Buletin Zona Integritas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta-Edisi I 2021

Edisi 1

BULETIN

KANIM SURAKARTA

REDAKSI PELINDUNG KADIVIM - SANTOSA PENANGGUNG JAWAB KAKANIM - DWI ANANDITA PEMIMPIN REDAKSI KASI TIKIM - SRI MARHAENI WAKIL REDAKSI KASI LANTASKIM - JIMMY LIMOU SEKRETARIS REDAKSI KASUBSI TIK-WIDYA RINI PENULIS TIM POKJA WBBM EDITOR WAKHID APRIZAL MA'RUF PHOTOGRAPHER TIM HUMAS ANGGOTA REDAKSI M. KHOIRUL MUNA, FITRIYANTO

KATA SAMBUTAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

KANTOR IMIGRASI SURAKARTA

SUKSES RAIH WBK!

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN-RB setelah menjalani rangkaian seleksi ketat oleh Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Nasional selama tahun 2020. Total 681 instansi meraih predikat WBK dan 82 instansi berpredikat WBBM. Sebanyak 64 instansi di antaranya berasal dari Kemenkumham dan salah satunya adalah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi, Perjalanan panjang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dimulai dengan Penilaian Kualitas Pelayanan sampai dengan Evaluasi Pelaksanaan ZI oleh Menteri PAN dan RB bersama Tim Evaluator.

Predikat WBK ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang patut disyukuri. Namun, seluruh pegawai berkomitmen untuk tidak berhenti hanya dengan meraih predikat WBK. Tahun 2021 ini, kerja keras akan berlanjut untuk meraih predikat WBBM. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan perang terhadap pungli akan terus menjadi komitmen yang dipegang teguh seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

1

CANANGKAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBBM, KANTOR IMIGRASI SURAKARTA KOMITMEN WUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS Keberhasilan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tidak membuat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berpuas diri.

Semangat untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas kini dikobarkan kembali dengan mencanangkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Zona Integritas digelar di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Kamis (18/2/2021) dan dilaksanakan dengan protokol Kesehatan yang ketat, dihadiri oleh Kepala Kantor Imigrasi yang baru saja dilantik, Dwi Anandita Hari Wibowo dan Plt. Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, yaitu Lucky Agung Binarto,

Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng, Siti Farida, serta Kepala UPT Kemenkumham se EksKaresidenan Surakarta.

"Ini merupakan wujud awal komitmen Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBBM. Perlu diketahui, predikat WBBM dapat diraih oleh instansi yang telah mencapai predikat WBK jika mampu memenuhi sejumlah kriteria yang ditentukan oleh Kementerian PAN-RB", tandas Dwi Anandita.

Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng Lucky Agung Binarto, mengatakan sebelum Solo, beberapa karesidenan juga sudah mencanangkan Zona Integritas.

Kami berharap mulai saat ini semua satker di wilayah Solo saya dapat melakukan janji kinerja sehingga awal Maret pelaksanaan WBK/WBBM dapat dilaksanakan seperti pelayanan publik dan penegakan hukum serta tupoksi dari Kementerian Hukum dan HAM.

i t s a p miskabbm w 2

Penandatanganan Janji Kinerja oleh Pejabat Struktural. Dok. Rizal (Humas).

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM 2021, serta Penandatanganan Pakta Integritas, Rabu (24/2).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Dwi Anandita Hari Wibowo dengan diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan dua orang dari perwakilan pegawai.

Bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, kegiatan dilaksanakan dengan tetap mengutamakan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19. Untuk mencegah kerumunan, pegawai lainnya mengikuti jalannya acara secara virtual. Dalam sambutannya, Kepala Kantor mengajak seluruh jajarannya untuk dapat terus meningkatkan kinerja dan integritas dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas melalui Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3

Setelah Deklarasi Janji Kinerja dan penandatanganan Pakta Integritas, langkah berikutnya dalam rangka mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta adalah proses pemilihan Ketua Tim Pembangunan ZI Menuju WBBM, Koordinator Pokja dan anggota Tim Pokja WBBM. Proses seleksi dilaksanakan melalui assessment online serta wawancara dan dilaksanakan di ruang aula pada tanggal 25 Februari 2021 diikuti oleh pegawai yang sebelumnya telah melalui proses penilaian dalam hal: a. Kompetensi, b. Pemahaman tugas dan fungsi, c. Dedikasi, dan d. Kedisiplinan, Kepala Kantor, selaku penanggung jawab, melakukan wawancara terhadap calon Ketua Tim Pembangunan ZI menuju WBBM dan Koordinator Pokja. Selanjutnya, rapat dilaksanakan untuk menetapkan Ketua Tim Pembangunan ZI Menuju WBBM dan Koordinator Pokja. Setelah penetapan Ketua Tim Pembangunan ZI menuju WBBM dan Koordinator masing-masing Pokja, dilaksanakan proses wawancara terhadap calon anggota Tim Pokja.

Masing-masing Koordinator Pokja mewawancarai beberapa pegawai untuk menjadi anggota Tim Pokjanya. Selanjutnya, rapat kembali dilaksanakan untuk menetapkan anggota Tim Pokja.

Rangkaian proses pembentukan Tim Kerja ZI Menuju WBBM diakhiri dengan pembacaan susunan Tim Kerja sesuai hasil rapat yang telah dilaksanakan.

Proses panjang ini sengaja dilaksanakan untuk mendapatkan Tim Kerja yang terbaik dalam rangka menghadapi tantangan yang lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu meraih predikat WBBM. Tim Kerja yang telah dibentuk akan dipantau kinerjanya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi yang rencananya akan dilaksanakan setiap minggu. Setiap Pokja akan melaporkan kinerjanya dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dipecahkan bersama. Kerja sama dan sinergi yang baik diharapkan dari seluruh anggota Tim Kerja yang harapannya akan bermuara kepada diraihnya predikat WBBM tahun ini.

Seleksi Tim Kerja Zona Integritas menuju WBBM. Dok. Rizal (Humas).

4

Akuntabilitas merupakan garda depan dalam mewujudkan good governance berkaitan dengan bagaimana suatu instansi dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran untuk melaksanakan pelayanan publik sebaikbaiknya. Setiap instansi pemerintah pasti mengemban tugas dan fungsi yang telah dirumuskan dan disepakati oleh pemangku kepentingan Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari pengertian tersebut maka penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program dalam mewujudkan WBK/WBBM untuk mendukung pembangunan Zona Integritas. Tujuan dari penguatan akuntabilitas kinerja adalah untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi, dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Target yang ingin dicapai Kantor Imigrasi Kelas TPI Surakarta melalui penguatan akuntabilitas kinerja adalah (1) meningkatnya kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dan (2) meningkatnya akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Atas dasar target tersebut maka untuk mengukur pencapaian penguatan akuntabilitas kinerja ini digunakan dua indikator yaitu (1) keterlibatan pimpinan dan (2) pengelolaan akuntabilitas kinerja.

5

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta merupakan

melaksanakan kegiatan Studi Tiru ke Kantor

unit kerja Keimigrasian yang mempunyai wilayah

Imigrasi Kelas I Cirebon.

kerja terdiri dari 6 kabupaten dan 1 kota. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kantor Imigrasi Surakarta

Kegiatan studi tiru kali ini dilakukan sebagai wujud

memberikan pelayanan di bidang keimigrasian

nyata

dengan pemohon dari kabupaten dan kota se-Solo

pelayanan

Raya, sehingga diperlukan unit kerja yang mampu

memberikan kemudahan bagi masyarakat dan

menyelenggarakan pelayanan yang baik dengan

peningkatan kualitas pelayanan untuk pengurusan

komitmen anti korupsi kepada masyarakat. Oleh

dokumen di bidang keimigrasian. Kegiatan studi

karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas

tiru ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan

pelayanan

yang

tujuan

melakukan

inovasi

utamanya

adalah

bidang

tambahan wawasan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI

sebagai

langkah

progresif

Surakarta untuk mewujudkan pencanangan Zona

Zona

Integritas

menuju

Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),

Melayani (WBBM) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Surakarta.

dalam

serta

pencanangan

khususnya

semangat

di

keimigrasian,

publik,

dalam

6

Kamis (1/4), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mengadakan kegiatan Studi Tiru di salah satu Kantor Imigrasi dengan pelayanan publik terbaik di Indonesia yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon, Jawa Barat.

Selanjutnya, rombongan diajak berkeliling untuk melihat sarana dan prasarana, serta memberikan penjelasan mengenai 30 inovasi yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon guna mencapai predikat WBK-WBBM.

Kepala Kantor Imigrasi, Dwi Anandita Hari Wibowo, memimpin rombongan Tim Kelompok Kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belajar dari kesuksesan Kantor Imigrasi Cirebon yang meraih WBK-WBBM dalam 2 tahun berturut-turut yaitu 2018 dan 2019.

Ketua Tim ZI Kantor Imigrasi Cirebon juga menjelaskan mengenai kiat-kiat Kanim Cirebon dalam mengubah pola pikir dan budaya kerja yang menunjang kesuksesan predikat WBK-WBBM.

Rombongan diterima oleh Kepala Kantor Imigrasi Cirebon, Kartana, dan Ketua Tim ZI, Selfario Adhityawan.

Kegiatan Studi Tiru Kanim Surakarta ke Kanim Cirebon. Dok. Rizal (Humas).

Dari kegiatan studi tiru ini, diharapkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dapat mengadopsi maupun melahirkan ide-ide baru yang dapat diterapkan di Kantor Imigrasi Surakarta dalam rangka mewujudkan pelayanan publik berkualitas melalui pencanangan Zona Integritas menuju WBBM.

7

INOVASI LAYANAN

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Setelah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melanjutkan upayanya untuk tetap memberikan yang terbaik dalam pelayanan publik ke masyarakat dalam rangka meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di tahun ini. Sejumlah inovasi telah dipersiapkan oleh Imigrasi Surakarta sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, diantaranya :

1. Miska-Go Miska-Go atau Miska On The Go adalah aplikasi terpadu yang mencakup berbagai layanan keimigrasian yang tersedia di Imigrasi Surakarta. Aplikasi tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keimigrasian di Imigrasi Surakarta dan sebagai bentuk penerapan inovasi yang berbasis teknologi informasi. Saat ini Imigrasi Surakarta masih dalam proses pengembangan aplikasi tersebut yang nantinya akan dapat diakses oleh masyarakat melalui App Store dan Playstore.

2. Cespleng (Cek Status Paspor Lewat Nge-WA) Melalui inovasi Cespleng, masyarakat dapat melakukan pengecekan status permohonan Paspor setelah melakukan pembayaran. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengirimkan pesan whatsapp ke nomor 08112696999 dengan format Paspor <spasi> Kode Permohonan. Kode tersebut bisa ditemukan pada sisi kanan atas lembar billing yang didapatkan dari Kantor Imigrasi setelah proses foto dan wawancara selesai. Jika sudah tiga hari kerja setelah pembayaran dan status paspor sudah selesai, masyarakat dapat mengambil paspornya dengan membawa bukti pembayaran.

3. HIK Solo (Helpdesk Informasi Kanim Solo) Sebagai bentuk inovasi keterbukaan informasi publik menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Imigrasi Surakarta menghadirkan inovasi HIK Solo. HIK sendiri merupakan istilah di lingkungan masyarakat Solo Raya untuk angkringan yang menjadi tempat masyarakat berkumpul dan bertukar informasi.

HIK Solo menyediakan layanan informasi keimigrasian secara online selama 24 jam dan dapat diakses melalui website surakarta.imigrasi.go.id.

4. BAPER atau BAP Terjadwal

Proses BAP oleh seksi Inteldakim. Dok. Humas.

Pengurusan Paspor Hilang/Rusak memang membutuhkan proses yang tidak sederhana karena Paspor adalah dokumen milik negara yang dipinjamkan kepada masyarakat, maka sesuai aturan yang berlaku harus dilakukan pemeriksaan tentang hilang atau rusaknya paspor tersebut. Proses ini disebut BAP atau Berita Acara Pemeriksaan. Untuk mempermudah masyarakat dalam menjalani proses ini, Imigrasi Surakarta meluncurkan inovasi BAPER atau BAP Terjadwal. Penjadwalan BAP dilakukan dalam sistem daring Imigrasi Surakarta untuk memberikan kepastian jadwal dan kepada masyarakat agar pelaksanaan BAP dapat berjalan lancar dan sesuai aturan. Selain itu, masyakarakat dapat mengetahui kapan keputusan BAP dapat diambil melalui notifikasi jadwal pengambilan keputusan BAP yang dikirimkan melalui nomor whatsapp yang diinput dalam BAPER.

8

5. Imigrasi Rawuh Inovasi Imigrasi Rawuh bermakna sebagai Imigrasi Surakarta yang hadir bagi masyarakat di wilayah kerja yang tidak dapat datang ke kantor untuk mengurus paspor. Imigrasi Rawuh melayani masyarakat yang membutuhkan paspor namun sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit atau kediaman masing-masing.

Masyarakat yang tertarik dengan program ini, dapat menghubungi kontak kami dan melampirkan surat keterangan dari dokter atau fasilitas kesehatan.

Petugas akan hadir dengan protokol kesehatan dan peralatan mobile untuk melakukan perekaman data biometrik. Setelah paspor selesai, pengambilan dapat diwakilkan oleh keluarga dengan melampirkan Kartu Keluarga atau orang lain dengan melampirkan KTP pengambil dan surat kuasa.

Pengambilan foto paspor pemohon yang dirawat di rumah sakit.

Dok. Humas.

6. Stay at Home Service Stay at Home Service adalah inovasi bagi Warga Negara Asing yang tetap harus melaksanakan kewajiban memperpanjang izin tinggal namun dalam kondisi sakit atau kelompok usia rentan tanpa perlu datang ke Kantor Imigrasi untuk melakukan pengurusan perpanjangan izin tinggal. Petugas akan mendatangi lokasi tempat tinggal WNA pemohon izin tinggal untuk melakukan proses pengambilan biometrik berupa sidik jari dan foto. Pemohon atau penjamin dapat menghubungi kontak kami untuk mengajukan permohonan Stay at Home Service.

7. WEDANGAN Dalam rangka memberikan kemudahan dan kenyamanan saat masyarakat menggunakan layanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Imigrasi Surakarta meluncurkan inovasi wedangan yang merupakan akronim dari "wara-wara ingkang saged migunani damel panjenengan", atau sebuah pengumuman yang bermanfaat. Melalui WEDANGAN, kami akan memperdengarkan rekaman suara yang berisikan informasi pelayanan pada setiap sudut ruang pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Pengambilan foto WNA usia lanjut yang memperpanjang Izin Tinggal, petugas datang ke lokasi. Dok. Humas.

8. Piket Pelayanan Imigrasi Surakarta menghadirkan inovasi Piket Pelayanan yang siap untuk membantu masyarakat saat hadir ke Kantor Imigrasi. Piket Pelayanan akan siap sedia di lantai 1 ruang pelayanan dan menyambut masyarakat saat pertama kali masuk ke ruang pelayanan. Petugas yang ditunjuk menjadi Piket Pelayanan sudah memiliki kompetensi di bidang keimigrasian, sehingga siap untuk membantu masyarakat apabila membutuhkan informasi. Selain itu, mereka juga siap menunjukkan alur pelayanan selama masyarakat berada di kantor.

9

9. LIWETAN (Layanan Imigrasi khusus Warga Rentan) LIWETAN merupakan bentuk respon kami terhadap upaya memberikan kemudahan layanan bagi warga rentan. Dengan adanya LIWETAN, pemohon dengan kategori warga rentan tidak perlu mendaftar antrian online dan dapat langsung datang ke kantor untuk mengajukan permohonan paspor serta mendapatkan layanan prioritas.

Kategori yang termasuk dalam warga rentan diantaranya lansia dengan minimal usia 65 tahun, batita usia 0-3 tahun (antrian khusus termasuk untuk 1 orang pendamping), penyandang disabilitas, dan ibu hamil.

Petugas membantu pemohon dengan fasilitas dan layanan khusus bagi penyandang disabilitas. Dok. Khoirul (Humas).

10. Pengawas Internal

Petugas Pengawas Internal. Dok. Rizal (Humas).

Agar dapat tetap menjalankan fungsi pengawasan, kami menghadirkan Petugas Pengawas Internal di area pelayanan keimigrasian Kanim Surakarta.

Petugas Pengawas Internal ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, serta memastikan bahwa tidak terjadi praktek pungli, korupsi, maupun gratifikasi dalam alur pelayanan. Para petugas yang menjadi Pengawas Internal ini merupakan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan, sehingga siap untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan Zona Integritas. Selain itu, Pengawas Internal juga siap menerima aduan dari masyarakat apabila menemukan penyimpangan prosedur pelayanan selama berada di kantor kami.

10

PENGUATAN PENGAWASAN

Oleh Tim Pokja Penguatan Pengawasan

Gratifikasi merupakan aktifitas pemberian uang tambahan, hadiah uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terus berkomitmen untuk memberantas segala bentuk gratifikasi, dengan cara melakukan kampanye anti gratifikasi melalui sosialisasi serta diseminasi kepada masyarakat dan petugas Imigrasi. Kampanye ini dilakukan secara langsung, melalui media cetak, maupun elektronik seperti siaran di televisi dan radio. Kampanye ini digencarkan dengan jangkauan yang luas, sehingga dampaknya, masyarakat memahami komitmen imigrasi dalam menyelenggarakan layanan keimigrasian yang optimal dan bebas dari gratifikasi kepada masyarakat.

Untuk mengontrol ada tidaknya gratifikasi yang dilakukan, maka salah satu caranya adalah dengan melaporkan harta kekayaan pegawai dan pejabatnya secara mandiri. Pegawai dan pejabat tertentu melaporkan hartanya melalui sistem Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham. Adapaun untuk pejabat lain seperti Kepala Kantor selaku KPA, PPK, Bendahara, Pejabat Pengadaan hingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaporkan harta kekayaannya melalui sistem Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi, diterapkanlah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Melalui sistem ini layanan keimigrasian dapat terus dijaga dan ditingkatkan dari waktu ke waktu, untuk memastikan hak-hak masyarakat dapat terlayani dengan maksimal, sehingga tidak ada aduan-aduan terkait kepentingan masyarakat yang datang ke Kantor Imigrasi.

Jikalaupun ada pengaduan, Imigrasi selalu siap dan sigap untuk menjawab dan membantu menyelesaikan permasalahan. Untuk memudahkan sistem pengaduan, telah disosialisasikan nomor telepon khusus pengaduan disertai petugas jaga dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Kepala Kantor. Pengaduan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti media sosial instagram, twitter bahkan ke nomor telepon Kepala Kantor secara langsung. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengaduanpun sudah dibuat untuk dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Apabila ada petugas yang menyimpang, baik masyarakat maupun sesama petugaspun dapat melaporkan kejadian yang diduga dilakukan petugas dalam memberikan layanan tidak sesuai dengan prosedur, yaitu dengan menerapkan Whistle Blowing System (WBS). Sistem ini langsung terkoneksi dengan Inspektorat Jenderal Kemenkumham, sehingga pelaporan-pun dapat secara real time diketahui dan segera ditindaklanjuti.

Selain hal di atas, untuk memastikan para pegawai terbebas dari segala bentuk benturan kepentingan, dilakukan berbagai cara untuk mengantisipasinya. Yakni, dilakukan identifikasi benturan kepentingan yang mungkin terjadi, sosialisasi terhadap pegawai terhadap potensi adanya benturan kepentingan, hingga masing-masing membuat surat pernyataan terbebas dari benturan kepentingan. Apabila ada pegawai yang terindikasi ada benturan kepentingan, maka dilakukan telaah dan tindak lanjutnya. Contohnya, apabila ada pegawai yang memiliki hubungan keluarga dalam satu kantor, maka salah satu pegawai tersebut dipindah pada seksi lain, tentunya dengan melihat kebutuhan dan kapasitas dari pegawai tersebut.

Agung Nugroho Kepala Seksi Inteldakim sebagai Ketua Tim Pengawas.

Dok. Rizal (Humas).

11

Rapat Tim Pora Kota Surakarta. Dok. Rizal Humas.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menyelenggarakan kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kota Surakarta, bertempat di Aula Kantor pada Kamis (18/04). Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah instansi seperti Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta; Para Komandan Militer, Kapolres, Kepala Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Kota Surakarta, Tim Satgas Pajajaran BAIS TNI dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Timpora.

Tim PORA atau Tim Pengawasan Orang Asing merupakan amanat Undang-undang. Khususnya pasal 69 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam hal ini, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagai “leading sector” di wilayah Solo Raya dari sisi Keimigrasian memiliki peranan yang strategis dalam upaya pemerintah mendukung program investasi nasional melalui penyusunan program Reformasi Birokrasi.

Beberapa terobosan kebijakan memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan empat fungsi pokok imigrasi di antaranya pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal penegakan hukum dan keamanan negara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta membentuk Tim Pora yang anggotanya terdiri dari instansi pemerintah yng mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan orang asing.

Saat ini kita menghadapi masa-masa yang cukup sulit. Betapa tidak, selaku pemerintah, kita tetap dituntut untuk menjalankan kewajiban kita sesuai tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kita semua. Namun, di sisi lain saat ini kita sedang dilanda musibah Covid-19 yang hampir semua sektor terkena dampaknya. Hal tersebut menuntut kita untuk bekerja secara tidak normal dan memerlukan terobosanterobosan dalam melayani masyarakat dan menegakkan hukum, khususnya bagi Warga Negara Asing yang berada dan beraktifitas di Kota Surakarta.

Secara khusus WNA yang beraktifitas di Kota Surakarta tersebar di 5 kecamatan, mayoritas memiliki Izin Tinggal Keluarga, Pelajar dan Pekerja. Menyikapi hal tersebut, perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa sedikit banyak keberadaan WNA tersebut bisa berdampak pada masyarakat secara langsung dan bahkan dapat menimbulkan keresahan, sehingga dirasa perlu langkah bersama untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Oleh karenanya, diharapkan peran tersebut dapat dijalankan secara optimal melalui Tim Pora walau kondisi saat ini belum normal.

12

Selaku Ketua Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) Kepala Kantor sangat mengapresiasi keberadaan Tim yang sudah berjalan dengan baik selama ini sebagai wujud sinergitas di antara instansi pemerintah dalam memecahkan permasalahan pengawasan orang asing yang terjadi di lapangan.

Keberadaan Tim PORA Kota Surakarta akan bekerja secara profesional dengan pola kerja yang kolaboratif dan partisipatif untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang baik di mata masyarakat, dan bersama-sama menghindari ego sektoral yang dapat menjadi halangan dalam pelaksaan tugas-tugas kita di lapangan.

Sesi tanya jawab dalam Rapat Tim Pora Kota Surakarta. Dok. Humas.

Persiapan Operasi Gabungan oleh Tim Pora Kota Surakarta. Dok. Humas.

Dalam rangka menjalankan salah satu fungsi keimigrasian yaitu fungsi Penegakan Hukum Keimigrasian, Tim Pengawasan Orang Asing (TIim Pora) Kota Surakarta yang dipimpin oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melaksanakan Operasi Gabungan (Opsgab) Tim Pora bersama instansi terkait yang dilaksanakan pada Kamis 25 Maret 2021.

Operasi Gabungan diikuti oleh Kepolisian, BAIS TNI, Kesbangpol, Bea Cukai, Disnakertrans, dan instansi terkait lainnya di wilayah Kota Surakarta.

Operasi Gabungan yang dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan pencegahan covid 19 ini digelar di 2 perusahaan dan 1 instansi pendidikan di wilayah Kota Surakarta. Sebagai bentuk penegakan kedaulatan negara, kegiatan ini adalah upaya antisipasi dan pengawasan terhadap pelanggaran hukum keimigrasian oleh WNA.

Salah satu hasil rekomendasi rapat adalah pelaksanaan operasi gabungan.

Dok. Humas.

13

IMIGRASI SURAKARTA DEPORTASI WNA KARENA OVERSTAY Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melalui Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian melakukan deportasi terhadap 2 orang WN Malaysia yang berstatus anak, pada Kamis (15/04). Tindakan tersebut dilakukan karena izin tinggal keduanya telah melebihi batas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap keduanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa Deportasi karena telah melanggar pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni “Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan”.

Kegiatan pendeportasian tersebut dilakukan dengan didampingi oleh ibu kandung kedua anak tersebut, yang merupakan WN Indonesia.

Sebelum keberangkatan, terlebih dahulu dilakukan Tes Antigen baik terhadap kedua WN Malaysia maupun ibu kandung serta dua orang petugas yang mengawal keberangkatan.

Pendeportasian WN Malaysia di Bandara Soekarno Hatta. Dok. Wahyono.

Kegiatan pengawalan deportasi dilakukan melalui bandara Adi Soemarmo dengan kode penerbangan JT 531 menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soeta), Tangerang, Banten.

Sesampainya di Bandara Soeta, kedua deportee langsung dibawa menuju Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta guna pemeriksaan dokumen. Setelah dinyatakan lengkap, petugas TPI kemudian memberikan cap keberangkatan.

Tepat pukul 14.00 WIB, pesawat Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GA820 berangkat dengan membawa kedua deportee dan sang ibu menuju Bandara Intenasional Kuala Lumpur.

14

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

Petugas membantu menjelaskan pengisian formulir. Dok. Humas.

Untuk mewujudkannya, terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu:

1. Budaya Pelayanan Prima Duta Pelayanan yang selalu siap membantu. Dok. Rizal (Humas).

Peningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta terus dilakukan melalui pelayanan prima. Dengan adanya pelayanan prima, diharapkan masyarakat menjadi puas terhadap pelayanan publik yang diberikan dan juga dapat meminimalisir adanya pengaduan yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, target yang ingin dicapai adalah terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau serta terciptanya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang sangat baik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Budaya Pelayanan Prima didasari pada pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melakukan pelatihan Budaya Pelayanan Prima kepada seluruh pegawai dengan narasumber dari pihak eksternal. Penerapan Budaya Pelayanan Prima yang paling dasar adalah bagaimana melayani masyarakat dengan 3S (Senyum, Sapa, Salam). Penerapan 3S sangat baik dilakukan agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, memiliki petugas Piket Pelayanan yang selalu siap menyapa dan melayani masyarakat yang memerlukan bantuan dalam mendapatkan informasi pelayanan.

Untuk memudahkan pelayanan keimigrasian khususnya pelayanan paspor bagi masyarakat yang berdomisili jauh dari lokasi kantor di Colomadu, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta membuka Unit Layanan Paspor yang berada di Solo Baru dan Mall Pelayanan Publik Surakarta.

15

Di masa pandemi Covid-19, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melakukan pembatasan kepada pemohon paspor salah satunya adalah mengurangi jumlah kuota online pendaftaran paspor. Selain itu, dalam melakukan pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta selalu mengedepankan protokol Kesehatan seperti menerapkan kawasan wajib menggunakan masker, pemohon wajib cuci tangan terlebih dahulu, pengecekan suhu tubuh pemohon, dan adanya sekat transparan antara pemohon dan petugas.

2. Standar Pelayanan Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat terselenggara apabila pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. Standar Pelayanan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan menjadi acuan penilaian kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, murah, dan aman.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagai salah satu instansi pelayanan publik telah menyusun Standar Pelayanan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Nomor : W13.IMI.IMI2.GR.01.010710 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Sebagai komitmen atas pelayanan yang diberikan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah memasang Maklumat Standar Pelayanan di ruang tunggu pelayanan yang memuat janji terkait kesanggupan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam memberikan pelayanan serta bersedia menerima sanksi jika pelayanan tidak sesuai.

3. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan Kualitas pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Untuk mengukur kepuasan masyarakat, dilakukan dengan menggunakan Survei 3AS dari Balitbang terkait Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Adanya Survei 3AS diharapkan mampu mengakomodasi harapan masyarakat terhadap kualitas penyelenggara pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Partisipasi Masyarakat selama bulan JanuariMaret 2021 membuat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta meraih nilai IPK 14.15 dari skala 15 dan nilai IKM 18.53 dari skala 20. Keduanya membuat Kantor Imigrasi Surakarta mendapatkan predikat sangat baik.

Selain kedua survey internal Kemenkumham, Kantor Imigrasi Surakarta juga mendapatkan penilaian masyarakat melalui Google Review dari penanda peta di aplikasi dan website Google Maps.

Kelebihan dari penilaian ini adalah hasilnya terbuka dan dapat dipantau setiap saat oleh pegawai dan masyarakat. Saat ini, Kantor Imigrasi Surakarta sudah mendapatkan nilai 4,2 dari 5.

Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara rutin oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta diharapkan menjadi indikator dalam menjaga kualitas mutu pelayanan publik kepada masyarakat.

16

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN Dalam upaya pemerintah dalam hal keterbukaan publik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memberikan informasi terkait Realisasi Anggaran sampai dengan bulan Maret 2021 (Triwulan I)

PAGU TA 2021 Sebesar Rp 11.183.730.000,Total Realisasi Anggaran :

17

Layanan Paspor yang Lebih Dekat dan Mudah,

Eazy Passport!

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dibidang keimigrasian, serta sebagai langkah progresif dalam peningkatan jumlah penerbitan paspor dan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melaksanakan Layanan Eazy Passport.

Layanan Eazy Passport merupakan inovasi pelayanan paspor yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan paspor pada masa tatanan normal baru.

Layanan Eazy Passport dilaksanakan di lokasi sesuai permintaan pemohon layanan paspor dengan ketentuan dan prosedur yaitu melayani minimal 50 (lima puluh) permohonan/hari, hanya melayani pembuatan paspor baru dan penggantian, serta jadwal pelaksanaan dilayani di luar atau di hari kerja pukul 08.00-selesai. Pengguna layanan Eazy Passport adalah institusi perkantoran, institusi Pendidikan, komplek perumahan, maupun komunitas lainnya secara kolektif. Proses pengambilan paspor dapat dilakukan 4 (empat) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran PNBP sesuai dengan jenis paspor yang dipilih dan dapat diambil langsung oleh pemohon atau dapat diwakilkan oleh perwakilan instansi dengan melampirkan surat kuasa dari pemohon atau surat perintah dari pimpinan instansi.

Pada tahun 2020, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah melaksanakan layanan Eazy Passport sebanyak 9 (Sembilan) kali pada Pondok Pesantren Modern Assalam, Pondok Pesantren Isy Karima, BPN Karanganyar, Kejaksaan Negeri Surakarta, SMA Pradita Dirgantara, PT. Angkasa Pura I (Persero), PT. Konimex, dan Komunitas “JUMINTEN” (Jumpa Minum Teh dan Niaga).

Rektor IAIN Surakarta (Kiri) saat menerima kunjungan kegiatan Eazy Pasport.

Dok. Humas.

18

Inovasi layanan Eazy Passport diharapkan mampu meningkatkan citra positif Imigrasi serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pada tahun 2021 ini, Kantor Imigrasi Surakarta kembali menyelenggarakan Eazy Passport bersama sejumlah instansi, diantaranya :

1. Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Pada Selasa 2 Maret 2021, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menggelar pelayanan Eazy Passport, bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta. Kegiatan ini diikuti sebanyak 50 (lima puluh) orang pemohon calon jamaah haji Kota Surakarta. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Surakarta, Hidayat Maskur, dilanjutkan sambutan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Dwi Anandita Hari Wibowo.

Selain kegiatan pelayanan Paspor, kami juga memberikan penyebaran informasi yang disampaikan oleh Kepala Seksi TIKIM, Sri Marhaeni Yuli Astuti. Beliau menyampaikan bahwa Eazy Passport merupakan layanan yang terbuka untuk masyarakat umum dalam rangka memberikan kemudahan dan mewujudkan pelayanan prima.

Pada akhir kegiatan, pemohon menyampaikan apresiasi yang sangat positif terhadap pelaksanaan Eazy Passport.

2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Pada Jumat, 19 Maret 2021, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menyelenggarakan pelayanan Eazy Passport bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kegiatan ini diikuti sebanyak 42 (empat puluh dua) orang calon jamaah haji Kabupaten Sragen. Pelayanan diberikan di Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Sragen, Khumaidin, selaku Plh. Kepala Kantor Kemenag dan dilanjutkan sambutan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Dwi Anandita Hari Wibowo. Kepala Kantor menyampaikan bahwa Eazy Passport merupakan layanan yang terbuka untuk masyarakat umum dalam rangka memberikan kemudahan dan mewujudkan pelayanan prima.

Selain itu, diharapkan bahwa Eazy Passport ini dapat mempererat kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan baik antara Kantor Kemenag dan Kantor Imigrasi.

Kegiatan Eazy Pasport. Dok. Humas.

3. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Pada Selasa, 23 Maret 2021, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta melakukan kegiatan penyebaran informasi mengenai Eazy Passport dan dilanjutkan pelaksanaan kegiatan Eazy Passport di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Kartasura, Sukoharjo.

Eazy Passport kali ini diikuti sebanyak 60 orang pemohon yang terdiri dari dosen, karyawan, dan mahasiswa. Kegiatan dibuka dengan sambutan Rektor IAIN Surakarta, Mudofir, dilanjutkan sambutan dari Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta, Dwi Anandita Hari Wibowo.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyebaran informasi oleh Kepala Seksi TIKIM, Sri Marhaeni Yuli Astuti. bahwa kegiatan Eazy Passport merupakan layanan yang terbuka untuk masyarakat umum dalam rangka memberikan kemudahan dan mewujudkan pelayanan prima. Permohonan dapat diajukan secara kolektif minimal 50 orang ke Kantor Imigrasi dan tersedia jaringan internet yang cukup.

Seluruh proses kegiatan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan Eazy Passport diharapkan menjadi inovasi yang mendukung pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat.

19

WARTA MISKA APEL PAGI DAN SORE Apel dilaksanakan setiap Senin pagi dan Jumat sore oleh seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta sebagai upaya penegakan disiplin kerja. Dengan adanya Apel Pagi dan Sore, banyak manfaat yang dapat dipetik, di antaranya sebagai sarana penyampaian informasi penting serta arahan dari pimpinan, memupuk rasa kekeluargaan, dan kebersamaan. Dalam masa pandemic Covid-19, Apel Pagi dan Sore pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dilaksanakan secara virtual.

SENAM PAGI Kegiatan senam pagi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dilaksanakan setiap Jumat pagi dan wajib diikuti seluruh pegawai. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebersamaan dan kekompakan serta kekeluargaan, dan dengan berolahraga, badan akan menjadi lebih sehat, fit, dan dapat menciptakan suasana kerja yang kreatif dan inovatif. Harapannya melalui kegiatan senam pagi ini akan mendekatkan antara pegawai satu dengan lainnya sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik dan selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan rasa kebersamaan antara sesama pegawai.

Apel Senin pagi yang dipimpin Kepala Kantor. Dok. Humas.

Senam pagi di halaman kantor. Dok. Rizal (Humas).

SIRAMAN ROHANI Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta wajib mengikuti kegiatan siraman rohani yang dilaksanakan sebulan sekali. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai tidak hanya memikirkan duniawi saja, tetapi juga rohani diperlukan, sehingga spiritualitas pegawai dapat berkembang baik dalam menjalankan tugas setiap hari. Dengan begitu, pelayanan yang diberikan pegawai di pemerintahan dapat berjalan baik terhadap masyarakat Siraman rohani. Dok. Rizal (Humas).

20

P E N ATAAN SIS T E M M A N A J E ME N S D M U N T UK MENDUK U N G T E R W U JU D N Y A

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Hukum dan HAM pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1 Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 3 Meningkatnya disiplin SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada masing- masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 4 Meningkatnya efektifitas manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;dan 5 Meningkatnya profesionalisme SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Atas dasar hal tersebut, indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM , yaitu : a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi. b. Pola Mutasi Internal c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi; d. Penetapan Kinerja Individu e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai. f. Sistem Informasi Personel Penataan Sistem Manajemen SDM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Kementerian Hukum dan HAM pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Meningkatnya Profesionalisme SDM merupakan salah satu pilar penting dalam menunjang terwujudnya Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berupaya mewujudkan target yang telah dicanangkan dengan melaksanakan indikator kegiatan sebagai berikut: a. Melaksanakan Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Salah satu langkah nyata yang dilaksanakan kantor Imigrasi Surakarta adalah dengan melaksanakan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan pertimbangan peta jabatan, analisis beban kerja serta kualifikasi pendidikan pegawainya, sehingga efektifitas manajemen akan tercapai dengan formasi pegawai yang mumpuni

21

b. Melaksanakan Pola Mutasi Internal dalam rangka melakukan pengembangan karier pegawai dan peningkatan kinerja unit Kegiatan mutasi/rotasi Internal dilaksanakan dalam rangka pengembangan karier pegawai serta peningkatan kinerja unit. c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Dengan melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi berupa diklat, mentoring, in house training, dan memberikan akses luas bagi peningkatan kompetensi melalui pendidikan jenjang yang lebih tinggi d. Penetapan Kinerja Individu Pemilihan pegawai teladan secara berkala tidak hanya dilaksanakan sebagai wujud penghargaan bagi pegawai yang telah menunjukkan dedikasi terbaiknya dalam melaksanakan tugas, tetapi diharapkan akan memberikan efek positif bagi peningkatan kinerja unit secara lebih luas

TRIWULAN I 2021 Setelah melalui penilaian yang ketat dari persentase kehadiran, penilaian kinerja, kedisiplinan, serta ketertiban mengisi jurnal harian (bagi PNS), Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menetapkan masingmasing 1 orang pegawai PNS dan 1 orang PPNPNS (Pegawai Pemerintah Non PNS) sebagai Pegawai Teladan Triwulan I 2021.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai Kode etik menjadi dasar fundamental yang mengatur pola, tingkah laku pegawai sehari-hari.

Diharapkan nilai-nilai yang tercantum pada kode etik senantiasa tercermin dan melekat pada tindakan pegawai sehari-hari. Kegiatan sosialisasi penerapan kode etik menjadi salah satu upaya dalam menanamkan nilai kode etik. Dan tidak kalah penting, teladan dari pimpinan senantiasa menjadi teladan f. Sistem Informasi Personel Pemutakhiran system informasi kepegawaian yang dilaksanakan secara berkala menjadi salah satu support system dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM serta meningkatkan efektifitas dan ketaatan dalam pengelolaan SDM di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta.

Pegawai terpilih adalah Panji Kurniawan (PNS) (foto kiri) dan Giri Atmaja (PPNPNS) (foto kanan).

Keduanya dinilai telah membuktikan kedisiplinan, dedikasi, dan kerja kerasnya untuk Kantor Imigrasi Surakarta. Pemberian anugerah ini bertujuan untuk memacu seluruh pegawai memberikan kinerja terbaiknya dalam mewujudkan pelayanan publik berkualitas menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih 22 dan Melayani.

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa disebut Latsar diselenggarakan untuk membangun integritas moral, memperkuat profesionalisme, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab serta mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara terintegrasi.

Seluruh CPNS Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang berjumlah 3 (tiga) orang mengikuti kegiatan Pembukaan Latihan Dasar CPNS secara virtual di Aula Kantor pada Hari Rabu, 21 April 2021.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM, Asep Kurnia berharap Pelatihan Dasar CPNS TA 2021 dapat menjadikan CPNS mampu menjalankan tugas dan perannya dalam melayani masyarakat.

Selanjutnya, acara dibuka secara serentak oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto yang hadir mewakili Menkumham. Dalam amanatnya, Sekjen menyampaikan bahwa Pelatihan Dasar CPNS ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh oleh semua peserta guna membangun integritas moral, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta semangat nasionalisme.

23

24