Page 1


LINGKUNGAN HIDUP DAN KEⅡ UTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUⅣ 質BER DAYA ALAPIIDAN EKOSISTEⅣ 質 KEⅣ IENTERIAN

KEPCTCSAN DIREKTdR」 ENDERAL KONSERVASISCMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM NOMOR:SK.3ァ ]洋 1応 31た 五一ふ亜 ノ[:015

TENTANG ZONASITAMAN NASIONAL BANTIMdRdNG BCLCSARAdNG DIREKTUR」 ENDERAL PERLINDCNGAN HdTAN DAN KONSERVASIALAM,

Menimbang :

a.

bahwa dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 3g8/Menhutll/20)4 tanggal 18 Oktober 2004, telah diubah fungsi kawasan hutan pada kelompok hutan Bantimurung Bulusaraung seluas-r 43.750 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh) hektar, yang terdiri dari cagar alam seluas t 10.282,65 (sepuluh ribu dua ratus delapan puluh dua koma enam puluh lima) hekar, taman wisata alam seluas 1- t.624,25 (seribu enam ratus dua puluh empat koma dua puluh lima) hektar, hutan lindung seluas -f 27.343,10 (dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga koma sepuluh) hektar, hutan produksi terbatas seluas 'r 145 (seratus emPat puluh lima) hektar dan hutan produksi tetap seluas -r 10.355 (sepuluh ribu tiga ratus lima puluh lima) hel(ar yang terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;

b.

bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor SK. 5BllY-SEf/2}LZ tanggal 4 April 2012 telah ditetapkan Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung;

C.

bahwa dengan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi dinamika di dalam maupun di luar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, maka perlu dilakukan perubahan zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sebagaimana dimaksud pada huruf b; bahwa Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sesuai surat S.806/BTNBABUL-1/2015 tanggal 11 Desember 2015, mengusulkan revisi Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-undang Nomor 4t Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4l Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjadi Undang-undang; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wsata AIam; 4. Peraturan.....

yang terjadi d.

e.

Mengingat

:

1.

2

3.


4.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

56/Menhut-lll2}O1 tentang Pedoman

5.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ZonasiTaman Nasional;

6.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-lll2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan P.52lMenhut-ll/2009

P.

/ 一

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHKll/2}t5 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUEKAII: Menetapkan

KEPUTUS${ DIREKTUR JENDEML KONSERVASI SUMBER DAYA AIA/VI DAN EKOSISTEM TENTANG ZQNASI TAMAN NASIONAL BAI'{TIMURUNG BULUSARAUNG.

KESATC

Mengesahkan Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung seluas

-{- 43.750 (empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh)

hektar,

sebagaimana peta lampiran keputusan ini.

KEDGヘ

Zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana buku lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

KEEMPAT

Menugaskan Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung untuk menindaklanjuti keputusan ini dalam mengelola kawasan.

Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan

dan Konservasi Alam ini, maka Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor SK. 5BllV-S{f/2012 tanggal 4 April 2012 tentang Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. di

:31 Dette菫 ねer

1,MoSc R FA 1982021 001 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Direktur Jenderal/l(epala Badan lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 3. Gubernur Sulawesi Selatan; 4. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal KSDAE; 5. BupatiMaros; 6. Bupati Pangkajene dan Kepulauan; 7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan; 8. Kepala Bappeda ProvinsiSulawesi Selatan; 9. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maros; 10. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

11. Kepala Bappeda Kabupaten Maros; 12. Kepala Bappeda Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 13. Kepala BalaiTaman Nasional Batimurung Bulusaraung.

2015


KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG Jl. Poros Maros Bone Km. 12 Bantimurung, Telp. (0411) 3880252, Fax. (0411) 3880139 Maros - Sulawesi Selatan 90561

Nomor Laporan: 192/LAP/KEU/2015

REVISI ZONASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG

Maros, Desember 2015


REVISI ZONASI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG

Dinilai di Pada tanggal Oleh

: Jakarta : :

Disusun di Pada tanggal Oleh

Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam,

: Maros : November 2015 :

Plt. Kepala Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung,

Ir. LISTYA KUSUMA WARDHANI, M.Sc Ir. DODY WAHYU KARYANTO, MM NIP. 19590520 198501 2 001 NIP. 19590101 198803 1 002

Disahkan di Pada tanggal Oleh

: Jakarta : :

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya dan Ekosistem,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc. NIP. 19560929 198202 1 001

ii


KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat hidayah-Nya

sehingga

dokumen

Revisi

Zonasi

Taman

Nasional

(TN)

Bantimurung Bulusaraung ini telah selesai disusun. Revisi zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung disusun sebagai amanat Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana disebutkan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi. Penyusunan Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, serta dengan memperhatikan kaidah-kaidah teknis dan keilmuan dalam praktek pengelolaan kawasan konservasi. Sistem zonasi menjadi penting peranannya dalam pengelolaan taman nasional karena merupakan “rules of the game� atau “management order�. Penataan zonasi pada kawasan taman nasional diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif guna memperoleh manfaat yang optimal dan lestari. Zonasi TN. Bantimurung

Bulusaraung

dimaksudkan

untuk

menyediakan

salah

satu

perangkat lunak pengelolaan kawasan sebagai pedoman dan arahan dalam perencanaan dan evaluasi, pengembangan serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif dan optimal. Zonasi

TN.

Bantimurung

Bulusaraung

telah

melalui

proses

yang

panjang. Penyusunannya telah dirintis sejak tahun 2007 dengan mengumpulkan dan mengkompilasi data dan informasi yang akurat, valid dan reliable, baik data primer maupun data dan informasi sekunder. Pada akhirnya, hasil analisis spasial dan rancangan zonasi dapat diselesaikan pada tahun 2009. Dalam tahun 2010 hingga 2011, dilaksanakan konsultasi publik rancangan zonasi secara berjenjang dari tingkat desa hingga ke tingkat provinsi. Konsultasi publik menghasilkan berbagai masukan dan koreksi dari pihak-pihak terkait, yang sebagian besar digunakan untuk penyempurnaan zonasi yang telah disusun. Pada tahun 2012, TN. Bantimurung Bulusaraung telah memiliki sistem zonasi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi

iii


Alam Nomor: SK.58/IV-SET/2012 tanggal 04 April 2012. Seiring dengan perkembangan yang ada baik kondisi faktual di lapangan maupun kebijakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan maka dilakukan revisi zonasi. Besar harapan kami bahwa revisi zonasi ini bermanfaat adanya, serta dipedomani dengan sungguh-sungguh dalam pengelolaan TN. Bantimurung Bulusaraung. Selain oleh pemangku dan pengelola kawasan, revisi zonasi ini juga diharapkan dapat dipatuhi secara konsisten oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung. Semoga dengan penerapan sistem zonasi ini, kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung dapat memberikan manfaat yang optimal dan lestari bagi kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial secara serasi dan seimbang. Kepada para pihak yang telah turut berpartisipasi dalam penyusunan Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung ini dari awal hingga akhir, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas segala jerih payahnya, kesediaannya untuk meluangkan banyak waktu, serta keikhlasan sumbangan pemikirannya.

Maros, November 2015 Plt. Kepala Balai,

Ir. Dody Wahyu Karyanto, MM NIP. 19590101 198803 1 002

iv


DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ............................................................................... HALAMAN PENGESAHAN ................................................................. KATA PENGANTAR ............................................................................ DAFTAR ISI ........................................................................................ DAFTAR GAMBAR ............................................................................. DAFTAR TABEL ................................................................................. DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... TIM PENYUSUN ................................................................................... I.

II.

III.

IV.

V.

i ii iii v vii viii ix x

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang .................................................................. 1.2. Tujuan dan Sasaran .......................................................... 1.3. Ruang Lingkup .................................................................. 1.4. Batasan Pengertian ............................................................

1 3 3 3

LANDASAN PEMIKIRAN 2.1. Kebijakan Umum Pengelolaan Taman Nasional ................. 2.2. Dasar Hukum Zonasi Taman Nasional ............................... 2.3. Metode Revisi Zonasi .........................................................

6 7 18

DESKRIPSI TAMAN NASIONAL 3.1. Sejarah Kawasan ............................................................... 3.2. Karakteristik Penunjukan .................................................... 3.3. Letak Kawasan ................................................................... 3.4. Topografi ............................................................................ 3.5. Geologi dan Hidrologi ......................................................... 3.6. Iklim ................................................................................... 3.7. Bioekologi ........................................................................... 3.8. Sosial, Ekonomi dan Budaya .............................................. 3.9. Permasalahan Kawasan .....................................................

22 29 32 33 33 34 35 37 45

HASIL EVALUASI ZONASI 4.1. Pengembangan Ruas Jalan Nasional Maros-Ujung Lamuru-Watampone ........................................................... 4.2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Mata Air Ulu Ere, Mata Air Leang Paniki, Sungai Galung-galung dan Sungai Balanglohe ......................................................................... 4.3. Pemanfaatan Tradisional Ammarae .................................... 4.4. Perlindungan dan Pengawetan Ekosistem Hutan Tombolo 4.5. Konsultasi Publik ................................................................ DESKRIPSI ZONASI 5.1. Zona Inti ............................................................................. 5.2. Zona Rimba ........................................................................ 5.3. Zona Pemanfaatan ............................................................. 5.4. Zona Tradisional ................................................................. 5.5. Zona Rehabilitasi ................................................................ 5.6. Zona Religi, Budaya dan Sejarah ....................................... 5.7. Zona khusus ....................................................................... v

48

49 51 53 54 56 59 61 66 68 71 72


VI.

PENUTUP ...................................................................................

75

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................

76

LAMPIRAN ...........................................................................................

78

vi


DAFTAR GAMBAR Halaman 1.

Skema penyusunan rancangan zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung ................................................................................

vii

20


DAFTAR TABEL Halaman 1.

Rumah tangga, penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk di daerah penyangga TN. Bantimurung Bulusaraung ..

38

Banyaknya sekolah menurut tingkatannya di daerah penyangga TN. Bantimurung Bulusaraung .....................................................

40

Banyaknya peserta didik pada sekolah menurut tingkatannya di daerah penyangga TN. Bantimurung Bulusaraung ......................

41

Revisi zona untuk Pengembangan Ruas Jalan Nasional MarosUjung Lamuru-Watampone ..........................................................

49

Jenis pemanfaatan jasa lingkungan air di TN. Bantimurung Bulusaraung pada zona inti dan zona rimba ................................

50

6.

Revisi zona untuk pemanfaatan jasa lingkungan air ....................

51

7.

Revisi zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung ...............................

75

2. 3. 4. 5.

viii


DAFTAR LAMPIRAN Halaman 1.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung dan Keterwakilan Tipe Ekosistem ............................................................................

78

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung berdasarkan Wilayah Administrasi ....................................................................

79

3.

Matriks Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung ..................

81

4.

Peta Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung ......................

84

2.

ix


TIM PENYUSUN Pengarah/

:

Penanggung jawab

1. Ir. Siti Chadidjah Kaniawati, MWC. (Kepala Balai TN. Bantimurung Bulusaraung) 2. Ir. Dody Wahyu Karyanto, MM (Plt. Kepala Balai TN. Bantimurung Bulusaraung)

Koordinator

:

1. Dedy Asriady, S.Si, MP (Kepala SBTU Balai TN. Bantimurung Bulusaraung) 2. Daniwari Widiyanto, S.Hut, M.Si (Kepala SPTN Wilayah I) 3. Abdul Rajab, S.TP, MP (Kepala SPTN Wilayah II)

Tim Ahli

:

1. Prof. Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin) 2. Prof. Dr. Ir. Ngakan Putu Oka, M.Sc (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin)

Tim Kerja

:

Ketua

:

Kama Jaya Shagir, S.Hut

Sekretaris

:

Iqbal Abadi Rasjid, S.Pt

Anggota

:

1. Chaeril, S.Hut 2. Much. Syachrir, S. Hut 3. Muasril 4. Kadriansyah 5. Saiful Bachri, S. Hut

x


I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Taman Nasional (TN) adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Dalam pengelolaan taman nasional, zonasi merupakan suatu perangkat penting pengelolaan yang menjadi “rules of the game” atau “management order”. Penataan zonasi pada kawasan taman nasional diperlukan dalam rangka pengelolaan kawasan dan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara efektif guna memperoleh manfaat yang optimal dan lestari. Penataan zonasi tersebut merupakan upaya penataan ruang di dalam taman nasional untuk optimalisasi fungsi dan peruntukan potensi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada setiap bagian kawasan, serta untuk penerapan dan penegakan hukum yang dilaksanakan atas pelanggaran di setiap zona taman nasional secara tegas dan pasti. Kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang penting di Indonesia untuk perlindungan dan pengawetan perwakilan tipe ekosistem alami, yaitu ekosistem hutan pada batu gamping atau diistilahkan

sebagai

ekosistem

karst,

ekosistem

hutan

hujan

non

dipterocarpaceae pamah, dan ekosistem hutan pegunungan bawah. Pada masing-masing tipe ekosistem alami tersebut memiliki potensi sumberdaya alam hayati dengan keanekaragaman yang tinggi, keunikan dan kekhasan gejala alam dengan fenomena alam yang indah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.398/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004, kawasan ini ditunjuk dengan luas ± 43.750 ha memiliki fungsi sebagai laboratorium alam untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan konservasi alam serta kepentingan ekowisata, juga merupakan daerah tangkapan air bagi kawasan di bawahnya (catchment area) dan beberapa sungai penting provinsi Sulawesi Selatan seperti sungai Walanae, sungai Pangkep, sungai Pute dan sungai Bantimurung.


Saat ini TN. Bantimurung Bulusaraung telah memiliki sistem zonasi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.58/IV-SET/2012 tanggal 04 April 2012. Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung tersebut dirancang dengan mengkompilasikan seluruh data dan informasi

terkait

potensi

sumberdaya

alam

hayati

dan

ekosistemnya,

permasalahan dan potensi konflik di dalam dan sekitar kawasan, serta memperhatikan hak-hak masyarakat setempat yang lahir karena kesejarahan dan kondisi aktualnya sebagai akibat penunjukan dan penerapan pengelolaan taman nasional. Dengan pertimbangan kekhasan kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung, penyusunan zonasi dilaksanakan dengan metode Sensitifitas Ekologi. Metode ini dipilih karena dianggap bersifat lebih obyektif dan kuantitatif. Adapun dalam pelaksanaan penyusunan zonasi kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung, dilakukan beberapa modifikasi terhadap metode tersebut dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. Seiring dengan perkembangan yang ada baik kondisi faktual di lapangan maupun kebijakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan maka beberapa pertimbangan yang menjadi dasar revisi zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung adalah: 1.

Optimalisasi

pengelolaan

TN.

Bantimurung

Bulusaraung

dalam

pengembangan jalan di dalam kawasan yang mendukung pembangunan daerah dalam skala pembangunan nasional. 2.

Optimalisasi fungsi TN. Bantimurung Bulusaraung dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar kawasan melalui pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan tradisional.

3.

Optimalisasi

perlindungan

dan

pengawetan

ekosistem

alami

TN.

Bantimurung Bulusaraung yang memiliki potensi sumberdaya alam hayati dengan keanekaragaman yang tinggi, keunikan dan kekhasan gejala alam dengan fenomena alam yang indah.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 2


1.2. Tujuan dan Sasaran Tujuan penyusunan revisi zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung adalah: 1.

Menyusun sistem zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung sesuai dengan kondisi bio-fisik kawasan dan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan;

2.

Memetakan pengaturan pemanfaatan ruang di dalam kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan;

3.

Menyelaraskan dokumen zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung sesuai dengan perkembangan kondisi kawasan terkini sehingga dapat dijadikan pedoman yang lebih konkrit dan akurat dalam pengelolaan TN. Bantimurung Bulusaraung. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

1.

Tersedianya sistem Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung sesuai dengan kondisi bio-fisik kawasan dan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan;

2.

Terpetakannya pengaturan pemanfaatan ruang di dalam kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan.

1.3. Ruang Lingkup Ruang lingkup rancangan revisi zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi evaluasi, perubahan zonasi dan deskripsi zonasi berdasarkan hasil evaluasi zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung. 1.4. Batasan Pengertian 1.

Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan maupun perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 3


2.

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

3.

Zonasi Taman Nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisa data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi public, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, social, ekonomi dan budaya masyarakat.

4.

Zona Taman Nasional adalah wilayah di dalam kawasan taman nasional yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, social, ekonomi dan budaya masyarakat.

5.

Zona Inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang

mutlak

dilindungi,

berfungsi

untuk

perlindungan

keterwakilan

keanekaragaman hayati. 6.

Zona Rimba adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.

7.

Zona Pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya.

8.

Zona Tradisional adalah bagian taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan

pemanfaatan

tradisional

oleh

masyarakat

yang

karena

kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumberdaya alam. 9.

Zona Rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.

10. Zona Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilainilai budaya atau sejarah. Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 4


11. Zona Khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. 12. Pengelolaan Taman Nasional adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan,

pengembangan,

pemanfaatan,

pemeliharaan,

pengawasan,

perlindungan, dan pengendalian kawasan Taman Nasional dan sumberdaya alam di dalamnya. 13. Rencana Pengelolaan Taman Nasional adalah panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan Taman Nasional. 14. Jasa lingkungan adalah jasa yang diberikan oleh potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang dapat dikategorikan sebagai keindahan dan fenomena alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem, fungsi hidrologi, penyerapan dan penyimpanan karbon, dan berbagai jasa lainnya. 15. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan potensi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya yang berada dalam kawasan konservasi dan hutan lindung. 16. Para pihak (stakeholder) bagi taman nasional dalam hal ini dapat terdiri dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah setempat, perguruan tinggi, serta pihak-pihak lain yang berinteraksi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kawasan konservasi, serta mendapatkan manfaat dari keberadaan taman nasional tersebut.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 5


II. LANDASAN PEMIKIRAN 2.1. Kebijakan Umum Pengelolaan Taman Nasional Secara umum landasan utama dalam pengelolaan kawasan taman nasional hutan sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta peraturan-peraturan lain sebagai turunannya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 6, disebutkan bahwa fungsi pokok hutan ditetapkan menjadi hutan produksi, hutan konservasi dan hutan lindung. Hutan konservasi didefinisikan sebagai kawasan hutan dengan ciri khas

tertentu

yang

mempunyai

fungsi

pokok

sebagai

pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (pasal 1 UU No 41 tahun 1999). Pembagian fungsi pokok hutan tersebut, apabila dicermati sesungguhnya masing-masing fungsi hutan tersebut hanya terfokus pada satu fungsi hutan saja. Atas dasar hal tersebut akibatnya dalam pengelolaan hutan cenderung kurang memandang hutan sebagai satu kesatuan ekosistem sebagai sistem penyangga kehidupan. Pengertian

konservasi

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan,

menimbulkan arti yang berbeda. Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 konservasi menekankan pada aspek kewilayahan, sementara Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 konservasi lebih menekankan pada kegiatan pengelolaan sumberdaya alam hayati yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 klasifikasi hutan konservasi itu sendiri terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Kawasan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.


“Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.� Kawasan pelestarian alam utamanya dalam bentuk taman nasional saat ini merupakan salah satu pengelolaan kawasan hutan konservasi yang dianggap mampu mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, karena sistem pengelolaannya berdasarkan zonasi yang mencakup aspek ekologi, sosial ekonomi, dan budaya. Pengertian taman nasional adalah: “Taman nasional merupakan salah satu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.� Selanjutnya pada pasal 30 disebutkan bahwa fungsi kawasan pelestarian alam yaitu (1) perlindungan terhadap ekosistem penyangga kehidupan, (2) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Atas dasar hal tersebut maka dalam pengelolaan TN. Bantimurung Bulusaraung juga tidak terlepas dari fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada. 2.2. Dasar Hukum Zonasi Taman Nasional Pengelolaan taman nasional saat ini menghadapi permasalahan dan tantangan yang tidak ringan dalam rangka mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Hal ini sangat dimungkinkan karena dalam pengelolaannya tidak hanya aspek ekologis saja yang harus dicapai, tetapi juga dituntut

untuk

bisa

mengakomodir

kepentingan

masyarakat

utamanya

masyarakat sekitar kawasan hutan. Mengingat kompleksitasnya tantangan dan permasalahan yang ada dalam pengelolaan kawasan taman nasional, maka dilakukan pembagian ruang menjadi zona-zona yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 7


Prinsipnya pengelolaan taman nasional dengan sistem zonasi telah memiliki landasan hukum yang mendukung dalam penetapannya, antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

2.

Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

5.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.398/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan BantimurungBulusaraung seluas ± 43.750 Ha terdiri dari Cagar Alam seluas ± 10.282,65 Ha, Taman Wisata Alam seluas ± 1.624,25 Ha, Hutan Lindung seluas ± 21.343,10 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 145 Ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 10.335 Ha yang terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

6.

Keputusan Menteri Kehutanan P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 diamanatkan

bahwa untuk mewujudkan fungsi taman nasional, maka kawasan taman nasional itu harus dikelola dengan sistem zonasi. Zonasi taman nasional pada dasarnya merupakan pengaturan ruang dalam taman nasional dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MenhutII/2006 pasal 3 disebutkan bahwa zona kawasan hutan terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lain. Zona lain seperti zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, budaya dan sejarah, serta zona khusus. Pembagian kawasan menjadi zona-zona dimaksud tentunya disesuaikan dengan kondisi potensi sumberdaya alam di setiap taman nasional. Selanjutnya berdasarkan pada peraturan yang sama pada pasal 4 dinyatakan bahwa zonasi suatu kawasan taman nasional sekurang-kurangnya terdiri dari zona inti, zona rimba dan zona pemanfaatan. Sementara itu untuk pengelolaan lebih lanjut suatu kawasan taman nasional dapat dibentuk zona lainnya sesuai dengan variasi

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 8


kondisi dari taman nasional baik ditinjau dari aspek potensi sumberdaya alamnya maupun adanya pemanfaatan oleh masyarakat sekitar. Jika merujuk pada pengertian taman nasional, maka dalam penetapan rancangan zonasi yang perlu mendapat perhatian adalah keberadaan ekosistem asli yang mutlak harus ada di dalam suatu kawasan taman nasinal sebagai sumber plasma nutfah dan keterwakilan keanekaragaman hayati. Keberadaan ekosistem asli merupakan pertimbangan yang utama dalam penetapan zonasi, utamanya untuk zona inti. Zona rimba merupakan ruang di dalam kawasan taman nasional yang diperuntukan sebagai zona perlindungan bagi ekosistem yang berada di zona inti dan mampu melindungi ekosistem pada zona pemanfaatan. Sementara itu zona pemanfaatan merupakan bagian dari taman nasional yang memiliki potensi baik dari aspek kondisi, letak dan potensi alamnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan wisata alam dan manfaat jasa lingkungan. Zona-zona lain ditetapkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan posisi/letak, potensi, kondisi, dan pengaruh atau tekanan masyarakat sekitar kawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional, maka Zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari: 1.

Zona Inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang

mutlak

dilindungi,

berfungsi

untuk

perlindungan

keterwakilan

keanekaragaman hayati. Diskripsi: Zona inti merupakan kawasan yang sangat sensitif dan memerlukan upaya perlindungan secara ketat, terutama untuk perlindungan hidupan liar (flora dan fauna) terpenting/kunci berikut habitatnya dan umumnya berupa habitat/hutan primer. Zona ini merupakan bagian kawasan yang berada relatif jauh dari batas kawasan dengan akses yang minimum. Tujuan: Untuk memberikan perlindungan mutlak atas flora dan fauna penting/kunci, endemik, langka dan dilindungi, sangat peka/sensitif terhadap berbagai bentuk gangguan/kerusakan, dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem khas, dan merupakan contoh perwakilan ekosistem. Pada zona ini

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 9


tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia, dan perubahan yang terjadi agar dijaga dan berjalan secara alami. Kegiatan yang diperkenankan

adalah

penelitian,

pemantauan,

perlindungan

dan

pengamanan. Fungsi dan Peruntukan: Untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya Kriteria: a.

Bagian taman nasional yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

b.

Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang merupakan cirri khas ekosistem dalam kawasan taman nasional yang kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia;

c.

Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;

d.

Mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;

e.

Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;

f.

Mempunyai

komunitas

tumbuhan

dan

atau

satwa

liar

beserta

ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah; g.

Merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan khas/endemik;

h.

Merupakan tempat aktivitas satwa migran.

Kegiatan yang dapat dilakukan: a.

Perlindungan dan pengamanan;

b.

Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya; Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 10


c.

Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau penunjang budidaya;

d.

Dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan.

2.

Zona rimba/zona perlindungan bahari (untuk wilayah perairan) adalah adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan. Diskripsi: Merupakan zona yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian serta merupakan zona peralihan antara zona inti dengan zona pemanfaatan dan/atau zona lainnya, serta proses alami tetap menjadi prioritas namun kegiatan manusia dalam batas tertentu masih diperkenankan dan bahkan diperlukan dalam bentuk pembinaan habitat, pembinaan populasi dan kegiatan pariwisata alam terbatas. Tujuan: Untuk memberikan perlindungan dan

pelestarian terhadap zona inti dan

sekaligus sebagai perluasan habitat zona inti dan merupakan daerah jelajah berbagai jenis satwa liar, khususnya jenis satwa liar yang dilindungi dari bahaya kepunahan, serta pemanfaatan atas potensi sumberdaya alam dan lingkungan alam yang kurang sensitif terhadap gangguan/kerusakan untuk kegiatan penelitian, pemantauan, pendidikan lingkungan dan konservasi alam, serta pariwisata alam secara terbatas. Fungsi dan Peruntukan: Untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migrant dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti. Kriteria: a.

Kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar;

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 11


b.

Memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan;

c.

Merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran.

Kegiatan yang dapat dilakukan: a.

Perlindungan dan pengamanan;

b.

Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;

c.

Pengembangan

penelitian,

pendidikan,

wisata

alam

terbatas,

pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya; d.

Pembinaan

habitat

dan

populasi

dalam

rangka

meningkatkan

keberadaan populasi hidupan liar; e.

Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas.

3.

Zona Pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. Diskripsi: Merupakan zona yang memiliki potensi phenomena alam yang menarik, dan secara fisik dan biologi kurang sensitif untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana fisik bagi akomodasi pariwisata alam dan pengelolaan taman nasional. Zona pemanfaatan ini merupakan pusat rekreasi dan kunjungan wisata, yang dikembangkan pada lokasi-lokasi sesuai kondisi lingkungan untuk kepentingan wisata alam. Lokasi-lokasi tersebut tersebut pada umumnya dikembangkan berdekatan atau terdapat kemudahan akses dengan

perkampung-an

tempat

pemukiman

masyarakat,

sehingga

pengembangan wisata alam/ekologi di kawasan ini dapat memberi dampak penyertaan masyarakat dalam pelayanan jasa wisata alam dan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat. Fasilitas yang akan dilengkapi di setiap lokasi selain fasilitas pengelolaan lapangan dan akomodasi wisata alam, juga akan dilengkapi jalan, areal parkir, jalur trail, papan informasi, papan petunjuk, shelter, MCK umum, sarana keamanan pengunjung, pos jaga, dan lain-lain.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 12


Tujuan: Untuk pemanfaatan potensi jasa lingkungan alam berupa phenomena dan keindahan alam bagi pengembangan pariwisata alam dan pusat rekreasi, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam dan pengelolaan lapangan, dan menunjang keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pelayanan jasa pariwisata alam serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah dari jasa pariwisata alam Fungsi dan Peruntukan: Untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya. Kriteria: a.

Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;

b.

Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

c.

Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;

d.

Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana dan prasarana bagi kegiatan, pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan;

e.

Tidak berbatasan langsung dengan zona inti.

Secara fisik dan biologi dapat dikembangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana akomodasi pariwisata alam dan pengelolaan lapangan, serta memiliki topografi dan fisik lapangan yang memungkinkan kegiatan wisata alam berlangsung secara aman dan nyaman. Dampak negatif akibat pengembangan fasilitas akomodasi dan peningkatan jumlah pengunjung berada dalam batas-batas daya dukung dan dapat dikendalikan oleh pengelola, serta masih dalam batas recovery secara alami. Memiliki pengembangan aksesibilitas yang cukup baik dan mudah dikunjungi, serta lokasi pengembanganya dekat pemukiman/ perkampungan penduduk,

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 13


sehingga dapat mendorong peranserta aktif masyarakat dalam pelayanan jasa pariwisata alam. Kegiatan yang dapat dilakukan: a.

Perlindungan dan pengamanan;

b.

Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;

c.

Penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya;

d.

Pengembangan, potensi dan daya tarik wisata alam;

e.

Pembinaan habitat dan populasi;

f.

Pengusahaan

pariwisata

alam

dan

pemanfaatan

kondisi/jasa

lingkungan; g.

Pembangunan

sarana

dan

prasarana

pengelolaan,penelitian,

pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan. 4.

Zona lain adalah merupakan zona kawasan taman nasional yang karena fungsi dan kondisinya dikembangkan di luar ketentuan zona inti dan zona pemanfaatan, yang mencakup : a.

Zona tradisional adalah bagian taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam Diskripsi: Merupakan bagian kawasan taman nasional yang masih terdapat kegiatan

tradisional

penduduk

setempat

dalam

memanfaatkan

sumberdaya alam hayati untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya seharihari dan bersifat non-komersial. Tujuan: Untuk mengakomodasi pemanfaatan secara tradisonal yang dilakukan oleh penduduk setempat dalam memanfaatkan sumberdaya alam hayati untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bersifat nonkomersial,

serta

mencegah

kemungkinan

terjadinya

perluasan

perambahan untuk perladangan dan pemanfaatan lain yang merusak.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 14


Fungsi dan Peruntukan: Untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya Kriteria: 1)

Adanya potensi dan kondisi sumber daya alam hayati non kayu tertentu

yang

telah

dimanfaatkan

secara

tradisional

oleh

masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya; 2)

Di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumber daya alam hayati

tertentu

yang

pengembangbiakan,

telah

dimanfaatkan

perbanyakan

dan

melalui

kegiatan

pembesaran

oleh

masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan yang dapat dilakukan: 1)

Perlindungan dan pengamanan;

2)

Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat;

3)

Pembinaan habitat dan populasi;

4)

Penelitian dan pengembangan;

5)

Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

b.

Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan Diskripsi: Merupakan zona/bagian kawasan yang mengalami kerusakan akibat ulah/kegiatan manusia atau alam, dan perlu segera direhabilitasi/ dipulihkan kembali dengan memper-gunakan jenis-jenis asli setempat. Zona ini mencakup areal bekas peladangan, pemukiman liar, bencana alam dan sebagainya.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 15


Tujuan: Untuk pemulihan dan rehabilitasi kawasan yang rusak akibat kegiatan manusia atau bencana alam agar dapat dikembalikan kepada fungsi semula. Fungsi dan Peruntukan : Untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya. Kriteria: 1)

Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia;

2)

Adanya invasive spesies yang menggangu jenis atau spesies asli dalam kawasan;

3)

Pemulihan kawasan pada huruf a, dan b sekurang-kurangnya memerlukan waktu 5 (lima) tahun.

c.

Zona religi, budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau

sejarah

yang

dimanfaatkan

untuk

kegiatan

keagamaan,

perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Diskripsi: Merupakan zona yang memiliki potensi sebagai lokasi kegiatan manusia di masa lampau dengan meninggalkan hasil karya budaya yang bernilai sejarah, arkeologi maupun keagamaan, baik pada lokasi yang sering dikunjungi manusia maupun tidak pernah. Tujuan: Untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai budaya yang pernah ada dan berkembang, serta dikembangkan sebagai wahana penelitian, pendidikan, dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 16


Fungsi dan Peruntukan: Untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai hasil karya budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian, pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi, dan religius. Kriteria: 1)

Adanya lokasi untuk kegiatan religi yang masih dipelihara dan dipergunakan oleh masyarakat;

2)

Adanya situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi undangundang, maupun tidak dilindungi undang-undang.

Kegiatan yang dapat dilakukan: 1)

Perlindungan dan pengamanan;

2)

Pemanfaatan pariwisata alam, penelitian, pendidikan dan religi;

3)

Penyelenggaraan upacara adat;

4)

Pemeliharaan situs budaya dan sejarah, serta keberlangsungan upacara-upacara ritual keagamaan/adat yang ada.

d.

Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Diskripsi: Merupakan zona yang memiliki potensi sumberdaya alam dan kondisi lingkungan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan khusus dengan pengaturan yang bersifat khusus dengan tidak melakukan penebangan pohon dan merubah bentang alam seperti untuk

pemanfaatan

sarang

burung,

pemanfaatan

lebah

madu,

pemanfaatan bahan baku obat, dan lain-lain kegiatan. Fungsi dan Peruntukan: Untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut sebelum ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 17


dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Kriteria: 1)

Telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya

yang

tinggal

sebelum

wilayah

tersebut

ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional; 2)

Telah terdapat sarana dan prasarana antara lain telekomunikasi, faslitas

transportasi

dan

listrik,

sebelum

wilayah

tersebut

ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional; 3)

Lokasi tidak berbatasan dengan zona inti.

Kegiatan yang dapat dilakukan: 1)

Perlindungan dan pengamanan;

2)

Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat, dan;

3)

Rehabilitasi;

4)

Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah.

2.3. Metode Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung telah memiliki sistem zonasi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.58/IV-SET/2012 tanggal 04 April 2012. Dalam penentuan penataan zonasi tersebut telah dikembangkan suatu metoda penentuan usulan penetapan zonasi kawasan Taman nasional dengan cara memadukan empat macam peta dasar: Peta Vegetasi, Peta Sensitivitas Satwa liar, Peta Kelas Ketinggian, dan Peta Kelas kemiringan. Peta-peta tersebut kemudian dibagi ke dalam kota-kotak (grid) dengan luasan 1 km², untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi sesuai status dari setiap kotak/grid tersebut menurut nilai dari 0-3 atau 4. Peta-peta yang diperoleh dari klasifikasi status penilaian tersebut kemudian dioverlaping dengan menjumlahkan nilai-nilai pada setiap kotak/grid. Hasil overlaping peta-peta tersebut dilakukan deliniasi berdasarkan

suatu

klasifikasi

sensitifitas ekologi yang terdiri dari penjumlahan nilai-nilai pada kotak/grid, untuk diklasifikasi menurut : nilai sangat sensitif (total nilai kotak/grid : 9-12), nilai

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 18


sensitif (total nilai kotak/grid : 6-8), dan nilai tidak sensitif (total nilai kotak/grid: 35), peta yang dihasilkan tersebut disebut sebagai peta sensitifitas ekologi. Berdasarkan peta sensitifitas ekologi tersebut dan dilengkapi dengan informasi tambahan yang mencakup keberadaan jalan trail, jalan patroli, potensi obyek wisata, informasi keberadaan keunikan potensi kawasan, tempat bersarang/home range satwa liar yang tercatat, adanya aktivitas ilegal, dan batas-batas tata guna lahan di sekitarnya dilakukan penetapan kriteria untuk setiap zonasi. Secara umum skematis penyusunan rancangan zonasi kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung dapat digambarkan pada Gambar 1.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 19


PETA VEGETASI Nilai 0 : Perkebunan Nilai 1 : Pertanian Nilai 2 : H. Sekunder Nilai 3 : H. Primer

PETA SEBARAN FLORA & FAUNA Nilai 1 : Rendah Nilai 2 : Sedang Nilai 3 : Tinggi

PETA KELAS KETINGGIAN Nilai 1 : <1000 m Nilai 2 : 1000-1400 m Nilai 3 : >1400 m

PETA KELAS KELERENGAN Nilai 1 : <30% Nilai 2 : 30 â&#x20AC;&#x201C; 45% Nilai 3 : > 45%

ANALISA PADA SETIAP UNIT PENGUKURAN

(ukuran grid 1 Ha)

PETA SENSITIFITAS EKOLOGI Sangat sensitif : Nilai 9 - 12 Sensitif : Nilai 6 - 8 Kurang Sensitif : Nilai 3 - 5 PETA SEBARAN ODTWA

ZONASI AWAL Zona Inti : S. Sensitif - Sensitif Zona Rimba : Kurang Sensitif Zona Pemanfaatan : ODTWA Prioritas

Zona Rimba : - Buffer 50 m jalan - Buffer 50 m jalan trail - Buffer 250 m dari batas luar - Buffer 100 m dari Zona Inti - Buffer 100 m dari Zona Pemanfaatan - Buffer 100 m dari Zona Tradisional dan Zona Khusus - Buffer 100 m dari Zona Religi, Budaya dan Sejarah

-

Zona Tradisional : sesuai kriteria dalam P.56/2006

-

Zona Rehabilitasi : sesuai kriteria dalam P.56/2006

-

Zona Religi, Budaya dan Sejarah : sesuai kriteria dalam P.56/2006

-

Zona Khusus : sesuai kriteria dalam P.56/2006

-

Zona Rimba : radius 50 m dari mulut gua

DRAFT RANCANGAN ZONASI

Gambar 1.

Skema penyusunan Bulusaraung

rancangan

zonasi

TN.

Bantimurung

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 20


Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006 pasal 20 dinyatakan bahwa evaluasi zonasi dapat dilakukan sebagai peninjauan ulang untuk usulan perubahan zonasi yang diperlukan sesuai dengan kepentingan pengelolaan. Seiring dengan perkembangan yang ada baik kondisi faktual di lapangan maupun kebijakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan maka beberapa pertimbangan yang menjadi dasar revisi zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung adalah: 1.

Optimalisasi

pengelolaan

TN.

Bantimurung

Bulusaraung

dalam

pengembangan jalan di dalam kawasan yang mendukung pembangunan daerah dalam skala pembangunan nasional. 2.

Optimalisasi fungsi TN. Bantimurung Bulusaraung dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar kawasan melalui pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan tradisional.

3.

Optimalisasi

perlindungan

dan

pengawetan

ekosistem

alami

TN.

Bantimurung Bulusaraung yang memiliki potensi sumberdaya alam hayati dengan keanekaragaman yang tinggi, keunikan dan kekhasan gejala alam dengan fenomena alam yang indah. Metoda

pelaksanaan

penyusunan

rancangan

revisi

zonasi

TN.

Bantimurung Bulusaraung adalah: 1.

Persiapan Tahap awal yang dilaksanakan dalam kegiatan Revisi Zonasi ini adalah

persiapan dengan pembentukan Tim Kerja yang dibentuk oleh Kepala Balai TN. Bantimurung Bulusaraung melalui Surat Keputusan Nomor : SK. 77/BTNBABUL1/2015 tanggal 26 Mei 2015. 2.

Pengumpulan dan Analisis Data Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan alat dan bahan yang diperlukan,

terutama peta dasar (Peta Kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung), citra satelit, peta Rupa Bumi Indonesia, peta penutupan lahan, dan peta zonasi dari kajian sebelumnya. Analisis data dilaksanakan melalui: ď&#x201A;§

Rapat dan Focus Group Discussion;

ď&#x201A;§

Konsultasi dengan Tenaga Ahli; Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 21


ď&#x201A;§

Peta

zonasi

kajian

sebelumnya

dan

peta

penutupan

lahan

TN.

Bantimurung Bulusaraung tahun 2015 dilakukan analisis overlay guna menentukan rancangan revisi zonasi serta dilengkapi dengan data dan informasi tambahan yang mencakup keberadaan pengembangan jalan, pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan tradisional, serta perlindungan dan pengawetan ekosistem. ď&#x201A;§

Verifikasi lapangan Hasil zonasi yang masih bersifat hipotetis tersebut kemudian diverifikasi di lapangan. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran interpretasi citra terhadap batas yang ditetapkan dan kebenaran kegiatan interpretasi penggunaan lahan. Verifikasi lapangan juga dilakukan terhadap macam zonasi, jumlah zonasi dan kebenaran isi zonasi.

3.

Penyusunan draft rancangan revisi zonasi Draft rancangan revisi zonasi disusun berdasarkan hasil analisa data serta

mengacu pada Permenhut No. 56/menhut-II/2006 tentang Pedoman Zonasi Taman Nasional. 4.

Konsultasi Publik Konsultasi Publik dilaksanakan dilaksanakan di tingkat Daerah dan Pusat

dengan melibatkan Para Pihak (stakeholder). 5.

Pengiriman Dokumen

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 22


III. DESKRIPSI TAMAN NASIONAL 3.1. Sejarah Kawasan Alfred Russel Wallace, adalah naturalis berkebangsaan Inggris yang pernah menjelajah Kepulauan Nusantara (The Malay Archipelago) dari tahun 1856 sampai dengan 1862. Sejak kembalinya ke Inggris sampai dengan tahun 1886, Wallace menerbitkan delapan belas dokumen, baik berupa catatan maupun proceeding untuk Linnaean Zoological and Entomological Societies yang menggambarkan atau mendeskripsikan koleksi speciemennya. Setelah itu, ia kemudian menuliskan dan menerbitkan jurnal perjalanan eksplorasi selama enam tahunnya yang berjudul “The Malay Archipelago”. Deskripsi yang dibuat oleh Wallace pada saat itu menjadi pembuka tabir keunikan khasanah keanekaragaman hayati Nusantara dan menggugah kekaguman para ilmuwan dan naturalis. Wallace sangat terpesona oleh keunikan ekosistem Sulawesi dan pulau-pulau satelitnya, dan memberinya inspirasi pencetusan teori biogeografi (Neo-Darwinism) yang menjadi sumbangan sangat berharga buat sang pencetus teori evolusi Charles Robert Darwin. Wallace melakukan eksplorasi flora dan fauna di kawasan Maros dari tanggal 11 Juli 1857 sampai dengan awal Nopember 1857 dan berhasil mengumpulkan cukup banyak koleksi speciemen di wilayah Maros. Wallace sendiri memberikan julukan “The Kingdom of Butterfly” untuk kawasan Bantimurung dan sekitarnya. Hal lain yang menarik dari kawasan ini adalah bentang alam karst yang berbangun menara. “The Spectacular Tower Karst”, begitu kemudian orangorang memberikan nama pada kawasan Karst Maros-Pangkep. Memang berbeda dengan kebanyakan kawasan karst di tempat-tempat lain yang pada umumnya berbentuk Conicall Hill Karst, Karst Maros-Pangkep berbentuk menara-menara yang berdiri sendiri maupun berkelompok membentuk gugusan pegunungan batu gamping. Ko (2001) menginformasikan bahwa kawasan Karst Maros-Pangkep sudah dikenal oleh dunia internasional sejak sebelum perang dunia II. Kawasan ini antara lain juga dikenal melalui publikasi ahli geografi Danes. Kawasan ini dikatakan memiliki geomorfologi yang amat khas dan tidak dijumpai di tempat lain. Karst Maros-Pangkep menjadi kawasan karst yang paling terkenal di Indonesia karena landsekapnya yang spesifik dan ornamen gua terindah (ACS, 1989; Deharveng dan Bedos, 1999; McDonald, 1976; Whitten


dkk, 1987; Suhardjono dkk, 2007). Di samping itu, Maros juga terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di Asia Tropika (Deharveng dan Bedos, 1999 dalam Suhardjono dkk, 2007). Dari segi arkeologi, kawasan Karst Maros-Pangkep dikenal karena temuan Frits Sarasin dan Paul Sarasin. Di awal abad kedua puluh, tepatnya pada tahun 1902-1903, mereka menemukan sisa-sisa peralatan manusia prasejarah berupa serpih, bilah, mata panah dan alat-alat yang terbuat dari tulang di Gua Cakondo, Ulu Leba dan Balisao Kabupaten Maros. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, para ahli menyimpulkan bahwa pada masa prasejarah, Sulawesi merupakan salah satu daerah lintasan yang strategis bagi perpindahan penduduk dari daratan Asia Tenggara ke kawasan Pasifik. Dalam perjalanan migrasi tersebut, gua-gua payung atau rock shelter merupakan satu-satunya tempat yang ideal untuk berlindung, baik sebagai tempat tinggal maupun sekedar transit bagi para imigran (Gunadi, 1997 dalam Achmad, 2001). Pada tahun 2007 Balai Peninggalan Prasejarah dan Purbakala (BP3) Sulawesi Selatan melaporkan 27 Situs Purbakala yang dilindungi di kawasan Karst Maros-Pangkep dari total 89 gua prasejarah yang ada. Seluruh kawasan yang dideskripsikan tersebut di atas, kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 760/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, menyempurnakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1976, walaupun sebelumnya telah dilakukan penetapan kawasan hutan secara parsial oleh Pemerintah Hindia Belanda pada dekade awal abad ke-20. Karena kebutuhan akan lahan budidaya yang semakin meningkat, Departemen Kehutanan mulai melakukan penyesuaian antara TGHK dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pada tahun 1997. Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menyelesaikan

Paduserasi

TGHK-RTRWP

pada

tahun

1999

dengan

diterbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 276/IV/Tahun 1999 tanggal 1 April 1999 tentang Penetapan Hasil Paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Paduserasi ditindaklajuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 890/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kembali Kawasan Hutan di Provinsi Sulawesi Selatan seluas Âą 3.879.771 Ha. Berdasarkan seluruh dokumen tersebut, kawasan Karst Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 24


Maros-Pangkep dan sekitarnya merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung, produksi dan konservasi. Antara dekade 1970-1980, di kawasan Karst Maros-Pangkep telah ditunjuk dan/atau ditetapkan 5 unit kawasan konservasi seluas Âą11.906,9 Ha. Air terjun Bantimurung yang terkenal sejak kunjungan Wallace dijadikan kawasan konservasi sejak tahun 1919 dengan luas 18 Ha berdasarkan Gouvernements Besluits tanggal 21-2-1919 No. 6 Staatblad No. 90. Kawasan Bantimurung karena potensi wisata tirta, panorama alam dan gua-gua alamnya, ditunjuk kembali menjadi kawasan konservasi taman wisata alam dengan nama TWA. Bantimurung seluas 118 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/Um/3/1981 tanggal 30 Maret 1981. Kawasan hutan di sekitar Pattunuang Asue ditetapkan menjadi kawasan konservasi taman wisata alam dengan nama TWA. Gua Pattunuang seluas 1.506,25 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 59/Kpts-II/1987 tanggal 12 Maret 1987. Penunjukan kawasan ini didasarkan pada potensi wisata tirta

wilayah

tersebut,

keanekaragaman

hayatinya,

panorama

alamnya,

fenomena tebing-tebing karstnya yang ideal untuk wisata alam minat khusus, legenda tentang perahu yang membatu (Biseang Labboro) di Sungai Pattunuang, serta gua-gua alamnya. Sebagian

kawasan

karst

Bantimurung,

karena

mempunyai

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia, ciri khas potensi yang merupakan contoh ekosistem karst yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi, komunitas tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang langka, ditunjuk menjadi kawasan konservasi cagar alam dengan nama CA. Bantimurung seluas 1.000 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 839/Kpts/Um/11/1980 tanggal 23 Nopember 1980. Tidak jauh berbeda dengan pertimbangan tersebut di atas, kawasan karst dan hutan pamah primer di wilayah sebelah Timur Bantimurung ditunjuk menjadi kawasan konservasi cagar alam dengan nama CA. Karaenta seluas 1.000 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 647/Kpts/Um/10/1976 tanggal 15 Oktober 1976. Berdasarkan hasil penataan batas CA. Karaenta yang dilaksanakan pada tahun 1979/1980, luasnya definitifnya bertambah menjadi 1.226 Ha.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 25


Kawasan konservasi yang lainnya adalah CA. Bulusaraung. Kawasan ini memiliki komunitas tumbuhan dan satwa beserta ekosistem yang memerlukan upaya konservasi. Kawasan ini terletak di wilayah paling Utara Kabupaten Maros yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Bone. Kawasan seluas 5.690 Ha yang merupakan bagian dari gugusan Pegunungan Bulusaraung ini ditunjuk menjadi kawasan konservasi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/Kpts/Um/8/1980 tanggal 20 Agustus 1980. Berdasarkan hasil penataan batas CA. Bulusaraung yang dilaksanakan pada tahun 1999/2000, luasnya definitifnya berubah menjadi 8.056,65 Ha. Pada tahun 1989, seluruh kawasan konservasi di Kabupaten Maros tersebut beserta kawasan karst dan kawasan hutan lainnya di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep diusulkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan untuk dirubah fungsinya menjadi taman nasional, dengan nama Taman Nasional Hasanuddin. Nama tersebut diambil dari nama pahlawan nasional Sulawesi Selatan. Dalam proses berikutnya, nama calon taman nasional ini berulang kali dirubah berdasarkan berbagai pertimbangan. Menindaklanjuti usulan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan tersebut, Direktur Jenderal PHKA Departemen Kehutanan kemudian mengusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Maros dan Pangkep menjadi Taman Nasional Hasanuddin dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap lokasi yang diusulkan. National Conservation Plan for Indonesia Volume 6D Sulawesi Selatan Province (Juni 1995) yang merupakan review dan updating NCP 1982, menguraikan bahwa pada tahun 1993, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan menetapkan gabungan dari CA. Bulusaraung, TWA. Bantimurung, CA. Bantimurung, CA. Karaenta, TWA Gua Pattunuang serta Hutan Lindung di sekitarnya sebagai calon kawasan konservasi Taman Nasional Hasanuddin seluas 86.682 Ha (termasuk seluruh kawasan Dry Lowland Forest on Limestone seluas 47.000 Ha dan Wet Lowland Forest on Limestone seluas 1.000 Ha) dengan pertimbangan perlindungan flora dan fauna, perlindungan fungsi hydrologis, pengembangan wisata alam serta membatasi perluasan perladangan di kawasan tersebut. Tujuan utama NCP 1995, yaitu untuk mengevaluasi dan menentukan prioritas pengembangan kawasan konservasi, dan Calon Taman Nasional Hasanuddin mendapatkan prioritas Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 26


pertama. Hasil skoring yang dilakukan memberikan genetic value 115 dan socioeconomic justification 10. International

Union

of

Speleology

menyelenggarakan

Kongres

Internasional ke-11 di Beijing pada tanggal 8 Agustus 1993. Kongres ini dihadiri oleh para ilmuwan dan pemerhati kawasan karst dan gua dari 34 negara. Kongres ini secara aklamasi menyatakan Karst Maros-Pangkep memiliki nilai keunikan yang mendunia. Dalam rapat pleno, Presiden dan Sekretaris Jenderal International Union of Speleology mengesahkan surat himbauan kepada Pemerintah Indonesia agar kawasan Karst Maros-Pangkep dikonservasi dan diusulkan sebagai bentukan alam Warisan Dunia (Ko, 2001; Palaguna, 2001). Dukungan datang dari berbagai pihak dengan pertimbangan adanya asosiasi secara langsung antara karst dengan kepurbakalaan serta antara karst dengan keanekaragaman hayatinya. Pusat Studi Lingkungan Universitas Hasanuddin yang menyelenggarakan Seminar Lingkungan Karst di Makassar pada tanggal 19 Desember 1997 juga menekankan pentingnya perlindungan ekosistem karst Maros-Pangkep dan melaporkan sedikitnya terdapat 29 gua di kawasan Karst Maros-Pangkep yang layak dilindungi. Melanjutkan dan menindaklajuti usulan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan dan NCP 1995, Unit KSDA Sulawesi Selatan I bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin melakukan penilaian potensi calon taman nasional pada tahun 1999, dan memberikan rekomendasi kelayakannya. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan kembali mengajukan usulan penunjukan taman nasional di kawasan Maros-pangkep dengan nama Taman Nasional Karaenta. Pada bulan Mei 2001, IUCN Asia Regional Office dan UNESCO World Heritage Centre mengadakan The Asia-Pasific Forum on Karst Ecosystems and World Heritage di Gunung Mulu, Serawak, Malaysia. Forum ini dihadiri oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu serta dihadiri pula oleh para pejabat tinggi UNESCO dan World Bank. Forum ini bertekad menyatakan kawasan Karst Maros-Pangkep sebagai Warisan Dunia. Forum ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia agar mengkonservasi kawasan-kawasan karst, termasuk kawasan Karst Maros-Pangkep. Nilai-nilai warisan dunianya akan ditinjau kemudian dan kelayakan status perlindungannya akan diidentifikasi Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 27


kemudian guna mendapatkan pengakuan internasional (Ko, 2001; Nitta, 2001; Samodra, 2003). Tanggal 12-13 Nopember 2001, Bapedal Regional III di Makassar menyelenggarakan Simposium Karst Maros-Pangkep yang bertema â&#x20AC;&#x153;Menuju Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Karst Maros-Pangkep sebagai World Heritage di Era Otonomi Daerahâ&#x20AC;?. Melalui acara ini, Bapedal Regional III berusaha membangun kembali komitmen dan menggalang kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam upaya mewujudkan kawasan Karst Maros-Pangkep sebagai kawasan taman nasional dan situs warisan dunia. Beberapa kesimpulan dari simposium ini adalah bahwa kawasan Karst Maros-Pangkep memiliki berbagai

potensi

sumberdaya

yang

perlu

mendapat

perlindungan

dan

pengelolaan secara seksama, terpadu dan menyeluruh; Pemerintah Sulawesi Selatan, Maros dan Pangkep mendukung dan berkomitmen terhadap pengajuan kawasan Karst Maros-Pangkep sebagai taman nasional maupun world heritage site; serta membentuk tim terpadu untuk menyusun rencana aksi dalam mewujudkan penetapan kawasan Karst Maros-Pangkep sebagai taman nasional dan world heritage site. Untuk mempercepat proses penunjukan kawasan Karst Maros-Pangkep menjadi taman nasional diadakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait di Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Januari 2002 dan membentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Maros dan Pangkep, Unit KSDA Sulawesi Selatan I, Bapedal Regional III dan diketuai oleh Universitas Hasanuddin. Tim terpadu ini terus melaksanakan tugasnya hingga tahun 2004. Pada tanggal 5 Januari 2004, Gubernur Sulawesi Selatan mengusulkan kembali kawasan Karst Maros-Pangkep untuk ditetapkan menjadi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Direktur Jenderal PHKA pada tanggal 25 Pebruari 2004 mengusulkan kembali perubahan fungsi kawasan hutan di Kabupaten Maros dan Pangkep menjadi taman nasional melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Kepala Badan Planologi Kehutanan. Tanggal 29 April 2004, Gubernur Sulawesi Selatan sekali lagi mendesak Menteri Kehutanan agar memproses penetapan kawasan Karst Maros-Pangkep menjadi taman nasional. Dalam proses koordinasi yang berjalan lamban tersebut, Kepala Pusat Pembentukan Wilayah Pengelolaan dan Perubahan Kawasan Hutan Badan Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 28


Planologi Kehutanan mengundang seluruh anggota tim terpadu dan pihak terkait untuk hadir pada tanggal 8 Oktober 2004 dengan agenda pengkajian dan pembahasan oleh Tim Terpadu Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Bantimurung Bulusaraung. Pertemuan ini menyimpulkan bahwa perubahan fungsi Kawasan Hutan Bantimurung dan Bulusaraung memenuhi syarat untuk dirubah menjadi kawasan pelestarian alam dengan fungsi taman nasional berdasarkan : (1) Laporan Hasil Pengkajian Tim Terpadu yang dipaparkan oleh Amran Achmad (Universitas Hasanuddin) selaku Ketua Tim Terpadu Daerah; (2) Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 660/27/Set tanggal 5 Januari 2004 dan Rekomendasi nomor 660/472/SET tanggal 7 Pebruari 2003; (3) Rekomendasi Bupati Maros nomor 660.1/532/Set tanggal 13 Nopember 2002; (4) Surat Bupati Pangkep nomor 430/13/DLHK tanggal 15 Maret 2003; (5) Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2003 tanggal 19 Desember 2003; (6) Rekomendasi DPRD Kabupaten Maros nomor 660.1/347/DPRD/2002 tanggal 17 Desember 2002; serta (7) Surat Ketua DPRD Kabupaten Pangkep nomor 005/194/Sek-DPRD tanggal 30 Juli 2003. Pada tanggal 18 Oktober 2004, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.398/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Bantimurung-Bulusaraung seluas ± 43.750 Ha terdiri dari Cagar Alam seluas ± 10.282,65 Ha, Taman Wisata Alam seluas ± 1.624,25 Ha, Hutan Lindung seluas ± 21.343,10 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 145 Ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 10.335 Ha yang terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 3.2. Karakteristik Penunjukkan Wilayah yang saat ini merupakan kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung merupakan sebagian dari kawasan Karst Maros-Pangkep yang sudah terkenal ke seluruh dunia. Samodra (2003) menyampaikan bahwa singkapan batu gamping yang luas di Sulawesi Selatan ini membentuk tipe karst tersendiri. Bukit-bukit berlereng terjal yang sebagian besar genesanya dipengaruhi oleh struktur geologi, sebelum diperlebar dan diperluas oleh proses pelarutan (karstifikasi) membentuk bangun menara yang sangat khas (tower karst). Bukit-bukit menara Karst Maros-Pangkep serupa dengan karst yang ada di China Selatan dan Vietnam. Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 29


Tipe Karst Maros-Pangkep memang berbeda dengan karst yang ada di tempat lain yang pada umumnya berbentuk Conicall Hill Karst atau perpaduan dari keduanya. Karakteristik eksokarstnya dikatakan sebagai bentukan karst yang terindah kedua setelah kawasan karst yang telah ditetapkan sebagai warisan alam dunia di Halong Bay Vietnam. Karst Maros-Pangkep juga merupakan kawasan karst terluas kedua setelah karst yang ada di China Selatan.

Selain

keindahan

eksokarst,

kawasan

Karst

Maros-Pangkep

sebagaimana pada umumnya kawasan karst juga dihiasi oleh endokarst yang tak ternilai. Tidak kurang dari 400 gua di kawasan ini yang dapat menyajikan keindahan bentukan ornamen gua (speleothem). Gua-gua di kawasan Karst Maros-Pangkep, terutama gua fosil mempunyai nilai arkeologi yang tinggi. Di dalamnya banyak dijumpai lukisan gua (rock painting) manusia prasejarah yang dapat menguak kehidupan manusia prasejarah dan budayanya (Samodra, 2003). Karst Maros-Pangkep menjadi kawasan karst yang paling terkenal di Indonesia karena landsekapnya yang spesifik dan ornamen gua terindah (ACS, 1989; Deharveng and Bedos, 1999; McDonald, 1976; Whitten dkk, 1987; Suhardjono dkk 2007). Di samping itu, Maros juga terkenal memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di Asia Tropika (Deharveng and Bedos, 1999 dalam Suhardjono dkk, 2007). Dari segi keanekaragaman hayati, TN. Bantimurung Bulusaraung dikenal dengan potensi Kupu-kupunya yang beranekaragam. Selama berada di wilayah Maros, Wallace menemukan Rusa (Cervus timorensis), Babi (Sus celebensis), Monyet Hitam Sulawesi Cynopthecus nigrescens (sekarang Macaca maura), Rangkong (Rhyticeros cassidix), Trichoglossus ornatus, burung Punai, Corvus advena, Idea tondana, Kumbang Macan (Therates flavilabris) dan berbagai jenis kumbang lainnya, tiga species Ornithoptera yang sayapnya berukuran 7 – 8 inchi (17 – 20 cm), Papilio miletus, P. telephus, P. macedon, Papilio rhesus (sekarang Graphium rhesus), Papilio gigon, Tachyris zarinda (sekarang Appias zarinda), dan banyak lagi yang lainnya. Hal yang paling berkesan bagi Wallace di Bantimurung adalah pertemuannya dengan “The Magnificent Butterfly” Papilio androcles (sekarang Graphium androcles), salah satu jenis Kupu-kupu Swallow Tailed terbesar dan terjarang ditemukan. Banyak yang kemudian mengikuti jejak Wallace untuk menapaki kawasan Bantimurung. 25 tahun kemudian, di tahun 1882 Graphium androcles tidak Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 30


ditemukan dan dilaporkan punah walaupun species-species lain tetap ada (Guillemard, 1889 dalam Whitten, 2002). Hal ini mungkin merupakan pengaruh iklim, sebab 45 tahun kemudian Kupu-kupu ini kembali banyak ditemukan (Leefmans, 1927 dalam Whitten, 2002). Wallace (1890) dalam Whitten dkk (2002) melaporkan bahwa ia menemukan 256 species Kupu-kupu dari kawasan Bantimurung. Berbeda dengan laporan tersebut, Mattimu (1977) melaporkan bahwa ada 103 jenis kupu-kupu yang ia temukan di hutan wisata Bantimurung, dengan jenis endemik antara lain adalah : Papilio blumei, P. polites, P. sataspes, Troides haliphron, T. helena, T. hypolitus, dan Graphium androcles. Achmad (1998) telah meneliti secara khusus habitat dan pola sebaran kupu-kupu jenis komersil

di

hutan

wisata

Bantimurung

selama

satu

tahun.

Ia

juga

menginformasikan bahwa kupu-kupu Troides haliphron dan Papilio blumei adalah dua jenis endemik yang mempunyai sebaran yang sangat sempit, yakni hanya pada habitat berhutan di pinggiran sungai. Kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung juga terkenal sebagai habitat beberapa species penting lain yang kondisi populasinya sudah semakin menurun di alam. Dare atau Monyet Hitam Sulawesi (Macaca maura) adalah salah satu jenis primata endemik Sulawesi yang habitatnya meluas hampir di seluruh kawasan. Kuskus Beruang (Ailurops ursinus) dan Kuskus Kecil (Stigocuscus celebensis) juga dapat ditemukan di dalam kawasan ini. Salah satu primata terkecil di dunia, Tarsius fuscus atau oleh masyarakat setempat diberikan nama Balao-cengke atau Passipassi tersebar di beberapa lokasi di dalam kawasan. Namun, keberadaan T. fuscus hanya diketahui di kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung, tidak ada yang melaporkan keberadaannya di tempat lain. Dari aspek tata air, kawasan karst merupakan reservoir air raksasa yang sangat strategis kedudukannya dalam menunjang berbagai kepentingan. Kemampuan bukit karst dan mintakat epikarst pada umumnya mampu menyimpan air selama tiga hingga empat bulan setelah berakhirnya musim penghujan, sehingga sebagian besar sungai bawah tanah dan mata air di kawasan karst mengalir sepanjang tahun dengan kualitas air yang baik. Dengan formasi geologi utama berupa batuan kapur, kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung merupakan catchment area bagi beberapa sungai besar di Sulawesi Selatan. Beberapa sungai menghulu di kawasan ini, antara lain sungai Walanae yang merupakan salah satu sungai yang mempengaruhi sistem hidrologi Danau Tempe. Sungai lainnya adalah Sungai Pangkep, Sungai Pute dan Sungai Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 31


Bantimurung/Maros. Di samping itu juga ditemukan beberapa mata air dan sungai kecil, terutama di kawasan Karst, serta air bawah tanah pada sistem perguaan, seperti di Gua Salle dan Gua Salukang Kallang. Dari segi keunikan dan fenomena alam untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam, kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung tidak kekurangan potensi. Bantimurung dengan air terjunnya sudah dikenal luas sampai ke seluruh belahan dunia. Endokarst dengan keheningan, kegelapan abadinya serta berbagai bentukan ornamen gua merupakan daya tarik tersendiri bagi sebagian besar wisatawan maupun para penggiat perguaan (speleolog/ caver). Tebing-tebing batu gamping yang berdiri vertikal atau bahkan overhang menjadi tantangan tersendiri yang mengasyikkan bagi para penggiat panjat tebing. Untuk aktifitas pendakian gunung, Pegunungan Bulusaraung menjadi pilihan yang tepat dan biaya yang tidak mahal. Dari seluruh potensi petualangan itulah maka kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung kemudian diberikan julukan “Surga bagi Para Petualang” (The Adventurer Paradise). Apabila seluruh karakteristik dan keunikan utama TN. Bantimurung Bulusaraung tersebut ingin diungkapkan dengan beberapa kalimat, maka setidaknya terdapat tiga jargon atau gelar yang dapat diberikan, yaitu: (1) The Kingdom of Butterfly; (2) The Spectacular Tower Karst; dan (3) The Adventurer Paradise. 3.3. Letak Kawasan Secara administrasi pemerintahan, TN. Bantimurung Bulusaraung terletak di Wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep dengan batas-batas wilayahnya adalah: -

Sebelah Utara

: Kabupaten Pangkep, Barru dan Bone

-

Sebelah Timur

: Kabupaten Maros dan Bone

-

Sebelah Selatan : Kabupaten Maros

-

Sebelah Barat

: Kabupaten Maros dan Pangkep

Kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung yang memiliki luas ±43.750 Ha ini secara geografis terletak pada 4°42’49” – 5°06’42” Lintang Selatan dan 119°34’17” – 119°55’13” Bujur Timur.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 32


3.4. Topografi Sebagaimana pada umumnya kawasan dengan landskap karst, bentuk permukaan kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung bervariasi dari datar, bergelombang, berbukit sampai dengan bergunung. Bagian kawasan yang bergunung terletak pada sisi Timur Laut kawasan atau terletak pada blok Pegunungan Bulusaraung di Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dan Gunung Bulusaraung sendiri di Kecamatan Balocci Kabupaten Pangkep. Puncak tertinggi terletak pada ketinggian 1.565 m.dpl di sebelah Utara Pegunungan Bulusaraung. Puncak Gunung Bulusaraung sendiri terletak pada ketinggian 1.315 m.dpl. Sisi ini dicirikan oleh kenampakan topografi relief tinggi, bentuk lereng yang terjal dan tekstur topografi yang kasar. Daerah perbukitan dicirikan oleh bentuk relief dan tekstur topografi halus sampai sedang, bentuk lereng sedang sampai rendah, bentuk bukit yang tumpul dengan lembah yang sempit sampai melebar. Daerah perbukitan ini dapat dikelompokkan ke dalam perbukitan intrusi, perbukitan sedimen dan perbukitan karst. Kawasan dengan topografi dataran dicirikan oleh bentuk permukaan lahan yang datar sampai sedang dan sedikit bergelombang, relief rendah dan tekstur topografi halus. Bentuk permukaan seperti ini banyak dijumpai di antara perbukitan karst yang berbentuk menara. 3.5. Geologi dan Hidrologi Kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung tersusun atas beberapa formasi geologi. Formasi yang didasarkan pada ciri-ciri litologi dan dominasi batuan tersebut antara lain adalah: Formasi Balang Baru, Batuan Gunungapi Terpropilitkan, Formasi Mallawa, Formasi Tonasa, Formasi Camba, Batuan Gunungapi Formasi Camba, Batuan Gunungapi Baturape-Cindako, Batuan Terobosan, dan Endapan Aluvium. Pada Bukit kapur Maros-Pangkep terdapat dua jenis tanah yang kaya akan Kalsium dan Magnesium, yaitu: 1.

Rendolls, dengan ciri warna kehitaman karena kandungan bahan organik yang tinggi. Ditemukan pada dasar lembah lereng yang landai, terutama di bagian Selatan batu kapur Maros.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 33


2.

Eutropepts, merupakan turunan dari inceptisol. Umumnya ditemukan pada daerah dengan kelerengan yang terjal dan di puncak bukit kapur. Tanah ini sangat dangkal dan berwarna terang. Batuan kapur dikenal memiliki porositas yang tinggi, namun tidak

mampu melepaskan air selain mengalirkannya dalam bentuk aliran bawah tanah melalui lorong/celah batuannya. Dengan formasi geologi utama berupa batuan kapur, kawasan TN. Bantimurung-Bulusaraung merupakan catchment area bagi beberapa sungai besar di Sulawesi Selatan. Beberapa sungai menghulu di kawasan ini, antara lain Sungai Walanae yang merupakan salah satu sungai yang mempengaruhi sistem hidrologi Danau Tempe. Sungai lainnya adalah Sungai Pangkep, Sungai Pute dan Sungai Bantimurung/Maros. Di samping itu, juga ditemukan beberapa mata air dan sungai kecil, terutama di kawasan Karst, serta air bawah tanah pada sistem gua. Debit mata air terbesar dijumpai pada batu gamping pejal dengan debit 50-250 lt/det, sedangkan mata air yang muncul di batuan sedimen terlipat dan batuan gunung api umumnya < 10 lt/det. 3.6. Iklim Berdasarkan perhitungan data curah hujan yang dikumpulkan dari beberapa stasiun yang ada di sekitar kawasan taman nasional, ditemukan bahwa pada wilayah bagian selatan terutama bagian yang berdekatan dengan ibukota Kabupaten Maros, seperti Bantimurung termasuk beriklim tipe D (Schmidt dan Ferguson), sedangkan Bengo-Bengo, Karaenta, Biseang Labboro, Tonasa dan Minasa Teâ&#x20AC;&#x2122;ne beriklim tipe C, sementara pada bagian utara, terutama wilayah Kecamatan Camba dan Mallawa termasuk kedalam tipe B. Peta curah hujan TN. Bantimurung Bulusaraung memperlihatkan adanya empat zona curah hujan, yakni curah hujan 2.250 mm, 2.750 mm, 3.250 mm dan 3.750 mm. Peta curah hujan memperlihatkan bahwa curah hujan 2.250 mm sampai 2.750 mm berada di bagian timur kawasan taman nasional, dimana di wilayah inilah masyarakat banyak memanfaatkan kawasan hutan. Sebaliknya, curah hujan yang lebih tinggi yakni 3.250 mm sampai 3.750 mm, berada di bagian barat taman nasional dimana sekitar 75 % wilayah cakupannya merupakan arael karst. Di wilayah ini, pemanfaatan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan relatif kecil karena kondisi lahan yang tidak memungkinkan. Sisanya 25 % yang berupa ekosistem non karst dan Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 34


menyebar di bagian selatan, juga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Tingginya pemanfaatan lahan areal taman nasional oleh masyarakat pada wilayah yang mempunyai curah hujan tinggi, adalah merupakan ancaman terhadap sumberdaya lahan di wilayah taman nasional, terutama kaitannya dengan erosi tanah. 3.7. Biekologi Berdasarkan pembagian tipe ekosistem alami yang ada di Indonesia dan Sulawesi (mengikuti Sastrapradja dkk dan Whitten dkk), kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung dibagi ke dalam tiga tipe ekosistem utama, yaitu ekosistem hutan pada batuan gamping (forest over limestone) atau lebih dikenal dengan nama ekosistem karst, ekosistem hutan hujan non dipterocarpaceae pamah, serta ekosistem hutan pegunungan bawah. Batas ketiga tipe ekosistem ini sangat jelas karena hamparan batuan karst yang berdinding terjal dengan puncak menaranya yang relatif datar, sangat berbeda dengan topografi dataran rendah yang mempunyai topografi datar sampai berbukit, serta kondisi ekosistem hutan pegunungan yang ditandai oleh bentuk relief yang terjal atau terkadang bergelombang. Pada kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung, terdapat dua lokasi ekosistem karst yang saling terpisah, yaitu di wilayah Maros - Pangkep pada bagian barat taman nasional, dan di ujung Utara, yakni di wilayah Mallawa. Para ahli geologi membedakan kedua kelompok karst ini, yakni yang pertama dikenal dengan kelompok Pangkajene dan yang kedua disebut kelompok pegunungan bagian timur. Kedua lokasi ini merupakan wilayah penyebaran vegetasi bukit karst dan lainnya merupakan areal penyebaran vegetasi hutan dataran rendah. Tingginya kandungan kalsium dan magnesium dari batuan kapur yang mendominasi

areal

karst

di

wilayah

TN.

Bantimurung

Bulusaraung,

menyebabkan terbatasnya jenis-jenis tumbuhan yang dapat hidup pada ekosistem tersebut. Achmad (2001) melakukan penelitian vegetasi pada empat tipe habitat, yakni daerah puncak, tebing, lereng dan lorong patahan di wilayah yang dulu merupakan areal Taman Wisata Alam Gua Pattunuang. Ia melaporkan adanya variasi jenis yang menyusun kelompok vegetasi pada keempat tipe habitat tersebut. Bahkan ada jenis yang ditemukan sangat spesifik berdasarkan tempat tumbuhnya. Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 35


Jenis flora yang terdapat di dalam TN. Bantimurung Bulusaraung sangat beranekaragam dan di antaranya terdapat jenis-jenis dominan seperti palem wanga (Piqafetta filaris dan Arenga sp.) yang tidak dijumpai lagi pada ketinggian di atas 1.000 m.dpl. Jenis kayu-kayuan antara lain terdiri dari Uru (Elmerillia sp.), Casuaria sp., Duabanga moluccana, Vatica sp., Pangium edule, termasuk dijumpai tegakan murni Eucalyptus deglupta. Pada hutan pegunungan bawah dijumpai Litsea sp., Agathis philippinensis, berbagai jenis bambu dan Ficus sumatrana. Hutan primer bukan pada batuan kapur ditemukan pada kompleks Pegunungan Bulusaraung, sekitar hutan pendidikan Bengo-Bengo dan formasi hutan di Kecamatan Camba dan Mallawa, serta sedikit di bagian Selatan TN. Bantimurung Bulusaraung. Berdasarkan hasil eksplorasi, diketahui bahwa pada hutan dataran rendah tersebut dihuni oleh jenis-jenis Vitex cofassus (bitti), Palaquium obtusifolium (nyatoh), Pterocarpus indicus (cendrana), Ficus spp. (beringin),

Sterqulia

foetida,

Dracontomelon

dao

(dao),

Dracontomelon

mangiferum, Arenga pinnata (aren), Colona sp., Dillenia serrata, Aleurites moluccana (Kemiri), Pterospermum celebicum (bayur), Mangifera spp., Cananga odoratum (kenanga), Duabanga moluccana, Eugenia spp., Garcinia spp., Zizigium cuminii, Arthocarpus spp., Diospyros celebica (kayu hitam), Buchanania arborescens, Antocephalus cadamba, Myristica sp., Knema sp., dan Calophyllum inophyllum. Sampai tahun 2014 telah teridentifikasi sedikitnya 709 jenis tumbuhan yang terdiri dari 14 family kelas monocotyledonae dan 86 family kelas dicotyledonae. Di antaranya 43 jenis Ficus merupakan key species di kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung, 116 jenis Anggrek alam, dan 6 jenis yang dilindungi, yaitu ebony (Diospyros celebica), palem (Livistona chinensis, Livistona sp.), anggrek alam (Ascocentrum

miniatum,

Dendrobium

macrophyllum

dan

Phalaenopsis

amboinensis). Dari keluarga fauna, hingga tahun 2015 tercatat sedikitnya 728 jenis satwa liar terdiri dari 33 jenis mamalia, 154 jenis burung, 17 jenis amphibia, 30 jenis reptil, 329 jenis serangga (di antaranya 238 jenis kupu-kupu/Papilionoidea), serta 165 jenis collembola, pisces, moluska dan lain sebagainya. Di antaranya terdapat 52 jenis satwa liar penting yang dilindungi undang-undang dan 153 jenis satwa liar endemik Sulawesi. Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 36


Jenis-jenis mamalia yang ditemukan antara lain monyet hitam sulawesi (Macaca maura), musang sulawesi (Macrogalidia musschenbroeckii), kuskus sulawesi (Strigocuscus celebencis), kuskus beruang sulawesi (Ailurops ursinus), Rusa (Cervus timorensis) dan Tarsius (Tarsius fuscus). Beberapa jenis burung yang dijumpai di antaranya julang sulawesi (Aceros cassidix), cekakak-hutan tunggir-hijau (Actenoides monachus), udang-merah sulawesi (Ceyx fallax), kangkareng sulawesi (Penelopides exarhatus), elang ular sulawesi (Spilornis rufipectu) dan perkici dora (Trichoglossus ornatus). Jenis herpetofauna seperti katak sulawesi (Bufo celebensis dan Rana celebensis), ular kepala dua (Cylindrophis melanotus), tokek-tanah sulawesi (Cyrtodactylus jellesmae), soasoa (Hydrosaurus amboinensis), dan kadal terbang (Draco walkeri). TN. Bantimurung Bulusaraung juga dikenal ke segala penjuru dunia karena memiliki keanekaragaman jenis dan populasi kupu-kupu yang tinggi. Alfred Russel Wallace (1856) bahkan menjulukinya sebagai â&#x20AC;&#x153;The Kingdom of Butterflyâ&#x20AC;?. Kupu-kupu yang terdapat di Taman Nasional ini tidak kurang 200 jenis yang teridentifikasi pada tingkat species, dengan jenis endemik antara lain adalah: Papilio blumei, Papilio polytes, Papilio sataspes, Troides halyphron, Troides Helena, Troides hypolithus, dan Graphium androcles. Selain itu, terdapat jenis fauna yang endemik dalam gua sebagai penghuni gelap abadi seperi ikan yang dengan mata tereduksi bahkan Mata buta (Bostrychus spp.), Kecoa buta (Nocticola spp.) Kumbang gua (Eustra saripaensis),

Jangkrik

gua

(Rhaphidophora

sp.)

serta

Tungau

gua

(Trombidiidae). 3.8. Sosial, Ekonomi, dan Budaya 3.8.1. Demografi Seluruh wilayah atau daerah penyangga kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung yang berjumlah 45 desa/kelurahan didiami oleh penduduk yang berjumlah 100.879 jiwa dan terhimpun dalam 25.842 rumah tangga. Dengan total wilayah administratif di daerah penyangga seluas 938,55 Km2, maka kepadatan penduduk di wilayah-wilayah tersebut adalah 107 jiwa/Km2. Angka kepadatan tersebut masih berada di bawah angka kepadatan total penduduk Provinsi Sulawesi Selatan (201 jiwa/Km2), serta masih berada di bawah angka kepadatan total penduduk Indonesia (136 jiwa/Km2). Namun demikian, angka kepadatan Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 37


total penduduk tersebut masih berada jauh di atas angka kepadatan penduduk di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Papua (9 jiwa/Km2), Papua Barat (10 jiwa/Km2), Sulawesi Tengah (43 jiwa/Km2), Sulawesi Tenggara (66 jiwa/Km2), Sulawesi Barat (85 jiwa/Km2), Gorontalo (102 jiwa/Km2), serta banyak provinsi lainnya. Di antara 45 desa/kelurahan tersebut, kepadatan penduduk tertinggi berada pada wilayah Kelurahan Minasa Tene (1.257 jiwa/Km2), Kelurahan Tonasa (800 jiwa/Km2), dan Kelurahan Kalabbirang (595 jiwa/Km2). Adapun wilayah desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk terendah berada pada wilayah Desa Samaenre (21 jiwa/Km2), Desa Gattareng Matinggi (27 jiwa/Km2), dan Desa Tompo Bulu (32 jiwa/Km2). Wilayah-wilayah dengan kepadatan tertinggi tersebut, pada umumnya adalah wilayah yang sangat dekat dengan wilayah perkotaan, dengan infrastruktur yang relatif baik. Adapun beberapa wilayah dengan kepadatan terendah, pada umumnya merupakan wilayah pedesaan yang terpencil dan relatif sulit dijangkau. Wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk rendah, pada umumnya juga merupakan wilayah dengan topografi yang terjal serta pada umumnya merupakan bagian dari kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung. Kondisi demografi di daerah penyangga kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap pada Tabel 1. Tabel 1. Rumah tangga, penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk di daerah penyangga TN. Bantimurung Bulusaraung. No. I. I.A. 1. 2. I.B. 3. 4. 5. I.C. 6. 7. 8. 9. 10 11. I.D. 12. 13. 14. 15. I.E. 16. 17.

Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa KABUPATEN MAROS Kec. Bantimurung Kalabbirang Leang-Leang Kec. Simbang Jenetaesa Samangki Sambueja Kec. Cenrana Laiya Lebbotengae Labuaja Baji Pamai Rompe Gading Limampoccoe Kec. Tompobulu Toddolimae Bonto Manai Bonto Matinggi Bonto Somba Kec. Camba Pattanyamang Pattiro Deceng

Rumah Tangga

Penduduk (Jiwa)

Luas Wilayah (Km2)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)

932 574

4.095 2.201

7,25 10,70

595 382

483 1.082 965

3.763 4.848 3.626

10,08 43,62 19,67

373 111 184

671 262 520 328 397 836

2.682 1.047 2.078 1.311 1.586 3.343

63,83 15,67 21,45 7,55 17,97 23,37

42 66 97 173 88 143

289 373 382 306

1.952 1.426 1.268 1.236

45,54 12,00 23,67 32,13

43 119 54 38

360 475

1.228 1.775

27,91 13,47

44 132

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 38


No.

Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa

18. 19. 20. I.F. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Cempaniga Timpuseng Mario Pulana Kec. Mallawa Wanua Waru Gattareng Matinggi Batu Putih Uludaya Samaenre Bentenge Barugae

II. II.A. 28. 29. 30. 31. 32. II.B. 33. 34. 35. 36. 37. 38. II.C. 39. 40. 41. 42. 43.

KAB. PANGKEP Kec. Balocci Kassi Balocci Baru Balleangin Tompobulu Tonasa Kec. Minasa Teâ&#x20AC;&#x2122;ne Kalabbirang Minasa Teâ&#x20AC;&#x2122;ne Bontokio Kabba Panaikang Bontoa Kec. Tondong Tallasa Malaka Bantimurung Tondong Kura Bonto Birao Lanne

III. III.A. 44. 45.

538 367 317

2.036 1.425 1.198

Luas Wilayah (Km2) 6,34 10,75 16,70

386 225 332 182 232 254 261

1.459 884 1.183 641 894 875 1.034

21,22 33,34 24,61 11,30 42,25 23,84 18,11

67 27 48 57 21 37 57

920 788 1.303 520 803

3.485 2.949 4.048 1.851 3.462

19,23 39,00 23,40 57,52 4,33

181 76 173 32 800

1.206 1.307 1.088 957 710 1.033

4.179 4.299 4.681 3.172 2.714 4.289

11,30 3,42 6,65 10,20 10,20 16,00

370 1.257 704 311 266 268

245 528 493 414 480

927 1.938 1.917 1.453 1.734

17,62 26,42 19,00 11,92 20.00

53 73 95 121 86

26,00 32,00 938,55

40 52 107

Rumah Tangga

Penduduk (Jiwa)

KABUPATEN BONE Kec. Tellu Limpoe Bonto Masunggu 238 1.031 Polewali 480 1.656 Jumlah 25.842 100.879 Sumber: Badan Pusat Statistik (2012) dan Monografi Desa/Kelurahan (2012)

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) 321 133 72

3.8.2. Pendidikan Pada 45 desa/kelurahan yang menjadi daerah penyangga kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung, terdapat 230 sekolah dalam berbagai tingkatan. Namun demikian, pada umumnya di setiap desa/kelurahan hanya terdapat sekolah dasar. 56,09% dari total jumlah tersebut merupakan sekolah dasar atau sejumlah 129 unit. Adapun peserta didik pada seluruh wilayah daerah penyangga kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung berjumlah 22.003 orang. 65,31% dari total jumlah tersebut merupakan peserta didik sekolah dasar atau sejumlah 14.369 orang. Uraian lengkap terkait pendidikan masyarakat di daerah penyangga kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung adalah sebagaimana dalam Tabel 2 dan Tabel 3. Jika dibandingkan dengan populasi penduduk, maka jumlah peserta didik di daerah penyangga kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung adalah sejumlah Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 39


21,81% dari total populasi. Jumlah tersebut dapat dianggap masih rendah dan dapat diasumsikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengikuti pendidikan sebagaimana mestinya. Namun demikian, ketersediaan fasilitas pendidikan yang dapat diakses oleh masyarakat masih merupakan kendala utama. Dari data pada Tabel 2, dapat dilihat pada pada 45 desa/kelurahan tersebut dengan luas wilayah 938,55 Km2, hanya terdapat 16 sekolah setingkat SLTA dan 30 sekolah setingkat SLTP. Untuk menempuh pendidikan tinggi, pada umumnya masyarakat ini hijrah ke kota kabupaten dan ke Kota Makassar atau kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tabel 2. Banyaknya sekolah menurut tingkatannya di daerah penyangga TN. Bantimurung Bulusaraung. I. I.A. 1. 2. I.B. 3. 4. 5. I.C. 6. 7. 8. 9. 10 11. I.D. 12. 13. 14. 15. I.E. 16. 17. 18. 19. 20. I.F. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa KABUPATEN MAROS Kec. Bantimurung Kalabbirang Leang-Leang Kec. Simbang Jenetaesa Samangki Sambueja Kec. Cenrana Laiya Lebbotengae Labuaja Baji Pamai Rompe Gading Limampoccoe Kec. Tompobulu Toddolimae Bonto Manai Bonto Matinggi Bonto Somba Kec. Camba Pattanyamang Pattiro Deceng Cempaniga Timpuseng Mario Pulana Kec. Mallawa Wanua Waru Gattareng Matinggi Batu Putih Uludaya Samaenre Bentenge Barugae

II. II.A. 28. 29. 30. 31. 32. II.B. 33. 34. 35. 36. 37.

KAB. PANGKEP Kec. Balocci Kassi Balocci Baru Balleangin Tompobulu Tonasa Kec. Minasa Teâ&#x20AC;&#x2122;ne Kalabbirang Minasa Teâ&#x20AC;&#x2122;ne Bontokio Kabba Panaikang

No.

TK/ MDA

SD/ MI

SLTP/ MTs

SLTA/ MA

Akademi/ Universitas

2 2

4 3

3 -

2 -

-

11 5

2 1 2

4 5 2

1 1 1

2 1 -

-

9 8 5

2 1 3 2 1 3

6 2 5 1 4 7

2 1 1

1 -

-

10 3 8 3 7 11

-

3 1 1 -

1 1 -

1 -

-

5 1 2 -

2 2 3 2 1

3 2 4 4 2

3 1 -

1 1

-

5 4 11 7 4

1 2 1 -

2 2 3 1 2 1 1

1 -

-

-

3 3 5 1 2 2 1

? ? ? ? ?

3 4 4 4 4

1 2 1 1

1 1

-

4 4 7 5 6

1 2 2 3 2

3 6 2 3 3

1 3 -

3 1 -

1 -

5 14 5 7 5

Jumlah

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 40


SLTA/ MA -

Akademi/ Universitas -

1 -

-

2 7 6 4 5

KABUPATEN BONE Kec. Tellu Limpoe Bonto Masunggu 1 1 Polewali 1 1 Jumlah 54 129 30 16 Sumber: Badan Pusat Statistik (2012) dan Monografi Desa/Kelurahan (2012) Keterangan: ? = tidak tersedia data

1

2 2 230

No. 38. II.C. 39. 40. 41. 42. 43.

Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa Bontoa Kec. Tondong Tallasa Malaka Bantimurung Tondong Kura Bonto Birao Lanne

TK/ MDA -

4

SLTP/ MTs -

1 2 2 1 1

1 3 3 2 3

1 1 1 1

SD/ MI

III. III.A. 44. 45.

Jumlah 4

Tabel 3. Banyaknya peserta didik pada sekolah menurut tingkatannya di daerah penyangga TN. Bantimurung Bulusaraung. No.

Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa

TK/ MDA

SD/ MI

SLTP/ MTs

SLTA/ MA

Akad/ Univ

Jumlah

I.

KABUPATEN MAROS

I.A. 1. 2.

Kec. Bantimurung Kalabbirang Leang-Leang

58 62

511 263

1.034 -

753 -

-

2.356 325

I.B. 3. 4. 5.

Kec. Simbang Jenetaesa Samangki Sambueja

38 10 66

554 590 484

42 268 -

499 20 -

-

1.133 888 550

I.C. 6. 7. 8. 9. 10 11.

Kec. Cenrana Laiya Lebbotengae Labuaja Baji Pamai Rompe Gading Limampoccoe

21 22 39 37 17 44

696 290 479 80 256 849

41 289 287

261 -

-

758 312 518 117 823 1.180

I.D. 12. 13. 14. 15.

Kec. Tompobulu Toddolimae Bonto Manai Bonto Matinggi Bonto Somba

-

463 164 204 -

107 90 -

49 -

-

619 164 294 -

I.E. 16. 17. 18. 19. 20.

Kec. Camba Pattanyamang Pattiro Deceng Cempaniga Timpuseng Mario Pulana

30 41 73 46 18

179 174 300 243 138

45 545 46 -

118 298

-

254 215 1.036 335 554

I.F. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Kec. Mallawa Wanua Waru Gattareng Matinggi Batu Putih Uludaya Samaenre Bentenge Barugae

? ? ? ? ? ? ?

189 160 316 90 158 106 77

52 -

-

-

241 160 316 90 158 106 77

II.

KAB. PANGKEP

II.A. 28. 29. 30. 31. 32.

Kec. Balocci Kassi Balocci Baru Balleangin Tompobulu Tonasa

? ? ? ? ?

504 386 631 242 626

461 311 89 370

301 332

-

922 386 1.243 331 1.328

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 41


No.

Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa

TK/ MDA

SD/ MI

SLTP/ MTs

SLTA/ MA

Akad/ Univ

Jumlah

II.B. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Kec. Minasa Teâ&#x20AC;&#x2122;ne Kalabbirang Minasa Teâ&#x20AC;&#x2122;ne Bontokio Kabba Panaikang Bontoa

28 90 52 58 88 -

486 984 468 524 296 440

180 172 -

206 55 -

213 -

694 1.452 733 637 384 440

II.C. 39. 40.

Kec. Tondong Tallasa Malaka Bantimurung

22 58

91 219

200

270

-

113 747

41. 42. 43.

Tondong Kura Bonto Birao Lanne

85 32 41

246 196 173

122 52 24

-

-

453 280 238

III.

KABUPATEN BONE

III.A. 44. 45.

Kec. Tellu Limpoe Bonto Masunggu Polewali

21 23

160 195

-

-

-

181 218

Jumlah 1.162 14.369 3.793 2.409 Sumber: Badan Pusat Statistik (2012) dan Monografi Desa/Kelurahan (2012) Keterangan: ? = tidak tersedia data

213

22.003

3.8.3. Ekonomi Wilayah Kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berada di wilayah administrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Namun demikian, daerah penyangga kawasan taman nasional ini juga meliputi dua desa di Kabupaten Bone. Secara umum, ekonomi masyarakat di seluruh daerah penyangga kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung masih sangat berkaitan dengan sektor pertanian. Komoditas pertanian utama di wilayahwilayah ini adalah padi dan palawija. Komoditas tanaman perkebunan yang banyak diusahakan antara lain kakao, kopi, jambu mete, kemiri, dan lain-lain. Sub sektor peternakan didominasi oleh ternak sapi, kambing, kuda, dan unggas. Ekonomi Kabupaten Maros terutama ditunjang oleh sektor pertanian, industri pengolahan, serta sektor jasa. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), PDRB Kabupaten Maros disumbang oleh sektor pertanian sebesar Rp. 471 Trilyun atau sebesar 37,97% dari total PDRB. Komoditi pertanian unggulan antara lain berupa kemiri, kakao, kelapa, kopi, jagung, lada, jambu mete, sapi, kerbau, kambing, budidaya perikanan, serta padi dan palawija. Sektor industri pengolahan menyumbangkan 23,76% dari total PDRB Kabupaten Maros atau sebesar Rp. 294,75 Trilyun. Hal yang menarik dari kondisi ekonomi di Kabupaten Maros adalah sektor jasa, terutama jasa wisata. Sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar ketiga Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 42


untuk PDRB Kabupaten Maros, yaitu sebesar Rp. 164,77 Trilyun atau sebesar 13,28% dari total PDRB. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros pada tahun 2011 adalah sebesar 8%. Ekonomi Kabupaten Pangkep terutama ditunjang oleh sektor pertanian dan industri. Komoditi unggulan Kabupaten Pangkajene Kepulauan yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Komoditi unggulan sektor perkebunan adalah kakao, kopi, kelapa, cengkeh, jambu mete, kemiri dan lada. Komoditi unggulan sub sektor pertanian berupa jagung dan ubi kayu. Sub sektor jasa pariwisatanya yaitu wisata alam dan budaya. Ekonomi Kabupaten Bone sangat erat dengan sektor pertanian. 50,22% dari PDRB disumbang oleh sektor pertanian atau sebesar Rp. 1.713 Trilyun. Komoditi pertanian unggulan antara lain berupa kemiri, kakao, kelapa, kopi, jagung, lada, jambu mete, sapi, kerbau, kambing, budidaya perikanan, serta padi dan palawija. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone pada tahun 2011 adalah sebesar 6%. 3.8.4. Budaya Masyarakat Masyarakat Kabupaten Maros, Pangkep dan Bone yang bermukim di sekitar TN. Bantimurung Bulusaraung pada umumnya merupakan etnis Bugis dan Makassar yang menganut Agama Islam. Kabupaten Maros dan Pangkep merupakan daerah peralihan antara wilayah etnis Bugis dengan wilayah etnis Makassar, sehingga masyarakat yang berada di wilayah tersebut umumnya mampu berbahasa Bugis dan Makassar. Pada beberapa kecamatan di Kabupaten Maros dan Pangkep, terdapat komunitas yang menggunakan Bahasa Dentong dan Bahasa Makassar berdialek Konjo. Sistem kepercayaan dan budaya masyarakat Maros, Pangkep dan Bone sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Bugis-Makassar dan Islam. Nilai-nilai budaya yang berlaku masih dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat di wilayah-wilayah ini. Sebagai masyarakat agraris, dikenal berbagai kegiatan kebudayaan yang berkaitan dengan aktifitas pertanian, mulai dari persiapan lahan, penanaman dan panen. Semangat gotong royong dalam pembuatan atau perbaikan saluran air, jalan desa dan ritual budaya masih terpelihara dengan baik. Dalam penentuan waktu musim tanam dilakukan kegiatan Tudang Sipulung yang dihadiri oleh masyarakat dan aparat desa. Sedangkan kegiatan Mappadendang merupakan Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 43


acara syukuran yang dilaksanakan setelah musim panen padi. Disamping itu, dikenal berbagai budaya lokal yang terkait dengan sistem kepemilikan (sanra, teseng, dan pewarisan) dan perkawinan yang berkaitan dengan budaya agraris. Masyarakat yang bermukim di sekitar taman nasional, selain bekerja sebagai petani, peternak dan pedagang, sebagian juga menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Bisa saja dikatakan bahwa tidak sedikit yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan walaupun tidak dapat dikatakan subsisten, karena pada umumnya masyarakat ini juga mempunyai mata pencaharian ganda dan mata pencaharian alternatif.

Aktifitas ekonomi

masyarakat yang dilakukan di dalam kawasan taman nasional umumnya adalah pembuatan gula aren, mencari madu, menangkap kupu-kupu, memungut kemiri, dan mengambil kayu bahan bangunan, bahkan sebagian masyarakat berkebun atau berladang di dalam kawasan taman nasional karena ketidaktahuan atau kurangnya informasi tentang status lahan, serta faktor kesejarahan pengelolaan dan penguasaan lahan sebelum penunjukan taman nasional (pada umumnya di wilayah-wilayah yang dulunya adalah hutan lindung dan produksi). Pemungutan hasil hutan ikutan seperti gula aren, kemiri dan madu merupakan aktifitas yang memberikan keuntungan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat setempat. Penangkapan kupu-kupu juga merupakan sumber pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan wisata Bantimurung (Kecamatan Bantimurung dan Simbang). Masyarakat yang hidup di sekitar kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung merupakan masyarakat yang tergolong sudah dipengaruhi oleh modernisasi karena letaknya yang tidak jauh dari wilayah perkotaan. Selain letaknya secara geografis, infrastruktur yang umumnya tersedia di wilayah perkotaan juga telah banyak tersedia di desa-desa sekitar kawasan. Sarana komunikasi telepon, termasuk juga telepon seluler sudah menjangkau hampir seluruh bagian kawasan. Fasilitas listrik (baik yang disediakan oleh PLN maupun swadaya masyarakat) juga telah menjangkau pelosok pedesaan, walaupun belum secara menyeluruh. Walaupun demikian, kebersahajaan hidup masyarakat pedesaan masih dapat dilihat di wilayah-wilayah tertentu, terutama di wilayah yang tingkat aksesibilitasnya rendah. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di wilayah tersebut pada umumnya berupa LKMD, kelompok tani dan koperasi. Keberadaan Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 44


lembaga-lembaga adat secara konsisten tidak lagi ditemukan di seluruh wilayah daerah penyangga taman nasional. Pada daerah penyangga kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung, di tahun 2006 dan 2007 telah dibentuk dua sentra penyuluhan kehutanan pedesaan (SPKP), yaitu di Desa Samangki Kecamatan Simbang dan Desa Pattanyamang Kecamatan Camba. Kedua desa tersebut juga merupakan model desa konservasi yang dicanangkan sejak tahun 2006, namun pembinaan-pembinaannya saat ini lebih diarahkan ke Desa Labuaja dan Desa Tompobulu yang juga merupakan pilot project pemberdayaan masyarakat berbasis zonasi taman nasional. 3.9. Permasalahan Kawasan Berbagai permasalahan masih menyelimuti upaya-upaya pengelolaan kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung. Permasalahan- permasalahan tersebut pada dasarnya merupakan dampak dari upaya pembangunan ekonomi yang belum berpihak kepada upaya konservasi, dampak dari populasi manusia dan semakin tingginya kebutuhan manusia akan sumberdaya alam hayati, serta belum mantapnya kelembagaan Balai TN. Bantimurung Bulusaraung. Beberapa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan kawasan TN Bantimurung Bulusaraung diuraikan sebagai berikut: 1.

Penataan batas kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung belum temu gelang. Sampai dengan tahun 2011, realisasi tata batas sudah mencapai 432,52 Km (90,44%) dari total panjang batas luar 478,22 Km. Penataan batas direncanakan akan dirampungkan hingga temu gelang pada tahun 2012. Karena belum terselesaikannya penataan batas maka penetapan kawasan juga belum dapat dilakukan.

2.

Sebagian hasil tata batas kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung yang dilaksanakan antara tahun 1975 sampai dengan tahun 2001, telah mengalami banyak perubahan. Pada tahun 2006 sampai dengan 2009 dilaksanakan rekonstruksi batas kawasan dan banyak ditemukan tumpang tindih penggunaan lahan di sekitar batas kawasan. Terkait dengan batasbatas kawasan di lapangan, pada tahun 2009 telah dilakukan reposisi batas kawasan

hutan

dan

difokuskan

pada

kawasan

TN

Bantimurung

Bulusaraung, namun upaya ini belum mampu menjawab permasalahan presisi batas kawasan di lapangan dan dokumen tata batas yang ada. Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 45


3.

Kawasan-kawasan hutan yang kemudian diubah fungsinya menjadi TN. Bantimurung

Bulusaraung

belum

clear

and

clean.

Masih terdapat

tumpang tindih penggunaan atau kepemilikan lahan di dalam kawasan. Berdasarkan penafsiran citra satelit yang tersedia, lebih dari 20% dari total luas kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung merupakan bagian kawasan yang bermasalah. Lahan- lahan tersebut antara lain telah berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman, areal persawahan, lahan pertanian dan perkebunan serta areal yang ditumbuhi semak belukar. 4.

Di dalam kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung terdapat tanaman Kemiri (Aleurites

moluccana)

yang

bagi

masyarakat

setempat

merupakan

komoditas penunjang usaha ekonominya. Selain itu terdapat pula tanaman Jati (Tectona grandis). Tanaman ini pada umumnya berada di dalam kawasan yang sebelumnya berfungsi lindung dan produksi. Masyarakat di sekitar kawasan mengakui tanaman Kemiri dan Jati tersebut sebagai milik mereka walaupun diakui berada di dalam kawasan hutan. Karena klaim kepemilikan tersebut, kelompok-kelompok masyarakat ini menuntut untuk dapat memanfaatkan hasilnya. 5.

Fenomena alam di bawah permukaan karst (endokarst) sangat khas dan unik

namun

belum

semua

dapat

diekplorasi

karena

keterbatasan

sumberdaya. 6.

Pemanfaatan Kupu-kupu dari habitat alaminya masih terus terjadi di kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung karena harga jualnya yang cukup menjanjikan serta masih tingginya permintaan pasar. Untuk mengatasi permasalahan ini, telah diupayakan untuk mensosialisasikan upaya-upaya penangkaran

jenis

Kupu-Kupu,

termasuk

salah

satunya

dengan

pengembangan demplot penangkaran Kupu-kupu di kawasan Bantimurung. 7.

Pengelolaan TN. Bantimurung Bulusaraung secara kolaboratif belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

8.

Kelembagaan Balai TN. Bantimurung Bulusaraung belum mapan. SDM yang ada masih sangat terbatas, sarana dan prasarana pengelolaan juga demikian adanya. Selain itu, struktur organisasi yang ada belum mampu mendukung kebutuhan pengelolaan.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 46


IV. HASIL EVALUASI ZONASI Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.58/IV-SET/2012 tanggal 04 April 2012, terdiri dari: 1.

Zona Inti

=

22.865,48 ha

2.

Zona Rimba

=

9.997,21 ha

3.

Zona Pemanfaatan

=

367,41 ha

4.

Zona Tradisional

=

4.349,77 ha

5.

Zona Rehabilitasi

=

1.791,49 ha

6.

Zona Religi, Budaya dan Sejarah =

191,49 ha

7.

Zona Khusus

=

4.187,15 ha

Pelaksanaan evaluasi zonasi dilakukan dengan pencermatan dokumen zonasi yang sudah ada, menampung aspirasi dari internal Balai TN. Bantimurung Bulusaraung berupa data lapangan maupun data eksternal hasil penelitian yang dilakukan di TN. Bantimurung Bulusaraung. Dari data-data dan masukan tersebut selanjutnya dibahas dan disusun dalam bentuk Draft Revisi Zonasi, selanjutnya draft tersebut divalidasi di lapangan. Pengecekan data di lapangan dilakukan untuk memastikan lokasi revisi dan kebenaran interpretasi penggunaan lahan di lapangan. Draft revisi zonasi tersebut selanjutnya dibahas di tingkat daerah dan pusat untuk memperoleh kesepahaman mengenai hasil revisi zonasi. Ada beberapa prinsip dalam revisi zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung sebagai berikut: 1.

Optimalisasi

pengelolaan

TN.

Bantimurung

Bulusaraung

dalam

pengembangan jalan di dalam kawasan yang mendukung pembangunan daerah dalam skala pembangunan nasional. 2.

Optimalisasi fungsi TN. Bantimurung Bulusaraung dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar kawasan melalui pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan tradisional.


3.

Optimalisasi

perlindungan

dan

pengawetan

ekosistem

alami

TN.

Bantimurung Bulusaraung yang memiliki potensi sumberdaya alam hayati dengan keanekaragaman yang tinggi, keunikan dan kekhasan gejala alam dengan fenomena alam yang indah. Berikut kajian beberapa zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung yang harus direvisi guna peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan: 4.1. Pengembangan

Ruas

Jalan

Nasional

Maros-Ujung

Lamuru-

Watampone 4.1.1. Kondisi Saat ini Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.58/IV-SET/2012 tanggal 04 April 2012 tentang zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung, bahwa di antara zona khusus di taman nasional terdapat sarana transportasi yang meliputi jalan nasional yang memotong kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung sepanjang 11 km mulai km km.48 sampai dengan km.59. Kondisi vegetasi di sepanjang jalan berupa hutan karst. Jenis satwa yang sering dijumpai langsung di sepanjang jalan adalah jenis monyet hitam Sulawesi (Macaca maura), berbagai jenis burung dan jenis kupu-kupu. Kondisi jalan yang sangat sempit dan berkelok serta pada beberapa titik di sebelah kanan dan atau kiri jalan terdapat jurang dan tebing karst. Untuk peningkatan jalan ini, Kementerian PU akan melakukan kegiatan pelebaran jalan pada existing dan sebagian adalah perbaikan alinyement pada 4 (empat) daerah Black Spot dengan Elevated Bridge atau Elevated Road sesuai dengan hasil rekomendasi Feasibity Study.

Lokasi Black Spot dimaksud antara lain:

-

Segmen-1 mulai dari km.47+750 sampai dengan km.49+157

-

Segmen-2 mulai dari km.52+685 sampai dengan km.53+358

-

Segmen-3 mulai dari km.54+200 sampai dengan km.55+000

-

Segmen-4 mulai dari km.56+240 sampai dengan km.56+604

4.1.2. Revisi Zona Menindaklanjuti surat Menteri Kehutanan Nomor: S.429/Menhut-IV/2014 tanggal 24 September 2014 perihal Persetujuan Pemanfaatan Kawasan TN.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 48


Bantimurung Bulusaraung untuk Penanganan Ruas Jalan Nasional Maros-Ujung Lamuru-Watampone di Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan perubahan zonasi pada rencana lokasi jalan, sebagai dasar penyusunan perjanjian kerjasama antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Makassar dengan Balai TN. Bantimurung Bulusaraung sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 390/Kpts-II/2003 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/MenhutII/2004, serta perubahannya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014. Berdasarkan pembahasan hasil survei lapangan dalam rangka usulan peningkatan ruas jalan Maros â&#x20AC;&#x201C; Ujung Lamuru â&#x20AC;&#x201C; Watampone di dalam kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung pada tanggal 04 Juni 2015, maka rencana perbaikan alinyement pada 4 (empat) daerah Black Spot dengan Elevated Bridge atau Elevated Road perlu dilakukan perubahan zona sebagaimana disajikan pada Tabel 4. Tabel 4. Revisi zona untuk Pengembangan Ruas Jalan Nasional Maros-Ujung Lamuru-Watampone. No. 1.

Lokasi Segmen-1

2.

Segmen-2

3.

Segmen-3

4.

Segmen-4

Zona Awal 1. Pemanfaatan 2. Rimba 1. Rimba 2. Inti 3. Inti 1. Rimba 2. Inti Rimba

Revisi Zona Khusus Khusus Khusus Khusus Rimba Khusus Rimba Khusus

Luas (ha) 2,46 0,02 1,48 0,83 2,19 0,59 1,34 0,55

4.2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Mata Air Ulu Ere, Mata Air Leang Paniki, Sungai Galung-galung dan Sungai Balanglohe 4.2.1. Kondisi Saat Ini Kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung memiliki peran yang sangat penting dan strategis karena kawasan ini merupakan daerah tangkapan air (catchments area) bagi daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Keberadaan catchments area ini mendukung pemanfaatan jasa lingkungan air untuk konsumsi rumah tangga, pertanian, perikanan, industri dan kebutuhan hidup lainnya. Berikut disampaikan data pemanfaatan jasa lingkungan air (massa dan energi) di TN. Bantimurung Bulusaraung pada zona inti dan atau zona rimba pada Tabel 3.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 49


Tabel 5. Jenis pemanfaatan jasa lingkungan air Bulusaraung pada zona inti dan zona rimba. 1. 2. 3.

Nama Sungai/ Mata air Mata air Ulu Ere Mata air Leang Paniki Sungai Galung-galung

4.

Sungai Balanglohe

No.

Lokasi zona Zona Rimba Zona Rimba Zona Inti dan Zona Rimba Zona Rimba

di

TN.

Jenis Pemanfaatan

Bantimurung

Keterangan

Komersial Non komersial Non Komersial

PDAM Air bersih Saluran irigasi pertanian

Non Komersial

Mikrohidro

Keberadaan perbukitan karst potensial sebagai cadangan air, terutama endokarst yang memiliki jaringan gua berair (sistem hidrologi karst) yang mengalirkan sungai bawah permukaan (sub-terrain drainage). Di kabupaten Pangkep beberapa sungai bawah permukaan yang masih aktif di TN. Bantimurung

Bulusaraung

dan

keberadaannya

untuk

pemanfaatan

jasa

lingkungan air di antaranya Ulu ere dan Leang Paniki. Di kabupaten Pangkep, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten Pangkep telah memanfaatkan 2 (dua) sumber mata air, yaitu: Leang Kassi, kelurahan Biraeng sejak tahun 1982, dan Ulu Ere di dusun Lonrong, desa Panaikang, kecamatan Minasatene sejak tahun 1990. Hingga saat ini penyaluran air bersih oleh PDAM kabupaten Pangkep telah didistribusikan pada masyarakat dari berbagai jenis konsumen sebanyak 7.468 pelanggan (BPS kabupaten Pangkep, 2013). Selain itu, di desa Bontobirao, kecamatan Tondong Tallasa terdapat mata air dari Leang Paniki dan telah dibangun sarana dan prasarana air bersih untuk masyarakat sekitar. Sementara di kabupaten Maros beberapa aliran sungai di TN. Bantimurung Bulusaraung juga telah dimanfaatkan oleh masyarakat di antaranya sungai Galung-galung untuk saluran irigasi dan sungai Balanglohe untuk mikrohidro. Aliran sungai Galung-galung di dusun Pattiro, desa Rompe Gading, Kecamatan Cendrana dimanfaatkan oleh masyarakat desa Rompe Gading untuk saluran irigasi pertanian bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Lingkungan Mandiri Perdesaan (LMP) tahun 2011 sepanjang 575 meter. Sedangkan aliran sungai Balanglohe di dusun Balanglohe, desa Barugae, Kecamatan Mallawa dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Barugae untuk pembangunan mikrohidro bantuan dari PNPM LMP tahun 1998.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 50


4.2.2. Revisi Zona Areal pemanfaatan air dan energi air pada TN. Bantimurung Bulusaraung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen PHKA Nomor: SK.237/IVSET/2014 tanggal 2 Desember 2014. Dari keputusan tersebut, 13 areal pemanfaatan air yang telah ditetapkan dan berada di luar zona inti dan zona rimba. Sedangkan pemanfaatan air di mata air Ulu Ere, mata air Leang Paniki, sungai Galung-galung dan sungai Balanglohe tidak ditetapkan karena berada di dalam zona inti dan zona rimba. Keberadaan air di mata air Ulu Ere, mata air Leang Paniki, sungai Galunggalung dan sungai Balanglohe sangat diperlukan oleh masyarakat sekitar, maka diperlukan perubahan zona di kawasan tersebut secara khusus lebih diarahkan untuk pemanfaatan jasa lingkungan air. Namun dalam pengelolaanya perlu kesadaran semua pihak, untuk memanfaatkan dan bertanggung jawab dalam melakukan kewajibannya untuk menjaga kelestarian hutan berupa kontribusinya sebagai kompensasi agar kebutuhan akan sumber air dapat terpenuhi. Perubahan zona di mata air Ulu Ere, mata air Leang Paniki, sungai Galunggalung dan sungai Balanglohe selengkapnya tercantum dalam Tabel 6. Tabel 6. Revisi zona untuk pemanfaatan jasa lingkungan air. 1. 2. 3.

Nama Sungai/ Mata air Mata air Ulu Ere Mata air Leang Paniki Sungai Galung-galung

4.

Sungai Balanglohe

No.

Zona Awal Rimba Rimba 1. Inti 2. Inti 3. Rimba Rimba

Revisi Zona Pemanfaatan Pemanfaatan Pemanfaatan Rimba Pemanfaatan Pemanfaatan

Luas (ha) 3,90 4,23 0,53 10,86 0,19 0,62

4.3. Pemanfaatan Tradisional Ammarae 4.3.1. Kondisi Saat Ini 1.

Kondisi Ekologi Zona rehabilitasi Ammarae yang berbatasan dengan zona rimba memiliki

luas 24,28 ha berada pada ketinggian 80 - 130 m dpl. Zona ini merupakan tipe eksosistem hutan karst dengan karakteristik morfologi hutan sekunder datar dengan dominasi oleh rerumputan. Tingginya kadar kalsium dalam tanah, lapisan tanah tipis, dan areal yang sering dimanfaatkan untuk pengembalaan ternak oleh masyarakat

sehingga pertumbuhan berbagai pohon menjadi terhambat.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 51


Sedangkan zona rimba dengan karakteristik morfologi hutan primer pada perbukitan karst yang berbatasan dengan zona rehabilitasi ini merupakan habitat satwa di antaranya tarsius (Tarsius fuscus), monyet hitam Sulawesi (Macaca maura), julang Sulawesi (Rhyticeros cassidix), berbagai jenis burung dan jenis kupu-kupu. 2.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Secara administrasi, Ammarae termasuk dalam dusun Bangkesangkeang,

kelurahan Kassi, kecamatan Balocci, kabupaten Pangkep. Kelurahan Kassi merupakan wilayah administratif pemerintahan seluas Âą 9,3 Km2. Populasi penduduknya berjumlah 3.494 jiwa, yang terdiri dari 1.697 jiwa laki-laki dan 1.797 jiwa perempuan. Keseluruhan populasi tersebut berasal dari 919 rumah tangga. Kelurahan ini terletak kurang lebih 7 Km dari ibukota kecamatan Balocci, kabupaten Pangkep. Untuk mencapai desa ini dapat menggunakan kendaraan bermotor roda empat selama lebih kurang 30 menit atau lebih kurang 15 menit dengan kendaraan roda dua. Masyarakat kelurahan Kassi pada umumnya adalah etnis Bugis dan beragama Islam. Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Bugis dan Bahasa Indonesia. Mata pencaharian masyarakat pada umumnya adalah di bidang pertanian, karyawan pemerintah serta bekerja di sektor industri dan swasta lainnya. Sarana dan prasarana yang tersedia di Kelurahan ini terbilang cukup baik. Fasilitas yang tersedia antara lain terdiri dari 3 buah sekolah dasar, sebuah sekolah menengah pertama, sebuah PAUD, 3 buah masjid, 1 unit Poskesdes, 1 unit Puskesmas Pembantu, serta fasilitas lainnya. Untuk kepentingan perhubungan, di wilayah ini tersedia jalan aspal dengan kualitas yang cukup baik. Listrik disediakan oleh PLN di wilayah ini, sedangkan air bersih disediakan sendiri oleh masyarakat dengan memanfaatkan sungai, mata air dan sumur. Untuk kebutuhan komunikasi, tersedia telepon selluler dengan kualitas signal yang cukup baik di seluruh wilayah. Tingkat pendidikan masyarakat cukup baik apabila ditinjau dari jumlah peserta didik yang cukup signifikan dibandingkan dengan total populasi dan fasilitas pendidikan yang cukup tersedia. Masyarakat

Kassi

bermukim

pada

wilayah-wilayah

yang

sebagian

berbatasan langsung dengan kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung. Walaupun demikian, belum seluruh masyarakat ini memahami keberadaan kawasan serta Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 52


fungsi dan manfaatnya. Masyarakat ini secara terbatas mengakses kawasan taman nasional karena faktor topografi menara karst vertikal di sekitar desa ini. Potensi kawasan yang dimanfaatkan terbatas pada tegakan bambu untuk keperluan pertukangan, dan dengan demikian maka potensi ancaman terhadap kawasan yang dapat ditimbulkan oleh masyarakat Kassi dapat dikatakan sangat kecil. Begitu juga dengan pemanfaatan areal rehabilitasi Ammarae untuk pengembalaan ternak, tidak terjadi konflik satwa liar dengan masyarakat sekitar. 4.3.2. Revisi Zona Berdasarkan aspek ekologi kawasan, karakteristik sosial ekonomi, tingkat ketergantungan terhadap hutan, dan persepsi masyarakat serta dengan memperhatikan kebijakan pembangunan dan manajemen TN. Bantimurung Bulusaraung, maka lokasi dan zona rehabilitasi Ammarae saat ini perlu ditinjau ulang kembali dan perlu dirancang khusus agar dapat berfungsi lebih optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tekanan terhadap TN. Bantimurung Bulusaraung, sehingga zona rehabilitasi Ammarae direvisi menjadi zona tradisional seluas 24,28 ha. Namun demikian, pemberian persetujuan tersebut perlu disertai dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin kelestarian kawasan, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban masyarakat untuk secara proaktif melakukan kegiatan pengamanan kawasan. 4.4. Perlindungan dan Pengawetan Ekosistem Hutan Tombolo 4.4.1. Kondisi Saat Ini Perambahan hutan yang terjadi sebelum penunjukan TN. Bantimurung Bulusaraung telah mengakibatkan rusaknya beberapa kawasan hutan di taman nasional di antaranya di zona rehabilitasi Tombolo seluas 701,41 ha. Kondisi fisik sebagian kawasan yang sebelumnya terbuka telah berubah menjadi hutan sekunder muda dengan strata yang bervariasi seluas 435,84 ha dikarenakan suksesi alami dan rehabilitasi hutan. Selain itu, zona rehabilitasi Tombolo ini juga merupakan habitat satwa di antaranya tarsius (Tarsius fuscus), monyet hitam Sulawesi (Macaca maura), julang Sulawesi (Rhyticeros cassidix), berbagai jenis burung dan kupu-kupu.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 53


4.4.2. Revisi Zona Pulihnya sebagian zona rehabilitasi Tombolo sebagai akibat dari suksesi alami dan rehabilitasi hutan berdampak pada optimalnya sebagian zona rehabilitasi Tombolo untuk melaksanakan fungsi ekologi habitat satwa dan fungsi hidrologi serta termasuk mendukung sosial ekonomi masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan, sebagian zona rehabilitasi Tombolo ditingkatkan penataan zona-nya menjadi zona rimba seluas 435,84 ha dengan mempertimbangkan keberadaan habitat di antaranya satwa tarsius (Tarsius fuscus), monyet hitam Sulawesi (Macaca maura), julang Sulawesi (Rhyticeros cassidix), berbagai jenis burung dan jenis kupu-kupu. 4.5. Konsultasi Publik Salah satu rangkaian kegiatan penyusunan revisi zonasi taman nasional adalah

digelarnya

konsultasi

publik.

Konsultasi

publik

ditujukan

untuk

mendapatkan dukungan, masukan, koreksi, dan rekomendasi dari pihak pemerintahan daerah. Konsultasi publik dalam rangka penyusunan Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung dilaksanakan pada tingkat daerah. Pada tahap selanjutnya,

diadakan

penyempurnaan

rancangan

zonasi

berdasarkan

kesepahaman yang terbangun, yang kemudian digunakan untuk penyempurnaan rancangan zonasi hingga menjadi Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung. Butir-butir kesepahaman bersama dalam konsultasi publik Rancangan Revisi Zonasi TN Bantimurung Bulusaraung di tingkat daerah yang mengikat secara umum adalah sebagai berikut: 1.

Peserta Konsultasi Publik Rancangan Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung Tingkat Daerah tidak berkeberatan atas revisi zonasi yang telah disusun;

2.

Peningkatan Jalan Poros Maros Ujung Lammuru sepanjang 11 km yang melintasi

kawasan

TN.

Bantimurung

Bulusaraung

dilaksanakan

berdasarkan hasil zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung yang sudah direvisi; 3.

Pemanfaatan jasa ligkungan air di Mata air di Ulu Ere, Mata air Leang Paniki, Sungai Galung-galung dan Sungai Balanglohe dilakukan revisi dari zona rimba ke zona pemanfaatan;

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 54


4.

Pemanfaatan tradisional Ammarae yang sebelumnya merupakan zona rehabilitasi direvisi menjadi zona tradisional;

5.

Zona rehabilitasi tombolo direvisi menjadi zona rimba berdasarkan hasil analisa tutupan lahan TN. Bantimurung Bulusaraung Tahun 2015;

6.

Konsultasi Publik Rancangan Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung Tingkat Daerah tetap memperhatikan prinsip pembangunan dan konservasi yang berkelanjutan;

7.

Pelaksanaan setiap program dari berbagai sektor yang terkait di dalam dan di sekitar kawasan taman nasional, agar dikoordinasikan dengan Balai TN. Bantimurung Bulusaraung, agar selalu sinkron dengan fungsi dan peruntukan setiap zona taman nasional;

8.

Kerjasama

dan/atau

kolaborasi

agar

selalu

dikedepankan

dalam

pengembangan pengelolaan TN. Bantimurung Bulusaraung; Berdasarkan hasil kajian dan hasil kesepahaman dalam konsultasi publik tersebut di atas, telah diadakan penyempurnaan revisi zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung. Adapun hasil penyempurnaannya adalah: 1.

Zona Inti

=

22.849,73 ha

2.

Zona Rimba

=

10.435,84 ha

3.

Zona Pemanfaatan

=

374,43 ha

4.

Zona Tradisional

=

4.374,05 ha

5.

Zona Rehabilitasi

=

1.331,38 ha

6.

Zona Religi, Budaya dan Sejarah =

191,49 ha

7.

Zona Khusus

=

4.193,08 ha

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 55


V. DESKRIPSI ZONASI 5.1. Zona Inti Zona Inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati. Zona Inti merupakan kawasan yang sangat sensitif dan memerlukan upaya perlindungan secara ketat, terutama untuk perlindungan hidupan liar (flora dan

fauna)

terpenting/kunci

berikut

habitatnya

dan

umumnya

berupa

habitat/hutan primer. Zona ini merupakan bagian kawasan yang berada relatif jauh dari batas kawasan dengan akses yang minimum. Keberadaan Zona Inti bertujuan untuk memberikan perlindungan mutlak atas flora dan fauna penting/kunci, endemik, langka dan dilindungi, sangat peka/ sensitif

terhadap

berbagai

bentuk

gangguan/kerusakan,

dengan

keanekaragaman hayati yang tinggi, ekosistem khas, dan merupakan contoh perwakilan ekosistem. Pada zona ini tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia, dan perubahan yang terjadi agar dijaga dan berjalan secara alami. Kegiatan yang diperkenankan adalah penelitian, pemantauan, perlindungan dan pengamanan. Zona Inti berfungsi dan diperuntukkan bagi perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya. Zona Inti ditetapkan berdasarkan kriteria: 1.

Bagian taman nasional yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;

2.

Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang merupakan ciri khas ekosistem dalam kawasan taman nasional yang kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia;

3.

Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;


4.

Mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;

5.

Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;

6.

Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa liar beserta ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah;

7.

Merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan khas/endemik;

8.

Merupakan tempat aktifitas satwa migran. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Inti TN. Bantimurung

Bulusaraung adalah sebagai berikut: 1.

Perlindungan dan pengamanan;

2.

Inventarisasi

dan

monitoring

sumber

daya

alam

hayati

dengan

ekosistemnya; 3.

Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau penunjang budidaya;

4.

Pembangunan sarana dan prasarana non permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan. Zona Inti TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas 22.849,73

ha atau sebesar 52,23% dari total luas taman nasional. Zona Inti TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi seluruh tipe ekosistem yang ada di dalam kawasan. Tipe ekosistem terluas yang terwakili di dalam Zona Inti adalah ekosistem Karst seluas 13.063,81 ha atau sebesar 29,86% dari total luas kawasan taman nasional. 5.841,52 ha atau sebesar 13,35% dari total luas kawasan taman nasional merupakan tipe ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah yang terwakili di dalam Zona Inti. Adapun tipe ekosistem Hutan Pegunungan Bawah terwakili di dalam Zona Inti seluas 3.944,40 ha atau sebesar 9,02% dari total luas kawasan taman nasional. Keterwakilan tipe ekosistem Hutan Pegunungan Bawah di dalam zona inti taman nasional adalah yang terluas dari seluruh zona yang ada. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kondisi sensitifitas ekologinya, keterjangkauannya dari pusat-

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 57


pusat penyebaran pemukiman masyarakat, serta kondisinya yang pada umumnya masih sangat baik atau dapat dikatakan dalam tingkat gangguan yang minim. Hampir seluruh potensi keanekaragaman hayati kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung menempati area pada Zona Inti. Pusat-pusat sebaran flora dan fauna penting, unik dan endemik pada umumnya berada di dalam Zona Inti. Ekosistem Karst yang merupakan pertimbangan utama penunjukan kawasan hutan ini menjadi taman nasional juga terwakili dengan baik di dalam Zona Inti. 66,11% dari kawasan Karst seluas 19.767,33 ha yang ada di dalam kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung berada di dalam Zona Inti taman nasional. Hingga saat ini, di dalam Zona Inti TN. Bantimurung Bulusaraung diketahui terdapat 709 jenis tumbuhan yang terdiri dari 112 family. Jumlah tersebut kemungkinan dapat bertambah seiring dengan semakin intensifnya pelaksanaan eksplorasi. Selain itu, terdapat pula 728 jenis satwa liar fauna yang terdiri dari hampir semua kelas yang ada. Secara geografis, Zona Inti TN. Bantimurung Bulusaraung tersebar hampir merata di seluruh kawasan. Zona Inti TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi 16 area yang terpisah, namun terdapat 3 area terluas yang kompak, yang masingmasing terletak di sisi Barat Laut taman nasional di wilayah kabupaten Pangkep, di sisi Timur Laut taman nasional yang merupakan wilayah administratif kabupaten Maros, serta di sisi bagian tengah hingga Selatan taman nasional yang merupakan wilayah administratif kabupaten Maros dan kabupaten Pangkep. Zona Inti terluas pertama (5.963,37 ha) berada kisaran antara 119,574562° sampai dengan 119,748901° Bujur Timur, dan antara 4,817125° sampai dengan 4,905248° Lintang Selatan. Zona Inti terluas kedua (5.631,64 ha) berada kisaran antara 119,802010° sampai dengan 119,887718° Bujur Timur, dan antara 4,727007° sampai dengan 4,844246° Lintang Selatan. Zona Inti terluas ketiga (6.782,33 Ha) berada kisaran antara 119,665833° sampai dengan 119,796967° Bujur Timur, dan antara 4,913637° sampai dengan 5,055723° Lintang Selatan. Zona Inti TN. Bantimurung Bulusaraung seluas 22.849,73 ha, meliputi: 1.

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung yang terletak di kecamatan Bantimurung, kabupaten Maros seluas 4.633,51 ha;

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 58


2.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Bantimurung yang terletak di kecamatan Simbang, kabupaten Maros seluas 1.274,66 ha;

3.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di kecamatan Tompobulu, kabupaten Maros seluas 59,96 ha;

4.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Camba yang terletak di kecamatan Cenrana, kabupaten Maros seluas 1.639,65 ha;

5.

Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di kecamatan Camba, kabupaten Maros seluas 829,46 ha;

6.

Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di kecamatan Mallawa, kabupaten Maros seluas 6.085,33 ha;

7.

Wilayah kerja Resort Minasatene yang terletak di kecamatan Minasatene, kabupaten Pangkep seluas 2.474,17 ha;

8.

Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di kecamatan Balocci, kabupaten Pangkep seluas 5.386,17 ha;

9.

Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di kecamatan Tondong Tallasa, kabupaten Pangkep seluas 466,82 ha.

5.2. Zona Rimba Zona Rimba adalah adalah bagian taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada Zona Inti dan Zona Pemanfaatan. Zona Rimba merupakan zona yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian serta merupakan zona peralihan antara Zona Inti dengan Zona Pemanfaatan dan/atau zona lainnya, serta proses alami tetap menjadi prioritas namun kegiatan manusia dalam batas tertentu masih diperkenankan dan bahkan diperlukan dalam bentuk pembinaan habitat, pembinaan populasi dan kegiatan pariwisata alam terbatas. Keberadaan Zona Rimba bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pelestarian terhadap Zona Inti dan sekaligus sebagai perluasan habitat Zona Inti dan merupakan daerah jelajah berbagai jenis satwa liar, khususnya jenis satwa liar yang dilindungi dari bahaya kepunahan, serta pemanfaatan atas potensi sumberdaya alam dan lingkungan alam yang kurang sensitif terhadap gangguan/kerusakan

untuk

kegiatan

penelitian,

pemantauan,

pendidikan

lingkungan dan konservasi alam, serta pariwisata alam secara terbatas. Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 59


Zona Rimba berfungsi dan diperuntukkan bagi kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung Zona Inti. Zona Rimba ditetapkan berdasarkan kriteria: 1.

Kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar;

2.

Memiliki

ekosistem

dan

atau keanekaragaman

jenis

yang

mampu

menyangga pelestarian Zona Inti dan Zona Pemanfaatan; 3.

Merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Rimba TN. Bantimurung

Bulusaraung adalah sebagai berikut: 1.

Perlindungan dan pengamanan;

2.

Inventarisasi

dan

monitoring

sumber

daya

alam

hayati

dengan

ekosistemnya; 3.

Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya;

4.

Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar;

5.

Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas. Karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Zona Inti atau dapat

dikatakan melingkupi seluruh Zona Inti, maka pada dasarnya dapat diasumsikan bahwa potensi yang ada di dalam Zona Rimba tidak berbeda jauh dengan potensi Zona Inti. Dari segi sensitifitas ekologinya, sebagian Zona Rimba merupakan area yang termasuk kurang sensitif. Sebagian lagi merupakan bagian yang diperuntukkan sebagai penyangga Zona Inti. Zona Rimba TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas 10.435,84 ha atau sebesar 23,85% dari total luas taman nasional. Zona Rimba TN. Bantimurung Bulusaraung juga meliputi seluruh tipe ekosistem yang ada di dalam kawasan. Tipe ekosistem terluas yang terwakili di dalam Zona Rimba adalah ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah seluas 5.389,66 ha Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 60


atau sebesar 12,32% dari total luas kawasan taman nasional 4.554,06 ha atau sebesar 10,41% dari total luas kawasan taman nasional merupakan tipe ekosistem Karst yang terwakili di dalam Zona Rimba. Adapun tipe ekosistem Hutan Pegunungan Bawah terwakili di dalam Zona Rimba seluas 492,11 ha atau sebesar 1,12% dari total luas kawasan taman nasional. Berdasarkan kriteria, fungsi dan peruntukannya, maka Zona Rimba tersebar hampir merata di seluruh kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung. Zona Rimba ini membatasi atau melingkupi seluruh Zona Inti, serta melingkupi hampir seluruh batas luar taman nasional. Zona Rimba TN. Bantimurung Bulusaraung seluas 10.435,84 ha, meliputi: 1.

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung yang terletak di kecamatan Bantimurung, kabupaten Maros seluas 882,75 ha;

2.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Bantimurung yang terletak di kecamatan Simbang, kabupaten Maros seluas 686,91 ha;

3.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di kecamatan Tompobulu, kabupaten Maros seluas 118,05 ha;

4.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Camba yang terletak di kecamatan Cenrana, kabupaten Maros seluas 1.748,83 ha;

5.

Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di kecamatan Camba, kabupaten Maros seluas 1.225,10 ha;

6.

Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di kecamatan Mallawa, kabupaten Maros seluas 1.212,99 ha;

7.

Wilayah kerja Resort Minasatene yang terletak di kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep seluas 806,93 ha;

8.

Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di kecamatan Balocci, kabupaten Pangkep seluas 3.348,55 ha;

9.

Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di kecamatan Tondong Tallasa, kabupaten Pangkep seluas 405,73 ha.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 61


5.3. Zona Pemanfaatan Zona Pemanfaatan adalah adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya, yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. Zona Pemanfaatan merupakan zona yang memiliki potensi fenomena alam yang menarik, dan secara fisik dan biologi kurang sensitif untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana fisik bagi akomodasi pariwisata alam, jasa lingkungan dan pengelolaan taman nasional. Zona Pemanfaatan ini merupakan pusat rekreasi dan kunjungan wisata serta jasa lingkungan, yang dikembangkan pada lokasilokasi sesuai kondisi lingkungan untuk kepentingan wisata alam dan jasa lingkungan. Lokasi-lokasi tersebut tersebut pada umumnya dikembangkan berdekatan atau terdapat kemudahan akses dengan perkampungan tempat pemukiman masyarakat, sehingga pengembangan wisata alam dan jasa lingkungan di kawasan ini dapat memberi dampak penyertaan masyarakat dalam pelayanan jasa wisata alam, jasa lingkungan dan memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat. Fasilitas yang akan dilengkapi di setiap lokasi selain fasilitas pengelolaan lapangan dan akomodasi wisata alam, juga akan dilengkapi jalan, areal parkir, jalur trail, papan informasi, papan petunjuk, shelter, MCK umum, sarana keamanan pengunjung, pos jaga, dan fasilitas jasa lingkungan lainnya. Keberadaan Zona Pemanfaatan bertujuan untuk pemanfaatan potensi jasa lingkungan alam berupa fenomena dan keindahan alam bagi pengembangan pariwisata alam dan pusat rekreasi, pembangunan sarana dan prasarana pariwisata alam, jasa lingkungan dan pengelolaan lapangan, dan menunjang keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pelayanan jasa pariwisata alam serta mendorong pengembangan ekonomi masyarakat dan daerah dari jasa pariwisata alam dan jasa lingkungan. Zona Pemanfaatan berfungsi dan diperuntukkan bagi pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, serta kegiatan penunjang budidaya. Zona Pemanfaatan ditetapkan berdasarkan kriteria: 1.

Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 62


2.

Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;

3.

Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;

4.

Merupakan

wilayah

yang

memungkinkan

dibangunnya

sarana

dan

prasarana bagi kegiatan, pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan; 5.

Tidak berbatasan langsung dengan Zona Inti. Kawasan yang dicadangkan untuk Zona Pemanfaatan sebaik mungkin

secara fisik dan biologi dapat dikembangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana akomodasi pariwisata alam, jasa lingkungan dan pengelolaan lapangan, serta memiliki topografi dan fisik lapangan yang memungkinkan kegiatan wisata alam berlangsung secara aman dan nyaman. Dampak negatif akibat pengembangan fasilitas akomodasi dan peningkatan jumlah pengunjung berada dalam batas-batas daya dukung dan dapat dikendalikan oleh pengelola, serta masih dalam batas recovery secara alami. Memiliki pengembangan aksesibilitas

yang

cukup

baik

dan

mudah

dikunjungi,

serta

lokasi

pengembangannya dekat pemukiman/ perkampungan penduduk, sehingga dapat mendorong peranserta aktif masyarakat dalam pelayanan jasa pariwisata alam dan jasa lingkungan. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Pemanfaatan TN. Bantimurung Bulusaraung adalah sebagai berikut: 1.

Perlindungan dan pengamanan;

2.

Inventarisasi

dan

monitoring

sumber

daya

alam

hayati

dengan

ekosistemnya; 3.

Penelitian, pengembangan pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya; Pengembangan, potensi dan daya tarik wisata alam;

4.

Pembinaan habitat dan populasi;

5.

Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan;

6.

Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 63


Zona Pemanfaatan TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas 374,43 ha atau sebesar 0,86% dari total luas taman nasional. Zona Pemanfaatan TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi tipe ekosistem Karst seluas 235,47 ha (0,54%), tipe ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah seluas 54,82 ha (0,13%), serta tipe Hutan Pegunungan Bawah seluas 84,15 ha (0,19%). Zona Pemanfaatan ini, selain ditetapkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah diuraikan di atas, juga ditetapkan berdasarkan pertimbangan prioritas pengembangannya. Mengacu kepada hasil Analisis Daerah Operasi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADOODTWA), pada kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung terdapat 7 situs ODTWA yang prioritas untuk dikembangkan. Lokasi-lokasi dimaksud adalah sebagai berikut : 1.

Kawasan Wisata Bantimurung dan sekitarnya Kawasan Wisata Bantimurung terletak di wilayah administratif kecamatan

Bantimurung, kabupaten Maros. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Bantimurung. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 48,60 ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,678436° sampai dengan 119,691872° Bujur Timur, dan antara 5,008744° sampai dengan 5,021357° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam Kawasan Wisata Bantimurung adalah Air Terjun Bantimurung, Gua Mimpi, Gua Batu, Telaga Kassi Kebo, Telaga Toakala, Mata Air Bidadari (Jamala), serta Penangkaran Kupu-kupu. Adapun aktifitas wisata alam yang dapat dilakukan di dalam kawasan ini antara lain wisata tirta, menikmati panorama alam, tracking, flying fox, selusur gua, mengamati flora dan fauna. 2.

Kawasan Wisata Pattunuang Asue Kawasan Wisata Pattunuang Asue terletak di wilayah administratif

kecamatan Simbang, kabupaten Maros. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Pattunuang. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 101,16 ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,710411° sampai dengan 119,727165° Bujur Timur, dan antara 5,050045° sampai dengan 5,067427° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam Kawasan Wisata Pattunuang Asue adalah Sungai Pattunuang, Gua Pattunuang Asue, serta Biseang Labboro. Adapun

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 64


aktifitas wisata alam yang dapat dilakukan di dalam kawasan ini antara lain wisata tirta, menikmati panorama alam, tracking, rock climbing, mengamati flora dan fauna. 3.

Kawasan Pengamatan Satwa Karaenta Kawasan Pengamatan Satwa Karaenta terletak di wilayah administratif

kecamatan Cenrana, kabupaten Maros. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Pattunuang. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 8,90 ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,737923° sampai dengan 119,741165° Bujur Timur, dan antara 5,030678° sampai dengan 5,033394° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam Kawasan Pengamatan Satwa Karaenta adalah keragaman species flora dan fauna terutama jenis Macaca maura yang dapat berinteraksi secara langsung dengan manusia. Adapun aktifitas wisata alam yang dapat dilakukan di dalam kawasan ini antara lain menikmati panorama alam, tracking, mengamati flora dan fauna. 4.

Kawasan Gua Vertikal Leang Pute Kawasan Gua Vertikal Leang Pute terletak di wilayah administratif

kecamatan Cenrana, kabupaten Maros. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Pattunuang. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 15,19 ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,721947° sampai dengan 119,725914° Bujur Timur, dan antara 4,983336° sampai dengan 4,986477° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam kawasan ini adalah Gua Vertikal Leang Pute dan Gua Dinosaurus. Leang Pute adalah gua vertikal single pitch terdalam di Asia Tenggara, dengan kedalaman 273 m. Adapun aktifitas wisata alam yang dapat dilakukan di dalam kawasan ini antara lain penelusuran gua vertikal, pengamatan flora dan fauna, panorama alam, camping dan tracking. 5.

Kawasan Situs Prasejarah Leang-leang Kawasan Situs Prasejarah Leang-leang terletak di wilayah administratif

kecamatan Bantimurung, kabupaten Maros. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Bantimurung. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 2,25 ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,674049° sampai dengan 119,676888° Bujur Timur, dan antara 4,977801°

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 65


sampai dengan 4,979686° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam kawasan ini adalah Gua Prasejarah Leang Pettae dan Leang Petta Kere. Kedua gua prasejarah ini adalah gua yang ditemukan pertama kali oleh Sarasin bersaudara pada awal abad ke-19 dalam ekplorasi arkeologinya di Sulawesi. Di dalam kedua gua terdapat peninggalan lukisan-lukisan dinding gua serta bendabenda purbakala lainnya. 6.

Kawasan Pegunungan Bulusaraung Kawasan Pegunungan Bulusaraung terletak di wilayah administratif

kecamatan Balocci, kabupaten Pangkep. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Balocci. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 137,29 ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,740807° sampai dengan 119,766853° Bujur Timur, dan antara 4,923181° sampai dengan 4,932688° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam kawasan ini adalah Desa Wisata Tompobulu, dan Gunung Bulusaraung. Aktifitas wisata yang dapat dilakukan di dalam kawasan ini antara lain pendakian gunung Bulusaraung (hiking), pengamatan flora dan fauna, panorama alam dan camping. 7.

Kawasan Permandian Alam Leang Londrong Kawasan

Permandian

Alam

Leang

Londrong

terletak

di

wilayah

administratif kecamatan Minasatene, kabupaten Pangkep. Dalam pengelolaan taman nasional, kawasan ini merupakan wilayah kerja Resort Minasatene. Zona Pemanfaatan ini meliputi area seluas 51,57 ha. Secara geografis, kawasan ini terletak antara 119,630699° sampai dengan 119,639259° Bujur Timur, dan antara 4,856477° sampai dengan 4,865425° Lintang Selatan. ODTWA yang terdapat di dalam kawasan ini adalah Gua Leang Londrong dan aliran sungai yang berasal dari dalam gua. Aktifitas wisata yang dapat dilakukan di dalam kawasan ini antara lain wisata tirta, penelusuran gua horisontal, pengamatan flora dan fauna, panorama alam, dan tracking.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 66


5.4. Zona Tradisional Zona Tradisional adalah adalah bagian taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Zona Tradisional merupakan bagian kawasan taman nasional yang masih terdapat kegiatan tradisional penduduk setempat dalam memanfaatkan sumberdaya alam hayati untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bersifat non komersial. Keberadaan

Zona

Tradisional

bertujuan

untuk

mengakomodasi

pemanfaatan secara tradisional yang dilakukan oleh penduduk setempat dalam memanfaatkan sumberdaya alam hayati untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari dan bersifat non komersial, serta mencegah kemungkinan terjadinya perluasan perambahan untuk perladangan dan pemanfaatan lain yang merusak. Zona Tradisional berfungsi dan diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Zona Tradisional ditetapkan berdasarkan kriteria : 1.

Adanya potensi dan kondisi sumber daya alam hayati non kayu tertentu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya;

2.

Di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumber daya alam hayati tertentu yang telah dimanfaatkan melalui kegiatan pengembangbiakan, perbanyakan dan pembesaran oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Tradisional TN. Bantimurung

Bulusaraung adalah sebagai berikut : 1.

Perlindungan dan pengamanan;

2.

Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat;

3.

Pembinaan habitat dan populasi;

4.

Penelitian dan pengembangan;

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 67


5.

Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Zona Tradisional TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas

4.374,05 ha atau sebesar 10,00% dari total luas taman nasional. Zona Tradisional TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi ketiga tipe ekosistem yang ada di dalam kawasan. Tipe ekosistem terluas yang terwakili di dalam zona tradisional adalah ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah seluas 3.860,21 ha atau sebesar 8,82% dari total luas kawasan taman nasional. 469,79 ha atau sebesar 1,07% dari total luas kawasan taman nasional merupakan tipe ekosistem Karst yang terwakili di dalam Zona Tradisional. Adapun tipe ekosistem Hutan Pegunungan Bawah terwakili di dalam Zona Tradisional seluas 44,05 ha atau sebesar 0,10% dari total luas kawasan taman nasional. Sebagian besar area Zona Tradisional pada kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung terletak di wilayah administratif kabupaten Maros dan hanya sebagian kecil yang berada di wilayah administratif kabupaten Pangkep. Zona Tradisional ini pada umumnya merupakan areal yang ditumbuhi oleh tegakan Kemiri (Aleurites moluccana) dan sebagian kecil lainnya merupakan tegakan Pinus merkusii yang homogen. Kemiri tersebut telah dibudidayakan oleh masyarakat setempat sejak beberapa generasi sebelumnya. Sebagian besar Zona Tradisional TN. Bantimurung Bulusaraung berada di ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah karena kesesuaian kondisi lingkungan biofisiknya dengan persyaratan tumbuh jenis Kemiri. Zona Tradisional TN. Bantimurung Bulusaraung seluas 4.374,05 ha, meliputi : 1.

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung yang terletak di kecamatan Bantimurung, kabupaten Maros seluas 677,92 ha;

2.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Bantimurung yang terletak di kecamatan Simbang, kabupaten Maros seluas 11,90 ha;

3.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Camba yang terletak di kecamatan Cenrana, kabupaten Maros seluas 248,64 ha;

4.

Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di kecamatan Camba, kabupaten Maros seluas 1.024,03 ha;

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 68


5.

Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di kecamatan Mallawa, kabupaten Maros seluas 2.380,96 ha;

6.

Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di kecamatan Balocci, kabupaten Pangkep seluas 30,60 ha.

5.5. Zona Rehabilitasi Zona Rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami degradasi dan/atau kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya. Zona Rehabilitasi merupakan zona/bagian kawasan yang mengalami kerusakan akibat ulah/ kegiatan manusia atau alam, dan perlu segera direhabilitasi/ dipulihkan kembali dengan mempergunakan jenis-jenis asli setempat. Zona ini mencakup areal bekas peladangan, pemukiman liar, bencana alam dan sebagainya. Keberadaan Zona Rehabilitasi bertujuan untuk pemulihan dan rehabilitasi kawasan yang rusak akibat kegiatan manusia atau bencana alam agar dapat dikembalikan

kepada

fungsi

semula.

Zona

Rehabilitasi

berfungsi

dan

diperuntukkan bagi upaya mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alamiahnya. Zona Rehabilitasi ditetapkan berdasarkan kriteria : 1.

Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya memerlukan campur tangan manusia;

2.

Adanya spesies invasif yang menggangu jenis atau spesies asli di dalam kawasan;

3.

Pemulihan kawasan sekurang-kurangnya memerlukan waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan

yang

dapat

dilakukan

di

dalam

Zona

Rehabilitasi

TN.

Bantimurung Bulusaraung adalah sebagai berikut : 1.

Perlindungan dan pengamanan;

2.

Inventarisasi dan monitoring;

3.

Rehabilitasi, pembinaan habitat dan populasi;

4.

Penelitian dan pengembangan.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 69


Zona Rehabilitasi TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas 1.331,38 ha atau sebesar 3,04% dari total luas taman nasional. Zona Rehabilitasi TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi dua dari tiga tipe ekosistem yang ada di dalam kawasan. Tipe ekosistem terluas yang terwakili di dalam Zona Rehabilitasi adalah ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah seluas 740,41 ha atau sebesar 1,69% dari total luas kawasan taman nasional. Adapun tipe ekosistem Karst terwakili di dalam Zona Rehabilitasi seluas 590,96 ha atau sebesar 1,35% dari total luas kawasan taman nasional. Areal-areal di dalam taman nasional yang perlu dilakukan rehabilitasi ini terutama disebabkan oleh degradasi sumberdaya akibat okupasi oleh masyarakat yang ada di dalam dan sekitar kawasan. Zona Rehabilitasi TN. Bantimurung Bulusaraung seluas 1.331,38 ha, meliputi : 1.

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung yang terletak di kecamatan Bantimurung, kabupaten Maros seluas 49,62 ha;

2.

Wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di kecamatan Simbang, kabupaten Maros seluas 780,31 ha;

3.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di kecamatan Tompobulu, kabupaten Maros seluas 42,18 ha;

4.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Camba yang terletak di kecamatan Cenrana, kabupaten Maros seluas 105,38 ha;

5.

Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di kecamatan Balocci, kabupaten Pangkep seluas 342,00 ha;

6.

Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di kecamatan Tondong Tallasa, kabupaten Pangkep seluas 11,89 ha.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 70


5.6. Zona Religi, Budaya dan Sejarah Zona Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Zona Religi, Budaya dan Sejarah merupakan zona yang memiliki potensi sebagai lokasi kegiatan manusia di masa lampau dengan meninggalkan hasil karya budaya yang bernilai sejarah, arkeologi maupun keagamaan, baik pada lokasi yang sering dikunjungi manusia maupun tidak pernah. Keberadaan

Zona

Religi,

Budaya

dan

Sejarah

bertujuan

untuk

memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai budaya yang pernah ada dan berkembang, serta dikembangkan sebagai wahana penelitian, pendidikan, dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius. Zona Religi, Budaya dan Sejarah berfungsi dan diperuntukkan bagi perlindungan dan memamerkan nilai-nilai hasil karya budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian, pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi, dan religius. Zona Religi, Budaya dan Sejarah ditetapkan berdasarkan kriteria : 1.

Adanya lokasi untuk kegiatan religi yang masih dipelihara dan dipergunakan oleh masyarakat;

2.

Adanya situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi undangundang, maupun tidak dilindungi undang-undang. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Religi, Budaya dan Sejarah

TN. Bantimurung Bulusaraung adalah sebagai berikut : 1.

Perlindungan dan pengamanan;

2.

Pemanfaatan pariwisata alam, penelitian, pendidikan dan religi;

3.

Penyelenggaraan upacara adat;

4.

Pemeliharaan situs budaya dan sejarah, serta keberlangsungan upacaraupacara ritual keagamaan/adat yang ada. Zona Religi, Budaya dan Sejarah TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi

kawasan seluas 191,49 ha atau sebesar 0,44% dari total luas taman nasional. Zona Religi, Budaya dan Sejarah TN. Bantimurung Bulusaraung secara keseluruhan berada di dalam ekosistem Karst. Zona ini adalah bagian kawasan taman nasional di mana terdapat situs prasejarah berupa gua-gua purbakala.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 71


Gua prasejarah ini adalah gua-gua yang ditemukan oleh Sarasin bersaudara pada awal abad ke-19 dalam ekplorasi arkeologi di Sulawesi. Di dalam gua-gua tersebut terdapat peninggalan lukisan-lukisan dinding gua serta benda-benda purbakala lainnya, baik berupa artefak, fitur, maupun ekofak. Zona Religi, Budaya dan Sejarah TN. Bantimurung Bulusaraung seluas 191,49 ha, meliputi : 1.

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung yang terletak di kecamatan Bantimurung, kabupaten Maros seluas 57,47 ha;

2.

Wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di kecamatan Simbang, kabupaten Maros seluas 16,49 ha;

3.

Wilayah kerja Resort Minasatene yang terletak di kecamatan Minasatene, kabupaten Pangkep seluas 117,53 ha.

5.7. Zona Khusus Zona Khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Zona Khusus merupakan zona yang memiliki potensi sumberdaya alam dan kondisi lingkungan yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan khusus dengan pengaturan yang bersifat khusus dengan tidak melakukan penebangan pohon dan merubah bentang alam. Zona Khusus berfungsi dan diperuntukkan bagi kepentingan aktifitas kelompok

masyarakat

ditunjuk/ditetapkan

yang

sebagai

tinggal taman

di

wilayah

nasional

dan

tersebut sarana

sebelum penunjang

kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Zona Khusus ditetapkan berdasarkan kriteria : 1.

Telah

terdapat

sekelompok

masyarakat

dan

sarana

penunjang

kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional;

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 72


2.

Telah terdapat sarana dan prasarana antara lain telekomunikasi, faslitas transportasi dan listrik, sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional;

3.

Lokasi tidak berbatasan dengan Zona Inti. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam Zona Khusus TN. Bantimurung

Bulusaraung adalah sebagai berikut : 1.

Perlindungan dan pengamanan;

2.

Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat;

3.

Rehabilitasi;

4.

Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah. Zona Khusus TN. Bantimurung Bulusaraung meliputi kawasan seluas

4.193,08 ha atau sebesar 9,58% dari total luas taman nasional. Zona Khusus TN. Bantimurung Bulusaraung berada pada kawasan dengan tipe ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah seluas 3.501,31 ha atau sebesar 8,00% dari total luas kawasan. 661,75 ha atau sebesar 1,51% dari luas kawasan merupakan Zona Khusus yang berada pada kawasan dengan tipe ekosistem Karst, dan 30,02 ha atau sebesar 0,07% dari luas kawasan merupakan Zona Khusus yang berada pada kawasan dengan tipe ekosistem Hutan Pegunungan Bawah. Zona Khusus TN. Bantimurung Bulusaraung terdiri atas 42 bagian yang terpisah di dalam kawasan taman nasional. Zona Khusus di kawasan TN. Bantimurung Bulusaraung merupakan areal yang telah sejak lama terokupasi oleh masyarakat. Zona Khusus di Kabupaten Maros pada umumnya telah terekam di dalam Peta Topografi edisi tahun 1946 yang dibuat dan diterbitkan oleh US Army untuk Pemerintah Kerajaan Belanda. Zona Khusus ini merupakan areal pemukiman masyarakat, areal persawahan dan areal budidaya lainnya, serta sebagian kecil merupakan fasilitas umum yang telah ada sejak sebelum penunjukan taman nasional. Zona Khusus TN. Bantimurung Bulusaraung seluas 4.193,08 ha, meliputi : 1.

Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung yang terletak di kecamatan Bantimurung, kabupaten Maros seluas 457,87 ha;

2.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di kecamatan Simbang, kabupaten Maros seluas 441,37 ha; Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 73


3.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di kecamatan Tompobulu, kabupaten Maros seluas 101,87 ha;

4.

Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Camba yang terletak di kecamatan Cenrana, kabupaten Maros seluas 1.166,59 ha;

5.

Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di kecamatan Camba, kabupaten Maros seluas 352,05 ha;

6.

Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di kecamatan Mallawa, kabupaten Maros seluas 1.301,20 ha;

7.

Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di kecamatan Balocci, kabupaten Pangkep seluas 270,66 ha;

8.

Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di kecamatan Tondong Tallasa, kabupaten Pangkep seluas 101,47 ha.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 74


VI. PENUTUP Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sebelumnya telah memiliki sistem zonasi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.58/IV-SET/2012 tanggal 04 April 2012. Seiring dengan perkembangan yang ada baik kondisi faktual di lapangan maupun kebijakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan maka beberapa pertimbangan yang menjadi dasar revisi zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung adalah: 1.

Optimalisasi

pengelolaan

TN.

Bantimurung

Bulusaraung

dalam

pengembangan jalan di dalam kawasan yang mendukung pembangunan daerah dalam skala pembangunan nasional. 2.

Optimalisasi fungsi TN. Bantimurung Bulusaraung dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar kawasan melalui pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air dan pemanfaatan tradisional.

3.

Optimalisasi

perlindungan

dan

pengawetan

ekosistem

alami

TN.

Bantimurung Bulusaraung yang memiliki potensi sumberdaya alam hayati dengan keanekaragaman yang tinggi, keunikan dan kekhasan gejala alam dengan fenomena alam yang indah. Berdasarkan hasil kajian dan hasil kesepahaman dalam konsultasi publik maka dilakukan penyempurnaan sehingga menghasilkan Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung dengan uraian sebagai berikut: Tabel 7. Revisi zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jenis Zona Zona Inti Zona Rimba Zona Pemanfaatan Zona Tradisional Zona Rehabilitasi Zona Religi, Budaya dan Sejarah Zona Khusus Jumlah

Kode ZI Zri ZP ZTr Zre ZBS ZKh

Luas (ha) 22.849,73 10.435,84 374,43 4.374,05 1.331,38 191,49 4.193,08 43.750,00

Presentase (%) 52,23 23,85 0,86 10,00 3,04 0,44 9,58 100,00


DAFTAR PUSTAKA Achmad, A. 2001. Potensi dan Kondisi Kawasan Karst Maros-Pangkep. Prosiding Simposium Karst Maros-Pangkep: Menuju Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Karst Maros-Pangkep sebagai World Heritage di Era Otonomi Daerah. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Regional III. Makassar. Anonim. 1995. National Conservation Plan for Indonesia. (Volume 6D) Sulawesi Selatan Province. Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation Ministry of Forestry. Jakarta. Anonim. 2001. Kerangka Acuan (Term of Reference) Simposium Karst MarosPangkep. Prosiding Simposium Karst Maros-Pangkep: Menuju Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Karst Maros-Pangkep sebagai World Heritage di Era Otonomi Daerah. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Regional III. Makassar. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 2008. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Tahun 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2027. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Maros. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 2009. Identifikasi dan Pemetaan Sebaran ODTWA Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Maros. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 2010. Rencana Strategis Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Tahun 2010 â&#x20AC;&#x201C; 2014. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Maros. Balai

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 2010. Rencana Pengembangan Pariwisata Alam Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Maros.

Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 2011. Identifikasi Potensi Jasa Lingkungan Air Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Maros. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 2012. Zonasi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Maros. Balai

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 2012. Profil Daerah Penyangga Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Maros.

Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 2015. Analisis Tutupan Lahan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Maros. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 2015. Data flora dan fauna Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Tahun 2015. Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Maros.


Deharveng, Louis. 2007. Zoological Investigations in The Karst of South and Southeast Sulawesi. Project Report. Museum National dâ&#x20AC;&#x2122;Histoire Naturelle de Paris. Paris. Unpublished. Departemen Kehutanan, 2006. Pedoman Zonasi Taman Nasional. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.56/Menhut-II/2006. Ko, R.K.T. 2001. Kawasan Karst Maros-Pangkep, Nilai Lebihnya dalam Bidang Non Pertambangan. Prosiding Simposium Karst Maros-Pangkep: Menuju Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Karst Maros-Pangkep sebagai World Heritage di Era Otonomi Daerah. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Regional III. Makassar. Mattimu, A.A., H. Sugondo dan H. Pabittei. 1977. Identifikasi dan Inventarisasi Jenis Kupu-kupu di Daerah Bantimurung Sulawesi Selatan. Proyek Penelitian Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang. Nitta, K. dan P. Delanghe. 2001. Introduction on Cultural and Natural World Heritage and World Heritage in Karst Areas. Prosiding Simposium Karst Maros-Pangkep: Menuju Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Karst Maros-Pangkep sebagai World Heritage di Era Otonomi Daerah. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Regional III. Makassar. Palaguna, H.Z.B dan Haruna Rachman. 2001. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Terhadap Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Karst Maros-Pangkep yang Berkelanjutan. Prosiding Simposium Karst Maros-Pangkep: Menuju Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Karst Maros-Pangkep sebagai World Heritage di Era Otonomi Daerah. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Regional III. Makassar. Samodra, Hanang. 2003. Nilai Strategis Kawasan Kars di Indonesia dan Usaha Pengelolaannya Secara Berkelanjutan. Suplemen tulisan pada Pelatihan Dasar Geologi untuk Pecinta Alam dan Pendaki Gunung, kerjasama IAGI dengan Klub Pecinta Alam. Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Bogor. Suhardjono dan Yayuk R. 207. Laporan Teknik 206. Inventarisasi dan Karakterisasi Biota Karst dan Gua Pegunungan Sewu dan Sulawesi Selatan. Proyek 212. Bidang Zologi (Museum Zologicum Bogoriense) Pusat Penelitan Biologi â&#x20AC;&#x201C; LIPI, Bogor. Wallace, A.R. 1890. The Malay Archipelago. Periplus Editions (HK) Ltd. Singapore. Whitten, T., G.S. Henderson and M. Mustafa. 2002. The Ecology of Indonesia Series (Volume IV), The Ecology of Sulawesi. Periplus Editions (HK) Ltd. Singapore. Winarto, Bambang. 2006. Kamus Rimbawan. Yayasan Bumi Indonesia Hijau. Jakarta.

Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung | 77


LAMPIRAN 1 Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung dan Keterwakilan Tipe Ekosistem


Lampiran 1. Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung dan Keterwakilan Tipe Ekosistem Awal Revisi No. Jenis Zona dan Tipe Ekosistem Persentase Persentase Luas (ha) Luas (ha) (%) (%) 1. Zona Inti 22.865,48 52,26 22.849,73 52,23 · Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah 5.852,91 13,38 5.841,52 13,35 · Hutan pada Batuan Gamping (Karst) 13.068,17 29,87 13.063,81 29,86 · Hutan Pegunungan Bawah 3.944,40 9,02 3.944,40 9,02 2. Zona Rimba 9.997,21 22,85 10.435,84 23,85 · Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah 4.943,77 11,30 5.389,66 12,32 · Hutan pada Batuan Gamping (Karst) 4.561,32 10,43 4.554,06 10,41 · Hutan Pegunungan Bawah 492,12 1,12 492,12 1,12 3. Zona Pemanfaatan 367,41 0,84 374,43 0,86 · Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah 53,48 0,12 54,82 0,13 · Hutan pada Batuan Gamping (Karst) 229,79 0,53 235,47 0,54 · Hutan Pegunungan Bawah 84,14 0,19 84,14 0,19 4. Zona Tradisional 4.349,77 9,94 4.374,05 10,00 · Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah 3.860,21 8,82 3.860,21 8,82 · Hutan pada Batuan Gamping (Karst) 445,51 1,02 469,79 1,07 · Hutan Pegunungan Bawah 44,05 0,10 44,05 0,10 5. Zona Rehabilitasi 1.791,49 4,09 1.331,38 3,04 · Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah 1.176,25 2,69 740,41 1,69 · Hutan pada Batuan Gamping (Karst) 615,24 1,41 590,96 1,35 · Hutan Pegunungan Bawah 6. Zona Religi, Budaya dan Sejarah 191,49 0,44 191,49 0,44 · Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah · Hutan pada Batuan Gamping (Karst) 191,49 0,44 191,49 0,44 · Hutan Pegunungan Bawah 7. Zona Khusus 4.187,15 9,57 4.193,08 9,58 · Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah 3.501,31 8,00 3.501,31 8,00 · Hutan pada Batuan Gamping (Karst) 655,82 1,50 661,75 1,51 · Hutan Pegunungan Bawah 30,02 0,07 30,02 0,07 JUMLAH 43.750,00 100,00 43.750,00 100,00


LAMPIRAN 2 Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung berdasarkan Wilayah Administrasi


Lampiran 2. Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung berdasarkan Wilayah Administrasi Awal Revisi No. Jenis Zona dan Tipe Ekosistem Persentase Persentase Luas (ha) Luas (ha) (%) (%) 1. Zona Inti 22.865,48 52,26 22.849,73 52,23 · Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros 4.633,51 10,59 4.633,51 10,59 · Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros 1.279,02 2,92 1.274,66 2,91 · Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros 59,96 0,14 59,96 0,14 · Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros 1.651,04 3,77 1.639,65 3,75 · Kecamatan Camba, Kabupaten Maros 829,46 1,90 829,46 1,90 · Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros 6.085,33 13,91 6.085,33 13,91 · Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep 2.474,17 5,66 2.474,17 5,66 · Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep 5.386,17 12,31 5.386,17 12,31 · Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep 466,82 1,07 466,82 1,07 2. Zona Rimba 9.997,21 22,85 10.435,84 23,85 · Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros 882,75 2,02 882,75 2,02 · Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros 686,02 1,57 686,91 1,57 · Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros 118,05 0,27 118,05 0,27 · Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros 1.738,16 3,97 1.748,83 4,00 · Kecamatan Camba, Kabupaten Maros 1.225,10 2,80 1.225,10 2,80 · Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros 1.213,61 2,77 1.212,99 2,77 · Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep 810,83 1,85 806,93 1,84 · Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep 2.912,73 6,66 3.348,55 7,65 · Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep 409,96 0,94 405,73 0,93 3. Zona Pemanfaatan 367,41 0,84 374,43 0,86 · Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros 66,26 0,15 66,26 0,15 · Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros 102,95 0,24 100,49 0,23 · Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros · Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros 8,93 0,02 9,66 0,02 · Kecamatan Camba, Kabupaten Maros · Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros 0,62 0,00 · Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep 51,70 0,12 55,60 0,13 · Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep 137,57 0,31 137,57 0,31 · Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep 4,23 0,01 4. Zona Tradisional 4.349,77 9,94 4.374,05 10,00 · Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros 677,92 1,55 677,92 1,55 · Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros 11,90 0,03 11,90 0,03 · Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros · Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros 248,64 0,57 248,64 0,57 · Kecamatan Camba, Kabupaten Maros 1.024,03 2,34 1.024,03 2,34 · Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros 2.380,96 5,44 2.380,96 5,44 · Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep · Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep 6,32 0,01 30,60 0,07 · Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep 5. Zona Rehabilitasi 1.791,49 4,09 1.331,38 3,04 · Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros 49,62 0,11 49,62 0,11 · Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros 780,31 1,78 780,31 1,78 · Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros 42,18 0,10 42,18 0,10 · Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros 105,38 0,24 105,38 0,24 · Kecamatan Camba, Kabupaten Maros · Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros · Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep · Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep 802,11 1,83 342,00 0,78 · Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep 11,89 0,03 11,89 0,03 6. Zona Religi, Budaya dan Sejarah 191,49 0,44 191,49 0,44 · Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros 57,47 0,13 57,47 0,13 · Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros 16,49 0,04 16,49 0,04 · Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros · Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros · Kecamatan Camba, Kabupaten Maros · Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros · Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep 117,53 0,27 117,53 0,27 · Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep · Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep Lanjutan Lampiran 2. Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung berdasarkan Wilayah Administrasi


7. Zona Khusus · Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros · Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros · Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros · Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros · Kecamatan Camba, Kabupaten Maros · Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros · Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep · Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep · Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep JUMLAH

4.187,15 457,87 435,44 101,87 1.166,59 352,05 1.301,20 270,66 101,47 43.750,00

9,57 1,05 1,00 0,23 2,67 0,80 2,97 0,62 0,23 100,00

4.193,08 457,87 441,37 101,87 1.166,59 352,05 1.301,20 270,66 101,47 43.750,00

9,58 1,05 1,00 0,23 2,67 0,80 2,97 0,62 0,23 100,00


LAMPIRAN 3 Matriks Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung


Lampiran 3. Matriks Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung Revisi No. 1.

2.

Jenis Zona dan Lokasi Zona Inti a. Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. b. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Bantimurung yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. c. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. d. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. e. Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. f. Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. g. Wilayah kerja Resort Minasatene yang terletak di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. h. Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. i. Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep Zona Rimba a. Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. b. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Bantimurung yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. c. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. d. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros.

3.

e. Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. f. Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. g. Wilayah kerja Resort Minasatene yang terletak di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. h. Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. i. Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep. Zona Pemanfaatan a. Kawasan Wisata Bantimurung dan Sekitarnya (Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Wilayah kerja Resort Bantimurung). b. Kawasan Wisata Pattunuang Asue (Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Wilayah kerja Resort Pattunuang).

Luas (ha) 22.849,73 4.633,51 1.274,66

59,96 1.639,65

Potensi Persentase (%) 52,23 10,59 · Ekosistem Karst (13.063,81 Ha, 29,86%).

a. Perlindungan dan pengamanan.

2,91 · Ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah (5.841,52 b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan Ha, 13,35%). ekosistemnya. 0,14 · Ekosistem Hutan Pegunungan Bawah (3.944,40 Ha, 9,02%). 3,75 · 709 species tumbuhan alam dan 728 species satwa liar.

829,46

1,90

6.085,33

13,91

2.474,17

5,66

5.386,17

12,31

466,82

1,07

10.435,84 882,75

Kegiatan

23,85 2,02 · Ekosistem Karst (4.551,43 Ha, 10,40%).

c. Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau penunjang budidaya. d. Pembangunan sarana dan prasarana non permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan.

a. Perlindungan dan pengamanan.

686,91

1,57 · Ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah (5.389,66 b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan Ha, 12,32%). ekosistemnya.

118,05

0,27 · Ekosistem Hutan Pegunungan Bawah (492,12 Ha, 1,12%).

c. Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya.

1.748,83

4,00 · 709 species tumbuhan alam dan 728 species satwa liar.

d. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar.

1.225,10

2,80

1.212,99

2,77

806,93

1,84

3.348,55

7,65

405,73

0,93

374,43 48,60

0,86 0,11 · Air Terjun Bantimurung, Gua Mimpi, Gua Batu, Telaga Kassi Kebo, Telaga Toakala, Jamala, serta Penangkaran Kupu-kupu.

a. Perlindungan dan pengamanan.

101,16

0,24 · Sungai Pattunuang, Gua Pattunuang Asue, serta Biseang Labboro.

b. Inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya.

e. Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas.


Lanjutan Lampiran 3. Matriks Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung c.

Kawasan Pengamatan Satwa Karaenta (Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Wilayah kerja Resort Pattunuang).

d.

4.

Gua Vertikal Leang Pute (Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Wilayah kerja Resort Pattunuang). e. Situs Prasejarah Leang-leang (Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Wilayah kerja Resort Bantimurung). f. Kawasan Pegunungan Bulusaraung (Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep, Wilayah kerja Resort Balocci). g. Kawasan Permandian Alam Leang Londrong (Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Wilayah kerja Resort Minasatene). h. Mata air Ulu ere (Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Wilayah kerja Resort Minasatene). i. Mata air Leang paniki (Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa) j. Sungai Galung-galung (Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros, Wilayah Kerja Resort Camba) k. Sungai Balanglohe (Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Wilayah Kerja Resort Mallawa) Zona Tradisional a. Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. b. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Bantimurung yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. c. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. d.

Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.

e.

5.

Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. f. Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. Zona Rehabilitasi a. Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. b. Wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. c. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. d. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. e. f.

Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep.

8,90

15,19 2,25 137,29 51,57

3,90 4,23 0,72 0,62 4.374,05 677,92 11,90

248,64

1.024,03

2.380,96 30,60 1.331,38 49,62 780,31

0,02 · Keragaman species flora dan fauna, terutama Macaca maura yang dapat berinteraksi langsung dengan manusia.

c. Penelitian, pengembangan pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya.

0,03 · Gua Vertikal Leang Pute dan Gua Dinosaurus.

d. Pengembangan, potensi dan daya tarik wisata alam.

0,01 · Gua Prasejarah Leang Pettae dan Leang Petta Kere.

e. Pembinaan habitat dan populasi.

0,31 · Desa Wisata Tompobulu, dan Jalur Pendakian Gunung Bulusaraung. 0,12 · Gua Leang Londrong dan aliran sungai yang berasal dari dalam gua.

f. Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan.

0,01 · Pemanfaatan air komersial oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pangkep. 0,01 · Pemanfaatan air non komersial oleh Masyarakat untuk air bersih. 0,002 · Pemanfaatan air non komersial oleh Masyarakat untuk saluran irigasi pertanian. 0,001 · Pemanfaatan energi air non komersial oleh Masyarakat untuk Mikrohidro. 10,00 1,55 · Ekosistem Karst (469,79 Ha, 1,07%).

a. Perlindungan dan pengamanan.

0,03 · Ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah (3.860,21 b. Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan Ha, 8,82%). oleh masyarakat. 0,57 · Ekosistem Hutan Pegunungan Bawah (44,05 Ha, 0,10%).

c. Pembinaan habitat dan populasi.

2,34 · Pada umumnya merupakan areal yang ditumbuhi oleh tegakan Kemiri (Aleurites moluccana ) dan sebagian lagi merupakan tegakan Pinus merkusii yang homogen serta padang rumput. 5,44

d. Penelitian dan pengembangan.

e. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

0,07 3,04 0,11 · Ekosistem Karst (590,96 Ha, 1,35%).

a. Perlindungan dan pengamanan.

1,78 · Ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah (740,41 Ha, 1,69%). 0,10

b. Inventarisasi dan monitoring.

105,38

0,24

d. Penelitian dan pengembangan.

342,00

0,78

11,89

0,03

42,18

Lanjutan Lampiran 3. Matriks Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung

c. Rehabilitasi, pembinaan habitat dan populasi.


6.

Zona Religi, Budaya dan Sejarah a. Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. b.

7.

Wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. c. Wilayah kerja Resort Minasatene yang terletak di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Zona Khusus a. Sebagian wilayah kerja Resort Bantimurung yang terletak di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. b. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. c. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang yang terletak di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. d. Sebagian wilayah kerja Resort Pattunuang dan Resort Camba yang terletak di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Maros. e. f. g. h.

Sebagian wilayah kerja Resort Camba yang terletak di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Wilayah kerja Resort Mallawa yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Wilayah kerja Resort Balocci yang terletak di Kecamatan Balocci, Kabupaten Pangkep. Wilayah kerja Resort Tondong Tallasa yang terletak di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep. JUMLAH

191,49 57,47

16,49 117,53 4.193,08 457,87 441,37 101,87

0,44 0,13 · Situs prasejarah berupa gua-gua purbakala. Gua prasejarah ini adalah gua-gua yang ditemukan oleh Sarasin bersaudara pada awal abad ke-19 dalam ekplorasi arkeologi di Sulawesi. 0,04 · Peninggalan lukisan-lukisan dinding gua serta benda-benda purbakala lainnya, baik berupa artefak, fitur, maupun ekofak. 0,27 9,58 1,05 · Ekosistem Karst (661,75 Ha, 1,51%).

a. Perlindungan dan pengamanan.

b. Pemanfaatan pariwisata alam, penelitian, pendidikan dan religi. c. Penyelenggaraan upacara adat.

a. Perlindungan dan pengamanan.

1,00 · Ekosistem Hutan Hujan Non Dipterocarpaceae Pamah (3.501,31 b. Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Ha, 8,00%). 0,23 · Ekosistem Hutan Pegunungan Bawah (30,02 Ha, 0,07%). c. Rehabilitasi.

1.166,59

2,67

352,05

0,80

1.301,20

2,97

270,66

0,62

101,47

0,23

43.750,00

100

d. Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah.


LAMPIRAN 4 Peta Revisi Zonasi TN. Bantimurung Bulusaraung


Revisi zonasi taman nasional bantimurung bulusaraung  
Revisi zonasi taman nasional bantimurung bulusaraung  
Advertisement