METRO BEKASI

Belum KLB,Tri Adhianto:

Kasus Campak di Kota Bekasi

Terbilang Kecil

KOTA BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot)

Bekasi masih belum menyatakan status Kejadian

Luar Biasa (KLB) Campak di wilayahnya meskipun Kabupaten Bogor tetangga terdekatnya telah menyandang status KLB Campak.

Diketahui bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Kesehatan Jabar menggulirkan sejumlah upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di dua daerah di Jabar, yakni Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas Kesehatan

Kota Bekasi Hadi Prabowo mengungkapkan, sejak tanggal 1 hingga 19 Januari tercatat puluhan anak telah terkena campak.

"Suspect campak dari tanggal 1 sampai 19 januari 2023, jumlah keseluruhan ada 60 kasus," ungkap Hadi Prabowo, kemarin.

Dikatakan bahwa saat ini, 9 pasien sudah dikirim ke laboratorium Biofarma untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Ada 9 pasien sudah dikirim ke lab Bio Farma, tapi belum ada hasil," ucapnya.

Menurutnya pada 25 Januari lalu telah mengirim sampel ke laboratorium sebanyak 51 pasien. Seluruh contoh yang dikirim ke laboratorium oleh Dinkes, diambil dari rumah sakit dan juga Puskesmas di wilayah Kota Bekasi.

Secara terpisah Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, dari hasil pantauan di lapangan saat ini kasus campak di wilayahnya masih terbilang kecil.

"Kita belum, masih kecil, karena sesuatu KLB kan ada persyaratannya. Alhamdulillah Kota Bekasi belum KLB," kata Tri Adhianto, Jumat 27 Januari 2023.

Menurutnya, kasus campak di Kota Bekasi hingga kini belum berstatus KLB karena imunisasi anak di wilayahnya terbilang cukup tinggi.

Sebelumnya, Pemda Provinsi Jawa Barat melalui

Dinas Kesehatan Jabar menggulirkan sejumlah upaya penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak di dua daerah di Jabar, yakni Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat.

Upaya penanggulangan KLB Campak di dua daerah tersebut berdasarkan hasil analisis dan rekomendasi hasil penyelidikan KLB untuk meminimalisasi jumlah penderita.

Adapun caranya dengan melakukan tata laksana kasus, melakukan komunikasi risiko kepada masyarakat dan pengambil kebijakan, serta pelaksanaan respons imunisasi segera (outbreak response immunization/ORI) berdasarkan hasil kajian epidemiologi. ORI sendiri dilakukan untuk menghentikan transmisi Campak dengan cara meningkatkan kekebalan sehingga KLB dapat ditanggulangi.

"Berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, dua daerah yang menyatakan telah masuk kriteria peningkatan kasus/KLB yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bandung Barat," kata Plt. Kepala Dinas Kesehatan Jabar Nina Susana.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Dinas Kesehatan Jabar Ryan Bayu Santika mengatakan bahwa pencegahan Campak dapat dilakukan dengan imunisasi dan melengkapi status imunisasi Campak seluruh anak usia 9-59 bulan, serta tetap menerapkan kewaspadaan diri dengan menemukan suspek Campak (orang dengan gejala demam dan ruam makulopapular).

Selain itu, kata Ryan, dapat dilakukan juga dengan pemeriksaan ke laboratorium untuk memastikan apakah Campak atau bukan sehingga bisa ditangani lebih dini.

"Namun pencegahan Campak yang paling utama adalah dengan meningkatkan cakupan imunisasi Campak Rubella," ucapnya. (amn)

APT2HI Minta Kejari Usut Pasar Kranji

Terkait Dugaan

Pungli PKL

KOTA BEKASI - Asosiasi

Pedagang, Tani Tanaman Pangan, Hortikultura Indonesia (APT2HI) Bekasi Raya, secara resmi telah melayangkan laporan terkait berbagai polemik yang terjadi di Pasar Kranji. Laporan tersebut resmi dimasukkan ke Kejari Kota Bekasi. "Kami secara resmi telah melaporkan berbagai dugaan kejanggalan yang terjadi dalam revitalisasi di Pasar Kranji Baru. Kami minta Kejari Kota Bekasi mengusut tuntas salah satunya terkait Pungli PKL,"tegas Ketua Ahmad Supendi Ketua DPC APT2HI Bekasi Raya, Minggu (29/1/2023). Pepen sapaan akrab Ketua AP2THI itu meminta pihak Kejari serius menindaklanjuti laporannya terkait tindak pidana yang diduga dilakukan oknum-oknum di Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin)

Kota Bekasi. Dikonfirmasi dugaan kasus pidana apa saja yang diminta diusut Kejari Kota Bekasi. Pepen menyebut salah satu nya dugaan pungli (pungutan liar) pada pedagang kaki lima di Pasar Kranji dan kasus kepemilikan sewa pakai kios ganda.

"Itu soal dugaan pungli pedagang kaki lima dan bukti kepemilikan sewa kios ganda dan kasus lain yang kami laporkan bisa ditelusuri oleh Kejari Kota Bekasi,"bebernya. Saat ditanya sikapnya terkait hasil pertemuan Pemkot Bekasi dan PT Annisa Bintang Blitar (ABB) pada Kamis pagi 26 Januari 2023 yang memberi dua opsi pada PT.ABB yakni diputus kerjasama pengelolaan pasar Kranji dan kedua dilanjutkan tapi dengan syarat yakni bertambahnya bank garansi atau jaminan pelaksanaan dari 5 persen yang diatur dalam PKS. Diusulkan jadi 30 persen merujuk dari usulan BPKP Jawa Barat. Pepen menilai putusan tersebut sangat tidak ber- dasar PKS (perjanjian kerjasama) kedua belah pihak. Lalu Pemkot Bekasi menggunakan tangan oknum Kejari Kota Bekasi dan BPKP Jabar untuk memutus kerjasama dengan PT.ABB dalam mengelola Pasar Kranji. "Memang kasar mensetting forum pertemuan tersebut. Jadi Pemkot Bekasi sudah yakin pihak PT.ABB ga akan mau dan sanggup dengan jaminan pelaksanaan sebesar 30 persen,"paparnya. Meskipun itu tidak diatur dalam PKS tetap ditabrak Pemkot dengan menggunakan tangan oknum Kejari Kota Bekasi dan BPKP. Apalagi dikasih batas waktunya sampai tanggal 6 Februari 2023."Ini kasar banget menurut saya settingannya,"cetus Pepen. Dia pun mempertanyakan dasarnya apa menaikan jaminan 30 persen kepada pihak kedua untuk melanjutkan revitalisasi. "Kenapa usulan BPKP Jabar dijadikan rujukan baku yang harus dipatuhi. agar Pemkot Bekasi men gajak diskusi anggota DPRD

Kenapa tidak mengacu pada PKS saja,"tanyanya heran.

Kota Bekasi juga dalam membuat aturan baru di luar PKS. Karena kata dia, saat awal proses kan DPRD

Kota Bekasi dilibatkan dan akhirnya membentuk Pan sus 38 tentang Revitalisasi dan akhirnya ketok palu di Rapat Paripurna. "Awalnya kan dewan dilibatkan dalam proses menuju PKS itu. Masa sekarang mentang-mentang belum tin dewan gitu. Yah jangan Sementara itu, Plt Kepala Dinas Dagperind Kota Bekasi Lintong menjelaskan soal jaminan 30 persen tersebut berdasarkan hasil konsultasi

"Jaminan 30 persen itu sebagai jalan keluar (solusi) untuk melindungi investasi dan pedagang," ucapnya santai. (amn)