4
JUMAT
8 Maret 2013
Akhirnya, Alfamart Mokong Ditutup Paksa
KPPT: Proposal Sudah Masuk, Tapi Izin Belum Keluar TLANAKAN-Setelah mendapat sentilan dari beberapa pihak, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menunjukkan taringnya dengan menutup paksa mini market Alfamart yang terletak di Jalan Raya Panglegur, Tlanakan, Kamis (7/3). Sebelumnya, mini market dengan logo huruf A tersebut nekad beroperasi meski tidak mengantongi izin pendirian dan operasional dari Pemkab Pamekasan. Beberapa kali teguran dan peringatan dari pemkab diabaikan oleh manajemen Alfamart.
”Kami telah beberapa kali datang ke sini (Alfamart, red) untuk memperingatkan manajemennya agar menutup dulu mini market tersebut karena belum memiliki izin. Rupanya mereka sengaja menantang dan mokong tetap beroperasi,” ujar Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Pamekasan, Yusuf Wibiseno, saat ditemui Kabar Madura di lokasi, kemarin. Langkah penutupan tersebut diambil Satpol PP Pamekasan setelah manajemen Alfamart tidak bisa menunjukkan surat izin operasional. Penutupan mini market tersebut juga melibatkan aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Tlanakan untuk menjaga kemungkinan hal yang tidak diinginkan. ”Ini merupakan bentuk pembinaan kepada pelaku usaha di Pamekasan agar taat pada aturan yang berlaku.
TEMBAKAU Boros, Dishutbun Hamburkan Rp 200 Juta KOTA-Pengadaan bantuan bibit tembakau yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pamekasan kepada petani tembakau di seluruh Pamekasan (kecuali Kecamatan Kota, Galis, dan Pademawu) ternyata menghabiskan dana yang cukup besar, yakni Rp 200 juta untuk 450 kilogram bibit temabakau. Seperti dikatakan Kepala Bidang Perkebunan Dishutbun Pamekasan, Tri Widjaja Kusuma, kepada Kabar Madura, Kamis (7/3), pengadaan bibit tersebut akan ditancapkan di lima titik, di antaranya Kecamatan Pakong, Larangan, dan Tlanakan. Langkah Dishutbun tersebut mendapat tanggapan negatif dari sejumlah masyarakat Pamekasan. Banyak yang menganggap bahwa dana Rp 200 juta yang dikeluarkan untuk bantuan bibit tersebut cukup boros. Sekretaris Lumbung Intelektual Muda Pamekasan (Limpa), Musannan, mengatakan jika anggaran pengadaan bibit tembakau tersebut dinilai sangat tinggi dan hanya menghambur-hamburkan anggaran daerah saja. Ia menilai, dana yang cukup besar tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Menurutnya, banyak petani tembakau yang masih melakukan pembibitan secara mandiri sehingga hal tersebut sangat perlu untuk menjadi perhatian pemerintah. ”Jika kami amati, selama ini petani lebih banyak yang melakukan pembibitan secara mandiri dan jarang yang mendapat bantuan dari pemerintah. Dengan kenyataan di lapangan seperti itu, anggaran Rp 200 juta jelas terlalu besar dan terkesan hanya dipermainkan oleh oknum tertentu,” tegasnya, Kamis (7/3). Bahkan ia menuding jika program bantuan bibit tembakau yang memakan dana ratusan juta rupiah tersebut hanya sebagai formalitas belaka sebagai cara untuk menghabiskan uang daerah. ”Meski telah dibantu melalui kelompok tani, tetapi mayoritas petani masih harus membeli atau melakukan pembibitan sendiri. Maka penting ini menjadi perhatian dari semua kalangan untuk terus memantau bantuan tersebut,” ucapnya. Menurut Musannan, dalam kasus ini petani dijadikan alasan untuk menghabiskan uang negera yang akhirnya hanya menguntungkan beberapa pihak saja, sementara petani tetap tidak terlindungi dan tidak pernah merasakan adanya bantuan tersebut. ”Rp 200 juta itu terlalu besar. Kami tidak ingin petani dijadikan alasan untuk meraih keuntungan dari pihak-pihak tertentu. Kami yakin sebagian besar petani tidak pernah merasakan bantuan tersebut,” tekannya. (jck/rr)
e-KTP Banyak Terjadi Salah Cetak KADUR-Banyaknya kesalah cetak elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) membuat masyarakat Pamekasa jengah. Selain persoalan kesalahan cetak, masyarakat juga mempertanyakan e-KTP milik mereka yang masih belum dicetak. ”Ada kesalahan data pada e-KTP milik saya. Status saya saat ini sudah kawin, tetapi di eKTP tercetak belum kawin. Saat melakukan perekaman dan isian formulir, ditulis sudah kawin,” protes Abdul Hamid, warga Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur. Kesalahan cetak tersebut diakui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pamekasan, Mohammad Alwi. Ia mengatakan, masih banyak kendala yang berkaitan dengan e-KTP di Pamekasan, termasuk kesalahan identitas atau cetakannya. Selain itu, pendistribusian e-KTP juga diakui Alwi masih menghadapi kendala. ”Mengenai data e-KTP yang masih belum selesai, mungkin karena terlewatkan saja sehingga tidak ikut tercetak. Tetapi proses pencetakan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya. ”Namun semua permasalahan itu tetap akan diselesaikan meski harus menunggu beberapa waktu dan tahap pencetakan berikutnya, termasuk perbaikan pada kesalahan identitas pemegang e-KTP,” tambah Alwi. (ong/rr) Email Redaksi: kabarmaduranews@gmail.com
Sebelumnya kita sudah sudah datang ke sini dan menanyakan terkait perizinan dan ternyata manajemen tidak bisa menunjukkan izin tersebut,” tambah Yusuf. Sebelum melakukan penutupan mini market Alfamart tersebut, Satpol PP telah menjalin koordinasi dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Pamekasan. Menurut Yusuf, pihak manajemen mini market seharusnya menunggu keluarnya izin operasional sehingga tidak terjadi kesalahan administratif. ”Dari koordinasi dengan pihak KPPT diketahui jika mini market ini tidak memiliki izin operasional. Beberapa proposal perizinannya sudah masuk, tetapi saat ini masih dalam proses dan belum keluar sehingga masih dilarang beroperasi,” beber Yusuf. ”Logikanya, setelah izin pendirian
dan operasional keluar, mereka baru bisa beroperasi. Nah ini izinnya belum keluar, mereka nekad beroperasi. Terpaksa kita melakukan teguran dan karena tetap membandel, sekarang kita tutup paksa,” imbuhnya. Pantauan Kabar Madura di lokasi, Satpol PP yang datang bersama sejumlah anggota Polsek Tlanakan duduk bersama dengan kepala toko untuk membicarakan persoalan tersebut secara tertutup. Setelah beberapa lama, disepakati jika akhirnya mini market tersebut harus ditutup. Sementara usai melakukan pertemuan dengan Satpol PP, kepala toko enggan memberikan penjelasan. Tidak satupun kata terucap ketika dimintai keterangan oleh Kabar Madura. Ia memilih diam dan pergi meninggalkan mini market menggunakan motornya. (jck/rr)
KM/MARZUKIY
KETEGASAN SATPOL PP: Mini market Alfamart di Jalan Raya Panglegur, Tlanakan, yang tidak mengantongi izin operasional, akhirnya ditutup paksa oleh Satpol PP Pamekasan, Kamis (7/3).
DPRD Rembang Puji Pelayanan Publik Pamekasan KOTA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan kedatangan tamu dari Komisi A DPRD Rembang, Jawa Tengah, Kamis (7/3). Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh bupati di ruang PKK Pamekasan. Dalam kesempatan itu, hadir Bupati Kholilurrahman, Wakil Bupati Kadarisman Sastrodiwirdjo, Plt Sekkab Herman Kusnadi, Plt Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin, dan pimpinan SKPD Pamekasan beserta jajarannya. Sementara rombongan tamu dari Rembang dikomandani Ketua Komisi A DPRD Rembang, Ridwan. Dalam kunker tersebut, Ridwan dan rombongannya berkali-kali memuji Pamekasan. Di samping pemerintahnya sangat menghargai tamu, ujar Ridwan, saat menginjakkan kaki di Pamekasan, dirinya diliputi oleh ketakjuban. “Kesan utama kami ialah Pendapa Ronggosukowati yang sangat menarik dan unik. Banyak ukiran yang bernilai seni tinggi,” katanya sembari mengakui jika Pendapa Rembang tidak sebagus dan seunik Pendapa Ronggosukowati yang menjadi khas Pamekasan. Dalam sambutannya, Bupati Kholilurrahman membeberkan ragam prestasi yang sudah diraih Pamekasan beberapa tahun terakhir ini. Belum lama ini, katanya, Pamekasan mendapatkan nikmat yaitu dengan hadirnya tim nasional (timnas) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di mana Pamekasan masuk 15 besar tingkat nasional terbaik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. “Timnas datang ke Pamekasan dalam rangka evaluasi guna memilih the best ten dari 15 besar dan mohon sambungan doa semoga kita masuk 10 besar. Komitmen ini, kami wujudkan melalui penguatan sistem dan pelaksanaan pelayanan publik, baik dari sisi landasan hukum maupun tingkat pelaksanaan,” tegas bupati. Sampai saat ini, terangnya, Pemkab
KM/HAIRUL ANAM
MEMBANGGAKAN: Bupati Kholilurrahman memberikan cinderamata kepada Ketua Komisi A DPRD Rembang di ruang PKK Pamekasan, Kamis (7/3) siang kemarin.
Pamekasan telah memiliki peraturan daerah yang mengatur secara langsung pelayanan publik dan beberapa produk hukum yang berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan pelayanan publik yang telah dimiliki. Produk hukum tersebut, ungkapnya, antara lain Peraturan Daerah (Perda)
Nomor 13, 14, dan 15 tahun 2008 yang mengatur tentang Organisasi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian yang kedua, Perda Nomor 23 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Publik Daerah, serta Perda Nomor 4 tahun 2010 tentang Organisasi dan Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT). ”Kemudian, Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perbup Nomor 5 tahun 2012 tentang Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa,” terangnya. Ditambahkan, serangkaian prestasi yang telah digenggam Pamekasan ialah julukan atau gelar yang sematannya diberikan oleh orang-orang penting di negeri ini. Pada tahun 2002, katanya, Pamekasan dideklarasikan sebagai kota gerbang salam yang deklaratornya Bupati Kholilurrahman. Selanjutnya pada 2010, selanya, Pamekasan didaulat sebagai kota batik. Kala itu, dikabarkan kain batik tulis sepanjang 1.530 meter di Monumen Arek Lancor. Dan pada tahun yang sama, Pamekasan dijuluki sebagai kabupaten pendidikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh. Halili Yasin, menegaskan kepada Komisi A DPRD Rembang, berharap pertemuan tersebut menghasilkan suatu hal yang bermanfaat. Ketua Komisi A DPRD Rembang, Ridwan, mempertanyakan rahasia sukses Perda Pelayanan Publik di Pamekasan. Halili menjawab dengan lugas, itu tidak terlepas karena jalinan kerja sama antara legislatif dan eksekutif terbilang baik. Wabup Kadarisman, memberikan penjelasan tambahan, hakikatnya, pemerintah itu harus menekankan diri pada pengayoman, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan. “Dan pelayanan kini disadari sangat penting. Dan ini mesti kita jadikan pijakan dalam mengabdi pada negeri ini,” tukasnya. Kunker tersebut diakhiri dengan dialog yang dipimpin langsung oleh Bupati Kholilurrahman. Jalannya dialog berlangsung dengan penuh keakraban, sesekali serius, dan sesekali diliputi canda tawa. (anm/rr/adv)
Kisah Tiga Pemuda Korban Penipuan dengan Modus Dijadikan Satpam
Rugi Rp 5,1 Juta, Pelaku Mengaku Anggota Intel Kodim Nasib sial menimpa tiga pemuda asal Kecamatan Larangan setelah tertipu seseorang bernama Rendi Irawan, asal Surabaya. Ketiganya harus kehilangan uang total Rp 5,1 juta yang disyaratkan sebagai pelicin masuk bekerja sebagai petugas keamanan (satpam) di salah satu perusahaan. Ketiga korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan, Kamis (7/3). FATHOR RAHMAN, Kota PENIPUAN tersebut bermula dari perkenalan Ahmad Salehuddin, warga Dusun Biyan, Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, dengan Rendi Irawan di salah satu tempat praktik dokter spesialis, Jalan Kemayoran, Pamekasan, beberapa waktu. Pada saat itu Rendi yang mengaku sebagai anggota Intel Komando Distrik Militer (Kodim) dan anak dari salah satu kepala desa di Pakong hendak memberikan minyak yang bisa membuat hasil tangkapan ikan menjadi banyak kepada Salehuddin. Sambil memberikan minyak tersebut, Rendi juga menebar ‘jaring’. Ia melancarkan inisiatif memperdaya tiga pemuda yang masih kerabat Salehuddin, masing-masing: Erli Hidayat, Holis, dan Hamsun Hadi. Erli dan Holis merupakan warga Dusun Biyan, Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan.
KM/FATHOR RAHMAN
TERTIPU: Salah satu korban penipuan saat melapor ke Polres Pamekasan, setelah dirinya jadi korban penipuan, dan menujukkan foto yang diduga melakukan penipuan.
Sedang Hamsun tinggal di Desa Lancar, Kecamatan Larangan. Menurut Erli, ia dijanjikan bekerja sebagai satpam dan harus ikut pelantikan di PT Mahakam, Surabaya. Namun sesampainya di Surabaya, mereka justru dibawa ke salah satu penginapan dan bemalam di sana. ”Sesampai di Surabaya kami tidak kunjung dilantik. Malah keesokan harinya kami disuruh pulang dengan alasan orang tua pelaku sedang sakit dan dibawa ke rumah sakit. Dia bilang akan mengambilkan berkas pelantikannya ketiganya mulai bekerja pada tanggal 4 Maret 2013,” ungkap Erli di
depan penyidik Polres Pamekasan. Hingga tanggal 4 Maret tidak kunjung ada panggilan kerja, Erli dan kawankawan bau sadar telah menjadi korban penipuan. Salehuddin berusaha menghubungi Rendi melalui telepon, tetapi tidak ada kejelasan jawaban dari pelaku. Akibatnya tiga korban mengalami kerugian masing-masing Rp 1,7 juta sehingga total kerugian berjumlah Rp 5,1 juta. Menurut Erli, sistem pembayarannya diangsur sebanyak tiga kali, masing-masing uang seragam dan lain-lain sebesar Rp 700 ribu, uang pendaftaran Rp 400 ribu, dan uang senjata Rp 600 ribu.
”Saya sama sekali tidak menyangka kalau dia akan menipu kami karena gayanya sangat meyakinkan. Dia berjanji bisa memasukkan tiga keluarga saya menjadi satpam di salah satu bank di Pamekasan,” ujar Salehuddin yang kemarin mendampingi ketiga korban melapor ke Polres Pamekasan. ”Setelah kami telah cek ke bank yang disebut pelaku, dikatakan manajemen setempat tidak ada lowongan pekerjaan satpam. Selain itu Erli juga pernah mengecek ke PT Mahakam di Surabaya dan dijawab tidak ada lowongan satpam di Pamekasan,” imbuhnya. Selain melakukan penipuan, pelaku juga dilaporkan dengan tuduhan ancaman pembunuhan. Pada saat ketiga korban melapor, kemarin, pelaku mengancam akan membunuh ketiganya kalau sampai kejadian tersebut dilaporkan kepada polisi. ”Ketika melapor, pelaku menelepon dan mengancam akan melakukan pembantaian. Untungnya saat dia menelepon, petugas kepolisian yang berada di ruang SPK sebagai saksinya adanya ancaman pembunuhan,” beber Salehuddin. Laporan ketiga korban diterima petugas Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Pamekasan dengan bukti nomor laporan LP/III/2013/Jatim/Res PMK tertanggal 7 Maret 2013. Akibat perbuatannya, pelaku berpeluang dijerat dengan pasal penipuan dan ancaman pembunuhan. ”Dengan adanya laporan ini, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami akan mendalami laporan kasus ini sesuai dengan laporan yang telah disampaikan oleh pelapor kepada kami,” terang Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pamekasan, Ajun Komisaris Polisi Mohammad Nur Amin. (rr)