Email : jurnalmedia.indonesia@gmail.com jurnalmediaindonesia@yahoo.co.id
Redaksi : 0857- 7445-7769 Iklan : (021) 22526024 Sirkulasi : 0878-7812-2236 Telp : 0812-1331-1169, 0877-8611-1169 0855-4901-1169
Twitter @jurnalmediaind1 Facebook : Jurnal Media Indonesia
MEDIA ONLINE www.jurnalmediaindonesia.com
SENIN 06 - 24 FEBRUARI 2017
Harga Eceran : DKI Jakarta Rp.3000,- Luar Jakarta Rp.3.500,-
Edisi 187 Tahun XII
Maraknya Aksi Teror, Revisi UU Terorisme Harus Dipercepat Koran JMI Ancaman terorisme terutama dari kelompok militan ISIS dan Foreign Terrorist Fighter (FTF) semakin nyata. Untuk itu Undang-Undang (UU) Terorisme yang saat ini masih dalam tahap revisi di Pansus DPR harus segera disahkan. “Revisi UU anti-Terorisme perlu segera dilaksanakan dan tidak usah diperdebatkan lagi. Persoalannya, potensi terjadinya ancaman teroris me terhadap keamanan secara na sional sudah di depan mata,” ujar Staf Ahli BNPT, Suhardi Somomoel jono di Jakarta, Jumat (3/2). Menurutnya, kelemahan hukum di Indonesia akibat belum disahkan revisi ini berpotensi dimanfaatkan
oleh kelompok radikal yang antiPancasila untuk mengganti sistem kekuasaan di Indonesia dengan sistem kepemimpinan khilafah. Upaya inilah yang terus dilakukan kelompok ISIS untuk mendirikan negara khilafah dengan menghalal kan berbagai macam cara. Menurutnya, ISIS adalah bagi an dari model kepemimpinan seperti itu dan dikendalikan oleh pihak luar. Meski ISIS pusatnya di Suriah dan Irak, Suhardi menilai, militan pim pinan Abubakar Al Baghdadi mem punyai jaringan internasional luar biasa.
Bersambung ke Hal 15
Rizal Ramli : Konflik SARA Pecah Lagi, Ekonomi Indonesia Lebih Sulit Diperbaiki
Rizal Ramli Jakarta Pusat, Koran JMI
Ekonomi Indonesia bisa betul-betul hancur akibat konflik berlatar SARA. Ekonom senior, Rizal Ramli bahkan memprediksi perekono mian Indonesia akan lumpuh sampai minus lima hingga delapan persen. “(Kalau ada krisis lagi) ekono mi kita bisa mundur sampai dela pan tahun dan akan lebih parah
dari krisis di tahun 98,” kata Rizal di Masjid Lautze, Jakarta Pusat, Jumat (3/2) Rizal menjelaskan, saat diter jang krisis 98, ekonomi Indonesia lebih mudah bangkit. Karena pada tahun itu meski krisis dari segi moneter atau finansial, harga komoditas masih terbilang tinggi. “Makanya dulu masyarakat di luar Jawa yang ekonominya ber gantung pada komoditas makmur. Sekarang ekonomi kita tidak be gitu. Komoditi kita belum bangkit,” kata mantan Menko Maritim dan Sumber Daya itu Makanya di era pemerintahan B.J Habibie, perbaikan ekonomi bisa mudah digenjot dari minus 13 persen menjadi minus lima persen. Berlanjut terdongkrak ke positif 4,5 persen di masa Presiden Abdur rahman Wahid alias Gus Dur. “Jadi bukan hal yang mudah. Kalau sekarang konflik SARA pecah, ekonomi kita akan jauh lebih sulit bangkit dibanding krisis tahun 98,” terang Rizal. (IsA/RMol)
Mabes Polri Tegaskan Penyadapan Ilegal Bisa Dibui 15 Tahun Jakarta, Koran JMI Isu penyadapan yang mencuat pasca persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak luput dari perhatian aparat Kepo lisian. Dalammenanggapi isu penya dapan itu, Mabes Polri menegaskan bahwa pelaku penyadapan ilegal dapat dikenakan hukuman 15 tahun penjara. “Dalam telekomunikasi dijelas kan siapa yang dengan secara ilegal menyadap itu bisa kena hukuman maksimal 15 tahun penjara,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di kan tornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (3/2). Martinus mengatakan sejauh ini kepolisian belum pernah menerima
maupun menemukan adanya la poran terkait penyadapan ilegal. Namun, dia memastikan siapapun yang melakukan hal itu akan dikena kan hukuman. “Sementara ini kita belum mela kukan dan belum menemukan itu dan kalau pun itu terjadi, tentu akan berakibat kepada hukum. Yang mana di dalam UU Telekomunikasi itu sangat jelas dikatakan dijelaskan orang yang tanpa hak untuk mela kukan penyadapan itu bisa dikena kan penjara maksimal 15 tahun,” papar Martinus seperti dilansir dari berita RMOLJakarta. Ditegaskan Martinus bahwa hanya ada 5 lembaga negara yang dibolehkan menyadap yakni BIN, Kejaksaan, KPK, BNN, dan Pol ri. (YB/RMol/Red...)
Sentimen Anti Muslim Dan Imigran Donald Trump DONALD John Trump merupakan Presiden ke-45 Amerika Serikat (AS) yang kerap kali menjanjikan hal kontroversial pada masa kampanye. Tanggal 27 Januari 2016 lalu, salah satu janji kampanyenya menjadi kenyataan. Ia menandatangi Executive Order yaitu semacam keputusan pre siden yang melarang masuknya imi gran dan pengunjung bervisa dari 7 negara yaitu Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah dan Yaman. Hal tersebut kontan memicu protes dari ribuan rakyat AS yang menentang kebijakan anti muslim dan anti imigran tersebut. Kebijakan Trump cenderung men gutamakan perlindungan bagi rakyat AS dari serangan Internasional baik berupa serangan fisik maupun eko nomi. Trump dalam salah satu kam panyenya pernah berujar bahwa dia
Bersambung ke Hal 15
Nomenklatur Diubah, Kepala Densus 88 Diganti Jakarta, Koran JMI Kapolri Jenderal Pol Tito Kar navian kembali mengeluarkan telegram rahasia yang berisi mutasi sejumlah perwira Polri. Dalam telegram nomor ST/261/ II/2017 yang diterbitkan pada 3 Februari 2017, selain pergantian jabatan, ada pula pengukuhan
Pengacara Ahok Akan Minta SBY Bersaksi di Persidangan Jakarta, Koran JMI Salah satu penasihat hukum ter dakwa kasus dugaan penodaan aga ma Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tommy Siho tang, mengatakan akan meminta Ketua Umum Partai Demok rat Susilo Bambang Yudhoyo no untuk dihadirkan di dalam persidangan. Permintaan itu akan dila kukan terkait dengan ucapan Yudhoyono yang menyebut ada yang menyadap percakapan dirinya dengan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin. “Terlintas di pikiran tim penasihat hukum untuk me minta majelis panggil mantan Presiden SBY, jelaskan di per sidangan dari mana beliau itu bisa menyimpulkan ada pen yadapan,” ujar Tommy da lam sebuah diskusi bertajuk “Ngeri-ngeri Sadap” di Ciki ni, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2017).
Tommy menjelaskan, tim pena sihat hukum Ahok tidak pernah mengatakan adanya penyadapan di dalam per sidangan. Mereka hanya mem bahas mengenai ada
Bersambung ke Hal 15
Persiapan Puncak HPN 2017 Sudah 95 Persen
Ambon, Koran JMI Provinsi Maluku semakin siap menyelenggarakan acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2017. Kegiatan tersebut akan digelar di Lapangan Tantui Kota Ambon pada tanggal 9 Februari mendatang. Persiapan di lapangan milik Brimob
Polda Maluku ini sudah nyaris sempurna dengan berdirinya pang gung hiburan dan panggung VVIP (very-very important person). Para pengisi acara pun sudah berulang
Bersambung ke Hal 15
sejumlah posisi yang berubah no menklaturnya. Salah satu perwira tinggi yang dimutasi, yaitu Kepala Densus 88 Antiteror Brigjen Pol Eddy Har tono yang akan menjabat Wakil Kepala Densus 88 Antiteror. Sementara itu, Analis Kebijakan Utama Bidang Pencegahan Densus
88 Brigjen Pol Muhamad Syafii ditunjuk menjadi Kepala Densus 88 Antiteror. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kom bes Martinus Sitompul membenar kan mutasi tersebut. Setelah dimuta
Bersambung ke Hal 15
Kawal RUU Penyiaran, Muhammadiyah Dukung Pelarangan Iklan Rokok Di TV Jakarta, Koran JMI Angkatan Muda Muhammadi yah (AMM) dan Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengen dalian Tembakau mendukung pela rangan iklan rokok di televisi, seperti tercantum dalam pasal 61 dan 142 draf revisi UU Penyiaran. Pelarangan iklan rokok meru pakan salah satu langkah strategis untuk membendung perokok pemula dan mengerem darurat konsumsi rokok di Indonesia. Demikian disampaikan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Jasra Putra, dalam jumpa pers “Mem bendung Gelombang Perokok Baru, Dukungan Bagi Pelarangan Iklan Dalam Revisi UU Penyiaran” di aula
PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat (Rabu, 25/1). Selain Jasra, juga hadir per wakilan PP Nasyiatul Aisyiyah, PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Indonesian Institute for Social Development (IISD), Human Rights Working Group (HRWG), Indonesia Corruption Watch, dan perwakilan Raya Indonesia. Jasra menjelaskan industri rokok selalu berusaha mengembangkan pasar dan menargetkan generasi muda, baik untuk meningkatkan jumlah perokok baru maupun untuk
Bersambung ke Hal 15
Gabungnya Puluhan Anggota DPD ke Parpol Dianggap Kegalauan Politik Jakarta, Koran JMI Tak kurang dari 40 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sudah bergabung dengan Partai Hanura yang kini dipimpin oleh Oesman Sapta Odang, yang juga berasal dari unsur DPD. Terkait fenomena “bedol desa” ini, Anggota DPD RI Intsiawati Ayus melihatnya sebagai kegalauan po litik. Pasalnya, para anggota DPD berangkat dari daerahnya dengan semangat yang luar biasa untuk memperjuangkan regulasi bercita rasa daerah, namun terhalang oleh konstitusi. DPD dianggap belum memiliki
Oesman Sapta Odang kewenangan yang cukup kuat. “(Karena) belum ada undangundang yang memberi keseimban
Bersambung ke Hal 15
INDEKS 17 Juta Orang Hadapi Kelaparan di Tanduk Afrika Dampak Kekeringan
Resmi Jadi Pelatih Timnas U-19, Indra Sjafri Diberi Target Tinggi
Kisah Kuburan Orang Minahasa Kuno di Desa Sawangan
6 Kebiasaan Sehari-Hari yang Bisa Memicu Depresi KORAN JMI Merasa sedih, mudah marah, kurang motivaai, mudah tersinggung, hingga putus asa merupakan beberapa tanda seseo-rang mengalami depresi. Depresi bisa terjadi dalam waktu yang sebentar hingga sangat lama bila tidak diatasi dengan baik.
ROMA, KORAN JMI Dengan curah hujan yang sangat sedikit dalam beberapa pekan terakhir dan ramalan tidak akan turun hujan selama dua bulan, lebih dari 17 juta ...
JAKARTA, KORAN JMI Pelatih Bali United, Indra Sjafri akhirnya resmi dinyatakan sebagai pelatih Tim Nasional Indonesia U19.
MINAHASA, KORAN JMI Jika anda ke Sulawesi Utara, sempatkanlah mengunjungi Taman Purbakala Waruga Sawangan yang berada di Desa Sawangan, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Hal 2
Hal 8
Hal 9
Hal 13