Tim Medis Siaga di Jalur Mudik

Pemkab Bekasi Dirikan 15 Posko Kesehatan

KABUPATEN BEKASI –Sepekan jelang Hari Raya Idul Fitri sejumlah terminal dan jalur mudik di Kabupaten Bekasi terpantau mulai mengalami kepadatan. Antisipasi masalah kesehatan yang dialami pemudik, Pemkab Bekasi melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi menyiapkan 15 posko kesehatan disejumlah titik. Tak hanya menyediakan pelayanaan pemeriksaan dan tempat istirahat. Di Posko yang didirikan ini juga terdapat puluhan orang tim medis yang akan membantu para pemudik yang

‘Door To Door’ Kejar Target Imunisasi Polio

KABUPATEN BEKASI –Puskesmas Kecamatan Setu sukses mencapai 99 target

Imuniasi Polio batch pertama pada kamis, (13/4) kemari. Data tersebut merupakan data kumulatif gabungan dari Puskesmas

Setu 1 dan Puskesmas Setu 2.

Puskesmas Setu 1 mencapai 98,7 persen dengan anak yang menerima imunisasi mencapai 12.021, tersisa 156 anak. Sementara Puskesmas Setu 2 sudah mengimunisasi polio sebanyak 6.775 anak atau 99,8 persen meyisakan 14 anak. Kepala Puskesmas Setu 1 Yeye Supriatmi menjelaskan, untuk mengejar balita yang belum terealisasi dengan sweeping ke rumahrumah sasaran. “Sisa 156 anak yang sweeping sampai tanggal 17 April. Beberapa ada yang sudah pulang kampung,” kata dia. Lanjut Yeye, orang tua yang terlanjur pulang kampung, anaknya tidak bisa dapat imunisasi polio pada

Solusi

Kredit periode berikutnya. “Kami door to door di 5 desa. Hampir tidak ada yang menolak karena cara imunisasinya sangat praktis, yang kami berikan ini polio tetes,” ucap dia.

Hingga 17 April 2023, pelayanan Posyandu masih terus berjalan bagi yang ingin mendapatkan imunisasi polio. Selain itu, Puskesmas Setu 1 juga bekerja sama dengan bidan praktik mandiri swasta dan juga PAUD serta TK. (dim/wyd)

PELAYANAN: Kepala Puskesmas Setu 1 Yeye Supriatmi saat meninjau pelayanan imunisasi polit batch pertama secara door to door di lingkungan masyarakat.

( Masuk Sekolah / Pendidikan, Hari Raya, Pernikahan, Kuliah, Biaya SPP, Renovasi Rumah )

KreditMu

( Kredit Modal Kerja / Usaha ) membutuhkan pelayanan kesehatan saat menempuh perjalanan mudik.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Supriadinata mengatakan, setiap Posko Kesehatan akan dilengkapi satu mobil ambulan, satu orang dokter, dua perawat dan satu driver.

“Kami biasanya, menyiapkan kurang lebih 15 titik, dari mulai perbatasan Kota Bekasi hingga Perbatasan Karawang. Kemudian, di tol di rest area yang masuk wilayah Kabupaten Bekasi juga,” katanya. Supriadinata menjelaskan, terdapat puluhan tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat hingga ambulans yang siap siaga 24 jam dalam melayani masyarakat. Selain itu, Dinkes Kabupaten Bekasi juga menyiagakan puskesmas di jalur lintasan selama 24 jam.

“Kita stand by kan juga

Puskesmas di jalur lintasan 24 jam. Terus, ada juga cek point Polda Metro di Kedungwaringin, kami juga siapkan pos besar di sana,” katanya.

Dia memastikan, Tim Dinas Kesehatan akan mulai turun ke tiap posko sebelum berjalannya cuti bersama Idul Fitri 2023. “Mulai turun, sebelum cuti bersama, sebelumnya, kita rapatkan dulu kaitan dengan posko mudik,” terangnya.

Dinkes Kabupaten Bekasi menghimbau kepada para pemudik agar mempersiapkan segala halnya, dari mulai kesiapan kendaran, kesehatan dan peralatan P3K.

“Untuk para pemudik, Dinas Kesehatan berharap agar mempersiapkan, kondisi kendaraan lalu kesehatan dan obat obat emergency. Kemudian, hindari puncak kepadatan untuk menghindari kemacetan,” tandasnya. (har/wyd)

Pasar Pangan Murah Subsidi 3.750 Paket Sembako

KABUPATEN BEKASI –Guna mencegah terjadinya kenaikan hargaa pangan jelang Hari Raya Idul Fitri, Pemkab Bekasi melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi menggelar Pasar Pangan Murah yang dilakukan serentak se–Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini menyasar daerah-daerah yang masuk kedalam kategori rawan pangan.

Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan mengatakan, dalam rangka menjaga ketahanan pangan di masyarakat, pemerintah perlu menggelar Pasar Pangan Murah untuk mensubsidi bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau.

“Jadi masyarakat bisa membeli bahan pangan yang harganya jauh di bawah dari harga pasar. Tetapi ini memang kita prioritaskan ke masyarakat yang kurang mampu,” ujar Dani Ramdan, baru-baru ini.

Dani menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah untuk memas- tikan ketahanan pangan di masyarakat yang rentan dapat tersentuh oleh program yang digulirkan pemerintah daerah melalui dinas terkait.

“Bagi masyarakat tentu ini bisa terpenuhi kebutuhan pangannya, karena menjelang lebaran seperti ini bahan-bahan pokok biasanya mengalami kenaikan harga. Dengan operasi pasar seperti ini, apalagi ini sangat murah masyarakat pasti terbantu, mereka juga bisa menghemat uangnya, bisa untuk keperluan yang lain,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi, Abdur Rofiq menambahkan, dalam rangka Gelar Pasar Pangan Murah ini pihaknya menyiapkan sebanyak 3.750 paket sembako bersubsidi yang tersebar di sembilan desa dari delapan kecamatan se – Kabupaten Bekasi yang menjadi sasaran dari kegiatan tersebut.

Paket tersebut diberikan kepada 3.750 KK yang ada di Kabupaten Bekasi. Dengan jumlah barang diantaranya, Beras Premiun 5 kg, Tepung

Terigu 1 kg, Mie Instan, Gula Pasir 1 kg, Minyak Sayur 1 kg, dan telur ayam 500 gram. “Namun masyarakat hanya mengeluarkan uang membeli paket Sembako ini dengan harga Rp. 32.500 rupiah saja dari harga normal sekitar Rp. 133.500 rupiah,” jelas Abdur Rofiq. Dia juga menjelaskan, dalam menentukan target sasaran subsidi bahan-bahan kebutuhan pokok dalam kegiatan tersebut. Pihaknya mengacu kepada data Food Security and Vulnerability Atlas (FsVA) atau Peta Kerawanan dan Keamanan Pangan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi. “Untuk indikator sasarannya berdasarkan FsVA, jadi kami ada program dalam bentuk peta rawan pangan di Kabupaten Bekasi. Itu menghasilkan prioritas 1, 2 dan 3, kebetulan di kami tidak ada prioritas 1, hanya ada prioritas 2 dan

3. Makanya bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan, kami bagi ke desa prioritas 2 dulu,” kata dia. Dia juga menjelaskan, yang dimaksud kategori prioritas 1 adalah wilayah yang paling rentan dan harus banyak diintervensi dari pemerintah. “Kebetulan kami tidak ada prioritas 1, kalau tahun lalu ada. Tapi karena kami intervensi melalui kegiatan-kegiatan, maka sekarang tidak ada lagi,” terangnya.

Kepala Desa Sindangmulya, Selpia Indriyani mewakili warganya menghaturkan rasa terima kasihnya atas bantuan subsidi paket sembako yang diterima oleh warganya. Sehingga, kata Selpia, masyarakat di desanya yang masuk dalam kategori rawan pangan atau kurang mampu merasa terbantu dengan program tersebut.

“Alhamdulillah hari ini 400 Kepala Keluarga dari Desa Sindangmulya mendapatkan bantuan subsidi paket kebutuhan pokok yang diberikan oleh pemerintah daerah yang jauh lebih murah dari harga pasar. Tentunya ini sangat membantu khususnya untuk membantu ketersediaan kebutuhan pokok mereka menjelang lebaran,” tambah Selpia. (bbs/wyd)

Berrkah Ramadan Bagi Umat Katolik Paroki

Dapat Izin

Bangun

Gereja Setelah

18 Tahun

Berjuang

KABUPATEN BEKASI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil secara resmi menyerahkan dokumen perizinan pembangunan gereja Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa Teresa di kawasan Lippo Cikarang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Dokumen perizinan itu diserahkan Emil Kepala Pastor Teresa Cikarang Romo Antonius Suhardi Antara Pr di aula Gereja Ibu Teresa. Diketahui, pengurusan izin pembangunan gereja di lahan seluas 7.500 meter persegi itu memakan waktu cukup panjang. Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan dalam sambutannya mengatakan, proses perizinan pembangunan rumah ibadah Gereja Ibu Teresa sebenarnya sudah mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama sejak 2012. Namun, proses itu tak kunjung selesai hingga 2021.

”Sejak ditunjuk menjadi Penjabat Bupati pada 2021, saya tergerak untuk melihat gerejanya. Saya terenyuh melihat kondisi gereja seperti ini. Dan hebatnya umat Katolik, walaupun sudah punya tanah, punya uang, tetapi mereka tidak mau membangun kalau belum ada izin dari pemerintah,” kata Dani. Dani sesaat seusai mengunjungi Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, memerintahkan seluruh dinas untuk mengkaji kendala di balik lambat- nya proses perizinan pembangunan gereja itu. Dalam waktu dua minggu, akhirnya ditemukan persoalannya. Masalah utama tersendatnya pembangunan rumah ibadah itu bukan karena penolakan sebagian masyarakat, tetapi persoalan kawasan. ”Panitia membeli lahan gereja di tanah komersial segmen Lippo Cikarang. Padahal, dalam aturan pembangunan rumah ibadah di kawasan, harus di tanah yang diperuntukkan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial,” tutur Dani. Pemerintah Kabupaten Bekasi kemudian menawarkan agar tanah gereja diserahkan ke pemerintah daerah sebagai tanah fasos atau fasum. Namun, tawaran itu berisiko karena di saat pemimpin daerah berganti, ada potensi terjadinya perubahan kebijakan.

Upaya terakhir yang ditempuh pemerintah daerah, yakni berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Dalam koordinasi itu ditemukan solusi, yakni merevisi masterplan Lippo Cikarang. ”Ini sekarang menjadi fasilitas permukiman. Salah satu fungsi fasilitas permukiman adalah tempat ibadah. Jadi, bukan lagi tanah komersial,” tutur Dani. Selain Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan, penyerahan dokumen perizinan itu turut dihadiri Kepala Polres Metro Bekasi Komisaris Besar Twedi Aditya Bennyahdi, Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Infantri M Horison Ramadhan, serta Komandan Korem 051/Wijayakarta Brigadir Jenderal Yustinus Nono Yulianto. (bbs/wyd)