
8 minute read
Negeri di Kota Bekasi Paling Banyak Pendaftar PPDB 2023
KOTA BEKASI - Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMAN/ SMKN/SLB Negeri di Jawa Barat pada tahun ajaran 2023/2024 tahap awal telah berakhir 10 Juni lalu. Ada sedikit perbedaan peminat antar sekolah satu dengan yang lain untuk wilayah
Kota Bekasi. Diketahui bahwa dari 22 SMA Negeri di Kota Bekasi. Ada sekolah SMA yang jumlah peminatnya sedikit. Bahkan tidak lebih dari 100 calon peserta didik yang mendaftar. Sementara ada 4 sekolah dengan jumlah pendaftar online mengejutkan pada pembukaan PPDB ditahap awal yang jumlah pendaftaran terbesar cukup diminati calon peserta didik. 4 sekolah SMA Negeri di
Advertisement
SDN di Kota Bekasi Bukan Bangkrut, Tapi Ditinggal Peminat
KOTA BEKASI - Sekretaris
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Ayung Sardi Dauly, mengatakan bahwa sekolah dasar negeri di Kota Bekasi bukan bangkrut melainkan ditinggal peminat.
"Saya hanya ingin meluruskan, pemberitaan yang menyebut SD Negeri di Kota Bekasi yang dikatakan bangkrut. Sebenarnya bukan bangkrut, tapi ditinggal peminat, "ungkap Ayung kepada KBE, Senin (12/6/2023). Dikatakan bahwa kurun waktu 26 Tahun Pemerintah
Kota Bekasi khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) hanya fokus membangun fisik tanpa memperhatikan kualitas dan mutu pendidikan.
Menururnya pembangunan fisik tentunya berafiliasi pada proyek pastinya lebih menggiurkan. Sehingga menghabiskan anggaran APBD. Sementara, pajak juga di dapat dari sekolah swasta namun tidak mendapat perhatian dari Pemda.
"Menurut saya ini mungkin karma baru 26 tahun usia pemerintahan Kota Bekasi sudah Menutup 93 SDN,” ujarnya.
BMPS juga meyakini kedepan akan terjadi pula pada SMP
Negeri yang saat ini sedang dipaksakan secara masif untuk memperbanyak Unit Sekolah
Baru (USB) walaupun harus melanggar aturan dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Kami BMPS memberikan solusi biarkan masyarakat yang membangun pendidikan agar berkualitas seperti yang sudah terbukti selama ini.
Pemerintah tinggal membuat regulasi dan kebijakan serta memberikan sedikit bantuan agar APBD tidak terbuang siasia,” katanya.
Ditanya soal peran DPRD
Kota Bekasi dalam hal ini mitra kerja komisi 4 sebagai fungsi pengawasan Ayung mengatakan selama pendidikan dijadikan bancakan politik maka akan selalu terjadi demikian. “Karena Pemerintah dan DPRD hanya berfikir sesaat dikala mereka berkuasa dan menjabat tidak berfikir jangka panjang,” pungkasnya.
Sebelumnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi melalui keterangan resminya mengakui terus melakukan langkah dan upaya agar penyelenggaraan pendidikan di Kota Bekasi menjadi lebih baik.
Plh. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Drs. Deded Kusmayadi dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan kepada Humas Setda Kota Bekasi menjelaskan kebijakan terkait merger SDN di Kota Bekasi.
“Merger pada satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) merupakan sebuah keniscayaan apabila terdapat alasan-alasan yeng tepat, semisal jumlah siswanya semakin menurun, jumlah guru dan tenaga kependidikannya semakin kurang karena masuk masa pensiun, serta alasanalasan lainnya sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,”katanya. Selain itu defisit demografi usia SD menambah faktor dilakukannya merger SekolahSekolah Dasar Negeri di Kota Bekasi.
Berangkat dari alasan-alasan tersebut, merger merupakan bagian dari strategi optimalisasi dan efesiensi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan dasar bagi SD di Kota Bekasi. “Pastinya, seluruh anak usia SD, tetap akan ditampung oleh sejumlah SD Negeri yang tersedia di Kota Bekasi,”tambahnya.
Ia menjelaskan pada sektor pelayanan publik, tidak ada istilah bangkrut seperti pada sebuah perusahaan atau instansi tertentu. “Pada kenyataannya merger seringkali dilakukan dengan tujuan meningkatkan mutu, meningkatkan produktifitas dan sebagainya bagi perusahaan atau instansi tertentu,”katanya.
Sementara itu pada satuan
Pendidikan SDN di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi merger bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, efektifitas dan efesiensi dalam pengelolaan SDN, hal ini berdasarkan Perwal Nomor 41 Tahun 2013 (Bab II pasal 2 dan pasal 3) tentang pedoman penghapusan dan penggabungan Sekolah Dasar Negeri di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ditahun ini 2023, jumlah SDN sebanyak 356 Sekolah, adapun rencana akan dilakukan Marger/Penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebanyak 77 Sekolah menjadi 37 Sekolah: a. Kecamatan Jatiasih sebanyak 14 Sekolah yang digabung menjadi 7 Sekolah, dan terdapat dua sekolah penggerak menjadi sekolah induk Keputusan Dirjen Pendidikan Paud, Dasar, dan Menengah Nomor :0301/C/HK.002022; b. Kecamatan Bekasi Selatan sebanyak 12 Sekolah digabung menjadi 2 Sekolah; c. Kecamatan Bekasi Utara sebanyak 5 Sekolah digabung menjadi 2 Sekolah; d. Kecamatan Bekasi Barat sebanyak 8 Sekolah digabung menjad 4 Sekolah, dan terdapat satu Sekolah Penggerak menjadi Sekolah Induk Keputusan Dirjen Pendidikan Paud, Dasar, dan Menengah Nomor :0301/C/HK.002022; e. Kecamatan Pondok Melati sebanyak 2 Sekolah digabung menjadi 1 Sekolah; f. Kecamatan Jatisampurna sebanyak 4 Sekolah digabung menajadi 2 sekolah; g. Kecamatan Rawalumbu sebanyak 2 Sekolah digabung menjadi 1 Sekolah; h. Kecamatan Bekasi Timur sebanyak 28 Sekolah digabung menjadi 13 Sekolah dan terdapat satu sekolah penggerak menjadi sekolah induk Keputusan Dirjen Pendidikan Paud, Dasar, dan Menengah Nomor :0301/C/HK.002022; i. Sdn Harapan Jaya I (Bekasi Utara) dan SDN Pejuang
II (Medan Satria) digabung menjadi SDN Harapan Jaya I; j. SDN Marga Mulya III Sebagai Penlok SMP 55 (Berdasarkan Surat Permohonaan Peminjaman Ruang Kelas, Nomor 500/023/ SMPN/55/2022); k. SDN Marga Mulya IV Sebagai Penlok SPNF SKB, (Berdasarkan Nota Dinas Permohonaan Status Bangunan Milik Negara Nomor : 420/6603-Disdik Pemb.Paud). Dengan demikian jika merger terlaksana ditahun ini, maka jumlah SDN Pada TA


Kota Bekasi itu meliputi SMA Negeri 11, SMA Negeri 1 Kota Bekasi, SMA Negeri 4 dan SMA Negeri 12. Keempatnya mendapat jumlah peserta pendaftar cukup banyak.
Adapun 4 SMA Negeri menjadi favorit calon peserta didik untuk mendaftar, di Kota Bekasi diantaranya: SMA Negeri 11 Kota Bekasi dengan jumlah pendaftar sebanyak 677 siswa; SMA Negeri 1 Kota Bekasi sebanyak 637 siswa; SMA Negeri 4 Kota Bekasi sebanyak 630 siswa; SMA Negeri 12 Kota Bekasi dengan pendaftar sebanyak 607 calon peserta didik Kondisi tersebut dikomentari Pengamat Pendidikan Tengku Imam Qobul Yahya, bahwa masyarakat sudah mulai cerdas memilih sekolah.
"Masyarakat kita sudah cerdas memilih sekolah yang berkualitas. Ada sekolah yang pendaftarnya di bawah rata-rata kalau boleh dibilang SMA Negeri nya tidak laku,"ujarnya. Menurut Imam, secara umum, dari 5 hari masa pendaftaran, sebanyak 8.829 calon peserta didik sudah mendaftar di 22 SMA Negeri di Kota Bekasi. Tahap verifikasi berlangsung dari 11-19 Juni 2023. Dan pengumuman yang lolos seleksi PPDB SMA, SMK, dan SLB Tahap I (Jalur Afirmasi, PTO/Anak Guru, dan Prestasi) akan diumumkan pada tanggal 20 Juni 2023. Sedangkan, bagi siswa yang dinyatakan tidak lolos PPDB Tahap I, bisa mendaftar kembali di PPDB Tahap II untuk Jalur Zonasi.(amn/bbs)
Pimpinan Eo Perjalanan Study Tour MAN 1 Kota Bekasi Sudah Ditahan Polisi
KOTABEKASI - Pimpinan Event
Organizer (EO) MSB Group yang menghandle perjalanan rencana Study tour peserta didik MAN 1 Kota Bekasi telah ditahan Polsek Bekasi Utara. Hal itu dikatakan Kasie Humas Polrestro Bekasi Utara Kompol Erna Ruswing, Senin (12/6/2023).
Diketahui bahwa sebelumnya pihak Eo MSG Grup diduga menggelapkan uang studi kampus siswa MAN 1 Bekasi dengan nilai mencapai ratusan juta. Kasus itu secara resmi telah dilaporkan pihak sekolah melalui pengacaranya pada Sabtu (10/6/2023).
Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing mengatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap pemeriksaan, pihak kepolisian juga telah memeriksa saksi-saksi. Saat ini terlapor disebut telah diamankan di Mapolsek Bekasi Utara.”Sudah diamankan, untuk status masih dalam pemeriksaan,” katanya. Pimpinan EO MSG Grup itu diketahui bernama Aditya Rizky Permana dan istrinya yang merangkap sebagai asisten diketahui telah berada di Mapolsek Bekasi Utara. Sejumlah barang bukti telah diserahkan kepada pihak kepolisian, diantaranya proposal penawaran, kwitansi penerimaan uang lebih dari Rp 474 juta, beserta dengan surat perjanjian bersama antara EO dan pihak sekolah. Kuasa Hukum MAN 1 Bekasi, Samsudin Nurseha memastikan bahwa proses hukum terus berlanjut.”Proses hukumnya masih berjalan, terlapor masih ditahan di Polsek,” katanya. Pihak sekolah masih menunggu perkembangan selanjutnya. Terkait dengan saksi-saksi, pihaknya menyiapkan dua orang saksi, yakni guru MAN 1 Bekasi.”Saksi yang kita siapkan dua orang, dari pihak guru semua,” tambahnya. "Pihak Eo MSB Group selaku pihak kedua yang dipercaya memegang kegiatan study tour peserta didik ke Yogyakarta telah resmi dilaporkan ke Polisi di Polsek Bekasi Utara,"ungkap Samsudin Nurseha selaku Kuasa Hukum MAN 1 Kota Bekasi, Minggu (11/6/2023) Dikatakan bahwa laporan sudah diterima oleh pihak kepolisian Resort Bekasi Utara, pada siang kemarin dan akan dilakukan penyelidikan untuk melengkapi bukti bukti yang dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Bukti yang diperlukan pertama bukti yang adalah proposal penawaran dari pihak EO selaku penyelenggara Study Tour. Terus yang kedua juga pihaknya punya bukti kwitansi penerimaan uang yang sudah di terima yaitu sebesar sekitar Rp474 juta lebih.
Dan yang ketiga juga surat perjanjian bersama untuk penyelenggaraan studi campus ini, sama nanti saksi saksi menyusul. "Kemudian, nama EO nya Jogja Holiday Center di bawah naungan MSB Group. Semalem fix bentuk badan usahanya itu CV. Jadi yang ia laporkan pemilik EO nya namanya Aditya Rizky Permana atau pemilik CV nya atau pemilik Perusahaannya,"ungkapnya. Adapun kerjasama ini adalah pertama kali. Ada 288 siswa yang ikut. Untuk biayanya per siswa 1.999.000. Seharusnya tanggal 29 Mei berangkat ternyata pihak EO membatalkan secara sepihak," ujarnya. "Waktu itu kita akhirnya panggil pihak EO, kita musyawarah oleh pihak EO, alasannya waktu itu sangat subjektif menurut kita juga ini tidak masuk di akal. Akhirnya disepakati EO minta waktu sampai tanggal 8 Juni bahkan meyakinkan pihak MAN
1 Kota Bekasi ini pasti berangkat seluruh persiapan akan diselesaikan dari tanggal 28 sampai tanggal 8 tapi ternyata tanggal 8. Seperti yang kita ketahui bersama pihak EO itu ingkar janji kembali," tambahnya. Oleh karena itu, Prinsipnya pihak sekolah akan mendampingi siswa untuk menuntut haknya, semalam dari pihak EO berjanji akan mengembalikan uang tapi secara paralel.(amn/bbs)
Warga Desa Pasirgombong Kepung PT SPS

Tuntut Perusahaan
Berdayakan Lingkungan
KABUPATEN BEKASI
Ratusan Warga Desa Pasirgombong Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai di salah satu perusahaan pabrik bernama
PT Srirejeki Perdana Steel (SPS) pada Senin (12/6) kemarin. Aksi tersebut ditujukan untuk management perusahaan yang dianggap kurang maksimal dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pabrik. Salah satu peserta Aksi, Budi Nasrullah menjelaskan sampai saat ini masyarakat sekitar masih menunggu aksi nyata pemberdayaan yang dilakukan untuk warga sekitar. Namun, karena belum juga ada kejelasan warga memutuskan untuk melakukan aksi damai ke perusahaan tersebut. “Kita berunjuk rasa aksi damai untuk hari ini menuntut bahwa perusahaan tersebut belum maksimal dalam memperdayakan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Nah, kita menuntut itu hari ini,” kata dia.
Budi mengatakan, pihaknya sudah berulang kali melakukan audiensi dengan pihak perusahaan namun hingga kini belum ada hasil.
Salah satu tuntutan aksi ini adalah meminta pengelolaan limbah perusahaan dikerjasamakan dengan masyarakat sekitar pabrik. “Makanya kita tegas hari ini kita mau turun, kita bersama masyarakat ingin memperdayakan masyarakat dengan cara kerjasama dengan perusahaan, sejauh ini respon perusahaan kita sudah negosiasi di dalam tapi belum ada titik temu,” ungkapnya. Ia juga mendesak apabila tidak terpenuhi tuntutannya, pihaknya akan melakukan berulang kali aksi sampai perusahaan sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. “Kalau untuk dampak lingkungan, kita minta memperdayakan terhadap masyarakat, nanti itu kita realokasikan untuk kesehatan, atau untuk pendidikan, maupun
Dispar Segera Buat Legalitas Desa Wisata Kertarahayu
KABUPATEN BEKASI -
Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi bakal segera membahas wacana legalitas desa wisata di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu. Pasalnya, meskipun pariwisata di Desa Kertarahayu tengah melonjak berkat adanya Wisata Kampoeng Kita dan Taman Baliga. Namun hingga kini, mereka belum juga mengantongi legalitas desa wisata dari dinas terkait.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Iyan Priyatna menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya akan membahas legalitas desa wisata milim Pmedes Kertarahayu. “Nanti kita akan proses, itukan administratif ya, bisa segera diproses,”kata Iyan kepada
Enam Desa ....
dari halaman Cikarang Ekspres
“Jadi saluran di atasnya itu katanya banyak sampah, sehingga air kesumbat. Seharusnya ini bisa
DPR Sentil ....
dari halaman Cikarang Ekspres
“Mau punya siapa pun travelnya, dan apa beking di belakangnya, Kemenag harus tegas. Kalau ada kejadian seperti itu, pilihannya dua, kasih waktu berapa lama calon jamaah diberangkatkan. Misalkan nggak sesuai, ya cabut izinnya,” saran Obon.
Penipuan seperti ini terjadi karena tingginya animo masyarakat yang mau berangkat umroh maupun haji. Obon mewanti-wan - awak media, Senin, (12/6) kemarin.
Iyan mengaku bahwa Desa Kertarahayu memiliki potensi untuk dikembangkan desa wisata. Dinas Pariwisata pun akan menggandeng Desa Kertarahayu sebagai desa tujuan wisata alam. “Memang kedepan akan terus dikembangkan, Kertarahayu menjadi wisata alam andalan di Kabupaten Bekasi,”tuturnya.
Kepala Desa Kertarahayu, Rudi Catur Pribadi mengatakan status desa wisata secara resmi dibutuhkan oleh Desa Kertarahayu. Sebab legalitas ini menjadi Kertarahayu diakui sebagai desa wisata tidak hanya di tingkat Kabupaten Bekasi tapi hingga tingkat nasional.
Selain untuk pengakuan, kata Rudi legalitas itu bisa jadi dasar pemerintah untuk memberikan bantuan pengembangan wisata di Kertarahayu.
“Ini perlu pengakuan bukan hanya Dinas Pariwisata, tapi sampai Kementerian. Dari Dinas Pariwisata Kabupaten sudah oke,” tuturnya. (Dim/wyd) ekonomi utamanya seperti itu,” pungkasnya. Sementara, Korlap Aksi Saman Donald sekaligus yang mewakili warga sekitar menerangkan, selama ini masyarakat sekitar sudah merasa resah sejak lama. “Itu kan wujud nyata kita Aksi, artinya ada keresahan masyarakat sampai merak turun hari ini. Sampai ibu-ibu dan bapak-bapak ga bisa masak di rumah hari ini karena ingin menuntut pada perusahaan minta haknya,” tuturnya. “Berdiri sudah dua puluh tahun lebih sampai saat ini masyarakat cuma jadi penonton, dengan hasil sisa produksi pun di jual sendiri makanya hari ini warga desa pasir Gombong hari ini menuntut minta bekerjasama dengan pengusaha lokal makanya hari ini kita perjuangkan,” pungkasnya. (har/wyd)
ISTIMEWA
DESA WISATA: Pemerintah Kabupaten Bekasi kolaborasi dengan CSRT perusahaan melakukan penanaman pohon di Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu.