dkk, 1987; Suhardjono dkk, 2007). Di samping itu, Maros juga terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di Asia Tropika (Deharveng dan Bedos, 1999 dalam Suhardjono dkk, 2007). Dari segi arkeologi, kawasan Karst Maros-Pangkep dikenal karena temuan Frits Sarasin dan Paul Sarasin. Di awal abad kedua puluh, tepatnya pada tahun 1902-1903, mereka menemukan sisa-sisa peralatan manusia prasejarah berupa serpih, bilah, mata panah dan alat-alat yang terbuat dari tulang di Gua Cakondo, Ulu Leba dan Balisao Kabupaten Maros. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa pada masa prasejarah, Sulawesi merupakan salah satu daerah lintasan yang strategis bagi perpindahan penduduk dari daratan Asia Tenggara ke kawasan Pasifik. Dalam perjalanan migrasi tersebut, gua-gua payung atau rock shelter merupakan satu-satunya tempat yang ideal untuk berlindung, baik sebagai tempat tinggal maupun sekedar transit bagi para imigran (Gunadi, 1997 dalam Achmad, 2001). Pada tahun 2007 Balai Peninggalan Prasejarah dan Purbakala (BP3) Sulawesi Selatan melaporkan 27 Situs Purbakala yang dilindungi di kawasan Karst Maros-Pangkep dari total 89 gua prasejarah yang ada. Seluruh kawasan yang dideskripsikan tersebut di atas, kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, menyempurnakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1976, walaupun sebelumnya telah dilakukan penetapan kawasan hutan secara parsial oleh Pemerintah Hindia Belanda pada dekade awal abad ke-20. Karena kebutuhan akan lahan budidaya yang semakin meningkat, Departemen Kehutanan mulai melakukan penyesuaian antara TGHK dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada tahun 1997. Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menyelesaikan
Paduserasi
TGHK-RTRWP
pada
tahun
1999
dengan
diterbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 276/IV/Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Paduserasi ditindaklajuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kembali Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan seluas Âą 3.879.771 Ha. Berdasarkan seluruh dokumen tersebut, kawasan Karst Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 24