Verifikasi Ulang Data Miskin Ekstrem

Perlu

Sinergitas

OPD Jika

Angka Ingin

Turun

KABUPATEN BEKASIWarga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dilaporkan masih ada yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem ini melalui berbagai program, yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi, dibutuhkan kolaborasi program dari perangkat daerah untuk penanganan kemiskinan ekstrem. “Kita lakukan intervensi dengan menyinergikan program dari masing-masing perangkat daerah untuk menangani kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi,”

Sekilas

Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi

Sekda Nakhodai Korpri Cikarang

KABUPATEN BEKASI - Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bekasi masa bhakti 2023-2028 pada Musyawarah Kabupaten (Muskab) KORPRI Tahun 2023 yang mengusung tema “Korpri Melayani, Berkontribusi, dan Berinovasi untuk Negeri” di Hotel Grand Cordela, Kuningan, Jumat (27/1) kemarin.

Pada Muskab yang dirangkaikan dengan pemilihan dewan pengurus tersebut, Sekda Dedy Supriyadi terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Bekasi masa bhakti 2023-2028.

Sekda Dedy mengatakan hal pertama yang akan dilakukan di masa jabatannya yakni dengan membentuk kepengurusan baru untuk membuat program kerja, serta menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan oleh Pj. Bupati Bekasi. Dirinya juga turut mengucapkan rasa terimakasihnya atas jabatan yang telah disematkan, dan berharap bisa mengemban tanggungjawab serta amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

“Terimakasih untuk kepercayaan, amanah yang sudah diberikan kepada saya. Semoga bisa saya pegang tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya.” pungkasnya.

Sementara itu Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan meminta kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerja secara profesional, netral dan sejahtera. Mengingat, keberadaan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) menjadi wadah edukasi segenap anggota yang memiliki pola pikir dan kinerja sejalan dengan pembangunan di Kabupaten Bekasi.

“Eksitensi Korpri di Kabupaten Bekasi ini masih sangat baik dan melekat. untuk mencapai tujuan bersama kita harus meningkatkan lagi aktivitas program dan menjadikan pegawai bekerja secara profesional, netral, dan sejahtera,” ujarnya.

kata dia, Sabtu (28/1).

Dedy mencontohkan program penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu). Program tersebut dinilai tepat untuk membantu mengurangi angka kemiskinan ekstrem. Sebab, kata dia, salah satu indikator kemiskinan adalah kondisi kelayakan tempat tinggal.

Selain itu, Dedy mengatakan, ada sejumlah program dari Dinas Sosial (Dinsos). Seperti program pelatihan dan bantuan modal usaha, ataupun program ban- tuan langsung tunai, serta bahan kebutuhan pokok. Dedy berharap sinergi program dari perangkat daerah ini dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi. “Apabila berjalan dengan lancar, mudah-mudahan akan semakin menurun kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi,” ujar dia. Agar program tepat sasaran, Dedy mengatakan, data warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem mesti terus diverifikasi dan di - validasi, sebagaimana rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kita akan perbaiki data-data kemiskinan ekstrem tersebut. Kita akan verifikasi dan validasi kembali,” kata Dedy. Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menjelaskan, indikator penduduk miskin ekstrem ini mengacu pengeluaran harian, yaitu warga dengan pengeluaran atau purchasing power parity di bawah 1,9 dolar Amerika Serikat atau setara Rp 11.941,1 per kapita per hari.

“Jadi, indikatornya adalah warga yang pengeluaran per kapita per harinya di bawah nilai tersebut, sesuai ketetapan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan ini berlaku secara nasional, bahkan internasional,” kata Endin, Sabtu.

Menurut Endin, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat sudah melakukan pencocokan data, mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) 2022. “Hasilnya, ada 3.961 warga yang masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrem,” ujar dia. Endin mengatakan, ribuan warga tersebut sudah masuk dalam data sasaran program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Menurut dia, dibutuhkan kolaborasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem ini. “Butuh intervensi dari seluruh perangkat daerah. Jadi, sifatnya gotong royong, keroyokan, termasuk keterlibatan swasta, dan ini harus berkelanjutan,” kata Endin. (bbs/mhs)

Tawuran Remaja Pecah di Kawasan Industri

KABUPATEN BEKASISebanyak 12 remaja ditangkap karena terlibat tawuran di Kawasan Jababeka, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (29/12) dini hari. Dalam tawuran itu salah seorang remaja berinisial MM (15) menderita luka sabetan senjata tajam. Kapolsek Cikarang Selatan Kompol Chalid Thayib mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari petugas sekuriti kawasan adanya tawuran antara dua kelompok remaja di lokasi tersebut. Aksi tawuran itu sempat dibubarkan sekuriti yang sedang berjaga di lokasi. Setelah dibubarkan para remaja itu melarikan diri menggunakan sepeda motor.

“Saat melintas di Jalan Kampung Poncol Hijau,

Desa Pasirsari para remaja itu diamankan oleh massa yang mengetahui kejadian itu,” ucap Chalid, Minggu (29/1). Kanit Reskrim Polsek Cikarang Selatan Iptu Kukuh Setio Utomo menuturkan, dalam peristiwa tawuran itu ada satu remaja inisial MM yang menjadi korban mengalami luka. “Korban yang mengalami luka langsung dibawa ke RS Medirossa Cikarang untuk mendapat pengobatan medis,” ujarnya. Sementara, lanjut Kukuh, sebanyak 12 orang remaja yang merupakan pelaku tawuran itu diamankan di Mapolsek Cikarang Selatan, guna pendataan dan penyidikan lebih lanjut. “Pada saat kami lakukan olah TKP. Ditemukan 6 bilah senjata tajam di lokasi tawuran itu, dan ini jadi barang bukti,” ucapnya. (bbs/mhs)

ILUSTRASI

KRIMINAL: Sebanyak 12 remaja ditangkap karena terlibat tawuran di Kawasan Jababeka, Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, pada Minggu (29/12) dini hari.

Pesta Kolam Renang Digerebek Satpol PP

Peserta Langsung

Diminta

Lakukan Tes Urine

KABUPATEN BEKASIWarga yang sedang mengikuti Acara Private Party kolam renang di Bekasi digerebek Satpol PP. Acara Private Party kolam renang tersebut dilaksanakan di kawasan Golf Jababeka, Kabupat - en Bekasi Jadwal acara Private Party kolam renang digelar pada tanggal 27 Januari 2023 malam. Satpol PP menangkap beberapa warga yang sedang mengikuti acara Private Party kolam renang , sehingga pesta tersebut harus dibubarkan Pasalnya, pihak Satpol PP mengungkapkan bahwa acara Private Party kolam renang di Bekasi itu tidak memiliki ijin. “Kegiatan malam ini hasil laporan masyarakat. Karena seminggu ini panitia terus melakukan promosi atau memviralkan acara ini,” sebut Rohadi.

Ditambahkan lagi, Satpo PP sempat memberikan peringatan kepada panitia agar mengurusin ijin keramaian. Namun, sampai acara berlangsung, pihak panitia tidak menguruskan izin dan sebagainya kepada pihak terkait. Akhirnya, Satpol PP harus turun tangan dan membubarkan acara dengan paksa. Menurut Denpom dan Polres Metro Bekasi menjelaskan acara private party itu serta meminta seluruh peserta dan panitia untuk menghentikan kegiatan tersebut.

“Sebelumnya kita sudah pra survey. Kita sudah informasikan pada panitia agar mengurus izin. Karena bentuknya keramaian mereka harus mengurus izin keramaian. Ada yang diurus bisa melalui polsek dan polres yang diketahui camat setempat saat ini sesuai perintah pimpinan kalau acara itu Tidak berijin dari pihak manapun kami diperintah membubarkan. Dan kita berkolaborasi sidak gabungan dengan Denpom juga Polres Metro Bekasi untuk membubarkan acara tidak berizin ini,” ujar. Pada saat Satpol PP datangin lokasi acara tersebut, mereka juga melakukan tes urin kepada 30 warga yang mengikuti acara tersebut.

“Tes urine sudah dilakukan secara random sebanyak 30 orang dan hasilnya semua negatif. Dari laporan panitia mereka itu mahasiswa disalah satu kampus acaranya private party,” katanya. (bbs/mhs)

KPU Bekasi Buka Perekrutan 8.349 Pantarlih

KABUPATEN BEKASISebanyak 8.349 petugas Pantarlih dibuka pendaftaran untuk warga Kabupaten Bekasi oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi dari tanggal 26 sampai 31 Januari 2023. hal itu dikatakan Ketua KPU

Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin. “Kami membuka perekrutan terbuka bagi warga yang ingin menjadi petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih untuk bertugas pada Pemilu 2024 udah dibuka pada 26 sampai 31 Januari 2023,” katanya.

Menurut dia, KPU Kabupaten Bekasi membutuhan satu petugas Pantarlih per satu TPS (Tempat Pemungutan Suara). “Nah di kita kan ada 8.349 TPS, maka kita butuh petugas Pantarlih sebanyak itu juga,” ujarnya. Terang dia, pendaftar diwajibkan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku kemudian menyerahkannya kepada panitia pemungutan suara di masing-masing desa atau kelurahan sebelum batas akhir pendaftaran. “Persyaratannya sama seperti penyelenggara pemilu yang lain, sudah kami umumkan di setiap kantor desa maupun kelurahan, bisa juga diakses di website dan media sosial kita,” katanya.

Jajang menjelaskan petugas pemutakhiran data pemilih nantinya bertugas melakukan pendataan di lingkungan sekitar tempat pemungutan suara saja. Berbekal data KPU, petugas ini melakukan pen - dataan sekaligus verifikasi secara faktual dari rumah ke rumah untuk memastikan kecocokan data identitas pemilih dengan kediaman yang dihuni. “Apabila sudah tercantum dan terdata maka akan kita masukkan dalam Sidalih

(Sistem informasi data pemilih) untuk kemudian diberikan stiker di rumahnya, kita mohon untuk ditempel sebagai calon pemilih untuk Pemilu 2024,” katanya. Sedangkan jika ada warga yang rumahnya belum masuk ke dalam data namun identitas berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang bersangkutan sesuai, maka petugas pemutakhiran data pemilih ini akan memasukan data tersebut sebagai pemilih sementara.

“Kalau memang benar warga di situ tapi belum terdaftar maka akan dimasukkan ke dalam calon pemilih, data potensial pemilih. Pantarlih selanjutnya akan melaporkan ke kami bahwa ada sekian warga yang belum terdata di daftar pemilih,” katanya. “Kemudian kita akan cek, apakah data tersebut ekuivalen dengan data dari Kemendagri. Kalau ada maka akan kita masukkan ke Sidalih dan kita masukkan ke dalam daftar pemilih sementara,” tandasnya. (har/mhs)