Pemkot Bekasi Verifikasi Ulang PT MSA ke Menkumham

KOTA BEKASI - Dualisme kepemimpinan yang terjadi di PT Mukti Sarana Abadi (MSA) selaku perusahaan pemenang tender revitalisasi Pasar Jatiasih, Kota Bekasi, menjadi persoalan baru menjelang pemindahan pedagang ke gedung baru.

Terkait hal itu Pemerintah

Kota Bekasi melalui Bagian

Hukum segera melakukan verifikasi ulang ke Kemenkumham. Sehingga tidak menganggu proses administrasi dalam proses revitalisasi yang telah hampir

Sorot

memasuki masa akhir. "Itu sebenarnya masalah internal perusahaan pemenang tender revitalisasi Pasar Jatiasih. Pemerintah tidak ikut campur. Tapi harus segera diselesaikan karena berpotensi mempengaruhi semua proses yang akan dilaksanakan seperti pemindahan pedagang ke gedung baru, "ungkap Lintong Dianto Putra, Asda 1 Pemkot Bekasi kepada KBE, Selasa (21/2/2023). Dikatakan bahwa saat ini Pemerintah Kota Bekasi telah menerima dua legali-

Festival Hadroh Kota

Bekasi Diikuti 36 Grup

KOTA BEKASI - Sebanyak 36 grup dari tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Bekasi mengikuti festival Hadroh yang digelar Bagian Kesos Setda di Balai Patriot, Selasa (21/2/2023).

Festival hadroh dalam rangka HUT Kota Bekasi ke-26 tersebut dibuka langsung oleh Plt. Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Festival hadroh akan berlangsung hingga Rabu (22/2/2023).

Panitia pelaksana Suaebah mengatakan bahwa peserta hadroh yang mengikuti festival di Balai Patriot merupakan hasil penyaringan ditingkat kelurahan dan kecamatan.

Menurutnya festival hadroh sebagai salah satu bentuk syiar islam dalam membangkitkan gairah dakwah, membangkitkan generasi muda anti tawuran dan membenahi ahlak generasi muda.

Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto didampingi oleh Plt. Ketua TP PKK Kota Bekasi, Wiwiek Hargono juga dihadiri oleh Kepala Kementerian Agama Kota Bekasi, Drs. H. Shobirin, Ketua FKUB Kota Bekasi, H. Abdul Manan dan Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi, Dr. Nurwathon. Dalam sambutannya, Plt. Wali Kota Bekasi mengatakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan terbaik untuk para warga Kota Bekasi dengan kearifan lokal yang bisa memajukan Kota Bekasi di visi nya yakni Kota Ihsan, dari berbagai wilayah hadir untuk ikut serta dalam lomba hadroh ini dan menampilkan karya tim yang terbaik.

"Kegiatan hadrah ini ditunjukkan bukan hanya sebagai seremonial semata mencari juara, tapi maknanya sebagai pembinaan baik dalam apresiasi seni maupun penyampaian dakwah yang bisa disampaikan ke masyarakat juga." Ujar Tri.

Kegiatan hadrah ini dapat memelihara misi sucinya agar tidak kehilangan makna, pesan dari Plt. Wali Kota Bekasi untuk para hadiri yang mengikuti lomba hadrah ini agar mampu menunjukkan karta terbaik dengan kemampuan maksimal agar menghasilkan juara yang terbaik.

Selanjutnya, Plt. Wali Kota Bekasi juga mengungkapkan rencana para juara nantinya akan di beri apresiasi hadiah pembinaan dan akan di tampilkan kembali pada acara Bekasi bersholawat pda tgl 18 maret 2023 di stadion Patriot Candrabaga dan akan menampilkan penceramah oleh Habib lutfi bin yahya untuk rangkaian menyemarakan HUT kota Bekasi yg ke 26. (amn) tas seperti akte PT MSA. Dua legalitas akte perusahaan atas nama yang sama tapi direkturnya berbeda. Kedua legalitas akte perusahaan itu sama - sama dikeluarkan oleh Menkumham.

Menurut Lintong hal itu menjadi persoalan pelik yang terjadi dan harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu proses lainnya dalam pelaksanaan revitalisasi Pasar Jatiasih. Salah satunya seperti relokasi pedagang dari luar masuk ke dalam gedung baru.

"Terkait dualisme di PT MSA, saya sudah peringatan agar Kabag Hukum Pemkot Bekasi berkonsultasi ke Menkumham untuk mengecek dua legalitas dengan direktur utama berbeda. Karena tidak mungkin Menkumham mengeluarkan nama PT yang sama dengan direktur berbeda, " jelas Lintong. "Ok lah kita ga campuri urusan internal perusahaan, yang penting sekarang terjadi ada dua akte badan hukum. Inilah yang akan dicek ke Kemenkumham, " tandasnya. Karena selama belum ada kepastian Terkait legalitas perusahaan pemenang tender revitalisasi Pasar Jatiasih, maka administrasi tidak berjalan. Diketahui bahwa Asda 1 Kota Bekasi telah memanggil pihak pengembang revitalisasi Pasar Jatiasih guna membahas terkait relokasi pedagang dari luar ke dalam gedung baru karena itu suatu keharusan dari revitalisasi. Mekanismenya pengembang atau pihak perusahaan harus mengajukan permohonan. Kemudian pemerintah akan akan menjawab dengan melakukan tim pendampingan untuk melakukan relokasi. Tapi fakta baru ditemukan Rudi Rosadi membawa akte legalitas perusahaan baru yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. Seminggu lalu juga pemerintah sudah menerima pemberitahuan yang sama soal akte perusahaan dengan direktur yang berbeda. "Jadi fokus sementara ini biarkan persoalan legalitas diselesaikan dulu oleh perusahaan. Kami tidak ikut campur, tapi tetap mengecek ke Kemenkumham untuk mengetahui mana yang benar untuk jadi pegangan,, " pungkasnya. Diketahui sebelumnya Pemkot Bekasi melalui Asda 1 telah menerima surat pemberitahuan tentang pergantian Direktur PT MSA. Namun hari ini, Selasa 21 Februari 2022 Asda 1 kembali menerima akte legalitas PT MSA dengan direktur yang berbeda yang diantar langsung oleh Rudi Rosadi. (amn)

Lintong Sebut Penarikan Dana HPTD ke Pedagang Pasar Jatiasih Salahi Aturan

KOTA BEKASI - Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Kota Bekasi Lintong Dianto Putro mengakui penarikan uang sebesar Rp4 jutaan untuk izin Hak Pemakaian Tempat Dasar (HPTD) kepada pedagang Jatiasih, yang akan menempati gedung baru jelas menyalahi aturan.

Namun demikian Lintong mengatakan bahwa pihak pertama dalam hal ini PT MSA sebagai pemenang tender revitalisasi Pasar Jatiasih, beralasan karena pertimbangan Jasa.

"HPTD itu jelas non retribusi, tapi kenapa dibawah pihak pengembang menarik uang kepada pedagang.

Saya tegaskan Penarikan Dana HPTD kepada Pedagang Inisiatif Pengembang Revitalisasi Pasar Jatiasih dengan Pertimbangan Jasa, " tegas Lintong kepada KBE, Selasa (21/2/2023).

Dikatakan bahwa masalah

Izin HPTD tersebut dikeluarkan oleh Pemkot Bekasi non retribusi artinya gratis. Tidak dibenarkan dengan alasan apapun di lakukan penarikan tanpa ada izin dari Pemkot Bekasi.

Menurutnya apa yang dilakukan pihak pertama melakukan penarikan se - jumlah uang untuk izin HPTD kepada para pedagang Jatiasih adalah suatu kesalahan. Lintong beralasan karena hal itu tanpa ada koordinasi dengan pemerintah sebelumnya.

"Harusnya sampaikan dulu ke Pemkot nanti di addendum perjanjian kerjasamanya. Baru bisa dimasukkan nanti HPTD ke dalam harga kios dengan pertimbangan jasa swasta. Nanti dimasukkan ke dalam addendum, " ujarnya.

Lebih lanjut dia menegaskan apa yang dilakukan pihak pengembang dalam hal ini PT. MSA jelas menyalahi dan diperintahkan untuk memulangkan uang pedagang yang telah dipungut.

"Jelas tak boleh memungut sesuatu hal yang sudah disampaikan itu bebas biaya non retribusi. Tapi kenyataan dibawah pihak pertama menarik uang dari pedagang," jelasnya.

Hal lainnya papar Lintong, dalam perjanjian kerja sama (PKS) pedagang hanya dibebankan harga kios, ruko, loss, hook yang dijual sesuai yang tertera dalam PKS. Terkait tarikan dana Izin HPTD kepada pedagang harusnya dilakukan addendum sebelumnya.

Alasan lainnya jelas Lintong, pihak pengembang mengakui karena mereka selalu pihak pertama akan melakukan apraisal untuk mendapatkan hak pengelolaan sebagai salah satu ketentuannya. Appraisal itu sendiri akan dilakukan oleh lembaga independen.

"Apraisal pihak pertama akan dikenakan biaya lagi. Tapi jangan pedagang lagi dong yang dibebankan. Jika hal itu dilakukan maka harus ada sosialisasi dulu kalo pedagang, jika pedagang setuju maka bisa dilakukan addendum, " tandanya.

Dikonfirmasi apa saran karena ini sudah terjadi pegang ditarik uang izin HPtD, Lintong hanya menyebutkan ke HPTD jika memang itu sesuatu jasa yang ketetapan dari PT maka harus masuk ke addendum dulu.

"Tapi itu pun lebih dulu disosialisasikan jangan sampai pedagang tak setuju. Jika pedagang tidak setuju maka harusnya tidak terjadi, " ucapnya. Karena saat ini penarikan untuk izin HPTD sudah terjadi dan belum ada dalam Addendum maka harus dikembalikan uang pedagang yang telah terlanjur membayar.

"Karena itu tidak ada dalam Perjanjian. Kita arahkan seperti itu untuk dikembalikan sebelum ada addendum. Harus sosialisasi kepada pedagang baru di laporkan ke Pemkot jika pedagang tidak keberatan. Diketahui bahwa pihak pertama pemenang tender revitalisasi pasar Jatiasih telah dipanggil Plt Disperindag juga sebagai Asisten Daerah 1 Lintong Dianto Putra. Terlihat hadir direktur PT MSA Rudi Rosadi dan beberapa stafnya. Sementara pihak direktur baru PT MSA sesuai surat edaran akte perubahan tidak terlihat hadir. Rapat digelar di ruang Asda I Pemkot Bekasi. (amn)