Ribuan Nelayan Belum Terlindungi Asuransi

KARAWANG – Ribuan nelayan di Kabupaten Karawang hingga kini belum terlindungi asuransi ketenagakerjaan. Hal itu disebabkan tingkat kesadaran nelayan yang rendah. M emperkirakan jumlah total nelayan Karawang sebanyak 8.900 jiwa. Adapun yang tercover asuransi melalaui BPJS Ketenagakerkaan baru di kisaran 17 persen saja. Sisanya, mereka masih enggan mendaftar asuransi karena dianggap memberatkan. “ Tingkat kesadaran masih rendah, banyaknya nuntut. Contoh ada nelayan ikut BPJS ada kartunya, ketika kecelakaan nuntut diganti. Padahal setelah saya cek dia gak bayar,” kata Kepala Bidang Tangkap Dinas Perikanan Karawang, Setya Saptana. Setya mengatakan, p ara nelayan selalu keberatan

Tiga Jemaah Haji....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES ebabkan penyakit jantung dan gangguan pernapasan yang diderita

Jamaah Calon Haji,” kata

Resi Arisandi di Asrama

Haji Embarkasi JakartaBekasi, Senin (12/6/2023).

Sementara itu, untuk di

Kota Bekasi dan Kabupaten

Bekasi, tercatat hingga saat ini, ada 3 calon jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi.

Menurut Resi Arisandi, berdasarkan permintaan pihak keluarga, ketiga jenazah dimakamkan di tanah suci. “Untuk Asal Bekasi ada 3, yakni dari wilayah Ka - bupaten Bekasi ada 2 dan Kota Bekasi ada 1 orang. Langsung di makamkan di Arab Saudi,” katanya. Meninggalnya calon jemaah haji saat melaksanakan proses ibadah haji, dikatakan oleh Resi Arisandi memang berkaitan dengan fisik, apalagi tahun ini calon jemaah haji asal Indonesia di dominasi lansia.

“Iya mungkin karena kecapaian dan larinya ke jantung. Karena ibadah Haji merupakan ibadah fisik, jadi kemungkinan ada indikasinya ke sana. Apalagi yang meninggal dunia ratarata usai 60 tahun ke atas,”

Nyaleg, 6 Kades....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Legislatif tahun 2024 nanti. Surat pengunduran diri sedang kami proses untuk mendapat surat keputusan bupati. Selanjutnya kita persiapkan pengganti sementara atau pejabat sementara (Pjs),” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD), Wiwiek Krisnawati, Senin (12/6).

Menurut Wiwiek surat pengunduran diri para kepala desa dilakukan secara beruntun sejak Maret 2023 lalu. Hingga saat ini sudah enam kepala desa yang menyatakan mundur dan tidak tertutup kemuingkinan masih ada kepala desa yang mundur.

“Terakhir sudah enam orang kepala desa yang mundur saya tidak tahu apakah akan ada lagi atau sampai enam orang saja.

Tapi kalau pengunduran diri karena ingin jadi Caleg kemungkinan tidak ada penambahan lagi karena sebentar lagi akan ditetapkan daftar calin tetap oleh

KPU Karawang,” katanya. Wiwiek mengatakan keenam kepala desa yang mengundurkan diri dari jabatan yaitu kepala desa Desa Duren, Kecamatan Klari, Desa Karyamulya

Kecamatan Batujaya, Desa Sukakerta Kecamatan Cilamaya Wetan, Desa Dongkal Kecamatan Pedes, Desa Kemiri ujarnya. Pihak penyelenggara haji, tentu akan melakukan pengawasan terhadap para calon jemaah haji hingga nanti pelaksanaan puncak haji.

Maka dari itu, pihaknya selalu meminta kepada para jemaah untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatan.

“Saat wukuf memang lebih lelah dalam menjalankan dan lebih menjaga kondisi fisiknya. Kami berharap temen-temen kesehatan mempunyai data para Jamaah Calon Haji nantinya, yang nantinya bisa dilakukan pembinaan kesehatan,” ucapnya. (bbs/mhs)

Kecamatan Jayakerta dan Desa Segaran Kecamatan Batujaya. “Pemberhentian kepala desa harus melalui surat keputusan bupati atau SK Bupati Karawang dan sekarang sedang dalam proses,” katanya.

Menurut Wiwiek, keputusan kepala desa untuk mundur tidak bisa diubah lagi jika sudah mendapat SK Bupati Karawang. Jika para kepala desa tersebut gagal menjadi anggota legislatif tidak bisa lagi menjadi kepala desa. “Itu keputusan bersifat permanen tidak bisa diubah lagi. Tapi mereka pasti sudah berhitung dengan keputusannya untuk mundur,” pungkasnya. (bbs/mhs) jika harus membayar iuran asuransi tiap bulannya. Padahal asuransi itu untuk melindungi nelayan karena risiko pekerjaan saat melaut sangat besar.

Contoh nelayan kecelakaan di laut, dia ikut BPJS, selama dia tidak aktif menangkap ikan, akan diberikan kompensasi Rp 1 juta perbulan,” jelasnya.

Untuk itu, di tahun depan pihaknya akan mengupayakan pembiayaan asuransi

Terbelah Dua Golkar Purwakarta....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Anne dan Sanusia dilakukan pada hari yang sama, kemarin (12/6). Kosgoro 1957, MKGR, AMPG, Satkar Ulama, Al Hidayah, KPPG dan Wira Karya menjadi organ yang mendukung majunya Anne menjadi Ketua DPD Golkar Purwakarta.

Sedangkan penyokong dukungan kepada Sanusi yakni Tri Karya, Hasta Karya, serta sejumlah pengurus PK hingga PD Golkar di Purwakarta. Koordinator Ormas dan Sayap Partai Golkar Kabupaten Purwakarta yang mendukung Anne, Sapei menerangkan, menyikapi dan melihat kondisi Partai Golkar Kabupaten Purwakarta hari ini, jajaran ormas dan sayap Partai Golkar menyatakan dukungan kepada Anne Ratna Mustika untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta.

“Selain itu, sesuai hasil keputusan Rakernas DPP Partai Golkar, kami dan jajaran Ormas pendiri dan yang didirikan Partai Golkar di Kabupaten Purwakarta menyatakan sikap dukungan secara penuh terhadap hasil Rakernas DPP Partai Golkar tahun 2023,” ujar Pei. Menurutnya, adapun hasil Rakernas DPP PG tersebut, diantaranya adalah bahwa penetapan Capres dan Cawapres serta koalisi partai diserhakan sepenuhnya kepada kewenangan Ketua Umum DPP PG dan untuk pelaksanaan Pemilu, tetap dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

“Kami dan jajaran Ormas dan Sayap Partai Golkar siap berjuang penuh untuk memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Purwakarta,” pungkas Kang Pei. Sementara itu deklarasi dukungan kepada Sanusi . dibacakan oleh perwakilan massa yakni Andreas Lagimis yang merupakan kader senior Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Soksi Purwakarta. Andreas menjelaskan, dalam pertemuan tersebut

Cellica Ogah Nyaleg Jika....

dari halaman KARAWANG BEKASI EKSPRES

Bupati Karawang dua periode ini mengaku masih menunggu keputusan dari MK (Mahkamah Konstitusi) terkait sistem pemilihan nanti, apakah proporsional terbuka atau tertutup.

“Masih menunggu nanti seperti apa, apakah proporsional terbuka atau tertutup. Dan itu yang nanti juga akan menjadi pertimbangan saya dalam menentukan langkah, apakah tetap maju, atau bagaimana, atau mengambil langkah-langkah lain,” kata dia.

Untuk diketahui, saat ini semua partai politik (parpol) masih menunggu keputusan MK. Terlebih, meski parpol sudah mendaftarkan nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), belum ada nomor urut bakal calon legislatif (bacaleg) yang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi (MK) bakal menggelar sidang pengucapan putusan gugatan uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur dalam UU Pemilu pada Kamis (15/6).

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya telah mengirimkan jadwal sidang kepada pemerintah, DPR, dan pihak terkait dalam gugatan tersebut. “Para pihak pemerintah, DPR, pihak terkait, semuanya dikasih surat panggilan untuk hadir sidang. Hari ini, untuk perkara 114 itu sudah diagendakan nanti pengucapan putusan hari Kamis tanggal 15 Juni, jam 9.30 WIB di Ruang Sidang Pleno bersama dengan beberapa putusan yang lain,” ujar Fajar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Senin (12/6).

Fajar mengakui proses penyelesaian perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 ini berlangsung lama. Namun, dia menegaskan MK tak sengaja telah dilakukan konsolidasi dan menyampaikan aspirasi. Ada beberapa hal yang dilahirkan dalam pertemuan tersebut, salah satunya terkait kursi kosong ketua DPD Golkar Purwakarta.

“Kami keluarga besar Partai Golkar mendukung penuh H Ahmad Sanusi atau Kang Amor untuk menjadi Ketua DPD Partai Golkar Purwakarta,” kata Andreas, dalam rilisnya. Menurutnya ada empat faktor mengapa Kang Amor layak untuk memimpin DPD Golkar Purwakarta. Pertama Kang Amor meraih suara yang besar saat Pileg lalu. “Kedua, Kang Amor juga sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Purwakarta. Ketiga tentunya beliau adalah orang asli Purwakarta dan tahu betul bagaimana kondisi situasi politik di Purwakarta,” katanya. Terakhir, sosok Kang Amor juga dinilai sebagai sosok yang dekat dengan seluruh kalangan masyarakat seperti tokoh agama. Bahkan ia pun kini menjabat sebagai salah menunda-nunda. Adapun perkara ini telah selesai pada 31 Mei dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak. Setelahnya, hakim MK mendalami dan dan menggelar rapat musyawarah untuk membuat keputusan.

Lebih lanjut, Fajar menjelaskan MK berencana menyiapkan pengamanan khusus di hari sidang putusan gugatan UU Pemilu itu. Ia mengatakan perkara ini telah jadi atensi publik.

“Saya kira iya (rencana pengamanan khusus) tapi nanti detailnya saya update lagi. Tentu karena kita sadar bahwa ini perkara 114 ini atensi publik luar biasa, ditunggu banyak orang ya.

Tentu ada hal-hal yang kita siapkan berkaitan dengan pengamanan terutama ya,” tuturnya.

Sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur di UU

Pemilu digugat ke MK oleh sejumlah orang, di antaranya datang dari partai poli- bagi 5.000 nelayan melalui APBD. Total anggaran yang diusulkan sebesar Rp 1,7 miliar.

“Saya sudah usulkan agar premi asuransi dicover selama satu tahun. Kurang lebih sekitar Rp 1,7 miliar. Sekarang kan yang sudah masuk BPJS baru yang THL dibiayai pemda, makanya untuk nelayan akan diberikan juga tahun depan,” pungkasnya. (bbs/rie) satu pengurus Nahdatul Ulama (NU). Selain itu dari hasil pertemuan juga dipastikan seluruh keluarga besar akan mensukseskan sekaligus melaksanakan hasil Rakernas Partai Golkar pada Minggu 4 Juni 2023 lalu yang memberikan mandat pada Ketum Airlangga Hartarto dalam menetapkan capres dan cawapres serta koalisi. “Kami juga mendukung DPP Partai Golkar dalam menyikapi pemilu dilaksanakan dalam proporsional terbuka,” katanya. Sementara itu Kang Amor berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh keluarga besar Partai Golkar. Ia pun bertekad untuk membawa Partai Golkar Purwakarta semakin baik. “Majunya saya sebagai Ketua DPD Golkar Purwakarta adalah untuk membawa menjadikan partai ini semakin baik dan maju ke depannya. Mari kita hadapi dengan semangat dalam memajukan Golkar dan seluruh masyarakat Purwakarta,” ujarnya. (bbs/mhs) tik. Mereka adalah Demas Brian Wicaksono, Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono. Dengan sistem proporsional tertutup, pemilih tidak bisa memilih calon anggota legislatif langsung. Adapun pemilih hanya bisa memilih partai politik, sehingga partai punya kendali penuh menentukan siapa yang duduk di parlemen. Dari sembilan partai di parlemen, hanya PDIP yang mendukung diterapkan sistem coblos partai. Sedangkan delapan fraksi lainnya yaitu Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP menolak usul tersebut. Sidang terakhir di MK telah digelar pada Selasa (23/5). Namun, pakar hukum tata negara Denny Indrayana sempat mengaku mendapatkan informasi bahwa hakim konstitusi bakal mengabulkan gugatan tentang sistem pemilu tersebut. (bbs/mhs)