Para Penjemput Fajar - Profil Kanwil DJPb Provinsi papua Tahun 2020

Para Penjemput Fajar

Tahun 2020 Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

ProďŹ l Kanwil DJPb Provinsi Papua

100

Hari Mengabdi di Tanah yang Diberkati

Syaiful Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua

Kanwil DJPb Provinsi Papua

i

ii

Para Penjemput Fajar

Daftar Isi 1 SEKACIP PINANG 3 GAMBARAN UMUM 3 Prol Provinsi Papua 9 Prol Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua 11 HONAI-Janji Layanan Kanwil DJPb Provinsi Papua 21 Prol KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua 29 ANALISIS PERMASALAHAN/ ISU STRATEGIS 29 Analisis SWOT 31 Matriks Analisis SWOT

Diterbitkan oleh: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua. Penanggung Jawab: Syaiful. Koordinator: Rifai Yusup Ketua Tim Redaksi dan Kontributor Tulisan: M. Palid Siregar. Ketua Tim Desain Grafis dan Kontributor Foto: Rochmad Arif Tri Setyawan.

Ketua Tim Sekretariat: Gerarda Juliana Weyai. Anggota Tim Redaksi dan Kontributor Tulisan: Fajar Teguh Panuju, Aulia Ichsan, Muhammad Ulil Albab, Anton Setyo Cahyono, M. Bahrul Ulum. Anggota Tim Desain Grafis dan Kontributor Foto: Petter Ibnu Christianto, Adhitya Ahmad, Reynaldi Wisnu Werdhana, Indra Suraryo, Muhammad Iqbal Arabi. Anggota Tim Sekretariat: Sutrisno, Muhammad Iqbal Arabi.

33 PROGRAM KERJA STRATEGIS 33 Program Kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua dituangkan dalam analisis SWOT 38 Program Kerja Reguler 41 CAPAIAN PROGRAM KERJA 41 Konsolidasi Internal Penyusunan Program Kerja 38 Program Kerja Reguler 48 Koordinasi Eksternal dan Public Relationship 55 Reeksi Capaian Program Kerja Strategis

62 INOVASI 63 Berbagai Inovasi yang berhasil dibangun dan dikembangkan oleh Kanwil DJPb Prov.

Papua dan KPPN Lingkup Prov. Papua 71 100 HARI INSPIRASI 71 100 Hari Inspirasi Menyongsong Fajar dari Tanah Tabi, Tanah Diberkati Papua 73 HONAI 80 Mengawali Menyongsong Fajar 83 Branding Image Melalui Komunikasi Publik 87 Pengembangan Layanan Berbasis Digital 89 Menyongsong Fajar Pengabdian, Mengantar Pelukan Cinta Sang Senja 91 KESIMPULAN DAN SARAN

Kanwil DJPb Provinsi Papua iii

Sekacip Pinang

Entrance Kanwil DJPb Prov. Papua PTC Entrop Foto: Adhitya Ahmad

PARA PENYONGSONG FAJAR

K

antor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Papua merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satu unit eselon I dari Kementerian Keuangan yang mempunyai peran strategis sebagai representasi Kementerian Keuangan di Provinsi Papua.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, Kanwil DJPb Provinsi Papua mempunyai

tugas melaksanakan koordinasi,

1

Para Penjemput Fajar: Fajar Sekacip Pinang

pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan.

Kanwil DJPb Provinsi Papua selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja pelayanan kepada seluruh stakeholder sebagai kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pada era digital dan revolusi industri 4.0 seperti saat ini, kebutuhan akan keterbukaan informasi merupakan hal yang penting dalam suatu organisasi. Kanwil DJPb Provinsi Papua sebagai kantor perwakilan Kementerian Keuangan di daerah juga menjalankan fungsi keterbukaan informasi melalui dibentuknya Profil Kanwil DJPb Provinsi Papua sebagai bentuk tanggungjawab memberikan informasi kepada satuan kerja dan masyarakat. umum secara lengkap dan menarik.

Dengan adanya profil ini, diharapkan akan meningkatkan citra Kanwil DJPB Provinsi Papua dimata masyarakat umum dan stakeholders terkait tugas dan fungsi Kanwil DJPb sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.

Lebih dari itu, profil ini juga bisa menjadi rujukan kebijakan bagi para stakeholders karena menampilkan update mengenai profil dan potensi daerah di wilayah Provinsi Papua, sekaligus perkembangan kebijakan, isuisu strategis dan capaian dari Kanwil DJPb Provinsi Papua dari waktu ke waktu.

sebagai bahan referensi yang bermanfaat bagi stakeholders untuk mengenal Papua lebih dekat dalam penyajian yang ringkas dan menarik.

Secara spesifik, tujuan penyusunan profil ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan keputusan di masa yang akan datang dan untuk menunjukkan akuntabilitas dan kredibilitas Kanwil DJPb Provinsi Papua atas perannya sebagai kepanjangan tangan Kementerian Keuangan di daerah yang turut serta dalam mengawal APBN dan mewujudkan pembangunan di daerah.

Papua serta KPPN yang ada di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Ruang Lingkup Ruang lingkup Laporan Penyusunan Profil Kanwil DJPb Provinsi Papua ini meliputi:

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Profil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua ini dimaksudkan sebagai bentuk pelaporan dan media informasi serta dokumentasi dari Kanwil DJPb Provinsi Papua dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan di daerah.

Laporan ini akan memberikan penjelasan perihal kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh berbagai bidang dan seksi dan kegiatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup kanwil Provinsi Papua.

Laporan ini juga akan menginformasikan perkembangan program kerja, identifikasi dan analisis permasalahan, serta langkah-langkah strategis di masa yang akan datang. Selain menampilkan informasi mengenai Kanwil DJPb Provinsi Papua, laporan ini juga disusun untuk memberikan informasi mengenai profil daerah di provinsi Papua beserta potensi daerahnya

1. Gambaran Umum, terdiri dari Kondisi Daerah dan Kondisi Kantor; 2. Analisis Permasalahan/Isu Strategis, meliputi Organisasi, SDM, Proses Bisnis, Keuangan, Sarana Prasaran, Volume Kerja, Hubungan dengan Mitra Kerja; 3. Program Kerja Berdasarkan Analisis Permasalahan; 4. Rekap Capaian Pelaksanaan Program Kerja per

Permasalahan/Isu strategis; 5. Inovasi yang dilakukan; 6. Kisah inspiratif; 7. Saran dan masukan.

Ruang lingkup ini juga akan mengulas mengenai perkembangan program kerja, identifikasi dan analisis permasalahan serta isu-isu strategis Kanwil DJPb Provinsi Kanwil DJPb Provinsi Papua

2

Gambaran Umum

Pro l Provinsi Papua Foto: M. Iqbal Arabi

P

rovinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang terluas di wilayah Indonesia. Letaknya berada di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah papua yang menjadi bagian dari Indonesia. Belahan timurnya dari wilayah Papua merupakan negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya dikenal dengan nama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Papua Bagian Barat. Namun sejak tahun 2003, dibagi menjadi dua provinsi dengan bagia timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat.

Provinsi Papua ini memiliki luas 316.553,07 km2.

Provinsi Papua ini memilki batas-batas wilayah dari sisi utara dengan Samudera Pasifik, sisi timur dengan Provinsi Barat, Provinsi Sandaun (Papua Nugini), sisi selatan dengan Samudera Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, Australia dan di sisi barat berbatasan dengan Papua Barat dan Kepulauan Maluku, terletak pada 130° – 141° Bujur Timur dan 2°25′ Lintang Utara – 9° Lintang Selatan.

Provinsi Papua saat ini memiliki 1 wilayah Kota dan 28 wilayah Kabupaten, yaitu: Kota Jayapura, Kab. Asmat, Kab. Biak Numfor, Kab. Boven Digoel, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Keerom, Kab. Kepulauan Yapen, Kab. Lanny Jaya, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Mappi, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kab. Nabire, Kab. Nduga, Kab. Paniai, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Sarmi, Kab. Supiori, Kab. Tolikara, Kab. Waropen, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo.

Penduduk Penduduk Provinsi Papua tercatat sebesar 4.242.758 jiwa pada tahun 2017 dengan sebaran tertinggi pada Kota Jayapura, Kab. Yahukimo dan Kab. Mimika, dengan jumlah penduduk secara beturutturut sebesar 417.492 jiwa, 349.410 jiwa, dan 306.517 jiwa. Apabila ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk, Provinsi Papua masih tergolong jarang yaitu 13 jiwa/km². Suatu daerah klasifikasikan jarang apabila kepadatan penduduknya berkisar 1134 jiwa /km².

Pe umbuhan Ekonomi (PDRB)

PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Secara umum, PDRB Provinsi Papua sejak tahun 2014 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan yang selaras dengan peningkatan Produk Domestik Bruto Nasional.

Secara rata-rata, PDRB Provinsi Papua selama periode dimaksud sebesar Rp.171,29 Suku di Papua sendiri triliun. Terbentuknya PDRB kurang lebih terdiri dari Papua merupakan sumbangan 255 suku dan bahasa dari 29 Kabupaten/Kota yang yang digunakan di ada dengan nilai PDRB yang wilayah Papua yaitu berbeda-beda. Perbandingan bahasa Indonesia, Inggris, PDRB antar daerah di Provinsi dan 268 bahasa daerah.

Papua Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

3

Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per Kabupaten dan Kota Tahun 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Sumber: BPS, diolah (2020)

Kanwil DJPb Provinsi Papua

4

Transpo asi di Wilayah Kab/Kota di Papua

Bandara Sentani merupakan pintu gerbang utama ke Provinsi Papua, terletak di Sentani Kab. Jayapura.

Jarak antara Kota Jayapura ke Bandara Sentani adalah sekitar 40 kilometer.

Karena jaraknya yang cukup jauh tersebut maka moda transportasi angkutan lanjutan sangat diperlukan oleh penumpang pesawat udara untuk menghubungkan Bandara Sentani ke Kota Jayapura.

Moda transportasi penghubung Bandara Sentani dengan Kota Jayapura dapat menggunakan beberapa alternatif, terutama taksi khusus bandara dan Bus Damri. Tarif taksi berkisar antara Rp350.000 Rp450.000 dengan waktu tempuh sekitar 1 jam, sedangkan bus Damri melayani rute Bandara Sentani - Hotel Aston Jayapura PP bertarif Rp50.000 per orang dengan waktu tempuh sekitar 1,5 jam. Bus Damri beroperasi mulai pk. 06.00 - 17.00 WIT dengan pemberangkatan setiap 1 jam sekali.

Selain Bandara Sentani sebagai pintu utama keluar masuk Provinsi Papua melalui Kabupaten/Kota Jayapura, akses keluar masuk Provinsi Papua dengan menggunakan jalur udara juga dapat dilakukan melalui Bandara Mozes Kilangin di Timika dan Bandara Frans Kasiepo di Biak.

Beberapa kabupaten di Provinsi Papua dapat diakses melalui jalan darat dari Kota Jayapura, diataranya Kabupaten

Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Yalimo. Selain itu terdapat pula pelayanan transportasi bus antar negara, yakni ke Papua Nugini melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skow. Kondisi geograďŹ s wilayah Provinsi Papua yang pada umumnya terdiri dari gunung/bukit dan lembah, menjadikan moda transportasi udara sebagai penghubung utama mobilitas penduduk antar kabupaten/kota di Papua.

Terdapat bandara yang tersebar di wilayah Papua, antara lain: Bandara Sentani di Jayapura, Bandara Frans Kasiepo di Biak, Bandara Mozes Kilangin di Timika, Bandara Mopah di Merauke, Bandara Douw Atuture di Nabire, Bandara Wamena, Bandara Silas Papare di Serui, Bandara Ewer di Agats Kabupaten Asmat, Bandara Oksibil di Pegunungan Bintang, dan Bandara Tanah Merah di Boven Digoel.

Terdapat dua pelabuhan laut di Kota Jayapura yakni Pelabuhan Yos Sudarso Jayapura dan Pelabuhan Porasko Jayapura.

Pelabuhan Yos Sudarso Jayapura merupakan pusat bongkar muat kapal peti kemas dan bersandarnya kapal Pelni. Sementara pelabuhan Porasko adalah pusat bersandarnya Kapal Perintis Papua dan kapal-kapal militer milik TNI dan Polri.

Selain itu, terdapat beberapa pelabuhan yang terdapat di beberapa kabupaten di wilayah Provinsi Papua, yaitu: Pelabuhan Biak, Pelabuhan Merauke, Pelabuhan Samabusa di Nabire, dan Pelabuhan Agats di Kabupaten Asmat.

Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kota Jayapura terdiri dari tingkat SD hingga SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa (SLB) mencapai 176 sekolah terdiri dari: 96 SD, 38 SMP, 25 SMA, 15 SMK dan 2 SLB. Dari 176 sekolah tersebut hampir setengahnya ber-status Negeri (89 sekolah) dan sisanya Swasta (87 sekolah).

Pada tingkat pendidikan tinggi, Jayapura memiliki perguruan tinggi berbentuk universitas, sekolah tinggi, politeknik dan akademi. Beberapa perguruan tinggi diantaranya adalah: Universitas Cenderawasih, Universitas Yapis Papua, Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura, Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur Jayapura, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura dan Akademi Pariwisata 45 Jayapura.

Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan dinilai masih belum memadai di Provinsi Papua.

Menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Papua, kekurangan tenaga dokter di papua sekitar 60 persen. Hal tersebut berarti bahwa hanya sekitar 40 persen tenaga dokter yang aktif dari sebanyak 270 Puskesmas yang ada di Kabupaten/Kota se-Papua. Itu artinya masih terdapat sekitar 100-an lebih puskesmas yang belum ditangani langsung oleh dokter.

Kurangnya fasilitas dan layanan kesehatan juga menimbulkan berbagai kasus penyakit di wilayah Papua, yang sampai merenggut korban jiwa. Misalnya, KLB penyakit muntaber di Wamena, dengan jumlah pasien sekitar 1000-an jiwa dan sekitar 100-an lebih jiwa meninggal dunia. Selain itu, penyakit campak di Asmat, kasus kekurangan pangan di Yahukimo, dan kasus-kasus lainnya yang memberikan kesan bahwa

Bandara Sentani

Sebagai pintu gerbang masuk Papua Foto: https://ďŹ nance.detik.com 3

5

Laskar Penjemput Fajar

Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

unik, minat khusus bahari yang tak kalah menarik dengan daerah lain diIndonesia bahkan mancanegara sekalipun. Semuanya ini belum disentuh bahkan ditata untuk menjadi obyek dan daya tarik wisata unggulan bagi kunjungan wisatawan, terutama salju abadi di pegunungan tengah dan taman Nasional Lorentz yang luasnya mencapai 2.505.600 ha. Kawasan ini merupakan kawasan konservasi terluas di Asia Tenggara, berada pada ketinggian 04.884 m dpl dan tersebar di 4 Kabupaten, Yaitu: Kabupaten Jayawijaya, Mimika, Puncak Jaya, dan Asmat. Taman Nasional Lorentz bukanlah kawasan konservasi biasa, bahkan UNESCO telah menetapkan sebagai Fasilitas Olahraga situs warisan dunia yang memiliki kurang Kota/Kabupaten Jayapura lebih 43 jenis ekosistem, kawasan Daerah memiliki beberapa fasilitas Tropis yang memiliki gletser (Puncak olahraga yang berguna untuk Cartenz) dan danau Habema yang menunjang kebugaran dan menakjubkan, dihiasi padang rumput alpin kesehatan masyarakat Kota/Kabupaten Jayapura. Fasilitas dan rawa-rawa. olahraga tersebut, antara lain: Masih ada lagi Taman Nasional Wasur di Stadion Utama Papua Bangkit, Merauke dengan berbagai spesies mamalia, GOR Waringin, Stadion Mandala Taman Nasional Teluk Cendrawasih dengan Jayapura, Lapangan Futsal Wiguna, berbagai biota laut dan karang yang indah GOR Cenderawasih, Stadion serta tidak ketinggalan pula potensi budaya Katalpal Merauke, Mimika Sport yang biasanya ditampilkan pada Festival Complex (MSC).

Lembah Baliem dan Asmat serta kegiatan pariwisata lainnya berupa trekking, hiking, hunting, dan adventuring.

Potensi Daerah Potensi pariwisata yang dimiliki Beberapa daerah wisata di Provinsi Papua provinsi ini hampir terlengkap di yang menarik untuk dikunjungi sebagai Indonesia. Alam yang dimilikinya berikut: 1. Kampung Amoi masih asli, budaya yang khas dan lambatnya penanganan masalah kesehatan di daerah ini.

Pada tingkat layanan rujukan, terdapat beberapa rumah sakit yang terdapat di wilayah Kota/Kab Jayapura adalah sebagai berikut: - RSUD Dok II Jayapura - RSUD Abepura - RS Bhayangkara - RS Dian Harapan - RS Yowari - RS Angkatan Laut - Rumas Sakit Jiwa Daerah Abepura - RS Marthen Indey

1. Museum Cendrawasih 2. Pantai Bosnik 3. Air Terjun Wafsarak 4. Danau Sentani 5. Danau Paniai 6. Lembah Baliem 7. Pantai Holtekamp 8. Air Terjun Cyclop 9. Jayapura City 10.Teluk Youtefa 11.Kali Biru Genyem 12.Danau Love atau Danau Imfote 13.Bukit Teletubbies 14.Bukit Salib Doyo Lama 15.Pesawat Tengah Hutan 16.Pantai Tablanusu 17.Pantai Dok 2 18.Pantai Pasir Dua Jayapura 19.Pantai Pasir 6 20.Pantai Hamadi 21.Pantai Harlem 22.Pantai Base-G 23.Pantai Yacoba 24.Kolam Renang Tirta Mandala 25.Bukit Jokowi 26.Jembatan Merah 27.Air terjun Kampung Harapan 28.Taman Nasional Teluk Cenderawasih 29.Desa Wisata Sauwandarek 30.Pantai Amai 31.Tugu MacArthur

Kanwil DJPb Provinsi Papua

6

Potensi Flora dan Fauna

Provinsi Papua memiliki ikan hias air tawar bernilai ekonomis tinggi seperti Arowana (Scleropages jardinii) di Merauke dan udang Cherax di Jayawijaya. Jenis ikan hias lainnya seperti Ikan Rainbow Fish, Bambit, Iriatherina, Kaca, banyak terdapat di perairan umum yang ada di kabupaten / kota di wilayah Provinsi Papua.

Provinsi Papua memiliki potensi luas lahan yang potensial untuk pengembangan pertanian, khususnya subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pada Tahun 2010 , luas potensi lahan pengembangan tanaman pangan dan horikultura provinsi Papua mencapai 14.269.376 Ha atau 71,32 % dengan rincian yang sudah dimanfaatkan 190.632 Ha atau 13,36 % dimana penggunaan untuk sawah 25.127 atau 01,76 %, Pekarangan 77.461 Ha, atau 05,43 % dan perkebunan 88.044 Ha atau 06,17%, sementara lahan yang belum dimanfaatkan seluas 14.078.744 Ha atau 98,66% . Hal ini menunjukkan bahwa masih terbuka peluang yang besar untuk melakukan usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Papua.

Tahun 2010 lahan sebagaimana diatas mencapai 14.269.376 Ha, dimana lahan sawah mencapai 25.127 Ha atau 0, 17 %, sedangkan lahan bukan sawah mencapai 165.505 Ha atau 11,59 %.

Produksi terbesar komoditas tanaman pangan di Provinsi Papua dihasilkan oleh ubijalar (318.399 ton), diikuti oleh Padi (61.923 ton), Ubi Kayu (34.840 ton), Jagung (6.833 ton), Keladi (6.564 ton), Kedelai (4.550 ton), Kacang Tanah (2.516 ton), dan Kacang Hijau (690 ton).

Kabupaten penghasil ubijalar terbesar di Provinsi Papua adalah Jayawijaya sekitar 131.915 ton (41,43 %),sedangkan Padi terbesar dihasilkan oleh Kabupaten Merauke sekitar 49.780 ton (80,39%).

kuliner yang cukup lezat dan khas.

Berikut daftar wisata kuliner dengan Makanan Khas di Papua, diantaranya: 1) Kue Lontar Wisata kuliner dengan makanan khas di Papua yang satu ini mirip seperti kue pie susu terkenal di Bali. kue lontar ini terbuat dari bahan dasar telur yang kemudian dicetak dengan menggunakan piring keramik. Ukurannya yang sangat besar menjadikan kue lontar ini khas di Papua.

2) Papeda Papeda ini begitu populer dan banyak diserbu para wisatawan kala berada di Papua. Kuliner yang terbuat dari sagu ini merupakan warisan turun temurun. Rasa yang akan kamu nikmati di Papeda ini yaitu tawar, namun kelezatannya bertambah dengan adanya ikan bakar atau ikan kuah serta kelapa tua mentah.

3) Aunu Senebre Aunu Senebre ini merupakan makanan sederhana yang terbuat dari olahan ikan teri dan nasi goreng. Setelah itu ditambahkan irisan daun talas dan parutan kelapa.

Selanjutnya setelah itu , bahan – bahan tadi disatukan dengan dikukus. Kamu dapat menikmati kelezatan Aunu Senebre ini dengan menambahkan Papeda atau juga umbi-umbian.

4) Martabak Sagu Siapa yang tidak kenal dengan makanan yang satu ini yaitu martabak ? ya martabak memang

Dua kabupaten utama penghasil utama sayuran di Provinsi Papua adalah: - Kab. Jayawijaya: 14.148 ton (40,78%) - Kab. Jayapura: 4.530 ton (13,06%) Tak hanya wisata alam yang memukau, Papua juga memiliki wisata 3

7

Laskar Penjemput Fajar

Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

banyak sekali terdapat di Indonesia, tapi di Papua berbeda yang mana dinamai Martabak Sagu. Martabak sagu ini dibuat dengan cara sagu yang dihaluskan lalu di goreng kemudian ditambahkan dengan gula merah. Kamu akan merasakan kenikmatan yang berbeda dari martabak lainnya kala menyantap Martabak sagu ini.

5) Sate Ulat Nah untuk kuliner yang satu ini, kamu akan melihat keunikan nya yang mata bisa dikatakan akan sulit kamu temui selain di Papua. Sate Ulat merupakan makanan yang diyakini di Papua sebagai santapan yang dapat menambah energi. Kamu dapat menemukan Sate Ulat ini di pasar – pasar Papua yang mana kamu akan merasakan rasa yang manis serta asin. Tekstur dari Sate Ulat yang akan kamu rasakan ini, keras di luar dan lunak di dalamnya.

6) Udang Selingkuh Wisata kuliner yang ada di Papua tepatnya di Wamena ini, memiliki nama yang unik yaitu Udang Selingkuh.

Udang Selingkuh ini merupakan kuliner yang memiliki ciri khas udang yang bercapit besar seperti kepiting. Tekstur yang akan kamu rasakan di Udang Selingkuh ini dagingnya begitu lembut yang dilengkapi dengan rasa yang manis. Udang Selingkuh ini di buat dengan cara direbus dan digoreng yang mana bumbu–bumbunya ditambah dengan saus untuk menambah kelezatan.

7) Ikan Bakar Manokwari Wisata kuliner selanjutnya yang khas di Papua adalah Ikan Bakar Manokwari.

Bukit Teletubbies

Ikan Bakar Manokwari ini merupakan kuliner yang berasal dari Manokwari.

Ikan Bakar Manokwari memiliki rasa yang berbeda dengan ikan bakar lainnya, menggunakan saus sambal khas dari Papua. Lidah kamu akan dimanjakan dengan rasanya yang pedas.

Kawasan Adat

Sumber: daenggassing.com, 2020 8) Sagu Lempeng Wisata kuliner yang khas di Papua yang lain yaitu Sagu Lempeng. Sagu Lempeng ini memiliki bentuk persegi panjang dengan warna kecoklatan. Tekstur dari Sagu Lempeng ini keras terbuat dari tepung sagu yang dicetak kemudian dipanaskan dengan cara di panggang. Untuk menambah kenikmatan ini, kamu bisa menyantapnya sambil ditemani dengan teh manis.

Festival Lembah Baliem

Kearifan Lokal (Local Wisdom)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua memberikan amanat perlakukan khusus Republik Indonesia dalam bentuk otonomi khusus di Papua serta Papua Barat. Kekhususan diberikan pada penerapan otonomi daerah, yaitu: 1. Memiliki Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural.

2. Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) di Provinsi Papua berasal dari putera daerah asli.

3. Adanya jalur khusus Putera dan Puteri asli Papua dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

4. Proporsi Dana Perimbangan bagi Papua cukup besar.

MRP dibentuk di Provinsi Papua sebagai representasi kultural orang asli Papua yang mempunyai kewenangan

dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. MRP bekerja dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat serta budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. MRP beranggotakan orang asli Papua, terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, serta wakil-wakil perempuan dengan proporsi masing-masing sepertiga dari total anggota MRP tersebut Selain MRP, di Papua juga mempunyai persyaratan khusus bagi kepala daerah.

Berdasarkan pasal 12 diatur bahwa Gubernur serta Wakil Gubernur ialah Warga Negara Republik Indonesia, dengan syaratsyarat orang asli Papua. Demikian juga dengan Bupati/Walikota di Papua juga yang harus berasal dari orang asli Papua.

Selain itu, dalam penerimaan CPNS disediakan formasi khusus yang hanya dapat diisi oleh putera daerah Papua.

Adanya formasi khusus bagi orang Papua dalam penerimaan CPNS di beberapa Kementerian/Lembaga merupakan tindaklanjut dari penerapan UU No 21/2001 tersebut. Selain struktur pemerintahan, struktur ekonomi Papua memiliki perimbangan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Misalnya, penghasilan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% dan penghasilan dari Kehutanan sebesar 80% serta Perikanan sebesar 80% bagi daerah Papua.

Sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis wilayah adat di Papua dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi sektoral dan spasial. Lima KPE berbasis wilayah adat yang dimaksud adalah: (1) Wilayah adat Saireri yang terdiri atas kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah Kepulauan Teluk Cenderawasih yaitu Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen, (2) Wilayah adat Mamta yang terbagi atas kabupaten yang berada di sepanjang Sungai Mamberamo hingga Lautan PasiďŹ k yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Mamberamo Raya, (3) Wilayah adat Me Pago yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat terdiri atas Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deyiai, (4) Wilayah adat La Pago yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah sisi timur, terdiri atas Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya dan Pegunungan Bintang, dan (5) Wilayah adat Anim Ha yang berada di wilayah selatan Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.

Fokus pembangunan wilayah Provinsi Papua pada tahun 2020 ini diarahkan pada pemantapan kelima wilayah KPE berbasis adat menjadi wilayah pengembangan dan peningkatan keterkaitan kantongkantong produksi utama di Provinsi Papua dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agribisnis serta memantapkan kualitas pengembangan KPE dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan.

Kanwil DJPb Provinsi Papua

8

Pro l Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua

LAKI “Luar biasa Aktif Kreatif Inovatif”

9

Para Penjemput Fajar

K

antor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPb mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebagai instansi pemerintahan, Kanwil DJPb Provinsi Papua menerapkan prinsip good governance dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut secara prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan eďŹ sien sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Kanwil DJPb Provinsi Papua memiliki wilayah kerja di Provinsi Papua dan membawahi 7 (tujuh) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu: KPPN Jayapura, KPPN Merauke, KPPN Biak, KPPN Serui, KPPN Nabire, KPPN Timika, dan KPPN Wamena.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 10

Janji layanan Kanwi DJPb Provinsi Papua

HONAI: Humanis Obyektif Nyaman Akurat Inklusif

Janji Layanan Adapun janji layanan Kanwil DJPb Provinsi Papua dalam memberikan layanan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder), baik internal maupun eksternal, terangkum dalam kata “HONAI”, yaitu: Humanis, “Luar biasa Aktif Kreatif Inovatif” Objektif, Nyaman, Akurat, dan Inklusif.

Luar biasa Humanis Melakukan upaya optimal untuk Memberikan layanan kepada menghasilkan layanan/output yang stakeholder dengan menjunjung tinggi istimewa, lebih unggul dari yang harkat dan martabat sesama manusia, biasa dijumpai pada umumnya. serta menjalin hubungan yang Aktif harmonis.

Giat dalam bekerja/berupaya secara dinamis dan penuh energi, serta cepat Objektif Memberikan layanan dengan tanggap dan mampu menangkap memperhatikan ketentuan serta peluang yang ada guna fakta/keadaan yang sebenarnya tanpa meningkatkan kualitas layanan/ dipengaruhi pandangan atau perasaan output. pribadi.

Kreatif Memiliki daya cipta ide/gagasan baru Nyaman Menciptakan suasana yang serta mampu melakukan terobosan menyenangkan untuk memberikan untuk memecahkan permasalahan dengan menggunakan cara-cara baru. kepuasan bagi stakeholder (customers satisfaction), serta berupaya seoptimal Inovatif mungkin untuk memenuhi kebutuhan Mempunyai kemampuan stakeholder dengan tetap mendayagunakan potensi/ mempedomani ketentuan yang berlaku. sumberdaya yang dimiliki untuk Akurat menhasilkan karya baru sebagai Bekerja dengan teliti, saksama, dan solusi atas permasalahan yang benar berdasarkan data yang valid. dihadapi.

Kanwil DJPb Provinsi Papua mempunya semboyan yang menggambarkan motivasi dan semangat dalam melaksanakan tugasnya, dengan motto:

11 Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

Inklusif Memberikan layanan dengan melibatkan segenap sumberdaya yang dimiliki untuk memberikan layanan terbaik bagi semua stakeholder, tanpa membatasi ataupun membeda-bedakan.

Organisasi Kanwil DJPb Provinsi dipimpin oleh Kepala Kanwil, yang membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Umum dan 4 (empat) Kepala Bidang, yakni Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I (PPA I), Kepala Bidang PPA II, Kepala Bidang PAPK, dan Kepala Bidang SKKI. Kepala Bagian Umum membawahi 4 Kepala Sub Bagian, sedangkan masing-masing Kepala Bidang membawahi beberapa Kepala Seksi, sebagaimana tergambar dalam struktur organisasi dibawah ini.

Selanjutnya, masing-masing Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi membawahi beberapa staf pelaksana.

Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan faktor penting dalam menjalankan misi serta upaya untuk mencapai tujuan bagi organisasi. Per 31 Maret 2020, Kanwil DJPb Provinsi Papua memiliki SDM sejumlah 47 pegawai

berstatus PNS, dengan masa kerja pegawai rata-rata telah mencapai 18 tahun.

Selain PNS, operasionalisasi Kanwil DJPb Provinsi Papua juga didukung oleh Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 5 pegawai. PPNPN berperan penting mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kanwil DJPb Provinsi Papua terutama terkait dengan kesekretariatan, pengamanan, dan juru mudi. a. Statistik pegawai berdasarkan jenis kelamin Pegawai Kanwil DJPb Provisi Papua yang berjumlah 47 orang, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu 34 pegawai (73%), sedangkan perempuan berjumlah 13 pegawai (27%). b. Statistik pegawai berdasarkan usia Dilihat dari usia, Pegawai Kanwil DJPb Provinsi Papua mayoritas berusia di bawah 40 tahun dengan proporsi 55% sedangkan 45% sisanya berusia di atas 40 tahun.

Bahkan 42% pegawai diantaranya berada pada usia sangat produktif, yaitu 30-39 tahun. Hal ini tentu menjadi modal penting bagi pencapaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Papua.

c. Statistik pegawai berdasarkan pendidikan Kualitas pendidikan pegawai Kanwil DJPb Provinsi Papua juga sangat prospektif. Hal ini terlihat dari komposisi pegawai yang didominasi lulusan S1 dan S2 (68%), yaitu berturut-turut 28% dan 40%.

Apabila digabungkan dengan jenjang pendidikan D1 dan D3, maka 77% pegawai berpendidikan tinggi, dan hanya 23% yang berpendidikan SLTA. d. Statistik pegawai berdasarkan eselon Dari segi jenjang jabatan, 47 pegawai Kanwil DJPb Provinsi Papua terdiri dari 1 orang pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II), 4 orang pejabat administrator (eselon III), 16 pejabat pengawas (eselon IV), dan 26 pelaksana. e. Statistik pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan Dari jenjang kepangkatan, mayoritas pegawai berada pada jenjang pangkat menengah yaitu mulai dari Pengatur Tingkat I (II/D) s.d. Penata (III/C) yaitu sebanyak 39 pegawai (83%). Sedangkan sisanya, 3 pegawai memiliki jenjang kepangkatan II/C kebawah dan 5 pegawai berpangkat III/D ke atas.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 12

Job Person Match (JPM) adalah kesesuaian antara level kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ), yang dinyatakan dalam persentase hasil perbandingan antara level kompetensi pejabat dengan SKJ target. Nilai JPM yang disyaratkan di lingkungan Kemenkeu adalah minimum 70%. Berdasarkan JPM, mayoritas pegawai Kanwil DJPb Provinsi Papua memiliki JPM 76%-100% sebanyak 30 pegawai, dan JPM 51%-75% sebanyak 12 pegawai, Namun demikian, masih terdapat pegawai dengan JPM 25% ke bawah sebanyak 5 pegawai.

Pro l Data Pegawai Per Bagian/Bidang

Bagian Umum

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I

13 Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

8

Nopita Palele, S.E. Pelaksana Bitung, 7 Nopember 1980 198011072001122002 9 Renny Lusia Sainyakit Pelaksana Ambon, 15 Nopember 196311151983112001 1963 Bidang Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Anggaran II 1 Rochmad Arif Tri Setyawan, S.E., Kepala Bidang Klaten, 16 Mei 1978 L.L.M. 197805162002121003 2 Rochmat Basuki, S.E., M.Ak. Kepala Seksi PPA IIA Purbalingga, 26 Februari 198302262004121001 1983 3 Muhammad Ulil Albab, S.E., M. Kepala Seksi PPA IIB Sleman, 23 April 1984 Acc. 198404232006021003 4 Achmad Puji Slamet, S.Sos., M.M. Kepala Seksi PPA IIC Jombang, 15 Agustus 198308152006021001 1983 5 Lusiane Noorlin Nussy Pelaksana Ambon, 30 Juni 1965 196506301985032001 6 Maria Paulina Warwe Pelaksana Jayapura, 3 Mei 1972 197205031997122001 7 Reynaldi Wisnu Werdhana, S.Si. Pelaksana Bojonegoro, 27 Oktober 199410272019021004 1994 Bidang Pembinaan Akuntansi danBidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pelaporan Keuangan 1 Rifai Yusup, S.S.T., Ak., M.H. Kepala Bidang Pemalang, 17 Nopember 197311171994021001 1973 2 Basuki Rahmat, S.E., M.Ec.Dev. Kepala Seksi Analisa, Bogor, 7 Juni 1982 198206072004121001 Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan (ASPLK) 3 Wahid Ahyani, S.E., M.Ec.Dev. Kepala Seksi Cilacap, 3 Oktober 1984 198410032006021003 Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (PSAPP) 4 Fajar Teguh Panuju, S.E., M.Ak. Kepala Seksi Klaten, 3 Juni 1981 198106032003121003 Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ( PSAPD) 5 Albert Wasanggai Pelaksana Merem, 21 Nopember 197011211997121001 1970 6 Allan Moris Sedubun, S.M. Pelaksana Abepura, 18 Desember 198512182004121003 1985

18 Tahun 3 Bulan 36 Tahun 4 Bulan

S1 SMA

17 Tahun 3 Bulan

S2

15 Tahun 3 Bulan 14 Tahun 1 Bulan

S2

14 Tahun 1 Bulan 35 Tahun 0 Bulan 22 Tahun 3 Bulan 1 Tahun 1 Bulan

S2

S2

SMA SMA S1

26 Tahun 1 Bulan 15 Tahun 3 Bulan

S2

14 Tahun 1 Bulan

S2

16 Tahun 3 Bulan

S2

22 Tahun 3 Bulan 15 Tahun 3 Bulan

SMA

S2

S1

Kanwil DJPb Provinsi Papua 14

7 8

1 2 3 4 5 6 7

M.Bahrul Ulum, S.Sos. 199306032019021006 Simon Pekei, S.E. 197508011998031001 Bidang SKKI

Pelaksana

Jombang, 3 Juni 1993

Pelaksana

Muhammad Palid Siregar, S.Si., M.M. 197205201999031001 Anton Setyo Cahyono, S.E., M.T. 198212022004121001 Ardhiantsyah Lisdinata, S.H., M.H. 198410212003121003 Petter Ibnu Christianto, S.E., M.E. 198212232004121001 Cunda Yokosantha, S.M. 198512282006021003 Hasmani 196312311983032002 Maria Kafiar, S.Sos. 196212241985092001

Ringkasan Memori Jabatan (Pejabat Sebelumnya)

S1

Gekakebo, 1 Agustus 1975

1 Tahun 1 Bulan 22 Tahun 0 Bulan

Kepala Bidang

Sijantung Julu, 20 Mei 1972

21 Tahun 0 Bulan

S2

Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Kepala Seksi Supervisi Proses Bisnis

Banyumas, 2 Desember 1982 Lamongan, 21 Oktober 1984

15 Tahun 3 Bulan 16 Tahun 3 Bulan

S2

Kepala Seksi Kepatuhan Internal Pelaksana

Klaten, 23 Desember 1982 Gesing, 28 Desember 1985 Pare-Pare, 31 Desember 1963 Jayapura, 24 Desember 1962

15 Tahun 3 Bulan 14 Tahun 1 Bulan 37 Tahun 0 Bulan 34 Tahun 6 Bulan

S2

S1

Bidang SKKI

Pelaksana Pelaksana

6) Kompetensi pegawai/pelaksana tidak merata.

Dalam pelaksanaan tugas seharihari pada Kanwil DJPb Propinsi Papua b) Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Bidang PPA I: secara umum telah berjalan dengan 1) Jumlah pelaksana yang terbatas (7 baik, namun demikian masih ditemui orang) kurang mendukung pelaksanaan kendala dan masalah yang dihadapi tusi yang berhubungan dengan analisis. yaitu: 2) Rendahnya tingkat kepatuhan dan a) Permasalahan yang dihadapi pemahaman Satker terhadap ketentuan berkaitan dengan Bagian Umum: pelaksanaan anggaran.

1) Kendala konsistensi pelaksanaan 3) Jaringan internet dan listrik yang tidak anggaran antara pelaksanaan stabil sehingga berpotensi mengganggu kegiatan dengan rencana layanan. kegiatan yang telah ditetapkan 4) Akses transportasi antar wilayah masih menjadi hambatan berbiaya tinggi karena kondisi geograďŹ s internal, sehingga nilai yang cukup berat dan merupakan konsistensi dalam pencapaian provinsi terluas di Indonesia.

IKU kualitas pelaksanaan anggaran menjadi rendah.

2) Terdapat 2 orang pegawai yang c) Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Bidang PPA II: menjadi catatan merah karena 1) Keterbatasan data dalam penyusunan melakukan tindakan indisipliner.

KFR, terutama data APBD. Kanwil 3) Adanya permasalahan sengketa sudah berusaha berkoordinasi melalui kepemilikan tanah dan surat dinas untuk meminta bantuan penyerobotan rumah dinas oleh pemda agar menyediakan data APBD penduduk asli setempat. baik secara langsung maupun dengan 4) Terdapat 16 unit rumah dinas mengunggah ke SIKD. yang dikuasai oleh pihak lain 2) Lambatnya penyaluran DFDD akibat (yang tidak berhak). sering terjadi pergantian Pimpinan 5) Terdapat beberapa rumah Dinas, lambatnya lelang pengadaan dinas yang administrasi barang/jasa, sangat bergantungnya dokumen/sertiďŹ kat BPKAD kepada seorang operator, serta kepemilikannya belum tertib.

15 Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

S2

S1 SMA S1

koordinasi antara dinas dan BPKAD yang kurang.

3) Kurangnya komitmen pimpinan daerah dalam monitoring dan evaluasi penyaluran KUR di daerah, terutama monev dalam pelaksanaan upload data calon debitur yang ada di daerahnya ke dalam SIKP. 4) Rendahnya penyaluran KUR di Papua juga disebabkan oleh rendahnya plafon penyaluran KUR yang ditetapkan oleh Kantor-Kantor Pusat Bank kepada Kantor-Kantor Cabang Bank yang bersangkutan di wilayah Papua.

5) Rendahnya penyaluran UMi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi UMi dan terbatasnya LKBB Penyalur UMi di wilayah Papua. d) Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Bidang SKKI: 1) Pemetaan proďŹ l risiko sudah mengacu pada template yang ada dan sudah disediakan oleh Bagian Kepatuhan Internal, namun belum sepenuhnya disusun berdasarkan kondisi yang

sebenarnya karena adanya permasalahan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, terhadap template yang sudah ada akan di-improvisasi dan disesuaikan dengan kondisi sebenarnya supaya pemetaan proďŹ l risiko dapat benar-benar tepat sasaran.

2) Secara umum pelaksanaan pemantauan pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu penekanan/ penegasan kepada unit kerja dibawah Kanwil DJPb Provinsi Papua untuk kepatuhan terhadap standar penyampaian laporan dan ketepatan waktu penyampaiannya; 3) Perlu adanya perhatian yang lebih terkait dengan penegakan kode etik dan disiplin pegawai, terutama terkait dengan tingkat kehadiran dan keberadaan di tempat kerja pada jam kerja; 4) Perlunya sosialisasi kepada seluruh pegawai tentang aturan kode etik dan disiplin pegawai agar pegawai memahami pentingnya norma perilaku dan kedisiplinan. e) Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Bidang PAPK: 1) Belum meratanya kompetensi

di Kanwil dan KPPN yang menguasai teknis akuntansi dan pelaporan keuangan sehingga mengakibatkan belum optimalnya analisis dan penelaahan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan Laporan Government Financial Statistics (GFS). Sedangkan di sisi lain jumlah seluruh mitra kerja yang dilayani cukup banyak dengan kondisi geograďŹ s yang cukup berat. Hal ini juga mengakibatkan belum optimalnya pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan ke Satker dan Pemerintah Daerah.

2) Kurangnya komitmen Satker, terutama Satker Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama untuk melakukan rekonsiliasi sehingga tingkat partisipasi dan tingkat penyelesaian rekonsiliasi masih rendah.

Di samping itu, sebagian besar satker belum memahami bahwa proses rekonsiliasi tidak hanya ditujukan untuk pencocokan data, tetapi juga untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan.

3) Kendala jaringan komunikasi dan geograďŹ s di sebagian wilayah Provinsi Papua mengakibatkan sebagian satker mengalami kendala untuk melakukan upload data rekonsiliasi ke apliksi erekon&LK sehingga mengakibatkan rekonsiliasi belum mencapai target yang ditetapkan.

4) Kesulitan dalam pengumpulan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta ketidaklengkapan dan kurangnya validitas data realisasi Pemerintah Daerah yang diunggah ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sehingga mengakibatkan kualitas Laporan GFS belum maksimal. f) Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kegiatan OAB Tahun 2019: 1) Pemerintah daerah kurang disiplin dalam menyampaikan data jumlah PNS penerima beras setiap bulannya sehingga mengganggu proses perencanaan anggaran tahuntahun berikutnya.

2) Pemerintah daerah kabupaten kurang disiplin dalam menyampaikan DO SPMU sebagai syarat dalam penyaluran beras.

Video Conference Dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan Foto: M. Iqbal Arabi

Kanwil DJPb Provinsi Papua 16

Front O ce Kantor PTC

Kondisi Gedung

Gedung Kanwil DJPb Provinsi Papua berlokasi di Komplek Papua Trade Center (PTC), Jalan Kelapa Dua Entrop, Jayapura. Gedung ini mulai ditempati sejak bulan Maret 2018 dengan status kontrak sewa oleh Gedung Keuangan Negara (GKN) Jayapura. Keadaan gedung ini cukup baik dan mendukung dalam memberikan pelayanan perbendaharaan di kota Jayapura, Papua.

Pada saat ini GKN Jayapura sedang membangun gedung yang akan digunakan secara permanen oleh beberapa satuan kerja Kementerian Keuangan di Jayapura, yaitu GKN Jayapura, Kanwil DJPb Provinsi Papua, KPPN Jayapura, Kanwil DJKN Papabaruku, KPKNL Jayapura, dan KP BC Jayapura. Lokasi gedung yang sedang dibangun sangat strategis karena berada di pusat kota Jayapura, yakni di Jalan Ahmad Yani, Jayapura.

Pembangunan gedung direncanakan akan menjadi salah satu gedung tertinggi di kota Jayapura dengan

desain gedung sebelas lantai.Sesuai kontrak, pengerjaan gedung tersebut diharapkan akan selesai pada Oktober 2021 dan dapat segera dioperasionalkan.

Front OďŹƒce Kanwil DJPb Prov. Papua

Lokasi Kantor Sewa PTC Entrop Foto: Adhitya Ahmad

Kendaraan Dinas

Untuk menunjang operasionalisasi kantor bagi mobilitas pejabat/pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Kanwil DJPb Provinsi Papua memiliki beberapa unit kendaraan dinas berupa mobil sebanyak 6 unit dan sepeda motor sebanyak 2 unit.

ke Kanwil DJPb Provinsi Papua maupun KPPN Jayapura, terdapat beberapa unit rumah dinas, 2 unit diantaranya merupakan rumah jabatan Kepala Kanwil dan rumah jabatan Kepala KPPN.

Rumah Dinas

Untuk memenuhi kebutuhan hunian, khususnya bagi pejabat/pegawai yang mutasi

17 Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

Data Tabel Rumah Dinas

stakeholders sehubungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan maupun Program kerja yang disusun dengan program-program pemerintah. mengurangi weakness agar mampu Saluran komunikasi publik yang memitigasi threats yang ada, sebagai digunakan melalui berbagai berikut: sarana/media yang dapat 1. Press Conference Realisasi APBN menjangkau publik, seperti: 2019 dan Persiapan APBN 2020 media massa, media online bersama unit Kementerian (web, jejaring sosial, dsb), dan Keuangan (Bidang PPA I) reklame. Dengan dukungan Press conference dilakukan dengan SDM yang kompeten dan tujuan untuk menjelaskan fungsi kreatif, program kerja ini dapat Kanwil DJPb Provinsi Papua dalam diwujudkan demi komunikasi mengawal pengelolaan APBN di yang efektif kepada seluruh Provinsi Papua, baik capaian stakholders, bahkan masyarakat pelaksanaan anggaran tahun berjalan, luas. maupun persiapan pelaksanaan Rumah Dinas Jabatan Kepala Kanwil DJPb Papua 4.

Percepatan Penyusunan anggaran tahun berikutnya. Kegiatan Materi Rapat dengan Kantor MenkeuPTC ini diikuti satker kementerian/lembaga, Lanskap pada Akhir Tahun (Bidang serta Pemda, sehingga merupakan SKKI) momentum yang sangat baik untuk Dalam rangka monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran evaluasi pelaksanaan anggaran, yang telah dilakukan, serta highlight baik realisasi anggaran belanja hal-hal yang perlu menjadi perhatian maupun capaian target bersama dalam rangka memperbaiki pendapatan, pada akhir tahun kualitas pelaksanaan anggaran, serta anggaran dilakukan rapat dengan memitigasi kendala yang dihadapi.

Menteri Keuangan melalui video 2. Percepatan Pembangunan Zona conference yang diikuti oleh Integritas menuju WBK/WBBM seluruh instansi lintas eselon I di (Bidang SKKI) lingkungan Kementerian Pelaksanaan Pembangunan Zona Keuangan. Untuk kesuksesan Integritas (ZI) merupakan bentuk rapat tersebut diperlukan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor persiapan bahan rapat yang 5 Tahun 2004 tentang Percepatan matang, update dan akurat.

Pemberantasan Korupsi sebagai salah Untuk itu diperlukan satu upaya pencegahan melalui berkoordinasi yang baik antar perbaikan sistem yang diakukan oleh unit kerja DJPb, DJP, DJKN, Pemerintah. Pembangunan Zona dan DJBC yang membawahi Integritas dilaksanakan sebagai upaya wilayah kerja Provinsi Papua, mendorong pemberantasan korupsi mengenai data realisasi, maupunDinas Inventaris Kendaraan dengan mengedepankan aspek langkah strategis yang telah mencegahan serta upaya peningkatan dilakukan, maupun kendala yang kualitas pelayanan publik untuk dihadapi. Berkenaan dengan hal mewujudkan tata kelola yang baik tersebut, perlu diupayakan (good governance) pada semua percepatan penyusunan materi instansi di lingkungan Kementerian rapat dengan Menkeu pada akhir Keuangan. Walaupun tidak termasuk tahun anggaran. Dengan yang ditetapkan sebagai unit yang dukungan ketersediaan data menjalankan akselerasi pembangunan realtime dan system informasi ZI menuju WBK/WBBM pada tahun yang terintegrasi (OMSPAN, 2020, tetapi Kanwil DJPb Provinsi MEBE, dsb) serta SDM yang Papua berkomitmen untuk melakukan kompeten, program kerja ini pembangunan ZI menuju dapat dilaksanakan dengan baik.

WBK/WBBM secara mandiri.

Weakness-Treath

Hal tersebut dimaksudkan agar standarisasi pembangunan ZI WBK/WBBM lebih awal dipahami dan diterapkan oleh segenap pejabat, pegawai dan PPNPN Kanwil DJPb Provinsi Papua sehingga pada saatnya siap mengikuti penilaian tingkat kementerian dan nasional.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 18

Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Papua, perlu didukung sarana dan prasarana yang representatif, memadai, serta berfungsi dengan baik. Mengingat gedung kantor dalam proses pembangunan, pada saat ini Kanwil DJPb Provinsi Papua masih berkantor di Komplek Papua Trade Center (PTC) Jayapura. Gedung kantor terdiri dari Ruang Kepala Kantor, Ruang Bagian/Bidang, Ruang Rapat, Ruang Front OďŹƒce, serta ruangan pendukung lainnya. Adapun sarana perkantoran meliputi komputer (personal computer dan laptop), server, mesin absen, mesin antrian, drone, dan sebagainya.

DIPA

Pada tahun 2019, total DIPA yang dikelola Kanwil DJPb Provinsi Papua adalah Rp 5.331.578.000 sedangkan tahun 2020 ini berjumlah Rp 7.425.906.000. Dana tersebut terbagi

ke dalam beberapa output, yaitu: Jenis belanja yang dialokasikan meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Pada tahun 2019, Kanwil DJPb Provinsi Papua berhasil mencapai realisasi anggaran sebesar 98% dengan terpenuhinya seluruh output. Realisasi tersebut dibarengi capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang optimal yaitu sebesar 98,33%. Kanwil DJPb Provinsi Papua berkomitmen untuk terus mengawal proses pelaksanaan anggaran dalam rangka meningkatkan capaian IKPA di tahun 2020 ini.

Pada tahun 2020, jumlah total alokasi dana DIPA meningkat signiďŹ kan dibandingkan dengan tahun 2019 disebabkan kenaikan alokasi belanja modal. Dengan adanya peningkatan jumlah alokasi dana tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan serta peningkatan kualitas seluruh kegiatan layanan internal maupun eksternal Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Namun demikian, sejak bulan Januari 2020 muncul wabah virus corona di Wuhan, China yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia menjadi pandemi virus corona.

Pagu dan Realisasi Anggaran Kanwil DJPb Provinsi Papua Tahun Anggaran 2019

19 Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

Wabah COVID-19 mulai dirasakan bangsa Indonesia pada bulan Maret 2020, dimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengambil upaya-upaya pencegahan penularan virus corona melalui berbagai kebijakan pembatasan sosial maupun protokol kesehatan. Adapun untuk penanganannya, dilakukan melalui realokasi anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan layanan maupun kinerja keuangan pada Kanwil DJPb Provinsi Papua maupun institusi pemerintah pada umumnya.

Satuan Kerja

Kanwil DJPb Provinsi Papua merupakan pembina dalam pengelolaan anggaran untuk 47 Kementerian/Lembaga . Pada tahun 2019, jumlah satker mitra kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua sebanyak 672 satker, sementara jumlah satker pada tahun 2020 sebanyak 633 satker.

Dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD), Kanwil DJPb sebagai pengelola perbendaharaan yang merupakan bagian dari siklus pengelolaan Keuangan Negara di wilayah memiliki tugas untuk melakukan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi termasuk di dalamnya menyusun laporan. Sebagai koordinator dari 7 KPPN penyalur DFDD, Kanwil DJPb wajib memantau dan memonitoring seluruh perkembangan yang terjadi terkait DFDD di wilayah Papua. DAK Fisik di Provinsi Papua memiliki total pagu sebesar Rp.4,89 triliun pada tahun anggaran 2020. DAK Fisik tersebut disalurkan ke dalam 3 jenis, yaitu DAK Reguler, DAK Penugasan dan DAK AďŹ rmasi serta disalurkan pada lebih dari 40 bidang/sub-bidang.

Terdapat 30 Pemda termasuk Provinsi Papua yang mendapatkan alokasi DAK Fisik. Tugas Kanwil sebagai koordinator dari 7 KPPN penyalur di lingkup Provinsi Papua adalah memonitoring proses penyaluran setiap tahapnya, mulai dari penyaluran tahap 1, 2 dan 3,

penyaluran sekaligus serta campuran.

Selain itu, memonitoring proses upload syarat penyaluran juga perlu dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua. Tugas Kanwil DJPb dalam rangka monitoring dan evaluasi DAK Fisik adalah melakukan rekapitulasi dan pemantauan penyaluran DAK Fisik per KPPN, per pemda, dan per wilayah, meliputi: a. Realisasi penyaluran dana DAK Fisik dari RKUD; b. Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik, meliputi: Rencana Kegiatan dan Data Kontrak; c. DAK Fisik tidak salur/tidak memenuhi syarat penyaluran d. Untuk tahap I berupa Prediksi DAK Fisik tidak memenuhi syarat penyaluran; e. Realisasi Penggunaan/Penyerapan DAK Fisik; f. Capaian keluaran (Output); g. Proyeksi penyaluran sampai dengan akhir tahun anggaran; dan g. IdentiďŹ kasi permasalahan dalam pelaksanaan DAK Fisik.

Sementara untuk Dana Desa, sejak tahun 2015 Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang nilainya terus mengalami peningkatan. Secara tidak langsung, penyaluran Dana Desa yang dilakukan oleh 7 KPPN di bawah koordinasi Kanwil DJPb Provinsi Papua juga meningkat.

Berdasarkan data yang dicatat oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua, terdapat 5.411 desa yang berhak mendapatkan Dana Desa dengan total pagu pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp.5,41 triliun.

Seluruh desa tersebut tersebar pada 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua. Berikut ini merupakan tabel jumlah desa per kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 20

Jumlah Desa per Kabupaten/Kota di Papua

Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Tolikara merupakan pemda dengan jumlah desa terbesar di Provinsi Papua dengan jumlah 541 desa. Sedangkan Kota Jayapura adalah pemda dengan jumlah desa paling sedikit di Provinsi Papua, yaitu hanya 14 desa. Jika ditinjau per KPPN, KPPN Wamena bertanggung jawab atas penyaluran Dana Desa ke 2.642 desa. Jumlah tersebut hampir setengah dari jumlah desa di Papua. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui 3 tahap pada tahun anggaran 2020, yaitu tahap 1 (40%), tahap 2 (40%) dan tahap 3 (20%).

Tugas Kanwil dalam monitoring dan evaluasi Dana Desa adalah melakukan rekapitulasi dan pemantauan penyaluran Dana Desa per KPPN, per pemda, dan per wilayah, meliputi: a. Realisasi Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD dibandingkan dengan realisasi Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD; b. Sisa Dana Desa di RKUD;Desa yang tidak mendapat penyaluran dari RKUD ke RKD; c. Realisasi penyerapan dan Capaian output Dana Desa; d. Evaluasi peraturan

Bupati/Walikota (Perkada) mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa; dan e. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa.

Pro l KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil DJPb. KPPN dipimpin oleh seorang Kepala KPPN. KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

ProďŹ l 7 (tujuh) KPPN di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua sebagai berikut: 1) KPPN Jayapura Alamat kantor: Komplek Papua Trade Center Jalan Raya Kelapa Dua Entrop

21 Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

Jayapura 99224.

Jumlah pagu dana yang dikelola sebesar Rp10.681.340.417.000,Jumlah Satker mitra kerja sebanyak 276 satker.

Wilayah kerja KPPN Jayapura meliputi 7 (tujuh) Pemda, yaitu: Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten, Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

2) KPPN Merauke Alamat kantor: Jalan TMP Trikora Merauke.

Jumlah pagu dana yang dikelola sebesar Rp3.078.569.828.000,Jumlah satker mitra kerja sebanyak 94 satker.

Wilayah kerja KPPN meliputi 4 (empat) Pemda, yaitu: Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat.

3) KPPN Nabire

Jumlah Satker mitra kerja sebanyak 76 satker.

Wilayah kerja KPPN meliputi 8 (delapan) Pemda, yaitu: Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lany Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Mamberamo Tengah.

Alamat kantor: Jalan Merdeka No. 46 Nabire - Papua 98815.

Jumlah pagu dana yang dikelola sebesar Rp2.324.751.177.000,Jumlah Satker mitra kerja sebanyak 63 satker.

Wilayah kerja KPPN meliputi 5 (lima) Pemda, yaitu: Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Dogiyai, Capaian Kinerja Dalam proses pengelolaan kinerja tersebut Kabupaten Deiyai, dan Kabupaten disusunlah Peta Strategi Kanwil Ditjen Intan Jaya.

Perbendaharaan berdasarkan sistem manajemen/pengelolaan kinerja berbasis 4) KPPN Timika Balance Score Card (BSC) yang terdiri dari Alamat kantor: Jalan Cenderawasih empat perspektif yaitu stakeholder, customer, SP.2, Timika - Papua 99910. internal process, dan learning and growth.

Jumlah pagu dana yang dikelola Peta strategi tahun 2019 terdiri dari 12 sebesar Rp1.481.940.286.000,Jumlah Satker mitra kerja sebanyak 40 Sasaran Strategis. 1 sasaran strategis merupakan bagian dari stakeholder satker. perspective, 2 sasaran strategis pada Wilayah kerja KPPN meliputi 2 (dua) Pemda, yaitu: Kabupaten Mimika dan customer perspective, 5 sasaran strategis pada internal process ,dan 4 sasaran strategis Kabupaten Puncak. learning and growth perspective.

5) KPPN Biak

Alamat kantor: Jalan Majapahit 1, Biak 98117.

Jumlah pagu dana yang dikelola sebesar Rp1.313.727.842.000,Jumlah Satker mitra kerja sebanyak 51 satker.

Wilayah kerja KPPN 2 Pemda, yaitu: Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori.

6) KPPN Serui

Alamat kantor: Jalan Maluku Serui, Serui Kota, Yapen Sel., Yapen, Papua 98213.

Jumlah pagu dana yang dikelola sebesar Rp601.022.707.000,Jumlah Satker mitra kerja sebanyak 33 satker.

Wilayah kerja KPPN meliputi Pemda, yaitu: Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen.

7) KPPN Serui

Alamat kantor: Jalan Jl. Yos Sudarso No. 26 Wamena 99511.

Jumlah pagu dana yang dikelola sebesar Rp4.279.333.983.000,-

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, sebagai instansi vertikal di daerah, Kanwil DJPb Prov Papua menjabarkan sasaran-sasaran strategis sebagai rincian atas tujuan tersebut. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2019, ditetapkan 12 sasaran strategis dan 19 indikator kinerja utama (IKU) beserta targetnya. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2019, secara keseluruhan kinerja Kanwil DJPb Provinsi Papua sudah baik di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 106,70. Dari 19 IKU Kanwil DJPb Prov Papua tahun 2019, terdapat satu IKU yang berstatus kuning dan selebihnya telah berstatus hijau (memenuhi target/ekspektasi) dengan rincian capaian sebagai berikut: a) Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 91,15% dengan target 88%; b) Nilai Kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil terealisasi sebesar 95,71 dengan target 89; c) Nilai Kualitas LK BUN tingkat Kanwil terealisasi sebesar 98,226 dengan target 94;

d) Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil terealisasi 4,57 dengan target 4,53; e) Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi 97,51% dengan target 98,10%; f) Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dengan target 100%; g) Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil terealisasi sebesar 94,41 dengan target 88; h) Tingkat efektiďŹ tas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 88,70 dengan target 86; i) Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI terealisasi 100% dengan target 95%; j) Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil terealisasi sebesar 95,13 dengan target 89; k) Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN terealisasi sebesar 93,97 dengan target 75; l) Persentase akurasi rencana penarikan dana satker terealisasi sebesar 97,39 dengan target 90; m) Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program terealisasi sebesar 100 dengan target 78; n) Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah terealisasi sebesar 90,29 dengan target 77; o) Nilai rata-rata hard competency pegawai terealisasi sebesar 92,76 dengan targe 77; p) Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 83,47% dengan target 83%;q) q) Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization terealisasi sebesar 92,06% dengan target 83%; Kanwil DJPb Provinsi Papua 22

r)

Persentase pemenuhan BMN sesuai standar terealisasi sebesar 95,78 dengan target 92; s) Persentase kualitas pelaksanaan anggaran terealisasi sebesar 97,49% dari target 95%.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan IKU. Pada Tahun 2019 telah dirumuskan 19 IKU pada Kanwil Papua yang merupakan komitmen kinerja Kepala Kanwil. Dari 19 IKU, 18 IKU melebihi target yang telah direncanakan, sedangkan 1 IKU belum mencapai realisasi sesuai dengan target yaitu IKU “Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal�.

23 Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

PRIYO P. Staf Umum

Kanwil DJPb Provinsi Papua 24

TIYOK SUBEKTI Kepala Kantor

25 Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

BAGONG ISWANTO Kepala Kantor

NOEGROHO Kepala Kantor

Kanwil DJPb Provinsi Papua 26

Lanskap Kantor PTC

27 Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

Aerial View Kantor PTC

Stadion Papua Bangkit Kanwil DJPb Provinsi Papua 28

analisis permasalahan/isu strategis

Kekuatan yang dimaksud adalah suatu keunggulan dalam sumber daya, keterampilan dan kemampuan lainnya yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh organisasi.

Kelemahan yang dimaksud juga bisa berupa sumber daya, keterampilan dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif suatu organisasi.

D

alam menganalisis permasalahan yang dihadapi guna merumuskan strategi organisasi, Kanwil DJPb Provinsi Papua menggunakan pendekatan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu analisis yang melakukan identi kasi terhadap berbagai faktor secara sistematis untuk dapat merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi pada unsur-unsur internal terhadap unsur-unsur eksternal.

Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi.

Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan tingkat pe�umbuhan ekonomi yang relative tinggi.

Ancaman adalah situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu organisasi.

Sebagai contoh yaitu pesatnya persaingan penyedia jasa kesehatan.

Analisis SWOT mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (oppo unities) dan ancaman (threats) yang merupakan hal yang kritis bagi keberhasilan organisasi. Dengan demikian diperlukan identi kasi SWOT pada Kanwil DJPb Provinsi Papua. Identi kasi ini meliputi identi kasi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki unit organisasi Kanwil DJPb Provinsi Papua, sedangkan faktor ekternal meliputi peluang dan ancaman yang dihadapi. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisis matriks SWOT untuk merumuskan alternatif-alternatif strategi yang terdiri dari Strategi SO (Strength-Oppo unity), Strategi WO (Weakness-Oppo unity), Strategi ST (Strength-Treats), dan Strategi WT (Weakness- Treats). Tahapan terakhir yaitu Interpretasi Hasil Analisis SWOT untuk pengembangan organisasi.

Pro l Kanwil Papua

29 Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

Ÿ Ÿ Ÿ

SOP dan proses bisnis yang jelas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memiliki motivasi kerja tinggi Teknologi informasi yang handal

Ÿ Ÿ Ÿ

Ÿ

Sarana prasarana belum seluruhnya sesuai dengan standar Sebagian SDM berusia menjelang pensiun yang memiliki gap kompetensi Infrastruktur dan jaringan komunikasi di sebagain wilayah terbatas

Ketergantungan Pemerintah Daerah yang besar terhadap dana APBN

Ÿ

Masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan APBN di sisi Satker

Ÿ

Hubungan kemitraan dengan mitra kerja telah terjalin dengan baik

Ÿ

Ÿ

Peluang kerjasama dengan Pemda maupun stakeholder yang masih terbuka lebar

Pola monitoring, evaluasi, dan pembinaan yang masih bersifat sektoral

Ÿ

Regulasi baru yang belum dipahami

Ÿ

Kebutuhan penggunaan IT yang semakin tinggi

Ÿ

Kondisi sosial dan kultural di Papua unik

STRENGTHS (KEKUATAN) SOP dan proses bisnis yang jelas Pelaksanaan tugas dan fungsi di Kanwil DJPb Provinsi Papua khususnya PA I senantiasa berpegang teguh pada SOP dan Proses Bisnis yang jelas dan terukur. Selain itu, dalam menjalankan tugas, insan perbendaharaan senantiasa mengedepankan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu integritas, profesionalisame, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memiliki motivasi kerja tinggi SDM Kanwil DJPb Provinsi Papua terdiri dari Jabatan Struktural (Eselon II/Pimpinan Tinggi, Eselon III/Administrator, dan Eselon IV/Pengawas) dan Jabatan Fungsional umum. Seluruh Pejabat Struktural telah memenuhi standar kompetensi untuk menduduki jabatan tersebut. Selain itu, Berdasarkan pro l SDM yang dimiliki Kanwil DJPb Provinsi Papua, sebagain besar SDM memiliki latar belakang pendidikan tinggi (S1 dan S2) se�a berusia muda dan energik. Dengan demikian, secara umum SDM Kanwil DJPb Provinsi Papua merpakan SDM yang kompeten dan memiliki motivasi kerja tinggi. Formasi ini tentunya menjadi salah satu kekuatan bagi Kanwil DJPb Provinsi Papua dalam mewujudkan visi dan misinya.

Teknologi informasi yang handal Demi menunjang kelancaran pelakasanaan tugas pelayanan perbendaharaan tersebut, saat ini telah dikembangkan sistem aplikasi teritegrasi, sepe�i SPAN, SAKTI, DSW, OMSPAN, MEBE dan E-O ce (NADINE).

Capaian dan prestasi yang diraih dalam kurun waktu tiga tahun terakhir · Peringkat II Reviu Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 Kategori Kanwil Besar · Peringkat I Nasional Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2017 · Peringkat 9 Nasional Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2018 · Peringkat 7 Nasional Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Kinerja Tahun 2017 · Peringkat 9 Nasional Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Kinerja Tahun 2018 · Peringkat 7 Penilaian KFR tahun 2018

WEAKNESS (KELEMAHAN) Sarana prasarana belum seluruhnya sesuai dengan standar Gedung Keuangan Negara yang masih sewa sehingga sarana prasarana tidak seluruhnya dapat terpenuhi. Jumlah rumah dinas yang dimiliki Kanwil DJPb Papua sudah memadai, namun sebagian besar diantaranya dalam kondisi tidak layak huni dan dihuni oleh orang yang tidak berhak. Selain dihuni oleh pensiunan, sebagian diantaranya diklaim/dipalang oleh masyarakat/ketua adat.

Sebagian SDM berusia menjelang pensiun yang memiliki gap kompetensi Sebagian SDM, terutama pelaksana/fungsional umum berusia di atas 50 tahun se�a berlatar pendidikan SLTA. Seiring perkembangan teknologi yang pesat se�a proses bisnis pelaksanaan anggaran yang sangat dinamis, kondisi ini menimbulkan gap kompetensi. Mereka pada umumnya terkendala untuk untuk segera menyesuaikan tools berbasis IT dan memahami regulasi baru yang cepat berubah.

Infrastruktur dan jaringan komunikasi di sebagain wilayah terbatas Wilayah di provinsi Papua sebagian besar belum didukung infratruktur yang memadai sehingga aksesnya masih sangat terbatas. Selain itu internet di Papua sering mengalami gangguan. Seringnya terjadi gangguan keamanan turut memperlemah kinerja dan akses pengelolaan keuangan di Papua

OPPORTUNITIES (PELUANG)

Ketergantungan Pemerintah Daerah yang besar terhadap dan APBN Sumber pendanaan APBD provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua masih sangat mengandalkan APBN. Hal tersebut terlihat dari porsi pendaaan APBD yang mencapai lebih dari 90% lebih dari APBN. Hal tersebut memerlukan koordinasi yang instens antara Pemerintah Daerah dengan Kanwil Dijten Perbendaharaan Provinsi Papua.

Peluang kerjasama dengan Pemda maupun stakeholder yang masih terbuka lebar Masih terdapat Pemda LKKD-nya belum memperoleh opini WTP. Hal tersebut membuka peluang Pembinaan kepada Pemda dalam rangka meningkatkan opini LKPD menjadi “WTP”. Pembinaan kepada Pemda tersebut didukung dengan koordinasi yang intens antara Kanwil DJPb dengan BPK Perwakilan Provinsi Papua, BPKP Perwakilan Provinsi Papua, Kejati Provinsi Papua dan Pengadilan Tinggi Provinsi Papua.

Hubungan kemitraan dengan mitra kerja telah terjalin dengan baik Sebagai sebuah organisasi pemerintah, Kanwil DJPb Provinsi Papua harus membangun hubungan kemitraan dengan seluruh stakeholders. Mitra utama Kanwil DJPb Provinsi Papua adalah 1 provinsi, 29 kab/kota, dan 672 satker.

Sejauh ini hubungan kemitraan dengan unit-unit tersebut telah berjalan dengan baik dalam wujud berbagai kegiatan, sepe�i Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pendampingan, se�a Monitoring dan Evaluasi. Selain itu, Kanwil DJPb Prov. Papua telah melaksanakan piloting terhadap salah satu pemda sebagai percontohan pemda yang lain, dapat mengundang pemda dalam kegiatan kedepannya, dan MoU antara Pemprov Papua dengan Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Kebutuhan penggunaan IT yang semakin tinggi Perkembangan teknologi informasi yang pesat hingga memasuki revolusi industry 4.0 telah dibarengi dengan masyarakat yang semula gagap teknologi, kini makin melek teknologi dan terbiasa memanfaatkannya (user friendly). Hal ini merupakan peluang emas untuk berinovasi di dunia digital.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 30

THREATS (ANCAMAN)

Masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan APBN di sisi Satker Berdasarkan analisis pelaksanaan APBN Tahun 2019, teridenti kasi beberapa isu tantangan dan hambatan. Isu-isu tersebut diantaranya proses pembebasan lahan yang berlarut-larut, keterlambatan lelang, dan terjadinya bencana alam/gangguan alam. Kondisi ini tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat dimitigasi dengan efektif di masa mendatang.

Berbagai langkah strategis perlu disiapkan agar hambatan-hambatan dalam pelaksanaan APBN dapat diminimalisir.

Pola monitoring, evaluasi, dan pembinaan yang masih bersifat sektoral Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pembinaan di bidang perbendaharaan negara merupakan salah satu tugas Kanwil DJPb Provinsi Papua. Sejauh ini pola monitoring, evaluasi, dan pembinaan sudah dijalankan dengan baik, namun belum bersifat komprehensif. Pola monitoring, evaluasi, dan pembinaan cenderung masih bersifat sektoral antara fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pe�anggungjawaban anggaran. Padahal sering kali objeknya adalah unit yang sama.

Regulasi baru yang belum dipahami Pada beberapa tahun terakhir ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan beberapa regulasi baru yang dampaknya pada tata kelola keuangan Satuan kerja cukup besar yaitu Peraturan Menteri Keuangan tentang Ka�u Kredit Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola Keuangan Satker TNI. Belum lagi regulasi-regulasi yang diterbitkan berkaitan dengan masa pandemic COVID-19. Perubahan yang cukup besar ini dikhawatirkan lambat dipahami oleh Satker.

Banyaknya permasalahan di Papua yang bersifat sistemik Tantangan besar dalam membina hubungan dengan Pemda baik dari sisi kondisi geogra s, keamanan, keterbatasan akses transpo�asi dan komunikasi, keterbatasan dana, kondisi ekonomi, kondisi sosio kultural.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut sulit melakukan akses dan koordinasi lebih intens ke semua kabupaten/kota.

STRENGTHS (KEKUATAN)

· SOP dan proses bisnis yang jelas · SDM yang kompeten dan memiliki motivasi kerja tinggi · Teknologi informasi yang handal · Capaian dan prestasi yang diraih

MATRIKS 1.

Mengoptimalkan layanan kepada satker dan Pemda yang didukung sistem dan proses bisnis yang handal.

2. Memberikan kemudahan layanan melalui penyusunan sistem layanan berbaisi digital, sistim informasi keuangan pusatdarah, sistem pengawasan penyaluran DFDD 3. Mengoptimalkan peran media sebagai saluran informasi pengelolaan keuangan.

STRATEGI WO

1.

Melengkapi sarana-prasarana sesuai dengan standard untuk mendukung pelayanan dan Penyusunan Roadmap Penyelesaian Permasalahan Rumah Dinas.

2. Mengoptimalkan peran GKM/internalisasi/pelatihan untuk mendukung kualitas layanan.

3. Melanjutkan hubungan kemitraan dan kerjasama, se�a pembentukan forum ekonomi daerah dan forum percepatan penyaluran UMi.

STRATEGI ST

THREATS (ANCAMAN)

· Masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan APBN di sisi Satker · Pola monitoring, evaluasi, dan pembinaan yang masih bersifat sektoral · Regulasi baru yang belum dipahami · Kondisi sosial dan kultural di Papua unik

· Sarana prasarana belum seluruhnya sesuai dengan standar · Sebagian SDM berusia menjelang pensiun yang memiliki gap kompetensi · Infrastruktur dan jaringan komunikasi di sebagain wilayah terbatas

STRATEGI SO

OPPORTUNITIES (PELUANG)

· Ketergantungan Pemerintah Daerah yang besar terhadap dana APBN · Hubungan kemitraan dengan mitra kerja telah terjalin dengan baik · Peluang kerjasama dengan Pemda maupun stakeholder yang masih terbuka lebar · Kebutuhan penggunaan IT semakin tinggi

WEAKNESS (KELEMAHAN)

1.

Meningkatan efekti tas monitoring, evaluasi dan pembinaan pengelolaan keuangan.

2. Mengefekti�an pola komunikasi dan sosialisasi kebijakan melalui pembentukan task force dan pembentukan/pengembangan komunikasi publik.

3. Menyusun strategi untuk membantu satker/Pemda memahami regulasi baru

31 Para Penjemput Fajar: Fajar Gambaran Umum

STRATEGI WT

1.

Melakukan kajian dan identi kasi untuk memetakan hambatan pelaksanaan APBN dan merumuskan strategi perbaikan.

2. Merumuskan pola pembinaan yang efektif untuk mendukung pelaksanaan APBN yang optimal.

3. Menggunakan media cetak dan elektronik melalui press conference / release APBN secara periodik.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 32

Program Kerja

PROGRAM KERJA STRATEGIS

B

erdasarkan hasil identiďŹ kasi terhadap berbagai faktor internal dan eksternal, Kanwil DJPb Provinisi Papua merumuskan strategi organisasi. Strategi organisasi disusun dengan memperhatikan hubungan atau interaksi pada unsur-unsur internal terhadap unsur-unsur eksternal. Perumusan strategi ini dilakukan dengan analisis SWOT, yaitu suatu metode dalam perumusan strategi organsiasi yang secara komprehensif dan sistematis menganalisis faktor eksternal dan internal untuk mengevaluasi posisi competitiveness saat ini dan peluang dimasa depan. Alternatif strategi yang dipilih dalam analisis SWOT dapat dijabarkan sebagai berikut:

A

lternatif strategi yang dipilih dalam analisis SWOT dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Strategi SO, yaitu memanfaatkan strengths yang dimiliki untuk menangkap opportunities yang ada; 2. Strategi WO, yaitu mengurangi weakness untuk menangkap opportunities yang ada; 3. Strategi ST, yaitu menggunakan strenghts untuk menanggulangi threats; dan 4. Strategi WT, yaitu mengurangi weakness agar mampu memitigasi threats yang ada.

Dengan menggunakan analisis SWOT, disusun langkah-langkah strategis dalam wujud program kerja yang mencakup rekomendasi kegiatan, rencana tindak kegiatan, target waktu penyelesaian, dan unit penanggung jawab. Program kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua dituangkan dalam SWOT matriks sebagai berikut: Strength-Oppo unity (SO)

Program kerja yang disusun dengan memanfaatkan strengths yang dimiliki untuk menangkap opportunities yang ada, sebagai berikut: 1. Penyusunan Sistem Informasi Pengembangan Layanan internal Berbasis Digital (UIC: Bagian Umum).

33 Para Penjemput Fajar: Fajar Program Kerja

Baca Selengkapnya

1. Penyusunan Sistem Informasi Pengembangan Layanan internal Berbasis Digital (Bagian Umum); 2. Penyusunan dan Release APBN Regional Papua Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Tahunan (Bidang PPA I); 3. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Pusat Daerah (SIKRIWIL) Berbasis GFS (Bidang PAPK); 4. Penyusunan Sistem Informasi Pengawasan Penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik Berbasis Output (Bidang PPA II); 5. Peningkatan dan Pengembangan Branding Image Kanwil DJPb Provinsi Papua (Bagian

1. Penyusunan Roadmap Penyelesaian Permasalahan Rumah Dinas (Bagian Umum) 2. Revitalisasi Fungsi DJPb Sebagai Kuasa BUN di Daerah (Bidang SKKI & Bidang PAPK).

3. Pembentukan Forum Ekonomi Daerah sinergi Kantor Ve ikal E1 Kemenkeu Provinsi Papua, BI, OJK, BPS, Perbankan/BUMN, dan Pemda (Bidang PPA II).

4. Pembentukan Forum Percepatan Penyaluran UMi dengan Pegadaiaan, PMN dan Koperasi (Bidang PPA II).

so wo

Dalam lingkungan internal Kanwil DJPb, terdapat kebutuhan layanan seperti administrasi kepegawaian, pemilihan The Best Employee, penggunaan aset oleh pegawai, dsb.

Guna menunjang pemenuhan kebutuhan layanan tersebut perlu dikembangkan layanan internal dengan berbasis digital, mengingat stkeholders semakin user friendly dengan perkembangan teknologi informasi sehingga kebutuhan informasi maupun layanan digital pun semakin tinggi.

Dengan didukung SDM yang kompeten dan memiliki motivasi kerja tinggi, peluang peningkatan kualitas layanan internal dengan berbasis digital sangat mungkin diwujudkan.

2. Penyusunan dan Release APBN Regional Papua Triwulanan /Semesteran dan Tahunan (UIC: Bidang PPA I dan Bidang PPA II).

Dana APBN merupakan sumber utama penyelenggaraan fungsi pemerintahan di wilayah Provinsi Papua, baik yang diselenggarakan oleh instansi vertikal kementerian/Lembaga maupun pemerintah provinsi/kabupaten kota. Dana APBN yang dikucurkan kepada Pemda berupa berupa berbagai bentuk dana Transfer Daerah seperti DAU, DAK, Dana Otsus, dsb.

st wt

di daerah, serta data statistik Daerah seperti DAU, DAK, Dana keuangan lingkup Provinsi Papua.

Otsus, dsb. Demikian juga untuk Program kerja ini dapat pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan dukungan desa/kampung diberikan Dasa Desa.

SDM yang kompeten dan Selain itu juga terdapat programmemiliki motivasi kerja tinggi, program pemerintah pusat lainnya, serta teknologi informasi yang seperti Bantuan Langsung Tunai handal.

(BLT), kredit program berupa KUR 4.

Penyusunan System Informasi dan UMi. Sementara itu, dengan Pengawasan Penyaluran Dana dukungan teknologi informasi yang Desa dan DAK Fisik Berbasis handal, realisasi APBN di wilayah Output (PPA II) Provinsi Papua dapat disajikan secara Dana Desa dan DAK Fisik update. Oleh karena itu, perlu disusun merupakan dana perimbangan dan release APBN Regional Papua dari pemerintah pusat yang Bulanan / Triwulanan/Semesteran dan penyalurannya dilakukan oleh Tahunan. Release APBN Regional ini KPPN di daerah. Untuk dapat dilakukan melalui berbagai memudahkan para stakeholder media komunikasi publik yang dalam memantau dan dimiliki Kanwil DJPb Provinsi Papua. memonitor penyaluran Dana Release ini tentunya sangat dibutuhkan Desa dan DAK Fisik 2020 di untuk monitoring, akuntabilitas, Provinsi Papua, perlu dibangun maupun transparansi. system informasi pengawasan 3. Penyusunan Sistem Informasi penyaluran Dana Desa dan Keuangan Pusat Daerah (SIKRIWIL) DAK Fisik dengan berbasis Berbasis GFS (UIC: Bidang PAPK). output. Dengan system Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) informasi tersebut dapat telah menjadi agenda reformasi diketahui informasi mengenai manajemen keuangan pemerintah sejak persyaratan penyaluran, terbitnya paket undang-undang keuangan penyaluran pada masingnegara. Dengan berbasis GFS wilayah masing kabupaten, penyaluran Provinsi Papua yang menggambarkan per tahap, dsb. konsolidasi ďŹ skal pemerintah pusat dan Program kerja ini dapat pemerintah daerah. Dengan adanya diwujudkan dengan dukungan SIKRIWIL diharapkan dapat SDM yang kompeten dan mempermudah stakeholder untuk memiliki motivasi kerja tinggi, mengakses informasi mengenai serta teknologi informasi yang perkembangan realisasi APBN dan APBD handal.

1. Pembentukan Tim Task Force Evaluasi Pelaksanaan Ka u Kredit Pemerintah (Bidang PPA I); 2. Pembentukan Team Task Force pengawasan penyusunan SP2D Online Pemda melalui potongan Bendahara Pemda (Bidang PPA I); 3. Pembentukan dan pengembangan Komunikasi Publik (Umum); 4. Percepatan Penyusunan Materi Rapat dengan Menkeu pada Akhir Tahun (Bidang SKKI).

1. Press Conference Realisasi APBN 2019 dan Persiapan APBN 2020 bersama unit Kementerian Keuangan (Bidang PPA I); 2. Percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, WBBM (Bidang SKKI).

5. Peningkatan dan Pengembangan Branding Image Kanwil DJPb Provinsi Papua

Branding image merupakan upaya yang dilakukan untuk menanamkan image, citra, ataupun identitas institusi/lembaga kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) maupun masyarakat luas. Branding image dilakukan dilakukan dengan tujuan untuk membuat positioning yang kuat di tingkat regional, nasional, atau bahkan global, sehingga menghadirkan Kanwil DJPb Provinsi Papua 34

kepedulian (people awareness), reputasi, maupun persepsi yang baik terhadap institusi/lembaga.

Dalam hal ini, Kanwil DJPb Papua berupaya menjadi salah satu instansi yang dikenal dan diperhitungkan sebagai instansi penting di Provinsi Papua.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan dan pengembangan branding image Kanwil DJPb Provinsi Papua melalui forum komunikasi pemerintah daerah maupun mitra perbankan di Provinsi Papua maupun pers/media cetak maupun elektronik dan media online dalam suatu wadah informal.

Ketergantungan Pemerintah Daerah yang besar terhadap dana APBN serta hubungan kemitraan dengan mitra kerja telah terjalin dengan baik merupakan suatu peluang besar untuk meningkatkan brand image Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Weakness-Oppo unity (WO)

Program kerja yang disusun dengan mengurangi weakness untuk menangkap opportunities yang ada, sebagai berikut: 1. Penyusunan Roadmap Penyelesaian Permasalahan Rumah Dinas (Bagian Umum) Permasalahan yang dihadapi berkenaan dengan rumah dinas Kanwil DJPb Provinsi Papua antara

antara lain: rumah dinas dikuasai pihak lain yang tidak berhak, potensi penyerobotan/perampasan oleh pihak lain.

Permasalahan-permasalahan tersebut harus segera diupayakan penyelesaiannya untuk mengamankan BMN. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu dilakukan koordinasi yang baik dengan

Aparat Penegak Hukum, BPN, maupun pihak terkait lainnya.

2. Revitalisasi Fungsi DJPb sebagai Kuasa BUN di Daerah (Bidang SKKI & PAPK).

Menteri Keuangan merupakan Bendahara Umum Negara (BUN).

Dalam menjalankan fungsinya, sebagian kewenangan diserahkan kepada KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah. Seiring pelaksanaan anggaran yang semakin komplek, peran KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah perlu ditelaah dan dikaji kembali agar sesuai dengan ketentuan perundangundangan, bahkan jika dimungkinkan perlu ditingkatkan perannya.

3. Pembentukan Forum Ekonomi Daerah sinergi Kantor Vertikal E1 Kemenkeu Provinsi Papua, BI, OJK, BPS, Perbankan/BUMN dan Pemda (Bidang PPA II)

Pertumbuhan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui kebijakan ďŹ skal, BI melalui kebijakan moneter, serta para pelaku usaha.

Upaya-upaya di bidang ďŹ skal pun dilakukan dengan meningkatkan sumber-sumber pendapatan

pemerintah pusat/daerah maupun meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran.

Untuk itu perlu dilakukan koordinasi yang intensif dengan pemda, satuan kerja, BI/OJK/Perbankan, BUMN/BUMD, maupun Lembaga lainnya.

Dalam hal ini, perlu dibentuk Forum Ekonomi Daerah sinergi Kantor Vertikal E1 Kemenkeu Provinsi Papua, BI, OJK, BPS, Perbankan/BUMN dan Pemda.

4. Pembentukan Forum Percepatan Penyaluran UMi dengan Pegadaiaan, PMN dan Koperasi (Bidang PPA II)

UMKM merupakan salah satu tonggak penopang ekonomi masyarakat. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui UMKM, pemerintah telah meluncurkan kredit program berupa KUR dan UMi. Pada saat ini, penyerapan UMi di wilayah Provinsi Papua masih sangat rendah. Hal ini dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi ataupun pemahaman mayarakat Papua, serta kondisi sosiokultural masyarakat di Papua.

Untuk menghadapi permasalahan tersebut diperlukan adanya koodinasi yang baik dengan institusi terkait, melalui Forum Percepatan Penyaluran UMi dengan Pegadaiaan, PMN dan Koperasi.

Pelayanan Front OďŹƒce dimasa pandemi COVID-19 Sebagai Kuasa BUN di Daerah, KPPN memiliki peran vital dalam penyaluran APBN untuk membangun Negeri.

Foto: Dimas Galih Adiputra 3

Fajar 35 Laskar Para Penjemput Penjemput Fajar Program Kerja Fajar:

5. Pembentukan Forum Percepatan Peningkatan Kualitas LKPD (Bidang PAPK) Jumlah Pemda di wilayah Provinsi Papua sebayak 30, terdiri dari satu Pemerintah Provinsi, satu Pemerintah Kota, dan 28 Pemerintah Kabupaten. Dari 30 Pemda tersebut, opini audit BPK atas LKPD Tahun 2018 11 Pemda diantaranya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 11 Pemda memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 8 Pemda memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Kondisi ini tentunya merupakan tantangan untuk segera melakukan upaya peningkatan kualitas LKPD, dimana opini BPK atas LKPD merupakan salah satu parameter yang menunjukan tingkat akuntabilitas pelaksanaan APBD pada Pemda yang bersangkutan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dengan pengelola keuangan daerah (BPKAD) dan aparat pengawas/pemeriksa keuangan (BPK, BPKP, dan Inspektorat Pemda) melalui forum percepatan peningkatan kualitas LKPD.

Strength-Treath (ST) Program kerja yang disusun dengan menggunakan strenghts untuk menanggulangi threats, sebagai berikut: 1. Pembentukan Tim Task Force Evaluasi Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah (Bidang PPA I) Kartu kredit merupakan salah satu alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah dalam rangka pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrument modern dan untuk mendukung inklusi keuangan, serta meminimalisasi uang tunai yang beredar. Penggunaan KKP yang diluncurkan sejak tahun 2017 perlu dilakukan evaluasi efetivitas dan eďŹ siensi penggunaannya. Untuk itu, perlu dibentuk Tim Task Force Evaluasi Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah.

2. Pembentukan Team Task Force pengawasan penyusunan SP2D Online Pemda melalui potongan Bendahara Pemda (Bidang PPA I) Pendapatan Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan.

Salah satu mekanisme penerimaan pajak adalah melalui pemotongan pajak dalam SP2D yang diterbitkan oleh Pemda.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan pemotongan serta penyetoran pajak tersebut dari tahun ke tahun, terdapat potongan pajak tahun anggaran berjalan yang disetorkan (dalam hal ini

dilaksanakan oleh bank mitra BUD masing-masing Pemda)

ke Kas Negara pada tahun anggaran berikutnya. Praktik ini tentunya tidak tepat dan dapat mengganggu realisasi pendapatan maupun berpotensi terjadinya cash mismatch dalam pengelolaan likuiditas keuangan negara. Selain itu, terdapat potensi potongan pajak yang kurang disetorkan ke Kas Negara. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahanpermasalahan tersebut, perlu dibentuk Team Task Force pengawasan penyusunan SP2D Online Pemda melalui potongan Bendahara Pemda.

3. Pembentukan dan pengembangan Komunikasi Publik (Umum)

Kanwil DJPb Provinsi Papua sebagai salah satu instansi vertikal Kementerian Keuangan memiliki stakeholders yang sangat luas.

Dalam membangun komunikasi yang efektif kepada para stakeholders diperlukan strategi komunikasi guna menyediakan informasi kepada khalayak luas, meningkatkan kepedulian (awareness), serta mempengaruhi sikap/perilaku Kanwil DJPb Provinsi Papua 36

stakeholders sehubungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan maupun program-program pemerintah.

Saluran komunikasi publik yang digunakan melalui berbagai sarana/media yang dapat menjangkau publik, seperti: media massa, media online (web, jejaring sosial, dsb), dan reklame. Dengan dukungan SDM yang kompeten dan kreatif, program kerja ini dapat diwujudkan demi komunikasi yang efektif kepada seluruh stakholders, bahkan masyarakat luas.

4. Percepatan Penyusunan Materi Rapat dengan Menkeu pada Akhir Tahun (Bidang SKKI) Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, baik realisasi anggaran belanja maupun capaian target pendapatan, pada akhir tahun anggaran dilakukan rapat dengan Menteri Keuangan melalui video conference yang diikuti oleh seluruh instansi lintas eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk kesuksesan rapat tersebut diperlukan persiapan bahan rapat yang matang, update dan akurat.

Untuk itu diperlukan berkoordinasi yang baik antar unit kerja DJPb, DJP, DJKN, dan DJBC yang membawahi wilayah kerja Provinsi Papua, mengenai data realisasi, maupun langkah strategis yang telah dilakukan, maupun kendala yang dihadapi. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diupayakan percepatan penyusunan materi rapat dengan Menkeu pada akhir tahun anggaran. Dengan dukungan ketersediaan data realtime dan system informasi yang terintegrasi (OMSPAN, MEBE, dsb) serta SDM yang kompeten, program kerja ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Weakness-Treath Program kerja yang disusun dengan mengurangi weakness agar mampu memitigasi threats yang ada, sebagai berikut: 1. Press Conference Realisasi APBN 2019 dan Persiapan APBN 2020 bersama unit Kementerian Keuangan (Bidang PPA I) Press conference dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan fungsi Kanwil DJPb Provinsi Papua dalam mengawal pengelolaan APBN di Provinsi Papua, baik capaian pelaksanaan anggaran tahun berjalan, maupun persiapan pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Kegiatan ini diikuti satker kementerian/lembaga, serta Pemda, sehingga merupakan momentum yang sangat baik untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan, serta highlight hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam rangka memperbaiki kualitas pelaksanaan anggaran, serta memitigasi kendala yang dihadapi.

2. Percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (Bidang SKKI) Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan bentuk pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu upaya pencegahan melalui perbaikan sistem yang diakukan oleh Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan sebagai upaya mendorong pemberantasan korupsi dengan mengedepankan aspek mencegahan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan tata kelola yang baik (good governance) pada semua instansi di lingkungan Kementerian Keuangan. Walaupun tidak termasuk yang ditetapkan sebagai unit yang menjalankan akselerasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada tahun 2020, tetapi Kanwil DJPb Provinsi Papua berkomitmen untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM secara mandiri.

37 Para Penjemput Fajar: Fajar Program Kerja

Diskusi Kakanwil bersama Kepala KPPN lingkup Prov. Papua Rakorwil Semester I Tahun 2020 Foto: Rifqi Achmad RaďŹ

Hal tersebut dimaksudkan agar standarisasi pembangunan ZI WBK/WBBM lebih awal dipahami dan diterapkan oleh segenap pejabat, pegawai dan PPNPN Kanwil DJPb Provinsi Papua sehingga pada saatnya siap mengikuti penilaian tingkat kementerian dan nasional.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) TA 2019 Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Satker BLU Pelaksanaan Monev dan Penyusunan Spending Review Rakorev Pelaksanaan Anggaran APBN dengan Pemerintah Provinsi Rakorev Komprehensif Pelaksanaan Anggaran APBN dengan Pemkab/Pemkot Focus Group Discussion (FGD) dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Rapat forum komunikasi Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD Monitoring dan evaluasi pengelolaan PNBP Survey dan Penyusunan bahan masukan Standar Biaya Masukan 2021 Focus Group Discussion (FGD) dengan Satuan Kerja terkait IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) 2019 dan 2020 Talkshow kinerja APBN Tahun 2019 di RRI dan TVRI Pelaksanaan Treasury Awards dengan pengelolaan data terpilah Monitoring dan Evaluasi Renkas Satuan Kerja Bulanan dan PPDH KPPN Harian Pelaksanaan Revisi Anggaran dan pendalaman Spending Be er Kegiatan penyerahan DIPA 2021

PROGRAM KERJA REGULER Selain program kerja sta egis tersebut diatas, Kanwil DJPb Provinsi Papua juga tetap melaksanakan dengan dise ai upaya peningkatan kualitas program kerja yang selama ini telah dilaksanakan, sebagai berikut:

Kanwil DJPb Provinsi Papua 38

PROGRAM KERJA REGULER

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Anggaran IIII 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Sosialisasi/FGD pengelolaan DFDD dan Dana Non Fisik mekanisme baru.

Penyampaian Rekapitulasi Lembar Rekapitulasi Transfer (LRT) Tahun 2019, Rekapitulasi Lembar Kon rmasi Transfer (LKT) Triwulanan Tahun 2020 Penyusunan Laporan Monev DAK Fisik, Non Fisik dan Dana Desa Penyusunan Laporan Monev Kredit Program Laporan Konsolidasi PFK FGD mengenai Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Bimtek aplikasi SIKP Monitoring dan Evaluasi UMi Penyusunan Kajian Fiskal Regional Forum Kerjasama Kajian Fiskal Regional Penyusunan Laporan Belanja Spasial dan Capain Output Strategis Nasional

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2019 dan Semester I Tahun 2020 Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-D KPPN Tahun Anggaran 2020 kepada KPPN FGD Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-D Tahun 2019 Rapat Koordinasi KPPN dan Kanwil Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN-D Tahun 2019 dan 2020 Pembinaan laporan keuangan UAKPA, UAPPA-W dan Satker BLU Tahun 2020 Telaah Laporan Keuangan UAPPA-W Semesteran dan Tahunan Telaah Laporan Keuangan BLU Monitoring Rekonsiliasi Bulanan UAKPA dan KPPN Laporan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Laporan Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 Audited Penyusunan Laporan Keuangan UAKKBUN Tingkat Kanwil Tahun 2019 (Unaudited dan Audited) Penyusunan Laporan GFS Tingkat Kanwil Tahun 2019 (Preliminary, Unaudited, dan Audited) dan Triwulanan Tahun 2020 Penyusunan Laporan Pembinaan Seksi PSAPD Penilaian LK UAKBUN-D KPPN Tahun Anggaran 2019 Seminar GFS dengan melibatkan BI, BPS, dan Pemda Pembinaan laporan keuangan UAKPA, UAPPA-W dan Satker BLU Tahun 2020 Penyusunan Laporan Telaah LKPD Pendampingan Penyusunan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Kas pada Pemerintah Daerah Pendampingan Aplikasi Persediaan pada Pemerintah Daerah Pendampingan Rekonsiliasi Aset dan Keuangan pada Pemerintah Daerah Pelatihan kepada KPPN mengenai aplikasi SIMDA dan Siskeudes, bekerjasama dengan BPKP.

39 Para Penjemput Fajar: Fajar Program Kerja

PROGRAM KERJA REGULER

Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Laporan Supervisi Proses Bisnis KPPN Laporan TIK, implementasi SPAN dan SAKTI Penyusunan Pro l dan Piagam Risiko se a FGD manajemen Risiko Rakorwil SKKI terkait Impementasi ISO, WBKWBBM, Manajemen Risiko dan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Komunikasi Pegawai FGD peningkatan Kompetensi TMR satu regional Pembinaan dan Supervisi Proses Bisnis KPPN Monev Implementasi ISO Pembinaan dan Supervisi TIK, implementasi SPAN dan SAKTI Koordinasi Inovasi layanan Monitoring Akselerasi Zona Integritas WBKWBBM Laporan Manajemen Risiko Laporan Pemantauan Pengendalian Intern, Kode Etik/Disiplin Pegawai dan Pengendalian Grati kasi Melalui Metode Blind Surveilance pada KPPN Pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut atas LHA Aparat Pengawas Fungsional Pembinaan Jabatan Fungsional Monev Pelaksanaan Ujian Se i kasi Bendahara pada KPPN selaku UPS Taskforce LLAT Uji Petik Kepatuhan Bank Pos Persepsi Analisis Standarisasi Grati kasi Implementasi SAKTI kepada seluruh satker non Kemenkeu modul admin dan penganggaran berbasis web Coaching Clinic IT KPPN untuk memenuhi IKU Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Evaluasi Implementasi e-SPM masa Work From Home (WFH).

Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Supervisi KPPN Masa COVID-19.

Monitoring Bendahara Satker Terse i kasi.

PROGRAM KERJA REGULER 3

Laskar Penjemput Fajar

PROGRAM KERJA REGULER

Bagian Umum 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2020 Penyelenggaraan Hari Bakti Perbendaharaan 2020 Penyusunan dan Penyampaian LAKIN 2019 Penyusunan Laporan BMN UAPPBW dan Laporan Keuangan UAPPAW Tahun 2019 Penyusunan dan Penyampaian Laporan Capaian Kinerja se a Laporan Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga, tata usaha, kehumasan, protokoler pimpinan Pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik Penghapusan BMN Rusak Berat dan Arsip inaktif Penyelenggaraan rakorwil Penyusunan laporan bulanan/triwulanan/empat bulanan/semester Pelaksanaan administrasi kepegawaian Pelaksanaan gugus kendali mutu Administrasi penerbitan kenaikan gaji berkala Sidang penilaian penetapan peringkat jabatan tahun 2020 Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan PNS Administrasi PPKP dan NSKP Penetapan peringkat dan jabatan CPNS karena mutasi ke lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua Pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung PUG dan Kantor Terbaik Pelaksanaan video conference akhir tahun Sosialisasi kode etik, kedisiplinan, Nadine, dan PUG Rehabilitasi rumah jabatan dan rumah dinas Pengadaan kendaraan operasional Penyusunan roadmap penyelesaian permasalahan rumah dinas Penyusunan sistem informasi pengembangan layanan berbasis digital Penyelenggaraan Rakor Pengelolaan Kinerja 2020 Pelaksanaan Dialog Kinerja Organsiasi (DKO) Pengembangan Komunikasi Publik

Kanwil DJPb Provinsi Papua 4 Kanwil DJPb Provinsi Papua 40

Capaian Program Kerja

Capaian program kerja Foto: Rifqi Achmad RaďŹ

K

onsolidasi Internal Penyusunan Program Kerja

1. Serah terima jabatan dan mempelajari memori jabatan dari Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 878/KMK.01/UP.11/2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan serta pelantikan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 29 November 2019 di Jakarta, maka Bpk Syaiful secara resmi menjadi pejabat deďŹ nitif Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, menggantikan Bpk. Arif Wibawa selaku Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Selama periode kepemimpinan Bpk. Arif Wibawa, banyak program kerja yang telah diselesaikan dengan baik, namun juga masih terdapat beberapa program kerja yang belum dilaksanakan, ataupun kendala/permaslahan yang masih harus diselesaikan.

Untuk menjaga kesinambungan estafet kepemimpinan, telah dilakukan serah terima jabatan dari

41 Para Penjemput Fajar: Fajar Program Kerja

Plt. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Bpk. Arif Wibawa kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Bpk. Syaiful melalui memori jabatan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua tertanggal 29 November 2019.

Melalui memori jabatan tersebut, dapat dipelajari upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan/kendala yang dihadapi, menuntaskan program kerja yang belum dilaksanakan, serta melakukan upaya-upaya peningkatan performa Kanwil DJPb Provinsi Papua pada periode selanjutnya.

2. Rapat koordinasi dengan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta semua staf Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Dalam rangka membangun sinergi segenap insan perbendaharaan di bumi Cendrawasih, Kanwil DJPb Provinsi Papua menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DJPb Provinsi Papua di Jayapura pada tanggal 6 -- 8 Februari 2020. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua dan para pejabat Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Dalam sambutannya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Syaiful berharap kepada jajaran lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0.

Dengan mengusung semangat tersebut serta sejalan dengan slogan Ditjen Perbendaharaan “Mengawal APBN, Indonesia Maju”, maka Rakorwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Tahun 2020 diselenggarakan dengan mengusung tema “Mengawal APBN Dari Bumi Cenderawasih Untuk Indonesia Maju”, sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan sinergi dan koordinasi unit kerja DJPb di wilayah Provinsi Papua, untuk mengelola dan mengawal pelaksanaan APBN di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2020. Dalam mengawal pelaksanaan APBN tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua menyampaikan beberapa arahan antara lain:

a. Penggunaan kartu kredit pemerintah (KKP) untuk mendukung modernisasi sistem pembayaran pelaksanaan belanja APBN. KKP ini sudah dimanfaatkan mulai tahun anggaran 2018 sebagai metode baru dalam pembayaran atas beban APBN. Dengan penggunaan KKP, belanja kementerian/lembaga menjadi lebih transparan dan terpantau oleh public. b. Dalam lima tahun terakhir, hasil dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari PAUD sampai dengan SMA sederajat. c. Tingkat kompetensi pegawai yang belum merata menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pimpinan unit kerja. Di era revolusi industri 4.0, setiap aparatur sipil negara (ASN) harus mengubah mindset dan perilaku agar dapat beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Caranya adalah dengan mempelajari, memanfaatkan, dan mengembangkan teknologi yang terus berkembang dengan cepat, serta selalu terhubung dengan teknologi.

Selanjutnya Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua memotivasi para peserta Rakorwil bahwa kita memang berada di pinggir negeri ini tapi kita bukan orang yang terpinggirkan, kita adalah orang-orang terpilih untuk membangun negeri dari pinggir. Untuk itu kita harus tetap semangat dan mampu menunjukkan bahwa kita bukan pilihan yang salah. Untuk mewujudkan komitmen sebagai insan perbendaharaan yang mampu untuk mengawal APBN, Kanwil DJPB Provinsi Papua dan KPPN lingkup Provinsi Papua mengikrarkan “Papua Charter” yang berisi 12 poin krusial, yaitu: 1) Laporan Keuangan UAPPAW/UAKPA dengan peringkat terbaik 2) Nilai Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Kinerja (SFO) dengan peringkat terbaik 3) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja dengan nilai 100

4) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bendahara Umum Negara dengan nilai 95 5) Review Pelaksanaan Anggaran (RPA) dengan peringkat terbaik 6) Kajian Fiskal Regional (KFR) dengan peringkat terbaik 7) Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi (LHPS) dengan peringkat terbaik 8) Laporan Penilaian Kepatuhan Internal (LPKI) dengan peringkat terbaik 9) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Wilayah (LKBUN-W) dengan peringkat terbaik 10) Government Financial Statistics (GFS) dengan peringkat terbaik 11) Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Perkiraan Penarikan Dana Harian (PPDH) dengan nilai terbaik dan/atau deviasi kurang dari 10% 12) Inovasi dari masing-masing unit di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Di akhir sambutannya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua mengajak segenap insan perbendaharaan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) di daerah untuk menggerakkan seluruh sumber daya yang adai untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Kita buktikan bahwa insan perbendaharaan di wilayah Provinsi Papua memang layak serta mampu menjadi salah satu penggerak dan pembina keuangan negara di daerah. Dari ujung timur Indonesia, kita dapat berprestasi dan berkontribusi dalam mengawal APBN untuk mencapai visi Indonesia Maju.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 42

3. Penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2020 Untuk menumbuhkan komitmen serta fokus dalam pencapaian target kenerja tahun 2020, pada tanggal 31 Januari 2020 seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Papua melakukan penandatanganan kontrak kinerja tahun 2020.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua dan berlangsung dengan khidmat. Dalam kesempatan tersebut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua menyampaikan arahan mengenai beberapa poin penting, antara lain: • Kontrak Kinerja adalah dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya yang berisi pernyataan kesanggupan, SKP pegawai, dan trajectory target yang harus dicapai dalam periode tertentu.

• Setiap pegawai yang bekerja di lingkungan kementerian keuangan wajib membuat Kontrak Kinerja.

• Dengan menandatangani kontrak kinerja diharapkan para pegawai memahami tugas dan fungsinya selama satu tahun kedepan dan berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.

4. Gugus Kendali Mutu (GKM) dengan pejabat/pegawai Kanwil DJPb Provinsi Papua

Ÿ Pengembangan Kompetensi

Pegawai Ditjen Perbendaharaan Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Kementerian Keuangan.

GKM merupakah salah satu sarana untuk pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua, sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018 tentang Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lingkungan 5. Indentifikasi permasalahan dan Kementerian Keuangan dan Nota action plan (rencana aksi) Dinas Sekretaris DJPb nomor NDmasing-masing bidang dan 751/PB.1/2020 hal Pelaksanaan bagian umum.

Pengembangan Kompetensi di Untuk mengetahui dan mendalami Lingkungan Direktorat Jenderal permasalahan riil yang dihadapi Perbendaharaan Tahun 2020. oleh masing-masing bagian/bidang Kantor Wilayah DJPb Provinsi dalam menjalankan tugas dan Papua telah melaksanakan beberapa fungsinya, Kepala Kanwil DJPb kegiatan GKM yang membahas topik Proviunsi Papua telah mengadakan dan isu terkini di lingkungan DJPb, kegiatan one on one meeting. antara lain sebagai berikut: Permasalahn yang dihadapi serta

Ÿ Sosialisasi Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan. Ÿ Sosialisasi Persiapan Implementasi Aplikasi Nadine di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Fajar 43 Laskar Para Penjemput Penjemput Fajar Program Kerja Fajar:

rencana aksi yang telah disusun antara lain sebagai berikut:

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BAGIAN

U M U M

1. Permasalahan Rumah Dinas, diantaranya beberapa rumah dinas Kanwil DJPb Provinsi Papua dihuni/dikuasi oleh pihak yang tidak berhak.

1. Membuat roadmap penyelesaian permasalahan rumah dinas;

2.Pelaksanaan rencana kegiatan yang te unda akibat pandemi COVID 19.

2. Mengusulkan ulang dan/atau menunda/membatalkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sepe i kegiatan capacity building, peningkatan kualitas SDM.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

BIDANG

P P A 1

P P A 2

RENCANA AKSI

1. Pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke KPPN tidak dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka disebabkan kondisi pandemi COVID-19;

1. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode online yang dilakukan via WAG dan Zoom;

2. Pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) TW I TA 2020 tidak dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka disebabkan kondisi pandemi COVID-19;

2. Kegiatan Pelaksanaan EPA TW I 2020 dilaksanakan secara online dengan menggunakan Zoom;

3. Pelaksanaan pembinaan BLU Semester I TA 2020 tidak dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka disebabkan kondisi pandemi COVID 19;

3. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan BLU dilakukan dengan menggunakan metode online yang dilakukan via WAG dan Zoom;

4. Pembuatan kajian evaluasi efektivitas dan e siensi penggunaan KKP, kendala yang dihadapi dalam implementasi KKP adalah banyaknya satker yang meminta dispensasi perubahan porsi UP tunai dan KKP;

4. Melakukan pembentukan tim untuk melakukan kajian mengenai evaluasi pelaksanaan penggunaan KKP di wilayah Provinsi Papua;

5.Kendala utama pelaksanaan press conference release APBN 2019 dan 2020 adalah penentuan jadwal pelaksanaannya, karena press conference dilakukan menunggu bersamaan event te entu yang tepat.

5. Melakukan koordinasi untuk persiapan dan waktu pelaksanaan dengan pihak-pihak terkait, antara lain media.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BIDANG

RENCANA AKSI

RENCANA AKSI

1. Acara sosialisasi/FGD terkait DFDD te unda/batal karena COVID-19;

1. Koordinasi intens dengan Pemda dan KPPN, selanjutnya menyampaikan himbauan ke Pemda terkait percepatan penyaluran DFDD dalam rangka penanganan COVID-19;

2. Bimtek aplikasi SIKP se a FGD KUR dan UMi terkendala adanya status tanggap darurat COVID-19 yang membatasi kegiatan sosial;

2. Koordinasi dengan KPPN, BI, OJK, dan pihak terkait lainnya dan mempe imbangkan pelaksanaannya melalui video conference;

3. Dalam penyusunan KFR terkait kelengkapan dan kualitas data, se a kualitas analisis perlu ditingkatkan.

3. Melaksanakan FGD Penajaman KFR, sharing session dengan stakeholder, dan peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan analisis.

Gugus Kendali Mutu (GKM) Kanwil DJPb Provinsi Papua membahas topik dan isu terkini di lingkungan DJPb Foto: Rifqi Achmad RaďŹ

Kanwil DJPb Provinsi Papua 44

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BIDANG

P P A 2

4. Pembentukan forum ekonomi dan keuangan daerah, se a forum percepatan penyaluran UMi terkendala status tanggap darurat COVID-19.

1. Sudah diawali pe emuan dengan BI, OJK, maupun Pemda.

Selanjutnya terus dilakukan koordinasi sekaligus mengikuti perkembangan status penanganan COVID-19.

5. Penyusunan sistem informasi DFDD terkendala sumber database OmSPAN belum suppo , khususnya untuk aplikasi OMDAFI.

2. Melakukan koordinasi dengan SITP dan mengajukan ND penyampaian End User Development ke SITP.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

BIDANG

P A P K

S K K I

RENCANA AKSI

1. Efektivitas kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis (Pendampingan) Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun Anggaran 2019 kurang optimal, karena pelaksanaannya bersamaan dengan penyusunan LK tingkat Eselon I sehingga beberapa UAPPAW tidak dapat hadir;

1. Memetakan permasalahan satker melalui erekon-LK sebelum pelaksanaan kegiatan dan memberikan bimbingan kepada satker melalui sarana elektronik;

2. Pelaksanaan Pembinaan Penyusunan LK UAKBUN-D KPPN Tahun Anggaran 2020 kepada KPPN se a kegiatan penyusunan LK UAKBUN Tingkat Kanwil Unaudited 2019 kurang optimal karena perubahan data LKBUN yang mendekati batas akhir penyampaian LKBUN, sehingga perlu sinkronisasi jadwal dengan kegiatan KPPN;

2. Melakukan pembinaan secara elektronik melalui penelahaan data SPAN. memitigasi permasalahan LKBUN dengan melakukan analisis data neraca lajur SPAN secara periodik, analisis lebih awal;

3. Kegiatan Telaah Laporan Keuangan UAPPA-W dan LK BLU agak terkendala karena SDM Kanwil yang memahami penyusunan maupun kompetensi teknis untuk melakukan telaah Laporan Keuangan jumlahnya terbatas se a Satker/BLU kurang patuh/tidak proaktif untuk menyampaikan LK ke Kanwil DJPb;

3. Melakukan penelaahan LK melalui data erekon-LK dan monitoring rekonsiliasi, melakukan monitoring bersamaan monev pelaksanaan anggaran, membuat catatan apabila terdapat perubahan status BLU, dan meningkatkan kemampuan personil Bidang PAPK.

4. Kegiatan Pembinaan sistem akuntansi kepada Pemda belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya wabah pandemi virus corona (COVID 19) se a faktor keamanan;

4. Melakukan perencanaan pembinaan sistem akuntansi dengan skala prioritas kepada Pemda yang kualitas LKPD-nya perlu ditingkatkan, dengan tidak mengabaikan faktor keamanan;

5. Kegiatan Penyusunan Laporan GFS Tingkat Kanwil menghadapi beberapa kendala, karena beberapa Pemda tidak menyampaikan LKPD-nya ke Kanwil DJPb maupun kualitas data LKPD yang diinput oleh Pemda ke dalam SIKD kurang valid.

5. Mengoptimalkan komunikasi dengan Pemda c.q. BPKAD dan melakukan telaah data LKPD.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

BIDANG

RENCANA AKSI

RENCANA AKSI

1. Percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM terkendala kontribusi yang tidak optimal dari pegawai dan PPNPN Kanwil DJPb Provinsi Papua terkait pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. 2. Kegiatan penyusunan bahan video conference terkait pengelolaan Keuangan Negara wilayah Provinsi Papua pada akhir tahun anggaran terkendala kerjasama dan komunikasi antar instansi ve ikal Kementerian Keuangan (DJP, DJBC, DJKN), Pemda, dan Bank Persepsi.

1. Melaksanakan internalisasi secara periodik mengenai peran penting dan penugasan setiap pegawai dan PPNPN dalam pembangunan zona integritas untuk mewujudkan WBK/WBBM.

3. Kegiatan pembinaan, monitoring dan supervisi Proses Bisnis KPPN lingkup Kanwil DJPb provinsi Papua tahun 2020 terhambat lockdown wilayah Provinsi Papua sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

2. Kanwil DJPb Provinsi Papua mempersiapkan jadwal, rencana kerja, teknis kegiatan dan anggota tim yang ditugaskan melaksanakan supervisi KPPN on the desk.

4.Kegiatan implementasi SAKTI web seluruh satker mitra kerja KPPN wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua terhambat akses jaringan internet yang kurang memadai.

4. Berkoordinasi dengan KPPN untuk memastikan tahapan implementasi SAKTI web telah terpenuhi, memastikan seluruh satuan kerja telah memiliki akses internet dan berkoordinasi dengan penyedia jasa internet agar layanan jaringan internet wilayah Provinsi Papua berjalan lancar.

Fajar 45 Laskar Para Penjemput Penjemput Fajar Program Kerja Fajar:

2. Pendekatan level pimpinan, komunikasi dan kerja sama antar instansi ve ikal Kementerian Keuangan (DJP, DJBC, DJKN), Pemda dan Bank Persepsi.

Video Conference dengan Para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua Foto: Rifqi Achmad RaďŹ

6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas masing-masing bidang/bagian dan KPPN Untuk menjaga agar pelaksanaan tugas tetap berada dalam koridornya, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dari masingmasing Bidang/Bagian dan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini telah dilakukan beberapa kali, antara lain:

dan Pejabat Pengawas lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua dengan agenda melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas antara lain: - evaluasi pelaksanaan pembatasan pengajuan SPM ke KPPN. - evaluasi dan monitoring program kerja dan kinerja triwulan I tahun 2020.

- pembahasan pengelolaan Hibah yang menyimpang.

- percepatan penyaluran DD dan DAK Fisik. d. Pada bulan Mei 2020 dilakukan rapat melalui video conference dengan para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua dengan Agenda melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas antara lain: - evaluasi penerapan e-SPM. - evaluasi penerbitan SPM THR.

a. Pada bulan Februari 2020, Rapat Koordinasi lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas tahun 2019 dan penetapan rencana kerja tahun 2020 melalui Papua Charter. b. Pada bulan Maret 2020 dilakukan rapat melalui video conference dengan para Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua dengan agenda melakukan evaluasi 7. Menyusun dan menyepakati bentuk atas pelaksanaan tugas, antara lain: inovasi masing-masing Bidang dan - efektivitas pelaksanaan WFH di Bagian serta KPPN lingkup kantor masing-masing.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan - pembahasan penyelesaian S-247 tugas dan fungsi Kanwil DJPb maupun tentang proses penginputan DAK KPPN, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Fisik.

Papua memberikan arahan kepada para - pembahasan S-257 pengaturan pejabat/pegawai pada Bagian Umum, pengajuan SPM dalam masa darurat Bidang, maupun KPPN untuk semakin covid-19. kreatif dan menciptakan inovasi-inovasi.

- pembahasan ND-1084 terkait Inovasi tersebut diharapkan akan keberlangsungan pelayanan. meningkatkan efektivitas pelaksanaan - pembahasan Nota Dinas terkait tugas dan fungsi, memberikan kemudahan Revisi Anggaran memenuhi dan bagi internal kantor maupun stakeholder, mengantisipasi covid-19 di kantor serta meningkatkan kualitas layanan, masing-masing. sehingga pada akhirnya dapat c. Pada bulan April 2020 dilakukan meningkatkan kepuasan para pemangku rapat melalui video conference kepentingan. dengan para Pejabat Administrator

a.

b.

c.

d.

Beberapa arahan inovasi yang harus dikembangkan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun panjang sebagai berikut: Penyusunan Sistem Informasi Pengembangan Layanan internal Berbasis Digital oleh Bagian Umum, seperti sistem layanan peminjaman BMN, sistem pemilihan The Best Employee, dan Roadmap penyelesaian permasalahan rumah dinas.

Penyusunan Sistem Informasi Pengawasan Penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik Berbasis Output oleh Bidang PPA II Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia Wilayaj (SIKRI Wil) Berbasis GFS oleh Bidang PAPK. Perbaikan sistem berbasis IT maupun tata kelola yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi maupun kualitas layanan KPPN.

8. Menyusun target perbaikan kualitatif maupun kuantitatif dan inovasi masing-masing Bidang/ Bagian dan KPPN yang harus dicapai jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Upaya untuk melakukan perbaikan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dalam pelaksanaan tugas Kanwil DJPb Provinsi Papua 46

Kanwil DJPb Provinsi Papua maupun KPPN diwujudkan dalam Papua Charter, yang merupakan komitmen untuk memberikan kinerja terbaik yang ditandai dengan tercapainya indikator/parameter tertentu secara terukur. Papua Charter memuat 12 poin krusial sebagaimana uraian mengenai kegiatan Rakorwil 2020 tersebut di atas.

Adapun beberapa inovasi yang telah berhasil diwujudkan maupun yang masih dalam proses pengembangan sebagai berikut:

Indonesia-Wilayah) oleh Bidang PAPK, yaitu aplikasi yang memuat informasi dan statistik pemerintah pusat/daerah di wilayah Provinsi Papua. Aplikasi SIKRIWil ditargetkan dapat diselesaikan dalam jangka menengah, pada saat ini masih dalam pengembangan dan ditargetkan dapat segera di-launching pada bulan Juli atau Agustus 2020 untuk release GFS Triwulan II dan GFS 2019 Data Audited. e. Aplikasi Siap 68 (Sistem Aplikasi Efisien & Terdepan) oleh KPPN Merauke, merupakan aplikasi untuk memberikan informasi proses penyelesaian layanan KPPN perlu diketahui oleh mitra kerja KPPN Merauke, seperti penerbitan SP2D, pengesahan SKPP, persetujuan rekening, konfirmasi penerimaan negara, konsultasi, dan sebagainya. Pada saat ini informasi layanan pengesahan SKPP telah tersedia, sedangkan informasi lainnya dalam proses pengembangan. f. Berbagai bentuk inovasi lainnya yang dikembangkan oleh KPPN dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, layanan konsultasi, media interaksi KPPN untuk meningkatkan kepatuhan satker mitra kerja.

a. Aplikasi LAKI (Layanan Andalan Kanwil Terintegrasi) oleh Bagian Umum. Aplikasi ini memuat Si Pirang (Sistem Peminjaman Barang), E-voting Best Employee untuk pemilihan The Best Employee secara elektronik, dan kalender kegiatan Kanwil DJPb Provinsi Papua. b. Aplikasi Monasa2020 oleh Bidang PPA II, yaitu aplikasi yang digunakan untuk melakukan monitoring penyaluran Dana Desa 9. Kunjungan Kerja ke KPPN di wilayah Provinsi Papua.

Kunjungan Kepala Kanwil DJPb c. Aplikasi OMDAFI2020 oleh Provinsi Papua ke KPPN di wilayah Bidang PPA II, yaitu aplikasi yang kerjanya dilakukan dalam rangka digunakan untuk melakukan pemantauan langsung on the spot serta monitoring penyaluran Dana pembinaan kepada KPPN. KPPN yang Alokasi Khusus (DAK) Fisik di sudah dikunjung yaitu KPPN Jayapura wilayah Provinsi Papua dan KPPN Merauke. d. Aplikasi SIKRI-Wil (Sistem Informasi Keuangan Republik

9 Fajar 47 Laskar Para Penjemput Penjemput Fajar Program Kerja Fajar:

Ÿ Kunjungan ke KPPN

Jayapura Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua mengunjungi KPPN Jayapura pada akhir tahun anggaran 2019. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua ingin memastikan layanan KPPN khususnya KPPN Jayapura pada akhir tahun berjalan dengan lancar. Untuk memastikan layanan KPPN berjalan lancar telah dibentuk tim task force yang beranggotakan pegawai Kanwil DJPb Provinsi Papua. Tim task force bertugas membantu KPPN menyelesaikan tugasnya dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2020.

Ÿ Kunjungan ke KPPN Merauke

Dalam kegiatan dan Pembinaan Supervisi KPPN Semester I Tahun 2020 pada tanggal 9 s.d.

13 Maret 2020 di KPPN Merauke, Kepala Kanwil DJPb Papua memperkenalkan diri dan sekaligus memberikan arahan serta motivasi seluruh pegawai untuk berkilau seperti mutiara, terlebih kepada para pegawai yang kebanyakan anak milenial. Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Merauke menyampaikan bahwa salah satu pegawainya sedang mengembangkan aplikasi yang diberi nama “Siap 68” (sesuai kode KPPN Merauke, yaitu 068). Aplikasi ini dimaksudkan untuk transparansi informasi terkait penyelesaian berbagai layanan yang diberikan KPPN Merauke, diantaranya terkait penerimaan dan penyelesaian/pengesahan SKPP. Kepala Kanwil berharap agar ada sesi khusus dari KPPN Merauke untuk memperkenalkan fitur-fitur yang disediakan aplikasi Siap 68 tersebut.

10. Executive Coaching & Pengembangan Karakter bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kegiatan Executive Coaching & Pengembangan Karakter bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan pada tanggal 25 – 27 Februari 2020 di Jakarta, yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

11.Executive Coaching & Pengembangan Karakter bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kegiatan Konferensi Pimpinan Perbendaharaan dilaksanakan pada tanggal 27-29 Februari di Gianyar, Bali. Kegiatan ini diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi (Pejabat Eselon II) Kantor Pusat DJPb, dan para Kepala Kanwil DJPb dari 34 Provinsi.

12.Rapat Koordinasi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum dari unsur Pejabat Kementerian Keuangan Dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Dewas BLU) dari unsur Pejabat Kemenkeu, pada tanggal 5 -- 6 Maret 2020 diselenggarakan Rapat Koordinasi Dewas BLU bertempat di Gedung Dhanapala dan Aula Mezzanine Gedung Djuanda Kemenkeu di

10

10

11

12

Jakarta, diikuti oleh para pejabat Kemenkeu yang mendapat penugasan sebagai Dewas BLU. Kegiatan ini mengusung tema “Penguatan Peran Dewan Pengawas dalam Mewujudkan BLU yang Profesional Melayani, Berjiwa Korporasi dan Produktif Berinovasi” dengan tagline “Empowering Dewas, Enhancing BLU.” Kegiatan ini merupakan upaya Kemenkeu untuk meningkatkan kompetensi Dewas BLU dalam rangka pengembangan kapasitas BLU. Sebagaimana dimaklumi, BLU merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas serta menerapkan praktik bisnis yang sehat. Salah satu implementasi dari penerapan prinsip tersebut adalah terjadinya mindset shifting dari perilaku belanja yang berorientasi pada penyerapan menjadi berorientasi pada optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja dengan tetap memperhatikan ketercapaian tujuannya.

Kondisi ini mengharuskan BLU untuk terus berinovasi, tumbuh, dan kreatif meletakkan diri dengan baik dalam persaingan pasar.

Sebagai satker Pemerintah, BLU harus memiliki pengawasan dari pemerintah, manajemen yang profesional, keuangan yang transparan, dan SDM yang kompeten. Untuk itu dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap BLU, dibentuk Dewan Pengawas BLU yang bertugas memberikan saran dan masukan serta melakukan pengawasan

terhadap tata kelola yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU, baik dari aspek layanan maupun pengelolaan keuangan. Dewan Pengawas unsur Kementerian Keuangan sebagai wakil Menteri Keuangan diharapkan mempunyai komitmen dan kompetensi yang dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja keuangan dan layanan BLU.

K

oordinasie Eksternal dan Public Relationship

1. Koordinasi dengan Pejabat Eselon II lingkup Kementerian Keuangan di Papua Hari anti korupsi.

Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) diperingati setiap tanggal 9 Desember sebagai bentuk kegiatan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya antikorupsi.

Momentum peringatan anti korupsi dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkuat dan menjaga koordinasi lingkup Kementerian Keuangan di Provinsi Papua dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Rangkaian acara Kanwil DJPb Provinsi Papua 48

Kepala Perwakilan BI

3 1

2 Peringatan Hakordia tahun 2019 dibuka dengan pemukulan tifa oleh setiap Pimpinan Unit Vertikal Kemenkeu di Jayapura antara lain Kakanwil DJPb Provinsi Papua, Kakanwil DJP Papamalu, Kakanwil DJKN Papamama, dan Kakanwil DJBC yang diwakil Kepala KPPBC Jayapura.

Acara dilanjutkan dengan jalan sehat bersama dan kampanye antikorupsi.

Dalam kampanye antikorupsi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua menyampaikan histori jaman 'jahiliyah' DJPb (KPKN) dan upaya-upaya DJPb mentransformasikan diri menjadi unit kerja yang bebas dari korupsi. DJPb Provinsi Papua menekankan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dengan dilandasi sikap Profesionalisme dan Integritas yang tinggi, serta menghindari gaya hidup yang mewah.

sistematik dan menjadi teladan (role model) bagi pejabat/pegawai di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tersebut.

Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM bertujuan untuk mewujudkan institusi pemerintah lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua yang baik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui upaya pencegahan korupsi kolusi, dan nepotisme secara nyata dan terpadu.

dengan BI Perwakilan Papua dalam rangka pertukaran data fiskal dan data ekonomi moneter, selanjutnya menuangkan kerjasama tersebut dalam bentuk diseminasi bersama dalam rangka publikasi Kajian Fiskal Regional dan Laporan Perekonomian BI. Ÿ

3. Penrkenalan dan Koordinasi dengan Pejabat Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Papua Ÿ

2. Pencanangan Kanwil DJPb Provinsi Papua sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kanwil DJPb Provinsi Papua telah melaksanakan pencanangan institusi pemerintah menuju Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Kepala Kanwil selaku top manager di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua memberikan arahan yang 49 Para Penjemput Fajar: Fajar Program Kerja

Kepala Perwakilan BI Perkenalan dilaksanakan dengan kunjungan secara langsung ke kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dan diterima oleh Kepala perwakilan BI Papua yaitu Bapak Naek Tigor Sinaga. Dalam kunjungan kerja dimaksud disampaikan beberapa hal untuk didiskusikan terkait dengan perkembangan perekonomian di wilayah Papua, khususnya dilihat dari sisi fiskal oleh Kementerian Keuangan dan dari sisi moneter oleh Bank Indonesia. Disamping itu, juga membahas penguatan kerja sama antara Kanwil DJPb Provinsi Papua

Ÿ

Perbankan

Dalam rangka mempererat hubungan dengan stakeholder khususnya di bidang perbankan, dilakukan kunjungan perkenalan dengan beberapa pimpinan bank Himbara (BRI, BNI, dan Bank Mandiri), Bank Syariah Mandiri, serta BPD Papua di Jayapura.

OJK Papua dan Papua Barat

Kunjungan kerja Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua ke kantor Otoritas Jasa Keuangan Papua dan Papua Barat diterima langsung oleh Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Adolf Victor Simanjuntak. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa kerja sama yang dapat dilaksanakan antara Kanwil DJPb dengan OJK khususnya

dalam sharing data dan kegiatan bersama dalam peningkatan perekonomian di Papua. Salah satu hal yang sedang menjadi concern bersama adalah peningkatan pembiayaan pemerintah melalui KUR dan Umi. Ÿ

BPS Provinsi Papua Koordinasi dengan pimpinan daerah selanjutnya adalah dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, Simon Sapari. Kali ini Kepala Kanwil DJPb yang menerima kunjungan dari Kepala BPP Provinsi Papua tersebut.

Setelah menghadiri kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPPN Jayapura, Kepala BPS Provinsi Papua berinisatif mengunjungi Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai hubungan kerjasama antara Kanwil DJPb dengan BPS yang sudah terjalin dengan baik, antara lain terkait pertukaran data ekonomi dan kesejahteraan yang diperlukan dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional dan data-data APBN yang diperlukan BPS untuk menyusun beberapa indikator perekonomian.

Ÿ

Koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prov. Papua.

Bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Jl. PasiďŹ k Indah III Pasir Dua Base G Jayapura, Pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua melakukan kunjungan silaturahim guna membangun sinergi atau kerjasama dalam menjaga dan mengawal tata kelola di daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Kegiatan ini menjadi pembuka jalan kerjasama lebih lanjut termasuk kondisi hasil audit atas LKPD tahun 2018 dimana 11 pemda meraih WTP, 11 pemda masih WDP dan 8 pemda TMP. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua berharap agar mendapat dukungan BPKP untuk dapat membina/mengasistensi pemda sehingga mampu memperoleh opini WTP maupun sharing data LKPD, termasuk data Laporan Keuangan BUMD untuk menunjang penyusunan Kajian Fiskal Regional dan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics). Dalam pertemuan tersebut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua juga memperkenalkan secara garis besar mengenai APBN 2020, termasuk perubahan mekanisme penyaluran Dana Fisik Dana Desa. Selain koordinasi yang bersifat formal, diharapkan juga dapat melakukan kegiatan bersama yang bersifat informal, seperti olah raga.

terhadap tata kelola yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU, baik dari aspek layanan maupun pengelolaan keuangan. Dewan Pengawas unsur Kementerian Keuangan sebagai wakil Menteri Keuangan diharapkan mempunyai komitmen dan kompetensi yang dapat menjadi pendorong peningkatan kinerja keuangan dan layanan BLU.

BPD Papua

3

3

3

3

OJK Papua dan Papua Barat

BPS Provinsi Papua

Perwakilan BPKP

Kanwil DJPb Provinsi Papua 50

Perwakilan BPK

3

3

3

3

Polda Papua

Kejaksaan Tinggi Papua

Ÿ

Ÿ

Koordinasi dengan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prov. Papua Dengan tujuan yang sama ketika melakukan kunjungan ke BPKP dan pada hari yang sama juga Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua juga melakukan kunjungan ke Perwakilan BPK Provinsi Papua Jl. Balaikota No.2, Entrop, Jayapura, Kegiatan ini menjadi pembuka jalan kerjasama lebih lanjut termasuk kondisi hasil audit atas LKPD tahun 2018 dimana 11 pemda meraih WTP, 11 pemda masih WDP dan 8 pemda TMP agar mendapat dukungan BPK untuk dapat sharing data LKPD audited untuk keperluan KFR maupun GFS . Selain koordinasi secara formal, koordinasi juga dilakukan melalui kegiatan informal, seperti olahraga bola volley bersama dalam memeriahkan hari bhakti perbendaharaan dan sekaligus memperingati hari ulang tahun BPK. Polda Papua Dalam rangka memenuhi ketentuan

Undang-undang di bidang Keuangan Negara, Kepolisian Daerah menyelenggarakan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2019 3

Fajar 51 Laskar Para Penjemput Penjemput Fajar Program Kerja Fajar:

Pengadilan Tinggi Papua

(unaudited). Kunjungan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua ke Polda Papua sekaligus memenuhi undangan Kapolda untuk menghadiri kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut diawali dengan diskusi panel dengan narasumber Kakanwil DJPb Provinsi Papua, Kakanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku (diwakili Kabid Penilaian), dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Dalam paparannya, Kakanwil DJPb Provinsi Papua menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan negara. Kakanwil DJPb juga menyampaikan current issue penyusunan laporan keuangan tahun 2019, dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019, serta langkahlangkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020.

Beberapa current issue terkait dengan laporan keuangan antara lain permasalahan Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) dan revaluasi Aset Tetap. Pada kegiatan ini, Kakanwil DJPb juga menyerahkan sertifikat kepada para Bendahara satker lingkup Polda Papua yang dinyatakan lulus mengikuti ujian Sertifikasi Bendahara.

Kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi dan sinergi antara Kanwil DJPb dengan stakeholder untuk mewujudkan pengelolaan keuangan

negara yang lebih baik. Ÿ

Koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua melakukan kunjungan ke Kejaksaan Tinggi Perwakilan BPK Provinsi Papua Jl. Anggrek No.6 Tanjung Ria Jayapura. Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua membawahi Kejaksaan Negeri Jayapura, Biak, Merauke, Wamena, Nabire, Serui, dan Timika sebagaimana KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua. Kepala Kanwil menyampaikan harapan agar penyaluran APBN berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kasus hukum, serta memberikan penjelasan bahwa peran DJPb cq.

KPPN dalam penyaluran dana APBN sesuai persyaratan formal, sedangkan tanggung jawab materiil ada pada Satker. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb juga menyampaikan perihal sengketa tanah GKN yang sudah diselesaikan melalui proses hukum, saat ini sudah dibangun

Gedung GKN Jayapura, dan memohon dikawal agar pembangunan gedung berjalan dengan baik tanpa kendala, serta bersih dari korupsi. Ÿ

Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Provinsi Papua Bertempat di Kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Papua Jl. Tanjung Ria No. 98 Base G Jayapura, Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Kepala Kanwil Provinsi DJPb Papua melakukan kunjungan silaturahim guna membangun sinergi atau kerjasama dalam menjaga dan mengawal tata kelola di daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Harapan yang sama seperti disampaikan pada saat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua.

F. Zendrato (Direktur Utama), Sadar Sebayang (Direktur Bisnis), Rudhy Dharma (Direktur Keuangan), Isak Samuel Wopari (Direktur Operasional), dan Jefri Sani Pither Siing (Direktur Kepatuhan).

Dalam pertemuan bersama dengan BPD Papua, dibicarakan terkait beberapa hal antara lain opsi kerjasama dalam pengembangan SP2D Online untuk mempercepat setoran penerimaan negara atas pungutan pajak APBD, kerjasama dalam penyaluran Dana Desa yang sebagian besar menggunakan rekening di BPD Papua, peningkatan perekonomian Papua dengan peningkatan pagu plafon KUR untuk UMKM di Papua.

Selanjutnya, dalam rangka mempererat sinergi dan koordinasi yang baik antara BLU dan BLUD di Provinsi Papua dengan Kanwil DJPb Provinsi Papua, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua mengadakan kegiatan Forum Diskusi dengan mengundang seluruh BLU dan BLUD di Gedung Keuangan Negara Jayapura pada tanggal 13 Desember 2019, dengan agenda diskusi pengelolaan keuangan BLU dan BLUD yang profesional.

Kegiatan ini rutin dilakukan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi dari kinerja BLU dan BLUD.

4. Perkenalan kepada pimpinan BUMN/D dan BLU/D di Papua Selain melakukan kunjungan kerja ke jajaran pimpinan daerah, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua juga melakukan kunjungan kerja ke BUMD dan BLU-D di Papua, yaitu Bank BPD Papua dan RSUD Bhayangkara. Pada saat kunjungan kerja ke BPD Papua, Kepala Kanwil 5. Rapat Koordinasi dengan pimpinan DJPb disambut oleh jajaran Satker Kementerian Negara/Lembaga Sebagai wujud sinergi yang dilakukan pimpinan BPD Papua, yaitu

dalam mengawal APBN di wilayah Provinsi Papua serta dalam rangka menjaga hubungan kelembagaan yang berkelanjutan., Kanwil DJPb Provinsi Papua menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah dengan perwakilan Satuan Kerja di Provinsi Papua dalam pelaksanaan APBN 2020.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2020 di Gedung Keuangan Negara Jayapura. Dalam menjaga hubungan kelembagaan yang berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja yang mencapai prestasi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019.

Selanjutnya, rapat koordinasi dengan pimpinan Satker Kementerian Negara/Lembaga juga dilaksanakan dalam bingkai acara Gathering Satker KPPN Jayapura, yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2020 di Gedung Keuangan Negara Jayapura.

Rakorda Pelaksanaan Anggaran

5 5

5

Kanwil DJPb Provinsi Papua 52

6

Coffee Morning dengan BI dan Jajaran TPID Papua

6. Coffee morning dengan BI dan Jajaran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Papua Kegiatan “Joy Sailing Coffee Morning” yang diselenggarakan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 08.00 WIT sebagai bentuk awal Forum Komunikasi Ekonomi Daerah di Wilayah Provinsi Papua dengan melibatkan peserta yaitu Asisten II Bidang Pembangunan dan Kesra, Setda Prov. Papua, pimpinan Perbankan, Kepala BPS, perwakilan BULOG, serta dinas terkait seperti dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, serta dari Kanwil DJPb, Kanwil DJP, Kantor Bea Cukai Jayapura dan diliput beberapa tim media.

Kegiatan dimaksud dilaksanakan sebagai trigger dari release berita resmi BPS yang menyebutkan bahwa perekonomian Provinsi Papua tahun 2019 mengalami penurunan sampai dengan minus 15,72% yang disebabkan oleh menurunnya sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

Dalam acara dimaksud, disepakati bersama bahwa diharapkan perekonomian provinsi Papua jangan terpaku pada sektor pertambangan, sehingga perlu koordinasi bersama antar unit pemerintah baik pusat daerah maupun antar dinas untuk

meningkatkan sektor-sektor yang memiliki potensi cukup besar dikembangkan di Papua selain pertambangan, misalnya pariwisata, pertanian, dan perikanan.

Selain itu juga disepakati untuk diadakan pertemuan rutin membahas perekonomian Papua dan diapresiasi oleh Asisten II Setdaprov Papua untuk dapat dilaksanakan secara rutin baik itu bulanan atau triwulanan dengan host kegiatan dilakukan secara bergantian.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan keterangan pers oleh Kanwil DJPb yang menyampaikan Gambaran Belanja Negara Papua Pada APBN 2020.

7. Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kabupaten Merauke Dalam rangka koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepala Kanwil DJPb Papua melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Merauke. Pada saat itu Bupati Merauke sedang melaksanakan tugas di luar kota, sehingga pertemuan dilaksanakan bersama Setda Kabupaten Merauke dan Wakil Bupati Merauke.

Dalam pertemuan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, disampaikan beberapa hal diantaranya adalah evaluasi atas efektifitas dari pelaksanaan DFDD di wilayah Kabupaten Merauke serta membahas mengenai peran pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam peningkatan UMKM khususnya di wilayah Kabupaten Merauke dengan pemasyarakatan program KUR dan UMi.

53 Para Penjemput Fajar: Fajar Program Kerja

Selanjutnya dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Merauke, kembali membahas evaluasi efektifitas pelaksanaan DFDD di Kabupaten Merauke dengan kemungkinan kerjasama dengan Universitas Musamus dalam pendampingan Kampung mengelola Dana Desa. Selain itu, juga membahas terkait program penyaluran KUR dan UMi yang diperuntukan bagi masyarakat kecil serta UMKM. Wakil Bupati Merauke pun menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke juga mempunyai program yang sama dalam usaha peningkatan yang berasal dari APBD dalam bentuk Bantuan Sosial kepada masyarakat Merauke.

8. Identifikasi dan kunjungan tempat wisata, kuliner, dan potensi budaya lainnya.

Senyampang pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Supervisi KPPN Merauke Semester I Tahun 2020, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua menyempatkan untuk melaksanakan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI-PNG Sota yang merupakan garis terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

PLBN Sota berada di Distrik Sota dan menjadi pos lintas batas negara kedua di Papua setelah PLBN Skouw di Jayapura. Kunjungan ke PLBN Sota ini dilakukan untuk melihat secara langsung sarana dan prasarana yang telah dibangun. Pada saat kunjungan, pembangunan belum selesai 100 persen sehingga area PLBN Sota masih ditutup untuk masyarakat umum. Perjalanan dari KPPN Merauke menuju Sota yang berjarak 80 km

Pertemuan dengan Wakil Bupati Merauke

7

8

7

9

Mengunjungi Posl Lintas Batas SOTA

Pertemuan dengan Sekda Kab. Merauke

ditempuh dengan waktu kurang Papua sering mengajak pegawai untuk lebih 1,5 jam. Kondisi jalan cukup berkunjung ke objek-objek wisata pada baik dan beraspal, di mana akhir pekan, sekaligus relaksasi setelah sepanjang jalan dari Merauke ke berkutat menyelesaikan tugas pada hariSota melewati Kawasan Taman hari kerja. Sebut saja Pantai Tablanusu, Nasional Wasur. Pada area masuk Pantai Harlem, Danau Love, Bukit PLBN Sota, terdapat taman, tugu Telettubies, Kali Biru Genyem, dsb ‌.. titik nol kilometer, monumen patung sekaligus menikmati kuliner yang tersedia.

Bung Karno serta di bagian belakang terdapat taman patung 9. Melakukan kunjungan dan membangun Garuda. PLBN Sota dibangun komunikasi dengan media dengan beberapa zona yakni Dalam rangka membangun komunikasi bangunan gedung pada zona inti dengan media serta mensosialisasikan diperuntukkan untuk pelayanan APBN 2020 masyarakat Papua, Kepala terpadu dan check point (Karantina, Kanwil DJPb Provinsi Papua mengadakan Imigrasi dan Bea Cukai). Pada zona kegiatan talkshow di RRI Jayapura dengan sub inti telah dibangun rumah tema “Bincang APBN�. Kegiatan ini pegawai dan bangunan pasar. merupakan bagian dari kegiatan di Hari Terdapat juga zona pendukung Bakti Perbendaharaan yang dilaksanakan berupa rest area, tempat ibadah, pada tanggal 14 Januari 2020. Talkshow lapangan parkir dan pasar Sota. dilaksanakan bersama dengan Asisten III Pemerintah Provinsi Papua dan Rektor Pada kunjungan ini, Kepala Kanwil STAIN Jayapura.

DJPb Provinsi Papua juga Dalam talkshow tersebut, Kepala Kanwil menyempatkan diri berbincang DJPb membawakan materi mengenai dengan Ketua Adat masyarakat di Perkembangan APBN Dan Perekonomian perbatasan mengenai pembangunan Provinsi Papua 2019 dan Outlook APBN PBLN Sota. Pada akhirnya, semoga tahun 2020. Kepala Kanwil DJPb juga pembangunan PLBN Sota tidak menyampaikan peran Kanwil DJPb hanya sebagai gerbang masuk dan sebagai salah satu unit eselon 2 di ikon baru perbatasan Indonesia di Kementerian Keuangan di daerah serta Merauke, namun mampu menjadi menyampaikan tujuan dari pelaksanaan embrio pusat pertumbuhan ekonomi Hari Bakti Perbendaharaan yang Ke-16 wilayah yang dapat meningkatkan pada tanggal 14 Januari 2020. kesejahteraan masyarakat perbatasan menyongsong Indonesia Sementara itu, Asisten III Pemerintah Maju.

Provinsi Papua membawakan materi perekonomian dalam APBD tahun 2020. Dalam talkshow dimaksud, Rektor STAIN Jayapura menyampaikan beberapa kritikan terhadap kebijakan pemerintah baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar dapat sinkron dalam pelaksanaan di Papua sehingga dapat meningkatkan perekonomian Papua lebih maksimal.

10.Perbendaharaan Menyapa, Goes to SMKN 2 Jayapura

Berlokasi di SMK Negeri Jayapura, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Kanwil Provinsi Papua dan KPPN Jayapura melakukan kegiatan Perbendahraan Menyapa dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Hari Bhakti Perbendaharaan yang ke-16.

Kepala Sekolah, Guru, dan Siswa Kelas XII sangat antusias dan ceria mengikuti acara sampai selesai dimana mereka mendapat penjelasan tentang peran dan urgensi Ditjen Perbendaharaan dalam Kanwil DJPb Provinsi Papua

54

mengawal APBN, juga diberikan materi seputar pendaftaran PKN STAN maupun fun games menarik.

Disela-sela perbincangan sesaat sebelum acara kegiatan Perbendaharaan Menyapa, Kakanwil DJPb Papua, Kepala KPPN Jayapura, dan pihak sekolah membicarakan hal kerjasama pengajar akuntansi yang menjadi salah satu jurusan pada SMK N 2 Jayapura. Kedepannya pihak sekolah sangat terbuka dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua, dan tidak menutup kemungkinan untuk sekolah lain ataupun instansi yang lain meskipun tidak terkait secara langsung dengan tusi DJPb.

Re eksi Capaian Program Kerja Strategis Dalam Bab 5 telah diuraikan program kerja strategis Kanwil DJPb Provinsi Papua yang disusun berdasarkan hasil analisis SWOT. Refleksi capaian program kerja strategis tersebut akan diuraikan mengenai penjelasan capaian nilai kesuksesan, penilaian peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan, penyebab hambatan, dan pencegahan/penyelesaian hambatan.

1. Ÿ

Ÿ

11.Senam bersama dengan pimpinan Perbankan Kegiatan olah raga bersama merupakan perwujudan upaya peningkatan koordinasi dalam bentuk kegiatan informal dengan mitra kerja. Dalam rangka Hari Bhakti Perbendaharaan Tahun 2020, Kanwil DJPb Provinsi Papua menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai wujud bhakti DJPb Ÿ kepada nusa dan bangsa. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan antara lain senam bersama dengan perbankan.

Perbendaharaan Menyapa

Senam Bersama

3

Fajar 55 Laskar Para Penjemput Penjemput Fajar Program Kerja Fajar:

Ÿ pencegahan/penyelesaian

hambatan: Meningkatkan kompetensi SDM yang ada dibagian umum.

2. Penyusunan dan Release APBN Regional Papua Bulanan/Triwulanan/Semesteran dan Tahunan (Bidang PPA I dan Bidang PPA II). Ÿ capaian nilai kesuksesan: Rilis perkembangan APBN Papua (APBN Torang) yang mulai dilakukan pada triwulan I 2020.

Penyusunan Sistem Informasi Ÿ peranan Kepala Kanwil dalam Pengembangan Layanan internal capaian nilai kesuksesan: Kepala Berbasis Digital (Bagian Umum) Kanwil sebagai pengarah dalam capaian nilai kesuksesan: Pengembangan rangka publikasi perkembangan aplikasi LAKI untuk digunakan para APBN papua secara triwulanan pegawai dan mitra kerja. baik melalui publikasi di media peranan Kepala Kanwil dalam capaian masa, media internal Kanwil nilai kesuksesan: Penyusunan sistem DJPB Papua, maupun sarana lain. informasi pengembangan layanan berbasis digital menjadi sangat penting dan peranan Ÿ penyebab hambatan: Hambatan/tantangan terkait kepala kanwil atas capaian nilai keakuratan data, ketersediaan dana kesuksesan program ini adalah adanya publikasi, dan hubungan dengan arahan-arahan yang terukur dan sistematis media massa di wilayah Papua. dalam penyelesaian pengembangan Sistem Informasi pengembangan layanan berbasis Ÿ pencegahan/penyelesaian hambatan: Koordinasi lintas digital yang masih terbatas pada layanan bidang, dan koordinasi dengan yang terdapat pada bagian umum. media masa di wilayah Papua. penyebab hambatan: Kurangnya SDM dalam membangun layanan berbasis digital.

10

10

11

11

Perbendaharaan Menyapa

Senam Bersama

APBN TORANG Release APBN regional Papua terbit tiap Triwulan Foto: Adhitya Ahmad

3. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Pusat dan Daerah (SIKRI Wil) Berbasis GFS (Bidang PAPK). Ÿ Capaian nilai kesuksesan: Diluncurkannya (launching) aplikasi SIKRIWil. Ÿ Peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan: Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua senantiasa menyuntikkan motivasi disertai arahan-arahan kepada Bidang PAPK untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi keuangan pusat dan daerah di wilayah provinsi Papua.

Hal ini mengingat adanya kebutuhan transparansi informasi keuangan di wilayah Provinsi Papua, sementara sistem informasi keuangan pusat dan daerah di tingkat nasional maupun regional belum selesai dibangun. Ÿ Penyebab hambatan: Beberapa data LKPD yang diinput oleh Pemda ke dalam SIKD kurang valid, dan SDM pada Bidang PAPK mempunyai keterbatasan kompetensi untuk membangun aplikasi. Ÿ Pencegahan/penyelesaian hambatan: Peningkatan kapasitas SDM (melalui sharing session dengan rekan kerja, belajar mandiri, dan pelatihan) untuk membangun dan mengembangkan aplikasi serta meningkatkan koordinasi dengan Pemda terkait dalam rangka memperoleh data LKPD yang valid.

4. Penyusunan Sistem Informasi Pengawasan Penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik Berbasis Output (Bidang PPA II) Ÿ capaian nilai kesuksesan: Dibangunnya aplikasi MONASA dan OM DAFI.

peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan: Penyusunan sistem informasi berbasis digital menjadi sangat penting dan peranan kepala kanwil atas capaian nilai kesuksesan program ini adalah adanya arahan-arahan yang terukur dan sistematis dalam penyelesaian pengembangan Sistem Informasi monitoring Dana Desa dan monitoring DAK Fisik dari Bidang PPA II. Ÿ penyebab hambatan: Ketersediaan data, keterbatasan SDM pengembang sistem informasi, dan tuntutan yang tinggi dari para pengguna layanan dan stakeholder. Ÿ pencegahan/penyelesaian hambatan: Peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan aplikasi dan koordinasi dalam rangka pemanfaatan data-data yang diperlukan dalam rangka pengembangan aplikasi. Ÿ

5. Peningkatan dan Pengembangan Branding Image Kanwil DJPb Provinsi Papua (Bagian Umum) Ÿ Capaian nilai kesuksesan: Kanwil DJPb Papua menjadi salah satu instansi yang dikenal dan diperhitungkan sebagai instansi penting di kota jayapura. Ÿ Peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan: Kepala Kanwil selaku Key Opinion Leader memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan branding image DJPb di forum komunikasi pemerintah daerah maupun mitra perbankan di Provinsi Papua Ÿ Penyebab hambatan: Press/peran media menjadi salah satu hambatan pemenuhan branding image.

Ÿ Pencegahan/penyelesaian

hambatan: Mengundang pers/media cetak maupun elektronik dan media online dalam suatu wadah informal sehingga jalur komunikasi yg cepat dapat terjalin.

6. Penyusunan Roadmap Penyelesaian Permasalahan Rumah Dinas (Bagian Umum) Ÿ Capaian nilai kesuksesan: Laporan Roadmap Penyelesaian Permasalahan Rumah Dinas yang berisikan timeline rencana kerja sampai dengan permasalahan rumah dinas terselesaikan (dapat lebih dari satu tahun) Ÿ Peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan: Kepala Kanwil sebagai pemilik risiko sangat berperan dalam menentukan capaian nilai kesuksesan atas program kerja penyusunan roadmap penyelesaian permasalahan rumah dinas. Ÿ Penyebab hambatan: Hambatan dapat terjadi karena pihak eksternal yang menguasai rumah dinas. Ÿ Pencegahan/penyelesaian hambatan: Melakukan tindakantindakan pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam hal penyelesaian rumah dinas yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 56

7. Revitalisasi Fungsi DJPb Sebagai Kuasa BUN Di Daerah (Bidang SKKI & Bidang PAPK). Ÿ Capaian nilai kesuksesan:

rangka pembangunan konomi, penguatan fiskal, dan pengelolaan keuangan yang baik di Provinsi Papua. Ÿ Penyebab hambatan: Koordinasi yang cukup menantang karena melibatkan banyak instansi dan stakeholder. Ÿ Pencegahan/penyelesaian hambatan: Pendekatan level pimpinan melalui forum yang lebih kecil selanjutnya menuangkan ke forum yang lebih operasional dan menuangkan dalam bentuk kesepakatan kerja sama dalam bidang ekonomi, fiskal, dan keuangan.

Hasil kajian revitalisasi fungsi DJPb sebagai Kuasa BUN di Daerah Ÿ Peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan: Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua memberikan arahan untuk melakukan kajian mengenai fungsi DJPb sebagai Kuasa BUN di Daerah dengan merujuk 9. Pembentukan Forum Percepatan Penyaluran UMi dengan pada regulasi dan studi kasus Pegadaiaan, PMN dan Koperasi pada beberapa perkembangan (Bidang PPA II). mekanisme pembayaran atas beban APBN. Ÿ Capaian nilai kesuksesan: Terbentuknya forum Percepatan Ÿ Penyebab hambatan: Kualitas penyaluran UMi yang akan semakin dan pemerataan sumber daya memperkuat kerjasama untuk mendorong manusia yang belum optimal. perekonomian dari sektor kecil dan Ÿ Pencegahan/penyelesaian mikro. hambatan: Penyelenggaraan sharing session, bimbingan dan Ÿ Peranan Kepala Kanwil dalam capaian edukasi teknis Perbendaharaan nilai kesuksesan: Kepala Kanwil selaku untuk meningkatkan top manager di Kanwil DJPb Papua menginisiasi dalam mengembangkan pemahaman dan pengetahuan hubungan yang harmonis dengan para pegawai, serta roling/mutasi stakeholder sehingga meningkatkan pegawai untuk pemerataan sinergi dalam rangka pengembangan pegawai yang kompeten.

8. Pembentukan Forum Ekonomi Daerah sinergi Kantor Vertikal E1 Kemenkeu Provinsi Papua, BI, OJK, BPS, Perbankan/ BUMN, dan Pemda (Bidang PPA II). Ÿ Capaian nilai kesuksesan:

Terbentuknya Forum Ekonomi, Fiskal, dan Keuangan yang ditandai dengan nota kesepakatan kerjasama dalam bidang ekonomi, fiskal, dan keuangan. Ÿ Peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan: Kepala Kanwil selaku top manager di Kanwil DJPb Papua menginisiasi dalam mengembangkan hubungan yang harmonis dengan para stakeholder sehingga meningkatkan sinergi dalam

ekonomi keil dan mikro di wilayah Papua. Ÿ Penyebab hambatan: Koordinasi yang cukup menantang karena melibatkan banyak instansi dan stakeholder. Ÿ Pencegahan/penyelesaian hambatan: Pendekatan level pimpinan melalui forum yang lebih kecil selanjutnya menuangkan ke forum yang lebih operasional dan menuangkan dalam bentuk kesepakatan kerja sama dalam rangka membangun perekonomian melalui pengembangan usaha kecil dan mikro.

10. Pembentukan Forum Percepatan Peningkatan Kualitas LKPD (Bidang PAPK) Ÿ capaian nilai kesuksesan: Terbentuknya Forum Percepatan Peningkatan Kualitas LKPD, yang terdiri dari forum komunikasi dengan BPKAD dan Lembaga pengawas/pemeriksa keuangan se-Provinsi Papua.

57 Para Penjemput Fajar: Fajar Program Kerja

Ÿ Peranan Kepala Kanwil

dalam capaian nilai kesuksesan: Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua mendorong dibentuknya forum komunikasi dengan BPKAD Provinsi/Kabupaten/Kota serta forum komunikasi lembaga pengawas/pemeriksa keuangan yang terdiri dari BPK Perwakilan Provinsi Papua, BPKP Perwakilan Provinsi Papua, dan Inspektorat Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota seProvinsi Papua. Ÿ Penyebab hambatan: kendala geografis maupun ketersediaan dana menyulitkan koordinasi langsung dengan mengunjungi atau mengundang seluruh BPKAD maupun inspketorat se-Provinsi Papua. Ÿ Pencegahan/penyelesaian hambatan: melakukan kunjungan kerja ke beberapa Pemda serta inventarisasi/mengumpulkan informasi pejabat BPKAD dan inspektorat melalui KPPN mitra kerja Pemda yang bersangkutan.

11. Pembentukan Tim Task Force Evaluasi Pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah (Bidang PPA I) Ÿ Capaian nilai kesuksesan: Terbentuknya tim Task Force KKP untuk tetap dapat menjaga semangat dari penggunaan kartu kredit pemerintah sebagai terobosan dalam moderenisasi tata cara pembayaran dalam APBN. Ÿ Peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan: Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua mendorong dibentuknya tim task force ini untuk dapat melakukan monitoring penggunaan kartu kredit pemerintah tersebut agar dapat diketahui sejauh mana efektivitas

dan efisiensi dari penggunaan kartu kredit pemerintah tersebut khususnya pada Satuan Kerja di Provinsi Papua. Ÿ Penyebab hambatan: Dalam penggunaan kartu kredit pemerintah ini terdapat beberapa kendala antara kesulitan dari satuan kerja dalam pelaksanaannya dimana masih banyak merchant yang tidak dapat menerima pembayaran denga kartu kredit pemerintah dan juga ada yang mengenakan biaya tambahan setiap transaksi. Ÿ Pencegahan/penyelesaian hambatan: Tindakan yang dilakukan saat ini adalah tetap melakukan monitoring dan menghimbau kepada satuan kerja untuk tetap menggunakan kartu kredit pemerintah serta melakukan koordinasi dengan pihak perbankan.

12. Pembentukan Tim Task Force pengawasan penyusunan SP2D Online Pemda melalui potongan Bendahara Pemda (Bidang PPA I) Ÿ Capaian nilai kesuksesan: Pembentukan tim sedang dipersiapakan dan sedang melakukan koordinasi dengan pihak lain antara lain Direktorat Jenderal Pajak. Ÿ Peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan: Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua menegaskan dan menekankan bahwa SP2D online ini adalah suatu terobosan dari sisi penerimaan negara. Dimana dengan adanya adanya SP2D online ini akan dapat diketahui jumlah penerimaan negara dari Pemerintah Daerah. Ÿ Penyebab hambatan: Belum terlaksananya pertemuan dari seluruh pihak-pihak terkait terutama dari Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak. Ÿ Pencegahan/penyelesaian hambatan: Tetap melakukan koordinasi untuk terus tetap mempunyai keinginan mensukseskan SP2D online ini.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 4 Kanwil DJPb Provinsi Papua 58

13. Pembentukan dan pengembangan Komunikasi Publik (Bagian Umum). Ÿ Capaian nilai kesuksesan: Terjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal dalam forum keuangan daerah. Ÿ Peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan: Perlu adanya pengembangan komunikasi publik dikarenakan agar terjalinnya komunikasi dalam forum keuangan daerah high level meeting. Ÿ Penyebab hambatan: adanya timelag informasi sehingga komunikasi tidak dapat tersalurkan dengan baik dan lancar. Ÿ Pencegahan/penyelesaian hambatan: Menjalin koordinasi dengan pihak pemda maupun perbankan dalam suatu wadah informal dapat berbentuk Whatsapp Group.

14. Percepatan Penyusunan Materi Rapat dengan Menkeu pada Akhir Tahun (Bidang SKKI) Ÿ Capaian nilai kesuksesan: Terbentuknya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar unit instansi vertikal Kementerian Keuangan (DJP, DJBC, DJKN), pemerintah daerah, dan bank persepsi dalam menyajikan data pengelolaan keuangan negara wilayah Provinsi Papua pada akhir tahun anggaran. Ÿ Peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan: Kepala 3

Kanwil sebagai pengelola Perbendaharaan Negara wilayah Papua menginisiasi hubungan yang harmonis dan aktif dengan para stakeholder pengelola keuangan wilayah Papua sehingga meningkatkan sinergi dalam rangka membangun negeri dari pinggiran. Ÿ Penyebab hambatan: Kerjasama antar instansi vertikal Kementerian Keuangan, Pemda, dan bank persepsi yang cukup menantang karena membutuhkan komunikasi yang intensif untuk memperoleh data yang cepat, akurat, dan valid. Ÿ Pencegahan/penyelesaian hambatan: Pendekatan level pimpinan, komunikasi dan kerja sama antar instansi vertikal kementerian Keuangan (DJP, DJBC, DJKN), Pemda, dan bank persepsi.

15. Press Conference Realisasi APBN 2019 dan Persiapan APBN 2020 bersama unit Kementerian Keuangan (Bidang PPA I) Ÿ Capaian nilai kesuksesan: Persiapan data realiasi sedang dilakukan dan untuk kegiatan akan dilaksanakan apabila waktu pelaksanaan sudah ditetapkan nanti. Ÿ Peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan: Kepala Kanwil DJPb Papua terus memberikan arahan dan

Ÿ

Fajar 59 Laskar Para Penjemput Penjemput Fajar Program Kerja Fajar:

masukkan bahwa realisasi APBN ini harus disampaikan kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui berapa jumlah dari APBN yang ada diwilayah Papua khususnya dan kegiatan apa yang telah dilakukan dari dana APBN tersebut.

Penyebab hambatan: Penentuan

Waktu dalam pelaksanaan kegiatan. Ÿ Pencegahan/penyelesaian hambatan: Tetap melakukan koordinasi dalam menentukan waktu pelaksanaannya

16. Percepatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK, WBBM (Bidang SKKI) Ÿ Capaian nilai kesuksesan: Mewujudkan institusi pemerintah lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua yang baik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ÿ Peranan Kepala Kanwil dalam capaian nilai kesuksesan: Kepala Kanwil selaku top manager di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua memberikan arahan yang sistematik dan menjadi teladan (role model) bagi pejabat/pegawai di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua. Ÿ Penyebab hambatan: Kontribusi yang tidak optimal dari pegawai dan PPNPN Kanwil DJPb Provinsi Papua terkait pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Ÿ Pencegahan/penyelesaian hambatan: elaksanakan internalisasi secara periodik mengenai peran penting dan penugasan setiap pegawai dan PPNPN Kanwil DJPb Prov. Papua dan monev kemajuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 60

Inovasi

3

Fajar 61 Laskar Para Penjemput Penjemput Fajar

inovasi K

anwil DJPb Provinsi Papua merupakan instansi vertikal DJPb yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, antara lain: 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer.

Penyaluran dana transfer di daerah yang dilakukan oleh KPPN di wilayah Provinsi Papua yaitu berupa DAK Fisik dan Dana Desa.

2. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja, antara lain meliputi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP TW).

3. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah, meliputi pengelolaan organisasi, SDM, keuangan, pengelolaan kinerja, dukungan sarana dan prasarana kerja, dan sebagainya.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 62

K

anwil DJPb Provinsi Papua membawahi tujuh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara), yaitu KPPN Jayapura, KPPN Merauke, KPPN Wamen, KPPN Timika, KPPN Nabire, KPPN Biak, dan KPPN Serui. KPPN) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kanwil DJPb Provinsi maupun KPPN melakukan inovasiinovasi yang memudahkan pelaksanaan tugas secara lebih efektif, meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders, termasuk kebutuhan masyarakat akan transparansi dan keterbukaan informasi. Berbagai inovasi yang berhasil dibangun dan dikembangkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua serta KPPN sebagai berikut:

Aplikasi MONASA2020

Pada dasarnya monitoring penyaluran Dana Desa dapat dilaksanakan menggunakan aplikasi OMSPAN. Namun demikian, aplikasi OMSPAN hanya dapat diakses beberapa instansi saja yang memiliki username untuk mengakses aplikasi tersebut. Di era digital dan transparansi seperti saat ini, seharusnya seluruh stakeholder dan masyarakat umum dapat mengakses informasi terkait Dana Desa dengan lebih mudah. Dengan dorongan semangat dari pimpinan untuk terus berinovasi, Kanwil DJPb Provinsi Papua berinisiatif untuk membuat aplikasi monitoring Dana Desa yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.

Inovasi Kanwil DJPb Provinsi Papua untuk mengembangkan aplikasi monitoring Dana Desa 2020 menghasilkan sebuah aplikasi berbasis OS Android bernama MONASA2020 (Monitoring Dana Desa 2020). Aplikasi tersebut dapat diunduh dan digunakan oleh siapa saja yang memiliki smartphone android dan pastinya memiliki akses internet.

Aplikasi MONASA2020 sangat memudahkan para stakeholder dalam memantau dan memonitor penyaluran Dana Desa 2020 di Provinsi Papua. Aplikasi tersebut berisikan beberapa menu yang penting, diantaranya adalah rangkuman penyaluran Dana Desa 2020 di Provinsi Papua, penyaluran pada masing-masing kabupaten dan penyaluran per tahap. Sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mengetahui semua informasi tersebut pada smartphone android masing-masing. Tidak hanya itu saja, informasi jumlah desa pada masing-masing daerah juga terdapat pada aplikasi MONASA2020.

Aplikasi MONASA2020 dapat diunduh pada Google Playstore dan dipasang pada perangkat android.

Tidak diperlukan log in pada aplikasi ini, jadi semua orang yang ingin mengetahui progres penyaluran Dana Desa di Papua hanya perlu mengakses pada aplikasi MONASA2020.

Sama halnya dengan monitoring penyaluran Dana Desa, pada dasarnya monitoring penyaluran DAK Fisik dapat dilaksanakan menggunakan aplikasi OMSPAN. Namun demikian, karena adanya keterbatasan akses maka untuk memudahkan pemantauan dan monitoring progres penyaluran DAK Fisik 2020, Kanwil DJPb Provinsi Papua juga mengembangkan sebuah aplikasi. Inovasi terkait penyaluran DAK Fisik 2020 menghasilkan sebuah aplikasi bernama OMDAFI2020 (Online Monitoring DAK Fisik 2020). Tidak jauh berbeda dari aplikasi MONASA2020, aplikasi OMDAFI2020 dapat diunduh dan digunakan oleh siapa saja yang memiliki smartphone android dan pastinya memiliki akses internet. Aplikasi OMDAFI2020 berisi beberapa menu utama, diantaranya summary penyaluran DAK Fisik di Provinsi Papua, progres penyaluran DAK Fisik per KPPN, progres upload dokumen persyaratan penyaluran per pemda dan progres penyaluran DAK Fisik per Pemda per Tahap. Aplikasi OMDAFI2020 nantinya akan tersedia pada Google Playstore, saat ini masih dalam proses review oleh Google Console. Sehingga nantinya setiap orang yang ingin mengetahui progres penyaluran DAK Fisik maupun Dana Desa hanya perlu mengakses kedua aplikasi tersebut melalui smartphone android masing-masing.

63 Para Penjemput Fajar: Fajar Inovasi

Aplikasi OMDAFI2020

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan para pegawai terhadap layanan supporting bagian umum, Kanwil DJPb Provinsi Papua mengembangkan sistem pelayanan informasi yang berbasis digital, berupa sebuah aplikasi bernama LAKI (Layanan Andalan Kanwil terIntegrasi) yang akan memudahkan para pegawai Kanwil DJPb Provinsi Papua dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu antara lain: a. Beranda Berisikan tampilan menu-menu yang dapat diakses oleh user yang telah terdaftar b. Akun Saya Berisikan tampilan menu untuk mendaftar (setelah seluruh pegawai terdaftar menu sign up mendaftar akan di nonaktifkan) c. Hubungi Kami Berisikan tampilan menu awal ketika aplikasi berhasil di-install dan dibuka d. Si Pirang = Sistem Peminjaman Barang Menu yang berisi form permintaan peminjaman barang per pegawai. Untuk saat ini baru terbatas pada peminjaman kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, Drone, Kamera, Laptop e. Ev-BE = E-voting Best Employee Menu yang berisi form pemilihan best employee yang diselenggarakan tiap triwulan f. Nominator Best Employee Menu yang berisi para nominator best employeee yang disusun berdasarkan indikator nilai capaian kinerja pegawai per triwulan g. Kalender Kegiatan Menu yang berisi kalender kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahunan dan yang disepakati setiap awal bulan melalui Dialog Kinerja Organisasi. h. ProďŹ l Pegawai Menu yang berisi proďŹ l seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Papua i. Laporan Kegiatan Menu yang berisi form pengisian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan kalender kegiatan.

Aplikasi SIKRI-Wil Akuntabilitas dan transparansi merupakan ciri penting dan sangat menonjol seiring reformasi keuangan negara yang ditandai dengan lahirnya paket undang-undang keuangan negara.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk menyusun laporan keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.

di samping itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu pada manual Statistik Keuangan Pemerintah. Statistik Keuangan Pemerintah tersebut disusun dengan mengacu kepada manual Government Financial Statistics (GFS) yang disusun oleh International Monetary Funds (IMF). Dengan demikian, GFS menjadi satu standar pelaporan bertaraf internasional.

Pada saat ini, informasi keuangan dalam LKPP dan LKPD masih terpisah, sehingga perlu dibangun sistem informasi keuangan yang mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan. Untuk itu, Kantor Pusat DJPb sedang membangun Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI), yaitu sistem informasi keuangan yang

Aplikasi LAKI

mengintegrasikan sistem keuangan pemerintah pusat (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara - SPAN) dengan Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIKD) dengan mengacu kepada GFS. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi keuangan negara/daerah lingkup Provinsi Papua serta untuk mendukung pengembangan SIKRI, Kanwil DJPb Provinsi Papua membangun Aplikasi Sistem Informai Keuangan Republik Indonesia-Wilayah (SIKRI-Wil). Aplikasi SIKRI-Wil merupakan aplikasi yang menggunakan platform android yang dapat diakses oleh stakeholders melalui smartphone berbasis android. Dengan menggunakan aplikasi ini, stakeholders, masyarakat umum dan masyarakat Papua khususnya, dapat mengakses informasi keuangan negara/daerah yang diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua, antara lain: a. Konsolidasi belanja APBN dan APBD per jenis dan per pemda di wilayah Provinsi Papua; Kanwil DJPb Provinsi Papua 64

b. Statistik keuangan pemerintah pusat/daerah di wilayah Provinsi Papua; c. Rincian Laporan GFS Tingkat Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Saat ini pengembangan aplikasi SIKRI-Wil telah sampai pada tahap aplikasi versi beta, yaitu versi awal yang telah dapat dipasang pada ponsel berbasis android, namun belum diluncurkan secara resmi mengingat masih terus dilakukan perbaikan antarmuka (interface) dan penyempurnaan data yang akan ditampilkan.

Adapun menu pada aplikasi SIKRI-Wil versi beta adalah sebagai berikut: a. Tentang: Berisi informasi mengenai aplikasi SIKRI-Wil dan informasi terkait laporan GFS (LKPK dan LSKP) tingkat wilayah, serta manfaat Laporan GFS bagi stakeholder.

Papua Cha er Papua Chareter dicetuskan dalam Rapat Koordinasi Wilayah DJPb Provinsi Papua tahun 2020 (Rakorwil 2020) yang dilaksanakan pada tanggal 6 -- 8 Februari 2020 di Jayapura. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala KPPN lingkup wilayah DJPb Provinsi Papua dan para pejabat Kanwil DJPb Provinsi Papua, dengan mengusung tema “Mengawal APBN Dari Bumi Cenderawasih Untuk Indonesia Maju”.

Rakorwil 2020 merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan sinergi dan 65 Para Penjemput Fajar: Fajar Inovasi

b. Metodologi: Menjelaskan konsep konsolidasi dan eliminasi data Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mapping akun GFS. c. Dashboard: Menyajikan infografis terkait lembar muka (face report) Laporan GFS Tingkat Wilayah yang dilengkapi dengan fitur view more untuk melihat rincian data, data yang disajikan antara lain: LRA LKPK, Neraca LKPK, LO LKPK, Neraca GFS, LO GFS, dan Laporan Sumber Penggunaan. d. Regional: Menyajikan informasi konsolidasi Pendapatan/Belanja Pusat dan Daerah per Provinsi dan Kabupaten/Kota. e. Download: Berisi LKPK dan LSKP TW Tahunan berdasarkan data audited

koordinasi unit kerja DJPb di wilayah Provinsi Papua, untuk mengelola dan mengawal pelaksanaan APBN di Provinsi Papua pada tahun anggaran 2020. Sebagai wujud komitmen sekaligus pelecut motivasi bagi insan perbendaharaan di wilayah Papua untuk mengawal APBN tahun 2020, maka segenap pejabat menggelorakan ikrar yang dituangkan dalam Papua Charter (Piagam Papua). Papua Charter memuat 12 komitmen untuk mewujudkan kinerja terbaik, yaitu: 1) Laporan Keuangan UAPPAW/UAKPA dengan

e. Download: Berisi LKPK dan LSKP TW Tahunan berdasarkan data audited dalam beberapa tahun terakhir yang dapat diunduh oleh stakeholder. f. Meta Data: Menyajikan informasi mengenai data sumber yang digunakan. g. Disclaimer: Pernyataan penafian atas keakuratan sumber data yang digunakan. h. Frequently Asked Questions (FAQ): Berisi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan terkait GFS beserta jawabannya. i. Kritik dan Saran: Digunakan untuk menampung kritik dan saran dalam rangka pengembangan SIKRI-Wil lebih lanjut, maupun untuk peningkatan kualitas LKPK dan LSKP. j. Hubungi Kami: Menyediakan tautan ke email resmi Kanwil DJPb Provinsi Papua. peringkat terbaik 2) Nilai Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Kinerja (SFO) dengan peringkat terbaik 3) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja dengan nilai 100 4) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bendahara Umum Negara dengan nilai 95 5) Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dengan peringkat terbaik 6) Kajian Fiskal Regional (KFR) dengan peringkat terbaik 7) Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi (LHPS) dengan peringkat terbaik 8) Laporan Penilaian Kepatuhan Internal (LPKI) dengan peringkat terbaik 9) Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Wilayah (LKBUN-W) dengan peringkat terbaik 10) Government Financial Statistics (GFS) dengan peringkat terbaik 11) Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Perkiraan Penarikan Dana Harian (PPDH) dengan nilai terbaik dan/atau deviasi kurang dari 10% 12) Inovasi dari masing-masing unit di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Eling KPPN KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua

Pojok Literasi Inovasi ini dilatarbelakangi oleh minimnya toko buku di kota Timika. Selain bertujuan untuk mengisi kekosongan waktu petugas satker sebelum dilayani oleh petugas FO KPPN, pojok literasi ini juga berfungsi sebagai perpustakaan. Buku bacaan yang ada pojok literasi dapat dipinjam untuk waktu maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang dengan melapor ke petugas yang bertanggung-jawab.

Di pojok literasi disediakan buku-buku pengelolaan keuangan negara, peraturanperaturan perbendaharaan, serta bacaan ringan yang menggugah minat baca bagi pegawai maupun mitra kerja yang datang ke KPPN Timika.

Pojok Informasi Inovasi ini berangkat dari kondisi Kota Timika yang sering terjadi gangguan listrik dan berimbas ke jaringan sinyal dan internet dan letak geograďŹ s sebagian satker yang jauh dan sulit dijangkau dalam waktu singkat. Untuk itu, di pojok informasi dilengkapi sarana WIFI dengan jaringan yang relatif stabil sehingga

Early Warning KPPN (Eling KPPN) merupakan program KPPN Serui untuk mengingatkan Satuan Kerja yang sudah mendekati kewajiban menyampaikan SPM GUP (1 bulan sekali), SPM PTUP, rekonsiliasi UAKPA, LPJ Bendahara, dan laporan saldo rekening. Early Warning KPPN menggunakan media sosial berupa group WA. Program ini bertujuan agar Satker dapat menyampaikan kewajiban-kewajiban tersebut dengan tepat waktu sehingga nilai indikator pengelolaan UP/TUP dan LPJ pada IKPA Satker akan terjaga.

dapat digunakan satker untuk memperbaiki LPJ Bendahara, untuk keperluan rekonsiliasi maupun untuk perbaikan SPM. di pojok informasi terdapat monitor yang menampilkan informasi-informasi yang penting untuk diketahui stakeholder berupa live banner, sehingga diharapkan dapat mengurangi standing banner yang memakan tempat dan biaya yang cukup tinggi.

Informasi yang ditampilkan dalam pojok informasi ini mencakup update peraturan-peraturan, misalnya: peraturan menyangkut kartu kredit pemerintah, peraturan mengenai perubahan besaran uang persediaan, larangan gratiďŹ kasi, alur dokumen penyelesaian SP2D/Rekonsiliasi/LPJ Bendahara, serta alamat email/nomor telepon layanan pengaduan. Informasi yang disajikan berbentuk moving slide dan video animasi sehingga menarik untuk dilihat.

Buku Pintar Satker Buku interaktif Satker merupakan inovasi lain KPPN Serui dalam format digital yang menjadi sarana edukasi bagi Satker. Buku Pintar Satker berisi materi mulai dari materi pelaksanaan anggaran, pencairan dana sampai dengan laporan pertanggungjawaban anggaran. Buku ini tersedia dalam bentuk e-book, format pdf dan juga ada yang dicetak dalam bentuk buku saku sehingga memudahkan satuan kerja membawa dan membacanya.

Buku ini telah mendapat apresiasi positif oleh satuan kerja karena bermanfaat untuk mendapat informasi secara cepat terkait administrasi anggaran negara.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 4 Kanwil DJPb Provinsi Papua 66

Aplikasi SiAP 68

Untuk meningkatkan transparansi, informasi proses penyelesaian layanan KPPN perlu diketahui oleh mitra kerja KPPN. Layanan KPPN antara lain berupa layanan pencairan dana, konsultasi, konfirmasi penerimaan, pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), permohonan UP/TUP, dan persetujuan rekening. Untuk memenuhi

kebutuhan itu, KPPN Merauke mengembangkan aplikasi web-based yang bernama SiAP 68 (Sistem Aplikasi Efisien & Terdepan). Saat ini aplikasi SiAP 68 baru digunakan untuk menampilkan data pemrosesan SKPP. Dengan mengakses aplikasi ini, satuan kerja dapat mengetahui proses penyelesaian SKPP yang sedang dikerjakan oleh KPPN.

Kawan Lama Inovasi lain dari KPPN Wamena berupa Kawan Lama (Kppn WAmena beLAjar MengAjar). Kawan Lama adalah sebuah program yang menggabungkan 2 (dua) kegiatan internal dan eksternal. Kegiatan internal berupa berupa In House Training (IHT) dilakukan untuk mengakselerasi pemahaman pegawai KPPN yang relatif baru terhadap ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara. IHT dilaksanakan pada di luar jam kerja agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugas kantor. Sementara itu,

Ka u Sudah LPJ

kegiatan eksternal berupa Bimbingan Teknis Tematik (Bimtek Tematik) dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada satker terkait perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan keuangan. Bimtek Tematik dilakukan berdasarkan tema-tema tertentu dan dengan peserta terbatas (4-6 orang) agar informasi dapat ditransfer lebih optimal.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara oleh satuan kerja, KPPN Biak membuat inovasi Kartu Sudah LPJ. Kartu Sudah LPJ ini diberikan kepada sarker yang sudah menyerahkan LPJ-nya. Dengan kartu ini Satker dapat menyampaikan SPM Non Gaji kepada front office penerimaan SPM. Keberadaan kartu ini membuat penyampaian LPJ lebih tertib dan hasilnya penyampaian LPJ satker mencapai 100%. Periode setelah penerapan Kartu Sudah LPJ lebih baik dibandingkan periode sebelum penerapan Kartu Sudah LPJ yang nilai penyampaian LPJ-nya kurang dari 90%.

67 Para Penjemput Fajar: Fajar Inovasi

Budaya Sharing Informasi Budaya berbagi informasi dan pengetahuan baru setiap hari pada KPPN Merauke dilakukan dengan menampilkannya pada layar monitor yang ditempatkan di atas mesin daftar hadir. Pada prinsipnya layar monitor ini menggantikan fungsi papan pengumuman fisik yang ditempel dengan kertas. Ide ini awalnya untuk melakukan internalisasi budaya Kementerian Keuangan sebagai program aktualisasi salah satu CPNS. Ditunjuk pegawai yang bertugas untuk melakukan update informasi yang akan ditampilkan pada layar monitor.

Kontributor dari informasi dan pengetahuan dilakukan secara bergantian oleh setiap unit eselon IV. Selain itu sharing informasi dilakukan melalui pelaksanaan gugus kendali mutu setiap hari Rabu, melalui briefing setiap Senin pagi, dan melalui whatsapp group internal KPPN. Materi yang dibahas terkait penanganan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sehari-hari atau kebijakan baru dari Kantor Pusat DJPb yang harus segera diimplementasikan.

Rapor Satker Rapor satker merupakan inovasi yang dikembangkan oleh KPPN Wamena dengan tujuan memberikan informasi statistik interaksi satker dengan KPPN kepada KPA. Informasi tersebut meliputi: nilai IKPA, jumlah SPM dalam setahun yang disampaikan ke KPPN, jumlah pengembalian SPM, jumlah retur, jumlah SKPP, dan jumlah pengajuan TUP. Informasi tersebut dikemas dengan bahasa santai dan informal. Pada tahun 2020, Rapor Satker TA. 2019 diberikan langsung dalam bentuk hardcopy. Jika jaringan internet sudah memadai, Rapor Satker akan langsung disampaikan kepada KPA dalam bentuk softcopy.

Try Out USMB PKN STAN

Dalam rangka menumbuhkan minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, KPPN Biak berinovasi dengan menyelenggarakan try out ujian saringan masuk bersama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara gratis dan berhadiah. Kegiatan ini juga untuk memperkenalkan siswa SMA pada salah satu lembaga pendidikan tinggi yang dimiliki Kementerian Keuangan yaitu Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN). Kedepannya kegiatan ini akan lebih sering dilaksanakan.

Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian KPPN Biak terhadap peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Biak Numfor.

Google Keep

Inovasi KPPN Nabire menggunakan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan google keep untuk mencatat kegiatan kantor.

Latar belakang pemanfaatan google keep antara lain karena 1) keterbatasan SDM yang dimiliki KPPN Nabire dalam menangani khusus bagian dokumentasi dan protokoler, 2) catatan kegiatan kantor tersebar di beberapa komputer dan dikelola beberapa pegawai, 3) semua pegawai sudah memiliki smartphone yang mendukung dan 4) monitoring pelaksanaan kegiatan kantor yang belum optimal. Manfaat google keep antara lain untuk mencatat kegiatan kantor yaitu untuk mencatat kegiatan kantor dalam mendukung pembuatan laporan antara laon SFO, sebagai pengingat hal-hal yang harus dilaksanakan dan pending matter serta berfungsi sebagai bentuk transparansi pelaksanaan kegiatan kantor.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 68

BOT Whatsapp CSO

Dalam menghadapi tantangan informasi dan peraturan-peraturan yang selalu berkembang, KPPN Nabire saat ini sedang mengembangkan inovasi terkait layanan kepada stakeholder berupa Bot CSO KPPN Nabire dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Bot ini dilengkapi beberapa fitur yang menampilkan informasi terkait bidang perbendaharaan, terutama terkait layanan yang diberikan oleh Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Bank, serta Verifikasi Akuntansi, dan Kepatuhan Internal. Agar berfungsi secara maksimal, Bot WhatsApp CSO KPPN Nabire sangatlah bergantung dengan jaringan internet. Bot WhatsApp CSO sendiri merupakan robot chatting pembalas pesan otomatis (Bot), yang dalam pengaplikasiannya pengguna cukup mengetikan commands/perintahperintah tertentu guna memunculkan informasi yang dikehendaki. Misalnya pengguna mengirim chat “/SPM”, maka Bot WhatsApp CSO KPPN Nabire akan membalas secara otomatis dengan memberikan informasi tentang tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM). Keunggulan Bot Whatsapp CSO KPPN Nabire adalah dalam pengoperasiannya tidak diperlukan tenaga manusia secara langsung (membalas pesan secara otomatis).

Pojok Pelayanan Pemerintah Daerah (Pojok Papeda) yaitu pelayanan untuk pemerintah daerah. Pojok Papeda, sebagai sebuah inovasi yang diinisiasi oleh KPPN Jayapura ini, merupakan tempat khusus yang digunakan untuk ruang konsultasi bagi pemerintah daerah yang membutuhkan informasi terkait pengelolaan anggaran negara oleh pemerintah daerah.

Tempat ini dibangun dengan mengoptimalkan pemanfaatkan ruangan yang masih dalam satu lokasi front office. Tempat ini dibuat dengan tujuan agar konsultasi satker pemda tidak mengganggu layanan FO. Sebagaimana dimaklumi, KPPN Jayapura merupakan KPPN dengan jumlah satker pemda terbanyak dibandingkan dengan KPPN lain di wilayah Provinsi Papua sehingga hampir setiap hari terdapat pegawai satker pemda mitra kerja KPPN Jayapura yang mendatangi KPPN. Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut diperlukan ruang khusus untuk berkonsultasi.

Pojok Papeda

Demikian, berbagai inovasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua maupun KPPN di wilayah Provinsi Papua. Inovasi-inovasi tersebut merupakan wujud pengamalan salah satu nilai Kementerian Keuangan yaitu “Kesempurnaan” serta merupakan perilaku utama Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan terus menerus dan mengembangkan inovasi dan kreativitas. Disamping itu, inovasi yang terus dilakukan sejalan dengan slogan Kanwil DJPb Provinsi Papua, yaitu LAKI (Luar biasa, Aktif, Kreatif dan Inovatif). Tidak berhenti dan berpuas diri sampai di sini, insan perbendaharaan wilayah Papua akan terus berkreasi dan berinovasi.

69 Para Penjemput Fajar: Fajar Inovasi

#DJPbMANTAP! Foto: Adhitya Ahmad Kanwil DJPb Provinsi Papua 70

100 Hari Inspirasi

100 hari Inspirasi Menyongsong fajar dari Tanah Tabi, Tanah diberkati Papua Syaiful

Antara CINTA dan PENGABDIAN

Puisi: Syaiful

Tettet tettet tettet………nada HP itupun berbunyi.

Ada Tanya dalam hati..whatsapp dari siapakah ini.

Terbelalak ,kaget semua berkecamuk di hati…

Sesditjen Perbendaharaan telah menghubungi.

Kepala Kanwil DJPb Prov. Papua

Antara CINTA dan PENGABDIAN (Puisi itu)

D

alam sebuah kisah perjalanan karier sebagai Abdi Negara, akan selalu ada pilihan pilihan yang memang harus diambil, dan kita harus siap untuk konsekuensi yang akan timbul. Awal mengabdi kita sudah disodorkan suatu “doktrin” bahwa kita siap untuk ditempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia. Kita harus siap melakukan sebuah kisah dan cerita antara Cinta (keluarga) dan Pengabdian (sebagai ASN). Siapa yang dimenangkan dan siapa yang dikalahkan, mungkin kita punya sudut pandang yang berbeda. Saya mengatakan semua dimenangkan karena kecintaan akan pengabdian kita mampu meninggalkan sementara cinta yang lain.

Begini kisahnya: 71 Para Penjemput Fajar: Fajar 100 Hari Inspirasi

Besok hadir di mezzanine ya ada acara pelantikan… kira-kira begitu tulisannya.

PENGABDIAN barukah yang harus ku Jalani?...

Setelah 23 Tahun mengabdi dikota yang hingar bingar..

Kini diminta lanjutkan pengabdian di ujung negeri (TANAH TABI PAPUA) Cinta aku harus Pergi….Pengabdian memanggilku.

Kamu sendiri….tidak…ada ibu pertiwi menemani.

Kamu takut…jangan…karena aku melindungi.

Kamu kesepian …..tidak…ibu kota membisingi.

Kamu sedih…jangan…karena sang pengabdimu jadi orang yang terpilih itu kata Ibu Menteri.

Diantara suka dan duka…. seolah PENGABDIAN itu mengutama dari Cinta.

Cinta negeri penuhi panggilan mengabdi.

Cinta perbendaharaan jalankan hari bhakti.

Antara Cinta dan Pengabdian……PANGERANMU Membangun Negeri Dari Pinggiran Jayapura, 07 Januari 2020

Internalisasi

Tepatnya tanggal 9 Desember 2019, saya menginjakkan kaki sebagai orang terpilih kata ibu Menteri Keuangan ditanah Papua tanah yang diberkati dan itu sudah yang selalu diucapkan.

Penerbangan Panjang tidak membuatku Lelah (jetlag) karena keinginan besar untuk segera memulai pengabdian. Hari itu dimulai dengan perkenalan pegawai dan rapat koordinasi, semua hadir dan satu hal yang mencengangkan bagi saya, hampir 80% pegawai adalah mereka mereka yang juga terpilih mengabdi di Papua dan bukan putra putri daerah. Sudahlah Rapat Koordinasi/internalisasi dengan pegawai dimulai.

Rapat Koordinasi ini selain sebagai ajang perkenalan lebih dekat dengan seluruh pegawai, membahas program kerja yang belum terselesaikan di era pejabat sebelumnya dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, kesempatan ini juga kami gunakan untuk sharing session dengan seluruh pegawai tentang berbagai hal termasuk didalamnya harapan pegawai. Tak lupa kami sisipkan dalam kesempatan ini hal-hal terkait Local Wisdom dan Social Cultural. Dalam rapat koordinasi itu saya sampaikan, beban terberat sesungguhnya adalah pengembangan SDM yang sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Hal ini dapat dipahami mengingat rentang kendali, kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Kepala Kantor Wilayah tentu lebih besar daripada jabatan sebelumnya di level administrator. Untuk itu sebagai langkah awal yang kami lakukan adalah memotivasi mereka untuk tetap berkinerja terbaik.

Saya menyampaikan beberapa hal kepada mereka yaitu; Jadilah Mutiara, Orang Pintar atau orang Mau bekerja, Bekerja keras dan Bekerja Cerdas, dan kata motivasi LAKI. Jadilah Mutiara

Sebuah ďŹ losoďŹ sederhana tentang kesabaran yang ditunjukkan Allah SWT pada makhlukNya, yaitu pada sebuah “Kerang Mutiaraâ€? yang berada di dalamnya lautan.. Siapa yang tidak mengenal Mutiara,..benda kecil, putih, dan memiliki nilai keindahan dan nilai jual yang tinggi. Kerang mutiara adalah jenis kerang yang termasuk dalam kelas bivalvia dalam moluska yang memakan benda-benda kecil di sekitarnya? pada proses makan tersebut, secara tidak sengaja masuklah sebutir pasir kecil ke dalam tubuhnya. Bagi manusia, sebutir pasir kecil tidaklah bermasalah, namun bagi makhluk kecil ini, pasir yang masuk ke tubuhnya merupakan suatu kesakitan yang maha daya. Namun, si kerang kecil ini tidak lah mengeluh, bahkan ia menerimanya dan merawatnya (tidak hanya berjam-jam/berhari-hari, namun berbulan-bulan ia merawatnya), namun ternyata pasir tersebut tidak juga keluar dari tubuhnya. Sampai tiba suatu masa dimana rasa sakit itu memuncak karna si kerang menyadari bahwa pasir yang masuk ke dalam tubuhnya tumbuh semakin besar (karna pengaruh lendir/zatzat di dalma tubuh kerang yg bereaksi dengan pasir). Penantian Panjang si kerang agar rasa sakit itu sirna akhirnya terjawab ketika seorang penyelam masuk dan mengambil benda kecil dalam tubuhnya (mutiara).

Cerita di atas adalah sebuah paradigma yg menjelaskan bahwa penderitaan adalah lorong transendental untuk menjadikan " kerang biasa " menjadi " kerang luar biasa ". Karena itu dapat dipertegas bahwa kekecewaan dan penderitaan dapat mengubah "orang biasa" menjadi "orang luar biasa". Hidup adalah sebuah pilihan, jadi Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau Mutiara. Mungkin saat ini kita sedang berada dalam sebuah lorong penolakan,

kekecewaan, patah hati atau terluka karena orang-orang disekitar kita. Cobalah tetap tersenyum, berjalan di lorong tersebut dan katakan dalam hati, "Air mataku diperhitungkan Tuhan dan penderitaanku ini akan mengubah diriku menjadi " mutiara ".

Menjadi pribadi yang menarik merupakan dambaan setiap orang.

Dengan mempunyai kepribadian yang demikian, tentu banyak orang yang menyukai kita.

Kepribadian yang menarik tak pertama-tama ditakar lewat paras, keseksian postur tubuh.

Menariknya kepribadian seseorang diukur lewat KESANTUNAN dalam bertutur dan dalam pola laku. Kesantunan ini ibarat MUTIARA pada setiap pribadi.

Saya punya alasan, mengapa saya mengibaratkan kesantunan dengan mutiara.

Pertama, mutiara merupakan sebuah permata berbentuk bulat dan keras, terbentuk karena ada benda atau pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang mutiara kemudian diselubungi oleh kulit ari. Karena bentuknya yang sangat indah dan berkilau maka mutiara menjadi perhiasan yang berharga dan mahal. Layaknya sebuah mutiara, kesantunan menjadi perhiasan diri yang sangat berharga, sangat mahal dan membuat diri kita menjadi pribadi yang berkilau dan indah.

Kedua, terbentuknya sebuah mutiara yang indah dan berkilau setelah melalui proses panjang.

Pada awalnya tubuh kerang mutiara diterjang oleh benda atau pasir. Benda atau pasir itu masuk ke dalam tubuhnya dan lambat laun menjadi mutiara yang berkilau dan indah. Kesantunan pun demikian. Kesantunan tidak lahir dengan sendirinya.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 72

100 Hari Inspirasi-HONAI

Dia lahir dari perjalanan panjang, melewati pengalamanpengalaman jatuh-bangun. Dari perjalanan panjang inilah seseorang belajar banyak hal tentang kesantunan.

Ketiga, mutiara yang indah tidak ditemukan di laut yang dangkal apalagi di tepi pantai. Dia hanya ditemukan di tengah samudera, laut yang dalam. Kesantunan pun demikian. Kesantunan yang berkilau lahir dari kedalaman pribadi. Bukan dibuat-buat atau berpura-pura.

Keempat, Mutiara yang indah tidak berada pada permukaan yang tampak tapi berada pada jauhnya kedalaman lautan, namun tetap dicari dan diburu karena kilauannya yang indah, maknanya dimanapun kita berada maka jadilah Mutiara karena akan dicari, wujud dari Mutiara itu adalah Prestasi�

HONAI HONAI adalah janji layanan yang ingin diterapkan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua. Bahwa kami akan mampu memberikan layanan yang Humanis, Obyektif, Netral, Akuntabel dan Inklusif. Layanan kita harus memanusiakan manusia, sesuai dengan aturan yang ada dan menghindari subyektiďŹ tas, Netral tanpa memihak pilihan politik. Layanan yang kita berikan harus tetap dijaga akuntabilitasnya dan harus bersifat inklusif bukan eksklusif.

H

umanis; orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan; pengabdi kepentingan sesama umat manusia; penganut paham yang menganggap manusia sebagai objek terpenting; penganut humanism. Layanan dengan humanis ini dimaknai sebagai layanan memanusiakan manusia, yaitu layanan tanpa membedakan namun layanan dengan unsur kesetaraan

Objektif: mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Bahwa Kanwil DJPb Papua memberikan layanan secara objektif tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur dan hal yang bersifat pribadi dan sarat konik kepentingan, 73 Para Penjemput Fajar: Fajar 100 Hari Inspirasi

Netral; tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak, tidak berwarna (dapat dipakai untuk segala warna, tidak dalam kelompok tertentu, tidak berat sebelah, bebas dan tidak terikat. Layanan yang diberikan adalah layanan yang tidak berpihak, tidak berat sebelah, tidak memandang dan membedakan kelompok tertentu, bebas dan tidak terikat akan kepentingan apapun.

Akuntabel;dan harus mencapai sasaran baik ďŹ sik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku, bertanggung jawab; dapat dipahami. Layanan yang kita berikan adalah layanan yang penuh rasa tanggungjawab, terbuka dapat diperiksa, transparan dan memenuhi prinsip-prinsip yang berlaku.

Inklusif; Pengertian inklusif adalah memposisikan dirinya ke dalam posisi yang sama dengan orang lain atau kelompok lain sehingga membuat orang tersebut berusaha untuk memahami perspektif orang lain atau kelompok lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan kata lain layanan inklusif datang untuk menyamaratakan semua orang dan mau berusaha untuk mengerti semua sudut pandang yang dimiliki oleh orang lain.

Honai Bukit Pasir Putih-Wamena Lembah Baliem Foto: Adhitya Ahmad

Kanwil DJPb Provinsi Papua 74

Dia lahir dari perjalanan panjang, melewati pengalaman-pengalaman jatuh-bangun. Dari perjalanan panjang inilah seseorang belajar banyak hal tentang kesantunan.

Ketiga, mutiara yang indah tidak ditemukan di laut yang dangkal apalagi di tepi pantai. Dia hanya ditemukan di tengah samudera, laut yang dalam. Kesantunan pun demikian. Kesantunan yang berkilau lahir dari kedalaman pribadi. Bukan dibuat-buat atau berpura-pura.

Keempat, Mutiara yang indah tidak berada pada permukaan yang tampak tapi berada pada jauhnya kedalaman lautan, namun tetap dicari dan diburu karena kilauannya yang indah, maknanya dimanapun kita berada maka jadilah Mutiara karena akan dicari, wujud dari Mutiara itu adalah Prestasi.

Orang Pintar atau Orang Mau Bekerja Dimulai dengan pertanyaan, mengapa justru orang seperti Bill Gates, dia DO (drop out), Atau mungkin Mark Zuckerberg yang drop out, berarti dia tidak pintar dong?

Jadi, mengapa orang tidak pintar lebih mudah mencari kerja? Saya mengatakan saya butuh orang yang mau memfoto copy surat ini, ya sudah, jadilah tukang foto copy. Biasa nya orang yang pintar akan menjawab “Tapi saya ini sarjana loh!”. Masak hanya disuruh foto copy.

Sesungguhnya disinilah letak persoalannya. Bagi mereka yang mau bekerja, mereka akan menghilangkan stigma seperti itu, sehingga kalau mereka mengerjakan, mereka menemui hambatan, maka dia akan bertanya, dengan dia bertanya berarti dia belajar, dengan dia belajar dia akan pintar. Orang yang mau bekerja itu fakta pertama tidak terlalu banyak berpikir.

Jadi, begini maksudnya.. “Saya mau kerja apapun, asalkan bisa”. Jika anda ingin diterima di instansi, atau anda ingin diterima di pekerjaan manapun

anda tidak perlu terlalu banyak berfikir yang terpenting anda bisa mengerjakannya.

Kemudian fakta yang kedua mengapa orang “mau bekerja” itu lebih mudah mencari kerja, karena tidak perhitungan. Jadi apabila anda berpikir, “Saya ini pintar. IP saya tinggi. Perusahaan itu tidak butuh orang yang pintar. Dia butuh kamu yang bisa menyelesakan masalah di kantor. Poin yang ketiga. Yaitu tidak perlu gengsi. Lain halnya orang pintar. Oleh karena itu pintar saja belum tentu menjamin untuk kita dapat meraih sesuatu itu dengan baik dan mudah.

Suatu hal yang akan luar biasa adalah “orang pintar yang mau bekerja”.

Bekerja Keras dan Bekerja Cerdas Dalam memotivasi ini, saya mencoba menceritakan beberapa kisah tentang kerja keras dan kerja cerdas yaitu kisah seekor lalat. Lalat dengan keinginan untuk mencari makan yang lebih bagus tidak makan dari gundukan sampah, berusaha masuk kedalam rumah, namun dia kesulitan untuk keluar karena pintu kaca rumah tertutup, dia berusaha keluar dengan menerobos kaca jendela yang menurutnya bisa ditembus karena bening, namun seberapa besar usaha sampai dia kelelahan tetap lalat tidak bisa keluar dari rumah tersebut “Aku masih tidak mengerti. Bukannya ia sudah berusaha ke luar. Mengapa tidak berhasil?”itulah pertanyaan yang muncul dari sahabat sahabat saya di ruang rapat itu. Saya mengatakan “Lalat itu memang tidak menyerah dan terus menerus mencoba menerobos kaca jendela.

Hanya saja, dia terus-menerus memilih jalan yang sama. Seandainya ia mencari jalan ke luar lainnya mungkin ia akan bisa berhasil,” Ingat, mungkin semua orang melakukan hal yang sama. Namun seorang pemenang berhasil ke luar sebagai juara karena ia melakukannya dengan cara yang berbeda demikian saya ungkapkan. Bekerja Keras Saja Tidak Cukup, kita Perlu Kerja Cerdas Bekerja tidak hanya harus dengan keras, tetapi juga harus dengan cerdas. Orang yang mampu bekerja dengan cerdas akan mampu menerima informasi yang diperlukan secara efektif dan efisien. Selain itu diperlukan juga sikap ikhlas dalam bekerja, sehingga menerima apa yang seharusnya diterima tanpa memiliki rasa iri negatif terhadap rekan kerja

75 Para Penjemput Fajar: Fajar 100 Hari Inspirasi

Serta terus meningkatkan kemampuan diri sendiri tanpa mengeluh.

LAKI kata LAKI ini dibangun dari huruf L (Luar biasa) huruf A (Aktif) huruf K (Kreatif), dan huruf I (Inovatif) sehingga menjadi singkatan LAKI (Luar biasa, Aktif, Kreatif dan Inovatif).

Kenapa kata itu yang saya sampaikan, karena mempunyai filosofi yang besar bahwa sesungguhnya semua orang itu adalah LUAR BIASA tinggal bagaimana kita mengasahnya menjadi itu. Kalau kita dalami kata LAKI tersebut satu persatu, maka definisi dan maknanya adalah: Luar Biasa= tidak seperti yang biasa; tidak sama dengan yang lain; istimewa Aktif= giat bekerja, berusaha, dinamis atau bertenaga, mampu beraksi dan bereaksi mempunyai kecenderungan untuk berkembang.

Kreatif= memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan; bersifat (mengandung) daya cipta Inovatif= bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru; bersifat pembaruan (kreasi baru) Jika kita gabungkan bahwa sesungguhnya SDM yang kita miliki jika mereka mempunyai kreasi baru, dan mampu mewujudkannya melalui kreatifitas akan bisa bekerja, berusaha serta berkembang menjadikan organisasi yang tidak seperti biasa, tidak sama dengan yang lain tetapi organisasi yang istimewa.

Kami sampaikan tidak ada pembeda di organisasi ini antara mereka yang dari luar dengan mereka putra daerah, semua sama karena semua luar biasa.

Tidak ada orang jawa dengan OAP (Orang Asli Papua) saya meminta tidak menggunakan istilah itu lagi karena Kanwil DJPb Papua adalah LAKI, jalankan.

“Seorang pegawai adalah seseorang yang inovatif dan mampu mewujudkan citacita kreatifnya oleh karena itu seorang pegawai akan mengubah padang ilalang jadi kota baru, pembuangan sampah menjadi resort yang indah, kawasan kumuh menjadi pencakar langit tempat ribuan orang bekerja (ini maksud singkatan LAKI)” Siang itu internalisasi berlanjut, karena kami harus melantik dan mengambil sumpah CPNS menjadi PNS (sebagai pengabdi baru bagi Negeri). Dalam arahan dan sambutan kami menyampaikan hal yang sama bagi mereka, karena memang mereka semua sama hanya dibedakan oleh waktu memulai pengabdian mereka.

Yang spesial adalah karena mereka anak-anak muda milenial yang memang lebih mudah untuk menerima, lebih terbuka memberi kritikan dan yang terpenting mereka lebih punya daya kreasi dan inovasi.

Saya menyatakan kepada mereka, Anda adalah Garda terdepan pengelola keuangan negara dan pelaksana APBN negeri ini. Di tangan Anda, pengelolaan APBN akan sukses atau tidak, percaya atau tidak, tapi saya yakin Anda telah, dan terus melakukan yang terbaik dalam mengelola keuangan negara demi Mengawal APBN Indonesia Maju.

Jika masih belum percaya bahwa Anda adalah garda terdepan dan orang terpilih coba diingat kembali saat Anda memilih menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Keuangan. Apakah anda sendiri?.

Pesaing anda puluhan ribu tentunya saat itu? Berapa yang diterima? dan anda-anda semua disini adalah orangorang yang diterima, Anda ternyata salah satu dari orang terbaik di antara sekian puluh ribu orang, anda adalah orang terpilih, maka buktikan bahwa pilihan organisasi kepada anda-anda sudah tepat dengan apa membuktikan jadilah orang terbaik, orang

berprestasi dan orang yang punya dedikasi untuk DJPb yang kita banggakan.

Rakorwil dan Papua Cha er Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pemerintah tahun 2020-2024. Hal ini membuat pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara serta APBN di tahun 2020 menjadi penting dan strategis, sebagai langkah awal pemerintah dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045. Untuk mewujudkan pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan inklusif di tahun 2020, diperlukan strategi dan dukungan serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders, diantaranya adalah satuan kerja Kementerian/Lembaga, para Kepala Daerah, dan seluruh jajaran unit Kementerian Keuangan di Provinsi Papua tak terkecuali unit kerja Ditjen Perbendaharaan yaitu Kanwil dan KPPN sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah.

Kita ketahui bersama bahwa APBN 2020 diarahkan untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan, terutama melalui penguatan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), penguatan program perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi birokrasi, penguatan pertahanan dan keamanan, serta penguatan transfer ke daerah dan dana desa.

Saat negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi kita harus mampu tumbuh. Situasi krisis harus kita balik sebagai peluang, kita harus jeli Kita manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia Maju. Salah satu kuncinya adalah dengan terus meningkatkan daya dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital. sebagai upaya mendukung kebijakan fiskal tahun 2020 ”APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Sedikitnya ada tiga hal yang yang perlu diperhatikan semua pihak terkait SDM.

• Kedua, adalah masalah kuantitas, yaitu menghasilkan jumlah SDM yang berkualitas, kompeten dan sesuai kebutuhan industri.

• Ketiga, adalah masalah distribusi SDM berkualitas yang masih belum merata Seperti yang kita ketahui, disrupsi teknologi atau dikenal dengan era 4.0 adalah suatu fenomena yang tidak bisa kita hindari dan telah menyebabkan perubahan dan perkembangan di berbagai bidang termasuk layanan publik.

Perkembangan otomatisasi, Internet of Things, dan big data mining adalah salah satu keniscayaan. Bidang ekonomi tidak luput dari perubahan, dengan adanya internet dan perusahaan berbasis financial technology (fintech) yang memicu perubahan pada cara masyarakat kita melakukan transaksi ekonomi, yang dibuktikan dengan pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia.

• Pertama adalah kualitas, yaitu upaya menghasilkan SDM yang berkualitas agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang berbasis teknologi digital.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 76

Disrupsi teknologi serta pelaksanaan good governance, juga membawa perubahan dalam organisasi pemerintahan dimana Kementerian Keuangan adalah pioneer utamanya, baik dari segi kebijakan proses bisnis maupun dari pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Dengan perkembangan teknologi yang ada, Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai inovasi dalam pemberian layanan kepada stakeholders, seperti aplikasi SAKTI berbasis web, MPN G3, aplikasi revisi SatuDJA, dan penunjukan tiga marketplace (Bukalapak, Tokopedia dan Finnet) sebagai salah satu saluran pembayaran MPN G3.

Ditjen Perbendaharaan sendiri juga telah melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi sebagai akibat dari disrupsi teknologi. DJPB sudah mengikrarkan diri sebagai organisasi yang MANTAP, yaitu Modern, ANdal, Terpercaya, Akuntabel, dan Profesional. Semangat MANTAP tersebut juga harus dimiliki oleh seluruh insan perbendaharaan di seluruh Indonesia termasuk insan perbendaharaan di bumi cenderawasih Provinsi Papua. Kita sebagai pengawal APBN di Provinsi Papua, harus siap menghadapi perubahan tersebut. Dari ujung timur Indonesia, kita sebagai insan perbendaharaan harus dapat selalu siap untuk mengawal APBN demi mewujudkan visi pemerintah yaitu Indonesia Maju.

Namun demikian perlu kita sadari tantangan Kanwil dan KPPN di wilayah Provinsi Papua lebih menggairahkan. Dari sisi SDM, berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK), hampir seluruh unit kerja di wilayah Provinsi Papua belum sepenuhnya berimbang antara jumlah SDM dengan jumlah beban kerja di unit kerja. Bahkan, di KPPN Wamena prosentase antara jumlah pegawai dengan ABK hanya 50%, yang menunjukkan kebutuhan akan penambahan pegawai. Di sisi lain,

tingkat kompetensi pegawai yang ada juga menjadi tantangan tersendiri bagi setiap pimpinan unit kerja. Di era revolusi industri 4.0, setiap aparatur sipil negara (ASN) harus merubah mindset dan perilaku agar bisa beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi. Caranya adalah dengan mempelajari, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang terus berkembang dengan cepat, serta selalu terhubung dengan teknologi.

Disrupsi teknologi, juga mempengaruhi proses bisnis maupun mekanisme layanan kepada stakeholder. Proses bisnis harus selalu mengadopsi kemajuan teknologi namun disisi lain juga tetap harus menjaga akuntabilitasnya. Disrupsi teknologi membuat proses bisnis menjadi lebih simpel, lebih cepat dan efisien. Namun demikian, kondisi geografis di Papua juga memberikan tantangan tersendiri dalam memberikan layanan yang serba digital. Kondisi jaringan telekomunikasi yang tidak maksimal sangat mempengaruhi kualitas layanan dan kelancaran komunikasi dengan stakeholder.

Tuntutan layanan yang prima juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang mumpuni. Kementerian Keuangan telah menetapkan Activity Based Workplace (ABW) sebagai platform design ruang kantor.

Namun demikian platform ini jauh berbeda dengan kondisi eksisting, sedangkan disisi lain dana yang tersedia tidaklah banyak.

Belum lagi tuntutan pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) yang juga memerlukan ruang-ruang yang spesifik.

Untuk itu diperlukan kreatifitas dari supporting unit di Kanwil maupun KPPN untuk mewujudkan platform tersebut.

Dari sisi sarana dan prasarana TIK, juga masih banyak yang belum sesuai standar.

Kondisi-kondisi tersebut bukanlah hambatan namun adalah tantangan yang akan mengantar kita kedalam gerbang kesuksesan apabila kita mampu menjawabnya. Tantangan tersebut tidak akan menghalangi kita untuk memberikan layanan terbaik kepada stakeholder (kita jadikan hambatan sebagai peluang). Penggunaan kartu kredit untuk mendukung modernisasi sistem pembayaran pelaksanaan belanja APBN. Kartu kredit pemerintah ini sudah dimanfaatkan mulai Tahun Anggaran 2018 sebagai metode baru dalam pembayaran, agar belanja kementerian dan lembaga menjadi lebih transparan dan

77 Para Penjemput Fajar: Fajar 100 Hari Inspirasi

terpantau oleh publik. Tujuan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah tersebut adalah 1. untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara.

2. meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, 3. mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan 4. mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Kartu Kredit Pemerintah dapat digunakan oleh satuan kerja (satker) di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) untuk melakukan belanja operasional dan belanja perjalanan dinas dengan efisien dan efektif.

Dengan adanya kartu kredit ini, korporat diharapkan akan menjadi cashless, akuntabel, sehingga dapat diketahui waktu digesek dipakai untuk apa, dimana dan tidak perlu lagi bikin kuitansi namun tetap diawasi, dengan demikian penggunaannya tidak disalahgunakan.

Desentralisasi fiskal di Indonesia pada tahun 2020 telah mencapai dua dasawarsa. Sejak pertama kali dialokasikan, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah meningkat sangat signifikan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah. Peningkatan alokasi tersebut akan diiringi dengan peningkatan kualitas implementasinya, agar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dasar publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Sejalan dengan itu, kapasitas Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah, dengan tetap menjaga iklim investasi dan usaha di daerah perlu ditingkatkan.

Dalam lima tahun terakhir, hasil dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sudah dirasakan oleh sebagian besar masyarakat melalui

peningkatan kinerja pelayanan dasar publik, seperti akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air minum layak, persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan, serta angka partisipasi murni (APM) dari PAUD sampai dengan SMA sederajat.

Selain itu, melalui DAK ďŹ sik, Pemerintah juga sudah berhasil membangun berbagai infrastruktur bagi masyarakat, DAK ďŹ sik telah dimanfaatkan untuk peningkatan jalan, penyelesaian pembangunan jembatan, pembangunan ruang kelas baru sebanyak, pembangunan laboratorium sekolah, peningkatan dan pembangunan jaringan irigasi, pembangunan rumah dan peningkatan kualitas rumah, serta rehabilitasi sarana prasarana kesehatan. Pada tahun 2020, selain dukungan pendanaan kelurahan, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap perangkat desa, agar kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat. Selain itu, telah dialokasikan juga anggaran untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung pembiayaan dari

APBD. Sementara itu, Dana Desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp 72 triliun.

Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki oleh setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global, melalui market place.

Untuk menjawab tantangan tersebut kantor pusat DJPB telah mengikrarkan slogan dengan kata MANTAP, yaitu Modern, ANdal, Terpercaya, Akuntabel, dan Profesional. Kata MANTAP tersebut digelorakan pertama sekali dari Ujung Timur Indonesia yaitu Papua, dimana ucapan slogan tersebut dipandu oleh Ka Kanwil Papua untuk semua insan perbendaharaan di seluruh Indonesia pada hari bhakti perbendaharaan yang ke 16.

Kita Kanwil DJPb PAPUA juga punya ikrar yaitu (LAKI) Luar biasa, Aktif, Kreatif, dan Inovatif. Kita harus mengerjakan hal-hal dengan cara yang luar biasa meskipun itu hal kecil, kita harus selalu aktif mencari solusi, aktif memberikan informasi publik, aktif memberikan masukan kepada pimpinan.

KreatiďŹ tas juga merupakan hal yang utama dengan catatan kreatiďŹ tas yang tetap menjaga integritas dan akuntabilitas. Setelah kita memahami kondisi dan tantangan kita maka perlu dirumuskan inovasi yang tepat guna.

Inovasi yang mampu menjawab tantangan menjadi peluang emas.

Foto: Martin Shreder

on Unsplash

Kanwil DJPb Provinsi Papua 78

Dengan semangat LAKI dan kekuatan MANTAP pada gilirannya kita akan mampu memberikan layanan yang (HONAI) (Humanis, Obyektif, Netral, Akuntabel dan Inklusif) Layanan kita harus memanusiakan manusia, sesuai dengan aturan yang ada dan menghindari subyektifitas, Netral tanpa memihak pilihan politik.

Layanan yang kita berikan harus tetap dijaga akuntabilitasnya dan harus bersifat inklusif bukan eksklusif.

Kita memang berada di pinggir negeri ini tapi kita bukan orang yang terpinggirkan, kita adalah orangorang terpilih untuk membangun negeri dari pinggir. Untuk itu kita harus tetap semangat dan mampu menunjukkan bahwa kita bukan pilihan yang salah. Untuk itu pada tahun 2020 ini kita akan mengikrarkan PAPUA CHARTER/Janji Papua, yang berisi 12 poin krusial yang akan menunjukkan kemampuan kita menaklukkan tantangan yang ada.

Janji tersebut adalah : • Laporan Keuangan UAPPAW/UAKPA dengan peringkat terbaik; • Nilai Kinerja Organisasi dan Pengelolaan Kinerja (SFO) dengan peringkat terbaik; • Kajian Fiskal Regional (KFR) dengan peringkat terbaik; • Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi (LHPS) dengan peringkat terbaik; • Laporan Penilaian Kepatuhan Internal (LPKI) dengan peringkat terbaik; • Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Wilayah (LKBUNW) dengan peringkat terbaik; • Government Financial Statistics (GFS) dengan peringkat terbaik; • Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Perkiraan Penarikan Dana Harian (PPDH) dengan nilai terbaik dan/atau deviasi kurang dari 10%; • Inovasi dari masing-masing unit di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Sebagai penutup, saya harap Bapak dan Ibu semua dapat berkomitmen secara penuh untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Rakorwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Tahun 2020 ini. Saya juga berharap setelah mengikuti kegiatan ini, Bapak dan Ibu semua dapat segera menerapkan strategi dan inovasi untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada dalam pengelolaan APBN dan mengaplikasikan kompetensi yang diperoleh dari pelaksanaan Rakorwil ini, demi terlaksananya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.

Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, Rakorwil kali ini mengusung tema “Mengawal APBN Dari Bumi Cenderawasih Untuk Indonesia Maju”. Untuk itu, saya harapkan dengan pelaksanaan Rakorwil ini, sinergi dan koordinasi antara KPPN dan Kanwil di wilayah Provinsi Papua dapat semakin meningkat dan solid, untuk kesuksesan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di bumi Cenderawasih tercinta TANAH YANG DIBERKATI. Saya mengajak kita semua agar mulai hari ini, mulai saat ini Sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara didaerah, kita gerakkan seluruh sumber daya yang kita punya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik, Kita buktikan, bahwa kita insan perbendaharaan Wilayah Papua memang layak dan mampu menjadi salah satu penggerak dan Pembina keuangan negara didaerah, Kita tunjukkan, bahwa dari ujung timur Indonesia kita dapat berprestasi dan berkontribusi mencapai visi Indonesia Maju.

• Kita wujudkan Mengawal APBN, Indonesia Maju.

• Kita Bisa Karena kita LAKI (Luar biasa, Aktif, Kreatif dan Inovatif), Karena kita MANTAP dan Karena Kita HONAI

79 Para Penjemput Fajar: Fajar 100 Hari Inspirasi

Hari Bakti Perbendaharaan Ke-16 Tahun 2020 Kanwil DJPb Prov. Papua Foto: Iqbal Arabi

Dalam sambutan pelantikan Menteri Keuangan berpesan agar Para Pejabat Eselon II yang dilantik dapat menjadi role model bagi unit yang dipimpin dengan secara konsisten mengimplementasikan nilai-nilai Kementerian Keuangan yang telah menjadi core values di Kementerian Keuangan yakni Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan dan khusus untuk Pejabat dari DJPb beliau berpesan agar semakin berperan dalam membantu pengelolaan ďŹ skal di Daerah melalui penyaluran dana APBN yang makin berkualitas. Beliau berharap para pejabat DJPb di daerah dapat terus meningkatkan kapasitas SDM melalui peningkatan intelectual content sehingga dapat menyajikan analisa kebijakan ďŹ skal regional yang makin berkualitas.

Mengawali Menyongsong Fajar Eksternalisasi Koordinasi itupun dimulai, tugas utama sebagai Kepala Kantor Wilayah

katanya. Ada kegamangan? Mungkin iya, tapi yang pasti agenda itu harus dijalankan.

Agenda Pejabat baru adalah perkenalan dengan stakeholder kunci yang menjadi mitra kerja utama. Siapa mereka?

Para Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah, mitra ini adalah mitra utama karena sebagai pemimpin daerah mereka adalah orang yang sangat penting dan patut kita jalin hubungan yang erat, mengingat seluruh hambatan dalam proses koordinasi dengan Pemerintah Daerah akan dapat terselesaikan melalui komunikasi yang baik dan penyampaian informasi yang komprehensif kepada Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah.

Ada yang unik untuk dapat bertemu dengan Gubernur, karena mungkin kesibukan beliau sampai saat ini belum dapat bertemu dan bertatap muka dengan beliau. Pertemuan yang baru dapat dilakukan adalah dengan Sekretaris Daerah, itupun butuh perjuangan.

Tapi bisa dipahami mungkin itulah salah satu kebijakan lokal disini (entahlah). Pertemuan dengan pimpinan daerah lain kami lakukan di Merauke. Sebuah kabupaten yang masuk dalam lirik lagu kebangsaan. Kita bertemu dengan Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati.

Sungguh luar biasa sambutannya dan sedikti berbeda dengan yang di provinsi.

Dan dua orang yang ditemui itu bukan putra daerah, tapi putra jawa dan putra toraja.

Para Kepala BPKAD, ini mitra selanjutnya yang memang mempunyai hubungan tugas langsung dengan pengelolaan keuangan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan mitra yang sangat penting mengingat BPKAD merupakan sumber informasi dan mempunyai peran utama dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat difungsikan sebagai koordinator organisasi perangkat daerah lainnya.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 80

81 Para Penjemput Fajar: 100 Hari Inspirasi

82

83

Diklat pengembangan SDM digital ini patut dan pantas dilakukan karena Kanwil DJPb Papua rata-rata pegawainya berada pada kelompok milenial.

Pengembangan SDM berkultur digital bertujuan untuk: Ÿ Terciptanya SDM andal dan mampu berinovasi dengan kultur Digital. Ÿ Tercipta Digital Leadership. Ÿ Terciptanya SDM Handal dan mampu berinovasi dengan kultur digital.

Upaya pengembangan ini sedikit demi sedikit memperlihatkan hasil yang lebih baik Hal ini ditandai dengan banyaknya keinginan dan partisipasi pegawai dalam mengikuti pelatihan pelatihan secara online. Pelatihan tersebut dibuka dan dilakukan oleh BPPK melalui selur uh jaringan balai diklat yang ada secara daring sehingga memungkinkan pegawai secara cepat dan lancar dalam melakukan proses pelatihan.

Dalam kondisi pandemik Covid-19 pengembangan SDM secara digital ini, secara nyata mendukung upaya tata kerja Work From Home bagi pegawai.

Kemampuan pemanfaatan teknologi digital ini begitu memberi manfaat besar bagi pemenuhan pelayanan pada semua stakeholder walaupun tidak dilakukan secara tatap muka langsung.

2. Penyusunan Roadmap Penyele s aian Permas alah an Rumah Dinas Hampir di semua unit organisasi dapat kita temukan berbagai persoalan dan permasalahan dalam tata kelola Barang Milik Negara khususnya pada pemanfaatan rumah dinas dan rumah jabatan. Berbagai persoalan yang kita temukan

dalam pemanfaatan aset negara ini begitu kompleks karena masih ditemukan adanya persepsi bahwa aset negara yang sedang digunakan atau dimanfaatkan oleh aparatur sipil negara pada akhirnya nanti akan menjadi milik pegawai yang bersangkutan. Paradigma ini perlu segera kita lakukan perbaikan sehingga bagi aparatur sipil negara yang dalam masa pelaksanaan tugasnya memanfa atkan barang milik negara harus diberikan pemahaman bahwa begitu proses purnabakti sudah dijalankan maka hak pemanfaatan aset negara itu segera dikembalikan kepada negara. Fakta di lapangan yang kita temukan aset negara khususnya rumah dinas masih ditemukan banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul antara lain rumah dinas: a. ditempati oleh pens iunan; b. ditempati oleh anak atau keluarga pensiunan; c. ditempati oleh pihak lain yang tidak berhak; d. sudah dipindahtangankan kepemilikannya; e. dimanfaatkan pihak lain atau disewakan; f. yang status kepemilikannya belum clear and clean.

Pada kondisi tersebut di atas dalam rangka melakukan tertib administrasi maka perlu diambil upaya-upaya pemetaan sehingga langkah-langkah penyelesaian dapat dilakukan secara tepat dan benar sehingga rumah dinas dimaksud pada akhirnya akan berada pada kelolaan unit yang memang menurut status hukumnya adalah unit yang berhak sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara.

Roadmap penyelesaian rumah dinas ini disusun dan dibuat dalam rangka mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap permasalahan pengelolaan barang milik negara terutama rumah dinas sehingga dengan tersusunnya roadmap tersebut kita yakin dan percaya bahwa pengelolaan rumah dinas akan dapat dilakukan secara baik.

85 Para Penjemput Fajar: Fajar 100 Hari Inspirasi

3. Penyusunan dan Release APBN Regional Papua Triwulanan/Semesteran dan Tahunan (APBN Torang) Dalam rangka melakukan komunikasi publik terhadap capaian kinerja pengelolaan anggaran, Kanwil DJPb sebagai Kuasa Ben dahara Umum Negara di daerah dan dan satu-satunya unit yang menjalankan fungsi Treasury, maka perlu melakukan penyampaian transparansi pengelolaan keuangan (APBN) bagi seluruh stakeholder di wilayah kerjanya Penyusunan dan rilis APBN Torang merupakan langkah strategis untuk menyampaikan kinerja pelaksanaan anggaran khususnya bagi Provinsi Papua.

Rilis APBN Torang akan dilakukan secara Triwulanan dan akan dipublikasikan baik kepada media cetak, media sosi al maupun media online.

Dengan penerbitan APBN Torang khusus Papua diharapkan menjadi alat bagi pengambil keputusan untuk melihat dan mengevaluasi apakah pelaksanaan anggaran dan capaian output yang diinginkan dalam satu triwulan tersebut sudah tercapai dengan baik sehingga upaya-upaya perbaikan triwulan berikutnya dapat segera diambil untuk mengantisipasi capaian output secara tahunan. APBN Torang juga diharapkan sebagai sarana pemenuhan terhadap spendi ng better yang merupakan arahan bagi pengelola keuangan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja betul-betul memenuhi makna dan maksud dari spending tersebut bahwa pengeluaran tidak hanya send tapi betul-betul delivered kepada penerima manfaat.

Hal ini dilakukan untuk memberikan percepatan pelayanan kepada publik karena memang A PBN ditujukan bagi pemberian pelayanan masyarakat. APBN Torang adalah satu produk yang baru dilakukan selama ini oleh Kanwil DJPb Papua sebagai salah satu program kerja strategis sebagai kakanwil baru.

Selanjutnya APBN Torang akan kita lakukan rilis tidak secara triwulanan tetapi secara bulanan yang nantinya akan dapat menggambarkan masing-masing capaian output nasional menurut masing-masing sektor yang ditujukan baik di sektor pendidikan sektor kesehatan se ktor hukum pertahanan keamanan dan sektor ekonomi sehingga pengawasan terhadap pencapaian masing-masing sektor tersebut akan mudah dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan.

4. Penyusunan Sistem Informasi Pengawasan Penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik Berbasis Output.

Penyusunan sistem informasi ini bertujuan agar dapat dilakukan monitoring terhadap penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara tepat serta tersusunnya sistem informasi DAK ďŹ sik dan Dana Desa berdasarkan output. Sistem informasi tersebut berupa MONASA2020 dan OMDAFI2020. a. Aplikasi MONASA2020 Pada dasarnya monitoring penyaluran Dana Desa dapat dilaksanakan menggunakan aplikasi OMSPAN. Namun demikian, aplikasi OMSPAN hanya dapat diakses beberapa instansi saja yang memiliki username untuk mengakses aplikasi tersebut. Di era digital dan transparansi seperti saat ini,

perangkat android. Tidak diperlukan log in pada aplikasi ini, jadi semua orang yang ingin mengetahui progres penyaluran Dana Desa di Papua hanya perlu mengakses pada aplikasi MONASA2020.

b. Aplikasi OMDAFI2020

Interface Aplikasi Monasa 2020

mengakses informasi terkait Dana Desa dengan lebih mudah. Dengan dorongan semangat dari pimpinan untuk terus berinovasi, Kanwil DJPb Provinsi Papua berinisiatif untuk membuat aplikasi monitoring Dana Desa yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.

Inovasi Kanwil DJPb Provinsi Papua untuk mengembangkan aplikasi monitoring Dana Desa 2020 menghasilkan sebuah aplikasi berbasis OS Android bernama MONASA2020 (Monitoring Dana Desa 202 0).

Aplikasi tersebut dapat diunduh dan digunakan oleh siapa saja yang memiliki smartphone android dan pastinya memiliki akses internet.

Aplikasi MONASA2020 sangat memudahkan para stakeholder dalam memantau dan memonitor penyaluran Dana Desa 2020 di Provinsi Papua.

Aplikasi tersebut berisikan beberapa menu yang penting, diantaranya adalah rangkuman penyaluran Dana Desa 2020 di Provinsi Papua, penyaluran pada masing-masing kabupaten dan penyaluran per taha p. Sehingga para pihak yang berkepentingan dapat mengetahui semua informasi tersebut pada smartphone android masingmasing. Tidak hanya itu saja, informasi jumlah desa pada masingmasing daerah juga terdapat pada aplikasi MONASA2020. Aplikasi MONASA2020 dapat diunduh pada Google Playstore dan dipasang pada

Sama halnya dengan monitoring penyaluran Dana Desa, pada dasarnya monitoring penyaluran DAK Fisik dapat dilaksanakan menggunakan aplikasi OMSPAN. Namun demikian, karena adanya keterbatasan akses maka untuk memudahkan pemantauan dan monitoring progres penyaluran DAK Fisik 2020, Kanwil DJPb Provinsi Papua juga mengembangkan sebuah aplikasi. Inovasi terkait penyaluran DAK Fisik 2020 menghasilkan sebuah aplikasi bernama OMDAFI2020 (Online Monitoring DAK Fisik 2020).

Tidak jauh berbeda dari aplikasi MONASA2020, aplikasi OMDAFI2020 dapat diunduh dan digunakan oleh siapa saja yang memiliki smartphone android dan pastinya memiliki akses internet.

Aplikasi OMDAFI2020 berisi beberapa menu utama, diantaranya summary penyaluran DAK Fisik di Provinsi Papua, progress penyaluran DAK Fisik per KPPN, progres upload dokumen persyaratan penyaluran per Pemda dan p rogress penyaluran DAK Fisik per Pemda per Tahap. Sehingga nantinya setiap orang yang ingin mengetahui progres penyaluran DAK Fisik maupun Dana Desa hanya perlu mengakses kedua aplikasi tersebut melalui smartphone android masing-masing.

Interface Aplikasi OMDAFI 2020

Kanwil DJPb Provinsi Papua 86

5. PENGEMBANGAN LAYANAN BERBASIS DIGITAL

P

enyusunan sistem layanan digital ini bertujuan untuk;

a. Tersusunnya sistem informasi layanan digital b. Tersusunnya sistem deteksi dan informasi layanan melalui push email dan push SMS. c. Tersusunnya sistem layanan penerbitan SKPP pensiun secara otomatis. sistem yang dikembangkan apa yang kami sebut dengan Aplikasi LAKI. Aplikasi LAKI Dalam rangka pemenuhan kebutuhan para pegawai terhadap layanan supporting bagian umum, Kanwil DJPb Provinsi Papua mengembangkan sistem pelayanan

Foto: Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

87 Para Penjemput Fajar: Fajar 100 Hari Inspirasi

informasi yang berbasis digital, berupa sebuah aplikasi bernama LAKI (Layanan Andalan Kanwil terIntegrasi) yang akan memudahkan para pegawai Kanwil DJPb Provinsi Papua dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu antara lain: 1. Beranda Berisikan tampilan menu-menu yang dapat diakses oleh user yang telah terdaftar 2. Akun Saya Berisikan tampilan menu untuk mendaftar (setelah seluruh pegawai terdaftar menu sign up (mendaftar akan di nonaktifkan) 3. Hubungi Kami Berisikan tampilan menu awal ketika aplikasi berhasil di-install dan dibuka 4. Si Pirang = Sistem Peminjaman Barang Menu yang berisi form permintaan peminjaman barang per pegawai.

Untuk saat ini baru terbatas pada peminjaman kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, Drone, Kamera, Laptop 5. Ev-BE = E-voting Best Employee Menu yang berisi form pemilihan best employee yang diselenggarakan tiap triwulan 6. Nominator Best Employee Menu yang berisi para nominator best employee yang disusun berdasarkan indikator nilai capaian kinerja pegawai per triwulan 7. Kalender Kegiatan Menu yang berisi kalender kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahunan dan yang disepakati setiap awal bulan melalui Dialog Kinerja Organisasi.

8. Profil Pegawai Menu yang berisi profil seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Papua 9. Laporan Kegiatan Menu yang berisi form pengisian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan kalender kegiatan.

6. Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Pusat Daerah Berbasis GFS Tujuan penyusunan Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia Wilayah (SIKRIWil) adalah: 1. Tersusunnya Sistem Informasi Keuangan Pusat Daerah berdasarkan GFS 2. Tersusunnya Laporan Keuangan Konsolidasi Pusat dan Daerah tingkat Wilayah berdasarkan GFS 3. Tersusunnya Sistem Informasi Keuangan RI tingkat Wilayah (SIKRIWIL) Aplikasi SIKRI-Wil Akuntabilitas dan transparansi merupakan ciri penting dan sangat menonjol seiring reformasi keuangan negara yang ditandai dengan paket undang-undang keuangan negara. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk menyusun laporan keuangan berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai pertanggungjawaban keuangan negara/daerah.

Pada saat ini, informasi keuangan dalam LKPP dan LKPD masih terpisah, sehingga perlu dibangun sitem informasi keuangan yang mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan. Untuk itu, Kantor Pusat DJPb sedang membangun Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI).

Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan negara/daerah lingkup Provinsi Papua, Kanwil DJPb Provinsi Papua membangun Aplikasi SIKRI-Wil. Dengan menggunakan aplikasi ini, stakeholders, masyarakat umum dan masyarakat Papua khususnya, dapat mengakses informasi keuangan negara/daerah yang diselenggarakan di wilayah Provinsi Papua, meliputi: 1. Alokasi dana dan realisasi per jenis belanja APBD dan/atau APBN di wilayah Provinsi Papua; 2. Statistik keuangan pemerintah pusat/daerah di wilayah Provinsi Papua; 3. Profil keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua.

Aplikasi SIKRI-Wil ini masih dalam pengembangan oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Inovasi-inovasi yang dibangun dan dikembangkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua tersebut merupakan wujud pengamalan salah satu nilai Kementerian Keuangan yaitu “Kesempurnaan” dan 10 perilaku utama Kementerian Keuangan, terutama perilaku ke-9 dan ke-10 yang berbunyi “melakukan perbaikan terus menerus” dan “mengembangkan inovasi dan kreativitas”. Disamping itu, inovasi yang terus dilakukan sejalan dengan slogan Kanwil DJPb Provinsi Papua, yaitu LAKI (Luar biasa, Aktif, Kreatif dan Inovatif).

Kanwil DJPb Provinsi Papua

88

100 Hari Inspirasi

Menyongsong Fajar Pengabdian, Mengantar Pelukan Cinta Sang Senja.

Foto: Adhitya Ahmad

F

ajar dan senja, Entah sejak kapan Aku mulai menyukai keduanya,namun suatu hal yang pasti semua itu merupakan sebuah keajaiban yang tuhan ciptakan. Indah dan menakjubkan. Di sini di Papua keduanya lebih dulu terbit dan tenggelam dari tempat lain di Bumi Indonesia. Mereka hadir dengan keindahan tersendiri karena memang masih jauh dari kata tercemar polusi. Ia hadir sebagai penyemangat pada saat aku mulai merasa lelah. Ia hadir menghangatkan hati ketika sunyi dan dingin menghampiri. Ia hadir menjadi cahaya yang begitu menerangi di kala semesta mulai terasa meredup. Ia selalu tepat waktu hadir memberi jawaban ketika mulai muncul pertanyaan mengapa ku disini dan untuk apa? Apa yang membuat ini pantas untuk diperjuangkan?

Entahlah mungkin jawabannya ada diantara fajar dan senja itu sendiri.

Apa karena dia selalu tepat janji hadir setiap hari memberikan sinar penuh harapan atau sang fajar itu hadir untuk mengantar sang senja, atau keduanya saling menyempurnakan (tak akan nada senja jika fajar tak bersinar, dan tak akan ada fajar jika senja tak menjelang). Bisakah kita bayangkan apa yang terjadi jika sang pencipta menghapus keduanya, atau mungkin menghadirkan mereka dalam waktu yang sama. Dan tanpa kita sadari, sesungguhnya mereka memilih waktunya sendiri untuk hadir menghiasi alam semesta, dan mereka juga yang menentukan kapan hadir bersamaan, senja dan fajar telah memilih 1 waktu juga untuk hadir bersama yaitu kala “malam�datang, dan takkan ada sinar pembeda antara fajar dan senja yang ada hanya kegelapan malam. Dan malam juga yang menggiring fajar dan senja menjalankan tugasnya setiap waktu.

Lantas siapakah yang pantas untuk dipilih, sang Fajar atau sang Senja entahlah tapi keduanya begitu indah dan pantas untuk dipilih. Dalam ďŹ kiran saya sang Fajar adalah pengabdian dan sang Senja adalah Cinta, dimana malam menjelang mengajak kita menuju lamunan kasih dan cinta untuk beristirahat dalam pelukan yang terkasih mengakhiri rutinitas pengabdian hari itu.

Fajarku tetaplah indah dan hangat seperti saat ini hingga pengabdian ini selesai, aku ingin seperti mu, mengabdi dan menetapi janji dalam satu sisi roda tanggungjawab yang engkau lakukan, aku ingin menyebarkan kehangatan itu bagi semua yang ikut menyambutmu ditanah ini (Papua). Aku ingin mereka bersemangat yang sama demi mengabdi secuil tanggungjawab bagi kemakmuran negeri.

Senja Aku ingin menjadi senjamu yang selalu hadir menyempurnakan setiap langkah pengabdianku, Karna hadirmu selalu bisa menjawab semua pertanyaan yang ada dalam benakku tanpa perlu diucapkan dengan jelas. Senja menjadi Cinta bagiku untuk kembali kepada sang terkasihku, karena senja dia menghadirkan rindu, karena senja dia menghadirkan pengabdianku, karena dia aku ada disini di Papua.

89 Para Penjemput Fajar: Fajar 100 Hari Inspirasi

A

pa yang membuat ini pantas diperjuangkan?

Mungkin, tak ada yang bisa benar-benar menjawab dengan jelas tuntas, Tapi bagiku jawaban itu adalah "Cinta" dan Pengabdian. Karena itu juga yang dilakukan oleh sang Fajar dan sang Senja. Menyongsong fajar Pengabdian menuju Cinta sang senja.

Kanwil DJPb Provinsi Papua 90

Kesimpulan dan Saran B

pegawai masih memiliki keterbatasan kompetensi, data yang dibutuhkan dari pihak eksternal tidak tersedia/kurang valid, dan beberapa wilayah kabupaten masih mengalami kedala jaringan komunikasi. Hal ini mengakibatkan 1. Provinsi Papua dengan letak pelaksanaan tugas menjadi terhambat geograďŹ s, kondisi demograďŹ , dan pemberian layanan/informasi tidak beserta kearifan lokal yang ada optimal. di dalamnya, merupakan 4. Untuk mengatasi permasalahan/ potensi yang harus dijaga kendala tersebut, Kanwil DJPb Papua dikembangkan. Selain itu juga telah melakukan analisis permasalahan terdapat tantangan-tantangan serta merumuskan strategi organisasi yang harus diselesaikan secara dengan menggunakan pendekatan profesional dan cerdas. analisis SWOT (Strength, Weakness, 2. Kanwil DJPb Provinsi Papua Opportunity, Treath). Dengan beserta KPPN di wilayah melakukan identiďŹ kasi terhadap kerjanya merupakan unit berbagai faktor serta memperhatikan vertikal Ditjen Perbendaharaan hubungan atau interaksi pada unsurserta representasi Kementerian unsur internal terhadap unsur-unsur Keuangan di wilayah regional eksternal, Kanwil DJPb Provinsi Provinsi Papua, mempunyai Papua menyusun strategi untuk peran yang sangat penting dan mengurangi weakness (kelemahan) strategis untuk melaksanakan dan memanfaatkan strengths koordinasi, pembinaan, (kekuatan) yang dimiliki untuk supervisi, asistensi, bimbingan menanggulangi threats (amcaman) teknis, monitoring & evaluasi, serta menangkap opportunities penyusunan laporan, dan (peluang) yang ada. pertanggungjawaban di bidang 5. Secara umum, DJPb merupakan perbendaharaan, serta organisasi yang memiliki SOP dan proses melaksanakan kewenangan bisnis yang jelas dan didukung dengan perbendaharaan dan Bendahara penggunaan teknologi informasi yang Umum Negara (BUN), andal, serta mayoritas Sumber Daya penyaluran pembiayaan atas Manusia (SDM) yang kompeten dan beban APBN, dan memiliki motivasi kerja tinggi. Hal Ini penatausahaan penerimaan & merupakan strength yang dimiliki Kanwil pengeluaran anggaran melalui DJPb Provinsi Papua dan menjadi modal dan dari kas negara. dasar untuk melaksanakan program kerja 3. Kanwil DJPb Provinsi Papua strategis yang telah disusun. Untuk beserta KPPN telah melakukan memastikan dan mengukur tingkat upaya-upaya untuk keberhasilan, penyusunan program kerja terlaksananya tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Namun strategis juga disertai dengan menetapkan indikator capaian nilai kesuksesan dan demikian, terdapat kendala mitigasi risiko (mengetahui penyebab ataupun tantangan yang dihadapi, antara lain beberapa hambatan dan melakukan pencegahan/ penyelesaian hambatan).

91 Para Penjemput Fajar: Fajar Kesimpulan dan Saran erdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Sambutan Kepala Kanwil DJPb Prov. Papua Foto: Rifqi Achmad RaďŹ

6. Dalam 100 hari kerja pertamanya melaksanakan tugas di Papua, Kepala Kanwil DJPb juga telah menyusun dan mewujudkan program kerja sebagai berikut: a. Pengembangan SDM handal berkultur digital: 1)Terciptanya SDM handal dan mampu berinovasi dengan kultur digital 2)Terciptanya digital leadership 3)Terciptanya cetak biru pengembangan SDM digital b. Revitalisasi fungsi DJPB sebagai Kuasa BUN di daerah: Tersusunnya cetak biru fungsi DJPb sebagai Kuasa BUN di daerah c. Pengawasan DAK Fisik dan Dana Desa berbasis output: 1)Termonitornya penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara tepat 2)Tersusunnya sistem informasi DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan output d. Pengembangan layanan berbasis digital: 1)Tersusunnya sistem informasi layanan digital 2)Tersusunnya sistem deteksi

2) e.

f.

g.

dan informasi layanan melalui push email dan push SMS Tersusunnya sistem layanan penerbitan SKPP pensiun secara otomatis: Penyusunan sistem informasi keuangan pusat daerah berbasis GFS: 1)Tersusunnya sistem informasi keuangan pusat daerah berdasarkan GFS 2)Tersusunnya laporan keuangan konsolidasi pusat dan daerah tingkat wilayah berdasarkan GFS 3)Tersusunnya Sistem Informasi Keuangan RI tingkat wilayah (SIKRI Wil) Pengembangan kabupaten unggulan melalui pendampingan pengelolaan keuangan daerah: 1) Tersusunnya role model kabupaten unggulan 2) Berjalannya salah satu fungsi Kuasa BUN di daerah Menyelesaikan program kerja yang belum selesai berdasarkan memori jabatan

h. Peningkatan komunikasi publik melalui branding image Kanwil DJPb Provinsi Papua

7. Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua pun menyadari bahwa untuk melaksanakan program kerja dengan baik, tidak mungkin dilaksanakan sendiri tanpa dukungan dan sinergi dari pihak lain. Oleh karena itu, Kepala Kanwil DJPb juga telah membangun sinergitas dengan internal unit vertikal Kementerian Keuangan di Papua maupun mitra kerja eksternal seperti Satker Kementerian/Lembaga, Pemda, dan perbankan. Dengan koordinasi yang baik serta visi yang sama dengan semua pihak terkait, maka alokasi anggaran yang tersedia di Provinsi Papua diharapkan dapat digunakan untuk pembangunan secara optimal dan manfaatnya akan dirasakan langsung, khususnya bagi masyarakat Papua.

8. Untuk menggelorakan semangat dan motivasi kerja, Kanwil DJPb Provinsi Papua memiliki motto LAKI (Luarbiasa, Aktif, Kreatif, dan Inovatif). Adapun untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan (stakeholders), Kanwil DJPb Provinsi Papua berkomitmen memenuhi janji layanannya, yaitu

HONAI (Humanis, Objektif, Nyaman, Akurat, dan Inklusif).

Moto dan janji layanan ini merupakan langkah awal menuju kinerja Kanwil DJPb yang unggul ditingkat nasional dan memiliki layanan prima yang humanis dengan berorientasi pada kepuasan para pemangku kepentingan (cutomers satisfaction).

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, dapat disampaikan beberapa saran/masukan yang tercermin dalam rencana tindak, antara lain sebagai berikut: 1. Kanwil DJPb Provinsi Papua akan melanjutkan program kerja secara berkesinambungan disertai upaya-upaya peningkatan kualitas dan penyempurnaan capaian kinerja, khususnya dalam pelayanan perbendaharaan negara.

2. Hubungan kemitraan yang telah terjalin dengan baik antara Kanwil DJPb Provinsi Papua 92

Kanwil DJPb Provinsi Papua dengan Satker Kementerian/Lembaga, Pemda, maupun perbankan perlu ditingkatkan sinergitasnya agar: - pengamanan penerimaan negara dapat ditingkatkan, termasuk penerimaan perpajakan dari APBD; - alokasi anggaran yang tersedia di Provinsi Papua benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua; - kredit program yang digulirkan oleh pemerintah berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMi (Ultra Mikro) dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ekonomi masyarakat; serta - pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan dapat ditingkatkan, yang ditandai dengan semakin banyak LKKL dan LKPD yang memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

3. Strategi organisasi yang disusun berdasarkan analisis SWOT merupakan suatu langkah cerdas. Motto LAKI dan janji layanan HONAI merupakan cerminan motivasi dan misi yang diemban dalam memberikan layanan. Namun semua itu jangan sekadar rangkaian program kerja dan semboyan yang membuai angan, melainkan harus dibumikan/diwujudkan secara nyata. Dalam waktu relatif singkat, hal ini mulai terlihat dengan terciptanya inovasiinovasi bidang teknologi informasi maupun inovasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders.

4. Kanwil DJPb Provinsi Papua perlu meningkatkan komunikasi publik sekaligus peningkatan branding image organisasi dengan mengoptimalkan kanalkanal media sosial dan media

massa, sehingga program-program kerja akan digulirkan maupun program kerja yang berhasil dilaksanakan dapat terpublikasi dengan baik.

5. Percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM harus secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh untuk segera diwujudkan, sehingga institusi lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua mampu memberikan layanan yang baik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati dan bebas dari KKN yang sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Mengabdi di Bumi Cendrawasih di ujung timur negeri, menjadi hal istimewa untuk lebih dini beraktivitas mengawal APBN menuju Indonesia Maju. Berbagai capaian dan prestasi pun berhasil diraih oleh Kanwil DJPb Provinsi Papua.

Keberhasilan ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitas capaiannya.

Selain itu, terdapat kendala-kendala yang masih dihadapi, baik dari internal maupun eksternal. Terlebih lagi, dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang dampaknya mulai dirasakan oleh bangsa Indonesia sejak pertengahan Maret 2020, dimana Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di seantero negeri mengambil kebijakan mencegah penyebaran virus dengan membatasi pergerakan manusia lintas kota. Inilah New Normal, tatanan hidup baru dengan kehadiran virus corona menghendaki untuk menghindari kerumunan manusia, menjaga jarak setiap individu dalam berinteraksi (social distancing), dan berbagai protokol kesehatan lainnya.

Praktis, sebagian besar program kerja yang sudah disiapkan sejak awal tahun anggaran 2020 mangalami kemandegan, tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Kegiatan pembinaan ataupun monitoring ke KPPN, Satker, dan bank mitra kerja pemerintah tidak dapat dilakukan secara on the spot dan diganti dengan on desk ataupun secara daring (dalam jaringan/online). Kendala-kendala tersebut merupakan tantangan yang harus dicarikan solusinya dengan cara-cara kreatif dan inovatif.

93 Para Penjemput Fajar: Fajar Kesimpulan dan Saran

Berbekal SDM yang kompeten dan penuh motivasi serta keunggulan dalam penggunaan teknologi informasi yang handal, Kanwil DJPb Provinsi Papua memiliki keyakinan penuh untuk menjawab tantangan yang dihadapi.

Kesuksesan yang diraih juga tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergi yang baik antara Kanwil DJPb Provinsi Papua dengan mitra kerja eksternal seperti Satker Kementerian/Lembaga, Pemda, dan Perbankan. Untuk itu, apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pejabat/pegawai lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua serta semua pihak yang telah berkontribusi atas capaian prestasi dan terlaksananya tugas dan fungsi dengan baik.

Selanjutnya, Kanwil DJPb Provinsi Papua berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan citra serta peran strategis organisasi dalam mengelola perbendaharaan negara di tingkat regional. Kanwil DJPb Provinsi Papua siap mempersembahkan berbagai inovasi dan kinerja terbaik untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan masyarakat Papua. “Seorang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan, dan seorang yang pesimis melihat kesulitan dalam sebah kesempatan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.�

Kanwil DJPb Provinsi Papua 94

#DigitalTreasury Foto: Adhitya Ahmad

95 Para Penjemput Fajar