HPN 2023 Jabar, Plt Wali Kota Bekasi Dianugerahi Pupuhu Pangaping

KOTA BEKASI - Plt Wali

Kota Bekasi Tri Adhianto dianugerahi 'Pupuhu Pan - gaping' dari PWI Jawa Barat dalam Acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tingkat Jawa Barat Tahun 2023 di Karawang, pada Sabtu, (20/05/2023).

Tri Adhianto dinobatkan menerima penghargaan oleh Persatuan Wartawan

Indonesia (PWI) Jawa Barat sebagai "Pupuhu Pangaping" yakni tokoh Kepala

Daerah yang mendukung penuh peranan insan pers di Kota Bekasi.

Dukungan penuh dibuktikan Pemerintah Kota Bekasi dengan mewujudkan kebebasan pers dalam berkarya dan berprestasi serta ditambah telah membangun Gedung Sekretariat PWI di Kota Bekasi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PWI

Jawa Barat,Hilman Hidayat

"kami sangat berterima kasih kepada Plt. Wali Kota

Bekasi, Tri Adhianto atas dukungan nyatanya telah membangun Gedung Seketariat PWI di Kota Bekasi serta layak untuk ditempati dan semoga bisa di-implementasikan di Kota/Kabu-

Sekilas

paten lainnya" ucapnya.

Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bersyukur dan berterimakasih kepada PWI

Jawa Barat yang telah memberikan anugerah "Pupuhu Pangaping" kepadanya.

Tri Adhianto juga menyampaikan bahwa "Pemerintah Kota Bekasi mendukung peran serta pers atau awak media, karena melalui para awak media, informasi bisa sampai ke masyarakat dengan cepat," ujarnya.

Dirinya juga berharap, insan pers dapat menyajikan media berita yang bermanfaat bagi masyarakat "Diharapkan kepada para awak media agar selalu menyajikan informasi akurat, dan yang kedua, bisa memuat informasiinformasi yang bermanfaat untuk mencerdaskan masyarakat, dan juga agar selalu memuat informasi yang berimbang perihal pembangunan-pembangunan di Kota Bekasi," tutupnya.

Diketahui bahwa Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2023 tingkat Jawa Barat 2023 cukup berkesan dengan pemberian penghargaan predikat Pupuhu Pangaping kepada sejumlah Ke - pala daerah oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jabar. Predikat Pupuhu Pangaping diberikan PWI Jabar kepada Plt Wali Kota Bekasi

Tri Adhianto, Plt. Bupati

Bogor Iwan Setiawan, dan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dengan Pupuhu Pangaping Darma Mitra Niscala. Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana penerima penghargaan Pupuhu Pangaping Darma Mitra Niscala yakni tokoh Kepala Daerah perempuan yang sangat dekat dengan pers dan mendukung penuh peranan insan pers Karawang. Sementara Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto sebagai tokoh Kepala Daerah yang mendukung penuh peranan insan pers di Kota Bekasi salah satunya seperti kebebasan pers dalam berkarya dan berprestasi serta ditambah telah membangun Gedung Sekretariat PWI di Kota Bekasi. Penghargaan langsung diterima Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan, diwakilkan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor Bayu Ramawanto didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) menerima secara langsung penghargaan yang diberikan kepada Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan. Penghargaan Pupuhu Pengaping disampaikan langsung oleh Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat disaksikan langsung oleh Ketua Umum PWI Atal S Defari. Mengusung tema Bunga

Tarum, serangkaian kegiatan turut memeriahkan puncak perayaan HPN tingkat Jawa Barat tahun 2023. Antara lain, gelar seni napak jagat tarumanagara dan bazzar UMKM.

Hingga malam penganugerahan dan penghargaan kepada sejumlah tokoh dan pejabat serta ditutup dengan kegiatan city tour.

Secara virtual, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menegaskan, di hari puncak peringatan Hari Pers Nasional tingkat Jawa Barat ini selain menjadi ajang bagi insan pers untuk melangkah maju, berinovasi, menangkap peluang yang ada. Kang Emil sapaan akrab Gubernur Jabar berharap jurnalisme tetap pada jati dirinya yaitu menjalankan peran memberikan informasi, mendidik, menghibur dan melakukan kontrol sosial.

"Jadilah insan pers yang jujur bertanggung jawab dan sinergi bersama-sama memajukan pers Jawa barat, sehingga dapat berkontribusi besar dalam kemajuan Jawa Barat dan kemajuan Indonesia," tegas Ridwan Kamil.(amn/bbs)

Banyak Warga Keluhkan

Kos-kosan Minim Lahan

Parkir Roda Empat

KOTA BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi, Abdul Rozak, mengatakan bahwa banyak keluhan masyarakat di wilayah daerah pemilihannya Bekasi

Timur mengeluhkan terkait kos-kosan yang minim lahan parkir mobil.

"Banyak keluhan terutama kos-kosan yang berada di tengah pemukiman warga tidak memiliki lokasi parkir memadai. Sehingga banyak parkir mobil sembarangan mengganggu aktivitas warga komplek,"tegas Abdul Rozak.

Dikatakan keluhan itu disampaikan warga pada saat Reses yang dilakukan di Jalan Rawa Semut, RT 06, RW 11, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi

Timur Kota Bekasi, sabtu kemarin.

Untuk itu Politisi Partai Demokrat itu mendorong agar pemilik kos-kosan dengan jumlah banyak dan berada di area pemukiman atau padat penduduk, agar mengurus izin lokasi parkir kendaraan, khususnya roda empat.

Menurut Abdul Rozak belakangan ini perdebatan mengenai lahan parkir di kost-kostan yang berada di areal pemukiman warga menjadi perbincangan di kalangan warga sendiri. Mereka mengeluhkan kondisi itu, untuk itu pihak Kelurahan harus turun sebagai aparatur dalam melakukan penertiban.

"Sebenarnya hal ini ranah dari Komisi II DPRD Kota Bekasi dan hal ini nantinya akan dikoordinasikan antara Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Bekasi dan hal ini juga karena adanya permintaan warga untuk membahas hal tersebut," tuturnya. Bang Zek, sapaan akrab Abdul Rozak ini mengakui dirinya mendorong hal itu agar pemilik kost-kostan dengan jumlah pintu banyak agar mengurus perizinan tersebut, agar lebih tertib dan tidak menimbulkan polemik di warga.

Pengajuan izin untuk parkir kendaraan di lokasi kos-kosan agar lebih tertib, maka hal ini tidak akan menghambat aksesibilitas warga dan memudahkan kendaraan seperti ambulans melintas.

"Tentunya izin parkir kendaraan roda empat yang diajukan pemilik kost-kostan di lokasi yang ada, nantinya mempermudah aksesibilitas warga dan tidak menghalangi ambulance ketika menjalankan tugasnya," terangnya.

Sementara itu, pengajuan izin parkir kendaraan di lokasi yang ada di sekitar kos-kosan tersebut, didukung warga sepenuhnya.

"Kami sangat mendukung hal tersebut, karena untuk kebaikan bersama," ucap salah satu warga yang hadir.(amn/bbs)

Mediasi Korban dan Pelaku Investasi Bodong di Bekasi Temui Jalan Buntu

KOTA BEKASI - Media antara korban investasi bodong di Kota Bekasi dengan admin DR juga sebagai terduga pelaku menemui jalan buntu.

Pertemuan antara terduga pelaku dalam hal ini admin yang telah dilaporkan ke polisi dengan korban investasi bodong digelar di balai RW Kelurahan Aren Jaya, Bekasi Timur pada Jumat sore 19 Mei 2023.

"Hasil pertemuannya gak ada titik temu penyelesaian mas," kata Hilda kepada awak media Jumat 19 Mei 2023.

Menurutnya, DR melalui tim kuasa hukum mengaku bahwa uang kliennya tidak mencukupi untuk meng - ganti rugi uang korban seluruhnya. Tercatat saat ini, total kerugian yang dialami oleh korban investasi bodong mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

"Sanggup hanya sampai 70 juta aja, itu gak disebutkan. memang hanya uang aset pribadi saja, atau sudah ada barang yang dijual,"ucapnya.

Dalam pertemuan untuk mediasi dengan admin juga terduga pelaku tersebut korban hanya diwakilkan oleh 14 orang, mereka berasal dari wilayah Bekasi dan sebagian dari Jakarta Timur. DR juga turut didampingi kuasa hukumnya turut hadir dalam pertemuan mediasi dengan korban meski tetap tidak menemukan titik penyelesaian. "Pertemuan sekitar satu jam hingga pukul 17.00 WIB selesai. Tapi yang ngomong penjelasan seluruhnya kuasa hukum. Dia bawa kuasa hukum, DR-nya juga hadir," ungkapnya. Dalam pertemuan itu juga dihadiri Pengurus RW, Bhabinkamtibmas kepolisian dan Babinsa TNI. Sebelumnya, puluhan korban investasi bodong datangi rumah terduga pelaku berinisial DR yang bertugas sebagai admin dalam bisnis investasi bodong. Tidak hanya datangi rumah terduga pelaku DR, para korban juga membawa spanduk besar berisi gambar 4 orang yang diduga terlibat dalam lingkaran investasi. Spanduk besar tersebut dibawa oleh korban, hingga dipasang di area depan rumah DR yang berlokasi di Kelurahan Aren Jaya, Bekasi

Timur, Kota Bekasi. Sementara itu pihak kepolisian telah melakukan pemanggilan kepada ratusan korban nasabah Investasi Bodong Bekasi. Kasie Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna

Ruswing Andari mengatakan, proses penyelidikan terhadap kasus investasi bodong masih terus dilakukan oleh kepolisian. Selain itu, pihak kepoli - sian juga telah memanggil L untuk meminta keterangan lebih lanjut terhadap korban terkait laporan yang telah diberikan. "Dari pengakuan korban, modusnya mengiming-imingi di media sosial. Jadi ternyata, korban dan pelaku ini kenal dari SMP," ungkapnya Diketahui sebelumnya, ratusan korban investasi bodong melaporkan peristiwa dugaan penipuan dan penggelapan ke Polres Metro Bekasi Kota. Korban melaporkan salah satu admin investasi bodong berinisial DR, atas dugaan penipuan dan penggelapan uang yang member yang sudah disetorkan.(amn/bbs)

Pengembang Property di Kota Bekasi Diminta

Segera Serah PSU ke Pemerintah

KOTA BEKASI - Pengembang perumahan di Kota Bekasi diingatkan untuk menyerahkan lahan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) kepada Pemkot Bekasi. "Hal itu agar bisa dimanfaatkan segera bagi kepentingan warga,"ungkap Nicodemus Godjang, anggota DPRD Kota Bekasi mengingatkan usai reses Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi, Sabtu (20/5/2023). Dikatakan bahwa peny - erahan lahan fasos fasum oleh pengembang ke pihak Pemkot Bekasi, untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau mendukung ruang terbuka hijau di wilayah Kota Bekasi.

Menurutnya hal itu agar segera dipergunakan atau dibangun sarana pra sarana bagi kepentingan warga dan memudahkan Pemda memberikan bantuan.

"Saya mengimbau para pengembang perumahan yang belum menyerahkan lahan fasos fasumnya untuk segera melakukan penyerahannya ke Pemkot Bekasi, agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah,"tegasnya

Lebih lanjut dikatakan bahwa selama ini banyak kejadian para pengembang belum menyerahkan atau tidak melakukan hal tersebut, maka hal ini menjadi sebuah catatan tersendiri karena jika tidak dilakukan akan ada sanksi yang menunggu. "Jika tidak dilakukan, maka ada sanksinya," terang Nico menambahkan.

Maraknya pembangunan kawasan perumahan atau property saat ini diminta agar pemerintah bisa melakukan pengawasan ekstra terutama terkait perizinan dan kewajiban pengembang agar tidak terlupakan terutama terkait lahan fasos fasumnya sebesar 40 persen dari luas pembangunan perumahan yang ada. "Setelah diserahkan, sudah pasti akan menjadi aset daerah," tambahnya.

Diketahui saat ini DPRD Kota Bekasi telah memasuki masa reses ke-II di tahun 2023. Dia pun meminta tiap pengurus RT dan RW bisa berkomunikasi dengan baik kepada 9 anggota DPRD yang ada di wilayahnya. "RW harus me-lobby dewan disini. Sembilan dewan yang ada di dapil sini sama sama membangun meskipun dengan rencana yang sama. Jika pengurus RW gaul, masyarakat yang merasakan," kata. (amn/ bbs)

Sorot

Fikri Babak Belur Dikeroyok Oknum Polisi

KABUPATEN BEKASI - Remaja bernama Fikri (20) warga Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, babak belur di hajar oleh oknum anggota kepolisian disaat dirinya sedang membeli nasi uduk dijalan MT. Haryono Jalan Utama Setu Cileungsi. Peristiwa Naas itu terjadi sekitar pukul 04.00 WIB pada Sabtu (20/05) lalu.

Kuasa hukum korban, Griffinly Mewoh dan Rhomel SP Manik menuturkan, Fikri merupakan salah satu korban salah sasaran yang di lakukan oleh pihak oknum kepolisian

"Saat kejadian korban disuruh oleh kerabatnya untuk membeli nasi uduk dan saat itu korban pun hanya ingin tahu adanya kerumunan dan langsung menghampiri ingin tahu sedang terjadi apa pada saat itu rame-rame, naasnya oknum kepolisian langsung menarik memukuli membabi buta seolah Fikri ini juga sebagai salah satu dari oknum gangster" ungkap salah satu pengacara korban yang akrab disapa Finly ini.

Saat ini, pihak keluarga Finly dan pengacaranya sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Metro Kabupaten Bekasi untuk meminta keadilan dan pertanggunjawaban dari para pelaku.

"Pihak dari keluarga sudah menyerahkan kasus ini kepada Polres Metro Bekasi untuk meminta keadilan," ungkap pengacara Finly.

"Semoga saja oknum anggota polisi yang telah memukuli Fikri secara sadis dapat segera diproses secara hukum agar dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, dan juga efek jera bagi para pelaku," imbuhnya.

Lanjut dia, selain menuntut keadilan untuk korban.

Proses hukum yang diminta pihak keluarga sebagai upaya pemberian efek jera kepada para pelaku.

Dengan harapan tidak ada lagi korban salah sasaran seperti yang dialami oleh kliennya.

"Agar kasus ini tidak terulang di kemudian hari, karena jika dibiarkan bisa saja kedepannya keluarga atau kerabat kita bisa menjadi korban salah sasaran atau main hakim sendiri," pungkasnya. (dim/wyd)