjata tajam untuk melakukan tawuran.

“Setelah diamankan keempat pemuda tersebut mengaku sebelum melakukan aksi tawuran mereka bersama dengan teman-temannya sudah mempersiapkan senjata tajam untuk melakukan tawuran,” ungkapnya.

Empat pemuda tersebut kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Cikarang Barat. Sementara barang bukti yang diamankan dari peristiwa ini seperti satu bilah celurit, satu batang pipa besi yang sudah dimodifikasi, satu handphone dan satu unit sepeda motor. (har/wyd) melakukan PHK untuk menyeimbangkan neraca pekerja mereka. “Disnaker ini penyakitnya disitu, dia hanya bicara tentang lowongan kerja. Padahal angkanya hampir mencapai ribuan, ya di angka 500 sampai 900 karyawan yang terkena

PELAKU TAWURAN: Polsek Cikarang Barat tangkap empat pemuda pelaku tawuran di Kampung Cikarang Jati, Desa Sukajaya, Kecamatan Cikarang Barat.

PHK. Karena banyak yang nggak berserikat, tapi minta bantuan hukum, dia ngadu ke kita. Itu lebih banyak,” ucapnya. Sementara itu, Disnaker Kabupaten Bekasi melalui

Kepala Hubungan Industrial dan Jamsostek Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Bekasi

Nurhidayah Setiawati tak menampik jika sudah ada kasus PHK di awal tahun 2023 ini. Namun, menurutnya angka PHK di awal tahun ini tidak banyak. Melainkan hanya belasan orang saja.

Nurhidayah merinci, laporan pada Januari sampai Februari 2023, ada 13 karyawan yang terkena PHK. Dengan rincian pada Januari ada tujuh karyawan dan Februari lima karyawan. “Ada PHK, tapi nggak banyak, di Januari cuma tujuh dan Februari cuma lima. Itu berdasarkan laporan kita terima,” tuturnya.

Dari laporan yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja, mereka yang terkena PHK karena kasus indisipliner