Fungsi Pompa Dipertanyakan

KOTA BEKASI - Pembelian pompa air untuk mencegah banjir melalui dana APBD dianggap tidak efektif dalam menanggulangi banjir di Kota Bekasi.

Diketahui bahwa Pemerintah Kota Bekasi telah gelontorkan anggaran mencapai

Rp20 miliar melalui APBD

Tahun Anggaran 2022 untuk pembelian 28 unit pompa air berukuran kecil untuk didistribusikan pada 28 RW, dan 14 unit pompa air berukuran besar untuk polder air mencegah terjadinya banjir di Kota Bekasi.

Pompa air itu untuk pencegahan banjir saat wilayah dilanda hujan dengan intensitas tinggi. Namun faktanya beberapa wilayah masih mengalami banjir dengan genangan air bervariasi setiap hujan entitas tinggi terjadi.

Terakhir saat hujan terjadi pada Minggu 19 Februari

2023 kemarin hujan terjadi dengan entitas tinggi dan menggenangi sejumlah pemukiman warga di berbagai titik seperti Kecamatan Rawalumbu dan Bekasi Timur.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim akan melakukan pemanggilan terhadap Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA).

“Kita mau lihat sekaligus survey lokasi dimana saja titik banjir dan pompa air itu ada. Ini yang akan kita minta laporan dari BMSDA, sekaligus mau melihat data terkait anggaran pompa APBD 2022,” katanya, Senin (20/2/2023).

Dikatakan bahwa banjir yang melanda Kota Bekasi pada Minggu 19 Februari 2023 berdampak pada mobilisasi masyarakat yang hendak melakukan aktivitas.

“Ini kan persoalan masyarakat, tentunya melekat pada konstituen dewan dan yang diketahui adalah kita,"tegas dia. Anggarannya juga cukup luar biasa, tapi kalau masih banjir dan dibiarkan tentu wajar jika ada yang bertanya kemana alatnya yang sudah dibeli pakai uang rakyat. "Kita akan panggil DBMSDA, karena masyarakat banyak yang teriak saat banjir,"ucapnya Terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengungkapkan bahwa beberapa lokasi yang diberikan pompa tidak banjir. Tapi yang utama lagi adalah struktur Kota Bekasi tidak berdiri sendiri.

“Misalnya yang ada di Aren Jaya di Perum 3 kenapa naik, karena tadi kita sudah buat waduk yang luar biasa 3,8 hektar. Tapi karena saluran yang menuju

Kabupaten Bekasi mengecil dan menyempit, kemudian alirannya tidak berpengaruh di lancer kepada Kota Bekasi,” katanya. Lebih lanjut ia menjelaskan, banjir di Underpass sebagian air dari Kalimalang masuk ke aliran sungai di Kota Bekasi. Satu sisi saluran kedua terjadi pendangkalan, dan harus bertanggung jawab dari PJT.

“Tapi kan kita tidak bisa berbagi, PJT bilang tidak punya dana. Makannya saya bilang seharusnya PU yang mengambil inisiasi tidak perlu menunggu kesepakatan dari pusat.

Pria yang akrab disapa Mas Tri pun menjelaskan, pengadaan pompa tersebut sudah berjalan dan diberikan ke wilayah atau tempat rawan banjir.

"Pengadaan pompa sudah berjalan, karena kita berikan pada tempat-tempat yang rawan banjir. Dan ada beberapa lokasi yang harus adakan pompa lagi agar mampu mengendalikan akan banjir saat intensitas hujan tinggi. Karena dengan pompa 150 liter per detik belum mampu, namun minimal dapat mengurangi, "tukasnya. Kepala Bidang Sumber Daya air pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Anjar Budiono mengakui, pihaknya sudah lakukan distribusi pompa air sesuai dengan peruntukannya. "Untuk pompa air sudah kita distribusikan kepada warga, dan kita akan lakukan evaluasi titik banjir. Untuk yang di Underpass Jalan Baru, Duren Jaya itu pompanya mati, karena kita memakai listrik dari PLN. Ditambah air kali Rawa Baru juga saat itu melimpah," tutupnya. (amn)