Belum Kepikiran Cawalkot Jagoan

Golkar Fokus di Pileg Kota Bekasi

Dedi Masih Jadi Pesaing Ridwan Kamil

KARAWANG - Pengamat Politik Firman Manan menilai, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, Dedi Mulyadi satu-satunya kandidat kuat yang mampu menjadi pesaing Ridwan Kamil dalam kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) 2024. Firman menjelaskan, berdasarkan simulasi elektabilitas Emil memang paling tinggi. Faktor pendukungnya, yakni statusnya sebagai incumbent, kemudian tingkat kepuasan masyarakat Jabar persentasenya juga terbilang tinggi, hingga 86 persen.

Elektabilitas Emil, kata Firman, lebih dari 40 persen. Disusul Dedi sekitar 20-an persen, kemudian Dede Yusuf, Deddy Mizwar, Mochammad Iriawan atau Iwan Bule, Saan Mustopa, dan Ono Surono yang kesemuanya di bawah 10 persen.

“Sejauh ini kansnya besar, kalau maju di Jawa Barat dua periode. Elektabilitas 40-an persen. Bahkan, kalau misalnya Dedi Mulyadi dikeluarkan dari simulasi (survei), itu 71 persen Kang Emil,” ujar Firman, Jumat (9/6/2023).

Firman mengatakan, meskipun rentang ekuivalen Emil terhadap kandidat lain, terutama Dedi terbilang jauh. Tapi mantan Bupati Purwakarta tersebut memiliki keunggulan, karena Partai Gerindra mempunyai basis kuat di Jawa Barat. Terlebih partai besutan Prabowo Subianto tersebut mendominasi suara dan parlemen di provinsi pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 lalu.

Kalau nantinya Gerindra mengusung Dedi di Pilgub Jabar 2024, kata Firman, tentunya hal ini akan menjadi ancaman bagi Emil. Sebab Gerindra memiliki pondasi yang terbilang kokoh di Jawa Barat. “Walaupun masih agak jauh sebetulnya, tapi kalau kita cari by survei sejauh ini penantang utamanya Dedi Mulyadi. Apalagi pindah ke Gerindra. Dukungan di Jawa Barat relatif besar,” katanya.

Potensi pertarungan, kata dia, bisa menarik, kalau benar Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi kembali berhadapan di 2024. “Di 2018 Kang Dedi jadi cawagub. Kalau misal sekarang, Gerindra memutuskan mendorong Dedi Mulyadi,” katanya.

Apalagi, kata dia, elektabilitas Partai Golkar yang menjadi perahu politik Emil sebut Firman belum begitu baik. Karena, masih di bawah PDI Perjuangan, Gerindra. dan PKS. Meski secara personal, mantan Wali Kota Bandung tersebut memiliki elektabilitas tinggi.

Hal ini, kata dia, akan menjadi pekerjaan berat tersendiri bagi Emil, dalam mengupayakan agar popularitas dirinya pribadi dan partai dapat seimbang, guna memuluskan keinginannya untuk lanjut menjadi Gubernur Jawa Barat di periode kedua.

“Tingkat elektabilitas Kang Emil sangat tinggi sebagai calon gubernur. Tapi Partai Golkar elektabilitasnya masih dibawah PDIP, Gerinda, PKS,” katanya.

Artinya, kata dia, Kang Emil punya PR, bagaimana supaya dukungan individu terhadap Emil itu linier dengan dukungan ke Golkar. “Itu jadi tugas Kang Emil, kalau memuluskan terutama opsi untuk di Jawa Barat dua periode,” katanya. (bbs/mhs)

KOTA BEKASI - Partai Golkar Kota Bekasi belum mengusung calon wali kota (walkot,) atau wakil dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada pemilu serentak 2024 mendatang. Publik pun bertanya-tanya terkait hal itu apakah Golkar belum menemukan sosok kader yang dapat meng -

JAKARTA - Kuasa hukum

DPR di Mahkamah Konstitusi (MK), Habiburokhman mengaku bakal hadir dalam sidang pembacaan putusan uji materi Pasal 168 UU Pemilu pada Kamis (15/6).

Pasal 168 UU Pemilu itu mengatur soal sistem proporsional terbuka (coblos caleg). Jika MK mengabulkan gugatan, maka sistem pemilu akan berubah jadi sistem proporsional tertutup (coblos partai).

“Kami akan hadir, kan saya posisinya sebagai kuasa

DPR di MK, bukan 8 atau 9 [fraksi] tapi saya mewakili

DPR, kami akan hadir,” ucap Habib di kompleks parlemen, Senin (12/6)

Politikus Partai Gerindra itu berharap pernyataan

Denny Indrayana tak benar soal MK bakal mengubah sistem pemilu menjadi tertutup. Dia meyakini sistem pemilu di 2024 masih akan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Apalagi, DPR dalam sidang juga telah menyatakan sikap jelas soal itu bahwa persoalan sistem pemilu harus bersifat open legal policy harus dibahas lewat parlemen. Bukan saja DPR, pemerintah melalui Kemendagri dan Kemenkumham juga telah menyatakan agar sistem pe -

Dprd

KARAWANG - Figur Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat penerus Ridwan Kamil diharapkan berasal dari orang sunda. Hal itu agar bisa mencintai dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Jabar. Selain itu, sosok yang akan ditunjuk Kementerian Dalam Negeri gantikan sosok x wali kota Rahmat Effendi atau sering disapa Bang Pepen tersebut. Diketahui x walkot Bekasi yang terjaring KPK saat itu memimpin daerah selama dua periode lamanya. Walaupun kabar tak mengenakan dan membuat segenap masyarakat kaget atas ditangkapnya Bang Pepen, tetapi sejumlah khalayak dipuaskan dengan sepak terjang kinerja x wali kota itu terlebih pada sisi jaminan kesehatan me- lalui program KS NIK (Kartu Berbasik NIK KTP). Saat ditanyai oleh tim Karawang Bekasi Ekspres (KBE) terhadal anak Bang Pepen yang kini menjadi Ketua DPD Golkar Kota Bekasi, Ade Puspitasari mengaku Golkar belum mau tertarik membahas perihal Pilkada atau siapa yang akan diusung untuk cawalkot di tahun depan. “Ini ya bang, semua fokus di Pileg (Pemilihan Legisla- tif) dahulu. Terima kasih,” kata Ade kepada KBE. Karenanya, ia optimis bahwa Golkar di Pileg 2024 akan meraih tambahan kursi dari saat ini sebanyak delapan kursi. Ade mengungkapkan, target Golkar pada pileg daerah 2024 mendapatkan 12 kursi. Artinya, kini Golkar optimis akan menambah kursi tambahan sebanyak empat. Dilihat dari itu Golkar g mau ketinggalan kursi dari dua partai besar lainnya seperti partai PDI Perjuangan dan PKS yang saat ini memiliki 12 kursi. Sementara itu, kata Ade, dirinya tetap maju menjadi pertahanan DPRD Provinsi Jawa Barat dapil Kota Bekasi - Depok pada pemilu 2024. Hal itu ia ungkapkan saat ditanya mengenai pencalonan dirinya untuk maju di DR RI.

“Target kita 12 kursi di Pileg daerah. Ya, pertahanan (DPRD Jabar, red) “ pungkas wanita berkacamata itu. (yud/mhs) milu tak berubah. “Ini salah satu dua perkara yang rekor pihak terkaitnya paling banyak, dan semuanya jelas menyampaikan ingin mempertahankan Sistem proporsional terbuka,” ucap Habib.

“Dan saya akan hadir ya. Kalau kemarin kan hanya zoom, besok Kita akan hadir ya, saya dan kawan-kawan akan hadir ke gedung MK pada sidang pembacaan putusan tersebut,” imbuh dia. MK bakal menggelar sidang pengucapan putusan gugatan uji materi Pasal 168 UU Pemilu mengenai sistem pemilu proporsional terbuka pada Kamis (15/6). Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan jadwal sidang telah dikirim kepada pemerintah, DPR, dan pihak terkait dalam gugatan tersebut. “Para pihak pemerintah, DPR, pihak terkait, semuanya dikasih surat panggilan untuk hadir sidang. Hari ini, untuk perkara 114 itu sudah diagendakan nanti pengucapan putusan hari Kamis tanggal 15 Juni, jam 9.30 WIB di Ruang Sidang Pleno bersama dengan beberapa putusan yang lain,” ujar Fajar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/6). Sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur di UU Pemilu digugat ke MK oleh sejumlah orang, di antaranya datang dari partai politik. Mereka adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. (bbs/mhs)

Gubernur Jabar Diisi Orang Sunda

(Kemendagri) itu kapasitas dan kemampuannya minimal sama dengan Ridwan Kamil yang akan mengakhiri jabatannya pada Agustus 2023 mendatang. “Minimal harus selevel dengan Ridwan Kamil, karena jabatannya nanti cukup panjang bukan jabatan sementara. Lebih bagus lagi dari Gubernur Jabar sebelumnya supaya mudah meneruskan pembangunan yang sudah dimulai Ridwan Kamil,” kata Anggota DPRD Jabar, Sugianto Nangolah. Sugianto berharap, Pj nanti mampu menyelesaikan janji politik Kang Emil, sapaan

Ridwan Kamil yang belum terealisasikan. Jangan sampai Pj justru membuat program atau kebijakan baru yang tak sejalan dengan gubernur sebelumnya.

“Jangan sampai program yang ada justru stagnan, bahkan tidak berjalan, tidak dilanjutkan. Sehingga janji politik Pak Ridwan Kamil tidak selesai, janji politik tidak tercapai,” ucap Sugianto. Hal itulah salah satu yang dikhawatirkan DPRD Jabar. Sebab informasi terakhir Pj Gubernur Jabar bisa membuat program atau kebijakan baru. (bbs/mhs)

Mendes PDTT Minta

Pegawai Totalitas

Pembangunan Desa

MENTERI DESA, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta totalitas pegawai untuk mewujudkan kesejahteraan desa. Selain itu seluruh unit kerja harus tepat waktu dalam mencapai target pekerjaan yang telah direncanakan.

Peningkatan kualitas dan kinerja itu khususnya berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang harus tetap dinomorsatukan.

“Saya mengajak kita semua terus mencermati apa yang sudah kita lakukan dengan senantiasa memantau kualitas kerja kita sekaligus meningkatkan dan mencermati apa yang harus kita lakukan selama waktunya masih cukup,” tegas menteri yang akrab disapa Gus Halim.

Gus Halim ini menilai kuantitas dan kualitas kinerja harus seimbang.

Hal ini wajib diperhatikan dengan terus meningkatkan kapasitas diri sehingga seluruh perencanaan dapat terlaksana secara maksimal.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Halim juga meminta seluruh pegawai untuk tidak lalai menjalankan tugas di semester kedua tahun anggaran 2023.

Gus Halim berharap para pegawai memanfaatkan waktu yang tersisa dengan baik. Sehingga tidak ada satu pun rencana kerja yang gagal dilaksanakan. “Hari ini sudah masuk bulan Juni. Meskipun Juni bulan 6 dari 12 bulan dalam satu tahun, tapi hakikatnya kita sudah masuk semester kedua. Seluruh kinerja kita sudah harus tuntas bulan

November 2023. Artinya kalau misalnya hari ini pekerjaan kita belum separuh terlaksana itu sudah terlambat. Karena hakikatnya kita seharusnya sudah pada posisi sekitar 60 persen,” paparnya.

“Meskipun sudah bulan keenam tapi pada hakikatnya konteks kerja kita sudah masuk pada bulan yang lebih dari itu,” sambung Gus Halim. Sebelum mengakhiri arahannya, Gus Halim berpesan agar seluruh pegawai total dalam menj alankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini pent- ing untuk pembangunan tidak hanya di 74.961 desa tapi juga Indonesia secara menyeluruh. “Kita harus menyiapkan seluruh tugas dengan setulus-tulusnya pada bangsa dan negara. Saya yakin jika niat untuk bangsa dan negara maka kita akan menda patkan nilai-nilai tak terhingga karena kita menjadi bagian penting untuk pembangunan

Indonesia penting untuk pembangunan di desa,” pungkas Doktor Honoris Causa UNY. (bbs/rie)