At tahdzib 2 daftar isi

1

AT-TAHDZIB

Jurnal Studi Islam dan Muamalah Penanggung Jawab Moh. Ulumuddin, MA (STAI At-Tahdzib Jombang) Pimpinan Redaksi Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) Sekretaris Ahmad Insya’ Ansori, M.HI Staf redaksi Wedi Pratanto, M.EI (STAI At-Tahdzib Jombang) Muhammad Amiruddin, Lc., M.Pd (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) Administrasi M. Zunaidi Halimi Ackmad Rifa’i Zuhrotun Na’imah Ahmad Yasin Siti Fitria Penerbit At-Tahdzib Press Jombang Alamat Redaksi Jl. Ngoro Kandangan Km.3 PA Rejoagung Ngoro Jombang 61473 Tlpn. (0354) 327847, (0321) 7180292, E-mail: muhammad_bwi@yahoo.co.id. www.staia.net Jurnal Studi Islam dan Muamalah At-Tahdzib diterbitkan dua kali dalam setahun sebagai media informasi dan publikasi penelitian sosial keagamaan dan muamalah (ekonomi islam) sebagai tanggung jawaban ilmiah dan perwujudan dari Tri Darwa Perguruan Tinggi.

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib (STAIA).

Redaksi berhak merubah atau memperbaiki tulisan tanpa merubah esensi dari materi tulisan. Proses publikasi tulisan dilakukan melalui blind review process yang ditetapkan editor.

Diterbitkan: September 2012 At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

2

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal Huruf Arab Nama ‫ﺍ‬ alif ‫ﺏ‬ ba’ ‫ﺕ‬ ta’

Huruf Latin tidak dilambangkan b t

‫ﺙ‬

sa’

s\

‫ﺝ‬

jim

j

ha’

‫ﺡ‬ ‫ﺥ‬

kha’

h kh

‫ﺩ‬

dal

d

‫ﺫ‬

z\

‫ﺭ‬ ‫ﺯ‬ ‫ﺱ‬ ‫ﺵ‬

zal ra’ zai sin syin

‫ﺹ‬

sad

s

‫ﺽ‬ ‫ﻁ‬

dad ta’

d t

‫ﻅ‬

za’

z

‫ﻉ‬

‘ain

‘

r z s sy

Nama tidak dilambangkan be te es (dengan titik di atas) je ha (dengan titik di bawah) ka dan ha de zet (dengan titik di atas) er zet es es dan ye es (dengan titik di bawah) de (dengan titik di bawah) te (dengan titik di bawah) zet (dengan titik di bawah) koma terbalik di atas

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

3 ‫ﻍ‬ ‫ﻑ‬ ‫ﻕ‬ ‫ﻙ‬ ‫ﻝ‬ ‫ﻡ‬ ‫ﻥ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻩ‬ ‫ء‬

gain fa’ qaf kaf lam mim nun waw ha’ hamzah

g f q k l m n w h ‘

‫ﻱ‬ II. Vokal Pendek

ya’

y

ge ef qi ka ‘el ‘em ‘en w ha apostrof ye

1.

--------

fathah

ditulis

a

2.

--------

kasrah

ditulis

i

3.

--------

dammah

dituÿÿs

u

III. Vokal Panjang 1.

fathah + alif

ditulis

a

2.

fath}ah + ya’ mati

ditulis

a

ditulis ditulis

i u

3.

4.

kasrah + yā’ mati d}ammah + wāwu mati

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

4

DAFTAR ISI KONSEP ASURANSI DALAM KONSTRUKSI BISNIS ISLAM (Kajian Reflektif Perspektif Fikih Muamalah) Moh. Nafih ...........................................................................................

133

HARTA DALAM ISLAM (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami) Wening Purbatin Palupi .......................................................................

154

MONOPOLI DALAM PRESPEKTIF BISNIS SYARI窶連H Emi Chulaimi ........................................................................................

172

OBLIGASI SHARIAH (Analisi Normatif, Praksis dan Komparatif Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah) Moh. Sholeh ..........................................................................................

185

URGENSI DAN RELEVANSI AL-MASLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI METODE IJTIHAD KONTEMPORER Achmad Cholili ....................................................................................

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN USHUL FIQH (Analisis Legislasi Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah) Irkham Afifianto.....................................................................................

AKTIVITAS BISNIS PERSPEKTIF ISLAM DAN KAPITALIS (Analisa Komparatif Terhadap Aspek Fundamental Ekonomi Islam dan Kapitalis dalam Aktivitas Bisnis) Rosyidin .................................................................................................

ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB PRESPEKTIF BISNIS SYARIAH Dwi Hidayatul Firdaus..........................................................................

203

220

242

262

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

133

KONSEP ASURANSI DALAM KONSTRUKSI BISNIS ISLAM (Kajian Reflektif Perspektif Fikih Muamalah) Moh. Nafih

Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang

Abstract

Application of equilibrium principal in Islam very is suggested, to be comprehended as life balance in world and eternity which must be carried by entrepreneur of moslem in this bearing ( Insurance). Hence this balance concept, inviting to all entrepreneur of moslem to be able to realize actions in business which can place x’self a others and moslem prosperity of life safety and world eternity.Other side, in have business to oblige the existence of business ethics Islamly which is put down above values of normatifitas religion. Ethics is ideal moral values which must be applied in Islam business as business identity which have Islam bases. Business of Islam is the way of have business which clear of manipulation actions, exploitation, and from goods of lap. But most principal in characteristic have business of Islam conducted on the basis of is voluntary (antaradhin) and accepting each other between one another. So that from conducting business transaction it in an optimal fashion.In this ” concerning insurance”, representing new problem to Islam, and have the character of ijtihad, which must be tilled by moslem intelectuals to be able to know law status, operational procedure, and elementary principle of Islam, and also can be applied by society.

Keyword: insurance, concept, business of Islam, entrepreneur of moslem

Pendahuluan Kompleksitas kehidupan selalu saja membawa manusia kedalam kejumudan yang berkepanjangan. Salah satunya adalah rasa kekawatiran yang muncul dalam diri manusia, baik kekawatiran atas keselamatan pribadi maupun atas harta benda yang dimilikinya. Fenomena tersebut selalu saja muncul dan mengepung manusia dalam manifestasi bahaya-bahaya yang memancing rasa takut yang penuh dengan histeria. Permasalahan tersebut telah disinggung (dijelaskan) dalam al-Qur’an, ketika Adam dan Hawa mendapatkan pesan Tuhan agar At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

134

Konsep Asuransi Dalam Konstruksi Bisnis Islam

menjauhi pohon terlarang (khuldi). Allah berfirman :

Artinya: Maka kami berkata: “Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan meresa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas ,matahari didalamnya.(Qs: Thaha, (20):117-119 )�.

Deskripsi ayat tersebut, menganalogikan bahwa kehidupan dalam surga semuanya terjamin. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dari ancaman kelaparan, dahaga dan ketelanjangan, maupun ancaman terhadap jiwa, akidah, kehormatan, kekayaan, kebebasan, kezaliman, permusuhan, dan pemaksaan yang biasa terjadi dalam kehidupan dunia.

Pada subtansinya, kehidupan manusia tidaklah cukup semata dengan ihtiyar fisik untuk memenuhi kebutuhan jasmani di dalam berbisnis, dalam rangka penjaminan atas keberlangsungan hidup. Tetapi secara niscaya juga harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rohani, agar tidak terjadi dis-equilibrium dalam menuju proses kehidupan, yaitu dengan upaya mengintegrasikan kedua aspek tersebut, yang berjalan secara sinergis,1 dengan berpegang (disandarkan) kepada nilai-nilai normatifitas Agama (syari’at).

Pengetrapan prinsip equilibrium dalam Islam sangat dianjurkan, dipahami sebagai keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat yang harus diusung oleh pembisnis muslim dalam kaitan ini (Asuransi). Maka konsep keseimbangan ini, mengajak kepada para pengusaha muslim untuk dapat merealisasikan tindakantindakan praksis (dalam bisnis) yang dapat menempatkan diri seorang muslim dan orang lain pada kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan di akhirat.2 Yakni berlaku adil dan tidak menzalimi (eksploitasi) orang lain atau kepada hal-hal lain yang mengandung unsur kemudlaratan bagi diri sendiri dan orang lain dalam praktek berbisnis.

Disisi lain, dalam berbisnis mengharuskan adanya etika bisnis secara Islam yang diletakkan di atas nilai-nilai normatifitas agama. Etika adalah nilai-nilai moral ideal yang harus diterapkan dalam bisnis Islam sebagai identitas bisnis yang berbasiskan Islam. Bisnis secara Islam adalah cara berbisnis yang bersih dari tindakan-tindakan manipulasi, eksploitasi, dan dari barang-barang ribawi.

Tetapi yang paling prinsip dalam ciri berbisnis secara islami adalah dilalkukan atas dasar sukarela (Antaradhin) dan saling menerima (antaqabudhin) antara satu sama lain. Sehingga dari masing-masing yang melakukan transaksi bisnis menemukan utilitasnya secara optimal.

Permasalahanya adalah; bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat termanifestaikan kedalam kehidupan riil yang kompleks ini sebagai solusi 1 Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek (Jakarta: UI-PERS, 1974), hlm.15.

2 Faisal Badroen dkk, Etika Bisnis Dalam Islam (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006), hlm. 92.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Nafih

135

alternatif dan dapat mengikis carut-marutnya persoalan kehidupan. Dalam pada ini “mengenai asuransi”, merupakan persoalan baru bagi Islam, dan bersifat ijtihadi, yang harus digarap oleh para intelektual muslim untuk dapat mengetahui status hukum, prosedur operasional, dan prinsip dasarnya secara Islam, serta dapat diterapkan pada halayak masyarakat secara totalitas. Maka hematnya, penulisan ini, secara fokus mengagendakan kepada persoalan-persoalan tersebut secara optimal sebagai obyek kajian.

Sejarah Kronologis Perkembangan Asuransi Secara historis,kajian tentang ‘pertanggungan’ telah dikenal sejak zaman dahulu dan telah dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat, walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana. ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep “pertanggungan” yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia. 3 Konsep asuransi pada dasarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi dimana manusia pada masa itu mengalami berbagai kesulitan dan ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno selama raja Qifthir berkuasa, yaitu pada masa Nabi yusuf, yang menggambarkan keadaan negara dalam himpitan paceklik yang akan dihadapinya.4 Praktek asuransi secara eksplisit telah dilakukan pada zaman Nabi, yaitu apa yang disebut dengan aqilah.5 Aqilah adalah kebiasaan orang arab zaman dahulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan membayar sejumlah uang darah (diyat) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh tersebut yang disebut aqilah.

Harus membayar uang darah atas nama pembunuh.6 Maka, tidak diragukan lagi bahwa konsep tentang kerjasama itu, dahulu muncul berasamaan dengan manusia dan kebutuhannya akan bantuan dan saling kerjasama dengan yang lain. Tetapi asuransi dilihat dari sistem yang teratur, dan terlembaga baru muncul pada abad 14 M. yaitu asuransi kelautan yang menacakup asuransi jiwa, yang mana bahaya laut di “injlitara” pada tahun 1300 M. sangat membahayakan. Hal tersebut juga dialami oleh asuransi kelautan lain, yang merupakan pengalaman bersejarah, pada tahun 1347 M., tepatnya yang menjadi objek asuransi pada saat itu adalah kapal Sant Clear yang sedang beraktivitas menyebrangi lautan dari Jenewa menuju Mursiliya, dan jika dilihat 3 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 65.

4 Lihat penjelasan dalam kitab suci al-Qur’an, Qs: Yusuf [12]: 42-49.

5 Moh Ma’sum Billah, Islamic Insurance (takaful), (Selangor: Ilmiah Publisher, 2003), hlm. 2.

6 Pada perkembangan berikutnya, kata Syeh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, dengan datangnya Islam, sistem aqilah diterima oleh Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. Lihat Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari. Vol. 12. (Lahore Pakistan: Nashrul Kutub Islamiyah, 1981), hlm. 296.

Permasalahan tersebut dapat dilihat pada hadist Nabi, dalam pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail. Muhammad Syakir Sulla, Asuransi Syari’ah (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 31.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

136

Konsep Asuransi Dalam Konstruksi Bisnis Islam

dari segi persyaratan kelayakan pakai kapal tersebut, secara kondisional sudah doyong, sehingga berimplikasi terhadap batalnya kontrak asuransi yang telah disepakati.

Pada perkembangannya, ansurasi kelautan secara sistemik dan di perundang-ungdangkan, muncul di Barselona pada tahun 1435. M. yang diikuti oleh negara Perancis pada abad 16. Kemudian muncul Luwis 14 pada tahun 1681 tentang ketetapan bagi pekerja bersama awak kapal. Sepanjang itu, kemuadian ahli hukum Peranscis, membuat hukum perasuransian laut yang termasuk bagian dari Undang-Undang Perdagangan Prancis tahun 1807. M. Senada dengan hal tersebut, muncul Undang-Undang peransurasian kelautan secara khusus, yang memberikan rumusan pengertian atas asuransi kelautan, yang meliputi batasan-batasan aspek peransurasian pada tahun 1601 di Inggris. Kemudian ada sekelompok jama’ah atau permusyawarahan Lawiduz di London yang berniat menjadikan asuransi kelautan berorientasikan kepada keuntung.

Disisi lain asuransi kelautan, terdapat juga asuransi jiwa yang berhubungan dengan awak kapal dan nahkoda kapal, untuk memeberitahukan polis asuransi jiwa, yaitu pada tahun 1583 M. menurut solih ricard martin yang tinggal di London selama 12 bulan. Kemudian muncul asuransi kebakaran pada tahun 1666. M. disebabkan oleh hancurnya sebagian besar rumah-rumah yang ada di London akibat kebakaran, kemudian menyebar keseluruh seantero Eropa pada abad 18 M. hal ini adalah permualaan munculnya pendanaan untuk asuransi kebakaran pada tahun 1717 M. Pada aba ke 15 M. asaransi jiwa memisahkan diri atau menjadi independen, akan tetapi justru memunculkan gejolak permusuhan yang ditandai dengan adanya pertaruhan (rohan) dan perjudian (muqamarah). Sehinggga kehidupan manusia cenderung tunduk kepada perjudian. Luwis. 14, memunculkan ide penting untuk menagkal bahaya diluar moral. Sebagaimana para pembuat hukum yang memberikan hukuman, yang menunjukkan munculnya peraturan/ UU Letontine yang bersandar atas prinsip kesepakatan bersama, untuk menolak anggota diantara mereka yang kerjasama tahunan selagi masih hidup. Dan Apabila mati keluarga anggotanya, orang-orang yang kerjasama yang masih hidup, dan investor mendistribusikan kerjasama diantara orang-orang yang masih hidup saja, sistem ini bersandar kepada unsur penipuan, keuntungan dan spekulasi, yang orientasinya adalah mewujudkan keuntungan.

Sebaliknya muncul ssstem lain di Inggris yang menyerupai asuransi kerjasama (ta’awun), dan asuransi gotong royong (takaful) dalam hal kematian diantara mereka, yang mana ditujukan bagi keluarganya yang mati.

Pada perkembangan berikutnya, asuransi jiwa menyebar di negara Eropa sejak abad 18 bersamaan dengan berkembangnya asuransi jiwa di Prancis pada tahun 1787 M. dan Holandia pada tahun 1807, dan di Ceko pada tahun 1824,

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Nafih

137

Jerman tahun 1829, dan di Suwis pada tahun1841.

Adapun asuransi pertanggungjawaban disebabkan oleh kesalahan atau peristiwa yang membahayakan orang lain muncul juga sistem yang mengikuti asuransi kelautan, kemudian memisahakan diri pada tahun 1845 M. dan menjadi sistem yang diakui, dikarenakan majunya perdagangan, perindustrian dan penggunaan prasarana, berikutnya bertambahnya bentuk asuransi pertanggung-jawaban , yang betujuan untuk membantu orang-orang yang terkena musibah .

Macam arusansi muncul disebabkan oleh munculnya industri modern dan berkembangnya alat mekanik, bersebarnya sarana tranportasi dan komunikasi, seperti asuransi khusus angkutan darat.7 Pada perkembangan berikutnya (abad modern), muncul sebuah jasa asuransi syari’ah, tentunya keberadaannya tidak bisa lepas dari asuransi konvensional yang telah lama exist. Munculnya isu peransurasian syari’ah baru terjadi pada dekade tahun 70an. Hal ini dipicu oleh adanya fatwa pengharaman praktek asuransi konvensional oleh beberapa negara Islam atau yang mayoritas penduduknya muslim. Seperti Malaysia mengharamkan asuransi konvensional pada tahun 1972, dan pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of Sudan memprakarsai berdirinya asuransi syari’ah Islamic Insurance Co. Ltd. Di Sudan serta Arab Saudi. Lalu diikuti pula berdirinya beberapa lembaga asuransi di negara-negara non-muslim seperti Swiss, Luxembourg dan Bahamas pada tahun 1993.

Sementara di malaysia sendiri lembaga asuransi syariah baru berdiri pada tahun 1984. Dan Indonesia, asuransi takaful baru muncul sepuluh tahun kemudian, seiring diresmikannya PT Syarikat Takaful Indinesia. Berdirinya PT STI ini tidak lepas dari pemikiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang berkerjasama dengan Bank Muamalah Indonesia dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun Tim Pembentukkan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI). TEPATI inilah yang kemudian menjadi perumus dan perealisir berdirinya Asuransi Takaful Indonesia dengan mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga (asuransi jiwa) dan PT Asuransi Umum (asuransi kerugian).8 Pengertian Asuransi Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, insurance,9 yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata ‘pertanggungan’.10 John M. Echols dan Hassan Syadilly memaknai kata insurance dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan.11 Dalam 7 Ali Muhyiddin al-Qarahdagy, al-Ta’min al-Islam: Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah, muqaranah bit-Ta’min al-Tijari ma’a al-Tathbiqat al-Amaliyah (Beirut, Libanon: Sirkah Daar al-Basyair al-Islamiyah, 1983), hlm. 23-26.

8 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam…, hlm. 76.

9 John M. Echols dan Hassan Syadilly, Kamus-Inggris Indonesia (Jakarta: Gramedia , 1990), hlm. 326.

10 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 63.

11 John M. Echols dan Hassan Syadilly…, hlm. 326.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

138

Konsep Asuransi Dalam Konstruksi Bisnis Islam

bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah assurantie (asuransi) dan verzekering (pertanggungan).12 Sedangkan asuransi dalam dunia Islam biasa dikenal dengan istilah takaful, ta’min, atau tadhamun.13 Pengertian al-ta’min secara lughowi adalah sebagai berikut: ‫ اطمأن‬: ‫ اي‬,‫ وأمنة‬,‫ وأمانة‬,‫ وأمنا‬,‫ أمنا‬-‫ بكسر امليم‬-‫ وأصله من أمن‬,‫هو من مصدر أمن يؤمن تأمينا‬ 14 .‫ وامني‬,‫ فهو امن‬,‫ولم يخف‬ Sedangkan menurut istilah adalah berikut: ‫ وهو‬,‫ قبل الطرق اآلخر‬-‫ وهو املؤمن‬-‫ قهو عقد يلتزم أحد طرفيه‬:‫وفي االصطالح القانون واالقتصادي‬ ‫وبذلك‬15 .‫ أداء ما يتفق عليه عند حتقيق شرط أو حلول أجل في نظير مقابل نقدي معلوم‬,‫املستأمن‬ ‫ هل أمنكم عليه إال كما أمنتكم‬:‫ األتية‬64 ‫األية‬:,‫ في صورة يوسف‬,‫قد وردت قوله تعالى في القرأن‬ ‫؟‬......‫ أي هل وثقت بكم‬,‫على أخيه من قبل‬ Menurut istilah lain, asuransi juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 (tentang usaha perasuransian), atau merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Kepailitan, pada bab kesembilan Pasal 246, yang mana dalam undang-undang tersebut didefiisikan sebagai berikut: Asuransi atau pertanggungan, adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu pergantian kepadanya (tertanggung) karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu..16 Dari rumusan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan adalah merupakan suatu ihtiyar dalam rangka menanggulangi adanya risiko. Adapun yang dimaksud dengan risiko adalah “setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui terlebih dahulu mengenai masalah yang akan datang”,17 yakni suatu peristiwa yang terjadi di luar kehendak pihak tertanggung yang menimbulkan kerugian baginya, yang mana risiko tersebut merupakan objek jaminan asuransi 18.

Maka, menurut pengertian ini, dapat dirumuskan bahwa asuransi syari’ah merupakan model perusahaan produk jasa pertanggungan atas resiko, yang mengikatkan dirinya kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu pergantian kepada tertanggung atas suatu kerugian (klaim).

12 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia (Jakarta: Pembimbing, 1958), hlm. 1.

13 Briefcase Edukasi Profesional Syari’ah, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari’ah Kontemporer, disuting oleh Muhammad Firdaus DN. dkk. (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 60.

14 Ali Muhyiddin al-Qarahdagy, al-Ta’min al-Islam: Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah, muqaranah bit-Ta’min al-Tijari ma’a al-Tathbiqat al-Amaliyah (Beirut, Libanon: Sirkah Daar al-Basyair al-Islamiyah, 1983), hlm. 15-16 15 Ibid.

16 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006), hlm. 77.

17 Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarata: Sinar Grafika, 2004), hlm. 84.

18 Munir Fuady, Pengantar Hokum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 250.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Nafih

139

Sedangkan dalam prakteknya, mendasarkan kepada prinsip ta’awun, dan selalu komitmen kepada prinsip-prinsip syari’ah, terutama kemaslahatan umat dan rahmat bagi alam.19 Dasar Hukum Asuransi Syari’ah Secara tekstual, dalam al-Qur’an tidak ada satupun ayat yang menerangkan tentang asuransi secara ekplisit. Tetapi dalam ayat lain dapat ditemukan dalildalil yang bersifat metaforis (qiyasi) yang secara arti sesuai dengan subtansi yang dimaksudkan oleh makna asuransi itu sendiri. Dasar asuransi juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 (tentang usaha perasuransian), dan dalam Kitab UndangUndang Hukum Dagang pasal 246.20 Prinsip dasar yang digunakan oleh asuransi syari’ah adalah berasaskan konsep ”takaful» yang merupakan perpaduan tanggung jawab dan persaudaraan peserta.21 Perpaduan tanggung jawab adalah salah satu bentuk dari sikap saling tolong menolong (ta’awun) yang menjadi doktrin ajaran Islam. Juga bisa diartikan sebagai bentuk saling berbuat kejujuran, keadilan, dan saling menjamin.

Disisi lain dalil yang menjadi landasan asuransi syari’ah sesuai dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2000, mengacu kepada dalil ayat al-Qur’an, dan dalil-dalil hukum lain, yaitu: Qs: al-Hasyr [59]: 18., alHadist,dan al-Qaidah al-Fiqhiyah:, 22 .‫ياأيهاالذين أمنوا اتقوا اهلل ولتنظر نقس ما قدمت لغد واتقوا اهلل إن اهلل خبير مبا تعملون‬ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Qs: al-Hasyr [59]: 18).

Dalam hadist Nabi juga dijelaskan, yaitu hadist riwayat Imam Muslim berikut: ‫ واهلل في عون‬,‫من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة‬ 23 .‫عبد ما دام العبد في عون أخيه‬

Artinya: “orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-hambanya selama dia (suka) menolong saudaranya”. (HR. Imam Muslim dari Abu Hurairah).

Kemudian dalam al-Aqaid al-Fiqhiyah juga dijelaskan berikut:

19 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah; Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 126.

20 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang..., hlm. 77.

21 Karnaen Perwataatmadja dkk, Bank dan Asuransi Ilsam di Indonsia (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 227.

22 Briefcase Edukasi Profesional Syari’ah, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari’ah Kontemporer…, hlm. 60-63.

23 Asy-Syeh Zainuddin bin Abdul Azil al-Malibari , Fathul Mu’in, terj. Abul Hiyad, (Surabaya: Al-Hidayah, tt) hlm. 284.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

140

Konsep Asuransi Dalam Konstruksi Bisnis Islam 24

.‫األصل في األشاء اإلباحة‬

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. (al-Aqaid al-Fiqhiyah).

Prinsip Dasar Asuransi Syari’ah Perusahaan asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan asuransi di mana pun berada. Menurut Hasan Ali, dalam penyelenggaraan perusahaan asuransi paling tidak harus meliputi 6 unsur prinsip dasar yang harus terkumpul secara utuh di antaranya: (1). Unsur kepentingan yang dipertanggungkan (insurable interest),25 (2). Kejujuran sempurna (utmost good faith),26 (3). Penggantian kerugian (indemnity),27 (4). Subrogasi (subrogation),28 (5). sokongan (contribution)29, dan (6). Kausa proksimal (proximate cause),30 yang sudah menjadi rukun bagi asuransi konvensional.31tentunya secara niscaya, prinsip ini jauh lebih berbeda dibanding dengan prinsip-prinsip yang ada pada asuransi syari’ah.

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syari’ah tidaklah jauh berbeda dengan 24 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 125.

25 Darmawi mendefinisikan insurable interest sebagai hak atau adanya hubungan dengan persoalan pokok dari kontrak , seperti menderita kerugian finansial sebagai akibat dari terjadinya kerusakan, kerugian, atau kehancuran suatu harta. Tanpa insurable interest, suatu kontrak akan merupakan kontrak taruhan atau kontrak perjudian, lagi pula dapat menimbulkan niat jahat untuk dapat menimbulkan kerugian dengan tujuan memperoleh santunan. Jika insurable interest ada, maka tidak mungkin mendapatkan kemungkinan dari peristiwa tersebut. Lihat Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, cet ke-3., (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 68.

26 Utmost good faith adalah bersikap jujur, bahwa kita berkewajiban memberitahukan sejelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan. Muslehuddin memakai kata uberrima fides untuk memaknai kejujuran sempurna. Lihat Muhammad Muslehuddin, Insurance and Islamic Law, penerj: burhan wirasubrata, Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam, cet ke-1., (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 45.

27 Perusahaan asuransi menggunakan dua bentuk perjanjian dalam menetapkan jumlah pembayaran pada saat jatuh tempo: (a). Indemnity (contract of indemnity) adalah perjanjian yang jumlah santunanya didasarkan atas jumlah kerugian finansial sesungguhnya, sebagaimana ditetapkan saat terjadinya kerugian. (b). Contract valued atau Kontrak nilai, dimana jumlah pembayaran ditetapkan sebelumnya, seperti dalam asuransi jiwa, besarnya santunan meninggal dicantumkan dalam polis. Lihat Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 80.

28 Subrogasi: asas ini mengajarkan bahwa apabila karena alasan apa pun terhadap objek yang sama pihak tertanggung memperoleh juga ganti rugi dari pihak ketiga, maka pada prinsipnya, tertanggung tidak boleh mendapat ganti rugi dua (2) kali, sehingga ganti rugi dari pihak ketiga tersebut akan menjadi haknya perusahaan asuransi. Lihat Munir Fuady, Pengantar Hokum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 258.

29 Prinsip contribution, berarti apabila penaggung telah membayar penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka tertanggung berhak menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat suatu pertanggungan (secara bersama-sama menutup asuransi harta benda milik anda) untuk membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.

30 Proximate cause:apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu peristiwa tanpa terputus. Sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut. Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan efisien adalah; unbroken chain of events, yaitu suatu rangkaian mata rantai peristiwa yang tidak terputus. Lihat Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 83.

31 Ibid., hlm. 77-83.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Nafih

141

prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara konfrehensif dan bersifat major. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syari’ah merupakan derivasi (minor) dari konsep ekonomika Islami. Biasanya literatur ekonomika islami selalu melakukan penurunan nilai pada tataran konsep atau institusi yang ada dalam lingkup kajiannya, seperti lembaga perbankan dan asuransi. Maka sebagai lembaga yang islami, asuransi syari’ah tetap konsisten pada genggaman nilai-nilai normatif Islam, terlebih pada prinsip dasar pijakannya, mengharuskan menjadi fondasi asuransi syari’ah yang kokoh secara konstruksional, di atas bangunan nilai-nilai Islam.

Pada dasarnya asuransi syari’ah, terbangun atas sepuluh macam prinsip secara Islam,32 yaitu: tauhid (unity), keadilan (justice), tolong-menolong (ta’awun), kerja sama (cooperation), amanah (trustworthy/al-amanah), kerelaan (al-ridha), kebenaran (al-shidq), larangan riba, larangan judi (maisyir), dan larangan penipuan (gharar).

Inilah formulasi prinsip yang membatasi gerak lingkup perusahaan perasuransian syari’ah pada umumnya, yang secara konsep prinsipnya sangat konfrontatif dengan prinsip dasar yang digunakan oleh perasuransian konvensional. Dikarenakan pada asuransi syari’ah secara komprehensif menggabungkan dua dimensi nilai secara equilibrium “al-habl minallah wa al-habl minannas”, sebagai koridor untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat.

Kontrak dalam Asuransi Istilah kontrak atau “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt).33 Asuransi sebagai satu bentuk kontrak modern tidak dapat terhindar dari akad yang membentuknya.34 Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya, asuransi melibatkan dua orang yang terikat oleh perjanjian, yaitu pihak penanggung (perusahaan asuransi) mengikatkan diri kepada tertanggung (peserta asuransi), dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena suatu kerugian.35 Inilah kontrak (akad) yang pada umumnya digunakan oleh asuransi konvensional.

Secara spesifik asuransi syari’ah (ta’min, takaful atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari’ah. Akad yang dimaksud adalah akad yang tidak mengandung unsur gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, dzulum (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.36 32 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam…, hlm. 125.

33 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 69.

34 Hasan Ali, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam…, hlm. 136.

35 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang..., hlm. 77.

36 Briefcase Edukasi Profesional Syari’ah, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari’ah Kontemporer…, hlm. 64.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

142

Konsep Asuransi Dalam Konstruksi Bisnis Islam

Perjanjian (akad) yang digunakan dalam asuransi syari’ah atau takaful pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan akad mudharabah, namun ada juga (di Indosesia) yang menggunakan akad lainnya dalam hubungan perusahaan asuransi takaful dengan para pesertanya.37 Pada dasarnya akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan akad tabarru’.38 Akad tijarah adalah mudharabah dan akad tabarru’ adalah hibah.

Dalam suatu akad, paling tidak harus menyebutkan hal tertentu yang harus diketahui antara kedua belah pihak yang saling mengadakan perjanjian dalam suatu akad asuransi takaful. Diantaranya:39 (1). hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, (2). cara dan waktu pembayaran premi, (3). Jenis akad tijarah atau akad tabarru’, serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan. Sehingga pada saat jatuh tempo yang diperjanjikan dalam suatu akad tersebut, tidak menimbulkan sengketa dari kedua belah pihak yang saling mengikat perjanjian.

Asuransi (ta’min) merupakan bagian dari jelajah hukum perjanjian yang menggunakan akad secara tersendiri,40 dan akad asuransi merupakan akad kontemporer yang tidak detemui pada zaman ulama terdahulu, juga tidak ditemukan nash khusus yang secara jelas mengharamkannya.41 Maka permasalahan tentang akad asuransi ini, merupakan permasalahan ijtihadi, yang harus terus digali untuk mencari posisi hukum secara proporsional menurut hukum Islam.

Dalam suatu kontrak mengharuskan adanya suatu persyaratan tertentu, untuk mendapatkan suatu keabsahan kontrak tersebut secara yuridis. Maka suatu kontrak akan dianggap sah apabila sudah memenuhi persyaratan tertentu yang dimaksudkan, “termasuk asuransi”, sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata.42 Syarat sahnya kontrak menurut pasal 1320 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya (adanya kesepakatan kehendak).

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (cakap berbuat).

3. Suatu pokok persoalan tertentu (adanya hal tertentu).

4. Suatu sebab yang tidak terlarang (kausa yang halal).

Adapun hal-hal lain yang dapat menyebabkan suatu kontrak itu dianggap tidak sah dan batal secara hukum, apabila dalam suatu kontrak tersebut keluar (tidak memenuhi) dari regulasi keabsahan kontrak yang sudah diatur, sebagaimana 37 Karnaen Perwataatmadja dkk, Bank dan Asuransi Ilsam di Indonsia…, \hlm. 261.

38 Briefcase Edukasi Profesional Syari’ah, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari’ah Kontemporer…, hlm. 64.

39 Ibid.

40 Murtadha Muthahhari, Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, terj., Iwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 294.

41 Abdul Sami’ al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam , terj. Dimyauddin Djuwaini., (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 115.

42 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.329.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Nafih

143

sudah tertera dalam KUH Perdata pasal 1320 yang telah disebut di atas.

Sedangkan menurut Asuransi Islam “al-ta’min”, dalam sebuah kontrak atau akad harus memenuhi beberapa rukun yang telah ditentukan sebagaimana penjelasan berikut: 43 .‫ ومحل العقد‬,‫ الصيغة‬,‫ العاقان‬:‫ وهي‬,‫التأمني باعتباره عقدا يتكون من ثالثة اركان‬ Menurut versi asuransi Islam, dalam sebuah akad harus memenuhi tiga komponen rukun di atas. Apabila salah satu di antara tiga rukun tersebut tidak terpenuhi, maka, secara pasti kontrak atau akad yang dilakukan tersebut batal demi hukum, atau tidak sah menurut akad perspektif hukum Islam.

Klasifikasi Jenis Asuransi Pada literatur ekonomi Islam kebanyakan para ulama membagi asuransi kedalam beberapa jenis asuransi secara garis besar, yakni asuransi atas individu dan asuransi atas benda. Tetapi kadang juga terdapat jenis asuransi lain yang disebut dengan asuransi pertanggungjawaban.44 Asuransi individu adalah seperti asuransi jiwa yang meliputi; jaminan atas bencana, pendidikan, pembiayaan, dana haji, dan jaminan atas kesehatan. Jika asuransi jiwa inten dengan permasalahanpermasalahan yang bersifat individual (subjektif), maka asuransi atas benda, memfokuskan intensitasnya kepada hal-hal yang bersifat kebendaan (material), seperti asuransi kebakaran atas rumah, kendaraan bermotor, pengangkutan, dan lain-lain.

Sedangkan asuransi pertanggungjawaban adalah asuransi yang fokus sasarannya berkaitan dengan tanggungjawab seseorang atas suatu kejadian yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Maka orang yang mengadakan penjanjian dengan perusahaan asuransi tersebut mendapat ganti rugi atas klaim tersebut, tetapi “dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan jasa asuransi”.

Secara spesifik dalam asuransi syari’ah “al-ta’min” terbagi atas tiga jenis yaitu: ‫ التأمني اإلجتماعى‬asuransi sosial, ‫ التأمني التجارى‬asuransi komersial, ‫التأمني‬ ‫ التكافلى‬asuransi gotong-royong.45 Sedangkan dalam syarikat takaful, juga mengklasifikasikan takaful kedalam dua jenis bentuk perlindungan takaful, yaitu (1). Takaful keluarga (asuransi jiwa), dan (2). Takaful umum (asuransi umum).46 Takaful keluarga adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian, dan kecelakaan yang menimpa kepada peserta takaful. Sedangkan takaful umum adalah bentuk 43 Ali Muhyiddin al-Qarahdagy, al-Ta’min al-Islam: Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah, muqaranah bit-Ta’min al-Tijari ma’a al-Tathbiqat al-Amaliyah (Beirut, Libanon: Sirkah Daar al-Basyair al-Islamiyah, 1983), hlm. 31.

44 Ibid., hlm. 298.

45 Ali Muhyiddin al-Qarahdagy, al-Ta’min al-Islam: Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah, muqaranah bit-Ta’min al-Tijari ma’a al-Tathbiqat al-Amaliyah (Beirut, Libanon: Sirkah Daar al-Basyair al-Islamiyah, 1983), hlm.

46 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 170.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

144

Konsep Asuransi Dalam Konstruksi Bisnis Islam

takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau kecelakaan harta benda milik peserta takaful.

Dalam pendapat lain, tentang jenis-jenis asuransi dapat ditemukan dalam BAB III Pasal 3 undang-undang nomor 2 tahun 1992, yang mana dalam Pasal tersebut dikemukakan sebagai berikut:47 1. Asuransi Kerugian. Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas keruguian kehilangan manfat, dan tanggun jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

2. Asuransi Jiwa. Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

3. Re-Asuransi. Yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan.

Manajemen Resiko dalam Asuransi Az-Zarqa mengemukakan bahwa pada dasarnya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko. Sedangkan resiko adalah hal yang paling dihindari oleh manusia. Karena sudah menjadi watak manusia untuk selalu menghindar dan meminimalisir resiko dalam setiap aktivitas kehidupannya. Dalam hal ini, Islam tidak bertentangan dengan prinsip manajemen resiko, selama praktek tersebut tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian), maisir (gambling), riba (interest),dzulm (eksploitasi).48 Ada berbagai cara bagaimana manusia dapat menangani resiko terjadinya musibah. Pertama: dengan menanggungnya sendiri (risk retention). Kedua: mengalihkan resiko kepada pihak lain (risk transfer)., dan Ketiga: mengelolanya secara bersama-sama (risk sharing). Pada dasarnya asuransi syari’ah senantiasa terkait dengan kelompok. Ini berarti musibah bukanlah masalah individual (particular risk), melainkan masalah kelompok atau masyakat (fundamental risk).49 Dalam asuransi syari’ah, tidak mengenal pengalihan resiko (transfer risk), yang dipakai adalah pembagian resiko (sharing risk). Konsep pembagian resiko, yang saling menaggung resiko adalah para peserta itu sendiri, bukan perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi bukan berfungsi sebagai penaggung, tetapi berfungsi sebgai pemegang amanah. Perihal polis peserta tidak membelinya, tetapi memberikan donasi atau derma (dalam asuransi syari’ah biasa disebut dengan tabarru’) yang diniatkan untuk tolong-menolong di antara peserta bila terjadi musibah, juga tidak terjadi pengalihan kepemilikan dana, yang ada 47 Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam…, hlm. 89-90.

48 Muhaimin Iqbal, Asuransi Umum Syari’ah Dalam Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 19.

49 Bey Sapta Utama, Esensi Asuransi Islam., http:/asuransi-syari’ah. Blogspot.com/download tanggal 14/11/2007.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Nafih

145

hanyalah pengumpulan dana atau pooling of fund.50 Polis, Premi, dan Klaim Asuransi Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi. Dalam polis asuransi tersebut, diperinci hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang diasuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.51 Secara teoritis, kontrak asuransi adalah kontrak yang bisa dinegosiasikan, meskipun dalam kenyataannya banyak pihak asuransi tidak berkenaan untuk menegosiasikan isi polis asuransi, dan sudah merupakan perjanjian standar (baku) sehingga tidak akan diubah lagi, dan bagi pihak tertanggung berada pada posisi “merima atau menolak” perusahaan asuransi tersebut (take it or leave).52 Premi secara etimologis adalah uang hadiah karena hasil kerja yang memuaskan (satisfied).53 Tetapi terma ini, dalam asuransi sebagai uang jaminan finansial yang dibayarkan secara advance atas kerugian yang akan terjadi pada masa mendatang. Adapun jumlah nominal sesuai dengan kesepakatan kontrak yang telah disepakati.

Pembayaran (premi) menurut asuransi syari’ah, didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru’. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syari’ah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita54 untuk asuransi jiwa, dan tabel morbidita55 untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-bagikan kepada peserta. Sedangkan premi yang berasal dari jenis tabarru’ juga dapat diivestasikan sebagaimana jenis akad mudharabah.56 Sedangkan “klaim” adalah permintaan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung, sesuai dengan kerugian yang dipertanggungkan berdasarkan polis asuransi.57 Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati diawal perjanjian.

Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan. Klaim dalam asuransi syari’ah berdasarkan atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Sedang klaim atas akad tabarru’ merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban 50 Muhammad Syakir Sulla, Asuransi Syari’ah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 303-304.

51 Ibid.

52 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis…, hlm. 259-260.

53 Pius A partanto, dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 621.

54 Kefanaan; Angka kematian dalam seribu penduduk pertahun.

55 Angka sakit atau angka kesakitan dalam seribu penduduk pertahun.

56 Briefcase Edukasi Profesional Syari’ah, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari’ah Kontemporer…, hlm. 66.

57 Heri Sudarsono, dan Heri Yogi Prabowo, Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah (Yogyakarta, UII-Perrs, 2006), hlm. 69.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

146

Konsep Asuransi Dalam Konstruksi Bisnis Islam

perusahaan asuransi, sebatas yang disepakati dalam akad.58 Diferensi Sistem Operasional dalam Asuransi Perbedaan asuransi syari’ah dan konvensional meliputi: 59 1. Keberadaan Dewan Pengawaas Syari’ah (DPS) dalam perusahaan asuransi syari’ah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya sejalan dengan syaria’at Islam.

2. Prinsip asuransi syari’ah adalah takafulli (tolong-menolong), sedangkan prinsip asuransi konvensional tabaduli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).

3. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syari’ah (premi) diinvestasikan berdasarkan syari’ah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedang pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.

4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas.

5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening tabarru’ seluruh peserta yang sudah diiklaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asurasi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.

6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil.

Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan, jika tidak ada klaim tidak mendapatkan apa-apa (dana hangus).

System Operasional dan Perbedaan Asuransi Syari’ah dengan Asuransi Konvensional60 Asuransi Unsure Pembeda Asuransi Syari’ah Konvensional Ada DPS yang berfungsi untuk Tidak ada DPS Dewan Pengawas mengawasi prinsip operasional yang (Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) digunakan, produk yang ditawarkan, Syari’ah). dan investasi dana 58 Briefcase Edukasi Profesional Syari’ah…, hlm. 66.

59 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah; Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 120.

60 Yadi Januari, Asuransi Syari’ah (Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2005), hlm., dan lihat, Ali Muhyiddin al-Qarahdagy, al-Ta’min al-Islam: Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah, muqaranah bit-Ta’min al-Tijari ma’a al-Tathbiqat al-Amaliyah (Beirut, Libanon: Sirkah Daar al-Basyair al-Islamiyah, 1983), hlm. 211.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Nafih

147

Akad

Takaful (saling menjamin atau saling menolong) di antara peserta serta Ansuransi

Investasi Dana

Berdasarkan syari’ah dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), serta murabahah, al-ba’I bitsaman ‘ajil, salam, isti’na, atau pengembangan akad ijarah.

Kepemilikan Dana

Pembayaran Klaim Keuntungan (Profit)

Dana yang terkumpul dari peserta, tetap milik peserta, sedangkan perusahaan Asuransi hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya Dari rekening peserta, rekening tabarru’ (dana kebajikan) seluruh peserta, yang sejak awal sudah diikhlaskan untuk keperluan tolongmenolong bila terjadi musibah, serta bagian hasil investasi.

Dibagi antara perusahaan Asuransi dengan peserta (sesuai prinsip bagi hasil)

Tabaduli (Tukar Menukar Atau Jual Beli) Antara Peserta Asuransi Dengan Perusahaan Asuransi Berdasarkan bunga Dana yang tekumpul dari peserta menjadi milik perusahaan Asuransi.

Perusahaan bebas menentukan investasinya.

Dari rekening dana perusahaan.

Seluruhnya menjadi milik perusahaan.

Sekilas Analisis: Multi Prespektif Atas Posisi Hukum Asuransi Masalah asuransi, bukan sekedar menjadi wacana baru bagi negaranegara belahan dunia (Islam), tetapi lebih merupakan fenomena riil terkini, yang menimbulkan banyak polemic yuridis pada kancah intelektual (ulama fiqh) Islam. Polemic yuridis ini muncul, berangkat dari tidak adanya suatu dalil (nash) al-Qur’an dan al-Hadist satu pun yang menentukan serta mengatur secara eksplisit tentang asuransi.61 Oleh karena itu masalah asuransi ini di dalam Islam termasuk bidang hukum “ijtihadiyah” artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad.

Berbagai perdebatan di kalangan para ulama fiqh (baik ulama klasik maupun modern), tentang asuransi tersebut, ada empat point prespektif terpeting yang signifikan secara umum (global), berkaitan dengan istimbat hukum dalam pengisbatan hukum asuransi itu sendiri. Pertama: bahwa asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya haram. Padangan ini didukung oleh beberapa ulama, di antaranya: Yusuf al-Qordlowi, Sayid Sabiq, Abdullah al61 Ibid, hlm. 39.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

148

Konsep Asuransi Dalam Konstruksi Bisnis Islam

Qalqili dan Muhammad Bakhit al-Muthi’.62 Menurutnya alasan diharamkannya asuransi dikarenakan beberapa hal: 1. Asuransi mengandung unsur perjudian (maisir/gambling) yang dilarang Islam.63 2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian (ghurur).64 3. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.65 4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi (kezaliman) yang bersifat menekan.

5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak secara tunai.

6. Asuransi obyek bisnisnya dituangkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului taqdir Tuhan.

Selanjutnya, senada dengan pendapat ini, setelah melakukan pengkajian secara sekasama dan tukar menukar pandangan, secara aklamasi Dewan Fiqih Islam minus Syaikh Mustafa az-Zarqa, menetapkan pengharaman asuransi (Niaga) dengan segala ragam jenisnya, baik yang menyangkut jiwa barang komoditas, maupun yang lain,66 berdasarkan dalil-dalil yang dijadikan pedoman dalam istimbat hukumnya.

Kedua: kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung pandangan kelompok kedua, antara lain, Abdul Wahab Khallaf, Muh. Yusuf Musa, Abdurrahcman Isa, dan Muhammad Nejatullah Siddiqi. Menurut pandangan kelompok kedua, alasan 62 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI&Takaful) di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 166.

63 Unsure gambling yang dikandung adalah unsure mukhatharah (spekulasi pengambilan risiko) dalam kompensasi keuangan, juga mengandung unsure merugikan satu pihak (ghurm) tanpa sebab dan kesalahan, serta mengandung unsure pengambilan untung tanpa modal atau tanpa modal yang sesuai. Bisa jadi si nasabah baru membayar satu kali cicilan premi, kemudian mengalami kecelakaan sehingga jasa asuransi pun dirugikan karena harus membayar total jumlah asuransi., dan sebaliknya.

64 Ghurur yaitu akad pemberian kompensasi keuangan yang bersifat spekulatif dan karenanya mengandung unsure manipulasi yang keji. Sebab pada waktu kontrak (pembayaran pertama) musta’min (nasabah asuransi) tidak mengetahui pasti berapa uang yang bakal ia berikan atau yang bakal ia ambil (terima).barang kali saja baru membayar satu kali cicilan atau dua kali, kemudian terjadi bencana sehingga ia (ahli warisnya) pun mendapat kompensasi besar (melebihi premi yang ia bayarkan) yang wajib dibayarkan perusahaan asuransi.

Namun bisa jadi si nasabah tidak mengalami bencana yang dirisikokan sama sekali, sehingga ia pun harus membayar premi (cicilan) tanpa memperoleh laba sedikitpun. Begitu juga perusahaan asuransi. Ia tidak bisa menentukan berapa yang bakal ia berikan atau ia ambil terkait dengan masing-masing akad.

65 Riba yang dimaksud adalah riba fadl dan sekaligus riba nasi’ah. Sebab jika perusahaan jasa asuransi harus membayar kompensasi kepada nasabah atau ahli warisnya melebihi jumlah premi yang dibayarkannya dalam jangka waktu tertentu, maka itu adalah riba fadl dan riba nasi’ah. Sementara jika perusahaan jasa asuransi membayar kompensasi tersebut kepada nasabah senilai yang dibayarkan nasabah kepadanya, maka hal itu hanya disebut riba nasi’ah. Dan keduanya sama-sama diharamkan menurut nash (al-qur’an dan hadist) dan ijma’. Riba fadhl: adalah jual beli barang sejenis dengan tambahan nilai (surplus value) yang dikenakan pada salah satu baarang. Sedangkan Riba nasi’ah: adalah tambahan nilai (surplus value) bersyarat yang diambil oleh pemberi hutang (kreditur) kepada penerima utang (debitur) karena terjadi penundaan (tenggang) pembayaran.

66 KA Fallasufa (STP Sabda), Asuransi dalam Perspektif Syari’ah, hlm. 9.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Nafih

149

yang memperbolehkan asuransi adalah:67 1. Tidak ada ketetapan nash, al-Qur’an maupu al-Hadist yang melarang asuransi.

2. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung.

3. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya.

4. Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar profit and loss sharing., dan termasuk akad mudharabah, artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (surat bukti asuransi atau surat tanda (perjanjian) asuransi atau pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharing (PLS).

5. Asuransi termasuk kategori koperasi (syirkah ta’awuniyah) yang diperbolehkan dalam Islam.

6. Mengandung kepentingan umum (maslahah amanah), sebab premipremi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.

7. diqiyaskan (analogi) dengan sistem pension seperti Taspen.

DR. Abdul Ghani al-Rajhihi, juga sepakat dengan pendapat yang menghalalkan perusahaan jasa asuransi. Tetapi ia menggunakan prespektif yang berbeda atas penghalalan perusahaan jasa asuransi, sebagai argumentasinya.

Dalam kitab: “Al-Tijarah fi Dlau’i al-Qur’an wa al-Sunnah”, ia mengatakan:

“Asuransi biasanya digunkan pada pengiriman barang, pemilik barang meng-asuransi-kan barang mereka keapda perusahaan asuransi dengan presentase tertentu atas nilai barang yang dikirimkan, pemilik barang meminta jaminan atas keselamatan barangnya dalam pengiriman. Jika barang yang dikirimkan selamat, maka pemilik barang tidak mendapatkan apa-apa, premi yang telah dibayarkan dalam prosentase tertentu diawal, menjadi milik pihak asuransi. Namun jika terjadi kerusakan/tenggelam atas barang yang dikirim, maka pihak pemilik barang berhak mendapatkan klaim dari pihak asuransi. Jika premi yang dibayarkan pemilik barang diindetikkan dengan jualah (upah yang diberikan karena telah menyelesaikan sesuatu) atau ujrah (upah) atas amal yang telah dilakukan, yaitu menjaga dan memelihara pengiriman barang, dan jika klaim yang dibayarkan oleh pihak asuransi jika terjadi kerusakan, sebagai ganti atas tugasnya untuk menjaga, akan tetapi tidak menjaganya, maka semua yang dilakukan itu halal dan sesuai dengan muamalah Islam.68

Ketiga: Kelompok ulama yang berpendapat bahawa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam.

Pendukung pandangan ini adalah: Muhammad Abu Zahroh, dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan, karena jenis asuransi sosial 67 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam…,hlm. 167., dan lihat, Hairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, hlm. 88.

68 Abdul Sami’ al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 112.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

150

Konsep Asuransi Dalam Konstruksi Bisnis Islam

tidak mengandung unsure-unsur yang dilarang di dalam Islam.69 Jelasnya, asuransi model ini termasuk model yang fleksibel, yang diproyeksikan kepada nilai-nilai kemaslahatan atau maqosid syar’i-nya yaitu ideal moral. Sehingga diasumsikan tidak saklek dalam pengambilan sebuah hukum dan terkesan lebih kontekstual.

Atau pengharamannya dalam kondisi tertentu (dan membolehkannya dalam kondisi tertentu pula).

Muhammad Abu Zahroh, bisa dikatakan sebagai ulama yang moderat dalam hal ini, karena ia mencoba mengambil garis tengah, sehingga ditemukan sebuah fleksibilitas hukum, bukan berarti mempolitisir hukum, melainkan mencari hakekat subtansial menurut makna kandungan yang dikehendaki oleh hukum, dalam kebolehan dilakukannya praktek jasa asuransi.

Keempat: kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasut subhat, karena tidak ada dalil-dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi, oleh karena itu, harus berhati-hati ketika dalam berhubungan dengan permasalahan asuransi.

Terlepas dari empat pandangan di atas, umat Islam di Indonesia bersikap mendua. Di satu pihak tuntutan kebutuhan akan masa depan, asuransi merupakan kebutuhan setiap orang, sehingga keikut sertaannya di dalam asuransi sangat urgen. Di lain pihak keterlibatan orang Islam di dalam usaha asuransi belum bisa secara optimal, karena masih ragu-ragu tentang kedudukan hukumnya di dalam Islam.

Maka, hipotesis yang paling mendasar menjelaskan bahwa: asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung banyak maslahat dan manfaat, termasuk diantaranya adalah: membuat masyrakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul. Menciptakan efisiensi perusahaan (business effisiency)., sebagai alat penabung (saving) yang aman dari gejolak ekonomi., dan sebagai sumber pendapatan (earning power), yang didasarkan pada financing business. Sedangkan keraguan umat Islam terhadap kedudukan asuransi, tidak lain adalah karena unsur penyebab pengharaman asuransi sendiri, sebagaimana pemaparan yang sudah terjelaskan di atas tersebut.

Kesimpulan Kajian tentang asuransi merupakan persoalan yang tergolong baru bagi Islam. walaupun secara konseptual sudah ada semenjak zaman sebelum Masehi, tepatnya pada masa kekuasaan raja Qiftir; yaitu era Nabi Yusuf, dan telah dipraktekkan pada zaman Nabi Muhammad, yang disebut dengan aqilah.

Aqilah yang diterapkan pada zaman Nabi, merupakan peninggalan budaya dan adat istiadat orang-orang terdahulu. Karena sebelum Islam datang, aqilah sudah ada terlebih dahulu, yaitu penebusan dengan pembayaran uang yang diberikan oleh ahli waris kerabat terdekat pembunuh, dengan atas nama Si-pembunuh 69 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam‌,hlm. 167.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Nafih

151

kepada keluarga terbunuh.

Secara historis Nabi pernah melakukan praktek tersebut, yang dimaksudkan sebagai diyat bagi pembunuh. Tetapi permasalahan yang dihadapi adalah berbeda dengan konteks sekarang. Asuransi bukanlah jaminan “diyat” bagi seorang pembunuh yang dibayarkan setelah terjadinya pembunuhan “karena kesengajaan”, atau bukan seperti halnya yang pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf yang mengupayakan penanggulangan atas bencana paceklik di masa mendatang “musibah secara pasti diketahui akan terjadi”.

Asuransi yang ada sekarang adalah terbentuk dalam sebuah lembaga yang menawarkan produk jasa untuk menanggulangi resiko yang akan terjadi di masa mendatang dengan membayar sebuah premi atas klaim atau kerugian, Karena ketidak-sepurnaannya seorang atas musibah yang akan terjadi. Inilah yang dimaksud dengan permasalahan baru, yang secara hukumnya belum ditemukan dalil nash al-Quran dan al-hadist. Sehingga menjadi permasalahan yang bersifat ijtihadi.

Aspek-aspek yang menjadi permasalahan ijtihadi dalam asuransi adalah adanya unsur ekploitasi, manipulasi, dan unsur ribawi. Berbeda dengan maksud asuransi pada masa zaman dahulu. Karena di dalamnya tidak ada unsur ekploitasi, manipulasi dan lain-lain. Itu hanyalah sebatas konsep ta’awuniyah yang sangat berbeda secara kontekstual dan prosedur operasionalnya. Sehingga ada pendapat lain yang mengasumsikan bahwa asuransi tidak dikenal pada zaman Nabi.

Hematnya, semua bentuk asuransi syari’ah, menurut yurisprudensi Islam, diperbolehkan “kecuali asuransi konvensional”. Karena secara kronologis kemunculan asuransi syari’ah adalah sebagi responsibility bagi asuransi konvensional.

Disisi lain asuransi syariah secara konsisten bersikap kukuh berdasar kepada normatifitas agama (al-Quran dan al-Hadist). Tetapi yang paling urgen dalam asuransi syari’ah, selalu melihat dan mengetrapkan tujuan dari pada al-maqosid asy-syari’ah, yang dalam asuransi syari’ah tersebut selalu mengedepankan prinsip ta’awun, antaradhin, lil maslahah dan la tazdlimun wala tuzdlamun., yang sekaligus sebagai fondasi atas diperbolehkannya praktek asuransi syari’ah.

Daftar Pustaka Ali Muhyiddin al-Qarahdagy, al-Ta’min al-Islam: Dirasah Fiqhiyah Ta’shiliyah, muqaranah bit-Ta’min al-Tijari ma’a al-Tathbiqat al-Amaliyah, Beirut, Libanon: Sirkah Daar al-Basyair al-Islamiyah, 1983.

Ali, Hasan, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis, Jakarta: Kencana, 2004.

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syari’ah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

152

Konsep Asuransi Dalam Konstruksi Bisnis Islam

A partanto, Pius, dan al-Barry, M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer Surabaya: Arkola, 1994. al-Asqalani, Ahmad Ibnu Hajar, Fathul Bari. Vol. 12. Lahore Pakistan: Nashrul Kutub Islamiyah, 1981.

Badroen, Faisal dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2006.

Billah, Moh Ma’sum, Islamic Insurance (takaful), Selangor: Ilmiah Publisher, 2003.

Briefcase Edukasi Profesional Syari’ah, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari’ah Kontemporer, disuting oleh Muhammad Firdaus DN. dkk., Jakarta: Renaisan, 2005.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996 Darmawi, Herman, Manajemen Asuransi, cet ke-3., Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Fuady, Munir, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Januari, Yadi, Asuransi Syari’ah, Bandung: Pustaka Bani Quraisyi, 2005.

KA Fallasufa (STP Sabda), Asuransi dalam Perspektif Syari’ah, Judul Asli: Nudzum at-Ta’min al-Mu’ashirah fi Mizan Asy-Syari’ah al-Islamiyah, Karya Husain Husain Syahatah, Jakarta: AMZAH, 2006. al-Mishri, Abdul Sami’, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

M. Echols, John dan Syadilly, Hassan, Kamus-Inggris Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1990.

Muslehuddin, Muhammad, Insurance and Islamic Law, penerj: Burhan Wirasubrata, Menggugat Asuransi Modern: Mengajukan Suatu Alternatif Baru dalam Perspektif Hukum Islam, cet ke-1., Jakarta: Lentera, 1999.

Muthahhari, Murtadha, Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba, terj., Iwan Kurniawan, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Nasution, Harun, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, Jakarta: UI-PERS, 1974.

Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta: Pembimbing, 1958.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Nafih

153

Perwataatmadja, Karnaen dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonsia Jakarta: Prenada Media, 2005.

Pasaribu, Khairuman dan K. Lubis, Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Jakarata: Sinar Grafika, 2004.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan UndangUndang Kepailitan, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2006.

Soimin, Soedharyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Sulla, Muhammad Syakir, Asuransi Syari’ah, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Sumitro, Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sudarsono, Heri, dan Prabowo, Heri Yogi, Istilah-Istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Yogyakarta, UII-Perrs, 2006.

Bey Sapta Utama, Esensi Asuransi Islam., http:/asuransi-syari’ah. Blogspot.com/ download tanggal 14/11/2007.

Muhammad Syakir Sulla, Asuransi Syari’ah, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

154

HARTA DALAM ISLAM (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami) Wening Purbatin Palupi

Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang

Abstract

These days, in society reality around us of ownership of of estae represent standardization in determining bliss of someone life, estae which abundance indicate that he is child of fortune.

So that with assumption, according to economizing writer, enough become a reason why human being of cendrung race to multiply properties estae had, because requirement of human being or human being easiness to same estae of its position with requirement of human life to child and or clan. Estae which abundance on earth, before us, basically represent absolute property of Allah of Swt, as creator and power of universe along with its contents. With understanding, of estae which human being have or master only owning role as proxy Allah of swt, to managing it with management mechanism in charge of as according to rule of the game which have in Allah nash of swt in Al-Quran and also rule which have teaching Rasulullah Muhammad saw, for stock live and life of eternity world.

Keywords: society, ownership, standardization

Pendahuluan Dalam menjalankan aktivitas bisnis, tentunya di lakukan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyak berupa harta, dan ini di benarkan dalam Islam.

Karena di lakukannya bisnis memang untuk mendapatkan keuntungan materi (qimah madiyah). Dalam konteks ini hasil yang di peroleh, di miliki dan dirasakan, memang berupa harta.

Dewasa ini, dalam realitas masyarakat di sekitar kita kepemilikan atas harta merupakan standarisasi dalam menentukan kebahagiaan hidup seseorang, harta yang melimpah menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berbahagia. Sehingga dengan asumsi tersebut, menurut hemat penulis, cukuplah menjadi sebuah alasan mengapa manusia cendrung berlomba-lomba untuk memperbanyak harta At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Wening Purbatin Palupi

155

kekayaan yang dimiliki, karena kebutuhan manusia atau kesenangan manusia terhadap harta sama posisinya dengan kebutuhan hidup manusia terhadap anak dan atau keturunan. Sehingga dengan demikian kebutuhan manusia terhadap harta merupakan kebutuhan yang mendasar, sebagaimana Firman Allah swt dalam surat al-Kahfi ayat 46, yang berbunyi : … ‫المْ َا ُل وَالْ َبنُو َن زِي َن ُة حْالَ َيا ِة ال ُّدن ْ َيا‬ Dari latar belakang di atas, mungkin akan muncul pertanyaan sederhana tentang bagaimana kedudukan harta dalam Islam ? Dan Seperti apa mekanisme ber mu’amalat atas harta yang dikehendaki dalam aktivitas Bisnis yang Islamy ?. Serta bagaimana peran harta dalam kehidupan manusia sebagai “alat” untuk mencapai kebahagian dunia akhirat ?.

Untuk itu, dalam paper ini penulis akan mencoba meng-elaborasikan konsep harta dalam tataran defenisi, fungsi, jenis-jenis, unsur harta dan urgensinya dalam Islam, serta analisis yang penulis lakukan terkait peran harta dalam aktivitas Bisnis Islam, sebagai “alat” guna membangun kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan.

Pengertian Harta Harta dalam bahasa arab disebut al-mal, yang merupakan akar kata dari lafadz‫ مال – مييل – ميال‬yang berarti condong, cenderung, dan miring.

Dalam al-Muhith 1) dan Lisan Arab 2), menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, emas, perak dan segala sesuatu yang disukai oleh manusia dan memiliki nilai (qimah), ialah harta kekayaan.

-Ibnu Asyr- mengatakan bahwa ; “kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. 3 Sedangkan harta (al-mal), menurut Hanafiyah ialah . )4 ‫اإلنس ان وميكن إدخاره إلى وقت احلاجة‬ ‫مامييل إليه طبع‬ ِ Maksud pendapat di atas defenisi harta pada dasarnya merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan. Sehingga bagi sesuatu yang tidak dapat disimpan, tidak dapat dikatagorikan sebagai harta.5) Adapun manfaat termasuk dalam katagori sesuatu yang dapat dimiliki, ia tidak termasuk harta.6) Sebaliknya 1 Majduddin al-Firuzabadi, Al-Qamus al-Muhith. jilid 4 (MD. 817) , hlm 52.

2 Jamaluddin Abul Fadhl Muammad binMukrim bin Manzur al-Anshari al-Afriqi al-Mashri Lisan al-Arab, (MD. 771 H) artikel lam bagian mim 3 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhuz Zakat, jilid ke-1 (Bairut-Libabon : Muassasat ar-Risalah, 1973), hlm 123 4 Yaitu : “Sesuatu yang digandrungi oleh tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”.

5 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Ed. 1 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 9 6 Ulama’ Hanafiyah membedakan defenisi harta dengan milik : Milik (al-milk) ialah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain sedangkan Harta (al-mal) adalah sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

156

Harta Dalam Islam

tidaklah termasuk harta kekayaan sesuatu yang tidak mungkin dipunyai tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya dan panas matahari, Begitu juga tidaklah termasuk harta kekayaan sesuatu yang pada gahlibnya tidak dapat diambil manfaatnya, tetapi dapat dipunyai secara kongkrit dimiliki, seperti segenggam tanah, setetes air, seekor lebah, sebutir beras dan sebagainya. 7) Dengan demikian, konsep harta menurut -Imam Hanafi- yaitu segala sesuatu yang memenuhi dua keriteria: Pertama: Sesuatu yang dipunyai dan bisa di ambil manfaatnya menurut ghalib.

Kedua: Sesuatu yang dipunyai dan dan bisa diambil manfaatnya secara kongkrit (a’yan), seperti tanah, barang-barang perlengkapan, ternak dan uang. 8) Menurut Jumhur Ulama’ fiqh selain Hanafiyyah, mendefenisikan konsep harta sebagai berikut: 9( .‫كل ما له قيمة يلزم متــلفه بضمانه‬ ) 10 . ‫كل ذي قيمة مالية‬ Dari pengertian di atas, Jumhur Ulama’ memberikan pandangan bahwa manfaat termasuk harta, sebab yang penting adalah manfaatnya dan bukan dzatnya. Intinya bahwa segala macam manfaat-manfaat atas sesuatu benda tersebut dapat dikuasai dengan menguasai tempat dan sumbernya, karena seseorang yang memiliki sebuah mobil misalnya, tentu akan melarang orang lain mempergunakan mobil itu tanpa izinnya.11) Maksud manfaat menurut jumhur Ulama’ dalam pembahasan ini adalah faeadah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampat, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan. Adapun Hak, yang ditetapkan syara’ kepada seseorang secara khusus dari penguasaan sesuatu, terkadang dikaitkan dengan harta, seperti hak milik, hak minum, dan lain-lain. Akan tetapi terkadang tidak dikaitkan dengan harta, seperti hak mengasuh dan lain-lain. 12) Menurut -Imam as-Suyuthi- harta ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai jual yang akan terus ada, kecuali bila semua orang telah meninggalkannya. Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka. 13) Menurut -ahli hukum positif- dengan berpegang pada konsep harta yang disampaikan Jumhur ulama’ selain Hanafiyyah. Mereka mendefenisikan bahwa benda dan manfaat-manfaat itu adalah merupakan

bisa dicampuri oleh orang lain. Lihat, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankkan Syari’ah, karya Habib Nazir dan Afif Muhammad., hlm. 368.

7 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhuz Zakat…, hlm. 124.

8 Habib Nazir dan Afif Muhammad, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankkan Syari’ah. Cet ke1 (Bandung : Kaki Langit, 2004), hlm. 368.

9 Yaitu : “segala sesuatu yang bernilai dan mesti merusaknya dengan menguasainya” 10 Yaitu: ”segala sesuatu yang memiliki nilai dan bersifat harta”.

11 Habib Nazir dan Afif Muhammad..., hlm. 368.

12 Rahmad Syafei, Fiqh Mu’amalah (Bandung : Pustaka Setia, 2006), hlm 23.

13 Habib Nazir dkk, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankkan Syari’ah…, hlm. 368

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Wening Purbatin Palupi

157

kesatuan dalam katagori harta kekayaan, begitu juga hak-hak, seperti hak mengarang, hak paten, hak cipta dan sejenisnya. Oleh karena itu kekayaan menurut mereka lebih luas dari pada konsep harta kekayaan menurut ahli-ahli fiqh. 14)

Menurut sebagian ulama’, yang dimaksud dengan harta ialah : 15( . ‫ما مييل إليه الطبع ويجرى فيه البذل واملنع‬ Menurut sebagian ulama lainnya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta ialah : 16( . ‫كل عني ذات قيمة ماديه متداولة بني الناس‬ Sementara Konsep harta menurut -Hasby Ash-Shiddiqy- ialah segala sesuatu yang memiliki katagori sebagai berikut : 1. Nama selain manusia yang diciptakan Allah untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, dapat dipelihara pada suatu tempat dan dapat dikelola (tasarruf) dengan jalan ikhtiar.

2. Sesuatu yang dapat dimiliki oleh setiap manusia,baikoleh seluruh manusia maupun sebagian manusia.

3. Sesuatu yang sah untuk diperjual belikan.

4. Sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai (harga), dapat diambil manfaatnya dan dapat disimpan.

5. Sesuatu yang berwujud, sesuatu yang tidak berwujud meskipun dapat diambil manfaatnya tidak termasuk harta. Semisal manfaat, karena manfaat tidak berwujud,maka tidak termasuk harta.

6. Sesuatu yang dapat disimpan dalam waktu yang lama atau sebentar dan dapat diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. 17) Ibnu Najm mengatakan, bahwa harta kekayaan, sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama’-ulama’ Ushul Fiqh, adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu dan hal itu terutama menyangkut yang kongkrit. Dengan demikian tidak termasuk di dalamnya pemilikan semata-mata atas manfaat-manfaat saja. Dalam hal ini, beliau menganalogikan konsep harta dalam persoalan waris dan wakaf, sebagaimana dalam al-Kasyf al-Kabir disebutkan bahwa zakat maupun waris hanya dapat terrealisasi dengan menyerahkan benda (harta atau tirkah dalam hal waris) yang kongkrit, dan tidak berlaku jika hanya kepemilikan atas manfaat semata, tanpa menguasai wujudnya.18) Dari beberapa defenisi yang telah diuraikan, dalam memahami konsep harta disini, penulis akan mendialektikakan konsep harta dengan nash-nash berkenaan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, menurut hemat penulis bahwa pada dasarnya harta (al-Mal) merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai-nilai 14 Syekh Ali Khafif, Ahkam Mu’amalat as-Syar’iyyah (ttkp.ttp.tt). Hlm 3-4.

15 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…, hlm. 10. Yaitu : “Sesuatu yang diinginkan manusia berdasrkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya.”

16 Ibid. Yaitu : “Segala sesuatu yang berharga, bersifat materi yang berputar di antara manusia”.

17 Hasby Ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Mu’amalah (Jakarta: Bulan Bintang,1994), hlm. 140.

18 Ibnu Najm, al-Bahr ar-Raiq, jilid 2, hlm 217. atau lihat Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhuz Zakat…, hlm.

124.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

158

Harta Dalam Islam

legal dan kongkrit (a’yan) wujudnya, disukai oleh tabiat manusia secara umum, bisa dimiliki, dapat disimpan serta dapat dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara’, seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah dan sebagainya.

Unsur-Unsur Harta.

Menurut para fuqaha, harta dalam perspektif Islam bersendi pada dua unsur ; Pertama, unsur ‘aniyyah dan Kedua, unsur ‘urf. Unsur ‘aniyyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (a’yun). Manfaat sebuah rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi termasuk milik atau hak.

Sedangkan unsur ‘urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau oleh sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat yang bersifat madiyyah maupun ma’nawiyyah. 19) Kedudukan Harta Dalam Islam Sesungguhnya kaidah pertama dalam membangun ekonomi Islam adalah menghargai nilai harta benda dan peranannya dalam kehidupan manusia. Karena asumsi yang beredar sebelum datangnya Islam, baik sebagai pemahaman agama atau aliran, telah menganggap harta sebagai keburukan, sedangkan kemiskinan dianggap sebagai kebaikan, bahkan menganggap segala sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan materi merupakan kotoran bagi ruhani dan penghambat bagi peningkatan kemuliaan ruhani.

Demikian itu sebagaimana dikenal dalam falsafah Brahma di India dan di dalam aliran Manawi’ di Paris, sebagaimana juga dikenal dalam agama Kristen.

Kecenderungan ini semakin jelas dalam sistem kerahiban (kependetaan). 20) Para pemilik Injil (Matius, Marcus, dan Lukas) menceritakan dari Al Masih, ”Bahwa sesungguhnya ada seorang pemuda kaya yang ingin mengikuti Al Masih dan ingin masuk ke agamanya, maka Al Masih berkata kepadanya, ”Jual lah harta milikmu kemudian berikanlah dari hasil penjualan itu kepada fuqara’ dan kemari ikuti aku.” Maka ketika dirasa berat bagi pemuda itu maka Al Masih pun berkata, ”Sulit bagi orang kaya untuk memasuki kerajaan langit!

Saya katakan juga kepadamu, ”Sesungguhnya masuknya unta ke lubang jarum itu lebih mudah, daripada masuknya orang kaya ke kerajaan Allah.” 21) Berbagai aliran (faham) baru seperti Materialis dan Sosialis, mereka menjadikan perekonomian itu sebagai tujuan hidup dan menjadikan harta sebagai Tuhannya bagi individu dan masyarakat. 22) 19 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah…, hlm. 9 20 Yusuf Qaradhawi, Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur’an & Sunnah. Cet. ke 1 (Solo : Citra Islami Press, 1997), hlm. 78.

21 Ibid 22 Ibid.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Wening Purbatin Palupi

159

Adapun Islam tidak memandang harta kekayaan itu seperti pandangan mereka yang pesimis dan antipati, bukan pula memandang seperti pandangan kaum materialistis yang berlebihan, tetapi Islam memandang harta itu sebagai berikut: Pertama, Harta sebagai pilar penegak kehidupan.

Allah SWT berfirman: ُ َّ‫ول تُ ْؤتُوا الس َف َهاء أَموالَ ُكم الَّتي جع َل ه‬ ْ َ‫يها و‬ ‫سو ُه ْم وَ ُقولُوا لَ ُه ْم‬ َ ‫الل لَ ُك ْم ِق َيا ًما وَارْزُ ُقو ُه ْم ِف‬ َ َ ِ ُ ُّ ُ ‫اك‬ َ َ ْ َ 23( ً .‫َق ْول َم ْع ُروفا‬ Kedua, Di dalam beberapa ayat Al Qur’an harta disebut dengan kata, “Khairan” yang berarti suatu kebaikan sebagai berikut: 24( َ َ‫وَإن َّ ُه حِلُ ِّب خْالَ ْيرِ ل‬ .‫ش ِديد‬ ِ ‫يل وَ َما ت َ ْف َعلُوا ِم ْن خَ ْي ٍر‬ َ ِ ‫ ُق ْل َما أَن ْ َف ْقت ُْم ِم ْن خَ ْي ٍر َفلِلْ َوالِ َدي ْ ِن وَالأْ َ ْقرَب‬... َ َ ْ‫ني وَالْ َيتَا َمى وَالم‬ َّ ‫ني وَاب ْ ِن‬ ِ ‫س‬ ِ ‫الس ِب‬ ِ ‫اك‬ َ َّ‫َفإ ه‬ 25( ‫الل ب ِ ِه َعلِيم‬ َّ‫ِن‬ ‫وف َحقًّا َعلَى‬ َ ‫ُك ِت َب َعلَ ْي ُك ْم إِذَا َح‬ َ ِ ‫ص َّي ُة لِلْ َوالِ َدي ْ ِن وَالأْ َ ْقرَب‬ ِ ‫ضرَ أ َ َح َد ُك ُم المْ َ ْو ُت إ ِ ْن تَرَ َك خَ ْيرًا الْ َو‬ ِ ‫ني بِالمْ َ ْع ُر‬ 26( َ.‫المْ ُ َّت ِقني‬ Ketiga, Kekayaan merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada para Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman dan bertaqwa dari hamba-hambaNya, Allah berfirman: 27( ‫وَوَ َج َد َك َعائِل َفأ َ ْغنَى‬ َ َّ‫ه‬ َّ‫ه‬ ُ 28( َ ‫ضلِ ِه إ ْن‬ ُ ْ َ َ ‫… وَإ ْن ِخ ْفت ُْم َع ْيلَ ًة َف‬ َ ٌ.‫يم َح ِكيم‬ ٌ ِ‫شا َء إِنَّ الل َعل‬ ِ ْ ‫س ْوف يُغ ِنيك ُم الل ِم ْن ف‬ ِ َ ْ‫الس َم ِ الأ‬ ‫ض وَلَ ِك ْن َك َّذبُوا َفأَخَ ْذن َا ُه ْم‬ َّ ‫ات ِم َن‬ ٍ ‫وَلَ ْو أَنَّ أ َ ْه َل الْ ُقرَى َءا َمنُوا وَات َّ َق ْوا لَ َفت َْحنَا َعلَ ْي ِه ْم بَرَ َك‬ ِ ْ ‫اء وَ ر‬ 29( َ.‫س ُبون‬ ِ ‫بمِ َا َكانُوا ي َ ْك‬ َ ... ‫ني‬ َ ‫ال وَب َ ِن‬ ٍ ‫وَيمُ ْ ِددْ ُك ْم بِأ ْم َو‬ Keempat, harta kekayaan merupakan cobaan atau ujian hidup. Dan sekaligus harta dapat membawa musibah bagi orang yang berpaling dari-Nya dan kufur 30(

23 An-Nisa: 5. artinya «Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok (penegak) kehidupan.”

24 Al Adiyaat: 8. artinya “Dan sesunggahnya manusia itu sangat bakhil karena cintanya kepada kebaikan (harta)” 25 Al Baqarah: 215. artinya :»Katakanlah, «Apa saja kebaikan (harta) yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabatmu, anak-anak yatim, orangorang miskin....»

26 Al Baqarah: 180. artinya “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kari kerabatnya secara ma’ruf,, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”

27 Adh-Dhuha: 8. artinya «Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan.»

28 At-Taubah : 28. artinya : «Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki.»

29 Al Araaf: 96. artinya : «Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi...»

30 Nuh : 12. artinya «(Allah) memberikan bantuan kepadamu dengan harta anak laki-laki»

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Harta Dalam Islam

160

terhadap nikmatnya, Allah SWT berfirman: ُ ‫ضرب‬ ْ ‫اهلل َم َثالً َقرْي َ ًة َكان َْت َءا ِم َن ًة ُم‬ ‫هلل‬ َ ِ ‫ط َم ِئ َّن ًة يَأْت‬ َ َ َ َ‫و‬ ِ ‫ان َف َك َفرَ ْت بِأَن ُْع ِم ا‬ ٍ ‫ز ْ ُق َها ر َ َغ ًدا ِّمن ُك ِّل َم َك‬31( ِ ‫يها ر‬ ُ ‫َفأَذَا َق َها‬ ُ‫اس جْال‬ ‫اهلل‬ . ‫صن َُعو َن‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ْ َ ‫وع وَ خْالَ ْو ِف بمِ َا َكانُوا ي‬ َ َِ ِ َ ْ‫ش ْي ٍء ِم َن خْالَ ْو ِف وَ جْالُوع وَن َ ْقص ِم َن الأْ َ ْم َو الأ‬ ِّ َ ‫ات وَب‬ َ ِ ‫وَلَ َن ْبلُ َون َّ ُك ْم ب‬ .‫الصابِرِين‬ َّ ِ‫شر‬ ِ َ‫س وَال َّث َمر‬ ٍ ِ ِ ‫ال وَ ن ْ ُف‬ ِ Kelima, Nabi SAW menentukan pandangannya terhadap harta dengan sabdanya yang ringkas: ”Sebaik-baik harta adalah harta yang diberikan (yang dimiliki) oleh hamba yang shalih!” (HR. Ahmad).

Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia, telah menyebutkan kurang lebih 86 kali item mal (‫ )مال‬dalam klasifikasi wazan yang beragam 33). Lebih dari 20 kali pula al-Qur’an menyebutkan bahwa inti kepemilikan segala harta yang ada di bumi ini merupakan milik Allah saw yang di anugerahkan oleh Nya untuk kehidupan kita sebagai wakil (khalifah) Allah untuk mengelolannya. Dengan pemahaman tersebut, tentunya proses pengelolaan yang kita lakukan sebagai khalifah harus sesuai dengan prosedur pengelolangan harta yang telah di tentukan oleh Sang pemilik (Allah sw). Sebagaimana di nyatakan dalam al-Qur’an : َ ْ‫الأ‬ ‫ات وَ ُه َو ب ِ ُك ِّل‬ َ ‫سوَّا ُه َّن‬ ْ ‫ض َج ِمي ًعا ثُ َّم‬ َ ‫س ْب َع‬ َ ‫اء َف‬ َّ ‫اس َت َوى إِلَى‬ ٍ ‫س َم َو‬ ِ ‫الس َم‬ ِ ْ ‫ ُك ْم َما ِفي ر‬34َ‫ُه َو الَّ ِذي خَ لَقَ ل‬ َ ) ...‫يم‬ ٌ ِ‫ش ْي ٍء َعل‬ 32(

َّ‫ه‬ َ ْ‫الس َم َو ِ الأ‬ .ُ ‫صير‬ َّ ‫وَللِ ِ ُملْ ُك‬... ِ َ ْ‫ض وَ َما ب َ ْين َُه َما وَإِلَ ْي ِه الم‬ ِ ْ ‫ات وَ ر‬ Kemudian, sampai sejauhmana status kepemilikan atas harta yang telah dikuasai oleh manusia?.

Dari apa yang telah penulis uraikan di atas, bahwa posisi manusia atas harta kekayaan adalah sebagai khalifah Allah yang bertugas untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan 36) serta tugas pengabdian dalam arti luas 37). Maka status kepemilikan atas harta yang telah dikuasai oleh manusia menurut ketentuan nash al-Qur’an adalah sebagai berikut: Harta sebagai amanat (titipan, as a trust) dari Allah swt. Karena manusia, 35(

31 An-Nahl: 112. artinya : «Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap penjuru, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat Allah; karena itu Allah menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.»

32 Al-Baqarah. 155. artinya “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”, 33 lihat, Ahmad bin Hasan, Fathu ar-Rahman : Li Tholabi Ayat al-Qur’an (Surabaya: al-Hidayah, 1322 H), hlm 419-420. artikel (‫)مول‬ 34 Al-Baqarah : 29. artinya “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. ...”

35 al-Ma’idah : 18. artinya “... Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu).”

36 Al-An’am : 165 37 adz-Dzariyat : 56

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Wening Purbatin Palupi

161

dalam bahasa Einstien, tidak akan mampu menciptakan energi; yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Pencipta awal energi adalah Allah swt. Demikian pula atas harta benda yang kita miliki, yang pasti akan dimintai pertanggung jawaban, sebagaimana Allah menyatakan : ُ َّ‫ه‬ 38( ‫ظيم‬ ِ ‫إِنمَّ َا أ َ ْم َوالُ ُك ْم وَأَوْلاَدُ ُك ْم ِف ْت َن ٌة وَالل ِع ْن َد ُه أ َ ْج ٌر َع‬ Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dan tidak berlebih-lebihan dalam pengunaannya. Manusia memiliki kecendrungan yang kuat untuk memiliki, menikmati dan menguasai harta. Namun tak jarang karna kekuasaan tersebut, harta menyebabkan manusia menjadi angkuh, sombong dan membanggakan diri, sehingga lupa akan fitrahnya sebagai seorang hamba (‘abdn). Sebagiaman firman-Nya : 39( ْ ‫ْسا َن لَ َي‬ . ‫اس َت ْغنَى‬ َ ‫َكل إِنَّ الإْ ِن‬ ْ ‫ أ َ ْن رَآ ُه‬.‫ط َغى‬ Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Sebagaimana dinyatakan : َ َّ‫ه‬ )40 . ‫يم‬ ٌ ‫ظ‬ ِ ‫وَا ْعلَ ُموا أَنمَّ َا أ َ ْم َوالُ ُك ْم وَأ َ ْولاَدُ ُك ْم ِف ْت َن ٌة وَأَنَّ الل ِع ْن َد ُه أ َ ْج ٌر َع‬ 4. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan mu’amalah diantara sesama manusia, melalui kegiatan zakat, infak dan sedakah. 41) Pembagian Harta Menurut Fuqaha’ harta dapat ditinjau dari beberapa bagian yang setiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri yang berdampak atau berkaitan dengan beragam hukum (ketetapan). Namun pada pembahasan ini hanya akandijelaskan beberap bagian yang masyhur, Yaitu sebagai berikut : 1. Mal Mutaqawwim dan Ghair al-Mutaqawwim. a. Harta Mutaqawwim ialah : 42( .‫مايباح اإلنتفاع به شرعا‬ Yang dimaksud Harta mutaqawwim dalam pembahasan ini ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara’ untuk memanfaatkannya. Pemahaman tersebut bermakna bahwa tiap pemanfaatan atas sesuatu berhubungan erat dengan ketentuan nilai positif dari segi hukum, yang terkait pada cara perolehan maupun penggunaannya.

Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi, apabila kerbau

38 at-Taghabun: 15. artinya : “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (amanah) dan di sisi Allah lah pahala yang besar.”

39 Al-Alaq : 6-7. artinya “Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup”.

40 al-Anfal : 28. artinya “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

41 At-Taubah : 41, 60 dan Ali Imran : 133-134.

42 Yaitu : “ Sesuatu yang memiliki nilai dari segi hukum syar’i ”

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

162

Harta Dalam Islam

tersebut di sembelih tidak menurut syara’, semisal dipukul. Maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfatkan karena cara penyembelihannya batal (tidak sah) menurut syara’. b. Harta Ghair al-Mutaqawwim ialah : 43( .‫ما اليباح اإلنتفاع به شرعا‬ Maksud pengertian harta ghair al-Mutaqawwim merupakan kebalikan dari harta mutaqawwim, yakni segala sesuatu yang tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara’ untuk memanfaatkannya.

Harta dalam pengertian ini, dilarang oleh syara’ diambil manfaatnya, terkait jenis benda tersebut dan cara memperolehnya maupun penggunaannya. Misalnya babi termasuk harta ghair mutaqawwim, karena jenisnya. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk ghair mutaqawwim, karena cara memperolehnya yang haram. Uang disumbangkan untuk pembangunan tempat pelacuran, termasuk ghair mutaqawwim karena penggunaannya yang dilanggar syara’.

Kadang-kadang harta mutaqawwim dirtikan dengan dzimah, yaitu sesuatu yang mempunyai nilai, seperti pandangan fuqaha’ : 44) ) 45 .‫إنّ املنافع ليست متق ّومة في ذاتها وإنمّ ا بعقد اإلجارة للحاجة‬ 2. Mal Mitsli dan Mal Qimi a. Harta Mitsli ialah : )46. ‫يعـتـدبه‬ ‫ما متاثـلث أحاده حيث ميكن أن يقوم بعضها مقام بعـض دون فرق‬ ّ Dalam pembagian ini, harta diartikan sebagai sesatu yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan yang pada bagian bagiannya atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi.

Harta mitsli terbagi atas empat bagian, yaitu : Harta yang ditakar, seperti gandum; Harta yang ditimbang, seperti kapas dan besi; Harta yang dihitung, seperti telur; dan harta yang di jual dengan meter, seperti kain, papan dan lainlainnya. b. Harta Qimi ialah : )47. ‫ما تفاوقت أفرده فال يقــوم بعـضه مقام بعـض بال فرق‬ Maksud ketentuan qimi disini yaitu harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau mempunyai persamaan, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon.

Dengan perkatan lain, pengertian kedua jenis harta di atas ialah mitsli berarti jenisnya mudah ditemukan atau diperoleh di pasaran (secara persis), 43 Yaitu : “Sesuatu yang tidak memiliki nilai dari segi hukum syar’i ” 44 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah…, hlm. 19 45 Yaitu : “sesuatu dinyatakan bermanfaat itu tidak dinilai dengan sendirinya, tetapi ia dilihat dengan adanya akad sewa-menyewa yang dimaksudkan untuk memenuhi keperluan”.

46 Yaitu : “Harta yang ada persamaannya dalam kesatuan-kesatuannya, dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.”

47 Yaitu : “Benda-benda yang kurang dalam kesatuan-kesatuannya, karenanya tidak dapat berdiri sebagian di tempat sebagian yang lainnya tanpa ada perbedaan”.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Wening Purbatin Palupi

163

dan qimi suau benda yang jenisnya sulit didapatkan serupanya secara persis., walau bisa ditemukan, tetapi jenisnya berbeda dalam nilai harga yang sama. jadi, harta yang ada duanya disebut mitsli dan harta yang tidak duanya secara tepat disebut qimi.

Perlu diketahuai bahwa Harta yang dikatagorikan sebagai qimi ataupun mitsli tersebut bersifat amat relatif dan kondisional. Artinya bisa saja di suatu tempat atau negara yang satu menyebutnya qimi dan di tempat yang lain menyebutnya mitsli.

3. Mal Istihlak dan Mal Isti’mal. a. Harta istihlak ialah : 48( ّ .‫يتحقق إالّ بإستهال كه‬ ‫مايكون اإلنتفاع به بخصائصه بحسب املعتـاد ال‬ Harta dalam katagori ini ialah harta sekali pakai, artinya manfaat dari benda tersebut hanya bisa digunakan sekali saja.

Harta istihlak dibagi menjadi dua, yaitu Istihlak Haqiqi dan Istihlak Huquqi.

Istihlak Haqiqi ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas (nyata) dzatnya habis sekali digunakan. Misalnya makanan, minuman, kayu bakar dan sebagainya.

Sedangkan istihlak huquqi ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan, tetapi zatnya masih ada. Misalnya uang, uang yang digunakan untuk membayar hutang, dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikian. b. Harta Isti’mal ialah )49. ّ ‫مايتحقـق اإلنـتـفاع به بإسـتعماله مرارا مع بقاء عـيـنه‬ Harta Isti’mal harta yang dapat digunakan berulang kali, arti nya wujud benda tersebut tidaklah habis atau musnah dalam sekali pemakaian, seperti kebun, tempat tidur, baju, sepatu dan lain sebaginya.

Dengan demikian, perbedaan antara dua jenis harta terebut di atas, terletak pada dzat benda itu sendiri, mal istihlak habis zatnya dalam sekali pemakaian dan mal isti’mal tidak habis dalam sekali pemanfaatan (bisa dipakai berulangulang).

4. Mal Manqul dan Mal Ghair al-Manqul (al-Aqar). a. Harta Manqul ialah : 50( .‫كل ما ميكن نقله و حتويله من مكان إلى أخر‬ Maksudnya yaitu segala macam sesuatu yang dapat dipindahkan dan diubah dari tempat satu ketempat yang lain, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut.

Harta dalam katagori ini mencakup uang, barang dagangan, macam-macam 48 Yaitu : “Sesuatu yang tidak dapat diambil kegunaan dan manfaatnya, kecuali dengan menghabiskannya atau merusak dzatnya” 49 Yaitu : “Sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara” 50 Yaitu :“Segala sesuatu yang dapat dipindahkan (bergerak) dari satu tempat ketempat yang lain“

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

164

Harta Dalam Islam

hewan, kendaraan, macam-macam benda yang di timbang dan di ukur. b. Harta Ghair al-Manqul atau al-Aqar, ialah )51.‫ماال ميكن نقــله و حتويـله من مكان إلى أخر‬ Maksudnya segala sesuatu yang tetap (harta tetap), yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ketempat yang lain menurut asalnya, seperti kebun, rumah, pabrik, sawah dan lainnya.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah Mal Manqul dan Mal Ghair al-Manqul (al-Aqar) diartikan dengan istilah benda bergerak dan atau benda tetap.

5.

Mal ‘Ain dan Mal Dayn.

Harta ‘Ain ialah harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan yang lainnya. Harta ‘Ain dibagi menjadi 2 bagian yaitu : Harta ‘Ain Dzati Qimah, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Harta ‘ain dzati qimah meliputi : 1. Benda yang dianggap harta yang boleh diambil manfaatnya.

2. Benda yang dianggap harta yang tidak boleh diambil manfaatnya.

3. Benda yang dianggap sebagai harta yang ada sebangsanya.

4. Benda yang dianggap harta yang tidak ada atau sulit dicari sepadanya yang serupa.

5. Benda yang dianggap harta berharga dan dapat dipindahkan (bergerak).

6. Benda yang dianggap harta berharga dan tidak dapat dipindahkan. (tetap) Harta ‘Ain Ghayr Dzati Qimah yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta, karena tidak memiliki nilai atau harga, misalnya sebiji beras. b. Harta Dayn ialah : 52( . ‫ما يـثـبت فى الذ ّمة‬ Maksud jenis harta dalam katagori ini merupakan kepemilikan atas suatu harta dimana harta tersebut masih berada dalam tanggung jawab seseorang, artinya si pemilik hanya memiliki harta tersebut, namun ia tidak memiliki wujudnya dikarenakan berada dalam tanggungan orang lain.

Menurut Hanafiyah harta tidak dapat dibagi menjadi harta ‘ain dan dayn , karena konsep harta menurut Hanafiyah merupakan segala sesuatu yang berwujud (kongkrit), maka bagi sesuatu yang tidak memiliki wujud riil tidaklah dapat dianggap sebagai harta, semisal hutang. Hutang tidak dipandang sebagai harta, tetapi hutang menurut Hanafiyah merupakan sifat pada tanggung jawab (washf fi al-dzimmah).

6. Mal ‘Aini dan Mal Naf ’i (manfaat).

Harta al-‘Aini ialah benda yang memiliki nilai dan berbentuk (berwujud), 51 Yaitu : “Sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ketempat yang lain” 52 Yaitu : “harta yang berada dalam tanggungan orang lain.”

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Wening Purbatin Palupi

165

misalnya rumah, ternak dan lainnya.

Harta an-Nafi’ ialah a’radl yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu mal al-Naf ’i tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan.

Ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa harta ‘ain dan harta naf’i memiliki perbedaan, dan manfaat dianggap sebagai harta mutaqawwim karena manfaat adalah maksud yang diharapkan dari kepemilikan suatu harta benda.

7. Mal Mamluk, Mubah dan Mahjur. a. Harta Mamluk ialah : 53 ) . ‫مؤسـسة‬ ّ ‫مايدخل حتت امللكية سواء أكانت ملكيـــة فـــرد أو ملكية شحص إعتباري كدولة أو‬ Harta mamluk terbagi menjadi dua macam, yaitu: 1. Harta perorangan (mustaqil) yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah yang dikontrakkan.

2. Harta perorangan yang tidak berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya seorang yang mempunyai sepasang sepatu dapat digunkan kapan saja.

3. Harta perkongsian antara dua pemilik yang berkaitan dengan hak yang bukan pemiliknya, seperti dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan lima buah mobil, salah satu mobilnya disewakan selama satu bulan kepada orang lain.

4. Harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemiliknya, semisal dua orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik, maka pabrik tersebut di haruslah dikelola bersama. b. Harta Mubah ialah : ‫ماليس فى االصل ملكا ألحد كاملاء فى منا بعه وصيد ال ّبـر و البحر وغير ذالك كأشجار البواد‬ 54( .‫وثمـارها‬ Tiap-tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya, orang yang mengambilnya akan menjadi pemiliknya, sesuai dengan kaidah : )55. ‫من أخرج شيئا منه فإنـه ميلكــه‬ Kaidah di atas sesuai dengan sabda Nabi saw yang berbunyi.

56( .‫عمر أرضا ليـسـت إلحد فهو أحـق بهـا‬ ّ ‫من‬ c. Harta Mahjur ialah : ‫وإما ألنّه مخصص للمصالح العامة كالطريق العام‬ ّ ‫إماألنه موقوف‬ ّ ‫ماإمتنع شرعا متلكه و متليكه‬ )57 . ‫واملسجـد واملقابر وسائر األموالـــ املوقوف‬ 53 Yaitu ; “sesuatu yang merupakan hak milik, baik milik perorangan maupun milik badan hukum, seperti pemerintah dan yayasan”.

54 Yaitu : “Sesuatu yang pada asalnya bukan merupakan hak milik perseorangan, seperti air pada air mata, binatang buruan darat, laut, pohon-pohon di hutan dan buah-buahannya”.

55 Yaitu : “Barang siapa yang membebaskan harta yang tidak bertuan, maka ia menjadi pemiliknya”.

56 Artinya : Barang siapa yang menghidupkan tanah (gersang) tanpa tuan, maka ia berhak memiliki’’.

57 Yaitu : “Harta yang dilarang oleh syara’ untuk dimiliki sendiri dan memberikannuya pada orang lain.

Adakalanya harta tersebut berbentuk wakaf ataupun benda yang dikhususkan untuk masyarakat umum,

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Harta Dalam Islam

166

8. Harta Yang Dapat Dibagi dan Harta Yang Tidak Dapat Dibagi. a. Harta yang dapat dibagi (mal qabil li al-qismah) ialah hart aynmg tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan bila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, jagung, tepung dan sebagainya. b. Harta yang tidak dapat dibagi (mal ghair al-qabil li al-qismah) ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagibagi, misalnya gelas, kemeja, mesin dan sebaginya.

9. Harta Pokok ) ashl) dan Harta Hasil (ts}}amar) a. Harta pokok ialah : 58( .‫ماميكن أن ينسأ عنه مال أخــر‬ b. Harta hasil ialah : ) 59.‫مانسأعن مال أخـــر‬ Pokok harta juga bisa disebut modal, misalnya uang, emas dan yang lainnya, contoh harta pokok dan harta hasil ialah, bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupkan harta pokok dan bulunya merupakan harta hasil, atau kerbau yang beranak, anaknya dinaggap sebagai tsmarah dan induknya yang melaihirkan disebut harta pokok.

10. Mal Khas dan Mal ‘Am. a. Harta khas ialah harta pribadi, tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. b. Harta ‘am ialah harta milik umum (bersama) yang boleh dimabil manfaatnya secara bersama-sama.

Harta yangdapat dikuasai (ikhraj) terbagi menjadi dua bagian, yaitu: 1. Harta yang termasuk milik perseorangan.

2. Harta-harta yang tidak dapat termasuk milik perseorangan.

Harta yang dapat masuk menjadi milik perseorangan, ada dua macam yaitu : 1. Harta yang bisa menjadi milik perorangan, tetapi belum ada sebab pemilikan, misalnya binatang buruan di hutan.

2. Harta yang bias menjadi milik perorangan dan sudah ada sebab kepemilikan, misalnya ikan di sungai diperoleh seseorang dengan cara memancing.

3. Harta yang tidak masuk milik perorangan adalah harta yang menurut syara’ tidak boleh dimiliki sendiri, misalnya sungai, jalan raya dan yang lainnya.

Dari kesepuluh pembagian jenis-jenis harta yang telah penulis uraikan di atas, secara global konsep harta dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Mal at-Tam yaitu harta yang merupakan hak milik sempurna baik dari seperti jalan raya, masjid-masjd, kuburan-kuburan dan yang lainnya”.

58 Yaitu : “Harta yang memungkinkan darinya muncul harta lain”.

59 Yaitu : “Harta yang muncul dari harta lain (harta pokok)”

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Wening Purbatin Palupi

2.

167

segi wujud benda tersebut maupun manfaatnya, pengertian harta ini disebut juga Milk at-Tam, berarti kepemilikan sempurna atas unsur hak milik dan hak penggunaannya.

Mal Ghair al-Tam yaitu harta yang bukan merupakan hak milik sempurna baik dari segi wujud benda tersebut maupun dari segi manfaatnya, pengertian harta ini disebut juga Milk an-Naqis, yang berarti kepemilikan atas unsur harta hanya dari satu segi saja. Semisal Hak pakai Rumah Kontrakan dan sebagainya.

Fungsi Harta Harta dipelihara manusia karena manusia membutuhkan manfaat harta tersebut, fungsi harta amat banyak, baik kegunaan dalam hal yang baik, maupun sebaliknya. Diantara sekian banyak fungsi harta anatar lain sebagi berikut : 60 a. Berfungsi untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas (mahdah), sebab untuk ibadah diperlukan alat-lat, semisla kain untuk menutup aurat dalam pelaksanaan shalat, bekal untuk melaksanakan ibadah haji, berzakat, shadaqah, hibahdan yang lainnya. b. Untuk meningkatkan keimanan (ketakwaan) kepada Allah , sebab kefakiran cendrung mendekatkan diri kepada kekufuran, sehingga pemilikan harta dimaksudkan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. c. Untuk meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya, sebagaimana firman Allah swt : َ َّ‫ش الَّذين لَو تَر ُكوا من خَ لْفهم ذُري ًة ضعا ًفا خَ ا ُفوا علَيهم َفلْي َّتقُوا ه‬ ... ‫الل وَلْ َيقُولُوا َق ْول‬ َ ِ َّ ِّ ْ ِ ِ ْ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ْ َ ِ َ ْ‫وَلْ َيخ‬ ‫س ِدي ًدا‬. َ .61) d. Untuk menyeleraskan (menyeimbangkan) antara kehidupan dunia dan akhirat, nabi saw bersabda : ‫ليس بخيركم من ترك الدنيا ألخرته و األخرة لدنيــاه حتى يصيبا جميعا فإن الدنيا بلغ إلى األخرة‬ ‫( )(رواه البخارى‬62 e. Untuk menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu,karena menuntuk ilmu tanpa modal akan terasa sulit, misalnya, seseorang tidak bisa kuliah, bila ia tidak memiliki biaya. f. Untuk memutarkan (men-tasharruf) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan orang miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.

60 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’amalah…, hlm. 27-29.

61 an-Nisa’ : 9. Artinya : ...Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

62 H.R al-Bukhari, Artinya : “Bukanlah orang yang baik, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan meninggalkan maslah akhirat untuk urusan diniawi, sehingga seimbang di antar keduanya, karena maslah dunia adalah menyampaikan manusia kepada masalah akhirat”.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

168

Harta Dalam Islam

g. Untuk menumbuhkan silaturrahmi, karena adanya perbedaan dan keperluan.

Misalnya Ciamis merupakn daerah penghasil galendo, Bandung merupakan daerah penghasil kain, maka orang Bandung yang membutuhkan galendo akan membeli produk orang Ciamis tersebut, dan orang Ciamis yang memerlukan kain akan membeli produk orang Bandung. Dengan begitu, terjadilah intraksi dan komunikasi silaturrhami dalam rangkan saling mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu, perputaran harta dianjurkan Allah dalam al-Qur’an : َ ... ‫اء ِمن ُْك ْم‬ ِ ‫ك ْي لاَ ي َ ُكو َن دُولَ ًة بَينْ َ الأْ َ ْغ ِن َي‬... … Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. … (al-Hasyr : 7)

Analisis Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, sejak bangun pagi hingga tidur kembali. Alarn jam weker yang membangunkan kita dini hari dengan lantunan merdu adzan, misalnya, sajadah sebagai alas shalat kita, kemudian makanan sehari-hari yang dihidangkan kepada kita, mobil atau sepeda motor, yang mengantarkan kita beraktivitas sehari-hari, serta semua kebutuhan hidup kita, seluruhnya berasal dari produk yang dihasilkan, didistribusikan, dan dijual oleh para pelaku bisnis. Uang yang dibelikan beragam produk tersebut juga mungkin diperoleh dari hasil proyek suatu bisnis.

Dari contoh di atas, sebenarnya penulis ingin membicarakan tentang betapa luasnya cakupan aktivitas bisnis. Bila semua itu dicoba untuk diterjemahkan dalak sebuah pengertian yang komprehensif, tentunya akan menghasilkan sebuah pengertian yang dimaksud juga akan beragam.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, aktivitas bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha. –Skinner(1992) mendevenisiskan item bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yangsaling menguntungkanatan memberi manfaat. Menurut -Anoraga dan Soegiatuti- (1996), bisnis memiliki makna sebagai “the buying and selling of goods and servis”. Adapun menurut -Starub dan Attner- (1994), bisnis tak lain adalah sebuah organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barangbarang dan jasa-jasa 63) yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.64) Islam mengajarkan setiap Muslim, khususnya yang memiliki tanggungn untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan, dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis sebagai usaha (a’mal) atau mata pencarian (ma’isah) dengan cara dan 63 Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, Sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya yang dilakukan dengan 64 Muhammad Ismail Yusanto, dkk. Menggagas Bisnis Islam (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 15.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Wening Purbatin Palupi

169

mekanisme perolehan yang halal dan sesuai dengan aturan main Nya..

Peran harta dalam bisnis Islam merupakan salah satu input yang diperlukan.

Pada umumnya ada empat jenis input yang selalu digunakan oleh seluruh pelaku bisnis 65), dan harta juga memiliki peran penting didalamnya sebagai modal 66) yang meliputi keseluruhan alat dan perlengkapan, semisal mesin dan bangunan, dan tentu saja juga meliputi dana yang dipakai dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Kesemua input tersebut tak lain dimaksudkan untuk untuk mencapai oup put maksimal dalam aktivitas bisnis yang dilakukan.

INPUT :

PROSES :

OUT PUT :

Sumber daya Manusia;

Profit Manajemen Operasi; Produk; Pertumbuhan Sumber daya Alam; Keuangan, Sumber Daya Insani; Sustainability Modal; Pemasaran, : Slide MateriBisnis Manajemen Bisnis : Dr. Muhammad Sumber: Slide Sumber Materi Manajemen : Dr. Muhammad dengan Berkahtambahan dan Startegi Enterprenership dengan tambahan dan modifikasi modifikasi Informasi Pasar.

Kerangka tergambar di atas menurut hemat penulis bahwa, komponen yang yang te\rdapat dalam input merupakan sebuah kesatuan yang perlu dimiliki, diantara tiap komponen yang ada memiliki keterkaitan kuat untuk memaksimalkan visi dan misi (output) yang diinginkan. Untuk itu dibutuhkan proses yang matang dengan kejelian memperhatikan obyek (pasar) dengan observasi67) menjurus, sebagai pijakan awal memulai aktivitas bisnis dalam usaha yang akan dilakukan dan dikembangkan.

Islam mengajak kepada para pemilik harta untuk mengembangkan harta mereka dan menginvestasikannya, sebaliknya melarang mereka untuk membekukan dan tidak memfungsikannya. Maka tidak boleh bagi pemilik 65 Input yang dimaksud ialah. 1) Sumber daya Manusia; 2). Sumber daya Alam; 3). Modal; 4). Enterprenership dan 5). Informasi Pasar.

66 Pengertian modal sendiri, sebenarnya belum terdapat communis opinio di antara para ahli Ekonomi, karena itu dalam pemaknaannya akan berkembang sesuai dengan artian modal itu sendiri secara ilmiah yang ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai dan menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Ada beberapa ahli ekonomi yang mencoba mendefenisikan modal dalam aktivitas perusahaan, diantaranya Lutge yang mendefenisikan modal dalam arti uang (gelkapital) dan Schwiedland yang mendefenisikan modal dalam arti lebih luas yang meliputi uang (gedkapital) maupun dalam bentuk barang (sachkapital). Defenisi modal lebih jelasnya dapat dilihat dalam tulisan Bambang Riyanto, DasarDasar Pembelanjaan Perusahaan (Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1983), hlm. 8- 17 67 Observasi yang penulis maksud adalah langkah identifikasi dan analisis dengan memperhatikan strategic planning yang meliputi Kekuatan (strength); Kelemahan (weakness); peluang/ Kesempatan (opportunity) dan Faktor Penghambat (treaths) sebagai langkah awal perencanaan usaha, atau biasa disebut analisis S.W.O.T sebuah metode yang dikembangkan oleh Kearns (1992). Lihat Muhammad Ismail Yusanto, dkk.

Menggagas Bisnis Islam‌, hlm. 79.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

170

Harta Dalam Islam

tanah menelantarkan tanahnya dari pertanian, apabila masyarakat memerlukan apa yang dikeluarkan oleh bumi berupa tanaman-tanaman dan buah-buahan.

Demikian juga pemilik pabrik di mana manusia memerlukan produknya, karena ini bertentangan dengan prinsip “Istikhlaf” (amanah peminjaman dari Allah).

Banyak ayat al-Qur’an 68) maupun hadis 69) yang mendorong umat Islam untuk mengembangkan harta dengan semangat etos kerja (himmatul ‘amal) yang tinggi guna memperoleh harta kekayaan secara halal.

Dorongan utama seorang muslim untuk bekerja adalah bahwa aktivitas yang dilakukan guna memperoelah harta, dalam pandangan Islam merupakan bagian dari Ibadah. Karena termasuk nilai ibadah tersebutlah maka aktivitas perolehan harta yang dilakukan haruslah dengan prinsip kehati-hatian sehingga terlepas dari perihal perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan usaha yang haram, semisal adanya unsur riba’ (al-Baqarah: 273-281), perjudian, jual beli barang yang dilarang atau haram (al-Maidah: 90-91), mencuri, merampok, penggasaban (al-Maidah: 38), curang dalam takaran dan timbangan (al-Muthaffifin: 1-6), melalui cara-cara yang bathil dan merugikan (al-Baqarah: 188), dan melalui suap menyuap (HR. Imam Ahmad).

Di samping itu juga, usaha perolehan harta yang dilakukan tidak menyebabkan pelaku nya menjadi lalai akan kewajiaban-kewajiaban syar’i yang lain, semisal melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada Allah dengan segala ketentuan-Nya) (al-Munafiqun: 9), melupakan sholat dan zakat (an-Nur: 37), serta kewajiban-kewajiaban lainnya terkait hubungan yang bersifat transindent maupun kehidupan sosial (hablul min Allah dan hablul mi an-Nas).

Kesimpulan dan Penutup Sebagai akhir pembahasan paper ini, ada beberapa hal penting yang perlu penulis garis bawahi.

Pertama, Pemahaman konsep harta dalam Islam menurut penulis merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai (qimah) sebagai sebuah komuditi yang memiliki nilai komersil haruslah kongkrit dan legal formil, walau pun dalam bentuk yang tidak berwujud, semisal berupa manfaat maupun hak milik (hak paten, hak kekayaan intelektual, dsb) bila memiliki nilai profit dan layak jual, juga merupakan katagori harta.

Harta yang telah terlimpah-ruah di muka bumi, di hadapan kita, pada dasarnya merupakan hak milik mutlak Allah swt, sebagai pencipta dan penguasa alam semesta beserta isinya. Dengan pemahaman tersebut, atas harta yang manusia miliki atau kuasai hanyalah memiliki peran sebagai wakil (khalifah) Allah swt, untuk mengelolanya dengan mekanisme pengelolaan yang bertanggung jawab sesuai dengan aturan main yang telah di nash Allah swt dalam Al-Qur’an 68 al-Mulk : 15 dan al-Baqarah : 267 69 HR. Thabrani, artinya “Mencari rezeki yang halal adalah wajib setelah kewajiaban yang lain” (dan) HR. Ahmad, yang artinya “Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja kerasmencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama seperti jihad di jalan Allah swt”

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Wening Purbatin Palupi

171

serta ketentuan yang telah di ajarkan Rasulullah Muhammad saw, untuk bekal hidup dan kehidupan dunia akhirat.

Kedua, terkait peran harta dalam aktivitas bisnis Islamy, menurut analisis penulis memiliki andil yang cukup berperan dalam komponen-komponen (input) bisnis yang dicanangkan guna meraih target (out put) yang di harapkan serta keberkahan Allah swt. Untuk itu pemahaman atas harta sebagai modal dalam kerangka usaha dalam arti sempit, perlu di menej sebaik mungkin dengan kejelian dan kecekatan dalam melihat Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Faktor penghambat (S.W.O.T) secara tepat dan se-efesien mungkin sebagai langkah awal menentukan keberhasilan dalam proses dari aktivitas bisnis yang dilakukan.

Demikian akhir kesimpulan revisi paper ini, sebagai penutup besar harapan penulis pada pembaca untuk selalu memberikan saran dan kritiks kontrusktif, guna menyempurnakan, mempertegas serta mempertajam analisis tulisan ini terkait persoalan harta dalam perspektif Islam dan perannya dalam aktivitas bisnis Syari’ah.

Daftar Pustaka Ahmad bin Hasan, Fathu ar-Rahman : Li Tholabi Ayat al-Qur’an , Surabaya: alHidayah, 1322 H Hasby Ash-Shiddiqy, Pengantar Ilmu Mu’amalah, Jakarta: Bulan Bintang,1994 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah. Ed. 1 , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 Jamaluddin Abul Fadhl Muammad binMukrim bin Manzur al-Anshari al-Afriqi al-Mashri Lisan al-Arab, MD. 771 H Majduddin al-Firuzabadi, Al-Qamus al-Muhith. jilid 4, MD. 817 Rahmad Syafei, Fiqh Mu’amalah (Bandung : Pustaka Setia, 2006 Syekh Ali Khafif, Ahkam Mu’amalat as-Syar’iyyah (ttkp.ttp.tt) Yusuf Qaradhawi, Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur’an & Sunnah. Cet. ke 1, Solo : Citra Islami Press, 1997 Yusuf al-Qaradhawi, Fiqhuz Zakat, jilid ke-1, Bairut-Libabon : Muassasat arRisalah, 1973

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

172

MONOPOLI DALAM PRESPEKTIF BISNIS SYARI‘AH Emi Chulaimi

Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang

Abstract

Islam come wishing to uphold justice below/under wings of market norm. big Human respect small, strong assist weak, stupid learn from bright, and human being oppose brutality.

Ih}tikÄ r in modern economics defined as monopolistic process of and supply of demand commodity as a mean to get certain advantage. Monopolies and pricing can be conducted if situation of marketing price leap highly. It is of course, what more entitled to control pricing and monopolies power on condition that for the kemaslahatan of throng. Monopolistic and pricing basically harm throng, but, both can be gone into effect in a pinch and unstable price.

So that, requirement of throng intention can overcome Keywords: IhtikÄ r, supply of demand, monopolistic

Pendahuluan Beberapa tahun terakhir ini, sering terdengar kabar mengenai terjadinya kekurangan bahan makanan pokok, bahan bakar minyak, ketersediaan pasokan gas untuk memasak, dan berita-berita lain yang terkait dengan menipisnya ketersediaan kebutuhan pokok. Seringkali hilangnya kebutuhan pokok ini sedemikian parahnya, hingga menimbulkan pemandangan antrian yang cukup panjang.

Contoh kasus paling sering adalah hilangnya ketersediaan beras di beberapa daerah dan menghilangnya minyak tanah di pasaran. Hal tersebut menyebabkan harga beras dan minyak tanah menjadi naik. Akibatnya, di daerah-daerah tersebut terjadi antrian yang cukup panjang untuk membeli beras (yang harganya cukup terjangkau). Begitu juga dengan minyak tanah, antrian jerigen yang berjajar menjadi pemandangan yang memilukan. Inisiatif pemerintah untuk melakukan impor beras dan menambah pasokan minyak tanah, ternyata tidak menjadikan antrian menjadi lebih pendek.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Emi Chulaimi

173

Bahkan, operasi pasar (penjualan dengan harga murah) yang dilakukan pemerintah, juga mengakibatkan terjadinya antrian penduduk yang cukup panjang. Dari hasil penelitian yang dilakukan pemerintah, ternyata ada beberapa distributor beras yang menimbun. Mereka sengaja melakukannya agar memperoleh keuntungan yang lebih, seperti yang telah terjadi. Harga beras yang sebelum mereka timbun, katakanlah seharga Rp 3500/kg, setelah mereka timbun (yang berakibat harga beras naik) harganya naik menjadi lebih dari Rp 4500/kg. Begitu juga dengan harga minyak tanah. Dan masih banyak lagi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, tiba-tiba menghilang dari peredaran.

Untuk itu perlu di buat peraturan yang mampu mengayomi hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini, bagaimanakah pandangan Islam tentang penimbunan? Bolehkah menimbun barang yang dibutuhkan masyarakat?

Dan kalau tidak boleh, adakah pengecualian yang dapat dilakukan? Semisal penimbunan beras yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili oleh Bulog sehingga dapat mematok harga?

Islam datang ingin menegakkan keadilan di bawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman.

Definisi Monopoli Monopoli dalam bahasa Arab disebut ihtikār. Dalam kamus-kamus bahasa Arab ihtikār mempunyai arti yang banyak, diantaranya sebagai berikut: menurut az-Zamakhsyari adalah ‫ احتبسه للغالء‬:‫( احتكر الطعام‬ihtakāra at-ta‘ām artinya: menimbun makanan sehingga harganya naik).

Ibnu Manzur mengartikanya sebagai berikut‫االح ِتكارُ جمع الطعام ونحوه مما‬ ْ ‫واحتباسه ان ْ ِتظار ِ وقت ال َغالء بِه‬ ‫يؤكل‬ (al-ihtikār artinya: mengumpulkan makanan dan ُ yang sejenisnya dari apa-apa yang dimakan dan menahannya dengan menunggu naiknya harga).

Al-Jauhari mendefinisikan dengan ‫وح ْبسه يُتَربَّص به الغالء‬ ْ َ ‫ َج ْمعه‬:‫اح ِتكارُ الطعام‬ (ihtikār at-ta‘ām artinya: mengumpulkan dan menimbun dengan menunggu harganya naik). َّ Sedang sāhib tāj al-‘ārūs mengartikannya dengan ‫ام‬ ْ ‫ ما‬: ‫احلَ َكر‬ ِ ‫احتُكرِ من الط َع‬ َ ً َ ‫س ان ْ ِتظارا ل َغالئِه‬ َ ‫احت ُِب‬ ْ ‫( ون َْح ِوه ممِّا يُ ْؤكل أي‬al-hakar artinya: mengumpulkan makanan dan yang sejenisnya dari apa-apa yang dimakan dan menahannya dengan menunggu naiknya harga), dan masih banyak lagi.1 Ulama fikih berbeda pendapat mengenai definisi tentang hakikat ihtikār yang jumlahnya lebih dari duapuluh pendapat. Perbedaan pendapat ini tidak terbatas atas mazhab-mazhab yang ada, tetapi di dalam satu mazhab mereka juga CD-ROM. Al-Maktabah as-Syamilah

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

1

174

Monopoli Dalam Prespektif Bisnis Syari‘Ah

berselisih tentang definisinya. Perbedaan ini dikarenakan mereka mempunyai sistem dan metode yang berbeda dalam memahami hukum.

Pertama, menurut Hanafiyah ihtikār diartikan dengan penimbunan bahan makanan sehingga harganya melonjak tinggi.

Kedua, menurut Syafi‘iyah ihtikār adalah membeli bahan makanan waktu harganya tinggi dan menyimpannya, kemudian menjualnya dengan harga diatas normal, sehingga menyulitkan orang banyak.

Ketiga, menurut Malikiyah ihtikār ialah penimbunan barang yang dijual, karena dengan menyimpannya akan memperoleh keuntungan disebabkan harga di pasaran tidak stabil.

Keempat, menurut Ibnu Hazm az-Zahiri ihtikār yaitu penimbunan yang membahayakan manusia adalah haram baik itu dalam pembelian dan menahan barang yang dijual.

Kelima, ihtikār menurut Imamiyah adalah mengumpulkan dan menimbun bahan makanan dengan menunggu harganya membumbung.

Keenam, menurut Yusuf Qaradawi ihtikār ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik.2 Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 Bab I Pasal 1 monopoli (ihtikār) didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.3 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud monopoli adalah situasi yang pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan.4 Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ihtikār (monopoli) adalah menyimpan barang-barang yang dibutuhkan orang banyak baik dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok dengan tujuan menjualnya kembali di atas harga normal serta dapat mengendalikan harganya sehingga memperoleh keuntungan yang banyak.

Hukum Monopoli Ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum ihtikār antara haram dan makruh. Mereka tidak bersepakat tentang definisi hakikat ihtikār yang jumlahnya lebih dari duapuluh pendapat. Perbedaan pendapat ini tidak terbatas atas mazhabmazhab yang ada, tetapi di dalam satu mazhab mereka juga berselisih tentang definisinya. Perbedaan ini dikarenakan mereka mempunyai sistem pemahaman 2 Yusuf Qaradawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Zainal Arifin dan Dahli Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 190.

3 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 94.

4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 664.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Emi Chulaimi

175

hukum yang berlainan.5 Pendapat pertama, dikemukakan oleh ulama mazhab Hanafi, Maliki, Jumhur ulama Syafi‘i, Hanbali, az-Zahiri, Zaidiyah, Abadiyah dan kebanyakan Imamiyah. Menurut mereka melakukan ihtikār hukumnya haram.6 Dasar hukum pelarangan ihtikār yang mereka kemukakan adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung Al­­-Qur`an yang menyatakan, bahwa setiap perbuatan aniaya, termasuk di dalamnya ihtikār, diharamkan.7 Mereka mengemukakan alasan tentang haramnya ih}tikār berdasarkan ayat Al-Qur`an dan hadis berikut ini.

Pertama, dasar pengharaman ihtikār menurut Al-Qur`an terdapat dalam surat al-Haj ayat 25. َ ‫وَ َم ْن يُردْ ِفي ِه بإ حْلَادٍ ب ُظلْم نُ ِذ ْق ُه ِم ْن َع َذ‬ ‫يم‬ ٍ ِ ٍ ِ‫اب أل‬ ٍ ِ ِ​ِ Artinya: “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih” (QS. Al-Haj: 25).

Ayat ini menjelaskan bahwa ihtikār adalah haram. Karena ihtikār adalah perbuatan zalim dan aniaya. Dan berbuat zalim adalah dilarang. Perbuatan zalim jika dilakukan akan menyebabkan seseorang mendapat siksa yang pedih. Orang yang mendapat siksa yang pedih adalah karena melakukan hal yang dilarang.

Maka dari itu ihtikār adalah haram. Ulama mengatakan pada dasarnya bahwa ayat di atas di sebagian maknanya berfungsi untuk mengharamkan ih}tikār.

Kedua, dalil-dalil yang berdasarkan dari hadis.

Hadis-hadis yang bersifat mutlak. َّ‫ه‬ َّ‫ه‬ ُ َّ‫ه‬ ‫سلَّ َم َقا َل ل‬ َ ‫الل‬ َ َ‫صلَّى الل َعلَ ْي ِه و‬ َ ُ ْ‫س ِعي ِد ب ْ ِن الم‬ َ ‫َع ْن‬ ُ َ ‫الل َع ْن ر‬ ِ ‫ول‬ ِ ‫س َّي ِب َع ْن َم ْع َمرِ ب ْ ِن َع ْب ِد‬ ِ ‫س‬ َّ‫لا‬ ‫إ‬ ‫ر‬ ‫َك‬ ‫ت‬ ‫ح‬ )‫اط ٌئ (رواه مسلم‬ ‫ي‬ َ‫خ‬ ِ ِ ُ ِ ْ َ “Dari Sa’id bin Musayyab dari Ma’mar bin Abdullah dari Rasulullah SAW bersabda: Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah” (HR. Muslim).

Istinbāt hukum dari hadis ini adalah tidak bolehnya melakukan ihtikār, karena dijelaskan bahwa muhtakir (orang yang menimbun) adalah orang yang salah, disebut juga dengan ‘āsin (orang yang bermaksiat) dan orang yang bersalah adalah muz\nib (orang yang berdosa). Pada zahirnya hadis ini menerangkan bahwa ihtikār adalah haram tanpa dibedakan antara makanan manusia, makanan hewan dan lainnya. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang diharamkan adalah bahan makanan saja. Alasannya, di sebagian hadis hanya disebutkan kata “ta‘ām”. ‫ من احتكر حكرة يريد أن يغلى‬: ‫ قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم‬: ‫ قال‬، ‫عن أبي هريرة‬ 5 Ahmad Mustafa Afifi, Al-Ihtikār wa Mauqif asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah minhu fi Itār al-‘Ilāqāh al-Iqtisadiyyah al-Mu‘asirah (Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2003), hlm. 102.

6 Ibid.

7 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.

655.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

176

Monopoli Dalam Prespektif Bisnis Syari‘Ah

)‫ فهو خاطئ (رواه احلاكم فى املستدرك‬، ‫بها على املسلمني‬

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang melakukan penimbunan dengan maksud agar harganya melonjak, maka dia orang yang salah” (HR. Hakim).

Hadis ini menerangkan bahwa orang yang menimbun dengan maksud supaya harganya melonjak tinggi maka ia adalah orang yang salah dan Allah telah melepaskan naungan darinya”.

Hadis-hadis yang bersifat muqayyad. َّ‫ه‬ ُ َّ‫ه‬ ‫الل‬ َ ‫احت َ​َكرَ َط َعا ًما أَرْب َ ِع‬ َ ‫َع ِن اب ْ ِن ُع َمرَ َع ْن الن َِّب ِّي‬ َ َ‫صلَّى الل َعلَ ْي ِه و‬ ْ ‫سلَّ َم َم ْن‬ ِ ‫ني لَ ْيلَ ًة َف َق ْد بَرِ َئ ِم ْن‬ ُ َّ‫تَعالَى وبر َئ ه‬ )‫الل ت َ َعالَى ِم ْن ُه (رواه أحمد‬ َ َِ​َ Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW: “Barang siapa menimbun makanan selama empat puluh malam maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya” (HR. Ahmad).

‫روى أبو أمامة الباهلى أن النبى صلى اهلل عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام (رواه احلاكم‬ )‫فى املستدرك‬ “Abu Umamah al-Bahili meriwayatkan bahwa Nabi SAW telah melarang penimbunan makanan” (HR. Hakim).

Lafal umum kedua hadis ini menunjukkan atas haramnya ihtikār, dan sesungguhnya azab di neraka, ancaman dan laknat, tidaklah ada kecuali bagi orang yang melakukan hal-hal yang haram.8 Syarat-syarat ihtikār yang diharamkan di antaranya:9 Menimbun dengan menunggu waktu harganya tinggi.

Menimbun pada waktu yang dibutuhkan.

Sesuatu yang ditimbun melebihi kebutuhannya.

Sesuatu yang ditimbun adalah barang yang dibeli.

Sesuatu yang ditimbun adalah bahan makanan.

Menimbun pada waktu tertentu.

Pendapat kedua, dianut oleh sebagian pengikut Syafi‘i, Isma‘iliyah dan sebagaian Imamiyah. Menurut mereka ihtikār adalah makruh. Alasannya, seseorang mempunyai kekuasaan atas hartanya dan mereka bebas melakukan jual beli yang sesuai dengan kehendak mereka.10 Sikap Ahli Fikih Tentang IhTikār Yang Makruh, Ja`Iz Dan Mandub Secara garis besar sikap dan pandangan ahli fikih mengenai ihtikār adalah sebagai berikut.

Syarat-syarat ihtikār makruh: 1. Menimbun tanpa tujuan menunggu harga tinggi.

2. Menimbun pada waktu barang itu banyak.

3. Menimbun untuk keperluannya dan keluarganya.

8 Ahmad Mustafa Afifi, Al-Ihtikār…, hlm. 103-106.

9 Ibid., hlm. 120.

10 Ibid., hlm. 108.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Emi Chulaimi

177

Para ulama berbeda pendapat antara makruh dan haram bagi seseorang yang menimbun makanan dan pakaian, masing masing mempunyai dalil, jika terpenuhi syarat-syarat haram maka hukumnya haram, dan jika tidak maka hukumnya makruh.

Menimbun yang diperbolehkan atau mubah yaitu: 1. Menimbun sesuatu tanpa tujuan untuk menjualnya.

2. Boleh menimbun manisan, minyak, dan makanan hewan.

Keadaan diperbolehkannya menimbun: 1. Menimbun pada waktu yang lapang.

2. Seseorang menyimpan untuk kebutuhannya dan keluarganya.

3. Menimbun di negara yang penduduknya musyrik.

Menimbun yang mandub: Yang diperbolehkan yaitu jika menimbun untuk kemaslahatan umum, seperti dijelaskan oleh Subkhi, Qadi Husain, Royani dan Khamili: bahwasanya jika harga barang itu sedang murah dan barang itu tidak sedang dibutuhkan masyarakat, maka tidak dilarang untuk menimbun sampai barang itu dibutuhkan, dan hal ini baik karena bermanfaat bagi masyarakat.11 Jenis Produk IhTikār Definisi-definisi di atas berbeda tentang jenis produk yang disimpan atau ditimbun di gudang, sekalipun dalam esensi ihtikār tersebut memiliki pengertian yang sama yaitu menyimpan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan menjualnya ketika harga telah melonjak, barang itu baru dipasarkan.

Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Abidin menyatakan bahwa larangan ihtikār tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka yang menjadi ‘illat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikār tersebut adalah kemudaratan yang menimpa orang banyak.

Oleh sebab itu, kemudaratan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.12 Senada dengan pendapat di atas, Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa dilarang melakukan monopoli terhadap semua jenis barang yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu makanan, obat-obatan, pakaian, perlengkapan sekolah, perabot rumah tangga, atau perabot kantor. Alasannya adalah umumnya lafal atau redaksi hadis yang berbunyi “Tidak ada seorangpun yang memonopoli kecuali orang-orang yang bersalah”. Jadi, intinya, barang siapa melakukan monopoli, ia berdosa. Redaksi hadis ini bersifat umum, sedangkan nas} tentang pelarangan monopoli yang dikhususkan terhadap makanan saja bersifat khusus. Redaksi 11 Ibid., hlm. 120-167 12 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi…, hlm. 654.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

178

Monopoli Dalam Prespektif Bisnis Syari‘Ah

yang khusus tidak bisa menafikan redaksi yang umum.13 Sebagian ulama Mazhab Hanbali dan Imam al-Gazali mengkhususkan keharaman ihtikār pada jenis produk makanan saja. Alasannya, karena yang dilarang dalam nas} hadis hanyalah makanan. Menurut mereka, karena masalah ihtikār menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan kebutuhan orang banyak, maka larangan itu harus terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nas saja.14 Sedangkan ulama dari kalangan Mazhab Syafi‘i dan Hanafi membatasi ihtikār pada komoditas yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditas yang terkait dengan kebutuhan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis ini. Oleh sebab itu, perlu dibatasi.15 Rekayasa Pasar Dalam Supply (IhTikār) Rekayasa pasar dalam supply terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Ihtikār biasanya dilakukan dengan membuat entry barrier, yakni menghambat produsen/ penjual lain masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar (monopoli). Karena itu, biasanya orang menyamakan ihtikār dengan monopoli dan penimbunan, padahal tidak selalu seorang monopolis melakukan ihtikār. Demikian pula tidak setiap penimbunan adalah ihtikār. BULOG juga melakukan penimbunan, tetapi justru untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan. Demikian pula dengan negara apabila memonopoli sektor industri yang penting dan mengusai hajat hidup orang banyak, bukan dikategorikan sebagai ihtikār. Ihtikār terjadi bila syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: 1. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stock atau mengenakan entry-barries.

2. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.

3. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.16 Adapun kemunculan praktek monopoli dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara: Pertama, ia dapat terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, sehingga timbullah apa yang disebut sebagai monopoly by law. UUD 1945 pasal 33 juga membenarkan adanya monopoli jenis ini, yaitu dengan memberi monopoli bagi Negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 13 Yusuf Qaradawi, Norma…, hlm. 191.

14 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi…, hlm. 655.

15 Ibid.

16 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Emi Chulaimi

179

di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dengan demikian menurut UUD 1945, sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perlistrikan, air minum, kereta api dan sektor-sektor lain yang karena sifatnya yang memberi pelayanan untuk masyarakat dilegitimasi untuk dimonopoli dan tidak diharamkan.

Sayangnya masih banyak pihak yang menyalahartikan maksud mulia yang dikandung UUD 1945, seperti asas kekeluargaan ditafsirkan sebagai “keluarga” sendiri. Sehingga sering kita lihat pada suatu instansi atau perusahaan hanya kerabat mereka saja yang dilibatkan. Pemberian hak-hak istimewa dan eksklusif atas penemuan baru, baik yang berasal dari hak cipta, hak paten, merk dagang, dan lain-lain juga merupakan bentuk monopoli yang di akui undang-undang.

Kedua, monopoly by nature. Yaitu monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok. Kita dapat melihat bentuk monopoli seperti ini yaitu tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa bisnis yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada. Mereka menjadi besar karena memiliki sifat-sifat yang cocok dengan tempat dimana mereka tumbuh.

Selain itu karena berasal dan didukung bibit yang unggul serta memiliki faktorfaktor yang dominan.

Ketiga, monopoly by licence. Monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Monopoli jenis inilah yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan pasar yang sedang berjalan dan bergeser kearah yang diingini oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut.17 Pematokan Harga (Tas‘īr) Secara bahasa tas‘īr adalah ‫( تقدير السعر‬mengukur harga).18 Sedang secara istilah adalah bahwa seorang penguasa atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum Muslimin agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum.19 Dalam Islam harga harus mencerminkan al-‘adl/ price equivalence dari sesuatu icon/ produksi. Pemerintah harus menghilangkan monopolistic rent dengan kebijakan menetapkan price intervention untuk menuju harga yang adil. Akan tetapi, price intervention pada saat yang tidak tepat akan mendorong black market.20 17 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis…, hlm. 5-6.

18 Ahmad Mustafa Afifi, Al-Ihtikār…, hlm. 220.

19 Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 212.

20 Abd. Salam. Arief, Kuliah Fikih Ekonomi/Bisnis Kontemporer disampaikan pada Program Pascasarjana

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

180

Monopoli Dalam Prespektif Bisnis Syari‘Ah

Selanjutnya, ada dua pendapat mengenai penetapan harga ini. Dalam hal ini ada dua masalah. Masalah pertama, tas‘īr dalam keadaan stabil, kedua, tas‘īr dalam keadaan harga menjulang tinggi.

Masalah pertama, tas‘īr dalam keadaan stabil. Pendapat pertama, kebanyakan dari ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hanbali bersepakat tidak bolehnya tas‘īr dalam keadaan stabil. Ini bersandar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang meriwayatkannya dari Abu Hurairah. َّ‫ه‬ َّ‫ه‬ ‫الل‬ َ ‫الل‬ ُ َ ‫س ِّعرْ َفقَا َل ب َ ْل أَدْ ُعو ثُ َّم َجا َء ُه ر َ ُج ٌل َفقَا َل يَا ر‬ ُ َ ‫َع ْن أَبِي ُهرَيْرَ َة أَنَّ ر َ ُجلاً َجا َء َفقَا َل يَا ر‬ ِ ‫سو َل‬ ِ ‫سو َل‬ ُ َّ‫سعر َفقَا َل ب ْل ه‬ )‫ض وَيَرْ َف ُع (رواه أبو داود‬ ُ ‫الل يَخْ ِف‬ َ ْ ِّ َ

Dari Abu Hurairah, “Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini”. Beliau menjawab: “(Tidak) justru, biarkan saja”. Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini”. Beliau menjawab: (Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan” (HR. Abu Dawud).21

Hadis ini menunjukkan haramnya pematokan harga, dimana pematokan harga tersebut merupakan salah satu bentuk kezaliman yang harus diadukan kepada penguasa agar menghilangkannya. Apabila tersebut melakukannya, maka di sisi Allah dia telah berdosa, sebab dia telah melakukan perbuatan yang haram. Sementara bagi tiap rakyat, berhak mengadukan kepada mahkamah maz} alim (semacam pengadilan tata usaha negara) terhadap tindakan penguasa yang melakukan pematokan harga tersebut.22 Pendapat kedua, seperti diriwayatkan oleh Sa‘id bin Musayyab, Rubai‘ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa‘id al-Ansari mengatakan bahwa tas‘īr dibolehkan secara mutlak sekalipun dalam keadaan biasa (stabil). Alasannya, karena tas‘īr merupakan kemaslahatan bagi masyarakat dan dengan pematokan harga akan menstabilkan harga, dengan demikian harganya tidak melonjak tinggi.23 Masalah kedua, tas‘īr dalam keadaan harga menjulang tinggi. Pendapat pertama, kebanyakan ahli fikih Syafi‘i, Hanbali dan Maliki mengatakan bahwa tas‘īr dalam keadaan harga menjulang tinggi tidak diperbolehkan. Mereka berargumentasi dengan hadis-hadis berikut ini. َ َّ‫الل علَيه وسلَّم َفقَا َل سعر َفقَا َل إ ه‬ ُ َّ‫عن أَبي ُهرير َة أ َ رجلاً جاء إلَى النَّبي صلَّى ه‬ ‫الل َعزَّ وَ َج َّل يَرْ َف ُع‬ َّ‫ِن‬ َ ِّ ِ َ َ َ ِْ َ ْ ِّ َ ِ ْ َ ِ َ َ َ​َ ُ َ َّ‫َ ْ َ ن‬ َ َّ‫ه‬ َ َ َ‫لأ‬ ْ ْ َ َ َّ ٌ )‫س لأِ َح ٍد ِع ْن ِدي َمظلِ َمة (رواه أبو داود‬ ُ ‫وَيَخْ ِف‬ َ ‫ض وَل ِكنِّي ر ْ ُجو أ ْن ألقَى الل َعزَّ وَ َجل وَل ْي‬ Dari Abu Hurairah, “Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini”. Beliau menjawab: “(Tidak) justru, biarkan saja”. Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan: “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini”. Beliau menjawab: (Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan” (HR. Abu Dawud).

Hadis ini menerangkan bahwa tas‘īr dianggap sebagai pemaksaan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 4 April 2008.

21 Ahmad Mustafa Afifi, Al-Ihtikār…, hlm. 225.

22 Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem…, hlm. 213.

23 Ahmad Mustafa Afifi, Al-Ihtikār…, hlm. 225.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Emi Chulaimi

181

orang-orang agar menjual apa yang mereka miliki tanpa persetujuan dari mereka dan ini merupakan kezaliman bagi mereka. َّ‫ه‬ َّ‫ه‬ ُ َّ‫ه‬ َ ‫الل‬ َ ‫الل‬ َ َ‫صلَّى الل َعلَ ْي ِه و‬ ِّ َ‫َس ب ْ ِن َمالِ ٍك َقا َل غَلا‬ ُ َ ‫َّاس يَا ر‬ ُ ‫سلَّ َم َفقَا َل الن‬ ُ َ ‫الس ْع ُر َعلَى َع ْه ِد ر‬ ِ ‫سو َل‬ ِ ‫ول‬ ِ ُ‫س‬ ِ ‫َع ْن أن‬ َ َّ‫ه‬ َّ‫ه‬ َّ‫ه‬ ُ ‫اس‬ ُ ‫ط الر‬ ‫َّزَّاق‬ ُ ِ ‫س ِّع ُر الْقَاب‬ َ ‫الل‬ َ ُ ْ‫سلَّ َم إِنَّ الل ُه َو الم‬ َ َ‫صلَّى الل َعلَ ْي ِه و‬ َ ‫الس ْع ُر‬ ِّ َ‫غَلا‬ ُ َ ‫س ِّعرْ لَنَا َفقَا َل ر‬ ِ ‫ض الْ َب‬ ِ ‫سو ُل‬ َ َّ‫ه‬ َ َ َ ْ َ ِ‫طلُ ُب ِني بم‬ ْ َ ‫س أ َح ٌد ِمن ُْك ْم ي‬ )‫ال (رواه أحمد‬ َ ‫إِن ِّي لأَ َر ْ ُجو أ ْن ألْقَى الل َعزَّ وَ َج َّل وَلَ ْي‬ ٍ ‫ظلَ َم ٍة ِفي دَ ٍم وَلاَ َم‬ Dari Anas bin Malik berkata: “Harga pada zaman Rasulullah SAW menjulang tinggi”.

Lalu orang-orang berkata: “Wahai Rasulullah, harga menjulang tinggi, tetapkanlah harganya”, beliau menjawab: “Sesungguhnya Allahlah Yang Maha Menentukan Harga dan Maha Memberi Rezeki. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah darah dan harta” (HR. Ahmad).

Pada zahirnya hadis ini sebagaimana yang dianut oleh kebanyakan ahli fikih menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak mematok harga sekalipun harganya membumbung tinggi. As-Syaukani menambahkan bahwa secara eksplisit hadis tersebut tidak membedakan antara keadaan harga tidak stabil dan stabil.24 Pendapat kedua, diwakili oleh pengikut Hanafi, sebagian Maliki, Ibnu Taimiyah dan muridnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mereka mengatakan bahwa tas‘īr dibolehkan jika harga naik. Alasannya, sebagaimana dikatakan oleh S{āhib al-Fatāwā al-Hindiyah, “tas‘īr” tidak dibolehkan secara ijmak, namun jika pemilik makanan menaikkan harga dan hakim tidak mampu menjaga hak-hak orang muslim kecuali dengan tas‘īr, maka tidak masalah menetapkan harga sesuai dengan kesepakatan para ahli, dan itu yang harus dipilih dan di fatwakan”.25

Analisis Terhadap Monopoli Dalam Bisnis Syariah Ihtikār dalam perekonomian modern didefinisikan sebagai proses monopoli atas supply dan demand komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tertentu.26 Menurut salah seorang ahli ekonomi Amerika, orang yang melakukan ihtikār menjadikan harta sebagai tujuan hidup, harta adalah segalanya dan tidak diposisikan sebagai fasilitas kehidupan. Dampak monopoli bagi kehidupan ekonomi sudah tidak diragukan lagi, hal ini akan menggiring kerusakan atau bahkan kerapuhan ekonomi. Akan muncul sebuah tindakan eksploitatif orang yang berkuasa terhadap golongan yang membutuhkan, mereka akan dengan mudah menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka untuk menumpuk harta.27 Banyak negara-negara Muslim seperti Pakistan, telah memperkenalkan hukum-hukum yang menentang monopoli dan praktek dagang yang terbatas.

Perhatian negara telah dihubungkan dengan fakta bahwa dengan adanya 24 Ahmad Mustafa Afifi, Al-Ihtikār…, hlm. 228.

25 Ibid.

26 al-Misri Abdul Sami, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Terj. Dimyauddin Djuwaini Pelajar, 2006), hlm. 93.

27 Ibid., hlm. 94.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

(Yogyakarta: Pustaka

182

Monopoli Dalam Prespektif Bisnis Syari‘Ah

kekuasaan monopoli dalam industri, pemusatan kekayaan dalam tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang tersebar luas telah menyebabkan praktek-praktek korupsi dan eksploitasi pada konsumen.28 Pembahasan masalah monopoli muncul sebagai akibat dari masalah pemberian harga karena persaingan tidak sempurna. Monopoli dapat terjadi dalam beberapa aspek, diantaranya adalah: Monopoli usaha, yaitu monopoli yang dilakukan perusahaan karena menguasai produksi dan penjualan suatu produk atau jasa secara sendiri/ tanpa saingan di suatu pasar.

Monopoli perusahaan, yaitu monopoli yang dilakukan oleh satu kelompok usaha yang terdiri atas beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang relatif sama.

Monopoli pangsa pasar, yaitu monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang telah menguasai pangsa pasar di atas 50% dan perusahaan tersebut menjadi pemimpin harga untuk produk yang sama dihasilkan dan dijual di pasaran.29 Ulama fikih yang melarang tindakan ihtikār menyatakan apabila penimbunan barang telah terjadi pasar, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang tersebut dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan, menurut mereka barang yang ditimbun oleh para pedagang tersebut dijual dengan harga modalnya dan pedagang tersebut tidak berhak untuk mengambil untung, sebagai hukuman terhadap tindakan mereka tersebut. Kemudian, ulama fikih juga mengatakan bahwa apabila pedagang yang melakukan ihtikār enggan menjual dagangannya sesuai dengan harga pasar, maka hakim berhak menyita barang itu dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.30 Menurut mereka, pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikār dalam setiap komoditas, manfaat, dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, pihak pemerintah seharusnya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditas yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Harga yang adil tersebut, menurut jumhur ulama, adalah dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta tidak terlalu memberatkan bagi masyarakat. Bahkan Fathi ad-Duraini berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh mengekspor barang kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi masyarakat, sehingga membawa mudarat bagi masyarakat. Pada hakikatnya pengeksporan barang yang dibutuhkan masyarakat tersebut sama dengan ihtikār dari segi akibat yang dirasakan oleh masyarakat.31 28 Muhammad Abdul Manan, Ekonomi Islam: Praktek dan Teori, Terj. Potan Arif Harahap (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 154.

29 Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 384385.

30 Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi…, hlm. 657.

31 Ibid.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Emi Chulaimi

183

Pernyataan Fathi ad-Duraini ini didasarkan pada kaidah fikih yang berkaitan dengan fungsi penguasa, yaitu “tasarruf al-imām ‘alā ar-ra‘iyyah manūtun bi al-maslahah” (tindakan penguasa harus senantiasa mengacu pada kemaslahatan orang banyak).32 Dengan demikian, monopoli dan penetapan harga bisa dilakukan jika keadaan harga dipasaran melonjak tinggi. Tentunya, yang lebih berhak mengendalikan monopoli dan penetapan harga adalah penguasa dengan syarat untuk kemaslahatan orang banyak. Monopoli dan penetapan harga pada dasarnya merugikan orang banyak, namun, keduanya dapat diberlakukan dalam keadaan terpaksa dan harga tidak stabil. Sehingga, kebutuhan hajat orang banyak dapat teratasi.

Kesimpulan Dengan demikian, monopoli dan penetapan harga bisa dilakukan jika keadaan harga dipasaran melonjak tinggi. Tentunya, yang lebih berhak mengendalikan monopoli dan penetapan harga adalah penguasa dengan syarat untuk kemaslahatan orang banyak. Monopoli dan penetapan harga pada dasarnya merugikan orang banyak, namun, keduanya dapat diberlakukan dalam keadaan terpaksa dan harga tidak stabil. Sehingga, kebutuhan hajat orang banyak dapat teratasi.

Daftar Pustaka Abdul Manan, Muhammad. Ekonomi Islam: Praktek dan Teori. Terj. Potan Arif Harahap. (Jakarta: Intermasa, 1992).

Afifi, Ahmad Mustafa. Al-Ihtikār wa Mauqif asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah minhu fi Itār al-‘Ilāqāh al-Iqtisadiyyah al-Mu‘as}irah. Al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 2003. an-Nabhani, Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam.

Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Karim, Adiwarman. Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.

32 Ibid.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

184

Monopoli Dalam Prespektif Bisnis Syari窶連h

Muhammad. Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam. Yogyakarta: BPFEYogyakarta, 2004.

Qaradawi, Yusuf. Norma dan Etika Ekonomi Islam. Terj. Zainal Arifin dan Dahli Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Sami, al-Misri Abdul. Pilar-Pilar Ekonomi Islam. Terj. Dimyauddin Djuwaini.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Widjaja, Gunawan. Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

CD-ROM. Al-Maktabah as-Syamilah.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

185

OBLIGASI SHARIAH (Analisi Normatif, Praksis dan Komparatif Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah) Moh. Sholeh

Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang

Abstract

Obligation represent one of the monetary instrument which enough draw to investor circle in capital market and or to company in getting fund for the development of company. Growth of obligation product in Indonesia relative still compared to slowgoing growth of share product.

Since 1990, noted more than 23 company publishing obligation and only experiencing of growth become 120 publisher of obligation until September month; moon 2003 with value more than 45 triliun rupiah. Obligation represent letter owe from a[n company or institute which selling to investor to get fresh fund. Investor will get return in the form of certain rate of interest storey; level very depended varying strength of its publisher business. This rate of interest can be paid fixed or have ladder. In money market which have expanded better form and obligation type can reach to flog even tens.

Keywords: Obligation, investor, monetary instrument

Pendahuluan Sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu sekuritas yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan (yaitu dalam bentuk saham), dan yang menunjukkan surat tanda hutang dari emiten yang menerbitkan sekuritas tersebut. Bentuk yang kedua ini disebut sebagai obligasi.1 Obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan yang cukup menarik bagi kalangan investor di pasar modal ataupun bagi perusahaan dalam mendapatkan dana untuk pengembangan perusahaan. Perkembangan produk obligasi di Indonesia relatif masih lamban dibandingkan perkembangan produk saham.

1 Suad Husnan, Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 361.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

186

Obligasi Shariah

Sejak 1990, tercatat lebih dari 23 perusahaan yang menerbitkan obligasi dan hanya mengalami perkembangan menjadi 120 penerbit obligasi sampai bulan September 2003 dengan nilai lebih dari 45 triliun rupiah.2 Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menerbitkan obligasi, diantaranya adalah penerbitan obligasi lebih mudah dan fleksibel dibandingkan melakukan prosedur pinjaman di bank. Selain itu, tingkat suku bunga obligasi bisa dibuat lebih menguntungkan bagi perusahaan dibanding tingkat suku bunga pinjaman dari bank yang cenderung meningkat. Dalam melakukan pembelian obligasi, investor di pasar modal itu sendiri bisa mendapatkan keuntungan, yakni mendapatkan suku bunga (kupon). Selain itu, investor bisa menghasilkan pendapatan atas kenaikan nilai nominal obligasi ke harga premium tersebut di pasar sekunder.3 Di Indonesia obligasi-obligasi ini diterbitkan oleh berbagai perusahaan, baik yang sahamnya dimiliki oleh swasta seluruhnya, ataupun oleh perusahaan yang dimiliki oleh Negara (PT. Persero). Beberapa persero yang menerbitkan obligasi diantaranya adalah PT. Jasa Marga, PT. PLN dan berbagai BPD, sedangkan beberapa perusahaan swasta yang menerbitkan obligasi diantaranya adalah Astra International, IBJ Leasing, BBL Leasing, Asia Nusamas Leasing, Dharmala Sakti Sejahtera dan sebagainya.4 Pengertian Obligasi Kata obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligatie atau verplichting atau obligaat, yang berarti kewajiban yang tak dapat ditinggalkan, atau surat utang suatu pinjaman negara atau daerah swapraja atau perseroan dengan bunga tetap untuk si pemegang. Dalam kamus hukum Sudarsono, obligasi mempunyai dua pengertian, yaitu: Surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan; atau: Surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan memiliki suku bunga tertentu, di mana surat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup biaya perusahaan.5 Obligasi merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan yang di jual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Para investor akan mendapatkan return dalam bentuk tingkat suku bunga tertentu yang sangat bervariasi tergantung kekuatan bisnis penerbitnya. Suku bunga ini bisa dibayarkan 2 Veithzal Rivai dkk, Bank dan Financial Institution Management (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 972.

3 Ibid.

4 Suad Husnan, Dasar-dasar‌, hlm. 361.

5 Gunawan Widjaja & Jono, Seri Pengetahuan Pasar Modal: Penerbitan Obligasi & Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 47, lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 699.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Sholeh

187

secara tetap atau berjenjang. Dalam pasar uang yang sudah berkembang dengan baik bentuk dan jenis obligasi bisa mencapai belasan bahkan puluhan.6 Obligasi sebagaimana sekuritas pendapatan tetap (fixed income securities) memiliki beberapa karakteristik: pertama surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum. Kedua, memiliki jangka waktu tertentu atau masa jatuh tempo. Ketiga, memberikan pendapatan tetap secara periodik. Keempat, ada nilai nominal, yang disebut dengan nilai pari, par value, stated value, face value atau nilai kopur.7 Jenis-Jenis Obligasi Untuk mengetahui lebih jauh tentang produk obligasi, seorang investor harus bisa membandingkan berbagai faktor yang membedakan kategori obligasi yang satu dengan yang lain. Setiap obligasi mempunyai struktur yang berbedabeda. Sehingga bisa dijadikan pilihan investasi yang menarik bagi investor. Kinerja sebuah obligasi ditentukan oleh beberapa faktor penting, di antaranya adalah besar kecilnya kupon (tingkat suku bunga obligasi), time maturity, discounting rate, nilai penebusan, jadwal pembayaran kupon, dan masih banyak faktor resiko lainnya. Investor yang cerdas akan lebih dalam mempelajari berbagai aspek terkait yang akan mempengaruhi kinerja obligasi. Resiko investasi obligasi sangat beraneka ragamnya serta memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai jenis resiko tersebut.8 Dengan pemahaman yang rinci dan akurat mengenai berbagai perbedaan jenis obligasi, strategi investasi, dan target keuntungan, serta pengelolaan tingkat resiko yang timbul bisa dilakukan secara maksimal oleh investor obligasi. Berikut jenis obligasi yang dibagi sesui dengan jenis kategorinya.

Berdasarkan Penerbit atau Issuer a. Obligasi Pemerintah Pusat (Government Bond) Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan untuk kepentingan pemerintah atau skala nasional. Jaminan yang diberikan berupa alokasi pendapatan pemerintah yang didapatkan dari pajak atau penerimaan lainnya. Contohnya di Indonesia sekarang ini telah diterbitkan obligasi pemerintah dengan nama T-Bonds, Obligasi Rekap. Obligasi ini digunakan untuk kepentingan anggaran pemerintah pusat, di antaranya untuk proses rekapitalisasi industri perbankan. b. Obligasi Pemerintah Daerah (Municipal Bond) Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengembangkan proyek fasilitas umum di wilayah daerah tersebut. Dana dari 6 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‘ah: Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: EKONISIA, 2004), hlm. 222.

7 Ibid.

8 Veithzal Rivai dkk, Bank‌, hlm. 973.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

188

Obligasi Shariah

hasil obligasi ini dapat digunakan untuk kepentingan umum atau proyek wisata yang digunakan untuk kepentingan umum. c. Obligasi Perusahaan Swasta (Corporate Bond) Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta/komersial bertujuan untuk mendukung kepentingan bisnisnya. Manfaat dana bisa digunakan sebagai ekspansi bisnis atau pembayaraan utang. Obligasi korporasi merupakan obligasi yang paling banyak diminati oleh investor karena sering memberi keuntungan yang sangat kompetitif dan menarik. Disamping daya tarik yang bagus, seringkali instrumen obligasi korporasi bersifat sangat kompleks dan variatif. Contoh obligasi korporasi adalah Obligasi Telkom, Obligasi Pupuk Kaltim, Obligasi Indofood, Obligasi Semen Gresik, dan lain-lain.9 Berdasarkan Suku Bunga Untuk menarik investor, salah satu syaratnya adalah bahwa sebuah obligasi harus mempunyai tingkat suku bunga yang menguntungkan bagi calon pembeli obligasi tersebut. Suku bunga obligasi atau dikenal dengan istilah coupon (kupon) dapat dijadikan salah satu pertimbangan utama investor obligasi dalam melakukan transaksi. Berikut beberapa kategori obligasi berdasarkan tingkat suku bunga.10 1. Obligasi dengan Bunga Tetap (Fixed Rate Bond) Bunga pada obligasi ini ditetapkan pada awal penjualan obligasi dan tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.

2. Obligasi dengan Bunga Mengambang (Floating Rate Bond) Bunga pada obligasi ini ditetapkan pada waktu pertama kali untuk kupon pertama, sedangkan pada waktu jatuh tempo kupon pertama akan ditentukan tingkat bunga untuk kupon berikutnya, demikian seterusnya. Biasanya obligasi dengan bunga mengambang ini ditentukan relatif terhadap suatu patokan suku bunga, misalnya 1 % di atas JIBOR (Jakarta Inter Bank Offering Rate), 1,5 % di atas LIBOR (London Inter Bank Offering Rate).

3. Obligasi dengan Bunga Campuran (Mix Rate Bond) Obligasi jenis ini merupakan gabungan dari obligasi bunga tetap dan bunga mengambang. Bunga tetap ditetapkan untuk periode tertentu biasanya pada periode awal, dan periode selanjutnya bunganya mengambang.

4. Obligasi Tanpa Kupon (Zero Coupon Bond) Obligasi jenis ini tidak mempunyai kupon sehingga investor tidak akan menerima bunga secara periodik, tetapi bunga langsung dibayarkan sekaligus pada saat pembelian. Misalnya investor membeli obligasi zero coupon dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 tetapi investor hanya membayar dengan harga Rp. 700.000. Pada saat 9 Ibid., hlm. 974.

10 Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Obligasi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 26.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Sholeh

189

jatuh tempo, uang pokok akan dibayarkan penuh sebesar Rp. 1.000.000.11 Berdasarkan Kepemilikan Sebagai produk investasi yang sangat berharga sebuah obligasi mempunyai status hak kepemilikan yang sangat fleksibel yaitu: 1. Register Bond (Obligasi Terdaftar/Atas Nama) Pada jenis obligasi ini, nama pembeli tercantum dalam sertifikat obligasi tersebut. Setiap melakukan transaksi, nama pembeli terakhir harus di-endorse (ditulis dan dicap stempel) di balik sertifikat obligasi. Pemilik nama yang tercantum dalam endorse terakhirlah yang berhak mencairkan obligasi tersebut.

2. Bearer Bond (Atas Unjuk) Jenis obligasi ini memberikan hak kepada siapa saja yang memegang sertifikat obligasi ini untuk dapat menjadikan uang tunai serta secara hukum tidak memerlukan endorsement. Pada dasarnya dalam sertifikat obligasi ini tidak tercantum nama pemiliknya.

3. Berdasarkan Jaminan Obligasi ini berfungsi sebagai surat utang, karena itu ada unsur jaminan sebagai syarat untuk menarik investor agar merasa aman dalam berinvestasi membeli obligasi tersebut. Berikut beberapa jenis obligasi yang mempunyai struktur jaminan.

4. Guaranted Bond (Obligasi Dijamin Garansi) Obligasi ini adalah obligasi yang pembayaran bunga dan pokoknya dijamin oleh institusi atau perusahaan yang bukan penerbit obligasi tersebut. Biasanya obligasi ini keluar dari hubungan antar anak perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Obligasi ini dijamin oleh induk perusahaan tersebut sehingga jaminan kepercayaan terhadap calon investor semakin tinggi.

5. Mortgage Bond (Obligasi Dijamin Properti) Obligasi ini diterbitkan dengan jaminan properti milik penerbit obligasi.

Apabila terjadi wan prestasi atau gagal bayar, maka pihak pemegang obligasi bisa melakukan penjualan aset properti tersebut untuk melunasi gagal bayar.

6. Collateral Trust Bond (Obligasi Dijamin Surat Berharga) Jenis obligasi ini penjaminannya didasarkan atas surat berharga lainnya, biasanya disimpan oleh pihak bank atau wali amanat. Pemilik surat berharga yang dijadikan jaminan biasanya merupakan milik perusahaan induk dari anak perusahaan penerbit obligasi.

7. Equipment Bond (Obligasi Dijamin dengan Peralatan) Penjaminan obligasi ini didasarkan atas hak gadai atau hak jual atas peralatan tertentu kepada pemegang obligasi. Sehingga apabila terjadi gagal bayar maka pemegang obligasi bisa mengeksekusi penjualan atas peralatan tersebut.

11 Sunariyah, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), hlm. 216.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

190

Obligasi Shariah

8. Debenture Bond (Obligasi Tanpa Jaminan) Obligasi ini biasanya dijamin hanya dengan itikad baik (good will/ integritas) penerbit, biasanya diterbitkan oleh pemerintah atau dikenal dengan istilah unsecured bond. Kebalikan dari unsecured bond adalah secured bond (obligasi dengan jaminan).12 Berdasarkan Pelunasan Obligasi ini berfungsi sebagai surat utang. Untuk menarik investor, disusunlah beberapa struktur pelunasan yang berbeda-beda sesuai kemampuan keuangan emiten. Berikut ini penjelasan mengenai obligasi berdasarkan pelunasan.

1. Serial Bond (Obligasi Berseri) Metode pelunasan obligasi ini dilakukan secara bertahap sesuai tanggal jatuh tempo yang dijadwalkan pada periode tertentu sampai pelunasan keseluruhan obligasi. Dengan adanya jadwal pembayaran yang jelas, pihak investor merasa aman dan pasti dalam mendapatkan hak pembayaran.

2. Callable Bond (Obligasi yang Dilunasi sebelum Jatuh Tempo) Obligasi ini diterbitkan dengan hak emiten untuk membeli kembali atau menebus obligasi sebelum masa jatuh tempo.

3. Putable Bond (Obligasi Put) Obligasi ini memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mendapatkan pelunasan sebelum jatuh tempo serta menerima nilai unjuk penuh. Obligasi ini memiliki option yang menguntungkan investor dan rela membeli obligasi walaupun dengan yield yang relatif kecil.

4. Exchangeable Bond Yaitu obligasi di mana principal pinjamannya dibayar dengan menggunakan perusahaan lain. Misalnya: PT Arif Permata menerbitkan Exchangeable Bond yang bisa ditukarkan dengan saham PT Andria Permata (perusahaan lain tapi masih satu group bisnis).

5. Convertible Bond (Obligasi Konversi) Obligasi ini dapat ditukarkan dengan saham emiten pada perhitungan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelunasan seperti ini akan memberiakn insentif kepada investor obligasi yang menginginkan pendapatan tinggi dari saham ditambah nilai apresiasi lebih dibanding yang ditawarkan obligasi biasa.13 Berdasarkan Lokasi Penerbitan 1. Domestic Bond Jenis obligasi ini diterbitkan untuk jangkauan pasar domestik dan biasanya menggunakan denominasi mata uang negara di mana obligasi diterbitkan.

2. International Bond 12 Sapto Rahardjo, Panduan‌, hlm. 32.

13 Veithzal Rivai dkk, Bank‌, hlm. 978.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Sholeh

191

Obligasi ini merupakan obligasi di suatu negara yang diterbitkan untuk pasar luar negeri. Beberapa istilah untuk obligasi internasional adalah sebagai berikut.

Dragon Bond = obligasi yang diterbitkan di Hongkong Yankee Bond = obligasi yang diterbitkan di Amerika Matador Bond = obligasi yang diterbitkan di Spanyol Samurai Bond = obligasi yang diterbitkan di Jepang14 Obligasi Syari‘ah Dan Instrumennya Pemerintah dan DPR RI akhirnya menyetujui pemberlakuan UndangUndang (UU) Perbankan Syari‘ah dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta.

UU Perbankan Syari‘ah menyangkut diantarana pengaturan soal Bank Umum Syari‘ah, Bank Pembiayaan Rakyat Syari‘ah, dan Unit Usaha Syari‘ah (UUS) seperti soal kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Adapun fungsinya, dalam pasal 44 UU Perbankan Syari‘ah ini dijelaskan Bank Syari‘ah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Adapun kegiatannya diantaranya menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lainnya, termasuk obligasi syari‘ah berdasarkan akad mud}ārabah atau akad lain yang tidak bertentangan prinsip yari‘ah.15 Pengenalan obligasi syari‘ah (sukuk) dalam pembiayaan Islam adalah suatu manfaat yang besar. Banyak proyek dalam sektor swasta dan publik telah di fasilitasi dengan pembiayaan sukuk. Sukuk mempunyai potensi yang besar untuk memajukan risk sharing (pemikulan resiko bersama). Dengan demikian, meningkatkan mobilisasi tabungan, investasi, dan memacu pertumbuhan menuju ke peningkatan kesejahteraan. Tujuan dari catatan ini adalah bagaimana menggali cara-cara yang mungkin menjauhkan sukuk dari instrumen-instrumen hutang yang berbasis pemindahan resiko yang meningkatkan ketidakadilan dan menyebabkan ketidakstabilan yang pada akhirnya menurunkan kesejahteraan.16 Obligasi syari‘ah dalam literatur Islam komersial klasik dikenal dengan kata sakk, sukuk dan sakaik. Kata-kata tersebut terutama secara umum digunakan untuk perdagangan internasional di wilayah muslim pada abad pertengahan, bersamaan dengan kata h}awālah (menggambarkan transfer/pengiriman uang) dan mud}ārabah (kegiatan bisnis persekutuan). Akan tetapi, sejumlah penulis barat tentang sejarah perdagangan Islam/Arab abad pertengahan memberikan kesimpulan bahwa kata sakk merupakan kata dari suara Latin “cheque” atau “check” yang biasanya digunakan pada perbankan kontemporer. Fakta empiris membuktikan dan menyimpulkan bahwa sukuk secara nyata digunakan secara

14 Ibid., hlm. 979.

15 www.kompas.com/read/xml/2008/06/17/14342185/ diakses pada tgl. 22 Juni 2008 pukul 21.37.

16 Mohammad Nejatullah Siddiqi, www.siddiqi.com/mns/NoteOnSukuk.htm diakses pada tgl. 16 Juni 2008 pukul 7:58.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

192

Obligasi Shariah

luas oleh masyarakat muslim pada abad pertengahan, dalam bentuk surat berharga yang mewakili kewajiban pembiayaan yang berasal dari perdagangan dan kegiatan komersial lainnya.17 Menurut Dewan Syari‘ah Nasional (DSN) No.32/DSN.MUI/IX/2002, Obligasi Syari‘ah didefinisikan sebagai berikut: suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari‘ah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syari‘ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari‘ah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.18 Obligasi syari‘ah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang-piutang melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan muqārad}ah bond, dimana muqārad}ah merupakan nama lain dari mud}ārabah. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syari‘ah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau mud}ārib dan dibeli oleh investor atau s}āhibul māl.19 Dalam fatwa No. 33/DSN-MUI/X/2002 tentang Obligasi Syari‘ah Mud}ārabah, dinyatakan antara lain bahwa: 1. Obligasi syari‘ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syari‘ah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syari‘ah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syari‘ah merupakan bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

2. Obligasi syari‘ah mud}ārabah adalah obligasi syari‘ah yang berdasarkan akad mud}ārabah dengan memerhatikan substansi fatwa DSN-MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mud}ārabah.

3. Obligasi mud}ārabah emiten bertindak sebagai mud}ārib (pengelola modal), sedangkan pemegang obligasi syari‘ah mud}ārabah bertindak sebagai s}āhibul māl (pemodal).

Jenis usaha emiten tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari‘ah.

Nisbah keuntungan dinyatakan dalam akad. Apabila emiten lalai atau melanggar perjanjian, emiten wajib menjamin pengambilan dana dan pemodal dapat meminta emiten membuat surat pengakuan utang.

Kepemilikan obligasi syari‘ah dapat dipindahtangankan selama disepakati dalam akad.20 Tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syari‘ah, karena ketatnya 17 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syari`ah )Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 122.

18 Ichwan Sam (ed.) dkk., Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (Jakarta: DSN MUI, 2006), hlm. 201. http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=41&pg=2 (diakses tanggal 17 Maret 2008).

19 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah…, hlm. 223.

20 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi…, hlm. 86.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Sholeh

193

persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat-syarat untuk dapat menerbitkan obligasi syari‘ah adalah:21 Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa ini menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syari‘ah Islam adalah: 1. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.

2. Usaha lembaga keuangan konvensional (riba) termasuk perbankan dan asuransi konvensional.

3. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.

4. Usaha yang memproduksi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Peringkat investmen grade-nya harus: 1. Memiliki fundamental usaha yang kuat.

2. Memiliki fundamental keuangan yang kuat.

3. Memiliki citra yang baik bagi publik.

Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen Jakarta Islamic Index (JII). Untuk Indonesia, penerbitan sukuk lebih didominasi oleh kalangan swasta daripada pemerintah. Pada Oktober 2002, PT. Indosat telah menerbitkan obligasi syari‘ah mud}ārabah Indosat senilai Rp. 100 miliar. Obligasi ini mengalami over subscribed dua kali lipat, sehingga Indosat menambah jumlah obligasi yang ditawarkan menjadi Rp. 175 miliar. Langkah Indosat ini diikuti bank Muamalat dan bank Syari‘ah Mandiri pada tahun 2003. Tabel dibawah ini merupakan daftar obligasi syari‘ah yang telah diterbitkan di Indonesia. Penerbitan obligasi syari‘ah di Indonesia ini lebih didasari pada perkembangan institusi-insitusi keuangan syari‘ah seperti perbankan syari‘ah, asuransi syari‘ah, dan reksa dana syari‘ah yang membutuhkan penempatan alternatif obligasi syari‘ah.22 Tabel 1. Emisi Obligasi Syari‘ah

Emiten Indosat Berlian Laju Tanker Bank Bukopin BMI Ciliandra Perkasa

Jenis Obligasi Mudārabah

Nilai Emisi Rp. 175 M

AA+

Indikasi/ Return fee 15.75 %

Waktu Penerbitan 2002

Mudārabah

Rp. 60 M

A-

14.75 %

2003

Mudārabah

Rp. 45 M

BBB++

13. 75 %

2003

Mudārabah

Rp. 200 M

BBB-

17.00 %

15-07-03

Mudārabah

Rp. 60 M

BBB

17.70 %

26-09-03

Peringkat

21 Jusmaliani (ed.), Investasi Syari`ah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik (Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2008), hlm. 348-349.

22 Jusmaliani (ed.), Investasi Syariah…, hlm. 369-370.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Obligasi Shariah

194 BSM Perkebunan Nusantara VII Matahari Putra Prima

Mudārabah

Rp. 200 M

BBB

13.00 %

Mudārabah

Rp. 75 M

BBB+

13.875 %

Ijārah

Rp. 150 M

A+

13.80 %

31-10-03

06-05-04

Sumber: Jusmaliani (ed.), Investasi Syariah…, hlm. 370.

Landasan Hukum Adapun dalil yang berkenaan dengan kebolehan obligasi syari‘ah penulis sarikan dari Himpunan Fatwa Dewan Syari‘ah Nasional. Berikut dalildalilnya:23 1. Firman Allah SWT: ِ‫يَا أَي ُّ َها الَّ ِذي َن آ َ َمنُوا أ َ ْو ُفوا بِالْ ُعقُود‬ “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Ma`idah: 1)

2. Firman Allah SWT:

‫سئُول‬ ْ ‫وَأ َ ْو ُفوا بِالْ َع ْه ِد إِنَّ الْ َع ْه َد َكا َن َم‬

“Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.”

(QS. Al-Isra: 34).

3. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmizi dari Amr bin Auf: ُ ‫سلِ ُمو َن َعلَى‬ َّ‫وط ِه ْم إلا‬ َ ‫سلِ ِم‬ ُّ ُ َّ‫ني إِلا‬ ْ ُ ْ‫صلْ ًحا َحر َ​َّم َحلاَلاً أ َ ْو أ َ َح َّل َحرَا ًما وَالم‬ ْ ُ ْ‫الصلْ ُح َجائ ِ ٌز بَينْ َ الم‬ ِ ‫ش ُر‬ ِ َ ‫شرْ ًطا َحر َ​َّم َحلاَلاً أَوْ أ َ َح َّل َحرَا ًما‬ “Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

4. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraqutni, dan yang lain, dari Abu Sa‘id al-Khudri, Nabi SAW bersabda: َ َ‫لا‬ ِ َ‫ضرَر َ وَلا‬ َ ‫ضرَار‬ “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain”

5. Kaidah Fikih:

‫اح ُة إِال َّ أ َ ْن ي َ ُدلَّ دَلِ ْي ٌل َعلَى تحَ ْرِيمْ ِ َها‬ ْ َ ‫اَأل‬ َ َ ‫ص ُل ِفى امل ُ َعا َمالَ ِت اإلِب‬

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

6. Kaidah Fikih:

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

َ َ ْ‫اَلم‬ ِ ‫ش َّق ُة جَتْلِ ُب ال َّت ْي‬ َ‫س ْير‬

Dari dalil-dalil diatas ditambah dengan pendapat para ulama tentang keharaman bunga, keharaman obligasi konvensional yang berbasis bunga, maka Dewan Syari‘ah Nasional Majlis Ulama Indonesia memutuskan bolehnya obligasi syari‘ah dengan ketentuan sebagai berikut:24 Pertama : Ketentuan Umum 23 Ichwan Sam (ed.) dkk., Himpunan…, hlm. 190-192.

24 Ibid., hlm. 193-194.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Sholeh

195

1.

1. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syari‘ah yaitu obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.

2. 2. Obligasi yang dibenarkan menurut syari‘ah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syari‘ah.

3. 3. Obligasi syari‘ah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang Obligasi Syari‘ah yang mewajibkan Emiten untuk membayarpendapatan kepada pemegang Obligasi Syari‘ah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Kedua : Ketentuan Khusus Akad yang digunakan dalam penerbitan obligasi syari‘ah antara lain: 1. Mudārabah (Muqāradah) / Qirād 2. Musyārakah 3. Murābahah 4. Salam 5. Istisnā` 6. Ijārah Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudārib) tidak boleh bertentangan dengan syari‘ah dengan memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI no. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syari‘ah; 1. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (mudārib) kepada pemegang obligasi syari‘ah mudārabah (sāhibul māl) harus bersih dari unsur non-halal.

2. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syari‘ah sesuai akad yang digunakan; 3. Pemindahan kepemilikan obligasi syari‘ah mengikuti akad-akad yang digunakan.

Dari uraikan singkat tentang dalil dan pendapat ulama tentang haramnya obligasi konvensional maka Dewan Syari‘ah Nasional Majlis Ulama Indonesia membolehkan sukuk dengan ketentuan-ketentuan di atas.

Jenis Obligasi Syari‘ah Sukuk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk syari‘ah sebagai kontrak atau subkontrak utama. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat tentang sukuk.

Pertama: Sukuk Mudārabah Sukuk atau sertifikat mudārabah dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan investasi dalam suatu perekonomian. Berikut

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

196

Obligasi Shariah

ini adalah ciri-ciri yang melekat pada sertifikat mudārabah: Sukuk mudārabah (SM) mewakili kepemilikan umum dan memberi hak pemegangnya untuk berbagi pada proyek khusus.

Kontrak SM didasarkan pada pengumuman resmi dari penerbit atau prospektus, yang harus memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh syari‘ah untuk kontrak qirād} seperti jenis modal, rasio untuk distribusi profit dan kondisi lain yang berhubungan dengan penerbit, yang harus disesuaikan dengan syari‘ah.

Pemegang SM diberikan hak untuk memindahkan kepemilikan dengan menjual sertifikat di pasar sekuritas sesuai dengan nilainya. Nilai pasar sertifikat mud}ārabah bervariasi berdasarkan status bisnis dan keuntungan yang diantisipasi atau diharapkan dari proyek yang dijalankan.

Kedua: Sukuk Musyārakah Ini merupakan sertifikat nilai yang sama yang diterbitkan untuk memobilisasi dana yang digunakan berdasarkan persekutuan/firma sehingga pemegangpemegangnya menjadi pemilik dari proyek yang relevan atau memiliki aset berdasarkan bagian masing-masing yang merupakan bagian dari portofolio aset mereka. Sukuk musyarakah dapat diterbitkan sebagai sertifikat yang dapat ditebus oleh, atau, untuk sektor perusahaan atau untuk individu-individu untuk rehabiliasi/ kepegawaian mereka, untuk pembelian kendaraan bermotor, untuk penggunaan komersial mereka atau untuk pengembangan klinik, rumah sakit, pabrik, pusat perdagangan dengan standar tinggi.

Ketiga: Sukuk Ijārah Sukuk ijarah adalah sekuritas yang mewakili kepemilikan aset yang keberadaannya jelas dan diketahui, yang melekat pada suatu kontrak sewa beli (lease), sewa dima pembayaran return pada pemegang sukuk. Berkat fleksibilitas pada aturan ijārah, pelaksanaan sekuritisasi kontrak ijarah merupakan faktor kunci dalam mengatasi masalah-masalah manajemen likuiditas dan untuk pembiayaan kebutuhan-kebutuhan sektor publik di negara-negara berkembang. Pembayaran dari sewa ijārah dapat tidak berhubungan dengan periode pengambilan manfaat oleh penyewa. Hal ini bisa dibuat sebelum memulai periode sewa beli, selama periode atau setelah periode sesuai keputusan yang saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat. Fleksibilitas dapat digunakan untuk mengubah bentuk yang berbeda dari kontrak dan sukuk dapat disesuaikan untuk tujuan berbeda dari penerbit dan para pemegang sukuk. Pemerintah dapat menggunakan konsep ini sebagai alat alternatif dari peminjaman berdasarkan bunga asalkan mereka memiliki aset jangka panjang yang dapat digunakan dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Pengguanaan aset oleh pemerintah dimungkinkan, tidak masalah apakah aset ini meningkatkan pendapatan atau tidak.

Keempat: Sukuk Istisnā`

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Sholeh

197

Istisnā` adalah perjanjian kontrak untuk barang-barang industri yang memperbolehkan pembayaran tunai dan pengiriman di masa depan atau pembayaran di masa depan dan pengiriman di masa depan dari barang-barang yang dibuat berdasarkan kontrak tertentu. Hal ini dapat digunakan untuk menghasilkan fasilitas pembiayaan, pembuatan, atau pembangunan rumah, pabrik, proyek jembatan, jalan dan jalan tol. Disamping kontrak istis}nā` yang pararel dengan sub kontraktor, bank-bank Islam dapat melakukan pembangunan aset tertentu dan menjualnya untuk harga yang ditunda, dan melakukan subkontrak pembangunan aktual kepada perusahaan khusus.

Kelima: Sukuk Murābahah Surat berharga yang mewakili obligasi moneter, yang dikeluarkan untuk transaksi penjualan kredit oleh bank, tidak dapat menciptakan instrumen yang dapat diperjual belikan. Sementara tagihan (receivable) murābahah tidak dapat mengambil return tertentu, perjanjian mereka juga harus berdasarkan nilai yang tercantum. Sukuk murābahah lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sektor publik. Dalam kasus pemerintah membutuhkan barang-barang dengan harga yang tinggi, maka dimungkinkan untuk membelinya melalui penjualan kredit dengan membayar angsuran. Penjual akan melakukan amortisasi biaya dan returnnya (margin keuntungan) untuk keseluruhan periode angsuran. Pemerintah akan menerbitkan sertifikat berdasarkan jumlah angsuran. Setiap sertifikat memiliki tanggal jatuh tempo.

Keenam: Sekuritas/ Sukuk Salam Salam adalah kontrak atau pembayaran harga di muka, yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya. Untuk itu, penerima tidak boleh menjual kembali komoditas salam sebelum menerimanya. Akan tetapi ia boleh menjual kembali komoditas tersebut dengan kontrak lain yang pararel dengan kontrak pertama. Dalam kasus ini, kontrak pertama dan kedua harus independen satu sama lain. Spesifikasi dari barang dan jadwal pengiriman dari kedua kontrak harus sesuai satu sama lain, tetapi kedua kontrak dapat dilakukan secara independen.25 Perbedaan Obligasi Syari‘ah Dengan Konvensional Dalam harga penawaran, jatuh tempo, pokok obligasi saat jatuh tempo, dan rating antara obligasi syari‘ah dengan obligasi konvensional tidak ada bedanya. Perbedaan terdapat pada pendapatan dan return. Perbedaan kedua obligasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

25 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi…, hlm. 126-135.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

198

Obligasi Shariah

Tabel 2. Obligasi Syari‘ah dengan Obligasi Konvensional Keterangan Obligasi Syari‘ah Obligasi Konvensional Harga penawaran 100% 100% Jatuh tempo 5 tahun Pokok Obligasi saat jatuh 100% 100% tempo Pendapatan Bagi hasil Bunga Return 15,5-16% indikatif 15,5-16% tetap Rating AA+ AA+

Sumber: Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‘ah…, hlm. 226.

Namun, dalam obligasi syari‘ah lebih kompetitif dibanding obligasi konvensional, sebab: 1. Kemungkinan perolehan dari bagi hasil pendapatan lebih tinggi daripada obligasi konvensional.

2. Obligasi syari‘ah aman karena untuk mendanai proyek prospektif.

3. Bila terjadi kerugian (di luar control), investor tetap memperoleh aktivanya.

4. Terobosan paradigma, bukan lagi surat utang, tapi surat investasi.26 Struktur Obligasi Syari‘ah Obligasi syari‘ah sebagai bentuk pendanaan (financing) dan sekaligus investasi (investment) memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap menghindarkan pada riba. Berdasarkan pengertian tersebut, obligasi syari‘ah dapat memberikan:27 1. Bagi Hasil berdasarkan akad mudārabah/muqāradah/qirād atau musyārakah.

Karena akad mudārabah/musyārakah adalah kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indicative/expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.

2. Margin/Fee berdasarkan akad murābahah atau salam atau istisnā` atau ijārah. Dengan akad murābahah/salam/istisnā` sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return.

Berikut ini uraian tentang obligasi syari‘ah yang berstruktur mudārabah dan yang berdasarkan akad ijārah.

1. Obligasi Mud}ārabah 2. Obligasi syari‘ah mudārabah memang telah memiliki pedoman khusus 26 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah…, hlm. 226.

27 http://64.203.71.11/kompas-cetak/0306/04/finansial/347914.htm (diakses tanggal 17 Maret 2008).

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Sholeh

199

dengan disahkannya Fatwa No: 33/DSN-MUI/ IX/2002. Disebutkan dalam fatwa tersebut, bahwa Obligasi Syari‘ah Mud}ārabah adalah obligasi syari‘ah yang menggunakan akad mud}ārabah. Selain telah mempunyai pedoman khusus, terdapat beberapa alasan lain yang mendasari pemilihan struktur mud}ārabah ini, di antaranya adalah:28 c. Bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka yang relatif panjang; d. Dapat digunakan untuk pendanaan umum (general financing) seperti pendanaan modal kerja ataupun pendanaan capital expenditure; e. Mud}ārabah merupakan percampuran kerja sama antara modal dan jasa (kegiatan usaha) sehingga membuatnya strukturnya memungkinkan untuk tidak memerlukan jaminan (collateral) atas aset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan struktur yang menggunakan dasar akad jual beli yang mensyaratkan jaminan atas aset yang didanai; f. Kecenderungan regional dan global, dari penggunaan struktur murābahah dan bai bi-tamān ajil menjadi mud}ārabah dan ijārah.

Mekanisme atau beberapa hal pokok mengenai obligasi syari‘ah mudārabah yang dapat diringkaskan dalam butir-butir berikut:29 1. Kontrak atau akad mudārabah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan; 2. Rasio atau persentase bagi hasil (nisbah) dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (revenue) atau keuntungan (profit; operating profit, EBIT, atau EBITDA). Tetapi, Fatwa No: 15/DSN-MUI/IX/2000 memberi pertimbangan bahwa dari segi kemaslahatan pembagian usaha sebaiknya menggunakan prinsip Revenue Sharing; 3. Nisbah ini dapat ditetapkan konstan, meningkat, ataupun menurun, dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan Emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak.

4. Pendapatan Bagi Hasil berarti jumlah pendapatan yang dibagihasilkan menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syari‘ah dengan pendapatan/keuntungan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten.

5. Pembagian hasil pendapatan ini atau keuntungan dapat dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan); 6. Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual emiten, maka obligasi syari‘ah memberikan indicative return tertentu.

28 Ibid.

29 Ibid.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Obligasi Shariah

200

Obligasi Ijārah Obligasi ijārah adalah obligasi syari‘ah berdasarkan akad ijārah. Akad ijārah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Artinya, pemilik harta memberikan hak untuk memanfaatkan objek dengan manfaat tertentu dengan membayar imbalan kepada pemilik obyek. Ijārah mirip dengan leasing, tetapi tidak sepenuhnya sama. Dalam akad ijārah disertai dengan adanya perpindahan manfaat tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan.

Ketentuan akad ijārah sebagai berikut:30 1. Objeknya dapat berupa barang (harta fisik yang bergerak, tidak bergerak, maupun harta perdagangan) juga dapat berupa jasa.

2. Manfaat dari obyek dan nilai manfaat tersebut diketahui dan disepakati oleh kedua pihak.

3. Ruang lingkup dan jangka waktu pemakaiannya harus dinyatakan secara spesifik.

4. Penyewa harus membagi hasil manfaat yang diperolehnya dalam bentuk imbalan atau sewa/upah.

5. Pemakai manfaat (penyewa) harus menjaga obyek agar manfaat yang diberikan oleh obyek tetap terjaga.

6. Pembeli sewa haruslah pemilik mutlak.

7. Obligasi ijārah lebih diminati investor, karena pendapatannya bersifat tetap. Terutama investor yang paradigmanya masih konvensional atau konservatif dan lebih menyukai fixed income.

Kendala Pengembangan Obligasi Syari‘ah Banyak kendala dalam pengembangan obligasi syari‘ah diantaranya adalah sebagai berikut:31 1. Belum banyak masyarakat paham tentang keberadaan obligasi syari‘ah, apalagi sistem yang digunakannya. Hal tersebut tidak lepas dari ruang sosialisasi obligasi syari‘ah dikondisikan hanya terbatas oleh para pemodal yang memiliki dana lebih dari cukup.

2. Masyarakat dalam menyimpan dananya cenderung didasarkan atas pertimbangan pragmatis. Hal ini yang menjadikan trend tingkat bunga yang cenderung bisa dipastikan di masa akan datang menjadikan investor lebih memilih obligasi konvensional daripada obligasi syari‘ah.

3. Di usia yang masih relatif muda dan sistem yang berbeda, obligasi syari‘ah dikondisikan untuk menghadapi masyarakat yang kurang percaya akan keberadaan sistem yang belum ia kenal.

30 Jusmaliani (ed.), Investasi Syariah…, hlm. 355.

31 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari‘ah…, hlm. 229.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Moh. Sholeh

201

Strategi Pengembangan Obligasi Syari‘ah Usaha yang perlu dilakukan untuk menjawab kendala-kendala obligasi syari‘ah adalah diantaranya:32 1. Langkah-langkah sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman akan keberadaan obligasi syari‘ah di tengah-tengah masyarakat.

Keterlibatan praktisi, akademisi dan ulama sangat diperlukan dalam usaha-usaha obligasi syari‘ah.

2. Usaha untuk menarik pasar emosional secara statistik relatif lebih sedikit daripada pasar rasional. Oleh karenanya obligasi syari‘ah tidak bisa hanya sekedar menunggu sampai adanya perubahan paradigma mengenai obligasi syari‘ah yang tidak tentu waktunya tetapi setidaknya obligasi syari‘ah mampu menangkap kondisi yang ada sebagai peluang yang bisa di gunakan untuk meningkatkan produktivitasnya.

3. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, usaha untuk meningkatkan profesionalisme, kualitas, kapabilitas dan efisiensi untuk selalu dilakukan oleh obligasi syari‘ah.

Kesimpulan Diantara kendala dalam pengembangan obligasi syari‘ah adalah belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syari‘ah, apalagi sistem yang digunakannya. Hal ini tidak lepas dari ruang sosialisasi obligasi syari‘ah dikondisikan hanya terbatas oleh para pemodal yang memiliki dana lebih dari cukup. Di samping itu, masyarakat dalam menyimpan dananya lebih cenderung didasarkan atas pertimbangan pragmatis. Hal ini yang menjadikan trend tingkat bunga yang cenderung bisa dipastikan di masa akan datang menjadikan investor lebih memilih obligasi konvensional daripada obligasi syari‘ah.

Karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk menjawab kendalakendala obligasi syari‘ah yang diantaranya dengan melakukan sosialisasi untuk membangun pemahaman akan keberadaan obligasi syari‘ah di tengah-tengah masyarakat. Keterlibatan praktisi, akademisi dan ulama sangat diperlukan dalam usaha-usaha obligasi syari‘ah.

Di Indonesia, penerapan sukuk negara (sovereign sukook) belum seaplikatif penerapan sukuk swasta (private sukook). Ada beberapa kendala yang urgen untuk ditangani seperti masalah fiskal dan peraturan perundangan. Masih terdapatnya pro dan kontra antara pihak DPR, DSN-MUI, DEPKEU, Direktorat Ekonomi Syari‘ah BI dan beberapa lembaga yang berwenang tentang masalah ini, meskipun pada kenyataannya investasi dalam bentuk sukuk menjadikan banyak keuntungan daripada bentuk portofolio investasi konvensional lainnya.

32 Ibid., hlm. 230.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

202

Obligasi Shariah

Daftar Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Husnan, Suad. Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. Investasi pada Pasar Modal Syariah.

Jakarta: Prenada Media, 2007.

Ichwan Sam (ed.) dkk. Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional. Jakarta: DSN MUI, 2006.

Jusmaliani (ed.). Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik.

Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2008.

Rahardjo, Sapto. Panduan Investasi Obligasi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Rivai, Veithzal, dkk. Bank dan Financial Institution Management. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi.

Yogyakarta: EKONISIA, 2004.

Sunariyah. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006.

Widjaja, Gunawan & Jono. Seri Pengetahuan Pasar Modal: Penerbitan Obligasi & Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal, Jakarta: Prenada Media Group. 2006. http://64.203.71.11/kompas-cetak/0306/04/finansial/347914.htm (diakses tanggal 17 Maret 2008). http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php?id=41&pg=2 (diakses tanggal 17 Maret 2008). http://www.kompas.com/read/xml/2008/06/17/14342185/ (diakses tanggal 22 Juni 2008 pukul 21.37).

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

203

URGENSI DAN RELEVANSI AL-MASLAHAH AL-MURSALAH SEBAGAI METODE IJTIHAD KONTEMPORER Achmad Cholili

Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang

Abstract

Justice of decision of law of problems that happened, have properly relied on theorem or nash of al-Qur’an, kitabullah which have been confessed its truth, as well as relying on rules of Rasulullah (as-Sunnah).Besides based on both theorem above, Islam also recognize stipulating of law by aqliyyah, which is [is] ordinary to be named with method of ijtihad birra’yi (with ratio), and one of the method named al-Mursalah al-Mashlahah, that is specifying an deed which not there are lasing base or its in and also al-Qur’an of Sunnah.In conception al-mursalah al-mashlahah told with different term. Some of moslem scholar use term of al-mashahah that al-mursalah with word of al-Munasib al-Mursal (Ibnu Hajib and of Baidhawi; al-Baidhawi al-Qadhi), there also using istihlah (al-Ghazali; al-mustasyfa) and some of other again mentioning of al-Istidlal al-Mursal (al-Syatibi; al-Muwafaqat).

Difference of that name looked into from three facet. First, see mashlahah found on questioned case. Second, seeing the nature of matching with the target of syara’ (al-munasib al-washf) obliging the existence of something rule of law be created something maslahah. Third, see process stipulating of law to something mashlahah addressed by special theorem.

Keywords: Justice, al-mursalah al-mashlahah,

Pendahuluan Sistem kehidupan yang telah dibangun Islam ialah system hukum yang sempurna, hal ini seiring dengan apa yang telah dititahkan Allah swt bahwa Islam adalah rahmatan lil’alamin.

Maksud dan tujuan dari hukum Islam (maqasid as-Syar’iyyah) yang berupa kemashlahatan bagi manusia ini harus dipahami secara luas. Dalam arti hukum Islam pada dasarnya hendak mewujudkan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun social.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

204

Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah

Di samping bertujuan untuk membentuk pribadi yang baik, hukum Islam juga bertujuan untuk menegakkan kemashlahatan dan keadilan social. Karena apabila hal tersebut dapat direalisasikan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan yang kompleks, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, politik, perdagangan, birokrasi, maupun wilayah yang lain, niscaya keadilan social dan kemashlahatan umat akan terwujud.

Keadilan keputusan hukum atas permasalahan yang terjadi, sudah seyogyanya didasarkan pada nash atau dalil al-Qur’an, kitabullah yang telah diakui kebenarannya, dan juga bersandar pada ketentuan-ketentuan Rasulullah yang disebut as-Sunnah.

Selain dilandasi kedua dalil di atas, Islam juga mengenal penetapan hukum secara aqliyyah, yang biasa dinamakan dengan metode ijtihad birra’yi (dengan rasio), dan salah satu metode tersebut dinamakan al-Mashlahah al-Mursalah,1 yaitu menetapkan suatu perbuatan yang tidak terdapat dasar penguat atau pembatalnya dalam al-Qur’an maupun Sunnah.

Lebih lanjut, dalam tulisan ini akan dibahas tentang pengertian almashlahah al-mursalah, obyek dan klasifikasi mashlahah al-mursalah, syarat-syarat al-mashlahah al-mursalah sebagai istimbath hukum dan kehujjahan al-maslahah al-mursalah sebagai metode ijtihad. Dalam tulisan berikutnya merupakan analisis penulis berkenaan dengan urgensi dan relevansi al-mashlahah al-mursalah sebagai metode ijtihad kontemporer.

Pembahasan 1. Definisi Maslahah Mursalah Dari segi bahasa (etimologi) maslahah terdiri dari dua kata, yakni maslahah dan mursalah. Maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Lafadz mashlahah seperti lafadz manfa’at, baik artinya maupun wazannyam yaitu kalimat isim mashdar yang sama artinya dengan kalimat as-shalah, seperti halnya lafadz al-manfa’at sama artinya dengan an-naf ’u.

Sedangkan al-mursalah bermakna diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan).2 Mashlahah juga dipahami sebagai manfaat, dari segi lafadz maupun makna, baik secara langsung maupun proses, seperti menghasilkan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemadharatan dan penyakit. Semisal dikatakan apabila berbisnis itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa berbisnis itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan bathin.3 1 Metode ijtihad lainnya yaitu Qiyas, Sadz Dzari’ah, Istihsan dan Istishab.

2 Chairil Umam, dkk. Ushul Fiqh 1; untuk fakultas syari’ah Komponen MKDK, Cet ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm 135. Di jelaskan bahwa maslahah berasal dari kata shlmaha-yasluhu-shulhan atau maslahatan.

Untuk kata mursalah berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi ism maful, arsala-yarsiluirsalan- mursihun menjadi mursalun.

3 Husain Hamid Hasan, Nadzariyyah al-Maslahah fi al-fiqh al-Islam (Kairo : Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971), hlm. 3-4.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Achmad Cholili

205

Maslahah al-mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf ialah yang mutlak.4 Menurut istilah Ahli Ushul, maslahah al-mursalah diartikan kemaslahatan yang tidak disyari’atkan oleh Syari’ dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan.

Karenanya maslahah mursalah itu disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.

Secara terminology al-maslahah al-mursalah berarti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkanna, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemashlahatan.5 Makna lain memaparkan bahwa mashlahah al-mursalah berarti mashlahah yang tidak disebutkan dengan nash tertentu, akan tetapi sejalan dengan kehendak nash.6 Dengan kata lain jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syara’ dan tidak ada illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum suatu kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’ yang berdasarkan pemeliharaan kemadharatan atau menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan al--maslahah al-mursalah.7 Sebagai contoh kemashlahatan tersebut seperti telah terjadi pada masa sahabat yang telah mensyari’atkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian di tangan pemilik dan pemungutan pajak terhadap tanah itu di derah pertanian yang mereka taklukkan.8 Sebagian Ulama Ushul juga memberikan macam-macam ta’rif untuk mendefenisikan mashlahah al-mursalah, di antaranya ; Imam al-Gazali memberikan penjelasan al-maslahah al-mursalah pada dasarnya ialh meraih menfaat dan menolak kemadharatan. dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.

Tujuan syara’ yang dimaksud, lanjut al-Ghazali ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ tersebut, maka dinamakan mashlahah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemadharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara’di atas, juga dinamakan mashlahah.9 4 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Masdar Hilmy, cet ke-2 (Bandung : Gema risalah Press, 1997), hlm. 142 5 Kamal Muchtar, dkk. Ushul Fiqh Jilid I (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 43.

6 Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Cet ke-I (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm 41.

7 Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 119 8 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu ushul Fiqh, terj. Moch Zuhri & Ahmad Qarib, cet keI (Semarang : Dina Utama, 1994) hlm. 116. Kemaslahatan itu juga termasuk tuntutan keadaan darurat, berbagai kebutuhan atau kebaikan namun belum disyari’atkan hukumnya dan tidak ada bukti syara’ yang menunjukan terhadap pengakuan dan pembatalannya.

9 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi ‘Ilmi al-Ushul, juz I ( Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), hlm 434.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

206

Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah

Imam ar-Razi, menta’rifkan mashlahah mursalah sebagai perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Musyarri’ (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan harta bendanya.10 Muhammad Hasbi as-Shiddiqy menuliskan al-maslahah al-mursalah adalah memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk.11 Ta’rif di atas memberikan suatu pengertian pada al-maslahah al-mursalah, yaitu setiap manfaat yang di dalamnya terdapat tujuan syara’ secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.12 Manfaat itu adalah kenikmatan atas sesuatu yang akan mengantarkan pada kenikmatan. Dengan kata lain tahsil al-ibqa’. Maksud tahsil adalah penghimpunan kenikmatan secara langsung, sedangkan yang dimaksud ibqa’ adalah penjagaan terrhadap kenikmatan tersebut dengan cara menjaganya dari kemadharan dan sebab-sebabnya.

Dalam apikasinya konsep al-mashlahah al-mursalah dikatakan dengan istilah yang berbeda. Sebagian ulama menggunakan istilah al-mashahah al-mursalah itu dengan kata al-Munasib al-Mursal (Ibnu Hajib dan Baidhawi; al-Qadhi al-Baidhawi), ada juga yang menggunakan istihlah (al-Ghazali; al-mustasyfa) dan sebagian lain lagi menyebutnya al-Istidlal al-Mursal (al-Syatibi; al-Muwafaqat).13 Perbedaan nama itu dipandang dari tiga segi. Pertama, melihat mashlahah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Kedua, melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara’ (al-washf al-munasib) yang mengharuskan adanya sesuatu ketentuan hukum agar tercipta sesuatu kemaslahatan. Ketiga, melihat proses penetapan hukum terhadap sesuatu mashlahah yang ditujukan oleh dalil khusus.14 Yang terpenting dalam mendefenisikan al-mashlahah al-mursalah ini, yaitu berarti penetapan suatu hukum yang bertujuan memberikan kemashlahatan bagi masyarakat umum, tetapi penetapan tersebut tidak terdapat nash dan dalil yang menguatkan atau membatalkannya. Tujuan utama dari al-mashlahah al-mursalah adalah kemashlahatan; yakni memelihara dari kemadaratan dan menjaga kemanfaatan.

2. Obyek dan Klasifikasi al-Mashlahah al-Mursalah.

Sementara itu, yang menjadi obyek al-maslahah al-mursalah berada pada 10 Ar-Razy, al-Mahshul fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Juz II (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), hlm 434.

11 Muhammad Hasby as-Shiddiqy, Pengantar Hukum Islam, hlm. 236 12 Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul fiqh…, hlm. 119 13 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya, cet ke-I (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), hlm. 141 14 Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh…, hlm. 113. Contoh dari penggunaan nama itu adalah masalah pembuatan akte nikah. Segi pertama disebut dengan al-mashlahah al-Mursalah kerena kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuaan akte nikah tersebut. Segi kedua disebut al-Munasib alMursalah karena akte nikah tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara’, salah satunya menjaga keturunan. Tapi kesesuain tersebut tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Untuk segi yang ketiga dipakai kata al-Istihlah karena kasus itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara’.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Achmad Cholili

207

lingkup hukum syara’ secara umum, dengan memperhatikan adat dan hubungan sesame manusia yang menjadi pilihan pokok untuk mencapai kemashlahatan.

Kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (al-Qur’an dan al-Hadis}) yang dijadikan dasar, merupakan obyek al-maslahah al-mursalah.15 Secara singkat dapat dikatakan bahwa al-mashlahah al-mursalah itu di fokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dal nash, baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadis}, yang menjelaskan hukum-hukum atas kejadian yang ada penguatnya melalui i’tibar secara implicit. Juga difokuskan pada persoaln-persoaln yang tidak didapatkan adanya ijma’ atau qiyas yang berhubungan dengan kejadian tersebut.16 Kemaslahatan yang terdapat dalam ruang lingkup tujuan utama ini, memiliki tingkatan-tingkatan, ulama Ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi, yaitu : Pertama, tingkatan al-Dharuriyyah (primer) ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

Dalam pengertian tanpa kehadirannya (eksistensi maslahah ini) akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Katagori Daruriyyat meliputi lima hal, yaitu ; Din (memelihara agama).; Nafs (memlihara jiwa) ; ‘Aql (memelihara akal).; Nasl (memelihara keturunan).; Mal (memelihara harta). Kelima mashlahah ini, disebut dengan al-maslahah al-khamsah yang telah diterima oleh ulama secara universal.17 Muhammad Khalid Mas’ud menyatakan juga, bahwa dari analisis terhadap tujuan syar’I ditemukan bahwa Syari’ah juga menganggap tujuantujuan ini penting. Kewajiban syar’I bisa dibagi dari sudut pandang positif dan cara-cara proteksi preventif kedalam dua kelompok. Termasuk ke dalam cara positif adalah ibadah, adat dan mu’amalat, sedangkan yang termasuk kedalam kelompok preventif adalah jinayat.18 Tingakatan kedua adalah Mashlahah al-Hajjiyah (kepentingan sekunder), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (primer) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, serta memberikan keleluasaan kepadanya untuk memperluas (tawassu’) tujuan (maqasid). Jadi jika hajiyat tidak dipertimbangkan bersama daruriyat maka manusia secara keseluruhan akan menghadapi kesulitan. Tetapi hancurnya hajiyat bukan berarti hancurnya keseluruhan masalih.19 Sebagai contoh adanya meringkas (qashr) dalam hal ibadah, dibolehkan jual beli pesanan (bay al-salam), kerjasama dalam pertanian 15 Kamal Mukhtar dkk, Ushul Fiqh jilid I (Yogyakarta : Dana Bhakti wakaf, 1995), hlm 146 16 Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh…, hlm 122.

17 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqad fi Ushul al-Syar’iyah, Juz II (Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1997), hlm. 4 18 Muhammad Khamid Mas’ud, Islamic., hlm.226. Lihat edisi terjemahan,Yudan. W. Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Surabaya : al-Ikhlas, 1995), hlm. 230.

19 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat…, hlm.4-5

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

208

Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah

(muzara’ah) dan perkebunan (musaqqah), yang merupakan pendukung kebutuhan mendasar al-mashalih al-khamsah atau maslahah al-mu’tabarah.

Tingkatan berikutnya adalah Tahsiniyyah (kepentingan pelengkap), yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Semisal, dianjurkannya untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan amalan sunnah sebagai amalan tambahan.

Ketiga kemaslahatan di atas memiliki keterkaitan dalam bentuk skala prioritas yaitu, bahwa kepentingan primer (dharuri) merupakan dasar dan landasan bagi kepentingan (mashalih) yang lain. Sedangkan kepentingan sekunder (hajjiyah) menjadi penyangga dan penyempurnakan kepentingan-kepentingan primer (masalih dharuri), sebagaimana kepentingan pelengkap (tahsiny) merupakan unsur penopang bagi kepentingan sekunder (masalih hajjiyah)20 Tentang keterkaitan atau hubungan antara kepentingan pelengkap dengan tujuan asal terdapat lima ketentuan,yaitu : 1. Kepentingan primer (dharuri) merupakan asal dan dasar bagi segala kepentingan yang lain.

2. Kerusakan (ihtilal) pada kepentingan perimer berarti kerusakan bagi kepentingan yang lain secara mutlak 3. Sebaliknya, kerusakan pada kepentingan yang lain tidak harus berarti merusak kepentingan primer 4. Dalam kasus tertentu, kerusakan pada kepentingan sekunder atau pelengkap bisa berakibat rusaknya kepentingan primer.

5. Perlindungan (muhafadzah) atas kepentingan sekunder dan pelengkap harus dilakukan untuk mencapai kepentingan primer.21 Bila dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama’ ushul fiqh membaginya kepada : 1. Mashlahah Al-‘Ammah, yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat.

2. Maslahah al-Khashsah, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemashlahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Muhammad 20 Ibid., hlm. 5 21 Ibid.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Achmad Cholili

209

Musthafa al-Syalabi, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua bentuk : 1. Mashlahah al-Tsabithah, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti sholat, puasa, haji dan zakat.

2. Maslahah al-Mutaghayyirah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan berkaitan dengan kemaslahtan mu’amalah dan adat kebisaaan.

Perlunya kedua pembagian ini, menurut -Muhammad musthafa alSyalabi-dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan tetap.

Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara’ terbagi kepada : 22 1. Maslahah al-Mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara’.

Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya terkait alat yang digunakan sebagai hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadis} Rasulullah saw dan hukuman bagi pencuri dengan keharusan mengembalikan barang curiannya, jika masih utuh, atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis 2. Mashlahah al-Mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan dengan ketentuan syara’. Semisal terkait dengan hukuman Penguasa Sepanyol yang melakukan hubungan seksual di bulan Ramadhan dengan mendahulukan berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan fakir miskin 60 orang dibanding memerdekakan budak, oleh Al-Laits Ibn Sa’ad (94-175 H/ Ahli fiqh Maliki di Spanyol).

3. Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara’ melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu : (1). Maslahah al-Gharibah, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara’, baik secara rinci mapun secara umum. Para ulama ushul fiqh (masa itu) tidak dapat menemukan contoh pastinya. Bahkan Imam as-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. (2). Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara’ atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis}).

Sedangkan Najm al-Din al-Thufi (675-716 H / 1276-1316 M, ahli ushul fiqh Hambali), menurut Musthafa Zaid tidak membagi mashlahah tersebut, 22 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I , cet ke-2 (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 117-118

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

210

Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah

sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqh di atas. Namun, menurut al-Thufi, mashlahah merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara’, baik mashlahah itu mendapat dukungan dari syara’ maupun tidak. 23 Syarat-Syarat al-Maslahah al-Mursalah sebagai istimbath hukum Dalam menggunakan teori al-mashlahah al-mursalah sebagai hujjah, ulama’ bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syari’at, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, maka ulama ushul menyusun syarat-syarat mashlahah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu sebagai berikut : Imam Malik memberikan tiga syarat dalam penggunaan al-maslahah almursalah supaya pemakaian al-maslahah al-mursalah tersebut dapat membawa manusia, khususnya kaum muslimin pada jalan yang diridlai Allah swt, yaitu : Adanya persesuaian antara mashlahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syara’ (maqasid a-Syariyyah) Mashlahah itu harus masuk akal (rationable), mempunyai sifat-siat yang sesuai dengan pemikiran rasional.

Penggunaan dalil mashlahah ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi (raf ’u haraj lazim). Dalam artian, seandainya mashlahah yang diterima akal itu tidak diambil maka manusia akan mengalami kesulitan.24 Mashlahah dengan sifat yang sesuai (al-washfu al-munasib) ketika terdapat saksi syara’ mengakui dengan salah satu dari macam-macam pengakuan itu, maka sifat tersebut berarti sesuai yang diakui oleh syara’. Dan jika ada saksi yang membatalkan pengakuan itu maka sifat itu sesuai yang membatalkan.

Tetapi bila terdapat saksi syara’ yang mengakui atau membatalkan maka sifat tersebut sesuai yang umum (al-Munasib al-Mursal), dengan istilah lain disebut al-maslahah al-Mursalah. 25 Imam al-Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar istihlah aatau mashlahah dapat dijadikan hujjah dalam istimbath hukum.

Mashlahah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara’ Mashlahah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara’ Mashlahah itu termasuk dalam katagori mashlahah yang dharuri, baik menyangkut kemashlahatan pribadi maupun kemashlahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.26 23 lihat Musthafa Zaid, Nadzariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islam wa Najm al-Din al-Thufi (Mesir : dar alFikr al-‘Arabi, 1964), hlm. 133-136.

24 Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Syaefullah Ma’sum, dkk, Cet ke-VII (Jakarta : Pustaka irdaus, 2002), hlm 427-428. syart yang pertama tidak boleh bertentangan dengan dalil qath’I dan harus sesui dengan mashlahah-mashlahah yang ingin diwujudkan oleh syari’. Syarat yang ketiga tersebut mengacu pada QS. Al-Hallaj ayat 78.

25 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kiadh Hukum Islam…, hlm. 122 26 Abu Hamid al-Ghazali, Syifa’ al-ghalil fi Bayan al-syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta’lil, tahqiq

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Achmad Cholili

211

Untuk yang terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang hajjiyah, apabila menyangkut kepentinagn orang banyak bias menjadi dharuriyyah.

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat al-Maslahah alMursalah untuk bisa dipakai sebagai hujjah ada tiga macam, yaitu :27 Harus benar-benar membuahkan mashlahah atau tidak di dasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentag masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jika mashlahah itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah mashlahah itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti maslahat itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, maslahah dalam hal pengambil alihan hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak tersebut dijadikan sebagai hak Hakim (Qadhi) dalam seluruh suasana.

Mashlahah itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah yang dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak madharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi perseorangan atau beberapa orang saja. Karena itu hukum tidak bisa disyari’atkan lantaran hanya membuahkan kemaslahatan secra khusus kepada pimpinan atau orang-orang tertentu, dengan tidak menaruh perhatian pada kemaslahatan umat. Dengan kata lain kemashlahatan tersebut harus memberikan manaat bagi seluruh umat.

Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini, tidak bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan nash dan ijma’. Karena itu tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian harta waris, merupakan kemaslahatan yang tidak dapat d ibenarkan. Sebab maslahat yang demikian itu adalah batal.

Kemudian syarat-syarat lain yang diperlukan dalam menggunakan almaslahah al-mursalah, lanjut Abdul Wahab Khallaf ialah : Maslahah itu adalah yang sebenarnya, bukan bersifat dugaan. Maksudnya mashlahah itu dapat direalisir sehingga hukum suatu kejadian itu dapat mendatangkan manaat dan menjauhkan madharat.

Mashlahah itu harus bersifat umum, bukan bersifat khusus atau perseorangan.

Mashlahah itu tidak boleh hanya bermanfaat bagi sebagian kelompok atau golongan saja. Tetapi harus menguntungkan bagi mayoritas umat manusia.

Pembentukan mashlahah itu harus sesuai dengan prinsip atau hukum yang ditetapkan oleh hukum-hukum islam (ketentuan dalam al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan Qiyas), kaena jika bertentanan mashlahah tersebut tidak bisa disebut Ahmad al-Kabisi (bahgdad : Mathba’ah al-Irsyad, 1971), hlm 182.

27 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2 (Bandung : Gema Risalah Press, 1997) hlm. 145-146.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

212

Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah

mashlahah.28 Mashlahah itu bukan mashlahah yang tidak benar, di mana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak membenarkannya.29 Kehujjahan al-Maslahah al-Mursalah Para Ulama’ ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa mashlahah al-mu’tabarah dapat dijadikan sebagai hujjah dalammenetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa mashlahah al-mulghah tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan mashlahah al-gahribah, karena tidak ditemukan dalam praktik syara’.

Adapun terhadap kehujjahan maslahah al-mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam hukum syara’, sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat.30 Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa untuk menjadikan mashlahah almursalah sebagai sebagai dalil disyaratkan mashlahah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, Hadis} atau ijma’ yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap kemaslahatan itu merupakan illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadian motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. Semisal jenis sifat yang dijadikan motivasi dalm suatu hukum adalah, Rasulullah saw melarang pedagang menghambat para petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli barang mereka sebelum para petani itu memasuki pasar.31 Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari “kemadharatan bagi petani” dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli barang petani tersebut di batas kota.sifat yang membuat larangan ini adalah adanya “kemudaratan” dan aspek kemudaratan ini berpengaruh pada hukum jual beli seperti yang dilakukan oleh pedagang tersebut.

Menghilangkan kemudaratan, bagaimanapun bentuknya merupakan tujuan syara’ yang wajib dilakukan. Menolak kemudaratan itu termasuk ke dalam konsep mashlahah al-mursalah. Dengan demikian ulama Hanafiyyah menerima al-maslahah al-mursalah sebagi dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslhatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma’. Penerapan konsep al-maslahah al-mursalah dikalangan Hanafiyyah terlihat secara luas metode istihsan (pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberap indikasi). Indikasiindikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah 28 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh). Jilid I, terj. Moch. Tholchah Mansoer & Nur Iskandar al-Barsany (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1980), hlm- 121-122 29 Chairul Umam, Ushul Fiqh…, hlm. 138.

30 Nasrun Harouen, Ushul Fiqh…, hlm. 120 31 Hadis} Riwayat Imam Abi Dawud; Hadis No. 2980, َّ‫ه‬ ُ َّ‫الل يعني ابن عمرو الر ِّقي عن أَيوب عن ابن سيرين عن أَبي ُهرير َة أ َ النَّبي صلَّى ه‬ َ ‫الل َعلَ ْي ِه‬ َ َّ ِ َّ‫َ ْ َ ن‬ ِ ْ َ َ ِ ِ ِ ْ ْ َ َ ُّ ْ َ َّ َّ ٍ ْ َ َ ْ ِ ْ َ ِ ‫َح َّدثَنَا الرَّبِي ُع ب ْ ُن ن َا ِف ٍع أبُو ت َ ْوب َ َة َح َّدثَنَا ُع َب ْي ُد‬ َ ْ‫ج‬ ْ‫خ‬ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٍّ ‫ال‬ ‫سلَّ َم ن َهَ ى َع ْن تَلَقِّي‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫الس‬ ‫ب‬ ‫اح‬ ‫ص‬ ‫ف‬ ‫اه‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫اش‬ ‫ف‬ ‫َر‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫َّا‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫إ‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫س ِم ْع ُت أَبَا دَ ُاودَ يَقُو ُل‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫أ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫الس‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫َا‬ ‫ذ‬ ‫إ‬ ‫ار‬ ‫ي‬ َ ِْ ِ َ َ‫و‬ ُّ ْ َ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ ِّ ُ ِ َ ُ َ َ َ ٍّ ِ َ ُ ٍ ُ َُ ُ َ ‫ض أ َ ْن يَقُو َل إنَّ ِع ْن ِدي خَ ْيرًا ِم ْن ُه ب ِ َع‬ َ‫لا‬ َ َ ُ ْ ‫شرَ ٍة‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ض‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫َقا‬ ُ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ِ ٍ ِ ِ

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Achmad Cholili

213

mashlahah al-mursalah.32 Ulama Malikiyyah dan Hanabilah menerima mashlahah al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagi ulama fiqh yang paling banyak dan luas penerapkannya. Menurut mereka al-maslahah almursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti berlaku dalam qiyas. Bahkan imam sathibi mengatakan bahwa keberadab dan kualitas al-maslahah al-mursalah itu bersifat pasti (qath’i), sekalipun dlam penerapannya bisa bersifat zhanni (relatif).33 Semisal, Rasulullah saw, bersabda dalam masalah meningkatnya harga barang pasar. Beliau sebagai pihak penguasa ketika itu tidak berhak ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan ikut campur Rasulullah, sebagai penguasa, dalam masalah tersebut adalah dzalim. 34 Ulama malikiyyah dan Hanabilah mengatakan bahwa hadis} Rasulullah tersebut berlaku apabila komuditi (supply) sedikit sedangkan permintaan (demand) meningkat, sehingga kenaikan harga adalah wajar. Akan tetapi, apabila kenaikan harga barabg iyu bukan karena sedikitnya supply, tetapi ulah para pedagang sendiri, maka ulama malikiyyah dan Hanabilah membolehkan pihak pemerintah campur tangan dalam penetapan harga, dengan pertimbangan untuk kemashlahatan konsumen.35 Untuk mendukung pendapat ini, ulama’ Malikiyyah yang dikatakan sebagai pembawa bendera al-mashlahah al-mursalah, mengemukakan tiga alasan tentang kehujjahannya, yaitu sebagai berikut : Praktek para sahabat yang telah menggunakan mashlahah al-mursalah Adanya mashlahah sesuai dengan maqasid as-syar’i. Artinya mengambil mashlahah berarti sama dengan merealisasikan maqasid as-syar’i, sebaliknya jika mengenyampingkan berarti meninggalkannya dan hal itu adalah batal.

Seandainya mashlahah tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung mashlahah, selama dalam konteks mashlahah-mashlahah syar’iyyah maka orangorang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan.36 32 Nasroen Harouen, Ushul Fiqh…, hlm 121.

33 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqad fi ushul am-syari’ah. Jilid IV (Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1975), hlm.

206 dan 208.

34Hadis} Riwayat Imam Abi Dawud; Hadis No. 2994 ‫ يارسول‬:‫حدثناحماد بن سلمة أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك وقتادة وحميد عن أنس قال الناس‬ ‫حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عفان‬ ّ ‫املسعرالقابض الرازق إن ألرجوا أن ألقي اهلل وليس أحد منكم يطلبني‬ ‫ إن اهلل هو‬: ‫ فقال رسول اهلل صلعم‬,‫فسعر لنا‬ ‫اهلل غال السعر‬ ّ ّ​ّ ‫مبظلمة في دام وال مال‬ 35 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I…, hlm 122.

36 Lihat Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh…, hlm 428-431. Tentang praktek para sahabat golongan malikyyah memberikan beberapa contoh, pertama tindakan para sahabata yang telah mengumpulkan alQur’an kedalam mushaf. Padahal ini tidak perah dilakukan pada masa Rasulullah saw. Alasannya adalah untuk menjaga kemashlahatan demi menjaga al-Qur’an dari kepunahan dan kemutawatirannya, karena banyaknya hafidh yang meninggal dari generasi sahabat. Mereka juga berpendapat bahwa hal ini adlah bukti nyata dari firman Allah Q.S al-hijr ayat 9. Kedua. Khulafaurrasyidin menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang. Sahabat Ali ra, menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi (memberi jaminan) adalah mashlahat. Ketiga, Khalifah Umar bin Khattab ra, memerintahkan penguasa

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

214

Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah

Ringkasnnya pendapat Ulama Malikiyyah dan Hanabilah dalam menggunakan mashlahah al-mursalah ini adalah, Allah swt mengutus rasul-rasul-Nya untuk membimbing umatnya kepada kemashlahatan. Jadi mashlahah itu adalah satu perkara yang dikehendaki oleh syara’ Agama karena hukum Allah diadakan untuk kepastian manusia di dunia dan akhirat.37 Adapun Ulama golongan Syafi’iyyah, menentang penggunaan al-maslahah al-mursalah sebagai hujjah, dengan argumennya bahwa, “Beristimbath dengan istihlah (al-Maslahah al-Mursalah) adalah sama dengan istihsan, yaitu mengikuti hawa nafsu”.38 Di samping itu, mereka juga mengemukakan alasan-alasan penolakan tersebut, yaitu: 1. Mashlahah yang tidak didukung dalil khusus akan mengarah pada salah satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang cenderug mencari keenakan.

2. Mashlahah andaikan dapat diterima (mu’tabarah), ia termasuk dalam katagori qiyas dalam arti luas (global). Andaikan tidak mu’tabarah maka tidak tergolong qiyas. Sehingga tidak benar suatu anggapan yang mengatakan pada suatu masalah terdapat mashlahah mu’tabarah sementara mashlahah itu tidak termasuk dalam nash dan qiyas.

3. Mengambil mashlahah yang tidak berpegang pada nash terkadang berakibat pada suatu penyimpangan dari hukum syari’at dan kelalaian terhadap masyarakat dengan dalil mashlahat 4. Seandainya kita memakai mashlahah sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri, niscaya akan menimbulkan terjadinya perbedaan hukum akibat berbedanya negara, bahkan perbedaan pendapat perseorangan dalam suatu perkara.39 5. Sesuatu yang tidak disyari’atkan hukum untuk kemashlahatan manusia dan tidak pula ditunjukkan diakuinya dengan suatu cara pengakuan, tidak boleh dijadikan landasan hukum, karena hukum syari’at itu hanyalah yang disyar’iatkan syari’ atau yang dibina dengan landasan syari’at. Sedangkan mashlahah al-mursalah adalah menetapkan hukum di atas landasan mashlahat yang tidak diakui syara’ dan karenanya ia bukan hukum syara’.40 agar memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaannya.

Keempat, para sahabat juga menetapkan hukuman mati kepada semua anggota kelompok (jama’ah), lantaran mereka membunuh satu orang, jika mereka secara bersama-sama melakukan pembunuhan tersebut karena memang kemashlatan menghendakinya. Alasannya, orang yang dibunuh tersebut adalah ma’sum (terpelihara) darahnya, sementara ia telah dibunuh secara sengaja.

37 Chaerul Umam Ushul Fiqh I…, hlm 142.

38 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam dan Fleksibelitasnya…, hlm. 145.

39 Baca Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh…, hlm. 431-433. Untuk alasan yang pertama, Imam al-Ghazali juga berpendapat bahwa al-maslahah al-mursalah jika tidak ditopang dengan dalil syari’, maka kedudukannya sama dengan istihsan, yaitu mengambil hukum berdasarkan hawa nasu belaka. Pandangan bagi alasan kedua menimbulkan kesimpulan tentang terbatasnya nash-nash al-Qur’an dan Hadis} 40 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam daan Fleksibelitasnya …, hlm. 150.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Achmad Cholili

215

Dalam proses istimbath hukum, sebagian ulama dalam memandang pendapat tentang kehujjahan mashlahah mursalah ini, cenderung mnegikut argument Imam Malik, Jumhur ulama’ berpendapat bahwa mashlahah dapat diterima dalam hukum Islam. Setiap mashlahah wajib diambil sebagai sumber hukum, selama tidak dilatarbelakangi oleh dorongan syahwat dan hawa nafsu serta tidak bertentangan dengan nash dan maqasid as-syariyyah.41 Adapun alasan Jumhur Ulama dalam menetapkan mashlahah dapat dijadikan hujjah, antara lain adalah : Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemashlahatan bagi umat manusia. Sebagaimana firman Allah

Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. al-Anbiya’, 21 : 107)

Menurut jumhur Ulama, Rasululllah itu tidak akan menjadi Rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kebutuhan kemashlahatan umat manusi, selanjutnya, ketetntuan dalam ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemashlahatan umat manusia, di dunia dan akhirat. Oelh sebab itu, memberlakukan mashlahat terhadap hukumhukum lain yang juga mengandung kemashlahatan adalah legal.

Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan temapt, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syar’at Islam terabatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

Jumhur Ulama juga beralasan dengan merujuk pada beberapa perbuatan sahabat Nabi.

Analisis Maslahah al-Mursalah adalah suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan, yang kendati tidak terdapat di dalam nash atau ijma’, tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas.

Behujjah dengan mashlahah al-mursalah sebagai metode ijtihad, adalah sesuatu yang rajih, sesuai dengan keumuman dan keabadian syari’at, an kemampuannya mengikuti perkembangan mshlahat manusia sepanjang zaman daan tempt, serta merupakan tindakan yang dditempuh para sabahat Rasulullah saw dalam menegakkan syari’at dan memberi fatwa.42 Seperti yang dikatakan Ibnu qayyim, sebagaimmana dikutib Abdul Wahab Khalaf.

Di antara umat isslam ada yang berlebihan dalam memelihara mashlahah umum, maka mereka menjadiklan ssyari’at sebagai hal yang terbatas yang tidak bisa sejalan menenurut kemashlahatan hamba yang memerlukan pada lainnya.

Mereka telah menghalangi dirinya untuk menempuh jalan yang benar berupa 41 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh…, hlm 433.

42 Ibid., hlm. 151. Dijelaskan lagi pendapat tentang ketidak bolehan mashlahah al-mursalah dijadikan landasan hukum, kecuali bila ditemukan bukti pengakuan tertentu akan membawa syari’at menjadi statis (jumud) karena tidak seiring dengan perkembangan kehidupaan manusia.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

216

Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah

jalan kebenaran dan keadilaan. Adapun di anatara mereka yang melampaui batas sehingga membolehkan sesuatu yang dapat memudahkan syari’at allah dan menimbulkan keejahatan yang kejam dan kerusakan yang dasyat.43 Jadi penggunaan al-maslahah al-mursalah itu selama tidak bertentangan dengan nash yang qat’i, serta bertujuan semata-mata untuk menjaga kemashlahatan ummat, menurut hemat penulis boleh dijadikan salah satu metode ijtihad untuk menetapkan hukum.

Kemudian, adakah korelasi konsep al-mashlahah al-mursalah dengan istihsan, istishab dan sadz dzari’ah?.

Metode istimbath al-ahkam yang digunakan, baik dalam kerangka metode ijtihad al-mashlahah al-mursalah, istihsan, istishab dan sadz dzari’ah, menurut hemat penulis, pada dasarnya menitik beratkan pada upaya menemukan formula terbaik untuk mencapai al-mashlahah al-‘ammah sebagai problem solving, terlebih atas persoalan yang tergolong pada perihal yang memiliki skala prioritas. Untuk itu dari metode-metode tersebut memiliki korelasi Ada banyak kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan skala prioritas terhadap berbagai dinamika kehidupan yang dihadapi manusia, baik dalam masalah-masalah yang bersifat individual, kehidupan keluarga, maupun masyarakat.

Karena manusia terikat dengan ruang dan waktu, maka pilihannya pun akan terikat dengan ruanmg dan waktu. Dalam hal ini, pilihan-pilihan tersebut tentu akan mengedepankan skala prioritas; mana yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan; mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting; mana yang mendesak dan mana yang tidak begitu mendesak; mana yang menyangkut pribadi aatau keluarga dan mana yang menyangkut orang banyak.

Kemampuan memilih secara tepat juga berarti mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), menurut hemat penulis, inilah inti dari proses keadilan yang diharapkan dalam Islam dengan metode al-mashlahah al-mursalah dari waktu kewaktu hingga dewasa ini.

Di bawah ini, penulis sajikan beberapa kaidah sebagai upaya menentukan aspek mashlahah dalam problemantika kontemporer, di antaranya yaitu : 44 ّ ‫درء ااملفاسد‬ ‫مقدم على جلب ااملصالح‬ Imam ‘Izzudin bin abd as-salam menggunakan ungkapan lain, yaitu, 45 ‫دفع الضرار أولى من جلب النفع‬ Kaidah tersebut menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada pilihan menolak kemafsadahan atau meraih kemashlahatan, maka yang harus didahulukan aalah meneolak kemafsadahan. karena dengan 43 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam…, hlm. 123.

44 Imam Jalal al-Din as-Suyuthi, al-Ashbah wa Nadhair (Sarang-Rembang : Ma’had ad-Dien al-Anwary, t.t) 45 Izzudin, bin Abd as-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashaalih al-Anam (t.t.p :; Dar al-Jail, 1980) juz I, hlm, 81. “menolak kemudharatan lebih utaamma dari paada meraih manfaat”

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Achmad Cholili

217

menolak kemafsadahan berarti kita juga merah kemashlahatan. sedangkan tujuan hukuum isslam, ujungnya adalah untuk mencapai kemashlahatan di dunia dan akhirat.46 Relevansi kaidah tersebut dengan tema tulisan ini, bahwa metode almushlahah al-mursalah ber-ending pada penentuan kemashlahatan, sedangkan kemashlahatan berarti menmbawa pada manfaat bagi kehidupan manusia.

Adapun mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia dan harus di tolak. Untuk itu bila ditanya tentang urgensi dan relevansi metode almashlahah al-mursalah di era kontemporer, seperti dewasa ini, diharuskan memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut : Kemashlahatan tersebut harus diukur kesesuaiannya dengan maqashid al-syar’iyyah, dalil-dalil kully, semangat ajaran dan kaidah kulliyah hukum Islam Kemashlahatan tersebut harus meyakinkan, dengan mendasarkan pada penelitian yang akurat. ّ ‫بالشك‬ ‫اليقني ال يزال‬ Kemashlahatan tersebut harus memberi manfaat pada sebagian besar masyarakat ّ ‫االعمة‬ ‫مقدم على املصلحة اخلاصة‬ ‫املصلحة‬ ّ Kemashlahatan tersebut memberikan kemudahan dalam aplikasinya. ‫الضرار يزل‬ Yang berhak menentukan mashlahat dan tidaknya sesuatu dalam lingkup pemerintahan adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syaari’ah dan dilakukan melalui ijtihat ijtima’i ‫تصرف اإلمام على الرع ّية منوط باملصالحة‬ Kesimpulan Sebagai akhir pembahasan ini, sebagai kesimpulan ada beberapa entry point yang perlu di perhatikan.

Bahwa defenisi mashlahah al-mursalah secara global merupakan penetapan suatu hukum yang menyangkut kepentingan umum, namun tidak ada dalil hukum yang merinci atas persoalan tersebut. Adapun obyek kajian mashlahah al-mursalah terfokus pada lingkup kepentingan umum atas kemashlahatan orang banyak, dan kepentingan umumlah yang merupakan pondasi awal dalam formulasi konsep mashlahah sebagai hujjah hukum.

Terkait urgensi dan relevasi konsep mashlahah al-mursalah sebagai metode ijtihad kontemporer, Menurut penulis, dewasa ini merupakan langkah legal, seiring dengan semakin kompleksnya problemantika kehidupan dimasyarakat.

Namun dalam aplikasinya harus tetap memperhatikan etikat-etikat dalam metode ijtihad hukum dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh dan ushul 46 Abu Ishaq as-Syatibi, Al-Muwafaaqad Fi Ushul As-Syari’ah, juz II (Mesir : Maktabah al-Tijaarah alKubra, t.t), hlm. 6

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

218

Urgensi Dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah

fiqh dalam reaktualisasinya Demikian tulisan makalah ini, besar harapan penulis akan kritik dan saran kontruktif rekan dan rekanita untuk penyempurnaan tulisan ini dalam diskusi kelas.

Daftar Pustaka Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2 (Bandung : Gema Risalah Press, 1997 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, terj. Masdar Hilmy, cet ke-2 (Bandung: Gema risalah Press, 1997 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu ushul Fiqh, terj. Moch Zuhri & Ahmad Qarib, cet keI (Semarang : Dina Utama, 1994 Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh). Jilid I, terj.

Moch. Tholchah Mansoer & Nur Iskandar al-Barsany (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1980 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa fi ‘Ilmi al-Ushul, juz I ( Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah Abu Hamid al-Ghazali, Syifa’ al-ghalil fi Bayan al-syabah wa al-Mukhil wa Masalik alTa’lil, tahqiq Ahmad al-Kabisi (bahgdad : Mathba’ah al-Irsyad, 1971 Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqad fi ushul am-syari’ah. Jilid IV (Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1975 Abu Ishaq as-Syatibi, Al-Muwafaaqad Fi Ushul As-Syari’ah, juz II (Mesir : Maktabah al-Tijaarah al-Kubra, t.t Abu Zahrah, Ushul Fiqh, terj. Syaefullah Ma’sum, dkk, Cet ke-VII (Jakarta : Pustaka irdaus, 2002 Ar-Razy, al-Mahshul fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Juz II (Bairut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998 Asy-Syatibi, Al-Muwafaqad fi Ushul al-Syar’iyah, Juz II (Bairut : Dar al-Ma’rifah, 1997 Chairil Umam, dkk. Ushul Fiqh 1; untuk fakultas syari’ah Komponen MKDK, Cet ke-1 (Bandung : Pustaka Setia, Husain Hamid Hasan, Nadzariyyah al-Maslahah fi al-fiqh al-Islam (Kairo : Dar an-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1971 At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Achmad Cholili

219

Imam Jalal al-Din as-Suyuthi, al-Ashbah wa Nadhair (Sarang-Rembang : Ma’had ad-Dien al-Anwary, t.t) Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Cet ke-I (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994 Izzudin, bin Abd as-Salam, Qawa’id al-Ahkam fi Mashaalih al-Anam (t.t.p :; Dar al-Jail, 1980) juz I Kamal Muchtar, dkk. Ushul Fiqh Jilid I (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995) Muhammad Khamid Mas’ud, Islamic., hlm.226. Lihat edisi terjemahan,Yudan.

W. Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Surabaya : alIkhlas, 1995 Musthafa Zaid, Nadzariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islam wa Najm al-Din al-Thufi (Mesir : dar al-Fikr al-‘Arabi, 1964 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I , cet ke-2 (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997 Rahmad Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999 Sulaiman Abdullah, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya, cet ke-I (Jakarta : Sinar Grafika, 1995

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

220

SEJARAH PERKEMBANGAN PEMIKIRAN USHUL FIQH (Analisis Legislasi Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah) Irkham Afifianto

Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang

Abstract

Idea of Islamic study reechoing lickety split in Islam world prove, that Islam as a experience of diaspora which do not be barricaded. Reconditional movement of idea with various its pattern a undoubtedly history. Therefore movement idea of Islamic study will always follow history motion that happened that moment. So, that Islam is blessing religion of lil’alamin accomplishment to all life manual fight poorness, and realize prosperity in all human life aspect and also lift unemployment. In the field of Islam economics property of orders representing fringes in transaction with model which have been determined and enabled, like merchant, message, pawn, transfer of, association, federation of trade association and farmer. In accomplishment to problem of sosial-keagamaan above, hence from that we need solution in around method or peripheral in searching solution problems of life that happened around us. In this case according to economizing writer that is us shall have knowledge science of ushul sources and fiqh intake of law or which is frequent to be known as al-Syari Mashadir’ or al-Ahkam ushul or of Adillat al-Ahkam, as peripheral which we require in accomplishment of our life intention Keywords: Islamic study, ushul sources, al-Syari Mashadir’, al-Ahkam ushul

Pendahuluan Islam secara telologis merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyyah-transenden. Akan tetapi dari sudut sosiologis dan historis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural yang bersinggungan dengan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam realitas sosialnya, Islam tidak lagi sekedar doktrin yang bersifat menjaman tetapi juga mengejawantah diri dalam institusi-institusi sosial yang selalu dipengaruhi oleh situasi dinamika ruang dan waktu (baca: sejarah). Dalam bahasa yang sederhana, Azumardi mengatakan bahwa Islam At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Irkham Afifianto

221

merupakan agama yang menyejarah.1) Pergumulan Islam dengan dinamika realitas sosial, selalu melahirkan ketegangan yang pada ujungnya tidak hanya menciptakan tantangan bagi umat Islam (yang peduli terhadap posisi Islam vis à-vis) dalam realitas sosial kulturnya, tetapi juga dapat menciptakan konflik-konflik intelektual dan sosial antar umat Islam secara keseluruhan.2) Kondisi ini sering memunculkan berbagai tipologi gerakan dan pemikiran dalam Islam.

Gelombang (baca: gerakan) pemikiran keislaman yang membahana dengan kencang di dunia Islam membuktikan, bahwa Islam sebagai sebuah diskursus akan mengalami diaspora yang tak terbendung. Gerakan pembaharuan pemikiran dengan berbagai coraknya adalah sebuah keniscayaan sejarah. Oleh karena itu gerakan pemikiran keislaman akan selalu mengikuti gerak sejarah yang terjadi saat itu. Sejarah sebagai unsur determinan dalam tataran empiriknya selalu mengiringi berbagai pemikiran keagamaan, karena itu, istilah Al-Qur’an ”bi lisani qaumihi” merupakan sebuah proses negosiasi rasional,3) bahwa Islam sebagi doktrin dan norma harus dibahasakan dan selalu ditafsirkan sesuai dengan konteks dan sejarahnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Shahrur bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw adalah agama wahyu terakhir, yang berkeyakinan pada at-Tanzil al-Hakim adalah kitab suci yang tidak hanya sesuai untuk masa Nabi Saw dan negeri Arab, tetapi juga sesuai untuk segala tempat dan untuk masa-masa selanjutnya hingga hari akhir (salih li kulli zaman wa makan)4).

Sehingga Islam adalah agama rahmatan lil’alamin adalah pemenuhan terhadap semua tuntunan kehidupan memerangi kemiskinan, dan merealisasikan kemakmuran dalam semua aspek kehidupan manusia serta mengentaskan pengangguran. Dalam bidang ekonomi Islam memilik aturan-aturan yang merupakan rambu-rambu dalam melakukan transaksi dengan model yang telah ditentukan dan diperbolehkan, seperti jual-beli, pesan, gadai, transfer, asosiasi, persekutuan tani dan persekutuan dagang.5) Dalam pemenuhan terhadap persoalan sosial-keagamaan di atas, maka dari itu kita perlu melakukan pembahasan seputar perangkat atau metode dalam mencari solusi permasalahan kehidupan yang terjadi disekitar kita. Dalam hal ini menurut hemat penulis yaitu kita perlu mengetahui ilmu ushul fiqh dan 1 Azumardi Azra, Dalam Diskusi bertema “Masa Depan Studi Islam: Peluang dan Tantangan” yang diselenggarakan di PPS UIN Sunan Kalijaga tagal 30 April 2007, kemudian lihat juga Azumardi Azra, Pergolakan Politik: Dari Fundamentalisme, modernisme hingga Postmodernisme (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. I. 2 Syamsul Hidayat, “Trend Gerakan dan Pemikiran Keagamaan Dalam Islam”, dalam Jurnal Suhuf No. I Tahun IX-1997, hlm.62.

3 Moh. Shofan, Jalan Ketiga Pemikiran Islam (Yogyakarta: Ircisod, 2006), hlm. 17 4 Sahiron Syamsuddin (pentj.), Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Judul asli, Nahwu Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2004), hlm. 1.

5 Abdullah Abdul Husein at-T}ariq, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan (Yogyakarta: Magistra Insan Press, 2004), hlm. 3.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

222

Sejarah Perkembangan Pemikiran Ushul Fiqh

sumber-sumber pengambilan hukum atau yang kerap dikenal sebagai mashadir al-Syari’ atau ushul al-Ahkam atau adillat al-Ahkam, sebagai perangkat yang kita butuhkan dalam pemenuhan hajat hidup kita.6) Ilmu ushul fiqh sebagai salah satu diskursus penting dalam kajian keislaman telah muncul dan berkembang sesuai dengan agama Islam.7) Sebagai salah satu produk aktivitas intelektual para pakar fiqh, ia dengan sendirinya mengandung berbagai pandangan yang bias berbeda bahkan bertolak belakang, sesuai dengan latar belakang masing-masing tokoh. Meskipun dasar pengambilannya itu sama.

Sesuai dengan pengertian awal diterima fiqh itu sendiri yaitu pengetahuan dan pemahaman.8) Menurut ‘Abdul al-Karim Hasan mengemukakan bahwa sebagaimana ushul fiqh , mashadir al-Syari’at9) haruslah sesuatu yang qath’i. Karena mashadir al-Syari’at adalah bagian dari prinsip dasar (al-Ushul al-Kulliyyat) sebagaimana aqidah, tidak dapat dijadikan pedoman hanya berdasarkan zhann (persangkaan)10).

Sebagaimana Allah Swt berfirman yang berbunyi:

Menurut Asy-Syatibi berkata: “Ushul Fiqh dalam agama adalah sesuatu yang qath’i , bukan zhanni. Hal ini karena ushul fiqh adalah bagian dari prinsip dasar syari’at (kulliyyah al-Syari’at). Sedangkan prinsip dasar syari’at haruslah bersifat qath’i.11)

Selanjutnya beliau berkata :

“Sebagian ulama berkata bahwa tidak ada peluang bagi penetapan ushul al-Syari’at (sumber-sumber hukum syari’at) dengan zhann (dugaan/prasangka). Karena ia adalah tasyri’ (Pensyari’atan), sedangkan kita tidak diperbolehkan beribadah dengan dasar zhann kecuali dalam permasalahan cabang (furu’). Berdasarkan hal di atas, maka ushul fiqh termasuk di dalamnya mashadir al-Syari’at haruslah sesuatu yang qath’i.12)

Sedangakan menurut para ahli ushul fiqh (al-Ushuliyyin) definisi ushul fiqh 6 Pada literatur lain yaitu Ali Hasbullah, Ushul al-Tasyri’ al-Islami (Mesir: Dar al-Ma’arif, tt), hlm. 13., dijelaskan bahwa al-Adillah al-Syar’iyyah adalah sebagaiman riwayat Mu’adz bin Jabal R.a yang mendapat perintah dari Rasulullah Saw untuk menjadi Hakim di Yaman, yaitu tentang bagaimana mengambil keputusan hukum, bahwasanya berdasarkan intisari hadis bahwa terdapat 3 (tiga) hal dalam Ushul al-Tasyri’ yaitu al-Kitab, alSunnah, dan Ijtihad dengan kemampuan akal sehat, seperi halnya sahabat Umar bin Khathtab di Basrah.

Lihat juga Abdul al-Wahab al-Khallaf, Ilmu al-Ushul al-Fiqh (kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 13.

7 Abdul al-Wahab al-Khallaf, Ilmu al-Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 23.

8 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasyfa min Ilm al-Ushul (Kairo: Syirkah al Tiba’ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971), hlm. 11.

9 Maksudnya adalah sumber-sumber hukum yang ditetapkan Allah Swt, untuk dapat diketahui perintahperintah dan larangan-larangan-Nya, lihat Abdullah Umar dkk, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, (Kediri: Purna Siswa Aliyah Ponpes Lirboyo, 2004), hlm. 4.

10 Ibid, Abdullah Umar dkk, Kilas Balik … hlm. 3, lihat juga Mahmud ‘Abdul al-Karim Hasan, al-Mashalih al-Mursalah, Dirasat Tahliliyyah wa Munaqasyah Fiqhiyyah wa Ushuliyyah ma’a Amtsilah Tathbiqiyyah (Beirut: Dar al-Nahdlah al-Islamiyyah, 1995), hlm. 19.

11 Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Gharnathi (Al-Syatibi), al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), juz I, hlm. 29. .Ibid, hlm. 31 )

12 At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Irkham Afifianto

223

adalah: ‫أصول الفقه عبارة عن أد ّلة هذه األحكام وعن معرفة وجوه داللتها على األحكام من حيث‬ (13‫اجلملة ال من حيث التفصيل‬ Menurut Abdul Wahab Khalaf14) yaitu: ‫أصول الفقه فى اإلصطالح الشرعى هو العلم بالقواعد والبحوث التى يتوصل بها إلى‬ ‫ أو مجموعة القواعد والبحوث التى‬.‫إستفادة األحكام الشرعية العملية من أد ّلتها التفصيلية‬ .‫يتوصل بها إلى إستفادة األحكام الشرعية العملية من أد ّلتها التفصيلية‬ Menurut Ali Hasbullah15) yaitu: ‫أصول الفقه هو قواعد يتوصل بها إلى إستنباط األحكام الشرعية العملية من أد ّلتها‬ ‫التفصيل ّية‬

Dalam literatur lain disebutkan bahwa ushul fiqh atau istilah lain (bahasa Inggris) Principle of Islamic Jurisprudence yaitu: “ushul fiqh or the roots of Islamic law expound the indication and methods by which the rule of fiqh are deduced from their sources.16)

Dari ketiga pemaparan definisi ilmu Ushul Fiqh tersebut dapat kita pahami bahwa ilmu ushul fiqh adalah pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara’17) mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci, atau himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.

Pada akhirnya dalam makalah ini, penulis akan mencoba melakukan penelusuran dan pembahasan yang berkaitan dengan topik seputar sejarah pemikiran ushul fiqh yaitu pembagian periode-periode al-Tasyri’ al-Islami pada masa Rasulullah Saw hingga pada masa Tabi’in dan Tabi’it Tabi’in hingga para Imam Madzhab yang empat yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Hambali. Dalam literatur lain disebutkan, bahwa al-Tasyri’ al-Islami terbagi menjadi 4 (empat) periode18) yaitu: Periode Rasulullah Saw, yaitu periode insya’ dan takwin (pertumbuhan dan pembentukan), berlangsung selama 22 tahun beberapa bula yaitu semenjak dibangkitkannya Rasulullah Saw pada tahun 610 M sampai dengan wafat beliau pada tahun 632 M. Periode Sahabat, yaitu periode tafsir dan takmil (penafsiran dan penyempurnaan), berlangsung selama 90 tahun, yaitu semenjak wafatnya Rasulullah Saw, pada tahun 11 H sampai dengan berakhirnya abad pertama hijriyah.

13) Ibid, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasyfa…., hlm. 5.

14) Ibid, Abdul al-Wahab al-Khallaf, Ilmu al-Ushul…, hlm. 12.

15) Ali Hasbullah, Ushul al-Tasyri’ al-Islami (Mesir: Darl Ma’arif, tt), hlm. 3.

16) Muhammad Hashim Kamali, Pinciple of Islamic Jurisprudence (Selangor: Darul Ehsan, 1989), hlm. 1-2.

17) Al-Tasyri’ menurut istilah Syara’ dan Qanun adalah membuat undang-undang yang dari padanya diketahui hukum-hukum bagi perbuatan para mukallaf dan keputusan-keputusan hokum serta peristiwa-peristiwa yang terjadi dikalangan mereka. Sumber Tasyri’ dari Allah dengan perantara para Rasul dan Kitab-kitabNya, maka hal itu dinamakan al-Tasyri’ al-Ilahy, sedangkan apabila sumbernya manusia baik secara individual maupun bersama-sama, maka yang demikian itu dinamakan al-Tasyri’ al-Wadh’i, lihat Abdul al-Wahab al-Khallaf, Khulashah Tarikhi al-Tasyri’ al-Islami (kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 1-2.

18) Ibid

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

224

Sejarah Perkembangan Pemikiran Ushul Fiqh

Periode Tadwin (Pembukuan), yaitu periode munculnya Imam Mujtahidin, pada perkembangan dan kematangan hokum, berlangsung selama 250 tahun, yaitu semenjak tahun 100 Hijriyah sampai dengan tahun 350 Hijriyah.

Periode Taklid, yaitu periode jumud dan wuquf (beku dan berhenti) berlangsung mulai pertengahan abad ke-IV Hijriyah dan hanya Allah yang mengetahui berakhirnya periode ini.

Pembahasan 1. Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh Pada Masa Rasulullah Saw Pada waktu Rasulullah Saw masih hidup, tidak terdapat ilmu yurisprudensi19), yaitu dengan menggolongkan ketentuan hukum Syara’ menjadi 5 (lima)20) beserta dengan metodologinya yang didasarkan hanyalah pada perilaku Rasulullah Saw, seperti para sahabat belajar wudlu, belajar shalat, haji, dan lain-lain dengan cara mengamati tindakan normatif Rasulullah saw, dibawah petunjuk langsung beliau.21) Namun ilmu yurisprudensi ini dipergunakan dalam pengertian pengetahuan mengenai tradisi22), yaitu apabila terdapat kasus-kasus khusus tenatang hukum, hal itu diajukan kepada Rasulullah Saw untuk dimintai keputusan beliau, selanjutnya dalam menanggapi hal-hal khusus tentang hukum para sahabat disekitar beliau tidak bertanya mengenai tujuan teoritis semata, mereka mengambil keputusan beliau sebagai model untuk mengambil keputusan serupa dalam kasus-kasus serupa (Yurisprudensi Tetap).23) Selain itu pula para sahabat mengajukan pertanya-pertanyan kepada beliau yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang serius, sebagaimana dapat kita ketahui dalam al-Qur’an, yang berbunyi sebagai berikut:

19) Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian/selanjutnya mengenai masalah yang sama. Ada 2 (dua) macam Yurisprudensi Tetap dan Yurisprudensi Tidak Tetap yaitu: Yurisprudensi Tetap adalah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan (standard-arresten) untuk mengambil keputusan. Sedangkan Yurispridensi Tidak Tetap sebaliknya bahwa keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang tidak serupa dan menjadi dasar bagi pengadilan (standard-arresten) untuk mengambil keputusan, C.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: bali Pustaka, 1989), hlm. 49-50.

20) Hukum Syara’ (al-Ahkam al-Syar’i) yang 5 (lima) dikenal dengan al-Ahkam al-Taklif yaitu meliputi : Wajib (al-Ijab), Sunnah (al-Nadbu), Haram (al-Tahrim), Makruh (al-Karahah), dan Mubah (al-Ibahah), lihat Abdul Karim Zaidan, al-Waziz: Ushul al-Fiqh (Beirut: ar-Risalah Publishing House, 1996), hlm. 29-30.

21) Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 11.

22) Ibid.Istilah Ilmu Yurisprudensi secara umum pada masa dahulu dipergunakan dalam pengertian penegetahuan mengenai tradisi, yakni hadis dan atsar, ketika gerakan pengumpulan hadis pada masa akhir abad pertama hijriyah.

Ibid )

23 At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Irkham Afifianto

225

Menurut Abi Ali Hasan al-Naisamburi24) , sebab turunnya ayat tersebut adalah sebagai berikut: ‫ يا رسول اهلل إنّ اليهود تغشانا‬: ‫ قال معاذ ابن جبل‬,‫ (يسألونك عن األهلة) األية‬: ‫قوله‬ ‫ ذكر لنا أنهم سألوا نبي اهلل‬: ‫ وقال قتادة‬.‫ فأنزل اهلل تعالى هذه األية‬,‫ويكثرون مسألتنا عن األهلة‬ :‫ و قال الكالى‬. - ‫ لم خلقت هذه األهلة ؟ فأنزل اهلل تعالى – مواقيت للناس واحلج‬:‫عليه وسلم‬ ‫ يا رسول اهلل ما بال الهالل‬: ‫ وهما رجالن من األنصار قاال‬,‫نزلت فى معاذ ابن جبل وثعلبة بن عنمة‬ ‫ ثم ال يزال ينقص ويدقّ حتى يكون‬,‫يبدو فيطلع دقيقا مثل اخليط ثم يزيد ويعظم ويستوى ويستدير‬ .‫ ال يكون عالى حال واحدة؟ فنزلت هذه األية‬,‫كما كان‬ Dari penjelasan asbab al-Nuzul tersebut mengandung pemahaman bahwa Rasulullah Saw, dalam menjawab permasalahan yang timbul senantiasa di dasarkan pada wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu dengan Rasulullah Saw mempertimbangkan aspek yuridis dari firman Allah Swt tersebut yang mengandung makna dan memberikan solusi hukum berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Seperti dalam asbab al-Nuzul di atas bahwa Rasulullah Saw, memberikan jawaban permasalahan hukum tersebut adalah Pada masa jahiliyah, orang-orang yang berihram di waktu haji, mereka memasuki rumah dari belakang bukan dari depan, hal ini ditanyakan pula oleh Para sahabat kepada Rasulullah Saw, maka diturunkanlah ayat ini.

Menurut Abi Ali Hasan al-Naisamburi25) , sebab turunnya ayat tersebut adalah sebagai berikut: ‫ أخبرنا أبو سعد النضروى‬.‫ األية‬.. ‫قوله تعالى‬ ‫ حدثنا أبو‬:‫ حدثنا أبى قال‬:‫ حدثنا عبد اهلل بن أحمد بن حنبل قال‬:‫ أخبرنا أبو بكر القطيعى قال‬:‫قال‬ ‫ عن عن سعد بن أبى وقاص‬,‫ عن محمد بن عبد اهلل الثقفى‬,‫ حدثنا أبو إسحاق الشيبانى‬:‫معاوية قال‬ ,‫ وكان يسمى ذاالكتيفة‬,‫ ملا كان يوم بدر قتل أخى عمير وقتل سعد بن العاص وأخذت سيفه‬:‫قال‬ ‫ فرجعت وبي ماال يعلمه‬:‫ قال‬,‫ إذهب فاطرحه فى القبض‬:‫فأتيت النبي صلى اهلل عليه وسلم قال‬ ‫ فقال لي رسول اهلل‬,‫ فما جاوزت إالّ قريبا حتى نزلت سورة األنفال‬,‫إالّ اهلل من قتل أخي وأخذ سلبي‬ .‫ إذهب فخذ سيفك‬: ‫صلى اهلل عليه وسلم‬ Dari penjelasan asbab al-Nuzul tersebut mengandung pemahaman bahwa Rasulullah Saw, dalam menjawab permasalahan yang timbul senantiasa di dasarkan pada wahyu yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu dengan Rasulullah Saw mempertimbangkan aspek yuridis dari firman Allah Swt tersebut yang mengandung makna dan memberikan solusi hukum berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Seperti dalam asbab al-Nuzul di atas bahwa Rasulullah Saw, memberikan jawaban permasalahan hukum tersebut adalah pembagian harta rampasan itu 24) Abi Hasan Ibnu Ahmad al-Wahidi al-Naisamburi, Asbab al-Nuzul (Jakarta: Syirkah Dinamika Berkah Utama, tt), hlm. 32.

25) Ibid, Abi Hasan Ibnu Ahmad al-Wahidi al-Naisamburi, Asbab, hlm. 155-156.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

226

Sejarah Perkembangan Pemikiran Ushul Fiqh

menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya.26) Selanjutnya Rasulullah Saw, dalam memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan mereka. Orang-orang pada masa hidup Rasulullah Saw, tidak tertarik ke dalam perbincangan filosofis yang tak perlu ataupun dalam perincian yang njlimet mengenai semua aturan.27) Dengan demikian metode Nabi Saw dalam menjawab pertanyaan dan pejelasan para sahabat dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut Sunnah Rasulullah Saw. Pada umumnya merupakan sumber hukum Islam pada masa beliau, yang merupakan pengarahan umum yang bersifat contoh tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan ditafsirkan oleh kaum muslimin terdahulu dengan cara yang berbeda-beda. Sudah barang tentu Rasulullah Saw telah meletakkan aturan-aturan tertentu, yang kemudian oleh para ahli hukum Islam diperluas dengan lebih terperinci.28) Alasan para ahli hukum Islam tersebut adalah penafsiran terhadap perkembangan permasalahan, Rasulullah Saw sendiri memberikan peluang bagi penafsiran dalam perintahnya. Beliau menyerahkan banyak hal kepada masyarakat pada masa dahulu untuk diputuskan berdasarkan pada situasi dan kondisi yang ada.29) Selanjutnya penetapan Hadis (Sunnah)30) ini, Penulis tidak membedakan pemakaian istilah Hadis dan Sunnah, walaupun dalam studi hadis telah terjadi sinonim dan perbedaan pengertian antara kedua istilah di atas. Menurut Abdul Karim Hasan mendefinisikan Hadis sebagai sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Saw sebagai hal-hal yang bersifat teoritis, sedangkan sunnah merupakan tradisi yang telah dikerjakan oleh Nabi atau hal-hal yang sifatnya praktis. Menurut al-Kamal Ibnu Humam, Hadis adalah sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi dan terbatas pada perkataan beliau sedangkan Sunnah jangkauannya lebih luas meliputi perbuatan dan perkataan Nabi Saw. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyyah memahami Hadis sebagai sesuatu hal yang berasal dari Nabi Saw, baik perkataan, perbuatan maupun pengakuannya dan lebih menitikberatkan sunnah sebagai tradisi (adat) yang telah dilakukan berulangkali oleh masyarakat, baik dipandang sebagai ibadah ataupun tidak. Dalam literatur lain disebutkan yaitu Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa Hadis hanyalah refleksi dan dokumentasi dari “Sunnah Yang Hidup (Living Hadis)â€? karena itulah kemudian muncul otoritas sunnah dan otentisitas Hadis. Namun bila ditinjau dari segi subyek yang menjadi sumbernya, pengertian sunnah dan Hadis menjadi sama, yaitu sama-sama berasal dari Nabi Saw. Hal inilah yang kemudian menjadi 26) Ibid 27) Ibid, Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad‌, hlm. 12.

28) Ibid 29) Ibid 30) M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 11-16 dan Daniel W. Brown: Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 133, lihat dalam buku Hadis Di mata Orientalis : Telaah Atas Pandangan Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht (Bandung: Benang Merah Press, 2004), hlm. 2.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Irkham Afifianto

227

pijakan dasar mayoritas ulama untuk mengatakan bahwa “Hadis Identik Dengan Sunnah”. bagi umat Islam menempati urutan kedua setelah al-Qur’an sebagai sumber hukum Islam.31) sebagai sumber hukum Islam atau dasar yuridis kedua setelah al-Qur’an didasarkan pada beberapa hal; pertama petunjuk al-Qur’an dalam firman Allah Swt yang berbunyi sebagai berikut:

Kedua Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah, Imam Malik, dan Hakim yang mengandung pesan Rasul tentang dua hal yang ditinggalkan untuk umatnya, yaitu Kitabullah (al-Qur’an) dan Sunnahnya. Ketiga, berdasarkan orisinalitas dokumen dan historisitas kodifikasinya.

Bila ditinjau dari perspektif historisitas dan orisinalitasnya, matan al-Qur’an bersifat Qat’i al-Wurud atau Qat’i al-Tsubut, sedangkan Hadis selain mutawatir bersifat z}anni al-wurud, Keempat, Hadis riwayat Abu Daud yang berisi petunjuk Nabi tentang urutan-urutan penggunaan dalil pada saat memecahkan masalah, dan kelima, berdasarkan logika bahwa al-Qur’an merupakan wahyu dari Sang Pencipta, sedangkan Hadis berasal dari hamba dan utusannya.32) Dengan demikian secara langsung terkait dengan keharusan mentaati Rasulullah SAW juga karena fungsinya sebagai penjelas (bayan) bagi ungkapanungkapan al-Qur’an yang mujmal, muthlaq, ‘amm dan sebagainya.33) Kebutuhan umat Islam terhadap Hadis sebagai sumber ajaran agama tercermin dalam pengambilan sumber atau dalil dalam memutuskan suatu persoalan yang tidak ada rinciannya di dalam al-Quran, maka dari itu para ulama menyepakati bahwa Hadis} adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur’an yang harus dijadikan dalil dalam pengambilan keputusan hukum Islam (istinbath hukum).

Pada studi hadis dalam prosesnya dapat secara mutawatir34) yang jumlahnya relatif sedikit, juga tidak seluruh Hadis telah tertulis pada zaman Nabi Saw. 31) Musthafa al-Siba’i, Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam, Nurcholish Madjid (pnterj.), (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hlm.125.

32) Ibid, Musthafa al-Siba’i, Sunnah dan Peranannya…, hlm. 125.

33) Hasjim Abbas : Kritik Matan Hadis : Versi Muhaditsin dan Fuqoha (Yogyakarta : Teras, 2004), hlm. 21.

34) Pengertian Hadis Mutawatir adalah .‫مارواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أول السند إلى منتهاه‬ Artiya : “Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, yang menurut adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. (jumlah banyak itu) sejak awal sanad sampai ahirnya” (Khatib, Muhammad Ajjaj, Ushul Al-Hadis, Ulumuhu Wa Musthalhuhu, Beirut : Dar Al-Fikr, 1409 H/1989) .‫الذي رواه جمع كثير ال يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى إنتهاء السند وكان مستندهم الحس‬ Artinya : “Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta sejak awal sanad sampai akhir sanad. Hadis yang diriwayatkan itu di dasarkan pada pengamatan panca indra” (AlBani, Muhammad Nashiruddin, Takhrij Kitab Sunnah, Buku 1, judul Asli Kitab As-Sunnah, Lil Hafidz Abi Amr Bin Abi Ashim Ad-Dhahhak bin Mukhallad As-Syaibani penerbit Al-Maktab Al-Islami, Penerj. Imran .)Rosadi, Jakarta : Najla Press, 2003

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

228

Sejarah Perkembangan Pemikiran Ushul Fiqh

Hadis-hadis yang tertulis baru berupa surat-surat Nabi Saw kepada para penguasa non-muslim dalam rangka dakwah.35) selain itu juga berupa catatan-catatan yang dibuat para sahabat tertentu atas inisiatif mereka sendiri.36) Pada masa awal hijriyah, penulisan Hadis secara masal tidak diperbolehkan karena kekhawatiran akan bercampur dengan al-Qur’an.37) Walaupun demikian penyebaran Hadis sebagai suatu pelajaran juga sebagai contoh bagi suatu umat akan tidak mengalami stagnasi. Interval waktu antara Rasulullah saw (wafat 11 hijriyah) dengan masa penghimpunan Hadis (tahun 100 hijriyah) yang relatif panjang mengakibatkan ada jalur periwayatan atau jalur sanad pada setiap Hadis.

Hal seperti ini sangat memungkinkan terjadinya kesalahan baik ketika penyampaian maupun penerimaan antara guru (periwayat) dengan murid (penerima riwayat), sehubungan dengan kualitas hafalan mereka, terlebih lagi adanya periwayat yang tidak ’adil, karena untk kepentingan kelompok atau golongannya maka ia sengaja membuat Hadis maudu (palsu) seperti yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Sya’bah dari golongan Syi’ah. 38) Maka dari itu, sistem sanad ini merupakan salah satu keutamaan dan memperhatikan sanad akan menjamin suatu keutuhan suatu berita (hadis Nabi) tentang ajaran-ajaran dan suri tauladan dari Rasulullah saw. Sekiranya tidak diperhatikan rangkaian sanad suatu Hadis niscaya semua orang akan mengucapkan apa yang mereka kehendaki, oleh karenanya Ulama menggolongkan sistem sanad ke dalam sebagian ajaran Islam.39) Hal itu beliau lakukan baik dengan ucapan, perbuatan, dan pengakuannya yang kemudian disebut Sunnah beliau, yang merupakan pengarahan umum yang bersifat contoh tindakan yang sebaiknya dilakukan yang sudah barang tentu Rasulullah Saw telah meletakkan aturan-aturan tertentu (Yurisprudensi Tetap), dan ditafsirkan oleh kaum muslimin terdahulu dengan cara yang berbeda-beda yang kemudian oleh para ahli hukum Islam diperluas dengan lebih terperinci (Yurisprudensi Tidak Tetap).

Sehingga dapat kita ambil intisarinya dari perjalanan sejarah pemikiran ushul fiqh yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw adalah bahwa beliau telah melakukan ijtihad sebagai yang ditunjukkan dalam firman Allah Swt, yang berbunyi sebagai berikut:

35) M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahehan Hadis (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 90.

36) Ibid, hlm. 90-91, lihat juga Abu Muhammad bin Abdullah bin Bahram al-Darimi, Sunan al-Darimi (Beirut, Daar al-Fikr, 1989), Juz I, hlm. 125-128.

37) Muhammad Ajjaj Khatib, Ushul Al-Hadis, Ulumuhu Wa Musthalhuhu, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1409 H/1989), hlm. 150, lihat juga Muhammad Abu Syahbah, Kutub As-Sittah, (Terj.) M. Husein Madhal, (Yogyakarta : UD. Rama, 1989), hlm. 11.

38) M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (Jakarta : Bulan Bintang, 1959), hlm.

96-97.

39) Ibid, hlm. 98.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Irkham Afifianto

229

Dari ayat diatas memberikan petunjuk bahwa Nabi Saw, juga melakukan Ijtihad , sebagaimana hadis Nabi Saw juga menguatkan perilaku Rasulullah Saw, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan agama yang dilontarkan oleh para sahabat pada waktu itu. Hadis tersebut yang berbunyi sebagai berikut: (40‫إمنا أنا بشر إذا أمرتكم بشيئ من دينكم فخذوا به أمرتكم بشيئ من رأي فإمنا أنا بشر‬ Artinya: “Saya ini manusia biasa. Jika saya menyuruh kamu tentang sesuatu dalam persoalan agama, maka ambil-lah, dan bila aku menyuruh kamu dari pikiranku, maka aku adalah manusia biasa”.

Hadis ini muncul ketika Nabi Saw sampai di Madinah, para sahabat sedang mencangkok pohon kurma, kemudianNabi Saw menunjukkan cara lain tidak seperti yang sedang mereka lakukan.41) Diantara ungkapan Nabi Saw yang menunjukkan Ijtihad beliau adalah sebagai berikut: ‫لوال أن أشق على أمتي ألمرتكم بالسواك عند كل صالة‬ Sehubungan dengan ijtihad Rasulullah Saw, para ulama fiqh berpendapat bahwa Rasulullah Saw, melakukan ijtihad bila al-Qur’an tidak turun. Dan menurut mereka, Rasulullah Saw pernah salah dalam ijtihadnya dengan bukti adanya teguran dari al-Qur’an atas keputusan menawan musuh seusai perang Badar42, ayat al-Qur’an tersebut yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan demikian sejarah perkembangan ushul fiqh pada masa Rasulullah Saw, bahwa beliau melaksanakan fungsinya sebagai Nabi dan Rasul yang memiliki sifat ishmah43) dalam menyampaikan wahyu dari Allah Swt kepada umat manusia di seluruh muka bumi ini dengan menggunakan metode analisa yuridis-normatif yaitu metode Nabi Saw dalam menjawab pertanyaan dan pejelasan kepada para sahabat melalui pengetahuan beliau seputar sebab-sebab turnnya ayat-ayat alQur’an (asbab al-Nuzul), sebab-sebab datangnya hadis (asbab al-Wurud al-Hadis), ditambah lagi beliau mempunyai ketajaman dalam memahami rahasia-rahasia, tujuan dan dasar-dasar syara’ dalam menetapkan hukum yang mereka peroleh 40) Shahih Muslim, Syarh Nawawi, (Beirut: Dar el-Fikr, tt), Juz IV, hlm. 87.

41) Ibid, lihat juga Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy as-Sajistani, Sunan al-Musthafa Abi Dawud, (Mesir: Matba’ah al-Taziyyah, tt), Juz III, hlm. 410.

42) Muh. Zuhri, Hukum Islam dalam Lintas Sejarah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.

28.

43) Diskursus seputar Ishmah atau M’shum artinya terhindar dari kesalahan atau keterpeliharaan para Nabi dari perbuatan yang bertentangan dengan Syari’at Islam. Ini membuktikan keistimewaan Rasulullah Saw dibanding manusia biasa, yaitu ketika Rasulullah Saw melakukan suatu kesalahan, langsung diluruskan Allah Swt, dengan hal ini Rasulullah Saw tidak melakukan kesalahan yang berkepanjangan. Menurut alQadli Abu Bakar dan Ibn al-Hajib, meriwayatkan adanya ijma’ ulama kaum muslimin tentang sifat ishmah para Nabi dalam hal-hal yang merupakan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang dapat menurunkan martabat Kenabian. Menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanafiyyah bahwa sifat ishmah para nabi berdasarkan pada Nash bukan Rasio.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

230

Sejarah Perkembangan Pemikiran Ushul Fiqh

dengan pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap bahasa Arab yang merupakan bahasa al-Qur’an dan al-Sunnah.44) Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh Pada Masa Para S}ahabat Setelah wafat Nabi Muhammad Saw, sempurnalah turunnya ayat-ayat alQur’an dan Sunnah Nabi Saw. Dengan sendirinya bahwa al-Nushus telah terhenti, namun perubahan yang besar sekali dalam kehidupan masyarakat, karena telah meluasnya wilayah Islam dan semakin kompleksnya kehidupan umat.

Diantara para tokoh mujtahid45) dalam periode sahabat ini penggunaan ijtihad masih terbatas pada metode mafhum dan qiyas, dan masalahah. Selanjutnya pada zaman sahabat penulis membatasi pada shabat yang empat yang dikenal dengan sebutan khulafa al-Rasyidin yaitu sebagai berikut: Ijtihad Abu Bakar ash-Shiddiq Pada masa khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, beliau melihat masih lemah dalam pemungutan zakat, seperti yang dilakukan Nabi Saw tidak efektif lagi, karena ada kecenderungan pembakangan dari sebagian masyarakat terhadap kewajiban membayar zakat. Dasar pemikiran Abu Bakar adalah dengan tindakan keras terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan diperangi.

Berbeda dengan sikap Nabi Saw yang menempuh sikap lemah lembut, sehingga kewajiban membayar zakat tidak dapat ditegakkan.46) Sesuai dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

Dalam firman Allah Swt, tersebut sudah jelas bahwa wajib hukumnya membayar zakat, Nabi dalam sunnahnya menyebutkan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Cara beliau adalah cara yang bijaksana sesuai dengan pesan Allah Swt, untuk berdakwah secara bijaksana, sebagaimana firman Allah Swt, yang berbunyi:

Ijtihad ‘Umar ibn al-Khaththab Selanjutnya dalam membicarakan metode berijtihad Umar ibn al-Khaththab sering kali beliau mempertimbangkan kemaslahatan umat, dibandingkan sekedar 44) Nasroen Haroen, Ushul Fiqh Julid I (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 14-15.

45) Mujtahid adalah istilah bagi orang yang melakukan Ijtihad, Ijtihad dalam diskursus para ahli ushul fiqh adalah mencurahkan seluruh kemampuan pemikiran dan pengetahuan terhadap keputusan hukum syara’ dengan dalil-dalil syara’ yang terperinci. ‫الظن بشيئ من األحكام الشرعية على وجه من النفس العجز عن املزيد فيه‬ ‫إستفراغ الوسع في طلب‬ ّ 46) Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2008), cet. Ke-3, hlm. 25.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Irkham Afifianto

231

menerapkan nash secara zhahir, namun sahabat Umar lebih jauh mempertimbangkan aspek ruh dari nilai-nilai syari’at Islam yaitu dengan kontekstualisasi makna nash secara zhahir demi kemaslahatan umat (maslahah lil ummah).47) Sehingga tujuan hukum yang dijalankan oleh ‘Umar secara teks tidak tercapai, namun disisi lain Umar mempunyai kelebihan dalam penerapan Syari’at Islam sesuai dengan kondisi dan situasi zaman dan makan-nya. Seperti yang pernah dilakukan Umar ketika membebaskan tanah pertanian untuk digarap oleh masyarakat setempat dari suatu daerah yang ditaklukan oleh pasukan Islam.48) Ijtihad beliau yang lain adalah ketika pembagian harta rampasan perang khaibar, yaitu dengan membagi dengan berdasarkan jerih payah masing-masing orang dalam berjuang, yaitus secara proporsional, agar tidak menumpuk pada ornag kaya saja.49) Beliau mengaitkan kasus tersebut pada firman Allah Swt, yang berbunyi sebagai berikut:

Ijtihad Utsman bin ‘Affan Sedangakan pada masa sahabat Utsman bin ‘Affan, Nabi memerintahkan adzan satu kali pada masuk waktu Jum’at, yaitu setelah khatib naik mimbar50), hal ini merupakan pemahaman Rasulullah Saw terhadap firman Allah Swt, yang berbunyi sebagai berikut:

Adzan yang dilakukan di masa Nabi dengan satu kali telah cukup untuk memberi tahu orang Islam untuk melaksanakan shalat Jum’at, sedangkan pada masa khalifah Utsman bin ‘Affan, umat Islam semakin banyak dan wilayahnya semakin luas. Kalau adzan hanya satu kali saja, pemberitahuan belum tentu akan merata ke seluruh umat di sekitarnya. Karena itu Utsman ‘Affan menetapkan adzan shalat Jum’at menjadi dua kali. Hal ini dijelaskan dalam sebuah atsar dari Su’eb bin Jazid menurut riwayat Bukhari, Nasa’i, dan Abu Daud, yang berbaunyi sebagai berikut: 47) Kamal Mukhtar, Ushul Fiqh Jilid I (Yogjakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 8.

48) Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, A’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dar al-Jail, 1973), Jilid I, hlm. 92.

49) Ahmad Amin, Fajr al-Islam (Kairo: Maktabah al-nahdloh al-Mishriyyah, 1975), hlm. 236.

50) Umar ‘Abd al-Jabbar, Khulashoh Nur al-Yaqin (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan Wa Auladihi, tt), hlm. 4-5.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

232

Sejarah Perkembangan Pemikiran Ushul Fiqh

‫كان النداء يوم اجلمعة أوله إذا جلس اإلمام عاى املنبر على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم‬ ّ‫فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء ولم يكن للنبي مؤذّن‬ ّ ‫وأبي بكر و عمر‬ .‫غير واحد‬ Ijtihad ‘Ali ibn Abi Thalib Pada masa khalifah ‘Ali ibn Abi Thalib dalam melakukan ijtihad beliau menggunakan metode qiyas, yaitu meng-qiyas-kan hukuman orang yang meminum khamr dengan hukuman orang yang melakukan qadzaf. Alasan hukum sahabat Ali adalah orang yang mabuk karena meminum khamar, akan mengigau dan ucapan tidak terkontrol, sehingga di akan menuduh menuduh orang lain berbuat zina, maka hukumannya adalah seperti qadzaf .51) Menurut Amir Syarifuddin ada 3 (tiga) hal pokok perkembangan dan pemikiran hukum (fiqh) dan solusi metodologinya (ushul fiqh)52) pada masa sahabat yaitu: Banyak permasalahan dan kejadian yang tidak terdapat jawaban hukumnya dalam al-Qur’an maupun penjelasan Sunnah Rasulullah Saw. Solusinya para sahabat berijtihad mencari jawabannya dari zahir ayat al-Qur’an, kemudian mencari penjelasan yang pernah diberikan Nabi Saw, yaitu dengan metode mafhum, yaitu memahami kandungan al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw dalam lahir lafadz.

Seperti membakar harta anak yatim. Ketenatuannya jelas dalam firman Allah Swt, hanya larangan memakan harta anak yatim secara aniaya, sedangkan hukum membakarnya tidak ada, karena hal itu antara membakar dan memakan atau menghilangkan harta anak yatim dengan cara apapun sama-sama hukumnya yaitu haram.

Timbul permasalahan yang secara lahir telah ada dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw, namun ketentuan itu dalam keadaan tertentu sulit untuk diterapkan dan menghendaki pemahaman baru agar releven dengan perkembangan dan persoalan yang dihadapi. Pada periode ini menghendaki perubahan pemaikiran karena terjadi perubahan keadaan.

Dalam al-Qur’an ditemukan penjelasan terhadap suatu kejadian secara jelas dan terpisah. Bila hal tersebut berlaku dalam kejadian tertentu, para sahabat menemukan kesulitas dalam menerapkan dalil-dalil yang ada. Metode yang dilakukan para sahabat adalah memahami terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang terpisah untuk setiap kejadian dengan penjelasan Nabi Saw terhadap kejadian tersebut dengan apa adanya.

Akhirnya pada periode sahabat ini masih banyaknya para sahabat yang bertebaran di berbagai daerah yang saling berbeda budaya, ini mempengaruhi para sahabat dalam menetapkan hukum. Sehingga, dalam kasus yang sama, hukum di suatu daerah dapat berbeda di daerah lainnya. Perbedaan ini berawal 51) Qadzaf adalah menuduh orang lain berbuat zina, maka orang tersebut mendapat hukuman yaitu 80 kali didera. Ibid, Kamal Mukhtar, Ushul Fiqh..., hlm. 8.

52) Ibid, Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh …, hlm. 23-24.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Irkham Afifianto

233

dari perbedaan cara pandang dalam menetapkan hukum pada kasus tersebut.

Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh Pada Masa Tabi’in Pada masa ini permasalahan hukum yang muncul semakin kompleks yang terjadi di berbagai daerah kekuasaan Islam. Seiring dengan perkembangan zaman maka para tabi’in melakukan ijtihad seperti halnya yang telah dilakukan oleh para sahabat. Seperti halnya yang terjadi di Madinah muncul fatwa yang berkaitan dengan permasalahan baru. Sebagaimana diungkapkan oleh Sa’id al-Musayyab53), bahwa titik tolak para ulama dalam menetapkan hukum bisa berbeda; yang satu melihat dari sudut mashlahat, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui qiyas.

Sedangkan ulama ushul fiqh di daerah Irak muncul ’Alqamah ibn Waqqas, al-Laits, dan Ibrahim al-Nakha’i, yang terkenal dengan menggunakan ra’yu, sehingga mereka dengan illat ini menyamakan kasus hukum yang dihadapi dengan hukum yang ada nash-nya. Sikap ulama Iraq ini bukan sama sekali meninggal sunnah Rasulullah Saw, tapi sikap diambil karena sangat sedikit sunnah Rasulullah Saw, yang bisa mereka temukan seiringan dengan perkembangan permasalahan hukum di masyarakat. Berbeda dengan para ulama Madinah, mereka dengan mudah menemukan sunnah Rasulullah Saw di daerah tersebut.

Disinilah awal perbedaan ulama fiqh dan meng-istinbath- kan hukum, pada 53) Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Sa’id Ibn al-Musayyab Ibnu Huzn Ibn Abi Wahab Ibn ‘Amr Ibn ‘Aidz Ibn Imran Ibn Mahzun al-Quraisy. Seorang Tabi’in besar yang terkemuka dan termasuk salah seorang Fuqaha tujuh di Madinah yang telah berhasil mengumpulkan Hadis, Fiqh, di samping memiliki sifat zuhud dan wara’ yang mengagumkan. Bukti kezuhudannya ini dapat kita telusuri dari perjalanan hidupnya yang begitu serba alakadarnya dalam masalah duniawi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beliau berdagang minyak zaitun, yang senantiasa ia lakukan tanpa melepaskan ta’lim, tentang hukumhukum dan putusan-putusan yang diputuskan oleh Umar Ibn al-Khaththab. Oleh karenanya ia terkenal dengan sebutan Riwayah Umar. Beliau banyak meriwayatkan Hadis yang diterimanya dari sahabat keenam, diantaranya, Abu Bakar al-Siddiq, Umar Ibn al-Khaththab, Utsman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Sa’ad ibn Abi Waqaf, Hakim Ibn Hizam, Abdullah Ibn Abbas, Ibn ‘Amr Ibn al-Musayyab, Ma’mar Ibn Abdillah, Abu Dzar, Abu Darda, Hasan Ibn Tsabit, Abdullah Ibn Zaid al-Madani, Attab Ibn Asid, Abu Qatadah, Abu Hurairah, aisyah, Ummu Sulaeman, Abdullah Ibn Umar, dan lain sebagainya. Kelebihannya dari kalangan tabi’in telah banyak memberikan orang banyak, tidak sedikit para ulama terkemuka memberikan komentar tentangnya, diantaranya: Imam Qatadah memberikan komentar, sebagai berikut: “Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih mengetahui tentang halal haram, selain daripada Sa’id al-Musayyab. Demikian juga al-Hasan apabila menghadapi kesulitan dalam menulis surat yang penting ia suka menghadap dan memohon bantuannya. Mengenai hadis-hadisnya ada yang mursal, al-Maemuni berkata: menurut pendapat Imam Ahmad, hadis-hadis Sa’id al-Musayyab yang mursal adalah shahih. Ibn al-Madani memberi komentar sebagai berikut: “ Saya tidak mengetahui ada orang yang lebih luas ilmunya dari kalangan tabi’in selain dari Sa’id al-Musayyab”. Sa’id berkata: “Demikianlah sunnah, pegangilah dia dan dialah sebesar-besarnya tabi’in menurut pendapatku”. Kata Ibrahim Ibn Sa’ad bahwa ayahnya berkata: “Tak ada lagi orang yang lebih mengetahui akan putusan-putusan Rasulullah Saw, putusan-putusan Abu Bakar, putusan-putusan Umar selain dari Sa’id Ibn al-Musayyab”. Ibn Hibban berkata: “Sa’id Ibn al-Musayyab adalah orang kepercayaan termasuk golongan pemukapemuka tabi’in dalam bidang Fiqh, Agama, wara’, Ibadah, dan keuatamaannya. Dialah orang yang paling pandai dalam Ilmu Fiqh diantara ulama-ualama Hijaz, is ajuga seorang yang ahli dalam ta’bir mimpi. Empat puluh tahun lebih beliau senantiasa dijumpai didalam mesjid setiap kali adzan dikumandangkan”. Abu Zur’ah mengomentarinya: “Sa’id adalah seorang imam kepercayaan dari penduduk Madinah suku Quraisy”. Abu Halim berkata: “Tak ada dari kalangan tabi’in orang yang lebih bangsawan daripadanya. Beliau pernah dipenjarakan oleh Abdul Malik, karena tidak mau membai’at anaknya al-Walid”. Akhirnya pada usia yang ke-79 tahun, beliau wafat dengan tenang pada tahun 94 Hijriyah (masa ke khalifahan Walid).

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

234

Sejarah Perkembangan Pemikiran Ushul Fiqh

akhirnya munculan 3 (tiga) kelompok ulama yaitu Madrasah al-’Iraq, Madrasah al-Kuffah, dan Madrasah al-Madinah.54) Akhirnya pada masa Tabi’in, Tabi’it tabi’in, disekitar abad ke-2 hijriyyah, bahwa wilayah kekuasaan Islam menjadi semakin luas, sampai yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adapt-istiadatnya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerahdaerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebarnya agama Islam dan semakin banyak persoalan hukum yang timbul, yang tidak didapati ketetapannya dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, untuk diperlukan upaya ijtihad, guna mencari ketetapan hukumnya. Pada masa ini puncak kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan yang ditandai dengan banyaknya perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang begitu pesat dan muncul beberapa para tokoh pemikirnya.

Sejarah Perkembangan Ushul Fiqh Pada Masa Para Imam Mujtahid Pada masa ini masing-masing Imam Madzhab dalam merumuskan metode ushul fiqh berbeda-beda karena wahyu dan Sunnah Rasul yang berlaku dahulu dengan perkembangan persoalan hukum semakin berkembang. Sehingga dalam meng-istinbath-kan hukum dari al-Qur’an dan Sunnah tidak sama.

Pada akhirnya dengan perkembangan pemikiran ushul fiqh pada masa tabi’in, memberikan dampak yaitu dengan timbulnya 3 (tiga) kelompok ulama tersebut di atas, maka munculah para Imam Mujtahid, khususnya Imam Madzhab yang empat55) yaitu: 1. Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M).

2. Imam Abu Hanifah memilik nama lengkap Nu’man ibn al-Tsabit bin Zauthi, beliau lahir di Kufah pada tahun 80 H dan wafat di Baghdad pada tahun 150 H, beliau hidup pada masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun dan di masa Dinasti Abbasiyyah selama 18 tahun.

Metode beliau dalam berijtihad yaitu denga mengemukakan urutan dalil dalam meng-istinbath-kan hukum yaitu dengan al-Qur’an, al-Sunnah, fatwa yang didasarkan atas kesepakatan para sahabat, fatwa para tabi’in yang sejalan dengan pemikiran mereka, qiyas dan istihsan.56) Pada masa beliau banyak dipengaruhi oleh kelompok madrasah Mekkah dan kelompok Madrasah Madinah, yaitu yang mengedepankan hadis Nabi Saw dibandingkan dengan menggunakan ijtihad, kelompok ini banyak tinggal di Hijaz dan Madinah. Selanjutnya dalam menetapkan keputusan hukum lebih banyak menggunakan sumber ra’yu atau ijtihad ketimbang hadis Nabi Saw, meskipun 54) Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi, al-Madkhal ila Ilmi al-Ushul al-Fiqh (Damaskus: Damaskus University, 1959), cet.ke-II, hlm. 93, lihat juga Muhammad Adib al-Shalih , Mashadir al-Tasyri’ al-Islami (Damaskus: al-Ma’ba’ah al-Ta’awuniyyah, 1967), cet. I, hlm. 30.

55) Ibid, Kamal Mukhtar, Ushul Fiqh..., hlm. 9.

56) Ibid, hlm. 10.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Irkham Afifianto

235

banyak juga hadis yang digunakan, kelompok ini lebih banyak mengambil tempat di wilayah Irak, khususnya Kuffah dan Basrah.57) Oleh karena itu beliau disebut ahlu al-Ra’yi58), dengan banyak pengikutnya yang disebut ulama Mazhab Hanafiyyah. Beliau dalam menjelaskan permasalahan hukum berpijak pada pemahaman dasar yang terdiri dari 3 (tiga)59) hal yaitu: Masail al-Ushul yaitu masail zhahir al-Riwayah, adalah masalah-masalah hukum Islam yang terdapat pada zahir riwayah yaitu suatu permasalahan yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah, dan para sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, Zufr.

Selain dari mereka yang pernah bertemu dan pada lingkup pemasalahan yang diungkapkan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya atau sahabat Abu Yusuf dan Muhammad. Selain itu juga sebagai perkataan dari mereka. Seperti halnya konsensus yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Hasan, salah satu sahabat Imam Abu Hanifah, terhadap masalah-masalah ushul, yang terdapat pada enam kitab yang telah diketahui dalam pemahaman seputar zhahir al-Riwayah. Kitabkitab tersebut adalah al-Mabsuth, al-Ziyadat, al-Jami’u al-Shaghir, al-Sair al-Shaghir, al-Jami’u al-Kabir, dan al-Sairu al-Kabir. Dari periwayatan tersebut bahwa mereka dapat dipercaya dan telah terkenal kemampuannya dalam memeberikan jawaban permasalahan hukum dengan jalur periwayatan yang mutawatir.60) al-Nawadir yaitu masail ghair zhahir al-Riwayah adalah masalah yang telah diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah, selain dari kitab yang enam, menurut Muhammad bin Hasan yaitu terdapat pada kitab al-Kisaniyat, al-Haruniyat, dan al-Raqiyyat.61) Dengan kata lain bahwa jalur periwayat tersebut tidak terdapat pada zhahir al-Riwayah yang kuat dan shahih. al-Fatawa yaitu al-Nawazil atau al-Waqi’at adalah masalah-masalah yang dihasilkan dari keputusan hukum para mujtahid dari kalangan sahabat saat itu (al-Mutaakhkharun) atau mujtahid dari kalangan madzhab hanafiyyah, yang belum pernah ditanyakan dan tidak terdapat riwayat didalamnya pada masa mujtahid yang terdahulu (al-Mutaqaddimin).62) Pada akhirnya madzhab hanafiyyah menurut Ibnu Nadim, telah menyusun kitab Ilmu Ushul Fiqh yaitu ditulis oleh Abu Yusuf (murid Imam Abu Hanifah) akan tetapi kitab itu tidak sampai kepada kita.63) Imam Malik (93-179 H/712-795 M).

Imam Malik mempunyai nama lengkap adalah Malik ibn Anas, beliau adalah hasil tempaan dari madrasah Madinah dan Mekkah ini muncul seorang 57) Ibid, Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh …, hlm. 32.

58) Ibid, hlm. 33.

59) Muhammad ‘Ali al-Sayyin, Tarikh al-Fiqh al-Islami (tt: Maktabah wa Thaba’ah Ali Shobih wa Auladihi, tt), hlm. 97. liha juga MuhammadIbrahim al-Hafnawi, al-Fathu al-Mubin fi Hal Rumuz wa Mushthalahat al-Fuqaha wa al-Ushuliyyin (tt:tnp, tt), hlm. 11-12.

60) Ibid 61) Ibid, hlm. 12.

62) Ibid 63) Ibid, Nasroen Haroen, Ushul Fiqh…, hlm. 16.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

236

Sejarah Perkembangan Pemikiran Ushul Fiqh

mujtahid besar ahli hadis, yaitu Malik bin Anas yang kemudian diikuti oleh kelompok besar yang disebut Madzhab Malikiyyah.64) Dasar pemikiran dari madzhab Malikiyyah adalah berdasrkan pada ketentuan adillat al-Syar’iyyah dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu: berdasarkan pada Kitab al-Muwatha’ dan berdasarkan Ijtihad para sahabat dari kalangan madzhab Malikiyyah dalam persoalan-persoalan yang berbeda. Sebagaimana yang dilakukan oleh para murid Imam malik di Hijaz, Afrika Utara, Andalusi. Mereka semua melestarikan pendapat Imam Malik melalui penyebaran ajaran Islam melalui hasil Ijtihad Imam Malik dari fatwa-fatwa beliau secara tematik.65) Imam al-Syafi’i (150-204 H/767-820 M).

Imam al-Syafi’i, beliau mempunyai nama lengkap Muhammad ibn Idris al-Syafi’i, madzhab beliau timbul sekitar abad 2 hijriyah, dengan membawa perubahan yang signifikan yaitu dengan metode-metode ijtihadnya dan sekaligus pertama kali Imam al-Syafi’i membukukan Ilmu Ushul Fiqh yang dibarengi dengan dalil-dalilnya yaitu kitab al-Risalah. Kitab ini berisi kaidah-kaidah ushul yang telah diterapkan oleh para sahabat, tabi’in, dan imam-imam madzhab sebelumnya.66) Beliau menyusun kitab ini dalam rangka mencari titik temu atau mengkompromikan permasalahan hukum yang diperdebatkan antara ahlu al-Hadis yang bermarkas di Madinah dengan ahlu al-Ra’yu yang bermarkas di Irak. Beliau berusaha memperlihatkan pendapat yang shahih dan pendapat yang tidak shahih, setelah melakukan berbagai analisis dari pandangan kedua aliran tersebut.67) Pada perkembangannya kitab al-Risalah, menjadi pembahasan yang luas oleh para ulama ushul fiqh, diantaranya dalam bentuk syarh (penjelasan kitab) secara mendalam yang dikemukakan Imam al-Syafi’i dalam kitabnya, dengan melakukan pembahasan secara analisis terhadap pendapat dan teori Imam al-Syafi’i, yaitu dengan mengemukakan aspek-aspek kekuatan dan kelemahan teori Imam al-Syafi’i, dan terkadang mengemukakan pendapat yang berlawanan dengan pendapat Imam Syafi’i. Misalnya ulama ushul dari kalangan Hanafi, yang mengakui teori-teori ushul fiqh Imam al-Syafi’i, tetapi mereka menambahkan metode atau teori lain yaitu istihsan68) dan’urf69) 64) Ibid, Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh …, hlm. 33 65) Ibid, MuhammadIbrahim al-Hafnawi, al-Fathu al-Mubin fi Hal Rumuz …, hlm. 50.

66) Ibid, Kamal Mukhtar, Ushul Fiqh..., hlm. 10.

67) Ibid 68) Istihsan , menurut bahasa menganggap sesuatu itu baik, sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh adalah berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas yang jaly (nyata) kepada tuntutan qiyas yang khafy (samar), atau dari hukum kully (umum) kepada hukum istitsnaiy (pengecualiaan) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memnangkan keberpalingan ini, lihat Abdul al-Wahab al-Khallaf, Ilmu al-Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 79.

69) ‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, keadaan meninggalkan, Ibid, Abdul al-Wahab al-Khallaf, Ilmu al-Ushul … hlm. 89.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Irkham Afifianto

237

Madzhab al-Syafi’i membagi al-Aqwal dan al-Qaulain menurut Imam alSyafi’i terbagi 2 (dua)70 yaitu: Al-Qaul al-Qadim yaitu perkataan Imam al-Syafi’i pada waktu beliau berada di Irak sebelum pindah ke Mesir baik dalam bentuk karangan maupun fatwa. al-Qaul al-Jadid yaitu perkataan Imam al-Syafi’i pada waktu beliau berada di Mesir, baik dalam bentuk karangan maupun fatwa.

Imam Hanbali (164-241 H/780-855 M).

Imam Hanbali mempunyai nama lengkap Ahmad ibn Hanbal, dari konsep pemikiran ushul fiqh Imam Hanbali tidak menyusun kitab yang berdiri sendiri, akan tetapi berdasarkan pada fatwa, jawaban hukum, komentar, dan tindakan dari para Imam madzhab sebelumnya.71) Selanjutnya para ahli hukum Islam dari madzhab hanbali dengan amal yang mulia (terpuji) yang mendatangkan manfaat dari perspektif periwayatan Imam Ahmad ibn Hanbal yang mempunyai himmah (kemauan dan kemampuan) yang luar biasa, kemudian mengambil keputusan hukum yang lebih unggul antara periwayatan yang berbeda yang kemudian dianalisa dari periwayatan tersebut, dan para ulama ushul mazhab hanbali menyusun antara perkataan-perkataan yang berbeda dari perspektif kualitas kekuatan hukumnya yang kemudian menerapkan ketentuan-ketentuan umum untuk mentarjih persoalan furu’.72) Selanjutnya ulama mazhab hanbali membagi fatwa kepada 3 (tiga)73 bagian yaitu: 1. Al-Riwayat yaitu perkataan yang di dasarkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal baik yang telah disepakati atau yang masih diperselisihkan selagi perkataan yang disandarkan kepadanya, maka hukum tersebut sharih.

2. Al-Tanbihat yaitu perkataan yang tidak disandarkan pada Imam Ahmad ibn Hanbal oleh ungkapan yang sharih yang menunjukkan atas ungkapan itu.

3. Al-Aujuh yaitu al-Aqwal al-Ashhab dan analisanya. Sebagaimana keterangan menjelaskan istilah-istilah al-Wujub oleh al-Mardawi, istilah mandub oleh Ibn Hamid.

Analisa Kritik-Praksis Dalam Lintas Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh Analisa Kritis-Praksis adalah menghubungkan makna teks-teks yang diperoleh dari proses generalisasi kedalam realitas kehidupan kekinian, sehingga memiliki makna praktis terhadap problematika hukum dan kemasyarakatan.74) Dari pemaparan di atas kami mencoba menganalisa dari kacamata kritis70) Ibid, MuhammadIbrahim al-Hafnawi, al-Fathu al-Mubin fi Hal Rumuz …, hlm. 99-100.

71) Ibid, hlm. 149.

72) Ibid 73) Ibid, hlm. 149-150.

74) Bahan kuliah semester pertama pada Studi al-Qur’an dan Hadis; Teori dan Metodologinya, Prodi Hukum Islam-Konsentrasi Hukum Bisnis Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Dr. Suryadi, M.Ag.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

238

Sejarah Perkembangan Pemikiran Ushul Fiqh

praktis yaitu bagaimana kita membaca dan memahami teks dengan mendalam dan mencari pelajaran penting dari penjelasan maupun pembahasan seputar ilmu ushul fiqh, maka sepatutnya kita-pun memahami sumber-sumber hukum Islam yang selama ini hanya menjadi hiasan belaka.

Sebagaimana dikatakan oleh Shahrur bahwa kitab suci yang tidak hanya sesuai untuk masa Nabi Saw dan negeri Arab, tetapi juga sesuai untuk segala tempat dan untuk masa-masa selanjutnya hingga hari akhir (s}alih li kulli zaman wa makan).

Selanjutnya guna kebutuhan analisa ini menurut hemat penulis, dalam pemaparan ide dan gagasan kedepan seputar urgensitas ushul fiqh, baik secara keilmuan maupun wawasan pemikiran. Adalah suatu usaha yang membutuhkan penelusuran terhadap teks-teks ilmu ushul fiqh beserta karya-karya lain dari seluruh pemikiran (fikrah) yang berkaitan seputar ilmu ushul fiqh.

Oleh karena itu, menurut penulis dari pembahasan makalah ini setidaknya ada beberapa catatan yang menjadi pekerjaan rumah kita dalam mendalami tradisi al-Turats yang selama ini sudah ditinggalkan oleh para ilmuan Islam, mereka lebih condong kepada pemikiran Barat. Kita hanya menjadi tamu dirumah rumah kita sendiri.

Dari penelusuran penulis bahwa sejarah perkembangan ilmu ushul fiqh, dari mulai zaman Rasulullah Saw, demikian pula oleh para sahabatnya, tampak adanya cara-cara yang digunakannya, walaupun belum terkodifikasi menjadi sebuah karya tentang kaidah-kaidah secara tertulis. Karen pada waktu itu tidak dibutuhkan kaidah-kaidah dalam berijtihad. Namun demikian Rasulullah Saw mengetahui cara-cara nash dalam menunjukkan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Entitas dalam ijtihad zaman Rasulullah Saw yang perlu kita tindak lanjuti adalah bagaimana kita teladani keteguhan Rasulullah Saw dan para sahabat dalam menjaga kemurnian ajaran Islam melalui al-Qur’an dan al-Sunnah.

Selanjutnya pada masa Tabi’in, Tabi’it tabi’in dan para Imam Mujtahid, disekitar abad ke-2 dan abad ke-3 hijriyyah, bahwa wilayah kekuasaan Islam menjadi semakin luas, sampai yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab atau tidak berbahasa Arab dan beragam pula situasi dan kondisinya serta adapt-istiadatnya. Banyak diantara para ulama yang bertebaran di daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit penduduk daerah-daerah itu yang memeluk agama Islam. Dengan semakin tersebarnya agama Islam dan semakin banyak persoalan hukum yang timbul, yang tidak didapati ketetapannya dalam al-Qur’an dan alSunnah, untuk diperlukan upaya ijtihad, guna mencari ketetapan hukumnya.

Karena banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul seiring dengan pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang yang berkembang dengan pesat yang terjadi pada masa kini, kegiatan berijtihad juga harus juga

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Irkham Afifianto

239

mencapai kemajuan yang besar dan lebih semarak.

Kesimpulan Dari pembahasan diatas dapat kiranya kita ambil benang merah seputar sejarah perkembangan ilmu ushul fiqh bahwa pintu ijtihad masih terbuka lebar, bagi kita yang ingin maju dan menjaga kemurniaan ajaran Islam yang telah diusung oleh Rasulullah Saw beserta para sahabat dan para ulama terdahulu.

Sehingga pada zaman sekarang adalah bagaimana ketentuan hukum atau aturan yang telah digariskan oleh Rasullah Saw menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas. Lebih luas lagi bahwa prinsip hukum Islam adalah menekankan pada aspek etika kegiatan ber-ijtihad, yaitu bagaimana setiap perilaku kita dalam kegiatan musyawarah dalam mencapai mufakat untuk menerapkan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk, dan menetukan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh seorang individu.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, kami memohon kritik dan saran, guna perbaikan makalah ini dan dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan wawasan seputar ilmu ushul fiqh kita dalam memahami persoalan-persoalan hukum berkembang pesat, dengan upaya kontekstualisasi nilai-nilai prinsip hukum Islam dengan metode pendekatan yang holistik.

Daftar Pustaka Abdul al-Wahab al-Khallaf, Ilmu al-Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1978 Abdul al-Wahab al-Khallaf, Khulashah Tarikhi al-Tasyri’ al-Islami (Kairo: Dar al-Qalam, 1978 Abdul Karim Zaidan, al-Waziz: Ushul al-Fiqh (Beirut: ar-Risalah Publishing House, 1996 Abdullah Abdul Husein at-T}ariq, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar dan Tujuan (Yogyakarta: Magistra Insan Press, 2004 Abdullah Umar dkk, Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam, (Kediri: Purna Siswa Aliyah Ponpes Lirboyo, 2004 Abi Hasan Ibnu Ahmad al-Wahidi al-Naisamburi, Asbab al-Nuzul (Jakarta: Syirkah Dinamika Berkah Utama, tt Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy as-Sajistani, Sunan al-Musthafa Abi Dawud, (Mesir: Matba’ah al-Taziyyah, tt), Juz III Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasyfa min Ilm al-Ushul

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

240

Sejarah Perkembangan Pemikiran Ushul Fiqh (Kairo: Syirkah al Tiba’ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971

Abu Muhammad bin Abdullah bin Bahram al-Darimi, Sunan al-Darimi (Beirut, Daar al-Fikr, 1989), Juz I Abu Ishak Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Gharnathi (Al-Syatibi), al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), juz I Ahmad Amin, Fajr al-Islam (Kairo: Maktabah al-nahdloh al-Mishriyyah, 1975 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984 Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, Takhrij Kitab Sunnah, Buku 1, judul Asli Kitab As-Sunnah, Lil Hafidz Abi Amr Bin Abi Ashim Ad-Dhahhak bin Mukhallad As-Syaibani penerbit Al-Maktab Al-Islami, Penerj. Imran Rosadi, Jakarta : Najla Press, 2003).

Ali Hasbullah, Ushul al-Tasyri’ al-Islami (Mesir: Darl Ma’arif, tt Azumardi Azra, Pergolakan Politik: Dari Fundamentalisme, modernisme hingga Postmodernisme (Jakarta: Paramadina, 1996 C.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: bali Pustaka, 1989 Daniel W. Brown: Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim (Bandung: Mizan, 2000 Hasjim Abbas : Kritik Matan Hadis : Versi Muhaditsin dan Fuqoha (Yogyakarta : Teras, 2004 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, A’lam al-Muwaqqi’in an Rabb al-‘Alamin (Beirut: Dar al-Jail, 1973), Jilid I Kamal Mukhtar, Ushul Fiqh Jilid I (Yogjakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995 Khatib, Muhammad Ajjaj, Ushul Al-Hadis, Ulumuhu Wa Musthalhuhu, Beirut : Dar Al-Fikr, 1409 H/1989) M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (Jakarta : Bulan Bintang, 1959 M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahehan Hadis (Jakarta : Bulan Bintang, 1988

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Irkham Afifianto

241

M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis (Bandung: Angkasa, 1991 Mahmud ‘Abdul al-Karim Hasan, al-Mashalih al-Mursalah, Dirasat Tahliliyyah wa Munaqasyah Fiqhiyyah wa Ushuliyyah ma’a Amtsilah Tathbiqiyyah (Beirut: Dar al-Nahdlah al-Islamiyyah, 1995 Moh. Shofan, Jalan Ketiga Pemikiran Islam (Yogyakarta: Ircisod, 2006 Muh. Zuhri, Hukum Islam dalam Lintas Sejarah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997 Muhammad ‘Ali al-Sayyin, Tarikh al-Fiqh al-Islami (tt: Maktabah wa Thaba’ah Ali Shobih wa Auladihi, tt Muhammad Abu Syahbah, Kutub As-Sittah, (Terj.) M. Husein Madhal, (Yogyakarta: UD. Rama, 1989) Muhammad Ajjaj Khatib, Ushul Al-Hadis, Ulumuhu Wa Musthalhuhu, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1409 H/1989 Muhammad Hashim Kamali, Pinciple of Islamic Jurisprudence (Selangor: Darul Ehsan, 1989 Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi, al-Madkhal ila Ilmi al-Ushul al-Fiqh (Damaskus: Damaskus University, 1959), cet.ke-II, hlm. 93, lihat juga Muhammad Adib al-Shalih , Mashadir al-Tasyri’ al-Islami (Damaskus: al-Ma’ba’ah al-Ta’awuniyyah, 1967 Musthafa al-Siba’i, Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam, Nurcholish Madjid (pnterj.), (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995 Nasroen Haroen, Ushul Fiqh Julid I (Jakarta: Logos, 1996 Sahiron Syamsuddin (pentj.), Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Judul asli, Nahwu Usul Jadidah Li al-Fiqh al-Islami (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2004 Syamsul Hidayat, ”Trend Gerakan dan Pemikiran Keagamaan Dalam Islam”, dalam Jurnal Suhuf No. I Tahun IX-1997 Umar ‘Abd al-Jabbar, Khulashoh Nur al-Yaqin (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan Wa Auladihi, tt.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

242

AKTIVITAS BISNIS PERSPEKTIF ISLAM DAN KAPITALIS (Analisa Komparatif Terhadap Aspek Fundamental Ekonomi Islam dan Kapitalis dalam Aktivitas Bisnis) Rosyidin

Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang

Abstract

Problems of primal which it is important to know, psychologyly that human being character is not will have left nothing to be desired with a[n certain matter. Although in its life have full by properties estae which abundance. Because theoretically said that:, Earnings excelsior, hence excelsior also assess utilitas to reach. Not surprise if later; then a lot place economics as solution fundamental, problem faced of human being, minimum its bearing which often occupy dominant position. Human being claimed to can to conduct the effort exsploration is no desisting in way of solution of problems of economics. And one of source of which cannot be disregarded in problem of economics is Religion. But Islamic economic activity, beside follow economics methods in general, also drape x’self to values of transenden having the character of doctrinal, namely through actualitation conception religion humanism and principal application of consistent islamic in freon configuraton of al-Maqasid asy-Syari’ah.

Keywords: economics, al-Maqasid asy-Syari’ah, Islamic economic

Pendahuluan Rotasi dunia membawa manusia kedalam ukiran sejarah kehidupan dari satu dimensi waktu pada dimensi yang lain. Hal ini menggambarkan bahwa aktivitas kehidupan manusia selalu mengalami dinamisasi secara pasti yang meliputi berbagai aspek persoalan kehidupan, baik persoalan ekonomi, politik, ataupun budaya. Perubahan waktu selalu konsisten berubah, tetapi ukiran sejarah tidaklah statis mengalami tranformasi progresif dalam menorehkan lukisan tinta emas sebagai gambaran kejayaan. Sebaliknya juga mengalami resesi sejarah kehidupan, baik secara evolutif maupun revolutif-dramatikal. Adanya kontinuitas At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Rosyidin

243

problematika kehidupan dan solusi yang ditemukan sebenarnya merupakan indikasi bahwa proses kehidupan sedang berjalan. Kondisi ini berlangsung disemua lini kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi.

Berkutat pada masalah ekonomi, pada prinsipnya merupakan pembicaraan yang melibatkan kepentingan semua manusia. Tidak mengherankan kalau kemudian banyak yang menempatkan ekonomi sebagai pokok pembahasan, manakala persoalan dihadapi manusia, minimal kaitannya yang sering menempati posisi dominan. Manusia dituntut untuk mampu melakukan usaha eksploratif tiada henti dalam mencarai solusi atas persoalan-persoalan ekonomi. Dan salah-satu sumber yang tidak dapat diabaikan dalam persoalan ekonomi adalah Agama. Maka, dalam pembahasan ini akan sangat tampak adanya sebuah dikotomi riil antara aktivitas bisnis yang dilakukan oleh orang-orang kapitalis dengan berdasarkan kepada capital power, persaingan pasar dan kebebasan dalam berekonomi semata.

Tetapi Islam dalam kancah aktivitas ekonominya, disamping mengikuti kaidahkaidah perekonomian pada umumnya, juga menggantungkan dirinya kepada nilai-nilai transenden yang bersifat doktrinal, yakni melalui aktualisasi konsep humanisme religius dan aplikasi prinsip islami yang konsisten dalam konfigurasi frem al-Maqasid asy-Syari’ah.

Kilas-balik ekonomi Islam dan Kapitalis dalam sebuah overview 1. Pengertian Ekonomi Islam Kata ekonomi dalam bahasa Arab disebut al-iqtishad, yang secara leksikal (etimologis) dalam literatur Arab berasal dari kata al-qashdu (ekonomis) berarti kelurusan cara, dan al-qashdu (ekonomis) juga bermakna adil atau keseimbangan.

Ekonomis dalam suatu aktivitas merupakan lawan kata dari pemborosan, yaitu sikap antara prilaku konsumtif dan penghematan yang berlebihan. Sikap ekonomis berarti tidak terlalu boros juga tidak terlalu kikir.1 Secara terminologis, para ahli ekonomi memberikan definisi yang berbeda tentang ilmu ekonomi (economics). Dalam Oxford Dictionary Of Current English mendefinisikan ilmu ekonomi (economics) dengan “science of the production, distribution and consumtion of goods; condition of country as material prosperity” (Ilmu yang membahas tentang produksi, distribusi dan konsumsi; kondisi suatu negara dari segi kemakmural material).2 Sedang dalam kamus ekonomi didefinisikan bahwa ilmu ekonomi sebagai: “suatu pelajaran secara sistematis tentang usaha manusia dalam memperoleh alat-alat materi untuk memenuhi kebutuhankebutuhan”.3 1 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 13.

2 As Hornby, Oxford Dictionary of Current English (Great Britain: Oxford University Press, 1986), hlm. 276.

3 Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), hlm. 371-372.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

244

Aktivitas Bisnis Perspektif Islam Dan Kapitalis

Maka, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam secara teoritis merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan permasalahan aktivitas manusia dalam sebuah usaha perolehan material untuk terpenuhinya sebuah kebutuhan yang dilakukan secara adil (justic) dan seimbang (equlibrium) dengan mendasarkan kepada nilainilai transenden-doktrinal. Sehingga sebagai implementasinya, bagi para pelaku ekonomi dalam aktivitas bisnis harus konsisten dengan kaidah prinsip tersebut.

Dalam pengertian ini, senada dengan pendapat Ghazi Inayah tentang definisi ekonomi, yang sekaligus merupakan respon balik kepada ekonom barat dalam sebuah pendefinisian berkaitan dengan masalah-masalah materi yang tanpa ada perhatian pada masalah rohani, religi, moral dan akhlak.4 2. Karakteristik dan Konstruksi Ekonomi Islam Penjelasan di atas, secara konferehensif menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang tampak lebih sempurna dibanding dengan lainnya.

Islam berdimensi menyeluruh, yakni dimensi vertikal dan horisontal “hablun minallah wa hablun minannas”. Dua dimensi tersebut meliputi berbagai sistem tindakan dan tata nilai yang mengatur hubungan antar manusia dan tuhannya, dan dimensi horisontal, yakni aturan yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosialnya, dan antar manusia dengan lingkungan sekitarnya dalam pemenuhan kehidupannya.

Sebagai agama yang berpredikat rahmatan lil alamin, Islam juga memberikan warna dan corak yang sangat berbeda dan cukup unik. Menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai kemanusian adalah visi Islam. Dalam hal ini nampak terlihat pada kontruksi konsep prinsipil ekonomi Islam itu sendiri.

Dan tidak kalah pentingnya bahwa dalam ekonomi Islam terdapat beberapa karakteristik islami sebagaimana berikut;5 Bersumber dari Tuhan dan agama (‫)ربنى املصدر والتشريع‬6 Ekonomi pertengahan dan berimbang (‫)إقتصاد الواسطية والتوازن‬7 Ekonomi berkecukupan dan berkeadilan (‫)إقتصاد الكفاية و العدل‬8 4 Ghazi Inayah, Dhawabith Tanzim al-Iqtishad fi as-Suq al-Islami (Kairo: Dar an-Nafais, 1992), hlm. 7.

5 Abdullah Abdul Husain at-Tariqi..., hlm. 15-20.

6 Sumber awal ekonomi islam berbeda dengan sumber sistem ekonomi lainnya karena merupakan kewajiban dari Allah. Ekonomi islam dihasilkan dari agama allah dan mengikat semua manusia tanpa terkecuali.

Sistem ini meliputi semua aspek universal dan partikular kehidupan dalam satu bentuk. Yang berubah hanyalah cabang dan begian prtikularnya, namun bukan dalan dalam sisi pokok dan sifat universalnya.

Lihat, Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 31.

7 Ekonomi islam memadukan kepentingan pribadi dan kemasalahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi islam berposisi tengah antara aliran individu (kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi siapapun, dan aliran sosialis (komunis) yang menyatakan ketiadaan individu dan mengubahnya kedalam kepemilikan bersama dengan menempatkannya di bawah dominasi negara. Ibid., hlm . 69.

8 Ekonomi Islam memiliki kelebihan dengan menjadikan manusia sebagai fokus perhatian. Manusia diposisikan sebagai pengganti Allah di bumi (khalifah fil-ard) untuk memakmurkannya dan tidak hanya untuk mengesplorasi kekayaan dan memanfaatkannya saja. Ekonomi ini ditujukan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan manusia.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Rosyidin

245

Ekonomi pertumbuhan dan barakah9 Konstruksi ekonomi islami yang dimaksudkan di atas, berdiri tegak sebagai pilar sekaligus menjadi fondasi dalam melakukan transaksi dibidang muamalat atau mobilitas ekonomi. Pada kaitan ini didasarkan atas lima nilai universal yaitu: 10 at-Tauhid (faith),11 al-‘Adalah (justice),12 an-Nubuwwah (profetik),13 al-Khilafah (government),14 dan al-Ma’ad (hasil/renaisance).15 Kelima nilai ini menjadi dasar inpirasi untuk menyusun proporsi-proporsi dan teori-teori Islami.

Lima nilai universal yang menjadi rancang bangun ekonomi Islam tersebut oleh Adiwarman Azwar Karim digambarkan sebagai bangunan yang terdiri atas landasan, tiang, dan atap “lihat pada tabel 1.”.16 Landasan ekonomi Islam setidak-tidaknya terdiri dari empat komponen yakni; tauhid, adil, khilafah, dan tazkiyyah.17 Tampaknya dalam deskripsi krusial ini muncul sebuah perbedaan pendapat dalam memformulasikan prinsip bangunan ekonomi Islam. Namun bila difahami secara spesifik dan konfrehensif pada subtansinya, tidak mengalami sebuah dikotomisasi pemahaman yang cukup signifikan mengenai prinsip dasar tersebut. Dan berdasarkan nilai universal itu juga, muncul prinsip-prinsip derivatif yang sekaligus merupakan karakteristik dari beberapa ciri ekonomi Islam itu sendiri, yakni; Multiple Ownership (kepemilikan multi jenis), Freedom to 9 Ekonomi Islam memiliki kelebihan lain, yaitu beroperasi atas dasar pertumbuhan dan investasi harta dengan cara-cara legal, agar harta tidak berhenti dari rotasinya dalam kehidupan sebagai bagian dari mediasi jaminan kebutuhan-kebetuhan pokok bagi manusia. Islam memandang harta dapat dikembangkan hanya dengan berkerja. Islam melarang secara keras praktek monopoli, penumpukan dan penghentian pengalokasian dan perputaran. Islam juga melarang pengalokasian harta terhadap orang yang mengutamakan harta denga kebodohan dalam mengelolanya. Ibid.

10 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami, “edisi ketiga” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 34.

11 Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam, dengan menyaksikan bahwa tiada suatu pun yang layak disembah kecuali Allah. tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (suber daya) dan manusia (mua’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.

12 Adil menurut pengertian ini adalah “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Berarti dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

13 Kenabian adalah gambaran “model manusia sempurna” yang harus diteladani secara totalitas melalui aktualitas berbagai sifat-sifat Kenabian yaitu; Siddiq (benar, jujur), Amanah (tanggung-jawab, kepercayaan, kredibel), Fathanah (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualita), Tabligh (komunikasi, keterbukaan, pemasaran) dalam aktivitas ekonomi, untuk dapat mewujudkan perekonomian yang sempurna.

14 Prinsip ini (khilafah), didasarkan kepada hadis Nabi: “setiap kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya”. Ini berlaku bagi semua manusia, baik ia sebagai individu, kepala keluarga, pemimpin masyarakat atau kepala negara. Nilai ini mendasari prinsip kehidupan kolektif manusia dalam Islam. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keteraturan interaksi (mu’amalah) antar kelompok, termasuk dalam bidang ekonomi, agar kericuhan dan keributan dapat dihilangkan atau dikurangi.

15 Kata Ma’ad sering kali diartikan sebagai kebangkitan (renesaince), tetapi secara harfiah berarti “kembali”.

Karena pada dasarnya semua yang ada akan kembali kepda Allah. Maka, setiap apa yang perbuat harus ada pertanggungjawabannya, karena kelak akan ditanyakan sesuai dengan amalnya.

16 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami..., hlm. 34.

17 Masyhuri (ed), Teori Ekonomi dalam Islam (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 14.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

246

Aktivitas Bisnis Perspektif Islam Dan Kapitalis

Act (kebebasan bertindak atau berusaha), dan Soscial Justice (keadilan sosial).18 Tabel 1. Bangunan Prinsip Ekonomi Islam19

Pengertian Ekonomi Kapitalis Istilah Kapitalisme tidaklah asing lagi bagi wacana itelektual muda Islam.

Jika ditelusuri arti katanya, secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu; capital berarti; modal atau modal untuk penanaman (capital for investment).20 Modal dalam hal ini mempunyai peranan penting bagi keberlangsungan proses perekonomian. Sedangkan kapitalis adalah pemilik modal atau penyandang modal.21 Berarti disimpulkan bahwa kapitalisme adalah; suatu sistem perekonomian yang mendasarkan pada kekuatan modal dalam mengembangkan usaha untuk memperoleh keuntungan. Menurut pendapat lain dikatakan: ‫ وسميت الرأسمالية ألن الفرد‬.‫هي النظام اإلقتصادي لكثير من البلدان في مختلف أرجاء العالم‬ ‫ ألنها تسمح‬,‫ وتشجع الرأسمالية حرية العمل التجاري واإلقتصاد احلر‬,‫بوسعه أن يتملك ما يريد‬ ‫للناس بأن يباشروا أنشطتهم اإلقتصادية بصورة مباشرة ومتحررة إلى حد كبير من التدخل والتحكم‬ 22 .‫احلكوميني‬ Secara jelas menurut statemen tersebut bahwa kapitalisme adalah merupakan sebuah sistem perekonomian yang banyak digemari atau “dipraktekkan” oleh negaranegara dalam “membendung” suatu sumber daya alam dan “kekayaan” dengan cara yang relatif berbeda. Dikatakan kapitalisme, karena kepemilikan harta individu bisa dikembangkan dan dioperasionalkan secara leluasa untuk mendapatkan harta atau keuntungan yang surplus dengan sekehendaknya. Membuka luas perdagangan dalam persaingan pasar bebas. Dan oleh karenanya, yang digembor-gemborkan oleh kapitalisme yang sesungguhnya adalah semangat ekonomi secara langsung dan terbuka dalam bentuk kebebasan berinvestasi dan mengatur sistem perekonomian.

18 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami..., hlm. 42-44.

19 Ibid., hlm. 34.

20 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia “An English-Indonesian Dictionary” (Jakarta: PT Gramedia, 2005), hlm. 97.

21 Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 305.

22 ‘Ali bin Muhammad al-Jum’ah, Mu’jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah (Riyadl: Maktabah al-‘Ubaikan, 2000), hlm. 71.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Rosyidin

247

Karakteristik dan Konstruksi ekonomi kapitalis Kapitalisme sebagai suatu sistem perekonomian, secara spesifik memberikan konsekuensi riil terhadap corak perekonomian. Hal ini dapat dibuktikan melalui agenda besar kapitalisme, yang secara nyata ingin merubah perekonomian dunia secara simultan untuk menuju kemakmuran negara. Adam Smith sebagai bapak kapitalisme, dalam magnum opus-nya “The Wealth of Nations” mencoba menyakinkan pembacanya bahwa model untuk kesuksesan ekonomi yang dikemukakannya akan menghasilkan “kekayaan universal yang akan sampai ke golongan rakyat yang paling bawah sekalipun” 23. Walaupun demikian, sebenarnya dalam sistem kapitalisme itu sendiri secara eksklusif terdapat banyak kelemahan yang telah memporak-porandakan perokonomian, yakni resesi ekonomi besar-besaran.

Maka, untuk lebih mendalam mengenal konstelasi kapitalisme, dapat dilakukan sebuah elaborasi-identifikatif melalui prinsip-prinsip, karakteristik dan langkah tujuannya. Di antara dari karakteristiknya sebagai berikut: 24 Kapitalisme bukanlah sistem yang membenarkan adanya kepemilikan individu dan persaingan di dalamnya, atau kebebasan individu untuk memiliki dan memperluas kepemilikan berdasarkan nilai-nilai individu. Di samping itu juga beranggapan ekpsnsi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan “keinginan” (want) menurut preferensi individual sebagai sangat esensial bagi kesejahteraan manusia.

Ia berasumsi bahwa kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan diri sendiri dan kepemilikan atau pengolahan kekayaan pribadi sebagai suatu hal yang sangat penting bagi inisiatif individu.

Dan beranggapan bahwa inisiatif individual ditambah dengan pembuatan keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif, sebagai syarat utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya.

Ia tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian kolektif, baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distribitif. Ia mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri (self interest) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosisal kolektif.

Harta kekayaan tidak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk diinvestasikan dalam dunia bisnis.

Sebuah sistem yang tidak menjadikan harta sebagai alat untuk menjaga kehidupan karyawan, tetapi hanya untuk meningkatkan dan mengembangkan harta semata, apalagi bertujuan untuk menjaga kebutuhan orang yang tidak mempunyai harta atau pekerjaan.

Untuk melancarkan sebuah sistem perekonomian agar dapat bergerak dan berkembang progresif secara konsisten, Adam Smith sebagai pioner 23 Mark Skousen, Sejarah Pemikiran Ekonomi; Sang Maestro, Teori-Teori Ekonomi Modern (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 19.

24 Abdul Sami’ al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 193., dan lihat, M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 18.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

248

Aktivitas Bisnis Perspektif Islam Dan Kapitalis

kapitalisme merumuskan beberapa prinsip umum model Ekonomi Klasik Smith, sebagaimana berikut: 25 1. Penghematan, kerja kearas, kepentigan diri yang baik, dan kedermawanan terhadap orang lain adalah kebajikan dan karena itu harus didukung.

2. Pemerintah harus membatasi kegiatannya pada pengaturan keadilan, memperkuat hak milik privat, dan mempertahankan negara dari serangan asing.

3. pada bidang ekonomi, negara harus mengadopsi kebijakan laissez-faire nonintervensi (perdagangan bebas, pajak rendah, birokrasi minimal, dan sebagainya).

4. Standar klasik emas/ perak akan mencegah negara mendepresiasi mata uang dan akan menghasilkan lingkungan moneter yang stabil dimana ekonomi bisa berkembang.

Adapun langkah-langkah yang ditentukan oleh kaum kapitalis untuk mencapai tujuannya, adalah sebagaimana berikut:26 1. Menumpuk kekayaan dengan melakukan monopoli pasar.

2. Menentukan pajak yang memberatkan.

3. Menguras kekayaan dengan menentukan keuntungan yang melimpah.

4. Mendorong masyarakat untuk suka kepada kemewahan dan kehidupan glamor.

5. Meningkatkan upah kerja dan menaikkan harga.

6. Membudayakan minuman keras dan menghilangkan etika dan akhlak dari kehidupan.

7. Mengembangkan kaidah-kaidah ekonomi yang merusak.

8. Menyulut api permusuhan di antara negara-negara dunia.

9. Menjadikan emas sebagai setandar ekonomi.

Dari berbagai uraian di atas, tampak jelas bagaimana sebenarnya sistem perokomian yang diterapkan oleh kapitalis. Apakah ia memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi individu ataupun negara-negara yang berkecimpung di dalamnya, dengan menjanjikan kemakmuran?, atau bahkan memberikan impact negatif kepada elemen pelaku sistem kapitalis itu sendiri?, ataukah pada subtansinya kapitalisme tidak pernah sama sekali akan memberikan janjinya itu?. Maka, untuk dapat menjawab persoalan bagaimana sebenarnya sistem yang tepat dan akurat, sebagai suatu sistem alternatif dalam perekonomian, dan menjanjikan suatu kemakmuran bagi negara, maka persoalan ini akan dikejawantahkan dalam pembahasan selanjutnya.

25 Mark Skousen, Sejarah Pemikiran Ekonomi; Sang Maestro, Teori-Teori Ekonomi Modern (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 42.

26 Abdul Sami’ al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam..., hlm. 190-191.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Rosyidin

249

Analisa Komparatif Terhadap Aspek Fundamental Ekonomi Islam dan Kapitalis dalam Aktivitas Bisnis Menuju Humanitarian Sistem Ideal Ada beberapa pokok permasalahan penting dalam aktivitas bisnis atau perekonomian yang menjadi ujung tombak perhatian, yaitu meliputi tiga aspek; produksi, distribusi, dan konsumsi. Karena pada dasarnya objek material yang menjadi sasaran perekonomian, menurut ilmu ekonomi adalah;“usaha manusia bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa dan mendistribusikannya kepada masyarakat”.27 Maka dalam pembahasan ini, terfokuskan kepada tiga aspek kajian tersebut, yang akan diuraikan secara anatomis dengan menggunakan pendekatan komparatif.

Dua entitas yang berbeda telah menjadi syarat bagi kajian komparatif.

Walaupun pada hakikatnya tidak diujipun secara niscaya jelas-jelas berbeda. Hal demikian diasumsikan kurang spektakuler terhadap kedalaman analisis objek kajian dengan berbagai perangkat objek formal yang digunakan “menurut salah satu pendapat ilmuwan”. Implikasinya, hasil dari pengkajian sebuah keilmuan terkesan dangkal dan hanya sampai pada tataran deskripsi semata. Terlepas dari asumsi demikian, di samping tiga aspek pokok tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan krusial yang antagonistik antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis, dalam hal ini tampak sekali berkaitan dengan permasalahan kepemilikan atau hak milik.

Kepemilikan atau Hak Milik Berbicara tentang hak milik dalam dunia ekonomi, secara otomatis dipaksakan untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap tiga arus besar aliran ekonomi, yaitu ekonomi kapitalisme, sosialisme dan ekonomi Islam. Dalam kaitan ini, secara kongret muncul berbagai perdebatan secara fundamental mengenai sistem ekonomi yang digunakan oleh masing-masing tiga arus besar aliran ekonomi yang bersangkutan tersebut.

Pertama: dalam kebijakan ekonomi kapitalisme, berdiri berlandaskan hak milik khusus atau hak milik individu. Ia memberikan kepada setiap individu hak memiliki apa saja sesukanya dari barang-barang yang produktif maupun yang konsumtif, tanpa ikatan apapun atas kemerdekaannya dalam memiliki, membelanjakan, maupun mengeksploitasi kekayaannya.

Sikap ekonomi kapitalisme, memandang hak milik secara utuh sesuai dengan falsafahnya; yaitu falsafah individualisme, yang berpandangan bahwa individu merupakan proses segala yang ada, dan kebahagiaan individu, kemerdekaan, dan kebebasannya merupakan cita-cita sistem politik dan ekonomi.28 Oleh karena itu 27 M. Umar Burhan, Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro (Malang: BPFE-UNIBRAW,2006), hlm. 3.

28 Ahmd Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 40.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

250

Aktivitas Bisnis Perspektif Islam Dan Kapitalis

ia memandang suci terhadap hak milik individu. Meskipun sistem kapitalisme berlandaskan hak milik khsusus sebagai suatu kaidah, ia tidak keberatan untuk mengakui beberapa bentuk hak milik umum bila harus mendahulukan hal-hal yang memberi manfaat kepada umum.

Kedua: secara indordo, ekonomi sosialisme berlandaskan pada hak milik umum atau hak milik orang banyak yang diperankan oleh negara atas alat-alat produksi.29 Ia tidak mengakui hak milik individu kecuali hal-hal yang berlainan dengan dasar pokok yang umum itu. Dalam lingkungan sistem ini, seorang tidak diizinkan memiliki harta dari hasil produksi. Negaralah pemilik satu-satunya alat-alat produksi, semua rencana dan pengabdian-pengabdian yang berguna bagi seluruh bangsa.

Sedangkan ekonomi Islam “Ketiga”, adalah ekonomi alternatif yang mengakui berbagai kepemilikan atau hak milik (multi ownership), baik hak milik pribadi, hak milik umum dan hak milik negara.30 Namun pada dasarnya menurut Islam, yang mempunyai hak milik secara mutlak adalah rabb al-jalil. Sedangkan manusia adalah sebagai Khalifah al-‘Ard, sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur’an (Qs; al-Baqarah: 30).31 Hematnya, dalam Islam secara global, bahwa kepemilikan32 atau hak milik terbagi kedalam empat bagian33, yaitu 1). al-Milkiyah al-Fardiyah (Kepemilikan Individu),34 2). al-Milkiyah al-Ammah (Kepemilikan Publik),35 3). al-Milkiyah al-Muzdawijah (Kepemilikan Ganda), 4). al-Milkiyah ad-Daulah (Kepemilikan Negara). Sedangkan secara rinci, kepemilikan dalam Islam dapat dilihat dalam tiga perspektif atau sudut pandang; a). Dari sudut pandang atau segi obyeknya (mahal), terbagi menjadi empat bagian: 1). Milk al-‘Ain, 2). Milk al-Manfaat, 3).

Milk al-‘Ain wa al-Manfaat, 4. Milk al-Dain.,36 b). Dari segi kepemilikan seorang (shahib) terbagi menjadi dua bagian: 1). Milkiyyah khassah, 2). Milkiyyah ‘Ammah.,37 c). Dari segi bentuk kepemilikan juga terbagi kedalam dua bagian: 1). Milkiyyah Mutamayyizah, 2). Milkiyyah Sya’iah.38 29 Ibid.

30 Masyhuri (ed), ..., hlm. 15.

31 ‫وإذ قال ربك للملئكة إنى جاعل فى األرض خليفة‬.

32 ‫ علمنا فيما سبق أن ما حيز‬:‫ وفى اصطالح الفقهاء‬.‫ احتواء الشئ والقدرة على االستبداد به والتصرف بانفراده‬:‫امللك فى اللغة‬ ‫ وألن أساس امللك االختصاص واملنع والتعامل وهذه احليازة وهذا االحتصاص‬,‫من األشياء كان مملوكا وما لم يحز كان مباحا غير مملوك‬ ‫هو ما عبر عنه بامللك‬. : lihat, Abdul Hamid Mahmud al-Ba’la, Al-Milkiyyah wa Dhawabithiha fi al-Islam, Dirasat Muqaranah ma’ Ahdatsi at-Thabaqat al-Ilmiyah al-Mu’ashirah (Al-Azhar/Mesir: dar at-taufiq an-namudzujiyyah, 1985) hlm. 25.

33 ‘Ali bin Muhammad al-Jum’ah, Mu’jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyah wa al-Islamiyah (Riyadl: Maktabah al-‘Ubaikan, 2000), hlm. 73.

34 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Pearansuransian Syari’ah Di Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 38-39.

35 Hak milik umum adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum atau jama’ah kaum muslimin. Ibid.

36 Abdul Hamid Mahmud al-Ba’la, Al-Milkiyyah wa Dhawabithiha..., hlm. 61.

37 Ibid.

38 Ibid., dan lihat, Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 64-67.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Rosyidin

251

Maka, dari berbagai perspektif mengenai kepemilikan tersebut, memberikan indikasi dan sinyalmen kuat terhadap Islam, bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem jitu dan universal yang memfeto parsialitas (partiality) terhadap hak milik, baik yang bersifat individualistis maupun sosialistis. Tetapi sistem ekonomi Islam lebih bersifat partisipatoris (participle) terhadap hak milik. Sehingga di samping sistem ekonomi Islam dikatakan sebagai sistem ekonomi alternatif, juga beratribut sebagai sistem ekonomi way of life. Walaupun secara individual ada sebagian yang berpendapat kurang sepakat jikalau ekonomi Islam dikatakan sebagai sistem ekonomi alternatif yang diasumsikan sebagai sistem ekonomi cadangan dari kegagalan sistem ekonomi sebelumnya. Oleh karena itu, double jelasnya, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi universal dan independen, berpihak kepada siapapun dengan akurasi sistemiknya yang dapat teraplikasikan secara tapal batas di sepanjang zaman.

Aktivitas Produksi Kegiatan produksi dapat dilakukan oleh individu, keluarga ataupun perusahaan. Ketika telah dihimpun faktor produksi dan kemudian diolah, maka jadilah barang jadi atau produk. Jika produk tersebut dapat dihasilkan oleh perorangan atau keluarga, lalu mengapa ada perusahaan. Seandainya tidak ada lembaga yang namanya perusahaan, maka setiap kali akan dilakukan produksi perlu adanya transaksi antara produsen (pemilik dan penanggung-jawab produksi) dengan pemasok faktor-faktor produksi, terutama dengan tenaga kerja. Hal ini selain tidak praktis, jumlah biaya transaksi juga mahal. Dalam perusahaan, transaksi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kontrak untuk priode tertentu sehingga biaya transaksi relatif murah.

Pengertian umum produksi secara leteral adalah suatu proses pengolahan bahan baku faktor produksi menjadi barang jadi atau produk, yang menurut teori produksi ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang prilaku perusahaan dalam membeli dan menggunakan masukan (input) untuk produksi dan menjual keluaran (output) atau produk.39Output yang dihasilkan dari produksi didistribusikan kepada konsumen, baik secara langsung atau melalui agen-agen distributor, dengan orientasi untuk mencari tingkat keuntungan lebih (surplus revenue-rate) dari biaya total operasional produksi. Maka, untuk memaksimalkan keuntungan maupun efisiensi produksi tidak terlepas dari dua hal: yakni struktur biaya produksi dan revenue.40 Dan perlu diingat bahwa; sebuah aktivitas produksi tidak akan dapat berjalan sesuai dengan animo perusahan, kecuali telah memenuhi faktor-faktor produksi yang menurut ilmu ekonomi digolongkan menjadi tiga

39 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami..., hlm. 101.

40 Ibid.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

252

Aktivitas Bisnis Perspektif Islam Dan Kapitalis

faktor; capital,41 materials,42 dan labor.43 Dalam ekonomi kapitalisme, mungkin Adam Smith yang pertama kali menteorikan bahwa pemberian ruang yang sebesar-besarnya bagi individu untuk berperan dalam dunia produksi (mikro-ekonomi) yang nantinya akan berjalan pararel dengan tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara.44 Adam Smith juga mendukung intervensi minimal dalam makro-ekonomi oleh negara.

Negara-negara yang paling mendekati visi kapitalisme laissez faire Smith telah mencapai standar hidup tertinggi. Berikutnya adalah John Maynard Keynes; dia mendukung kebebasan individual, tetapi ia juga sering mendukung intervensi makro-ekonomi dan nasionalisasi investasi.45 Maka, dengan minimalisasi intervensi negara dalam produksi model Smith, menjadikan negara mandul tanpa peran dalam prilaku mikro-ekonomi.

Negara hanya menjadi fasilitator dan penjaga keamanan investasi. Proses produksi kemudian diserahkan sepenuhnya dalam mekanisme pasar berdasarkan hukum logika supply and demand. Konsep inilah yang kemudian disebut sebagai liberalisme yang dianut hampir di semua belahan bumi.46 Dalam ekonomi Islam, aktivitas produksi bukanlah semata untuk mencari keuntungan (profit-oriented) individu untuk memperkaya dan mencari kepuasan (wants) pribadi. Tetapi merupakan kewajiban sosial (fard al-kifayah) yang didasarkan kepada nilai-nilai ubudiyah, sebagaimana pendapat Al-Ghazali.47 Dalam pengertian ini berarti, apabila terdapat suatu kelompok menjalankan aktivitas produksi untuk kemaslahatan umat dan memenuhi kebutuhannya. maka, dengan suatu kelompok yang menjalankan produksi tersebut, meggugurkan kewajiban produksi umat masyarakat pada umumnya, terhadap pemenuhan dan kemanan jiwanya.

Pada tahap berikutnya, secara konsisten mengenai pemahaman tersebut “kesejahteraan� oleh al-Ghazali dibingkai dalam al- Maqasid asy-Syariah-nya secara global, yakni; (a). al-hifd al-din, (b). al-hifd al-nafs, (c). al-hifd an-nasl, (d). al-hifd almal, (e). al-hifd al-‘aql, yang selanjutnya oleh al-Ghazali diekstraksi kedalam tiga nilai utilitas secara fungsional dari aspek ekonominya, yaitu: (a). dharuriat (b). hajiyyat, dan (c). tahsiniyyat.48Pendapat demikian juga dapat ditemukan dalam teori maslahah asy-Syatibi, sebagai salah-satu icon tokoh Islam yang secara kalibernya telah mendunia dengan idea pemikiran genuine-nya.

41 Capital: termasuk didalamnya; tanah, gedung, mesin-mesin, dan inventori/ persediaan.

42 Materials: bahan baku dan pendukung, yakni semua yang beli perusahaan untuk menghasilkan output termasuk listrik, air, dan bahan baku produksi.

43 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 108.

44 Mohammad Hatta, Sosialisme Religius; Suatu Jalan Keempat (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hlm. 36.

45 Mark Skousen, Sejarah Pemikiran Ekonomi..., hlm. 9.

46 Mohammad Hatta, hlm. 36.

47 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 328.

48 Ibid., hlm. 318.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Rosyidin

253

Tidak kalah pentingnya Ibnu Khaldun juga memberikan kontribusi pemikiran ekonominya dalam kaitan produksi. Menurutnya: produksi adalah aktifitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional. Dalam produksi yang paling utama adalah tenaga kerja manusia. Laba (produksi) adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia. Manusia mencapai produksi dengan tanpa upayanya sendiri49 (invisible hand), melainkan harus dikombinasikan dengan yang lain. Tenaga manusia sangat penting untuk setiap akumulasi laba dan modal. Tandasnya, bahwa manusia adalah binatang ekonomi, yang tujuannya adalah produksi.50 Pada prinsipnya, produksi dalam pengertian umum adalah suatu aktivitas yang menciptakan manfaat (utility) baik dimasa kini atau mendatang.51 Dalam hal ini dilakukan melalui pemrosesan meliputi tiga aspek prosedural, yakni; dari input, proses produksi, dan output yang dihasilkan (produk). Tetapi dalam produksi Islam tidaklah terbatas pada tiga aspek produksi tersebut, melainkan melalui proses filterisasi (screening) coor bussines dan financial ratio,dan aspekaspek lainnya yang kontra-produktif dengan produk syari’ah, bahkan secara ekstrim dikatakan; bahwa suatu aktivitas produksi yang tanpa memerhatikan keabsahan (kehalalan) obyek dan sektor bisnisnya, bukan dinamakan sebuah produksi. Karena secara subtansial produksi islami merupakan suatu aktivitas yang mempunyai utilitas obyektif dan mengandung nilai transenden, serta bertujuan demi kemaslahatan sosial.

Distribusi Pendapatan Dari beragam segmen ekonomi, tidak jauh pentingnya sebuah distribusi.

Karena, setiap otuput dari sebuah produksi tidaklah mempunyai urgensitas subtansial dan absurd jikalau tidak didistribusikan kepada konsumen bagi bigcorporate yang tujuan awalnya adalah keuntungan (profit oriented). Dalam distribusi, pertama kali yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memenuhi hak komponen-komponen produksi. Karena komponen tersebut secara mikroekonomi merupakan bagian dari ruh perusahaan. Sehingga dalam prilaku perusahaan dapat terlaksanakan dengan baik dan tidak terjadi leg internal yang akan merugikan dan menggerogoti etos kerja, serta eksistensi perusahaan itu sendiri.

Dalam pandangan kapitalisme, distribusi terfokus pada pasca produksi, yaitu pada konsekuensi proses produksi bagi setiap proyek dalam bentuk uang ataupun nilai, kemudian hasil tersebut didistribusikan pada komponen49 Misalnya: lewat perantara hujan yang menyuburkan ladang, dan hal-hal lainnya. Namun demikian, hal ini hanya merupakan pendukung saja.

50 Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun, Muqadimah (ttp, Dar al-Fikr, tt), dikutip dalam; Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam..., hlm. 394-395.

51 Muhammad Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 102.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

254

Aktivitas Bisnis Perspektif Islam Dan Kapitalis

komponen produksi yang berandil dalam memproduksinya, yaitu empat komponen berikut:52 1. Upah, yaitu upah (wages) bagi para pekerja, dan seringkali dalam hal upah, para pekerja diperalat desakan kebutuhannya dan diberi upeh dibawah standar.

2. Bunga, yaitu bunga sebagai imbalan dari uang modal (interest on capital) yang diharuskan kepada pemilik proyek.

3. Ongkos, yaitu ongkos (cost) untuk sewa tanah yang dipakai untuk proyek, dan 4. Keuntungan, yaitu keuntungan (profit) bagi pengelola yang menjalankan praktek pengelolaan proyek dan manajemen proyek, dan ia bertanggungjawab sepenuhnya.

Akibat dari perbedaan komposisi andil dalam produksi yang dimiliki oleh masing-masing individu, maka berbeda-beda pula pendapatan yang diperoleh masing-masing individu. Perbedaan pendapatan merupakan konsekuensi logis dari kinerja personal (personal skill), dan level posisional secara struktural perusahaan. Hal demikian tidak dapat dipungkiri, karena diakui bahwa tingkat kemampuan perorangan relatif terbatas, sehingga dengan keterbatasannya membentuk suatu nilai kerja bervarian sesuai dengan kinerja masing-masing.

Permasalahan distribusi pendapatan seperti ini, dalam pandangan kapitalisme klasik adalah distribusi yang adil. Karena menurutnya “adil” didefinisikan sebagai “anda dapat apa yang anda upayakan (you get what you deserved)”.53 Secara kongret, bahwa konsep keadilan kapitalisme klasik dibagun atas landasan individualisme murni, sehingga ia berhak menentukan (memonopoli) distribusi pendapatan sesuai dengan kehendaknya “sebagai pemegang modal”.

Maka, impact yang akan ditimbulkan dari sikap tersebut adalah tirani manifesto secara dramatikal yang merugikan masyarakat. Dalam praktek pendistribusian produk misalnya; mereka hanya akan memberikan perhatian kepada pengusaha dekatnya, dengan didtribusi lebih dibangdingkan dengan pengusaha-pengusaha lain, yang menurutya banyak memberikan keuntungan. Dan yang paling penting, dalam hal produksi, mereka juga memberikan prioritas terhadap produksi barang-barang mewah untuk memenuhi kebutuhan dan merealisasikan kepuasan orang-orang kaya.54 Sehingga dalam distribusi produknya pun tidak terjangkau oleh kalangan masyarakat bawah atau kaum proletar.

Sedangkan menurut ekonomi sosialis, prinsip dalam distribusi pendapatan adalah sesuai apa yang ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh dan tidak ditentukan oleh pasar. Negara adalah yang merencanakan produksi nasional, 52 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 347.

53 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami, “edisi ketiga” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 36.

54 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam..., hlm. 348.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Rosyidin

255

dan negara pula yang meletakkan kebijakan umum distribusi dengan segala macamnya, baik berupa upah, gaji, bunga, maupun ongkos sewa.55 Dan mengenai “keadilan” menurutnya “Sosialisme Klasik”: didefinisikan sebagai “sama rata sama rasa (no one has a privilege to get more than athers)”.56 Bangunan konsep keadilan sosialisme tampak sekilas terpoles rapi dalam frem tafsir keadilan itu sendiri. Akan tetapi, sosialisme tidak ubahnya sama dengan kapitalisme yang menggrogoti rakyat dengan memainkan peranan pasar (monopoli pasar), justru sosialisme dalam peran ekonominya lebih parah dan sangat keruh, yaitu: memonopoli negara yang mempunyai sarana produksi.

Negara menguasai keuntungan dan tidak dikembalikan –seperti pengakuan mereka- kepada para buruh (pekerja) yang menampilakan surga yang dijannikan untuk mereka dalam bayang-bayang sistem sosialisme.57 Bertolak dari kedua sistem di atas, secara indordo ekonomi Islam mengambil jalan tengah, yaitu membantu dalam menegakkan suatu sistem yang adil dan merata. Sistem ini tidak memberikan kebebasan dan hak atas milik pribadi secara individual dalam bidang produksi, tidak pula mengikat mereka dengan suatu sistem pemerataan ekonomi yang seolah-olah tidak boleh memiliki kekayaan secara bebas. Prinsip uatama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu.58 Dalam al-Qur’an dijelaskan: ‫ما أفاء اهلل على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتمى واملساكني وابن السبيل‬ .)7 :‫ (احلشر‬.....‫كى ال يكون دولة بني األغنياء منكم‬ Artinya:

“Apa saja harta rampasan (fai’i) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, suapaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.59

Ayat ini menjelaskan prinsip pengaturan distribusi kekayaan dalam sistem kehidupan Islam; kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat dan seharusnya tidak menjadi komoditi di antara golongan kaya saja. Jika pemerataan ini dapat terealisasikan secara ideal, maka dalam kehidupan bermasyarakata tidak terjadi lag sosial yang sangat tajam, dengan memetak-metakkan dalam model stratifikasi sosial. Sehingga kecemburuan sosial dapat teratasi dengan baik, dan terjauhkan dari moral hazard kemanusiaan.

Distribusi ekonomi islam pada prinsipnya didasarkan pada dua nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu: nilai kebebasan dan 55 Ibid.

56 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami, “edisi ketiga”..., hlm. 36.

57 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam..., hlm. 349.

58 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002) hlm. 93.

59 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Mujamma’ Khadim al-Haramain Asy-syarifain Al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf Asy-Syarif, (Madinah Munawarah:), hlm. 916.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

256

Aktivitas Bisnis Perspektif Islam Dan Kapitalis

nilai keadilan.60 Arti kebebasan bukanlah dipahami sebagai sebuah kebebasan aktivitas yang tapal batas, dengan mendasarkan pada paham utilitarian.61 Tetapi kebebasan itu harus disandarkan kepada nilai-nilai religiusitas dan berjalan di atas rel lalu-lintas syari’at, yakni menggunakan etika bisnis Islam. Sedangkan keadilan menurut Islam didefinisikan sebagai “tidak menzalimi tidak pula dizalimi (la tazhlimuna wala tuzhlamun)”.62 Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah; 279.63 Hematnya, sistem ekonomi Islam telah memberikan sumbangsih bagi kemanusiaan, yaitu membuka kekayaan para kapitalis dan membagi-bagikan timbunan kekayaan mereka kedalam pembagian yang teratur. Dua kewajiban yang mengatur secara efektif, yaitu sadaqah wajib dan sadaqah nafilah, telah membantu memperoleh keobjektifan pembagian tanpa mengganggu kebebasan individu dan hak pemilikan. Setiap orang menjalankan kewajibannya baik yang wajib ataupun yang sunnah, dengan rela, ikhlas, dan bersungguh-sungguh semata-mata mencari keridlaan Allah.64 Disamping pengetrapan dua nilai prinsipil “kebebasan dan keadilan” dalam ber-fastabiq al-khairat di bidang ekonomi, Islam juga memberikan solusi alternatif terhadap pemeratan distribusi, yaitu melalui zakat, pajak, pendidikan dan pewarisan harta-benda.

Konsumsi Konsumsi adalah permintaan (demand), sedangkan produksi adalah penyediaan (supply). Pada kenyataannya, setiap manusia harus melakukan konsumsi untuk dapat bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan materialnya. Manusia dalam kegiatan konsumsi dihadapkan pada beragam preferensi barang yang secara tegas harus ia tentukan. Penentuan terhadap preferensi salah-satu barang tersebut, karena menurutnya diyakini dapat memberikan nilai kepuasan lebih bagi kegiatan konsumsinya, atau dalam istilah ekonomi biasa disebut dengan utilitas (utility).

Secara etimologi, utility berarti berguna (usefulness), membantu (helpfulness) atau menguntungkan (advantage). Dalam konteks ekonomi utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengonsumsi sebuah barang. Kegunaan ini bisa juga dikatakan sebagai rasa “tertolong” dari suatu kesulitan karena mengonsumsi barang tersebut. Karena adanya rasa inilah, sering kali utilitas dimaknai juga sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan 60 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam..., hlm. 349.

61 Utilitarian/ Utilitarianisme; teori etika yang mengatakan, bahwa manfaat, dalam arti kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah yang sebanyak-banyaknya, harus menjadi tujuan segala tindakan dan ukuran untuk menilai tindakan-tindakan tersebut.

62 Adiwarman Azwar Karim, Ekonomi Mikro Islami, “edisi ketiga”..., hlm. 36.

63 ‫فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهلل ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم التظلمون والتظلمون‬ 64 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid. 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002) hlm. 94-95.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Rosyidin

257

oleh seorang konsumen dalam mengonsumsi sebuah barang.65 Menurut Gossen yang tercatat sebagai orang yang telah lebih memperhatikan perihal nilai guna barang. Ia menyimpulkan bahwa: bilamana seseorang mengonsumsi barang secara terus-menerus, ada kecenderungan bahwa tambahan nilai guna barang tersebut semakin lama semakin berkurang. Bayangkanlah seorang yang sedang lapar mengonsumsi nasi soto. Satu piring nasi soto mungkin belum cukup untuk menghilangkan rasa laparnya, bahkan dua piringpun belum cukup.

Namun kepuasan yang diberikan piring kedua lebih rendah dari yang diberikan oleh piring yang pertama, dan kepuasan yang diberikan oleh piring yang ketiga lebih rendah dari yang diberikan oleh piring yang kedua (lihat tabel. 2). Tambahan nilai guna dari tambahan konsumsi satu unit barang disebut marginal utility.66 Tabel. 2: Total utility dan Marginal Utility Nasi Soto.

Piring Ke Total Utility Marginal Utility 1 100 2 180 80 3 230 50 4 240 10

Dalam prakteknya, mengukur nilai guna dari barang yang dikonsumsi dengan ukuran kardinal67 terasa kurang realistis, karena konsumen tidak tahu secara persis berapa sebenarnya tingkat kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang. Kepuasan itu bisa dirasakan, tetapi sulit untuk dapat dinyatakan dalam angka-angka.68 Terlepas itu, menurut pandangan ekonomi kapitalisme, sebuah aktivitas konsumsi berlaku secara bebas tanpa ada batasan, selagi ia mampu untuk mendapatkan (membeli) utilitas barang tersebut sesuai dengan kehendaknya dalam pemenuhan kepuasan keinginan (wants) nafsunya. Mereka tidak memperdulikan atas barang yang dikonsumsinya halal atau haram. Karena pada dasarnya paradigma hidup yang mereka gunakan adalah pola hidup hedinistik dan glamor. Hal ini telah tercemin dalam karakteristik kapitalisme itu sendiri sebagaimana penjelasan di atas. Begitu juga halnya sosialisme yang tidak jauh bedanya dengan pola hidup yang dipraktekkan oleh kapitalisme.

Menurut ekonomi Islam, aktiviatas konsumsi terhadap berbagai jenis barang tidaklah dilarang, selama masih dalam koridor syari’at. Dalam ekonomi Islam konsumsi tidaklah semata mencari kepuasan nafsu semata, yang bertujuan untuk mencari kebahagiaan dunia. Tetapi juga didasarkan atas nilai-nilai ubudiyah 65 Munrokhim Misanam dkk, Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 127.

66 M. Umar Burhan, Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro..., hlm. 38.

67 Kardinal dalam pengertian ini, diperlakukan sebagai pendekatan yang menganggap bahwa besarnya nialai guna (utility) dari setiap barang tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk angka kardinal yang dapat dijumlah, dikurangi, dan dibagi.

68 Ibid., hlm. 41.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

258

Aktivitas Bisnis Perspektif Islam Dan Kapitalis

yang tujuannya adalah kebahagiaan akhirat. Konsumsi yang diperbolehkan dalam Islam adalah konsumsi yang mempunyai nilai maslahah yang terdiri dari manfaat dan berkah.69 Atas dasar pengertian ini, aktivitas konsumsi Islam disandarkan kepada lima prinsip berikut: 70 1. Prinsip keadilan.

2. Prinsip kebersihan.

3. Prinsip kesederhanaan.

4. Prinsip kemurahan hati.

5. Prinsip moralitas.

Lima prinsip tersebut telah dipertegas oleh al-Qur’an dalam surat ‘Ali Imrom: 180, al-Isra’: 26-27, al-A’raf: 31, al-Furqan: 67, dan surat al-Isra’: 29. Ditambah lagi denga sabda rasul dalam kaitan prinsip keadilan dan kesederhanaan dalam membelanjakan harta dikatakan: “kesederhanaan (keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran) merupakan suatu kebahagiaan dalam kehidupan ekonomi”. Sementara al-Rozi telah menjelaskan ayat al-Qur’an tersebut dengan mengatakan bahwa allah tidak menganggapnya kesederhanaan (tidak boros) dan tidak pula bakhil dalam membelanjakan harta benda, merupakan sifat-sifat dari hamba-Nya yang baik.71 Permasalahan terpenting yang perlu diketahui, secara psikologi bahwa watak manusia tidaklah akan pernah terpuaskan dengan suatu hal tertentu.

Walaupun dalam kehidupannya telah tergelimangi oleh harta kekayaan yang melimpah. Karena secara teoritis dikataka bahwa:, Semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula nilai utilitas yang akan dicapainya (lihat tabel. 3). Dan singkatnya menurut pendapat yang ekstrim, bentuk pembelanjaan yang dianggap halal adalah apabila seorang itu mampu hidup dengan memuaskan kebutuhannya pada taraf yang sederhana. Jika terdapat kelebihan, Islam menganjurkan supaya itu digunakan untuk beramal kebaikan, keadilan, kebajikan umum dan memberikan bantuan kepda orang lain yang tidak mampu berusaha untuk mendapatkan bagian yang sewajarnya.72Mengenai tingkat urutan prioritas kebutuhan dalam konsumsi, telah teruraikan dalam penjelasan di atas

.Munrokhim Misanam dkk, Ekonomi Islam..., hlm. 129 69 70 Muhammad Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 45.

71 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid. 1..., hlm. 81.

72Ibid., hlm. 82.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Rosyidin

259

Tabel 3. Nilai Utilitas Konsumsi

Kesimpulan Terlepas dari fanatisme religiusitas, secara netral mengakui bahwa sistem ekonomi yang mempunyai nilai akurasi aplikatif secara tapal batas di sepanjang zaman adalah sistem ekonomi Islam, baik dari sektor produksi, distribusi maupun konsumsi. Sistem ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang humanis, menjunjung tinggi martabat manusia sesuai dengan atribut kemulyaanya, yaitu sebagai makhluk yang sempurna (ahsanu-taqwim), yang secara posisional sebagai Khalifatullah fi al-Ard. Dengan penyandaran ekonomi kepada nilai-nilai ketuhanan yang transendental, sistem ekonomi Islam menjadi sistem yang bermartabat, berkeadilan, berimbang dan banyak mengandung nilai-nilai berkah, yang secara global telah tercermin dalam bingkai al-Maqasid asy-Syari’ah. Tentunya dalam penulisan makalah ini banyak kekurangan, dengan senang hati membuka secara lebar atas kritik dan saran yang konstruktif.

Daftar Pustaka at-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

As Hornby, Oxford Dictionary of Current English, Great Britain: Oxford University Press, 1986.

Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991.

Inayah, Ghazi, Dhawabith Tanzim al-Iqtishad fi as-Suq al-Islami, Kairo: Dar anNafais, 1992.

Karim, Adiwarman Azwar, Ekonomi Mikro Islami, “edisi ketiga�, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Masyhuri (ed), Teori Ekonomi dalam Islam, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

260

Aktivitas Bisnis Perspektif Islam Dan Kapitalis

M. Echols, John dan Shadily, Hassan, Kamus Inggris Indonesia “An EnglishIndonesian Dictionary”, Jakarta: PT Gramedia, 2005.

A. Partanto, Pius dan al-Barry, M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 1994. al-Jum’ah, ‘Ali bin Muhammad, Mu’jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyah wa alIslamiyah, Riyadl: Maktabah al-‘Ubaikan, 2000.

Skousen, Mark, Sejarah Pemikiran Ekonomi; Sang Maestro, Teori-Teori Ekonomi Modern, Jakarta: Prenada Media Group, 2006. al-Mishri, Abdul Sami’, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Burhan, M. Umar, Konsep Dasar Teori Ekonomi Mikro, Malang: BPFEUNIBRAW,2006.

Abdul Karim, Ahmd Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad, Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam, Bandung: Pustaka Setia, 1999. al-Ba’la, Abdul Hamid Mahmud, Al-Milkiyyah wa Dhawabithiha fi al-Islam, Dirasat Muqaranah ma’ Ahdatsi at-Thabaqat al-Ilmiyah al-Mu’ashirah, Al-Azhar/ Mesir: Dar at-Taufiq an-Namudzujiyyah, 1985. al-Jum’ah, ‘Ali bin Muhammad, Mu’jam al-Musthalahat al-Iqtishadiyah wa alIslamiyah, Riyadl: Maktabah al-‘Ubaikan, 2000.

Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hatta, Mohammad, Sosialisme Religius; Suatu Jalan Keempat, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002.

Karim, Adiwarman Azwar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Al-Kaaf, Abdullah Zaky, Ekonomi dalam Perspektif Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Abdul Manan, Muhammad, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Rosyidin

261

Misanam, Munrokhim dkk, Ekonomi Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid. 1, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002.

Al-Qur’an dan Terjemahnya, Mujamma’ Khadim al-Haramain Asy-syarifain Al-Malik Fahd li Thiba’at al-Mushaf Asy-Syarif, Madinah Munawarah: tt.

Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Nasution, Muhammad Edwin, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

262

ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB PRESPEKTIF BISNIS SYARIAH Dwi Hidayatul Firdaus

Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib Jombang

Abstract

As one comprehensive life system, Islam trusted by its as teaching which in general instruct human being to obtain; get two bliss dimension, that is eternity and world. Beside load order about problem of theology, aqidah, religious service, Islam also give fringes about problem of economics, either through and also implisit of explisit As khalifah both, successful Umar Bin Khattab in arranging political economy and governance. Might not be wrong if said that Umar Khattab bin have shown to world that applying of holy syariat is not at all hinder creative energy and innovate the highest leader a state in realizing prosperous and peaceful state. Beside give definition , fringes and patron to be each; every policy shariah do not become source damn, also give very strong motivation and motivation to leader to strive to realize what most mashlahat its peoples.

Keywords: khalifah, Umar bin Khattab, policy shariah.

Pendahuluan Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia dari masa kemasa selalu dihadapkan pada berbagai persoalan, baik itu persoalan ekonomi, social, politik ataupun budaya. Persoalan yang ada tidak akan pernah habis mengingat munculnya solusi akan diikuti oleh munculnya persoalan baru.

Berbicara ekonomi pada prinsipnya merupakan pembicaraan yang melibatkan kepentingan semua manusia. Tidak mengherankan kalau kemudian banyak yang menempatkan ekonomi sebagai pokok pembahasan. Manusia dituntut untuk mampu melakukan usaha eksploratif tiada henti dalam mencari solusi atas persoalan-persoalan ekonomi.

Sebagai satu sistem kehidupan komprehenssif, Islam dipercaya oleh pemeluknya sebagai ajaran yang secara umum mengarahkan manusia untuk At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Dwi Hidayatul Firdaus

263

memperoleh dua dimensi kebahagiaan, yaitu dunia dan akhirat. Dismping memuat aturan tentang persoalan teologi, aqidah, ibadah, Islam juga memberikan ramburambu tentang persoalan ekonomi, baik secara implisit maupun eksplisit.

Persoalan yang ada sekarang adalah apakah Islam memmpunyai konsep ekonomi? Pertanyaan ini wajar saja muncul dikarenakan perkembangan pemikiran ekonomi sekarang ini didominasi oleh pemikiran Barat. Berbagai literratur ekonomi Barat tidak pernah menyebutkan akan kontribusi Islam dalam pemikiran ekonomi. Padahal Islam mempunyai sumbangsih yang sangat besar atas perkebangan ekonomi yang pada saat ini mulai diterapkannya konsep ekonomi Islam yang dilhami oleh Al-Qur’an dan Al-Hadist baik dinegara Islam ataupun dinegara non-Islam. Semua ini tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran intelektual Islam yang dimulai dari zaman Rosulullah, khulafa’ ar-rosyidin dan cendikiawan muslim yang lain seperti Ibnu Kholdun dengan kitab Muqoddimah1, Al-Syaibani, Abu Yusuf 2, Yahya bin Umar, Ibnu Taimiyah, Al Ghozzali, dan masih banyak lagi.

Berdasrkan beberapa literatur yang ada mengenahi perkembangan pemikiran ekonomi Islam dapat dirangkum dalam beberapa pereode sebagai berikut:3 Pereode 632-656 M

Tokoh Ekonomi Islam Rosulullah SAW Pemikiran Ekonomi Islam dimasa Khulafaurashyidin

656-661 M

Abu Bakar as-Siddiq (632-634), Umar bin Khattab (634-644), Usman bin Affan (644-645), Ali bin Abi Thalib Pemikiran Ekonomi Islam Pereode Awal

738-1037 M

Hasan Al-Bashri (728 M), Zaid bin Ali (738 M), Abu Hanifah (767 M), Awzai (774 M), Malik (798 M), Abu Yusuf (798 M), Fudhail bin Iyad (802 M), Muhamaad bin Hasan Al-Syaybani (804 M), Ma’ruf Karki (815 M), Yahya bin Dam (818 M), Syafi’I (820), Ahmad bin Hambal (855 M), Yahya bin Hambal (855 M), Al-Qusyairy (857 M), Dzun Nun Al Misri (859 M), Ibrahim bin Dam (874 M), Yahya bin Umar (902 M), Qudama bin Ja’far (948 M), Farabi (960 M), Abu Ja’far al-Dawudi (1012 M), Ibnu Maskawih (1030 M), Ibnu Sina (1037 M), Mwardi (1058 M), Al-Kindi (1873 M)

1 Muqoddimah kitab karangan Ibnu Kholdun yang di dalamnya menjelaskan secara ilmiyah prinsipprinsip yang mengatur jatuh bangunnya sebuah dinasti, negara dan peradaban dengan melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang saling berhubungan seperti faktor moral, psikologis, politik, prinsip-primsip ekonomi, sosial, demografi dan sejarah.

2 Ia dikenal dengan bukunya yang membicarakan perpajakan dalam Islam (Kitab al-Kharaj) 3 Retno Kurnianingsih, Perkembangan Sistem Ekonomi Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Prraktek Akutansi, dalam Jurnal Kompetensi, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Vol. 2, No. 3, SeptemberDesember, 2004, hlm. 228.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Prespektif Bisnis Syariah

264

Pemikiran Ekonomi Islam Pereode Kedua Ibnu Kholdun (1040 M), Syamsudin al-Sarakhsi (1090 M), Nizamul Mulk Tusi (1093 M), Al-Hujawari (1096 M), Al-Ghozali (111 M), Ibnu Baja (1138 M), Abdul Qodir Jaelani (1169 M), Ibnu Mas’ud Al-Kasani (1182), Ibnu Tufail (1185 M), Al-Shaizari (1193 1058-1448 M M), Ibnu Rusyd (1198 M), Fakhruddin Al-Rozy (1210 M), Ibnu Arobi (1240 M), Al-Attar (1252 M), Najmuddin ar-Rozi (1256 M), Jalaludin Rumi (1274 M), Muhammad bin Abdurrahman Al-Haabaasyi (1300 M), Ibnu Taimiyah (1328 M), Ibnu Ukhuwa (1329 M), Ibnu Qoyyim (1350 M), Abu Ishaq Al-Shatibi (1388 M), Al-Maqrizi (1441 M) Pemikaran Ekonomi Islam Pereode Ketiga Syekh Ahmad Sirhindi (1524 M), Ibnu Nujaim (1562 M), Syah 1446-1931 M Waliyullah Al-Dehi (1762 M), Muhammad bin Abdul Wahab (1787 M), Ibnu Abidin (1836 M), Jamaluddin Al-Afghani (1897), Mufti Muhammad Abduh (1905 M), Muhammad Iqbal (1938 M) Pemikiran Ekonomi Islam Pereode Lanjut 1931sekarang

uhammad Abdul Manan (b. 1938), Muhammad Najatullah Siddiqi (b. 1931), Syed nawad Haider Naqvi (b. 1935), Monzer Khaf, Sayyid Mahmud Taleghani, Muhammad Baqir as-Sadr, Umer Chapra

Untuk lebih memberikan kejelasan dan pengetahuan atas sumbangsih pemikiran para pemikir ekonomi Islam khususnya pemikiran ekonomi pada masa Khulaf Ar-Rosyidin, maka makalah ini akan mejelaskan praktek ekonomi dengan berbagai kebijakan ekonomi khusus pada masa kholofah Umar bin Khattab yang dalam sejarah pada masa Umar inilah sebagai masa gemilang peradaban Islam dalam perkembangan politik maupun ekonomi.

Pembahasan 1. Biografi Umar bin Khattab Khalfiah Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar as-Siddiq yang sukses dalam menjalankan amanat umat dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun dan enam bulan, Umar bin Khattab mewujudkan iklim politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecermelangan perencanaan; meletakkan berbagai sistem ekonomi dan manajemen yang penting; menggambarkan garisgaris penaklukan dengan banyak melakukan ekspansi sehingga wilayah Islam meliputi jazirah Arab, sebagian wilayah Romawi (Syiria, Palistina, dan Mesir), serta seluruh wilayah kerajaan Persia termasuk Irak dengan pengaturan yang sitematis atas daerah-daerah yang ditaklukkan; menegakkan keadilan disetiap At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Dwi Hidayatul Firdaus

265

daerah dan terhadap ssemua manusia; melakukan koreksi terhadap pejabat serta memperluas permusyawaratan. Atas keberhasilannya tersebut, orang-orang Barat meenjuluki Umar sebagai The Saint Paul of Islam.4.

Umar bin Khattab dilahirkan 30 tahun sebelum masa kenabian. Ia hidup selama 65 tahun yang 30 tahun dihabiskan dalam kejahiliyahan dengan menyembah berhala, yang didalamnya dia tidak dikenal kecuali pernah menjadi wakil utusan bagi kaum Quraisy. Sebab, jika terjadi perang di antara kaum Quraisy dan suku lain, maka mereka mengutus umar sebagai utusan. Dan sebagaian lagi dihabiskan untuk menegakkan dan mengembangkan agama Islam serta hanya menyembah kepada Allah SWT sampai akhir hayatnya.

Umar bin Khattab dilahirkan dengan nasab ayahnya bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdil ‘Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Lu’ayyi bin Gholib Al-Qurasyi Al-‘Adawi. Sedangkan dari nasab ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mughirah, dari Bani Makhzumi dimana Hantamah adalah sepupu dari Abu Jahal. Umar bin Khattab memiliki kunyah Abu Hafas dan laqob5 Al Faruq. Dikatakan bahwa dia digelari demikian itu dikarenakan keterusterangnnya terhadap keislamannya, ketika yang lain menyembunyikan keislaman mereka. Maka dia membedakan antara yang hak dan yang batil.6 Umar adalah sosok tinggi besar, lebat bulu badannya, raambut teruarai dari kedua sisi kepalanya, berkulit putih kemerah-merahan, berjenggot lebat, berkumis tebal dan menyemir ubannya dengan hana’ (pohon sejenis pacar).

Disamping sifat-sifat fisik tersebut, Umar juga memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, antara lain: adil, tanggung jawab, keras dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menghadapinya dengan tegar dan penuh keteguhan baik masalah pribadi, negara dan agama, santun terhadap rakyat dan sangat berwibawa, disegani, tajam firasatnya, luas ilmunya, cerdas pemahamannya, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin dijelaskan dalam kajian ini.

Ia menyatakan keislamannya pada tahun ke-6 dari kenabian. Keislamannya memiliki pengaruh besar bagi kaum muslimin. Abdullah bin Mas’ud Rodliyallahu ‘Anhu berkata, “Kami selalu sangat mulia sejak Umar masuk Islam.” Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Mas’ud berkata,”Sesungguhnya keislaman Umar adalah penaklukan, hijrahnya kemenangan, dan kepemimpinannya rakmat.”7 4 M.A. Sabzwari, Economic and Fical Sistem During Khilafat E-Roshidah, dalam Journal of Islamic Bangking and Finance, Karachi, Vol. 2, No. 4, 1985, hlm. 50. Dan untuk lebih jelasnya baca Michail H hart, The Hundred, A Ranking of The Most Influential Persons in History (New York: A and W Visual Library, 1978), hlmn. 275. Hart menempatkan Umar pada posisi ke-51 dari daftar orang berpengaruh di dunia.

5 Kunyah adalah nama julukan atau gelar yang didahului oleh lafad Abu atau Ummu. Sedangkan laqob adalah nama gelar atau julukan yang menunjukkan arti memuji atau mencela. untuk lebih jelasnya baca Ibnu Aqil, Syarah Alfiyah Ibnu Malik Bab ‘Alam,(Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 19 6 Ibnu Ahmad Al Haris, Jaribah, Fiqih ekonomi Umar bin Al-Khattab¸terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta Timur: Kholifa, 2006), hlm. 19.

7 ibid,.hlm. 24.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

266

Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Prespektif Bisnis Syariah

2. Aktifitas Ekonomi Bangsa Arab Aktifitas ekonomi mayoritas penduduk jazirah Arab secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: Perdagangan; Mayoritas aktifitas perdagangan bangsa Arab adalah diperkotaan, dan mereka memiliki pasar musiman untuk berdagang berbagai jenis barang kebutuhan. Pasar musiman ini didatangi oleh orang yang ingin berdagang dan melakukan jual-beli. Perdagangan merupakan aktifitas ekonomi utama bagi mereka. Itu disebabkan karena Makkah merupakan bumi tandus, tidak ada air dan tanaman. Sedangkan penduduknya memiliki kehormatan dalam pandangan orang Arab, sehingga mereka tidak memperlakukan kafilah mereka dengan buruk. Disamping itu letak geografinya yang menghubungkan antara daerah-daerah penting dalam perekonomian, yaitu Syam (Yordania, Palestina, dan Libia), Yaman, dan Habasyah (Ethopia).

Perhatian bangsa Qurais terhadap perdagangan sampai pada taraf mereka melakukan dua kali perjalanan perdagangan dalam setahun, yaitu perjalanan musim dingin ke Yaman dan perjalanan ke Syam pada musim kemarau. Oleh karena itu, kaum Quraisy menjadi kaya dan hidup dalam kemewahan.

Pertanian; Terdapat aktifitas pertanian disebagian daerah yang subur di jazirah Arab, seperti Yaman, Thaif, daerah utara dan sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan jazirah. Diantara daerah pertanian yang penting adalah daerah Madinah dan sekitarnya. Kurma dan gandum merupaka dua hasil pertanian terpenting di Madinah. Akan tetapi sarana prasarana yang digunakan masih sederhana dan konvensional.

Industri; Kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi paling lemah di negeri Arab dan paling sedikit perannya. Mayoritas kegiatan industri adalah sebagai profesi sederhana yang pada umumnya dilakukan oleh oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Diantara profesi ini yang sangat menonjol adalah tukang besi, tukang kayu, pertenunan dan pembuatan senjata.

3. Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab Pemerintahan Umar bin Khattab dikenal dengan pemerintahan yang bersih ditopang dengan karakteristik pribadi yang tegas dan berwibawa sehingga terbentuk kondisi kenegaraan yang damai, kesejahteraan rakyat semakin baik daripada masa sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi perrekonomian dan pendapatan masyarakat Arab pada masa itu dapat digolongkan pada taaraf perekonomian yang merata. Kekayaan dan kemakmuran tersebut mereka dapatkan dari harta rampasan perang (ghonimah), pajak tanah (kharaj), pajak perdagangan/bea cukai (usyur), zakat, pajak tanggungan (jizyah).

Pada masa ini, Umar bin Khattab membentangkan garis perbedaan

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Dwi Hidayatul Firdaus

267

mendasar pengelolaan ekonomi dengan kerajaan lainnya, seperti sistem fiodalisme yang diterapkan di Iran dan Irak8. Dengan menetapkan perekonomian yang lebih Islami dan tidak mengenal istilah kesewenang-wenangan dari para raja.9 Umar bin Khattab mengembangakan prinsip ekonomi bersama yang harus dinikmati oleh setiap orang berdasarkan prinsip al-Qur’an dan Sunnah Rosul tentang keadilan dan keseimbangan yang tidak memberi hak perseorangan secara berlebihan, tidak menghembuskan rasa benci pada kelas yang berbeda seperti halnya yang belakangan ini sering terjadi dalam mekanisme dan sistem penerapan ekonomi Sosialisme10. Beliau telah memanfaatkan semua faktor produksi, tanah, tenaga kerja, modal yang mencegah terjadinya dominasi suatu kelompok kecil. Jika hal demikian terjadi, maka akan membawa kepada stagnasi ekonomi.11 Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan ekonomi pada masa Umar bin Khattab, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Pendirian Baitul Mal Kontribusi Umar bin Khattab yang paling besar dalam menjalankan roda pemerintahan adalah dibentuknya perangkat administrasi yang baik. Ia mendirikan institusi administrasi yang hamper tidak mungkin dilakukan pada abad ketujuh sesudah masehi. Pada tahun 16 H, Abu Hurairah, Amil Bahrain, mengunjungi Madinah dan memmbawa 500.000 dirham kharaj. Jumlah ini merupakan jumlah yang sangat besar sehingga Khalifah mengadakan pertemuan dengan majelais Syura untuk membicarakan masalah tersebut dan kemudian diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan untuk keadaan darurat, membiayai angakatan perang, dan kebutuhan lain untuk umat. Untuk menyimpan dana tersebut, maka baitul mal regular dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di ibukota, kemudian dibangun cabang-cabangnya 8 Iran dan Irak pada waktu itu adalah negara monarkhi yang menggunakan sistem ekonomi feodalisme yang membagi ekonomi menjadi dua kelas, yaitu kaya dan miskin. Kelas kaya terdiri dari raja, anggota istana, para pejabat, para baron, tuan tanah, dan pemimpin agama. kelas ini menguasai segala sumber produksi yang ada. Sedangkan kelas miskin terdiri dari peetani, tukang-tukang, dan para penghasil barang, dan mereka ini tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi barang yanag mereka hasilkan sendiri. cara ini dimasksudkan untuk membantu kelompok kaya agar selalu kaya dengan mengeksploitasi kelompok orang-orang miskin. dan yang paling berkuasa dalam penerrapan system ini adalah para raja.

9 Majid, M. Nazori, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf (Yogyakarta: Pusat Studi Islam, 2003), hlm. 62 10 Sosialisme berakar dari paham sosialis yang lahir pada abad-18. Inti dari aliran sosialisme adalah lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum daripada kesejehateraan pribadi. Aliran ini berprinsip tentang urgensi pemerintah dalam dunia perekonomian, dimana tidak diakui adanya kepemilikan individu. Resources dan semua factor produksi; tanah, industri dan infrastruktur yang ada merupakan hak kepemilikan negara. Bahkan, segala kebijakan dan perencanaan tentang stabilitas perekonomian ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah. Untuk lebih mendalam baca DR. Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam Di Tengan Krisi Ekonomi Global, trjm. Ahmad Ikrom(Jakarta Timur: Zhikrul Hakim, 2004), hlm. 11. dan Abdullah Abdul Husai at-Tariqi, Ekonomi Islam Prinsip, dasar, dan Tujuan(Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004) hlm. 42 11 Majid, M. Nazori, Pemikiran Ekonomi…………,hlm. 64

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

268

Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Prespektif Bisnis Syariah

di ibukota propinsi. Abdullah bin Irqom12 ditunjuk sebagai pengurus baitul mal (sama dengan menteri keuangan) bersama dengan Abdurrahman bin Ubaid Al-Qori serta Muayqob sebagai asistennya. Setelah menaklukkan Syiria, Sawad dan Mesir, penghasilan baitul mal meningkat (Kharaj dari Sawad (Irak) mencapai seratus juta dinar dan dari Mesir dua juta dinar).13 Untuk mewujudkan keberhasilan pengawasan harta maka khalifah Umar menerapkan independensi perangkat pengwasan baitul mal dari kekuasaan kekuasaan eksekutif (para wali) dan bersandar pada sistem pemisahan tugas administrasi dan tugas-tugas akutansi dalam perangkat negara.

Sedangkan dalam hal mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar men­dirikan beberapa departemen yang diang­gap perlu, seperti: a. Departemen Pelayanan Militer. De­par­te­men ini berfungsi untuk men­ dis­tri­bu­si­kan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jum­lah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap pe­nerima dana. b. Departemen Kehakiman dan Eksekutif. De­partemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif.

Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang di­ terima harus mencukupi kebutuhan ke­luarganya agar terhindar dari praktik suap dan jum­lah gaji yang diberikan ha­rus sama dan ka­lau pun terjadi per­be­daan, hal itu tetap da­lam batas-batas ke­wa­jaran. c. Departemen Pendidikan dan Pengem­bangan Islam. Departemen ini men­dis­tri­busikan bantuan dana bagi penyebar dan pe­ngembang ajaran Islam beserta ke­luarganya, seperti guru dan juru dakwah. d. Departemen Jaminan Sosial. Departemen ini menyimpan daftar bantuan untuk mereka fakir yang menerita dan miskin. tujuan dari depertmen ini adalah agar tidak seoangpun di negeri ini terabaikan kebutuhan hidupnya. semua orang yang sakit, usia lanjut, cacat, yatim piatu, janda atau oleh karena sebab lain sehingga tidak mampu memperoleh penghidupan sendiri diberi bantuan keuangan secara tahunan dari baitu mal.14 Properti baitul mal dianggap sebagai “harta kaum muslim” sedangkan Khalifah dan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Jadi, merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan tunjngan yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar untang orang-orang yang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus-kasus tertentu dan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial. Pemberian tunjangan tersebut merupakan sesuatu yang 12 Adalah orang yang selama hidupnya Nabi menyimpan data mengenahi suku-suku dan sumber airnya serta keluarga anshar.

13 Baladhuri, Kitab Futuh Al-Buldan, terj. Pihilp Khori Hittli (Bairut:1996), hlm. 20.

14 Rakman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 171.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Dwi Hidayatul Firdaus

269

pertama dalam sejarah duniad dimana pemerintah menyandang tanggung jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian warganya.15 Bersamaan dengan reorganisasi lembaga baitul mal, sekaligus sebagai perealisasian salah satu fungsi negara Islam, yakni fungsi jaminan sosial, Khalifah Umar membentuk sistem diwan yang menurut pendapat yang terkuat mualai dipraktekkan untuk pertama kali pada tahun 20 H. Dalam rangka ini, khalifah menunjuk sebuah komite nassab16 ternama yang tyerdiri dari Aqil bin Abi Thalib, Mahzamah bin Naufal dan Jabir bin Mut’im untuk membuat laporan sesnus penduduk sesuai dengan tingkat kepentingan dan golongannya.17 Daftar tersebut tersebut disusun secara berurutan dimulai dari orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW, para shabat yang ikut perang badar dan uhud, para imigran ke Abysinia dan madinah, para pejuang Qodisiyah atau orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyah dan seterusnya.

Jumlah tunjangan yang diberikan kepada masing-masing golongan untuk setiap tahunnya berbeda-beda. Secara umum tunjangan yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut:18 No

Penerima

Jumlah

1.

Aisyah dan Abbas Bin Abd Mutalib

masing-masing 12000 dirham

2.

Para istri nabi selain Aisyah Ali, Hasan, Husain dan para pejuang badar Para pejuang uhud dan para migran abisinya Kaum muhajirin sebelum peristiwa fathu makah Putra para pejuang badar, orang yang memeluk islam ketika fathu makah, anakanak kaum muhajirin dan anshar, para pejuang perang qadisiyah, uballa, dan orang-orang yang menghadiri perjanjian hudaibiyah Orang-orang makah yang bukan termasuk kaum muhajirin

masing-masing 10000 dirham

8.

Warga madinah

Masing-masing 25 dinar

9.

Kaum muslimin di yaman, syria, irak

Masing-masing dirham

3.

4.

5.

6.

7.

masing-masing 5000 dirham masing-masing 4000 dirham masing-masing 3000 dirham

masing-masing 2000 dirham

masing-masing 800 dirham 200-300

15 Majid, M. Nazori, Pemikiran Ekonomi …………….., hlm. 189 16 adalah orang yang ahli dalam sejarah keluarga dan keturunan 17 Ra’ana, Irfan Mahmud, Ekonomi Pemerinthan Umar bin Al-Khattab (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997),hlm. 155 18 Karim, Adiwarman Azhar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.63

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

270 10.

Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Prespektif Bisnis Syariah Anak-anak yang baru lahir yang tidak masing-masing 100 d irham diakui

Disamping itu, kaum muslimin memperoleh tunjangan pensiunan berupa gandum, minyak, madu dan cuka dalam jumlah yang tetap. Kualitas dan jenis barang berbeda-beda di setiap wilayah. Peran negara yang ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian bagi setiap warga negaranya ini merupakan hal yang pertama kali terjadi dalam sejarah dunia.

Setiap kebijakan pasti tidak akan mulus dalam pelaksanaannya. begitu juga dengan kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Umar tersebut mendapat reaksi dari salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Menurutnya dalam hal ini, tindakan Umar akan memicu lahirnya sifat malas dikalangan para pedagang yang berakibat fatal bagi kelangsungan hidup mereka sendiri jika suatu saat pemerintah menghentikan kebijakan tersebut.19 Kepemilikan Tanah Sepanjang pemerintahan Umar banyak daerah yang ditaklukkan melalui perjanjian damai. Penaklukan ini banyak menimbulkan masalah baru. Utamanya adalah berhubungan dengan kebijakan negara tentang kepemilikan tanah yang ditaklukkan. Dari sinilah muncul permasalahan bagaimana pembagiannya, diantara sahabat ada yang menuntut agar kekayaan tersebut didistribusikan kepada para pejuang, sementara yang lain menolak. Setelah mengalami perdebatan yang panjang, Umar memutuskan bahwa tanah masih bisa ditempati oleh penduduknya dengan memberlakukan tanah tersebut sebagai fa’i, dan prinsip yang sama diadopsi untuk kasus-kasus yang akan datang. Umar menetapkan peraturan yang berhubungan dengan tanah sebagai berikut: 1. Wilayah Irak yang ditaklukkan dengan kekuatan menjadi milik orang muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat, sedangkan bagian yang berada dibawah perjanjian damai tetap dimiliki oleh pemilik sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan.

2. Kharaj dibebankan kepada semua tanah yang berada dibawah kategori pertama, meskipun pemilik tanah tersebut memluk agama Islam.

Dengan demikian, tanah seperi itu tidsak dapat dikonversi menjadi tanah usyur.

3. Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan selama mereka membayar kharaj dan jizyah 4. Tanah yang tidak ditempati atau ditanami (tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali (seperti Basra)s bila ditanami oleh orang muslim diperlakukan sebagai tanah usyur 5. Di Sawad (Irak), kharaj dibebankan sebesar satu dirham dan satu 19 Peringatan ini terbukti benar ketika tunjangan para pedagang dihentikan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, Hijaz menjadi kota yang tidak produktif dan tidak dapat memperoleh vitalitasnya kembali

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Dwi Hidayatul Firdaus

271

rofz (satu ukuran lokal) gandum dan barley (jenis gandum) dengan anggapan tanah tersebut dapat dilalui air . Harga yang lebih tinggi dikenakan kepada ratbah (rempah atau cengkeh) dan perkebunan Di Mesir menurut sebuah perjanjian amar, dibebankan dua dinar, bahkan hingga tiga Irdab gandum, dua qist untuk minyak, cuka, dan maddu. Rancangan ini sudah disetujui oleh Khalifah Perjanjian Damaskus (Syiria) menetapkan pembayaran tunai, pembagian tanah dengan kaum Muslim. Beban perkepala sebesar satu dinar dan beban jarib (unit berat) yang diproduksi per jarib (ukuran) tanah20 Zakat Kegiatan beternak sudah menjadi mata pencaharian sebagian umat muslim untuk menghidupi diri dengan memperdagangkannya. Di Syiria dan diberbagai wilayah kekuasaan Islam lainnya banyak yang melakukan beternak kuda dan memperdagangkannya, bahkan pernah diriwayatkan bahwa seekor kuda Arab Taghlabi diperkirakan bernilai 20.000 dirham dan orang-orang islam terlibat dalam perdagangan ini. Karena maraknya perdagangan kuda, mereka menanyakan kepada Abu Ubaidah selaku Gubernur Syiria tentang kewajiban membayar zakat kuda dan budak. Gubernur memberitahukan bhwa tidak ada zakat atas keduanya. Kemudian mereka mengusulkan kepada Khalifah agar ditetapkan kewajiban zakat atas keduanya, akan tetapi permintaan tersebut tidak dikabulkan. Mereka kemudian mendatangi kembali Abu Ubaidah dan bersikeras ingin membayar. Akhirnya Gubernur menulis surat kepada Khalifah dan Khalifah Umar menanggapinya dengan sebuah intruksi agar Gubernur manarik zakat dari mereka dan mendistribusikannya kepada para fakir miskin serta budak-budak. Sejak saat itu, zakat kuda ditetapkan sebesar satu dinar atau atas dasar ad valorem, seperti satu diham untuk setiap empat puluh dirham.21 Selain kasus diatas, juga ada satu kasus lagi yang terjadi pada masa Khalifah Umar. diriwayatkan bahwa gubernur Thaif melaporkan bahwa pemilik sarangsarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Umar mengatakan bahwa bila mereka membayar usyur, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak mau maka tidak akan mendapat perlindungan. Menurut laporan Abu Ubaid, Umar membedakan madu yang diperroleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari lading. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepulu untuk madu jenis kedua.22 Selain itu, khalifah Umar mengambil suatu kebijakan untuk menunda pengambilan zakat yang khusus pada binatang ternak akibat terjadinya krisis pada tahun Ramadah dengan banyaknya hewan ternak yang mati.23 Diriwayatkan 20 Majid, M. Nazori, Pemikiran Ekonomi, hlm. 191 21 Karim, Adiwarman Azhar, Sejarah Pemikiran hlm. 69.

22 ibid,. hlm. 70 23 Syekh Mar’I bin Yusuf berpendapat bahwa imam dan petugas zakat boleh menunda zakat dari orang-

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

272

Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Prespektif Bisnis Syariah

bahwa khalifah Umar memerintahkan para amilnya pada saat krisis Ramadah dengan perkataannya,”Beikanlah zakat kepada orang yang pada masa krisis ini masih memiliki seratus ekor kambing, dan tidak kepada orang yang dalam kisis ini masih meiliki dua ratus kambing.”24 Usyur25 Sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok suku yang tinggal dipedasaan membayar pajak (usyur) pembelian dan penjualan (maqs). Setelah Negara Islam berdiri di disemenanjung Arab, Nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapuskan bea masuk antar propinsi yang masuk dalam daerah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditangani oleh beliau bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekuasaanya. Secara jelas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) dikatakan sebagai yang pertama dalam masa Umar.

Orang-orang Manbij adalah orang-orang harbi yang meinta izin kepada Khalifah memasuki negara muslim untuk melakukan perdagangan dengan membayar sepersepuluh dari nilai barang. Setelah berkonsultasi dengan beberapa sahabat yang lain Umar memberikan izin. Namun, terdapat kasus khusus ketika Abu Mussa Al-As’ari menulis surat kepada Khalifah Umar yang menyatakan bahwa pedagang muslim dikenakan pajak sepersepuluh ditanah harbi. Khalifah Umar menyarankan agar membalasnya dengan mengenakan pajak pembelian dan penjualan yang normal kepada mereka. Ada perbedaan versi menurut tingkat ukurannya. Tingakat ukuran yang paling umum digunakan adalah 2,5% untuk pedagang muslim, 5% untuk kafir dzimmi, dan 10% untuk kafir harbi dengan asumsi harga barang melebihi dua ratus dirham. Menurut Ziyad bin Huddair, seorang asyir26dijembatan Efrat mengatakan kita biasanya mengumpulkan usyur hanya dari pedagang Roma saja. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kafir harbi yang tinggal di negara Islam selama pereode 6 bulan atau kurang dikenai sepuluh persen dan, bila memperpanjang masa tinggal hingga satu tahun, mereka dikenakan pajak sebesar 5%.27 Begitu juga usyur dibebankan kepada suatau barang hanya sekali dalam setahun. Ini sesuai dengan intstruksi Umar kepada pegawainya agar tidak menarik usyur dua kali dalam setahun walaupun barang tersebut diperbaharui.

Ini semua diinstruksikan setelah adanya komplain dari orang yang telah ditarik usyur dua kali atas kudanya. orang yang wajib kepadanya karena kemaslahatan, seperti ketika masa paceklik. Lihat beberapa pendapat fuqoha’ tentang penundaan pembayaran zakat pada DR. Yusuf Al-Qordhowi dalam Fiqh Az-Zakat.

24 Ibnu Ahmad Al Haris, Jaribah, Fiqih ekonomi Umar bin Al-Khattab…………………, hlm. 383.

25 Usyur adalah apa yang diambil oleh petugas negara dari harta yang dipersiapkan untuk dagang ketika melintasi daerah Islam, sehingga usyur ini lebih serupa deangan apa yang dikenal pada masa sekarang dengan istilah “bea cukai”.

26 orang yang bertugas menarik pajak 27 ibid,. hlm. 71

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Dwi Hidayatul Firdaus

273

Pos pengumpulan usyur terletak diberbagai tempat yang berbeda-beda, termasuk di ibukota. Menurut Saib bin Yazid, pengumpulan usyur dipasar-pasar Madinah, orang-orang Nabaetean yang berdagang di Madinah juga dikenakan pajak pada tingkat yang umum, tetap setelah beberapa waktu Umar menurunkan prosentasenya menjadi 5% untuk minyak dan gandum, untuk mendorong import barang-barang tersebut di kota.28 Sedeqah dari Non-Muslim Pada masa Khalifah Umar tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Thaghlib yang keselurahan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar oleh orang muslim. Bani Tanghlib merupakan suku Arab yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan Jizyah kepada mereka, tetaapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak jizyah dan malah membayar sedeqah. Nu’man bin Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tidak bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh dan seharusnya keberanian merek menjadi aset negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedeqah yang harus mereka bayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seoraaang anak tau memaksanya untuk mernerima kepercayaan mereka. mereka setuju dan menereima untuk membayar sedeqah ganda.

Baladzuri mereiwayatkan bahwwa Ali seringkalim mengatakan bahwa bila dirinya berkesempatan untuk melakukan negosiasi dengan Bani Taghlib, dia akan menggunakan caranya sendiri dengan mereka. Menurut Ali, dengan mengkristenkan anak-anak mereka, Bani Taghlib telah melanggar persetujuan dan tidak lagi dapat dipercaya. Walaupun demikian, kaum muslimin sepakat bahwa yang didapat dari Bani Taghlib tidak untuk dibelanjakan seperti halnya kharaj karena sedeqah tersebut merupakan pengganti pajak.29 Mata Uang Pada masa Nabi dan sepanjang masa Khulafa ar-Rosyidin mata uang asing dengan berbagai bobot sudah dikenal di Arabia, seperti dinar, sebuah koin emas dan dirham sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan satu mistqal atau sama dengan dua puluh qirat atau seratus grain barley. Bobot dirham tidak seragam. Untuk menghindari kebingungan , Umar menetapkan bahwa dirham perak seberat 14 qirat dan satu mistqol adalah tujuh per sepuluh.30 Ada beberapa catatan dalam hal penerbitan mata uang pada masa Khalifah Umar yang penjelasannya sebagaimana berikut: 28 ibid,. hlm. 72 29 ibid,. hlm. 73 30 Majid, M. Nazori, Pemikiran Ekonomi , hlm. 193

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

274

Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Prespektif Bisnis Syariah

Penerbitan uang pada masa Umar hanya terbatas pada dirham, sementara dinar tidak dicetak melainkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan Percetakan dirham tidak dengan ukiran ala Arab murni, namun dicetak dengan ala Ajam dengan penambahan ungkapan-ungkpan Arab. Dan penting bahwa uang tersebut sesuai dengan tolak ukur syari’ah (enam daniq) dan dicetak dengan murni, selamat dari kecurangan yang diderita oleh dirham pada masa pemerintahan Persia.

Beberapa sumber tidak menyebutkan bahwa Umar mengumumkan dirham yang dicetaknya tersebut sebagai mata uang resmi dan meniadakan muamalah dengan dirham yang lain.31 Penerbitan merupakan masalah yang dilindungi oleh kaedah-kaedah umu syari’at Islam. Sebab penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, sedangkan bermain-main dalam penerbitan uang akan berdanpak pada terjadinya kemudhorotan umat. misalnya hilangnya kepercayaan terhadap terhadap mata uang, terjadinya pemalsuan, pembengkakan nilai uang (inflasi).

Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Negara Seperti yang telah disinggung di muka, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan negara adalah mendistribusikan seluruh pendapatan yang diterima. Kebijakan tersebut mengalami perubahan pada masa Khalifah Umar.

Khalifah Umar mengklasifikasikan pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu: 1. Pendapatan zakat dan usyur. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul mal pusat dan dibagikan kepada delan ashnaf seperti yang telah ditentukan oleh al-Quran.

2. Pendapatan khums dan sedekah pendapatan ini didistribusikan kepada para fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan. Dalam sebuah riwayat, diperjalanan menuju Damaskus Khalifah Umar bertemu dengan seorang Nasrani yang menderita penyakit kaki gajah. Melihat hal tersebut, khalifah umar segera memerintahkan pegawainya agar memberikan dana kepada oirang tersebut yang diambilkan dari hasil pendapatan sedekah dan makanan yang diambilkan dari persediaan untuk para petugas.

3. Pendapatan kharaj, fa’i, jizyah, ‘usyur dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiunan dan dana bantuan serta menutupi biaya opraasional administrasi, kebutuhan militer dan sebagainya.

31 Ibnu Ahmad Al Haris, DR. Jaribah, Fiqih ekonomi Umar bin Al-Khattab………………………, hlm.

338

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Dwi Hidayatul Firdaus 4.

275

Pendapatan lail-lain. pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaa anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.32 Perhatian Umar tehadap pendapatan itu lebih besar daripada perhatiannya terhadap jumlah pendapatan. Umar mengawasi untuk memastikan bahwa pemasukan pendapatan tersebut baik. Maka, tidak boleh dana pendapatan masuk pada baitul mal kecuali yang halal dan tidak ada di dalamnya kezdoliman kepada seseorang. Karena pendapatan yang diragukan tidak memberi kebaikan bagi umat, bahkan menghilangkan berkah dan menyebabkan masalah ekonomi dan sosial yang bermacam-macam.

Diantara alokasi pengeluaran dari harta baitul mal setelah mendistribusikan kepada orang yang berhak antara lain kepada orang-orang miskin yang lemah, anak-anak yatim, janda-janda dan orang-orang tua, dana pensiunan merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Khalifah Umar menempatkan dana pensiunan di tempat pertama dalam rangsum bulanan (azroq) pada tahun 18 H, dan selanjutnya pada tahun 20 H dalam bentuk rangsum tahunan (atya).

Dana pensiunan ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah bergabung dalam kemiliteran. Beberapa orang yang berjasa diberi pensiunan kehormatan (shoraf) seperti yang diberikan kepada istri Rosulullah atau para janda dan anak pejuang yang telah wafat. Non-Muslim yang bersedia ikut dalam kemiliteran juga mendapat penghargaan serupa dan dana tersebut juga termasuk bagi pegawai sipil.

Sistem administrasi dana pensiunan dan rangsum dikelola dengan baik.

Dalam setahun, dana pensiunan dibayarkan dua kali, sedangkan pemberian rangsum dilakukan secara bulanan. Administrasi dana pensiunan terdiri dari dua bagian, bagian pertama terdiri berisi catatan sensus dan jumlah yang telah menjadi hak setiap penerima dana dan bagian kedua berisi laporan pendapatan. Dana teersebut didistribusikan melalui seorang arif yang masing-masing bertanggung jawab atas sepuluh orang penerima dana.33 Seperti halnya yang dilakukan oleh Rosulallah SAW, Khalifah Umar menetapkan bahwa negara bertanggung jawab membayarrkan atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit, atau jatuh miskin, membayar tebusan para tahanan muslim, membayar diyat orang-orang tertentu, serta membayar biaya perjalanan para delegasi dan tukar menukar hadiah dengan negara lain. Dalam perkembangan berikutnya, setelah kondisi baitul mal dianggap cukup kuat, ia menambahkan beberapa pengeluaran lain dan memasukkannya dalam daftar kewajiban negar, seperti memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi.34 4. Analisis Kebijakan Umar bin Khattab 32 Karim, Adiwarman Azhar, Sejarah Pemikiran..hlm. 74.

33 ibid,. hlm. 76.

34 ibid,. hlm. 78.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

276

Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Prespektif Bisnis Syariah

Pendekatan dan upaya-upaya ekonomi pada masa lalu selalu terjalin erat dengan moral manusia, persepsi kultural dan keagamaan, aspirasi, dan keprihatinan. Pandangan dunia manusia, visi masyarakat, dan kerangka penting dalam membentuk keputusan ekonomi mereka yang berupa kepentingan diri, penciptaan kekayaan, dan hubungan kepemilikan tetap menjadi titik sentral.

Sehingga terbentuklah sistem-sitem ekonomi yang bermacam-macam, seperti sosialis, kapitalis, feodalisme dengan dominansi sistem kapitalis lewat premium mobile mekanisme pasar yang diklaim dapat memecahkan semua persoalan manusia.

Islam adalah konsep komprehensif dan sempurna dengan satu sifat dasar atau “basic feature” dari Islam itu adalah sebagai rohmatan lil ‘alamin, memberikan pedoman semua hal termasuk ekonomi kendatipun untuk hal-hal tertentu hanya konsep dasarnya saja. Untuk yang sifatnya rincian diserahkan pada pola pikir umatnya yang juga sudah harus mengikuti filosofi Islam yang terbentuk dari keyakinan pada keimanan dan tauhid ilahiyah. Ekonomi dalam Islam misalnya tentu sudah ada referensinya kendatipun oprasionalnya tidak selengkap teori ekonomi kapitalise saat ini.

Pereode Khalifah Umar bin Khattab merupakan pereode keemasan Islam yang didalamnya semua aspek mulai dari dakwah, politik dan ekonomi tumbuh dan berkembang pesat dengan mengacu pada rule syari’at Islam. Keberhasilan pereode ini tidak terlepas dari pribadi khalifah Umar sendiri yang tegas dan peduli akan kemajuan Islam.

Jika kita analisa keberhasilan Khalifah Umar pada dalam roda pemerintahan dan perekonomian dengan kebijak-kebijakan yang diambil, maka ada beberapa hal yang menjadi faktor keberahasilan Khalifah Umar dalam menerapkan kebijakan ekonomi dalam pemerintahannya, yaitu: 1. Perhatian umar tentang masalah ekonomi dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil ketetapan di dalamnya melainkan dengan perenungan dan memperhatikan tentang danpak sekarang dan akan datang. Seperti pengambilan kebijakan tidak mengambil zakat hewan ternak pada tahaun ramadah.

2. Umar dalam megambil kebijakan menggunakan jalan meusyawarah dan kembali kepada nash-nash al-qur’an dan as-sunnah untuk mencari hukum di dalamnya. Dan jika ditemukan nash hukum, maka menetapkan keputusan mayoritas peserta sidang musyawarah. Seperti permasalah kepemilikan tanah pada daerah taklukan.

3. Lebih mengedepankan kemanfaatan umum daripada kepentingan pribadi. Seperti per masalah pembentukan baitul mal dan pendistribusiannya.

4. Umar adalah pribadi yang bertanggung jawab dan zuhud serta banyak

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

Dwi Hidayatul Firdaus

277

memikirkan rakyat yang ditopang dengan ketegasan beliau dalam mengambil keputusan. Umar tidak segan-segan mengambil resiko dengan memecat pegawai pemerintahan yang melakukan kesalahan demi terciptanya kondisi pemerintahan yang bersih. Seperti beliau mengambil kebijakan bagi pegaawi pemerintahan tidak diperbolehkan melakukan aktifitas perdagangan. Dengan alasan kawatir harta negara disengaja atau tidak disengaja masuk dalam proses perdagangan tersebut.

Selain point di atas, keberhasilan Umar dalam penerapan kebijakan ekonomi adalah semua kebijakan yang diambil dan diputuskan dalam majlis syuro langsung diaplikasikan dalam masyarakat, mulai dari daerah ibukota sampai propinsi-propinsi. Dengan sumber daya pelaksananya yang berdedikasi tinggi, amanah dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Kesimpulan Dalam sejarah, terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil untuk kemaslahatan hidup generasi sesudahnya. Karena itu, salah satu ungkapan seorang ulama’, bahwa tidak akan baik generasi akhir umat ini melainkan dengan apa yang menjadikan generasi pertamanya menjadi baik. dan sebaik-baik umat aalah umat yang mau belajar dari masa lalu.

Sebagai khalifah kedua, Umar bin Khattab sukses dalam mengatur pemerintahan dan ekonomi negara. Mungkin tidak salah jika dikatakan bahwa Umar bin Khattab telah menunjukkan kepada dunia bahwa penerapan syari’at yang suci ini sama sekali tidak menghalangi daya kreatif dan inovasi sang pemimpin tertinggi sebuah negara dalam mewujudkan negara yang damai dan makmur. Syari’at disamping memberikan batasan , patron dan rambu-rambu agar setiap kebijakan tidak menjadi sumber laknat, juga memberikan dorongan dan motivasi yang sangat kuat kepada pemimpin untuk bekerja keras mewujudkan apa yang paling mashlahat bagi rakyatnya.

Umar sebagai pemimpin khalifah berhasil responif terhadap permasalahanpermasalahan dan kasus-kasus yang terdapat dalam masyarakat Islam terkhusus pada masalah perekonomian dengan mencetuskan beberapa kebijakan ekonomi yang tidak memihak dengan prinsip keadilan yang telah diatur dalam al-Quran, as-Sunnah dan ijma’ sahabat. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa Umar secara garis besar dihimpun dalam delapan bentuk, yaitu: 1) Pembentukan baitul mal 2) Kepemilikan tanah 3) Zakat 4) Usyur 5) Mata uang 6) Sodaqah orang non muslim 7) Klasifikasi dan alokasi pendapatan negara Semua kebijakan yang diputuskan mengenahi ketujuh bentuk di atas, terbukti menjadi landasan awal bagi kemajuan pereode Umar diberbagai sektor ekonomi dengan ketegasan dan pengawasannya terhadap pelaksanaan kebijakan

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

278

Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Prespektif Bisnis Syariah

tersebut. Sebelum tulisan diakhiri, penulis memohon kritik membangun dan saran, guna memperbaiki dan lebih tajamnya pembahasan makalah ini, sehingga pemahaman-pemahaman yang daiperoleh lebih komprehensif. Dan tidak lupa, kami mengajak pada diri pribadi dan orang yang inters dengan makalah ini untuk meneladani serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupana sehari-hari pribadi Umar yang termasyhur akan ketegasan dan keberaniannya menerapkan aturan dan memegang prinsip terlebih pada masalah agama.

Daftar Pustaka Baladhuri, Kitab Futuh Al-Buldan, terj. Pihilp Khori Hittli .Bairut:1996.

DR. Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam Di Tengan Krisi Ekonomi Global, trjm.

Ahmad Ikrom(Jakarta Timur: Zhikrul Hakim, 2004 Ibnu Ahmad Al Haris, Jaribah, Fiqih ekonomi Umar bin Al-Khattab¸terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta Timur: Kholifa, 2006.

Ibnu Aqil, Syarah Alfiyah Ibnu Malik Bab ‘Alam,(Surabaya: Al-Hidayah.

Karim, Adiwarman Azhar, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

M.A. Sabzwari, Economic and Fical Sistem During Khilafat E-Roshidah, dalam Journal of Islamic Bangking and Finance, Karachi, Vol. 2, No. 4, 1985 Majid, M. Nazori, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf (Yogyakarta: Pusat Studi Islam, 2003 Michail H hart, The Hundred, A Ranking of The Most Influential Persons in History (New York: A and W Visual Library, 1978), Ra’ana, Irfan Mahmud, Ekonomi Pemerinthan Umar bin Al-Khattab (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.

Rakman, Afzalur, Doktrin Ekonomi Islam Jilid I (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Retno Kurnianingsih, Perkembangan Sistem Ekonomi Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Prraktek Akutansi, dalam Jurnal Kompetensi, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Vol. 2, No. 3, September-Desember, 2004.

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

279

PEDOMAN PENULISAN JURNAL AT-TAHDZIB 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jurnal at-Tahdzib menerima naskah berupa ringkasan hasil penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan karya ilmiah populer yang belum dan tidak dipublikasikan dalam media cetak manapun Naskah diketik pada kertas kuarto dua spasi dengan jumlah halaman 25-30. Tulisan ditulis dengan MS-Word dan dikirim dalam bentuk CD dan hasil print out sebanyak 3 buah.

Abstraksi (intisari) dalam bahasa inggris dan tidak lebih dari ½ halaman kuarto.

Judul diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang sesuai isi tulisan.

Nama penulis (tanpa gelar), lembaga tempat kerja, latar belakang pendidikan dan biodata ditulis lengkap dan jelas.

Sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut: a. Judul, nama penulis, lembaga dan biodata b. Abstrak c. Batang tubuh (penelitian lapangan & kepustakaan) : Pendahuluan berisi : 1. Pengantar berupa latar belakang dan masalah 2. Metodologi 3. Hasil dan pembahasan 4. Kesimpulan Batang tubuh (untuk karya ilmiah populer) : Pendahuluan berisi : 1. Latar belakang dan masalah 2.Tinjauan Teori (jika ada) 3. Pembahasan 4. Kesimpulan d. Daftar pustaka

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013

280 7.

8.

Tabel dan gambar harus diberi judul serta keterangan jelas. Judul pada tabel diletakkan di atas dan judul pada gambar diletakkan di bawah.

Daftar pustaka ditulis dalam urutan abjad secara kronologis : a. Untuk buku: Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2006), h. 1. b. Buku kumpulan artikel: Irawan, Irma & Supriyanto, Andi (eds), Jurnalistik Kontemporer (Edisi ke-2, cetakan 1), Bandung: Salsabila, 1999 c. Artikel dalam Jurnal atau Majalah: Muhtaromah, Bayyinatul, AlQur’an dan Material Genetik dalam Sel Kelamin Pria Penentu Jenis Kelamin Bayi. Ulul Albab. Volume ke-8, Nomor 2:57-61. 2007 d. Internet: http://paradigmainstitute.com/detik/detik/berita-utama/ stain-kudus-bukan-kampus-berbasis-riset.html diakses pada tanggal 31 Oktober 2011

At-Tahdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013