Dana BOS SDN Margahayu, Sebut Terindikasi Korupsi

KOTA BEKASI - Aktivis Gerakan Bekasi menduga terjadi penyelewengan pada alokasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusa pada tahun anggaran 2022 di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Bekasi.

"Diduga ada penyelewengan Dana BOS di SDN Margahayu 14 Kota Bekasi. Kami tengah mempersiapkan dokumen untuk dilaporkan ke kejaksaan,"ungkap Diki

Armanda Aktivis Gerakan Bekasi, Rabu (12/4/2023).

Dikatakan dari temuan di lapangan kuat ada dugaan penyelewengan anggaran dan manipulasi data oleh oknum sekolah SDN Margahayu 14 Kota Bekasi pada alokasi anggaran BOS PUSAT tahun 2022.

Salah satu kejanggalan seperti pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sejatinya telah terealisasi. Namun fakta dilapangan, bahwa diduga terdapat beberapa unit/item yang sudah dilaporkan terealisasi tidak ada barang/unit nya.

"Saya bersama rekan-rekan komitmen akan terus mengawal dugaan kasus tindak pidana korupsi ini hingga tuntas, kami akan segera menuntut para penegak hukum untuk pecat oknum yang berperan secara tidak hormat, bahkan hingga kurungan penjara," tegasnya.

Kepala Sekolah SDN Margahayu 14 Kota Bekasi belum dapat dimintai keterangan terkait beredarnya isu dugaan tindak pidana korupsi (TIPIKOR) tersebut.

Diki Armanda juga menyambungkan bahwa telah termaktub pada UU No 20 tahun 2001 pada pasal 12 ayat E yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, terancam pidana maksimal 20 tahun penjara. (amn) oleh warga, semoga dengan adanya event ini para pelaku usaha bisa terus mengembangkan hingga di level manapun." Ujar Dwie yang membacakan sambutan Plt. Wali Kota, Rabu (12/4/2023).

Selain itu, pada bulan suci Ramadhan ini merupakan bulan yang baik dalam beribadah, selain kita dipertemukan untuk silaturahmi antar warga juga mendapatkan nilai positif yang membuka tiap stand di Bazaar Ramadhan ini hingga para pembeli bisa memesan dan membelinya. "Semoga gelaran bazaar ini bisa mendapatkan manfaat yang baik bagi sesama, tetap semangat dalam ibadah shaum saat ini, dan semoga laris untuk para pelaku usaha." Kata Asda 3. Camat Bekasi Utara, Sumpomo Brama mengatakan bahwa event ini digelar melibatkan para pelaku usaha yang berada di wilayah Bekasi Utara yang sebelumnya informasikan bahwa akan ada bazaar Ramadhan di Kecamatan. Pelaku usaha antusias ikut serta dalam acara ini, banyak yang mendaftar dan kami koordinasikan kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bekasi untuk masuk dalam bazaar tersebut. "Harapan kami, selain silaturahmi yakni untuk memajukan dan mengenalkan UMKM yang ada di Bekasi Utara, semoga bisa menjadi pesaing di tingkat manapun dan bisa membawa Kota

Bekasi ke tingkatan Provinsi, Nasional bahkan Internasional." Ujar Camat. Pada Bazaar ini, selain makanan khas Ramadhan untuk buka puasa, juga terdapat makanan khas tradisional dari Bekasi antara lain Dodol Betawi yang langsung di masak di stand tersebut, juga di jual belikan minyak murah untuk para keluarga, tersedia di satu stand serta berbagai aksesoris dan kerajinan dari pengrajin langsung. (amn)

Miris SLB di Kota Bekasi Tak Tersentuh Anggaran, Andalkan Iuran Peserta Didik

KOTA BEKASI - SLB di Kota Bekasi Ini Kondisinya

‘Mati Segan Hidup Tak Mau’. Begitu lah gambaran Sekolah Luar Biasa (SLB) khusus Disabilitas Fisik dan Sensorik Netra di Kota Bekasi.

Sekolah luar biasa yang diresmikan Wali Kota Bekasi Non Aktif Rahmat Effendi pada 2020 lalu tersebut saat ini tak mendapat perhatian pemerintah daerah setempat. Statusnya pun tak jelas.

Miris, Sekolah SLB yang sempat Diresmikan pada

16 Maret 2020, dan saat ini sekolah tersebut telah dialihkan kepada Plt. Wali Kota

Tri Adhianto dalam kepengurusan Yayasan Dharma Wanita Kota Bekasi

“Sampai saat ini status SLB khusu ini belum ada kejelasan. Untuk bertahan hanya mengandalkan iuran dari orang tua peserta didik, untuk operasional,” ungkap Rekso Wardoyo Disabilitas Terpadu SDLB/SMPL (Disabilitas Fisik dan Sensorik Netra) Selasa (11/4/2023). Dikatakan bahwa SLB Khusus ini belum ada anggaran. Karena untuk SLB itu di bawah naungan provinsi. Walaupun ada nama Sekolah Disabilitas, tapi secara izin operasional belum ada.

“Sampai sekarang, baru kepengurusan dari yayasan ini,”jelasnya

ISTIMEWA

SOROT: SLB di Kota Bekasi Ini Kondisinya ‘Mati Segan Hidup Tak Mau’. Begitu lah gambaran Sekolah Luar Biasa (SLB) khusus Disabilitas Fisik dan Sensorik Netra di Kota Bekasi.

Selanjutnya mengenai pemungutan biaya yang dikeluhkan orang tua murid untuk pemakaian AC pada kelas, ia mengatakan “Tadi dibilang ada biaya tambahan? Tidak. Untuk biaya operasional sini, kita sifatnya itu uang sumbangan.”paparnya.

Melalui tanya jawab yang berlangsung, diketahui bahwa sekolah mematok biaya sumbangan sebesar 250.000/bulan, namun tidak memaksa orang tua anak didik untuk membayarnya.

Dari bulan Desember lalu, ada orangtua stop bayaran. Namun hal itu dimaklumi karena alasannya mungkin bisa digali dari orang tua. Mereka (orang tua-ed) dulu dijanji pas sekolah ini diresmikan, gratis. Berarti tidak ada pungutan sama sekali. “Terus, karena sekolah kita belum ada izin OP dan segala macem, sampai Desember 2020 kita masih ada pungutan. Tujuannya untuk gaji karyawan. Bayarannya dari orangtua murid. AC pun termasuk”, jelas Wakil Kepsek tersebut. Namun demikian Rekso mengakui bahwa ada juga mendapat bantuan fisik dari Disdik Kota Bekasi meskipun hal tersebut bukanlah ranahnya. SLB di Kota Bekasi Ini Kondisinya ‘Mati Segan Hidup Tak Mau’. “Anggaran kita tidak bisa dikasih berbentuk uang, tapi barang. Kalau barang kita dapat. Seperti AC, sofa, meja, komputer, laptop. Kita dipenuhi di sini. Tapi kalau untuk operasion- al dan segala macemnya belum”, tutupnya. Kondisi SLB yang ada di bawah naungan yayasan tersebut mendapat tanggapan salah seorang pengamat pendidikan di Kota Bekasi, dengan mengatakan kenapa pihak sekolah baru teriak sekarang.

"Sudah tahu jika sekolah itu izinnya belum ada, harusnya diurus dari dulu, jangan ketika tidak mendapatkan perhatian seperti sekarang berteriak,"papar Tarmin. (amn)