Proyek Drainase tanpa Safety Line, Satu Motor Terseret

KOTA BEKASI - Pelaksanaan pekerjaan proyek kembali langgar regulasi. Basic proyek yang wajib secara kasat mata justru tak ada. Bahkan satu kendaraan terpelanting karena ban motornya selip saat melintas.

Diketahui proyek drainase siluman tanpa papan nama itu berlokasi di jalan raya Jatikramat, menuju arah Pondok Gede yang setiap jam kerja dan pulang kerja dijejali berbagai kendaraan.

Kondisinya memprihatinkan tanah galian hingga ke badan jalan membuat jalur sempit tanpa ada garis pengaman atau pemberitahuan. Mukhlis salah seorang pekerja buruh gali men - gaku kekurangan itu. " Kata mandor ini kerjaan PUPR Kota Bekasi, sudah empat hari proyek selokan ini," kata Mukhlis buruh asal Pekalongan, kepada KBE Senin (20/2/2023)

Pekerja tukang berjumlah lima orang termasuk Mukhlis tapi tidak dilengkapi alat K-3. "Saya gini gini saja, bahkan untuk karung tanah juga tidak ada maka tanah berantakan saya dengar ada pemotor terjatuh dan terseret luka," ujar Mukhlis pada awak media.

Dia mengatakan untuk ijin warga sudah dilakukan tetapi mendadak. Namun saat ditanya terkait surat ijin lingkungan tidak dapat ditunjukkannya. "Surat ada semuanya sama Mandor, ijin warga memang dadakan soalnya buru waktu," terang Mukhlis.

Komplain warga usai seorang korban pemotor terpeleset kian memanas. "Ngga ada akhlak, minta ijin mendadak jelas mengganggu kerja saya logistik forklift," tandas pebisnis forklift. Lahan jembatan jalur forklift dibongkar pula. Saat konfirmasi penanggungjawab proyek. Sariman seorang mandor proyek dengan suara tinggi merasa tidak takut. "Saya orang Matraman , saya ngga takut," Ucap dia saat dikonformasi pelanggaran proyeknya lewat handphone . (kos/min)

RWP Pasar Kranji Desak Pemerintah Segera Putus Kerjasama Revitalisasi

KOTA BEKASI - Ratusan pedagang pasar Kranji Baru, Bekasi Barat Kota Bekasi, menggelar aksi ke Pemkot Bekasi, Senin (20/2/2023).

Aksi Ratusan pedagang Pasar Kranji tersebut buntut dari ketidaktegasan pemerintah kepada pihak pertama dalam pelaksanaan revitalisasi pasar Kranji yang sampai saat ini belum ada juntrungannya.

Ratusan massa aksi dari para Pedagang Pasar Kranji Baru tersebut menuntut Pemerintah Kota Bekasi segera memutus Perjanjian

Kerja Sama (PKS) dengan pihak PT Annisa Bintang Blitar.

Mereka menuding pihak pertama tidak memiliki modal investasi dalam melaksanakan revitalisasi Pasar Kranji

Para pedagang Pasar Kranji tersebut dalam aksi di Kan- tor Plaza Pemkot Bekasi itu membawa tiga tuntutan yang harus menjadi perhatian serius pihak Pemerintah. Mereka pun membawa spanduk bertuliskan Proyek Revitalisasi Pasar Kranji Banyak Masalah.

Tulisan lainnya menyebutkan banyak drama di Pasar Kranji. Kalo Ga Mampu bangun Pasar lebih Baik Mundur.

"Kami sebagai pedagang Pasar Kranji minta pemerintah tegas dan segera memutus PKS dengan PT ABB. Karena tidak memiliki modal investasi dalam melaksanakan revitalisasi," ungkap Sri Mulyono selaku salah satu tokoh pedagang Pasar Kranji. Dikatakan Down Payment (DP) pedagang ditarik hingga mencapai Rp23 miliar oleh pihak pertama dalam hal ini PT ABB, tapi pelaksanaan revitalisasi sampai sekarang nol. Tidak ada pergerakan terkait pembangunan gedung baru.

"Banyak permasalahan seperti urukan tanah belum dibayar, buat TPS juga banyak belum selesai pembayarannya dan banyak lainnya," tegas Sri Mulyono. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk perawatan TPS saat ini mulai rusak, tapi ti- dak ada perhatian dari pihak pertama. Padahal tempat penampungan sementara itu harus menjadi tanggung jawab pihak pertama bukan Pemkot Bekasi.

"Saya tegaskan kami sebagai pedagang Pasar Kranji, sudah puluhan tahun. Kami pedagang sudah banyak memberi kontribusi bagi kota bekasi menjadi maju, kalo PT ABB apa kontribusinya bagi Kota Bekasi," tanyanya mengatakan alasan itu meminta ketegasan pemerintah segera memutus PKS dengan PT ABB.

Setelah beberapa lama menggelar aksi di Plaza Pemkot Bekasi, para pedagang Pasar Kranji dari beberapa perwakilan diterima oleh Asisten Daerah (Asda) 1 sekaligus Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lintong Dianto Putra.

Dalam hal ini pihak Pemkot Bekasi menampung aspirasi dari para pedagang Pasar Kranji Baru untuk melakukan kajian. Lintong pun menjelaskan bahwa saat ini terkait Pasar Kranji masih dalam proses kajian dan evaluasi dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pihak pertama.

"Tadi kita sudah diundang BPK RI dan minggu-minggu ini akan ada pemanggilan para pihak dan Rabu ini, kita ke BPKP untuk menanyakan penugasan tim yg akan turun ke kota bekasi terkait masalah pasar kranji," tegas Lintong.

Ada pun para pedagang Pasar Kranji itu dalam aksinya menyampaikan tuntutan ini;

1. Minta Pasar Segera Dibangun

2. Meminta Pemerintah Segera Memutus PKS dengan PT ABB

3. DP Pedagang Tidak Boleh Hilang.

Perkuat Implementasi Kurikulum Merdeka

KARAWANG - SMPN 1 Cikampek menjadi satu dari banyak satuan pendidikan di Kabupaten Karawang yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka.

Kepala SMPN 1 Cikampek, Toib mengatakan, agar program pengembangan pendidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan materi yang tertuang dalam Kurikulum Merdeka, SMPN 1 Cikampek telah menggelar sosialisasi dengan beragam kegiatan di antaranya training yang sudah dilaksanakan dengan melibatkan semua guru dan peserta didik.

“Bulan ini kami sudah selenggarakan In House Training dan diklat yang dilaksanakan di Balai Besar Guru Penggerak,” ujar Toib, kepada KBE, baru-baru ini.

Tujuannya, kata Toib, memberikan wawasan dan pemahaman tentang tujuan Kurikulum Merdeka. “Dengan guru yang berkualitas dan memiliki pengetahuan yang baik, dapat menghasilkan peserta didik yang bermutu” ucapnya.

Kurikulum Merdeka, jelas Toib, secara struktur berbeda dengan Kurikulum 2013. Perbedaan itu terletak pada tipe pembelajaran, pokok kebijakan, serta sistem pemilihan mata pelajaran. “Tipe pembelajaran pada Kurikulum Merdeka Belajar dibagi menjadi tiga, yaitu pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran kokurikuler sebagai upaya penguatan profil pelajar Pancasila, dan pembelajaran ekstrakurikuler,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Toib, pokok kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mewujudkan Kurikulum

Merdeka meliputi penggantian

USBN menjadi asesmen se kolah, penggantian UN menjadi

AKM-SK, RPP lebih fleksibel, efektif, dan efisien, PPDB zo nasi, serta fleksibilitas alokasi dana BOS.

“Dalam pemili han mata pela jaran, peserta didik diberi kebeba - san untuk memilih sendiri kelompok mata pelaja - ran yang sesuai dengan kompe tensi, minat, dan bakatnya,” ka tanya. (gma/ayi) Kepala SMPN 1 Cikampek, Toib

AYI