Edisi 19 juni issuuu

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



OKOWI

Singkap Data Nasabah Pengawasan ik di BKD dan Disd Samosir a “Lemah” Didug n Ada Kecuranga

EDISI 19

TAHUN KE II JUNI 2017 RP. 35.000 LUAR JAWA TAMBAH ONGKOS KIRIM

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Pemkab Bandung EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017 Butuh Pegawai yang Berkompetensi

Persoalan 1 Perjalanan Dinas DPRD Kalsel

:: FOKUS

:: REGIONAL

OKOWI

HAL 10

Tower Desa Palir Disegel! Kuwu Durakman Terancam Dipolisikan

Singkap Data Nasabah CITA Dukung DPR Sahkan Perppu Jokowi Jadi UU HAL 2

HAL 4 HAL 5

Ditjen Pajak Bisa Intip Otomatis Rekening Nasabah Rp3,3 Miliar HAL 3 UU KUP Jadi Jaminan Data Nasabah Tak Disalahgunakan

HAL 13

:: NUSANTARA

HAL 12

Bupati Bandung Geram, Akibat Pem bangunan Tol Soroja di Subkon

Pemkab Bandung Butuh

Buka Data Rekening Saham, KSEI Bakal Temui OJK

HAL 14

:: NUSANTARA

:: REGIONAL HAL 6

Isu Pemekaran KBT Kembali Mencuat

HAL 6

Stok Empat Komoditas Selama Ramadhan Aman

HAL 7

DPRD Kab Bandung Mendukung Pemekaran

HAL 8

Perusahaan yang Belum Jadi Peserta BPJS Akan Diberi Sanksi

HAL 9

Tabayun Bersama Bupati Bahas ADPD

Bupati Samosir Resmikan dan Launching Stone Crauser HAL 25

Waspada, di Pekanbaru Ada Penawaran Investasi Bodong HAL 28

TARIF IKLAN FULL HALAMAN COLOUR BELAKANG 1/2 HALAMAN COLOUR BELAKANG 1/4 HALAMAN COLOUR BELAKANG 1 HALAMAN ISI B/W 1/2 HALAMAN ISI B/W 1/4 HALAMAN ISI B/W 1/8 HALAMAN ISI B/W 1/16 HALAMAN ISI B/W

RP RP RP RP RP RP RP RP

20.000.000 00.000 14.500.000 0.000 4.000.000 0.000 10.000.000 00.000 5.000.000 0.000 3.000.000 0.000 2.000.000 0.000 1.000.000 0.000

INFO PEMASANGAN IKLAN

2

022-87799485 - 081222674999 99 9

Edukasi Eduka asi Dem D Demokrasi mokrasi si Birokr si Birokrasi Birokra okrra asi s Tanp Ta T Tan Tanpa npa Ko K Korupsi orupsi 



E EDISI DISI 19 | Ta T Tahun ahun hu u II: JUNII 2017

:: SELAYANG PANDANG

Data Nasabah Dibuka, Pengalihan Saldo Bakal Marak

Diterbitkan oleh : CV. SINAR JAYA & LEMBAGA PEMANTAU KORUPSI NASIONAL (LPKN) Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PEMIMPIN UMUM/REDAKSI: Jhony S Pane BAE WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rajanti Sihaloho PEMIMPIN PERUSAHAAN: Drs. Tatang Nuryana WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: Jono DEWAN PENASEHAT: H Hilman Sukiman, SH, SIP - H. Ir. Anang Susanto, M.Si DR. H. Juhana, MMPd - Dr. H. Agus Firman, Z. MSi Drs. H. Maman Sudrajat, MM Drs. Asep Hendia, MMPd - Drs. H. Adang Sudjana, MM Drs. Ruswan Rustandar, MSi Eros Marpaung SH - Drs. H. Adang Syafaat Dra. Hj. Euis Rosanah DR. Marlan Nirsamsu (Ketua Umum Pagar) DEWAN PEMBINA Irjenpol (Purn) PH Hutajulu, SH, MH Irjenpol (Purn) E. Viktor Simanjuntak, SH PENASEHAT HUKUM Subet Suregar SH - Wiwin SH, MH M. Ridho, E. SH, MH - Virgo Sagala, SH R Tirta Sonjaya AS, SH - Andri Suprihatno, SH REDAKTUR EXECUTIVE : Osama BJ Sihaloho REDAKTUR PELAKSANA: Baginda Gindo KOORDINATOR LIPUTAN : Basar Pakpahan DEWAN REDAKSI : Jhony Pane BAE - Bayu EL Roni, SE - Agah R, SH Togap Ht Soit, ST - Drs. Himpal Siagian, SH

P

emerintah akan melaksanakan sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI) terhadap data keuangan nasabah perbankan, baik dalam maupun luar negeri untuk kepentingan pemeriksaan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu).

Dengan pelaksanaan sistem AEoI tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa DJP akan memiliki wewenang untuk membuka data keuangan nasabah dengan batas saldo atau nilai rekening sebesar US$250 ribu atau setara Rp3,32 miliar.

“Dari sisi peraturan internasional, batas saldo yang wajib dilaporkan adalah US$250 ribu.

Maka, kami gunakan konteks batas saldo itu harus dilaporkan, harus sesuai dengan aturan internasional,” kata Sri Mulyani.

Namun, batas saldo tersebut merupakan batasan nilai rekening yang disepakati dalam perjanjian internasional bila antar negara yang menganut sistem AEoI ingin saling bertukar data keuangan nasabah perbankan.

Sedangkan, untuk batas saldo bagi nasabah perbankan dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, ada bat-

asan saldonya tersendiri. Sayangnya, Darmin belum ingin membagi informasi terkait batas saldo untuk nasabah perbankan domestik tersebut.

“Nanti dikeluarkan lebih dulu aturan pelaksanaannya. Pasti ada batasannya tapi nanti saja kalau aturan pelaksanaannya dibuat,” kata Darmin, seperti ditulis CNNIndonesia.com.

Terkait hal ini, pengamat perbankan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, batasan saldo bagi nasabah perbankan tersebut berpotensi menimbulkan tindakan pengalihan rekening oleh nasabah perbankan.

Menurut Bhima, potensi tindakan pengalihan rekening tersebut sangat besar terjadi lantaran nasabah dengan nilai rekening Rp500 juta tak ingin diintip data keuangannya oleh DJP. Sehingga agar rekening tak diusik oleh otoritas pajak, nasabah bisa saja membuat rekening baru dengan saldo di bawah Rp500 juta atau mengalihkan saldo tabungannya ke rekening-rekening lain, misalnya rekening dengan nama baru atau rekening keluarga dan koleganya.

Bila hal ini terjadi, tentu akan mempengaruhi kesehatan industri perbankan. Pasalnya, ada arus penarikan tabungan yang dilakukan nasabah dalam kurun waktu yang bersamaan.  Salam redaksi

WARTAWAN

 DKI JAKARTA: Wesly Napitupulu SE  PROVINSI JABAR: Boy Febriyanto - Jason- Asep Syahrial (Awing) Deden G Pandawa - Ardi Muchsin- Sbr Niat- Kiswondo Siregar - Agus Kristian, S - Bernad M  KABUPATEN BANDUNG: Basar Pakpahan - Ki Agus M Fattah - Donris Sitorus - Efendi Butar Butar - Hotdin S - Lili Setia Darma - Mindra -  KABUPATEN BANDUNG BARAT: Deden Mulyana  Biro Kota Bandung/Cimahi: Jason - Feryahman Sidabutar  Kab. Subang: Agus Purwanto  Tasikmalaya: ---  Ciamis: R Hidayat.  Kuningan: Dian S - Ramdani  Biro Cirebon: Tosen Lumban Gaol Kab. Cirebon: Muhadi - Jhony FS-  Biro Majalengka: ----  Cianjur : Taufiq Rachman Triadi, SPd - Gusmadi H Simanjuntak - Suhamdi  Biro Bekasi : Wahyudin  Biro Karawang: Tatang Supriatna  Indramayu: Deni Tanjung ST  BANTEN: Deden Ramdani  BATAM : Dra. Neli Chandrawati Manalu  SUMATERA UTARA: ---- Biro Kab Samosir : Pardamean Sidabalok - Rimpun Sirait - Halter Sihaloho - Jamoler Limbog.  Kab. Humbang Hasundutan: Ketler S  PERW.JAMBI: Samsul Nusal  Biro Kota Jambi: Usman Efendi Biro Batang Hari: --- Biro Tanjab Timur: Amerudin  MEDAN: Feris Pane SH  Biro Kab.Dairi/Kab.Pakpakbarat: Joniden Sianturi  RIAU: David Efendi Silalahi - Parman Purba - Wilfris Purba - E. Nikson Sianturi - Engkarben Tumanggor  Biro Pelalawan: Anton S  KAB. SIAK: Monang R Gultom  KALIMANTAN BARAT: Bistok Nadapdap  Biro Kota Pontianak: Ibrahim  Biro Kab. Kuburaya: Asben Sitinjak  Biro Kab. Mempawah: ----------  Kab. Sanggau A Muhammad Syamsudin  KALIMANTAN SELATAN: Kasanova S  Biro Banjarmasin: Holland Jesayas Lumban Tobing. PRACETAK : Bayan Simanungkalit  SIRKULASI: Oni Syahroni REDAKSI: Jalan Jati Petamburan I No. 1Tanah Abang Jakarta Pusat 10260 Telp. 021-5327862  TATA USAHA : Jalan Adipatiukur No. 78 Telp. 022-87799485 - 92758198 Baleendah Bandung 40258 HOME PAGE: kontroversinews.com E-MAIL: redaksi@kontroversinews.com REKENING: No. 009282725100 BANK bjb | 054401008560503 BANK BRI A.N JHONY S PANE BAE 

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

3 DALAM MENJALANKAN TUGASNYA WARTAWAN KONTROVERSINEWS SELALU DIBEKALI SURAT TUGAS PELIPUTAN BERSERTA KARTU IDENTITAS

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



:: FOKUS Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2017.

Nantinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang menilik informasi dan data nasabah.

OKOWI

Singkap Data Nasabah

CITA Dukung DPR Sahkan Perppu Jokowi Jadi UU terkait, khususnya UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan UU Perbankan, agar dapat mendukung inisiatif global dan reformasi perpajakan yang sedang dijalankan,” ujarnya, seperti dilansir CNNIndonesia.com Minggu (21/5) lalu.

Tak cuma itu, Yustinus mengusulkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan bersama-sama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gencar melakukan sosialiasi yang masif ke seluruh masyarakat, termasuk aparatur negara dan pelaku sektor keuangan agar tercapai kesepakatan yang sama.

CENTER for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendukung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Mei lalu.

Pasalnya, Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif CITA mengatakan, Perppu yang menjadi payung hukum pelaksanaan keterbukaan dan akses pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information/ AEoI) ini memenuhi unsur dangerous threat, reasonable necessity, dan limited time.

“DPR dan pemerintah juga perlu segera merevisi undang-undang

4

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

Tiga lembaga tersebut di atas juga dapat merumuskan skema pengawasan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan data keuangan.

“Khusus DJP Kemenkeu agar mengeluarkan aturan pelaksanaan yang memberikan kepastian dan keadilan,” imbuh Yustinus.

Kemudian, akses yang luas ini segera diikuti implementasi Comliance Risk Management (CMR yang akan mengolah seluruh informasi/data, sehingga diperoleh profil wajib pajak secara akurat dan mengklasifikan wajib pajak berdasarkan risikonya.

Ia berharap, pemerintah memanfaatkan momentum keterbukaan informasi keuangan ini dengan melakukan reformasi sistem keuangan agar lebih kredibel, akuntabel, dan kompetitif.

Selain itu, melanjutkan perbaikan regulasi, model insentif, kepastian hukum, dan administrasi yang mendukung kepercayaan investasi terhadap Indonesia.

Apresiasi Langkah Pemerintah CITA mengapresiasi langkah pemerintah merilis Perppu tersebut. Namun, karena sifat pertukaran ini resiprokal, sehingga Indonesia perlu menyelaraskan beberapa hal. Dari sudut kebijakan publik, pengampuan pajak (amnesti pajak) yang telah berakhir Maret 2017 itu merupakan insentif.

Sementara, AEoI merupakan disinsentif.

Berdasarkan data pengampunan pajak, jenis harta yang dideklarasikan adalah aset keuangan sebesar Rp2.900 triliun atau 56 persen dari total deklarasi harta, dan sekitar Rp2.100 triliun berada di dalam negeri.

Menurut Yustinus, hal ini menunjukkan bahwa DJP kesulitan untuk menjangkau data wajib pajak di dalam negeri. Fakta ini tentu saja menjawab problem mendasar stagnasi rasio pajak, yaitu terbatasnya akes terhadap data keuangan.

“Perppu ini menjadi pintu pembuka, sehingga pekerjaan rumah berikutnya adalah integrasi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) ke NIK (Nomor Induk Kependudukan),” pungkasnya. (bir)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

Ditjen Pajak Bisa Intip Otomatis Rekening Nasabah Rp3,3 Miliar

M

enteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa batas saldo yang bisa diakses otomatis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka pembukaan data otomatis adalah sebesar US$250 ribu atau setara dengan Rp3,3 miliar (kurs Rp13.000).

Menurut Sri Mulyani, batas tersebut sudah sesuai dengan ketentuan internasional yang terutang dalam skema keterbukaan dan akses pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI) yang disahihkan lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017.

“Dari sisi peraturan internasional, batas saldo yang wajib dilaporkan adalah US$250 ribu.

Maka, kami gunakan konteks batas saldo itu harus dilaporkan harus sesuai dengan aturan internasional,” ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers, Kamis (18/5) lalu.

Meski telah mendapatkan kewenangan luas, Sri Mulyani menjamin, pemerintah akan melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses pemeriksaan

yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Menurutnya, Kementerian Keuangan akan segera menerbitkan peraturan turunan sebagai pedoman teknis DJP dalam memeriksa rekening nasabah.

“Saya meyakinkan, menekankan pada masyarakat bahwa tata kelola DJP dalam rangka mendapatkan informasi, prosedur dan protokolnya maupun dalam menggunakan informasi tersebut akan diatur secara ketat,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Agus D W Martowardojo menuturkan, tidak ada lagi alasan bagi Wajib Pajak (WP) untuk menghindar dari radar petugas pajak dengan cara berpindah-pindah rekening.

Pasalnya, dalam skema AEOI, sudah terdapat 139 negara yang telah berkomitmen dalam perjanjian pertukaran data nasabah. Dari total tersebut, terdapat pula negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga pajak (tax haven).

“Ini semua sudah best practice (praktik terbaik), sehingga tidak akan mengganggu likuiditas perbankan karena banyak yang menarik dananya. Kalaupun ada, itu sementara, karena mereka mau taruh di mana lagi,” tegas dia. (bir)

5

:: FOKUS

UU KUP Jadi Jaminan Data Nasabah Tak Disalahgunakan MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberi jaminan sistem keterbukaan dan akses informasi data keuangan nasabah perbankan, tak akan disalahgunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah mengaku akan mengatur dengan jelas terkait tata cara pertukaran, pemanfaatan hingga penjaminan data keuangan nasabah dari risiko penyalahgunaan. Aturan tersebut, sambung Darmin, akan dikeluarkan dalam bentuk peraturan turunan yang merujuk pada dasar hukum yang telah ada, yakni yang tertuang dalam Undang-undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

“UU KUP juga mengaturnya, yang sudah ada sekarang ini bahwa semua data yang terkait dengan perpajakan seseorang atau perusahaan, itu wajib dirahasiakan dan tentu tidak boleh disalahgunakan,” ucap Darmin di Kementerian Keuangan, beberapa waktu lalu.

Dalam UU KUP, pemerintah memberikan jaminan akan kerahasiaan data keuangan nasabah perbankan yang diakses oleh petugas pajak, di mana jaminan tersebut diwujudkan dengan pemberian sanksi atau hukuman kepada pihak yang tak menjaga kerahasiaan data keuangan nasabah.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 41, yang menyebutkan bahwa sanksi atau hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50 juta bagi pejabat yang tidak memenuhi kewajiban merahasiakan data keuangan nasabah dan pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhi kewajiban pejabat tersebut untuk merahasiakan data nasabah.

Dengan begitu, menurut Darmin, masyarakat, khususnya nasabah perbankann tak perlu khawatir saat data keuangannya dilihat oleh DJP untuk pemeriksaan Di sisi lain, DJP tak akan menyalahgunakan data

6

data keuangan nasabah perbankan itu.

Adapun perlindungan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan yang telah dirilis Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari yang lalu. “Yang menyangkut supaya dia (DJP) jangan dituntut kalau dia melakukan tugas ini, tidak ada di UU KUP sehingga dia keluar di sini (aturan perlindungan di Perppu 1/2017),” terang Darmin.

Selain itu, masih dari sisi hukum, pemerintah juga menuangkan pemberian sanksi atau hukuman bagi lembaga jasa keuangan yang menolak memberikan data keuangan nasabahnya. Menurut Perppu 1/2017, sanksi atau hukumannya, yakni pidana penjara selama satu tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Senada dengan Darmin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberi jaminan bahwa data keuangan nasabah perbankan tak akan bisa disalahgunakan.

Pasalnya, Sri Mulyani akan memberikan jaminan tersebut yang tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Penyalahgunaan kan sekarang sudah ada di UU KUP, itu sudah ada turunannya.

Nanti kami akan melakukan. Saya tahu kalau masyarakat terus akan menanyakan ini.

Oleh karena itu, kami akan mengkhususkan agar bagaimana membangun kepercayaan dan kredibilitas DJP,” jelas Sri Mulyani pada kesempatan yang sama. (gir)

yang selanjutnya membuat wajib pajak dirugikan dengan tagihan pajak yang mengada-ada.

Kemudian, sebagai pelengkap aturan yang sebelumnya telah tertuang dalam UU KUP, pemerintah juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi DJP dalam menjalankan tugas pemeriksaan pajak dari

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: FOKUS

Buka Data Rekening Saham,

KSEI Bakal Temui OJK PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) akan segera melakukan pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendiskusikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan.

Untuk diketahui, KSEI adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia. Dalam kelembagaan pasar modal Indonesia, KSEI merupakan salah satu dari Self Regulatory Organization (SRO), selain Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

KSEI menjalankan fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Direktur KSEI Syafruddin menjelaskan, kini pihaknya masih mempelajari isi dari Perppu tersebut secara detil.

Sejauh ini, KSEI melihat belum ada aturan teknis dan detil terkait penyampaian informasi kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Kami yang akan ke OJK. Bagaimana pajak meminta data belum tahu.

Pelaksanaannya detilnya seperti apa akan kami diskusikan lagi,” ucap Sya-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



fruddin sebagaimana dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (19/5) lalu.

Sehingga, diskusi itu akan memperjelas bagaimana penyampaian data jika nantinya DJP meminta kepada KSEI. Jika memang DJP langsung meminta kpada KSEI, maka KSEI akan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada OJK. Selama ini, OJK sendiri memiliki wewenang untuk meminta dan memiliki seluruh data yang tersimpan di KSEI sebagai bentuk pengawasan dari regulator. Sehingga, bukan tidak mungkin DJP dapat langsung meminta ke OJK perihal data transaksi nasabah di pasar modal.

“OJK 100 persen berhak atas data KSEI. Nah kalau ada pihak lain butuh, selama ini koordinasi dulu dengan OJK. Sekarang yang jadi pertanyaan apa boleh langsung atau minta dulu ke OJK,” papar Syafruddin.

Tak hanya itu, KSEI juga membutuhkan aturan teknis terkait poin yang mengharuskan lembaga jasa keuangan memastikan kebenaran data nasabahnya. Dalam hal ini, KSEI sendiri tidak berhubungan langsung dengan nasabah.

Pasalnya, seluruh nasabah hanya akan terhubung langsung dengan perusahaan sekuritas. Data yang dimiliki KSEI sendiri tidak sedetil yang dimiliki

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

oleh perusahaan sekuritas. Sehingga, hal itu tidak dapat dilakukan oleh KSEI. “KSEI memang simpan data nasabah investor pasar modal tapi secara tidak langsung karena dibukakan rekening di KSEI. Data nasabah itu yang pegang lengkapnya perusahaan sekuritas,” pungkasnya.

Syafruddin menjelaskan, data nasabah yang dimiliki KSEI hanya sebatas transaksi nasabah dan aset nasabah di pasar modal. Sementara, terkait informasi detil lainnya disimpan oleh perusahaan sekuritas. “Kalau efek ada di KSEI, kalau aset saham di negara lain tidak ada di KSEI. Kalau data aset lainnya di luar itu adanya di perusahaan sekuritas,” ujar Syafruddin.

Untuk itu, jika memang yang dibutuhkan mengenai jumlah kepemilikan aset nasabah pasar modal selain jumlah sahamnya maka perlu diminta ke perusahaan sekuritas.

Sosialisasi ke Sekuritas Nantinya, KSEI juga akan melakukan sosialisasi dengan perusahaan sekuritas setelah mendapat kejelasan seluruh aturan teknis dari Perppu ini.

Selain itu, KSEI juga akan memperjelas tentang poin pendelegasian wewenang keterbukaan informasi.

“Kalau data sama, ada di KSEI dan perusahaan sekuritas, lalu apakah KSEI yang diminta memberikan data itu atau bagaimana. Ini masih ngawang-ngawang. Masih belum clear,” katanya.

Meski masih dinilai belum jelas, manajemen KSEI mendukung penuh aturan yang telah ditetapkan pemerintah tersebut. Menurutnya, akses data informasi ini tidak akan membuat investor, baik lokal dan asing menarik dananya dari pasar modal Indonesia.

Syafruddin memastikan, aturan ini tidak akan menjadi sentimen negatif bagi investor selama investor itu taat pajak dan tidak menyembunyikan informasi tertentu yang dibutuhkan oleh pihak pajak.

“Tidak ada masalah kalau normal-normal saja dan tidak ada yang disembunyikan. Ini misalnya sama saja seperti lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT),” tutur Syafruddin. (gir)

7

:: REGIONAL BANDUNG|RENCANA pemekaran wilayah Kabupaten Bandung Timur (KBT) kembali mencuat setelah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI mengusulkan surat rekomendasi Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk beberapa daerah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Bandung.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, aspirasi pemekaran KBT telah mengemuka sejak 2005 lalu, bersamaan dengan pemekaran daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang sudah lebih dulu berpisah dengan Kabupaten Bandung. “Saya harap segera ada kejelasan mengenai prosedur dan langkah yang harus dilakukan, kalau nantinya Presiden merestui pembentukan KBT,” ujar Dadang kepada wartawan.

Dadang menilai wajar ketika ada upaya lebih dari beberapa organisasi masyarakat di wilayah timur Kabupaten Bandung, yang ingin segera mendeklarasikan pembentukan KBT untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan.

Dirinya yang juga menjabat Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bandung itu mengatakan, KBT telah layak dijadikan DOB mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung sebesar Rp 800 miliar per tahun hampir sebagian besar berasal dari KBT. “Saya rasa KBT bisa lebih menjanjikan, tapi perlu ada keseimbangan setelah

Stok Empat Komoditas Selama Ramadhan Aman 8

Isu Pemekaran KBT Kembali Mencuat Lebih lanjut, kata dia, pembentukan KBT tentunya bisa memangkas waktu tempuh bagi warga di wilayah timur dalam hal pengurusan administrasi atau pelayanan publik lainnya.

“Nagreg ingin masuk ke Garut apa sebabnya ? yaitu jarak tempuh ke Kabupaten Bandung di Soreang, perlu waktu lama dan pelayanan tidak langsung selesai,” katanya.

Dadang mengaku optimistis beberapa wilayah timur di Kabupaten Bandung, seperti Kecamatan Nagreg, Rancaekek, Cicalengka, Solokanjeruk, Cimenyan, Cilengkrang, Majalaya, Ibun, Ciparay, Kertasari, Bojongsoang dan beberapa kecamatan lainnya bisa lebih optimal penataan dan pembangunan infrastrukturnya.

Ketua Deklarasi Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran (KIP4 KBT), Aas Kardasyah mengungkapkan, dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPD I, Ahmad Muqowan, disebutkan rekomendasi tersebut harus segera dilaksanakan oleh pemerintah pada 2017. (gin)

Dadang Supriatna

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung,

dikembangkan KBT jangan sampai kehilangan potensi. Segala aspeknya begitu dimekarkan DOB KBT, semuanya bisa selaras.

Contoh KBB, kita khawatir dengan pontesi daerahnya, sekarang sudah bisa berdiri sendiri,” terangnya.

seharga Rp 12.500 masalah merk terserah droping dari pusat. Di toko-toko modern sudah ada gula pasir merk Rose Brand seharga 12.500 dan ada Minyak merk Delima dan fortune Rp 11.500.

“Kita tidak mengawasi minyak yang bukan didrop atau yang diamanatkan dari pusat, dan diluar minyak merk Delima dan fortune kita tidak mengendalikan,”katanya.

Ternyata di Soreang sudah ada daging Import dan daging beku yang sesuai diharapkan dari pusat baik daging sapi maupun daging kerbau Import dari India untuk daging dan paha non pet seharga 90.000 dan untuk daging import dari Australia seharga 75.000 .untuk daging yang berlemak 60.000, untuk beras harga tertinggi 12.500 dan harga terendah 9000, ternyata masyarakat kita mau mengkon-

KAB BANDUNG | Disperindag Kab Bandung beserta jajarannya bulan Ramdhan melakukan operasi pasar (OP) di dua titik yaitu Borma Katapang dan Pasar Soreang bertujuan untuk pemantauan pengawasan lonjakan harga diluar ketentuan pemerintah yang nantinya akan akan memberatkan bagi masyarakat pembeli terutama bagi pembeli berdaya rendah.

Kepala Disperindag Kab Bandung Dra. Hj. Popi Hopipah MSi, menjelaskan, jelang bulan Ramadhan yang perlu kami soroti ada 4 komoditas ialah gula pasir,beras,minyak dan daging sesuai dengan instruksi presiden melalui Menteri Perdagangan dan Kapolri akan tetapi untuk gula pasir, minyak dan daging belum masuk ke pasar tradisional baru di intruksikan kepada pasar modern.

Di Pasar modern sudah ada gula pasir

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: REGIONAL

DPRD Kab Bandung Mendukung Pemekaran KAB. BANDUNG.– Ketua DPRD Kabupaten Bandung Anang Susanto mengatakan untuk pembentukan Kabupaten Bandung Timur (KBT), ada beberapa prosedur dan mekanisme yang harus ditempuh. “Salah satunya harus didukung oleh DPD,” sebut Anang saat ditemui di Gedong Budaya Sabilulungan, Soreang, Rabu (17/5/17) lalu.

Anang mengatakan, seandainya pembentukan DOB KBT atas instruksi pemerintah pusat, pihaknya akan membuka tangan. ”Dewan sikapnya mendukung saja jika syaratnya mumpuni, jadi kita normatif ya. Masuk dulu ke bupati dari DPD, baru kita bikin rekomendasi, normatif saja tidak perlu dipaksakan,” kata politisi Partai Golkar itu. DPRD Kabupaten Bandung, tandas Anang, tidak akan menolak untuk mendukung aspirasi masyarakat secara normatif dan legal.

Senada dengannya, Bupati Bandung Dadang Naser pun mengaku dirinya menyerahkan segala keputusan terkait pembentukan Kabupaten Bandung Timur (KBT) kepada pemerintah pusat. “Itu kan diurus oleh pemerintah pusat, bukan urusan daerah, sekarang kan sedang moratorium di pusat,” tukas Dadang di tempat yang sama.

sumsi daging murah yaitu daging beku, untuk stok satu bulan kedepan baik beras ,minyak,gula dan daging aman.

“Kita memiliki Tim Satgas Pengendalian pangan yang ketuanya dari Polres kita hanya sebagai, dari tim itu setiap kenaikan bisa terkontrol setiap harinya, kami himbau kepada masyarakat jangan kehabisan komoditi yang dibutuhkan, dan jangan ada sistem borong karena itu bisa memicu terjadi penimbunan terutama para distributor dan kami berharap kepada pemuka Agama kepada umatnya untuk jangan khawatir dengan kebutuhan di bulan ramadhan karena harga tertinggi sudah dikendalikan oleh pusat, bila terjadi penimbunan itu akan berusan dengan hukum yang sudah ditetapkan,”pungkasnya. (Mindra)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



”Dewan sikapnya mendukung saja jika syaratnya mumpuni, jadi kita normatif ya.

Masuk dulu ke bupati dari DPD, baru kita bikin rekomendasi, normatif saja tidak perlu dipaksakan."

Anang Susanto Ketua DPRD Kab Bandung

Salah seorang tokoh pemuda Kecamatan Rancaekek yang juga Wakil Ketua KNPI Rancaekek, Iwa Ahmad Sugriwa sangat mendukung pembentukan DOB KBT. Alasannya, letak geografis yang terlalu luas berdampak pada pelayanan publik dan pemerataan pembangunan tidak optimal.

“Pelayanan publik seperti administrasi kependudukan dan lainnya sangat berat dirasakan oleh kami yang berada di timur ketika harus ke Soreang. Membutuhkan waktu seharian, itupun urusannya belum tentu selesai,”kata Iwa. Dengan adanya pemekaran wilayah

ini, kata dia, selain mempermudah akses masyarakat Bandung Timur, ini juga akan berpengaruh terhadap penghematan anggaran bagi Pemkab Bandung induk.

Contoh kecilnya Pemkab Bandung tidak perlu lagi mengeluarkan biaya operasional pelayanan keliling ke daerah-daerah di wilayah timur.

“Jadi bukan hanya meringankan beban masyarakat saja. Tapi beban Bandung induk juga akan berkurang, karena biaya operasional, pembangunan dan lainnya bisa lebih fokus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah selatan,” pungkasnya. (BB/gin)

Dra .Hj.Popi Hopipah MSi Kepada Disperindag Kab Bandung

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

9

Perusahaan yang Belum Jadi Peserta BPJS Akan Diberi Sanksi

:: REGIONAL

May Day 2017 BPJS Soreang Buka Posko Kesehatan KAB BANDUNG | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Soreang hadir di tengah perayaan puncak Hari Buruh Sedunia (May Day) di Kabupaten Bandung di Dome Bale Rame, Komplek Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.

Untuk mempromosikan, pentingnya peserta jaminan kesehatan. Kantor Cabang BPJS Soreang membuka posko dan memberikan konsultasi kesehatan serta pemeriksaan tekanan darah gratis bagi para buruh dan umum yang berada di Dome Balerame, dengan melibatkan Dua tenaga medis diantaranya Dr. Kirby Saputra ( klinik Pratama Makokorpaskhas) dan Dr. Dezka Nugraha Putra (Kelinik Pratama Ratna Sari Sehat ) Kepala Cabang BPJS Soreang Dr. Irma Irmajanti Lande Batra, saat di tanya wartawan disela-sela kegiatan, mengatakan para pengunjung sangat antusias berdatangan ke Posko BPJS Kesehatan Cabang Soreang yang ada di acara ini.

Baru beberapa jam saja posko dibuka, puluhan orang telah mengantre di depan posko.

“Tak hanya pengecekan kesehatan, kita juga membuka layanan konsultasi kepesertaan BPJS, baik informasi cara mendaftar, tunggakan, iuran dan fasilitas kesehatan primer terdekat bagi peserta yang kita cek melalui aplikasi mobile,” paparnya.

Masih kata Dr. Irma BPJS Kesehatan telah menjalankan mandat yang diberikan dalam upaya pemberian pelayanan kepada peserta dengan melakukan berbagai penyempurnaan mekanisme dalam

10

BANDUNG | Bupati Bandung Dadang M. Naser berjanji akan mendorong para pengusaha yang ada di Kabupaten Bandung untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS. Targetnya menurut bupati tahun ini harus beres, dan jika ada perusahaan yang tidak memberikan jaminan kerja pada buruhnya akan dikenakan sanksi.

“Saya ingatkan pada perusahaan untuk mentaati aturan. Kewajibam memberikan jaminan sosial dan keselamatan kerja sudah ada aturannya. Jika tidak bisa melindungi tenaga kerjanya, tentu saja akan ada sanksi,” ujarnya.

Menurut Dadang, banyaknya perusahaan yang belum jadi perseta BPJS akibat salah pemahaman. Harus ada sosialisasi, baik oleh Apindo, Pemkab maupun BPJS-nya sendiri.

“Ya pokonya tahun ini semua harus jadi peserta BPJS. Kasihan buruh, mereka harus memiliki jaminan perlindungan kerja, terutama jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JK),” ucapnya kepada Kontroversinews.com di Sutan Raja, beberapa waktu lalu.

Tahun ini, angkatan kerja di Kabupaten Bandung mencapai 1.600.852 orang, Pemda telah menetapkan beberapa kebijakan, diantaranya untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 20 miliar yang digunakan untuk pelatihan kerja, magang dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Dadang berjanji, pihaknya akan menyisir perusahaan yang belum mengikuti program BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan. Karena sesuai undang-undang mengenai perlindungan tenaga kerja, dia berharap semua perusahaan di Kabupaten Bandung bisa bekerja sama untuk segera mendaftar, karena BPJS pun menguntungkan perusahaan. (gin)

Dr. Irma Irmajanti Lande Batra Kepala Cabang BPJS Soreang pemberian pelayanan kesehatan.

“Mekanisme pemberian informasi oleh BPJS Kesehatan kepada pihak ekternal, dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui sosialisasi langsung kepada peserta dan masyarakat, media masa, spanduk, banner serta penerbitan buku panduan sebagai mana saat ini kami lakukan,” ujarnya.

Dalam posko tersebut juga tersedia beragam promosi kesehatan seperti materi pentingnya pencegahan kanker serviks melalui metode IVA/Papsmear.

“Kita juga sediakan formulir untuk pemeriksana Papsmear bagi pemilik atau istri pemegang kartu BPJS, tinggal membawa formulir, kartu BPJS dan KTP pemeriksaan gratis di laboratorium Prodia,” ungkapnya. (AWING/LEE )

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: REGIONAL

Tabayun Bersama Bupati Bahas ADPD KAB BANDUNG | Pertemuan seluruh kepala desa dan para Camat di wilayah yang merupakan kegiatan dan Tabayun dengan Bupati di Rumah Dinas Bupati Bandung berprinsip pada evaluasi pembahasan anggaran dan masukan lainnya.

Kades Rahayu Kec Margasih Kab Bandung. H.Dadang selaku wakil Apdesi Kab Bandung, mengingatkan kepada Bupati Bandung, atau merupakan tabayun dalam evaluasi misi visi Kab Bandung, Organisasi Perangkat Daerah (OPD)untuk selalu tertib, dari Apdesi melalui SKPD. “Kami berharap tidak ada intervensi dari pihak terkait Siltap (Penghasilan Tetap) dan kami dari jajaran Apdesi berharap dengan suara bulat untuk insentif tidak menggunakan ADPD (Alokasi Dana Pembangunan Desa), dan selebihnya kami sepakat untuk tidak menyerahkan wilayah Margaasih Kepada Pemerintahan Cimahi,” ujar Kades Rahayu Dalam kesempatan yang sama Bupati Bandung, H.Dadang M.Naser Msi. Mipol, mengakui selama ini terjadi mis komunikasi, dengan mengulur-ngulur

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



waktu bertemu muka dengan seluruh ketua Apdesi yang terdapat di wilayah Kab Bandung mengingat agendanya yang sangat padat.

Menurutnya desa itu sebagai mitra dan fron terdepan, perwujudan misi dan visi bukan slogan salah satunya dalam tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tekad sabilulungan.

“Kami selalu menghimbau kepada pemerintah desa untuk selalu berhati hati dalam menggunakan anggaran, tolong diedarkan dinas terkait, peraturan yang membuat pusing pemdes, musrenbang yang sudah fik, pengololaan Cieunteng butuh biaya Rp 35 Miliar, dengan melibatkan PUPR. Yang nantinya akan nampak resik asri air mengalir, dan untuk Siltap sampai saat ini belum terjemaahkan, keberhasilan 1000 kampung wisata terpadu berpacu dengan waktu,” ujar bupati.

“Saya selalu berpihak kepada Kab Bandung, dan selalu berpegang kepada aturan yang sifatnya mengikat, meminta untuk mambayar pajak karena negara manapun di dunia tidak lepas dari pajak

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

maka kita sebagai warga negara wajib membayar pajak sehingga pembangunan bisa berjalan lancar,” ucapnya.

Masalah status Kec Margaasih bupati menuturkan sudah berjuang sampai ke Polda dan jangan khawatir Margaasih tetap milik kita, tidak akan ke Cimahi, kami himbau camat harus lebih tanggap tentang kebutuhan desa, dan selalu pro aktif sebelum masa deadline pencairan anggaran, kami juga sedang membahas bersama pemerintah desa, camat dan UU No 6 tiga kali menjadi kepala desa.

Sementara Kepala BPMD, Dra.Hj Ros Roswita mengatakan, intinya untuk keuangan desa itu untuk sekarang ini ada lima sumber yaitu PAD Desa, DD dari pusat, Infrastruktur dari Provinsi dan ada ADPD dari retribusi desa dan ada juga raksa desa, sedangkan pergub masih dibahas satu persatu dengan instansi dan Dinas yang terjadwal.

“Keterlambatan ini bukan semata-mata kami mempersulit, kami tidak mungkin mengimplentatifkan dari 5 sumber anggaran secara bersamaan mengingat undang- undangnya masih transisi, kami mohon maaf bila tidak memenuhi keinginan desa ,kami lebih mengutamakan ADPD karena didalamnya ada Siltap dan rencananya kedepan komisi A dengan Apdesi akan ke Departemen, berharap tahun depan ada revisi yang sifatnya tidak merugikan semua pihak ,”tegasnya. (M/A)

11

:: REGIONAL

Tower Desa Palir Disegel Durakman Terancam Dip KAB. CIREBON | Kontroversinews. com–Pembangunan menara telekomunikasi yang berada tepat di atas tanah milik Kuwu Palir Durakman rupanya menuai polemik panjang, pasalnya kini tower tersebut disegel warga dan Satpol PP. Dari hasil investigasi kontroversinews.com di lapangan penyebab terjadinya penyegelan diduga akibat warga yang enggan ada pembangunan tower tersebut dilanjutkan, sebab warga merasa takut akan adanya dampak yang bakal di terima warga ke depannya.

“Kami menolak adanya pembangunan tower, apapun alasannya karena warga juga takut adanya dampak negatif nanti bagi warga,”ungkap salah seorang warga.

Sementara pihak tower dengan adanya kejadian itu merasa kecewa terhadap Kuwu Durakman, dan akan melanjutkan ke ranah hukum jika masalah tak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.

“Kami akan tempuh jalur hukum jika masalah tak selesai, terutama pak kuwu yang kami minta pertanggungjawaban karena dari awal pak Kuwu yang mengarahkan lokasi tower untuk dibangun di tempatnya,”ungkapnya.

Durakman pun selaku Kuwu merasa serba salah dan masih belum bisa memberikan jawaban pasti terkait nasib pembangunan tower ke depan seperti apa. “Kita lihat nanti saja mas sementara masih bingung,”kata kuwu. (HADI)

Desa Cikaobandung Maju Bersama Pupung

Saepul Hidayat, suami Pupung Puryanti sekaligus mantan Kades Cikaobandung.

12

Kec. Jatiluhur Kab.Purwakarta dalam perbaikan infrastruktur di desanya diantaranya membangun, akses jalan, dan lain lain serta perbaikan saluran irigasi agar air berjalan lancar.

“Akses jalanpun sudah baik di sini, hampir pembangunan fisik yang banyak kami kerjakan , prioritas dan perbaikan kantor desa sendiri sedikit – sedikit apa yang kemarin belum di laksanakan oleh kuwu yang sudah berakhir masa jabatannya kami kerjakan guna meneruskan programnya dan kami ingin ada perubahan karya nyata bagi pengabdian pada masyarakat termasuk perubahan perbaikan di kantor desa ini ,” tutur Pupung Puryanti didampingi suami Saepul Hidayat mantan kades.

Berawal dari permohonan masyarakat memintanya untuk maju jadi kuwu

PURWAKARTA | Siapa yang tak mengenal naman Desa Cikaobandung Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, dibawah pimpinan kepala Desa Pupung Puryanti mampu membawa perubahan yang signipikan bagi kemajuan desa Cikaobandung.

Keberhasilan begitu nampak dan terus digelar mulai dari pembangunan infrastruktur dan pembenahan di kantor desa sampai kini terus berlanjut.

“Apa yang telah kami programkan, disepakati, direncanakan dan dimusyawarahkan bersama kuwu dan perangkat desanya serta BPD, juga warga, mereka kami libatkan semua dalam pelaksanaannya dan kenapa ini kami lakukan agar mereka punya rasa memiliki sebagai warga masyarakat desa Cikaobandung yang berharap ada perubahan,”ujar Pupung.

Sebagai kepala desa Cikaobandung

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: REGIONAL

! Kuwu polisikan

Warga Tolak Pembangunan Tower di Rumah Kuwu CIREBON | Warga Desa Palir Geruduk Rumah Kuwu, mereka menuntut tower yang sedang dibangun tepat di atas tanah Kuwu Palir Durakman distop, Senin 07/05 lalu sekitar pukul 19.00 WIB. Alasan warga dikarenakan pembangunan tower tersebut terkesan dipaksakan sebab tanpa dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan warga. Slamet selaku Babinsa di depan massa mengungkapkan kronologis kenapa warga bisa naik pitam.

“Sebelum tower dibangun harusnya pihak pengembang bermusyawarah dulu dengan warga perihal adanya pembangunan tower tersebut,” ujar Slamet Dia mengatakan, warga menggeruduk ke rumah kuwu karena ke-

cewa pembangunan tower seharusnya dimusyawarahkan dahulu bukan langsung dibangun.

“Kekecewaan warga pada pihak pengembang semestinya mensosialisasikan terlebih dulu, perihal dampak baik buruknya keberadaan tower nanti bagi warga sekitarnya,”ungkap Slamet Warga tetap ngotot meminta pembangunan tower dihentikan, meski Kuwu Durakman dan keluarga berkata akan memusyawahkan dulu dengan pihak pengembang dan akan mempertemukannya dengan warga nanti, keluarga Kuwu pun siap membatalkan kontrak jika memang nanti warga tetap tidak setuju, wargapun membubarkan diri sekitar pukul 20.00 WIB dan tetap ngotot tak setuju adanya tower. (HADI)

untuk memimpin Desa Cikaobandung meneruskan program suaminya yang dianggap menurut pengakuan warga setempat orangnya tidak sombong, baik dan suka menolong ahirnya warga ajukan Pupung puryanti dan Alhamdulillah terpilih pimpin Desa Cikaondung saat ini meneruskan program suaminya yang sudah dua periode.

Melihat sosoknya sebagai pekerja keras berjuang tak mengenal lelah telah membuahkan hasil yang signipikan hingga keberadaan desa sudah nampak banyak perubahan.

Diahir obrolannya dengan wartawan dirinya juga menyampaikan keinginannya tuk membangun akan terus dipaju hingga tdk ada lagi keluhan warga tentang jeleknya insprastruktur.

Diakhir perbincangannya dengan kontrovesinews.com dirinya juga mengucapkan banyak terinakasih pada BPD LPM dan para tokoh dan masyarakat yang telah membantunya hingga program berjalan lancar. (DHIAN ST /AGUS PURWANTO)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

13

Inspektorat Ajukan Penambahan Auditor

:: REGIONAL

CIMAHI | Inspektorat Kota Cimahi mengaku kinerjanya belum maksimal. Hal ini lebih disebabkan karena jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini belum ideal hanya 11 orang dari kebutuhan 44 orang.

Sekretaris Inspektorat Kota Cimahi, Yandi Tubagus menilai, keterbatasan waktu dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hambatan pihaknya dalam melakukan pengawasan di Pemerintahan Kota Cimahi. Dengan kekurangan tersebut membuat pemeriksaan yang dilakukan tidak komprehensif.

“Kita nggak bisa meriksa semua. Kalau diperiksa semua nggak akan cukup waktu,” kata Yandi, kepada pewarta, Rabu (17/5) lalu.

Berdasarkan kajian, khusus untuk staff auditor saja, Inspektorat butuh hingga 44 pegawai. Sedangkan yang ada saat ini hanya 17 auditor sudah termasuk enam orang fungsional dari Kementrian Dalam Negeri enam orang.

Dengan kondisi tersebut keterbatasan waktu dan tempat menjadi tidak terelakan lagi.

Untuk menutupi kebutuhan pegawai, pihaknya sudah mengajukannya ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi.

Menurutnya, inspektorat sendiri memang bertugas membantu Wali Kota dalam urusan membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di dalamnya, inspketorat mengawasi seluruh kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pengawasan pengeolaan keuangan di Pemerintah Daerah.

Selama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, diakuinya ada beberapa penemuan penyalahgunaan, tapi tidak terlampau mencolok. Dia mencontohkan, ketika ada perjalanan dinas yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi, itu ada beberapa pembayaran dinas sisa.

“Kita laporkan ke Walikota, harus ditindaklanjuti. Misalnya ada kelebihan pembayaran, mereka kan harus setor ke kas daerah,” pungkasnya. (Jason)

Rapat koordinasi terkait Tol Soroja yang dipimpin Bupati Bandung dan dinas PUPR.

Bupati Bandung Geram, Akibat Pembangunan Tol Soroja di Subkon BANDUNG | Bupati Bandung, Dadang M Naser mengaku kesal dengan kontraktor yang dipercaya mengerjakan pembangunan tol Soroja. Pembangunan tersebut berdampak di lapangan ada pekerjaan yang dilakukan tidak profesional.

“Setelah saya evaluasi ada yang tidak profesional. Ada tiga pengembang menjadi satu konsorsium lalu di sub kontraktor kan lagi,” katanya kepada Kontroversinews.com di Soreang beberapa waktu lalu.

Bupati tampak geram dengan kontraktor pelaksana pembangunan tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) yang dinilai tidak konsisten dalam menyelesaikan pembangunan. Pasalnya, pembangunan tol Soroja selalu tersebut terus molor.

Sebelumnya PT Citra Marga Lintas Jabar (CLMJ) mengungkapkan Tol Soroja bisa beroperasi penuh pada Desember 2017. Tapi, dirinya meminta agar pada Juli bisa segera dioperasikan.

Sebab jika tidak diberikan progres maka akan lambat terus.

Dia menuturkan, saat ini proses pembangunan terus berlangsung namun masih ada permasalahan lainnya seperti kesalahan komunikasi dengan

14

warga di Parung Serab yang membuat mereka melakukan demo. Serta sub sistem yang harus segera melunasi bayaran kepada masyarakat.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengakui pembangunan proyek jalan Tol Soroja masih terkendala. Pengerjaannya masih jauh dari harapan meski saat ini progres pembangunan struktur jalan sudah hampir rampung.

Menurutnya, sejak Maret konstruksi tidak menunjukan perkembangan signifikan. Hingga April, progres kontruksi Tol Soroja baru mencapai 71,042% dari awal Maret lalu total kontruksi mencapai 65%. Progres ini didominasi pekerjaan struktur 98% dan timbunan tanah baru 67%.

“Target kami berharap Soroja ini cepat selesai, tapi fenomena di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan,”ujarnya.

Kendala cuaca juga dikatakannya mempengaruhi pengerjaan. Hujan yang masih sering turun menghambat terutama untuk penimbunan tanah dan konstruksi jalan. (Gin)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: REGIONAL

Tiga Kandidat Bersaing Jadi Ketua DPD FK-PKBM Kabupaten Bandung KAB BANDUNG | Pemilihan calon ketua Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (DPD FK-PKBM) Kabupaten Bandung tahun 2017, ada 3 kandidat yang bersaing untuk menjadi Ketua DPD FK-PKBM di GOR SKB Kec Balendah Kab. Bandung, Rabu, (24/5) lalu.

Tiga kandidat tersebut adalah Eman Sulaeman (incumben), Drs. H. Furqon

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Nurhakim, Cecep Hidayat, S.Sos, MT, sebagai kandidat pemilihan Ketua DPD FK-PKBM Kabupaten Bandung, dan yang terpilih yakni Drs. H. Furqon Nurhakim memperoleh suara sebanyak 36 suara, dan kandidat lainnya Eman Sulaeman mendapatkan suara sebanyak 9 suara, dan Cecep Hidayat 11 suara dari total 56 suara.

Drs. H. Furqon Nurhakim Ketua DPD FK-PKBM Kab. Bandung yang baru menyampaikan bahwa untuk lembaga PKBM se-Kab. Bandung , agar lebih maju lagi dan setiap PKBM dinyatakan harus terakreditasi, hal tersebut dikatakan oleh H. Furkon dalam sambutanya.

“Saya minta do’a nya yah, semoga dalam kepemimpinan saya, lembaga DPD FK-PKBM maupun lembaga PKBM yang ada di Kab. Bandung lebih maju lagi kedepannya,” ujar H. Furkon dalam sambutanya.

Cecep, mengatakan siapapun yang menjadi ketua DPD FK-PKBM masa bakti 2017-2022. Bisa membingbing semua lembaga PKBM yang ada di Kab. Bandung , agar lebih maju lagi kedepannya.

“Kami akan membantu apapun kegiatannya yang berkaitan dengan DPD FK-PKBM,” katanya.

Sementara Kepala Seksi Kesetaraan Pendidikan Masyarakat Disdik Kab. Bandung Drs. Tedi Priatna M.MPd, yang hadir di tengah-tengah acara kegiatan Musyawarah Daerah DPD FK-PKBM Kab. Band-

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

ung menyampaikan. Bahwa dalam Musda ini untuk menentukan calon ketua DPD FK-PKBM Kab. Bandung masa bakti periode 2017-2022.

“Semoga dengan terpilihnya ketua DPD FK-PKBM yang baru, bisa membawa semua lembaga PKBM yang ada di Kab. Bandung akan lebih maju dan bisa bersaing dengan pendidikan Formal lainnya,” ungkapnya. (AWING / LEE)

15

:: REGIONAL

Pemkab Bandung Butuh Pegawai BKBPP yang Berkompetensi Sosialisasi KAB. BANDUNG|Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu, ASN harus bersikap profesioanl dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik.

Tantangan yang dihadapi para penyelenggara pemerintah makin berat dan kompleks, maka faktor kepemimpinan dalam organisasi dirasakan semakin penting.

“Untuk itu Pemkab Bandung membutuhkan pegawai yang memiliki kompetensi, kapasitas serta keahlian,” jelas Sekretaris BKPPD Kabupaten Bandung, Yani Suhardi Setiawan kepada wartawan, Rabu (17/5/2017) lalu.

Dalam sela-sela kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) Analisis Kebutuhan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang digelar di Bale Sawala Pemkab.

Bandung, Yani menyatakan, dilaksanakannya FGD bertujuan, untuk menganalisa jenis kediklatan yang dibutuhkan, agar bisa berkontribusi pada pengembangan kompetensi pegawai.

16

Penekanan Angka Kematian Ibu dan Anak

“Sebab setiap ASN berhak dikembangkan kapasitas dan keahlianya, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah,” ucapnya.

Pengembangan diklat aparatur menurut Yani sesuai dengan Permendagri nomor 2 Tahun 2013 tentang pedoman pengembangan sistem diklat berbasis kompetensi.

“Pengembangan program diklat harus dilaksanakan pada 3 tingkatan, yaitu tingkat sistem, organisasi dan individu,” imbuhnya.

Analisis kebutuhan diklat ujarnya, merupakan langkah awal dari perencanaan program untuk menemukan kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur negara.

Peserta FGD, adalah perwakilan seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dengan narasumber Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Provinsi Jawa Barat, Engkus Sutisna dan Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A I LAN, Baban Sobandi. (gin)

KAB BANDUNG | Penurunan angka kematian ibu dan anak merupakan prioritas agenda kerja bidang KB Kab Bandung dan ini akan terus dilakukan sosialisasi dengan melibatkan UPT KB Kecamatan. Berharap banyak mampu menekan angka kematiaan yang dianggap sangat memprihatinkan tentunya harus ada tindakan serius dari Bidang KB di dukung semua pihak yang terlibat didalamnya Kabid KB BKBPP Kab Bandung Wahyudin SE mengatakan, jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Gedung Dewi Sartika sebanyak 249 ini terbukti adanya keseriusan para petugas yang terdapat di Kecamatan dalam menekan penurunan angka kematian ibu dan anak tentunya perlu adanya Petugas Paskes untuk promosi kesehatan re produksi untuk disosialisasikan ke setiap Puskesmas yang terdapat diwilayah Kab Bandung “Dari sosialsasi ini kami berharap bisa memaksimalkan bagi paska kelahiran sehingga angka kematian pada ibu dan anak dapat di inilmalisir sampai titik 0 % tentunya tugas ini tidak mungkin berjalan sendiri perlu adanya kelanjutan secara berkesinambungan mengacu kepada program Sabilulungan, berat sama dijinjing ringan sama dipikul, dari kegiatan ini kami berharap tidak hanya selesai setelah acara ini saja namun perlu adanya kelanjutan sesuai yang diterima para petugas dilapangan dengan berbagai konsekuensinya,”pungkas Kabid KB BKBPP. (Mindra)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: REGIONAL

Unpad Akan Kembangkan Kampus Arjasari Kabupaten Bandung KAB BANDUNG | Universitas Padjajaran (Unpad) akan mengembangkan lahan miliknya di Kecamatan/ Desa Arjasari Kabupaten Bandung seluas 250 hektar sebagai kampus empat program studi (prodi) yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Seperti pertanian dan peternakan yang sesuai dengan potensi alam di Kabupaten Bandung.

Rektor Unpad Tri Hanggono Ahmad mengatakan, prodi yang sangat potensial dan sangat bagus untuk dikembangkan saat ini adalah sektor agrotek bisnis dan agroforesty tourism.

“Lahan Unpad di Arjasari ini sudah ada sejak 1980 lalu. Hanya belum dikembangkan benar-benar, kecuali dijadikan sebagai lahan untuk riset pertanian oleh teman-teman. Kedepan akan kami kembangkan sungguh-sungguh agar disana ada pendidikan tinggi,”kata Tri usai silaturahmi dengan Bupati Bandung, Dadang M Naser di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kabupaten Bandung, beberapa waktu lalu.

Dikatakan Tri, potensi alam Kabupaten Bandung sangat besar. Keberadaan kampus Unpad di Arjasari, diharapkan juga

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



dapat berpartisipasi terhadap pengembangan daerah Kabupaten Bandung. Jadi tidak hanya terpatok pada keberadaan kampus dengan beberapa prodi saja. Kata dia, beberapa prodi terapan akan ditarik ke Arjasari seperti studi peternakan. Hal ini tentunya akan diikuti oleh perkembangan ekonomi di daerah sekitar kampus. Namun jangan sampai memarjinalkan masyarakat setempat.

“Ketika perguruan tinggi berkembang pertumbuhan ekonomi ikut tumbuh. Namun jangan sampai merusak lingkungan, terutama lingkungan sosial. Karena biasanya investor akan muncul, nah kondisi ini tidak jarang mengakibatkan masyarakat sekitar jadi termarjinalkan, ini yang tidak boleh terjadi,”ujarnya.

Nantinya, lanjut Tri, ada persyaratan untuk peserta kuliah di kampus Unpad Arjasari ini, yakni memprioritaskan warga tidak mampu dari Kabupaten Bandung.

Sebaliknya, untuk warga tidak mampu dari luar Kabupaten Bandung tidak disarankan kuliah disana. Ini bukan berarti membuat sekat berdasarkan kemampuan ekonomi.

Tapi tujuannya agar mahasiswa dari luar ini turut mendorong perekonomian daer-

EDIS ED EDISI ISII 19 | Tahun Tahu Ta hun n II: II: J JUNI UNII 2017 UN 2017

ah sekitarnya.

“Kalau warga Kabupaten Bandung diprioritaskan masuk di kampus ini, yang tidak mampu akan kami biayai. Tapi kalau orang luar harapkan orang yang kaya, agar membawa ekonomi kesana,” katanya.

Bupati Bandung, Dadang M Naser, menyambut baik kerjasama antara Kabupaten Bandung dan Unpad ini.

“Kami sangat berterimakasih kepada Unpad, dibantu juga dengan Bank BJB untuk mencetak SDM handal di masa depan,” katanya.

Namun untuk saat ini, lanjut Dadang, ia tak ingin berbicara banyak mengenai proses pembangunan di Arjasari, hanya ia menyampaikan bahwa di Arjasari akan dibangun gedung untuk empat prodi.

“Tahun ini saya hanya ingin meningkatkan akses jalan saja, kalau tanah yang 250 hektarnya aman,” katanya.

Selama ini, lanjut Dadang, Unpad banyak membantu Kabupaten Bandung.

Baik melalui program Unpad Nyaah Ka Jabar maupun dengan berbagai program pengabdian lainnya. Dan kedepannya, Pemerintah Kabupaten Bandung pun akan menyiapkan berbagai beasiswa pendidikan bagi mahasiswa dan guru untuk menempuh pendidikan di Unpad.

“Kami akan memberikan beasiswa kepada warga Kab Bandung, seperti untuk mahasiswa kedokteran, keguruan dan lainnya. Namun setelah lulus mereka harus mengabdi di Kab Bandung, kalau mengabdi di luar kita rugi dong sudah membiayainya,”ujarnya. (AWING / LEE)

17

Pemda Belum Bisa Berbuat Banyak Untuk Honorer CIMAHI | Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Cimahi mencatat jumlah tenaga honorer di Cimahi mencapai 2.200 orang yang terdiri dari tenaga pendidik, kesehatan, pemerintahan dan lain-lain.

Kepala Badan Kepegawaan Daerah (BKD) Kota Cimahi Harjono menyatakan, tenaga honorer khususnya tenaga kependidikan sangatlah dibutuhkan di Kota Cimahi. Tapi, disisi lain pemda belum bisa menjadikannya sebagai PNS. “Faktanya kita tidak bisa menutup mata tentang kebutuhan tenaga honorer,” kata Harjono, kepada pewarta, Jumat (19/5) lalu.

Menurutnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS pemda tidak diperbolehkan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS secara langsung.

Dengan demikian, pihaknya belum bisa berbuat banyak dalam hal peningkatan kesejahteraan pegawai honorer. Sebab belum ada aturan yang mengikat soal keberadaan tenaga honorer.

“Bagaimana kita memberikan pengawasan terhadap guru honorer kalau aturannya tidak ada. Itu idealnya ada aturan mainnya, tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa pegawai itu kerja di instansi kami,” ujarnya.

Adanya PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS hanya mengatur soal PNS terkait mekanisme perampingan organisasi di instansi pemerintahan. Untuk tahap awal, PNS akan terlebih dahulu disalurkan ke instansi pemerintahan yang lainnya.

Jika PNS yang terkena perampingan tidak dapat disalurkan, maka PNS yang bersangkutan bisa langsung diberhentikan dengan hormat atau dikenakan masa tunggu 5 tahun.

Kondisi tersebut berdasarkan usia PNS dan berapa lama masa kerja yang telah dijalani. (JASON)

Diusung PDI-Perjuangan,

Drs. R. Udin Kaenudin Resmi Calon Wali Kota Cirebon Dia juga menegaskan selain diusung PDI-Perjuangan dirinya juga sebagai kerabat Keraton Cirebon siap membangun Cirebon lebih baik, sebagai bukti kalau kerabat Keraton Cirebon peduli terhadap rakyatnya.

“Selain lewat Partai PDI-P, saya juga sebagai perwakilan keluarga dan kerabat Keraton Cirebon siap membangun Cirebon lebih baik kedepan, tentunya berkat dukungan rakyat dan kerabat keraton, karena telah mempercayakan ke saya sebagai perwakilan dari keluarga besar Keraton Cirebon,”tegasnya. (Hadi)

JASON/KONTROVERSINEWS.COM

KOTA CIREBON | Drs.R.Udin Kaenudin M,Si resmi mendaftarkan diri jadi calon Wali Kota Cirebon Periode 2018/2023, Sabtu, 20/05. Diusung Partai PDI-Perjuangan Kota Cirebon.

Kaenudin juga menjelaskan kalau dirinya calon pertama yang mendaftar ke KPU sehingga mendapatkan nomor urut 1.

“Sabtu kemarin saya resmi mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Walikota Cirebon mendatang, sayapun orang pertama yang berani mencalonkan diri ke KPU sehingga mendapat nomor urut 1,”paparnya.

PELATIHAN BERBASIS STEM Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelengarakan Pelatihan Pembelajaran berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) selama 3 hari di hotel Pondok Bambu, Bandung Barat (28/4/2017) lalu.

18

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

Kapiudin Kades Cidadap Benahi Kantor Desa MAJALENGKA |Diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp 500 juta lebih untuk menyelesaikan pembangunan kantor desa sekarang ini. Walaupun butuh anggaran sebesar itu Kapiudin sebagai kepala desa Cidadap, Kec Cingambul Kab Majalengka tak menyurutkan niat untuk terus melakukan pembangunan bale desa yang diharapkannya.

Kenyataan itu dikatakan Kapiudin, untuk kebutuhan pembangunan itu diambil dari dana insfrastruktur sebesar Rp 150 juta sisanya akan mencari donatur lain dan buat tenaga semua swadaya masyarakat.

Dalam membangun desa menuju kearah kemajuan dirinya mengucapkan banyak terimakasih pada masyarakat

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



di desanya yang mana dalam pelaksanaannya bisa sukses tanpa hambatan dalam pembangunan, berharap bisa terus mampu menjalankan amanah pada masyarakat dalam memajukan desanya yang sejahtera.

Dukungan dan suport dari para tokoh, BPD LPM serta masyarakat semoga mampu menjadi pemicu baginya untuk terus berkarya dalam kemajuan desa kedepan sejalan dengan harapan masyarakat. (DHIAN ST/IJA)

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: REGIONAL

Jumlah Gepeng Diprediksi Meningkat Saat Puasa CIMAHI | Pemkot Cimahi memprediksi jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng), serta anak jalanan (anjal) akan mengalami lonjakan saat puasa dan menjelang lebaran tiba. Untuk itu, pembinaan akan terus dilakukan guna meminimalisir hal itu terjadi.

Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) Kota Cimahi, Agustus Fajar mengatakan, gepeng musiman kerap menyambangi Kota Cimahi saat puasa dan mendekati lebaran. Tiap tahun pemandangan seperti itu seolah lumrah terjadi. Sehingga jumlah gepeng dan anjal selalu meningkat pada momen puasa dan menjelang lebaran dibandingkan hari biasa.

Saat ini jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Cimahi mencapai 17.830 orang. Jumlah tersebut diprediksi akan kembali meningkat menjelang datangnya bulan Ramadan dan Idulfitri.

“Saat puasa jumlah gepeng dan anak jalanan musiman meningkat. Mereka bukan hanya berasal dari Cimahi, ada juga dari daerah lain seperti Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Cianjur,” kata Agustus kepada pewarta, Senin (22/5) lalu.

Dia menjelaskan, meningkatnya jumlah gepeng dan anjal di bulan puasa, karena memanfaatkan moment orang orang beramal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan upaya dalam meminimalisir keberadaan gepeng dan anjal ini.

Salah satu langkah konkrit pembinaan yang dilakukannya adalah menggandeng panti sosial Bina Karya untuk mengadakan bimtek bagi gelandangan dan pengemis yang diikuti 40 peserta yang ada di cimahi. Mereka diberikan bimbingan sosial dan keterampilan, agar bisa mandiri dan punya alternatif usaha. “Mereka diberi keterampilan, seperti membuat kue, dan memasak. Selain itu diberi materi tentang hak anak, perlindungan anak, dan lain-lain,” pungkasnya. (JASON)

19

:: REGIONAL

Disdik Gandeng Polisi Saat PPDB CIMAHI - Demi menghindari terjadinya praktik pungutan liar (Pungli) saat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2017, Dinas Pendidikan Kota Cimahi akan melibatkan jajaran kepolisian.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan, pungli dan segala jenis modus operandi lainnya tidak boleh terjadi saat pelaksanaan PPDB. Karena hal itu akan memberatkan orang tua siswa dan mengganggu proses pendaftaran sekolah.

“Dinas akan mengawasi sekolah, kemudian dari sekolah juga nanti akan membuat tim pengawasan internal untuk mengawasi panitianya,” kata Dikdik kepada pewarta, Kamis (18/5).

Selain membuat tim pengawasan, pihaknya pun akan terus mendorong orang tua siswa untuk berani melaporkan kepada sekolah atau Dinas Pendidikan Cimahi apabila menemukan adanya praktik terlarang tersebut baik dengan alasan meminta uang bangunan atau uang bangku.

Pendaftaran harus gratis sehingga tidak boleh lagi ada istilaah uang bangku atau bangunan, kecuali SMA dan SMK. Meski begitu, dirinya tidak melarang setiap sekolah yang meminta sumbangan kepada komite orang tua siswa. Tapi, hal itu tidak mengikat. “Memang ada regulasinya, tapi sumbangan itu harus sesuai dengan kesempakatan komite, jangan sampai diputuskan sendiri, pihak sekolah harus bisa memahami jika ada orang siswa yang tidak mampu,” katanya.

Selain itu, kata Dikdik, pihak sekolah dan komite orang tua siswa harus dapat membedakan antara pungutan dengan sumbangan. Kalau sumbangan, kata Dikdik itu sifatnya tidak mengikat, sementara pungutan itu biasanya mematok dan bisa masuk pungli. “Kalau ada yang tertangkap tim Saber Pungli silahkan risikonya ditanggung sendiri. Karena sudah kami ingatkan jauh-jauh hari,” pungkasnya. (JASON)

Lelang Pengadaan Barang di Dinkes Kota Bandung Sudah Diperiksa BPK RI BANDUNG | Proses lelang kegiatan pengadaan barang, yang mempunyai rincian data Kegiatan Pengadaan Barang, yaitu kegiatan sarana dan prasarana, kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, kegiatan pelayanan imunisasi dasar, kegiatan pengadaan pakaian dinas. Dilaksanakan pada tahun 2014 yang lokasi pekerjaan bertempat di Dinas Kesehatan Kota Bandung Jl.Supratman Nomor 73 Kota Bandung.

Sesuai dengan data akurat yang masuk mengenai kegiatan proses lelang pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Kota Bandung tidak sesuai ketentuan dan terdapat indikasi pemahalan sebesar Rp

300 juta. Dengan itu Wartawan Kontroversi news.com pada 15 Maret 2017 lalu, konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung. Untuk kebenaran data yang masuk mengenai kegiatan proses lelang pengadaan barang.

Proses pelelangan dilaksanakan oleh pokja ULP Kota Bandung melalui portal LPSE Kota Bandung,” kata Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Nina Manarosana.

Kegiatan tersebut sudah diperiksa oleh BPK RI Perwakilan Jawa Barat. Dalam pemeriksaan terdapat temuan,”ungkap Nina. (TIM)

Uji Emisi Gratis Bagi Masyarakat CIMAHI.- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi menggelar uji emisi gratis bagi masyarakat di Jalan Baros Kota Cimahi, Kamis (18/5/2017) lalu. Uji emisi dilakukan terhadap kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat.

Petugas mencegat kendaraan pribadi yang melintas dilakukan uji emisi.

Kendaraan yang memenuhi ambang batas parameter uji emisi dipasangi stiker dan surat keterangan lolos uji emisi.

Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kota Cimahi Hidayat Sadikin mengatakan, uji emisi dilakukan secara rutin.

“Sejauhmana kondisi mesin kendaraan dan gas buang yang dihasilkannya. Bisa dievaluasi nanti soal gas buangnya dan pengaruh terhadap pencemaran udara, nanti bisa kita tindaklanjuti untuk pengendaliannya ke depan,” ujarnya.

Ambang batas gas pada uji emisi terh-

20

adap kendaraan roda dua dan roda empat berbeda untuk tiap parameter. “Pada pelaksanaan pertama, dari 150 unit kendaraan kami temukan yang tidak lolos kurang dari 10%. Kendaraan yang lolos uji emisi kami beri stiker penanda. Yang tidak lolos, langsung direkomendasi agar melakukan service ke bengkel,” katanya.

Pelaksanaan berlangsung selama 4 hari dengan target 500 kendaraan. Setelah di Baros, uji emisi bakal dilakukan di kompleks Pemkot Cimahi terutama untuk kendaraan dinas maupun kendaraan tamu dan masyarakat. “Bagaimana supaya tidak menjadi sumber tercemar, ya kendaraan itu harus di rawat secara periodik,” ucapnya.

Selain itu, uji emisi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar sumber pencemaran di Kota Cimahi, khususnya yang ditimbulkan oleh kendaraan. “Jadi ada CO dan HC yang kita ukur, nah itu jangan sampai melebihi mutu atau ambang batas,” terangnya. (JASON)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: REGIONAL

Peringatan Harkitnas Tingkat Kota Cimahi CIMAHI | Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke- 109, tingkat Kota Cimahi berlangsung di Lapangan Apel, Komp. Perkantoran Pemda Kota Cimahi, Jl Rd. Demang Hardjakusumah, Bertindak sebagai Pembina Upacara Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi Sudiarto. Senin (22/05/2017) lalu.

Sudiarto menjelaskan pemerataan pembangunan yang menjadi Fokus Presiden Widodo dalam program nawacita, karena gini rasio yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan baru sekitar 40%. “Sehingga instruksi presiden meminta aparatur untuk

menurunkan indeks kesenjangan melalui berbagai langkah multidemensi,” ujar Sudiarto kepada para ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tema yang diangkat dalam harkitnas ke 109 yaitu “Pemerataan Pembangunan indonesia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan nasional” Dengan tema Sudiarto berpesan tema tersebut tidak hanya tertanam di dalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi kebijakan dan implementasi dalam pelayanan kita terhadap bangsa dan masyarakat, “Pemerintah sudah berupaya meningkatkan aspek pemerataan pem-

bangunan di segala sektor,yaitu antara lain pada sektor kelistrikan dengan memperbanyak cakupan pelayanan, infrastruktur jalan di berbagai daerah, reformasi bidang agraria dan sektor kominfo dengan beroperasinya palapa ring,” jelas Sudiarto Berkaitan dengan inovasi digital, Sudiarto menjelaskan disatu sisi dapat membantu dalam pelayanan kepada masyarakat misalnya dalam hal pelayanan perizinan yang dapat dipangkas waktunya, Tetapi Sudiarto pun mengingatkan bahwa digitalisasijuga menimbulkan ancaman ikatan-ikatan dalam berbangsa, satu hal yang pasti pak menteri menegaskan untuk mendahulukan kepentingan bangsa, ditengah gempuran yang tidak kasat mata, “Hapan p kita semua untuk meniti ombak besar perubahan digital ini dengan selamat dan sentosa dan berbuah manis bagi orientasi pelayanan terhadap masyrakat, hanya dengan semangat untuk tidak meninggalkan satu orang pun tercecer dalam gerbang pembangunan maka negera kesatuan republik indonesia akan tetap jaya,selamat hari kebangkitan nasional ke 109, salam Indonesia bangkit,” tutupnya. (Jason)

Endi, Terus Benahi Desa Cikondang Cingambul MAJALENGKA|Gelar pembangunan infrastruktur dan pembenahan di kantor desa sampai kini terus berlanjut. “Apa yang telah kami programkan dan di sepakati, direncanakan dan dimusyawarahkan bersama kuwu dan perangkat desanya serta BPD, juga warga, mereka kami libatkan semua dalam pelaksanaannya,” ungkap Endih Dia mengatakan sebagai Kepala Desa Cikondang, Kec Cingambul, Kab Majalengka dalam perbaikan infrastruktur di desanya antaranya membangun akses jalan, perbaikan saluran irigasi agar air berjalan lancar tidak ada yang tergenang sepanjang 800 meter, jalan rusak , juga sawah tidak ada yang kering dialiri air, akses jalanpun sudah baik di sini.

“Hampir pembangunan fisik yang banyak kami kerjakan, prioritas dan perbaikan kantor desa sendiri sedikit-sedikit apa yang kemarin belum dilak-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



sanakan oleh kuwu yang sudah berakhir masa jabatannya kami kerjakan kami ingin ada perbaikan di kantor desa ini ,” tutur Endi S. Berawal dari permohonan masyarakat memintanya untuk maju jadi kuwu untuk memimpin Desa Cikondang yang dianggap menurut pengakuan warga setempat orangnya tidak sombong, baik dan suka menolong, makanya warga ajukan Endi S dan Alhamdulillah terpilih memimpin Desa Cikondang ini .

Melihat sosoknya sebagai pekerja keras berjuang tak mengenal lelah telah membuahkan hasil yang signipikan hingga keberadaan desa sudah nampak banyak perubahan.

Diahir perbincangannya dengan kontroversinews.com dirinya juga mengucapkan banyak terimakasih pada BPD, LPM dan para tokoh dan masyarakat yang telah membantunya hingga program berjalan lancar. (DS. IJA)

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

21

:: REGIONAL

Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas Bagi Pelajar SMA CIMAHI | Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi menggelar sosialisasi keselamatan berlalu lintas (Safety Riding) di selasar Gedung B Pemkot Cimahi Jln. Rd. Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Selasa (16/5/2017). Selain diberi pengetahuan aturan berlalulintas, para pelajar juga melakukan praktek berkendaraan roda dua yang benar.

Peserta berasal dari siswa perwakilan SMA. Sebagai pemateri yaitu Satlantas Polres Cimahi dan BNN Kota Cimahi serta tim Honda.

Asisten Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cimahi Benny Bachtiar mengatakan, saat ini pertumbuhan kendaraan bermotor makin pesat dan sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat akibat tingkat mobilitas yang semakin tinggi. Maka, para pelajar sebagai pengguna kendaraan turut perlu diberi pengetahuan terkait tata cara berkendaraan yang baik.

“Safeti Ridding ini bagus diadakan untuk mengedukasi siswa bagaimana siswa melakukan aktivitas menggunakan kendaraan di jalan raya betul-betul sesuai aturan ketentuan. Terutama siswa tersebut harus memiliki SIM yang paling utama,” ujarnya.

tang keselamatan berlalu lintas juga untuk menjadi ajang silaturahmi antar siswa agar terjalin kebersamaan sehingga timbul kekuatan untuk bersama-sama membangun kota Cimahi khususnya dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas.

“Dalam tahun ini mengagendakan 12 kali kegiatan kampanye keselamatan berlalu lintas dalam bentuk aksi, sosialisasi dan penyuluhan yang ditujukan bagi pelajar mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Awal tahun sudah kita lakukan ke siswa SD, triwulan berikutnya SMP lalu SMA. Kita sudah meminta rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jabar karena sudah dibawah kewenangan provinsi,” katanya.

Banyak pelajar menggunakan sepeda motor. “Mereka harus mengetahui aturan keselamatan berkendaraan. Kecelakaan lalulintas kebanyakan karena faktor pengendara,” tuturnya. (Jason)

Sebelumnya, Disdik Kota Cimahi sudah memberikan surat edaran kepada sekolah-sekolah untuk melarang siswa yang usianya masih dibawah umur dilarang membawa kendaraan ke sekolah. “Ini masih berlaku. Bagi yang sudah diatas usia 17 tahun harus memiliki SIM,” ungkapnya.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Cimahi Ruswanto menjelaskan, kegiatan safety ridding itu disamping memberikan pemahaman ten-

Calon Haji Penting Divaksin CIMAHI | Para calon jemaah haji asal Kota Cimahi mulai menjalani pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi meningitis di puskesmas, Jumat 19 Mei 2017. Vaksinasi dilakukan untuk mencegah para calon haji terserang penyakit.

Jumlah calon haji Kota Cimahi sebanyak 556 orang, pelaksanaan vaksinasi disebar di 13 puskesmas dengan waktu pelayanan selama 3 hari sesuai jadwal

22

vaksin tambahan berupa vaksin meningitis dan influenza wajib dilakukan oleh para calon haji. “Wajib dilakukan karena lokasi ibadah haji merupakan negara endemis penyakit tersebut. Khawatir bisa terpapar jika tidak menjalani vaksinasi,” tuturnya.

Tes urine juga dilakukan kepada calon haji perempuan untuk memastikan tidak sedang hamil. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan umum. “Untuk pemeriksaan kondisi kesehatan sebetulnya sudah beberapa kali dilakukan, untuk memastikan para calon haji dalam kondisi fit. Kalau ada keluhan penyakit, dipantau dalam pengobatan dan dirujuk ke rumah sakit,” ungkapnya. (Jason)

yang ditentukan.

Seperti yang dilakukan di Puskesmas Cimahi Utara Jalan Jati Serut Kota Cimahi. Sebanyak 66 orang calon haji menjalani vaksinasi meningitis tersebut sesuai domisili.

Kasi Surveilan dan Imunisasi Dinkes Kota Cimahi Rachmat Sugiarta SKM., mengatakan, pemeriksaan kesehatan dan laboratorium bagi calon haji ditambah

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: REGIONAL

Kesbang Belum Endus Ormas Pendongkel Pancasila CIMAHI | Kantor Kesatuan Bangsa (Kesbang) Kota Cimahi mengaku belum menerima laporan adanya ormas yang teridentifikasi bertentangan Pancasila dan melanggar UU No 17/2013 tentang Ormas.

Kepala Kesbang Kota Cimahi Totong Solehudin mengatakan, saat ini ada 175 ormas dan LSM yang terdaftar di Cimahi.

Dalam berbagai kesempatan pihaknya sering mengumpulkan mereka dalam sebuah forum diskusi untuk menyamakan persepsi mengenai isu kebangsaan.

Apabila ada Organisasi Masyarakat (Ormas) yang sudah menyimpang dan bertentangan dengan Pancasila seyogyanya harus ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Bahkan, aparat hukum bisa langsung bertindak apabila ditemukan adanya ormas anarki.

“Jangan pernah mencoba untuk menggantikan ideologi negara karena Pan-

Totong Solehudin casila, UUD 1945 dan NKRI sudah harga mati,” kata Totong kepada pewarta, Selasa (23/5).

Menurutnya, Pancasila merupakan

unsur pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka sepatutnya, Ormas yang ada saat ini di seluruh Indonesia harus merujuk pada isi dan tujuan Pancasila. Apabila ada Ormas yang sudah bertentangan dengan Pancasila, dirinya menghimbau untuk segera menyesuaikan dengan azas negara.

“Sudah jelas dinyatakan bahwa tidak boleh bertentangan dengan azas negara,” ujar Totong.

Seperti diketahui, akhir-akhir ini pemerintah pusat tengah gencar dengan rencana pembubaran Ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Terbaru, pemerintah pusat melalui Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemen Polhukam) tengah membahas pembubaran salah satu Ormas Islam, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena dianggap bertentangan dengan Pancasila.

(JASON)

Lomba Antar SKPD Meriah CIMAHI | Dalam rangaka HUT ke- 16 Kota Cimahi, yang jatuh pada tanggal 21 Juni 2017, Pemerintah Daerah Kota Cimahi menggelar rangkaian acara Lomba antar SKPD, yang berlangsung di Kompleks Perkantoran Pemda Kota Cimahi, Jl. Rd. Demang Hardjakusumah, Jumat (18/5/2017). Lomba tradisional tersebut berlangsung meriah dengan sorak sorai tim suporter masing-masing dinas.

Lomba tradisional digelar di lapangan parkir Pemkot Cimahi. Juga diadakan lomba masak nasi goreng dan lomba hias tumpeng.

Pelaksana Tugas Wali Kota Cimahi Sudiarto mengatakan acara ini sebagai bentuk ungkapan syukur, dan juga terjalin silaturahmi antar aparatur pemerintah.

“Saya sangat mendukung acara yang hari ini kita laksanakan. Disela-sela rutinitas yang kita jalani, sangatlah perlu kita jalin silaturahmi antar pegawai melalui kegiatan yang dapat sejenak mengendurkan kita dan mencairkan suasana di tengah keseriusan

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



dalam pekerjaan,” ungkap Sudiarto.

Adapun tema peringatan HUT Kota Cimahi ke-16 tahun 2017 yaitu “Bersama Membangun Cimahi Lebiih maju” Kita Ciptakan Hubungan yang Lebih Akrab diantara kita, Sehingga Sinergi dan Kinerja tim Yang Baik Akan Mudah Terjalin.

Untuk itu diharapkan agar seluruh komponen masyarakat dan pemangku ke-

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

bijakan termasuk pelaku usaha agar bersama-sama mengarahkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing dalam menghadapi tantangan pembangunan Cimahi di masa yang akan datang. “Dengan demikian, apa yang kita cita-citakan akan tercapai sesuai harapan bersama yaitu untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kejayaan cimahi,” tuturnya. (JASON)

23

:: REGIONAL

PPDI Bergerak Perjuangkan Hak Penyandang Disabilitas BANDUNG | Musyarah Cabang (Muscab) Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bandung dipandang penting dalam rangka regenerasi dalam struktur kepengurusan yang baru yang sebelumnya dipegang oleh saudara Jumono.

Dalam struktur kepengurusan PPDI Kota Bandung periode 2017-2022 akhirnya terpilih Ceppy Gunawan sebagai ketua.

Ceppy meraih 22 suara, unggul jauh atas Aden Ahmad dan Heryawan yang masing-masing meraih 2 suara.

“Diharapkan ketua PPDI Kota Bandung yang baru terpilih lewat muscab ini mampu mengakomodir kaum disabilitas Kota Bandung sekaligus mampu membawa sinergi positif dengan pemangku jabatan di Kota bandung,” ujar Ketua Umum PPDI

Jawa Barat Norman Yulian usai membuka Muscab PPDI Kota Bandung di sekretariat NPCI Kota Bandung, Komplek GOR Pajajaran, Minggu (21/5) lalu.

PPDI adalah organisasi payung induk penyandang disabilitas. Jadi dalam keorganisasian penyandang disabilitas itu PPDI adalah induk organisasinya. Dalam perannya PPDI dari tahun 1989 terus bergerak dan berhasil melahirkan beberapa dasar-dasar hukum. PPDI Jabar dan PPDI Pusat juga berhasil mendesak DPR RI untuk terbitnya Undang Undang No 8 tahun 2016.

Di Jabar sekarang sudah ada 17 DPC PPDI. Mereka kini bergerak untuk mengadvokasi kawan-kawan di daerah.

Menyangkut ketenagakerjaan, Norman mengatakan, masalah tersebut sebetul-

nya sudah diatur di UU no 8 tahun 2016 tentang kuota ketenagakerjaan sebesar 2 %, sebelumnya hanya sekitar 1 % dari minimal 100 tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, tentunya dengan derajat dan kualifikasi yang bibutuhkan perusahaan tersebut.

Ketua Afkab: Minim Anggaran,

Minat Warga pada Futsal Sangat Tinggi KAB BANDUNG | Peminat olahraga Futsal di Kabupaten Bandung saat ini cukup tinggi. Antusiasme masyarakat pada olahraga ini boleh disebut telah merata di 31 kecamatan. Demikian diungkapkan Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten (AFKAB) Bandung periode 2016-2020, Sumarga SPd. M.Pd, di Kantor UPT Disdik Kec. Pasirjambu desa Cisondari Kec. Pasirjambu Kab. Bandung Rabu (24/5) lalu.

Terkait dengan gelar Liga Futsal Kabupaten Bandung 2017, Gelar liga tersebut dimulai sejak Maret hingga 21 Mei lalu, diikuti 12 klub divisi utama, dan 12 klub divisi 1.

“Untuk kategori divisi utama juaranya One Futsal dari Kecamatan Margahayu,” terang Sumarga, saat berbincang dengan kontroversinews.com. Laga final divisi utama, berlangsung di lapang GOR ITB Jatinagor Kab. Sumedang, Minggu (21/5) lalu.

Sumarga berharap, juara divisi utama

24

ini bisa ikut kejuaraan liga nusantra (linus) dengan jadwal yang ditentukan oleh tingkat provinsi.

Tingginya minat masyarakat Kab. Bandung pada olahraga Futsal, menurut Sumarga telah menginspirasi AFKAB untuk berbuat lebih dalam mengembangkan olahraga rakyat ini.

“Dalam hal ini kita (AFKAB—red) mendorong semua klub untuk berprestasi melalui keikutsertaan pada turnamen program internal AFKAB seperti Pra-liga, Liga Pelajar maupun Bupati Cup,” kata Sumarga.

Ia juga menunjuk salah satu klub pelajar binaan AFKAB yang berhasil jadi juara, yaitu SMA Ciparay Kab. Bandung. Di pihak lain, GFAB Banjaran jadi juara kedua di tingkat provinsi setelah dikalahkan salah satu tim Kota Bandung.

Bicara anggaran kegiatan AFKAB, kata Sumarga, selama ini masih menggunakan dana swadaya. Artinya semua klub

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: REGIONAL “Saya mengapresiasi beberapa perusahaan yang bisa menerima penyandang disabilitas. Sebagai tenaga kerja mereka. Yang kita harapkan dengan adanya PPDI bisa mengsosialisasikan dengan beberapa pihak swasta,” ujar Norman.

Menurut Norman PPDI tidak hanya mengadvokasi dari sisi kesejateraan tapi semua sektor termasuk hukum, tenaga kerja, kesehatan dan pendidikan.

Selama ini pihaknya selalu bermitra dengan beberapa instansi terkait diantaranya dengan Balai Besar Peningkatan Produktifitas dengan Disnaker . Kemitraan ini baru dimulai di Kota Bandung. (DEDEN .GP)

yang terlibat dalam kegiatan bergotong royong.

Dan jika kemudian ternyata tidak cukup, maka selaku Ketua AFKAB ia harus merogoh kocek sendiri.

Demi pembinaan prestasi, menurut Sumarga, pihaknya akan terus memperjuangkan masalah anggaran ini, sehingga ke depan AFKAB bisa memperoleh dana pembinaan dari APBD seperti cabor lain yang berada di bawah naungan KONI Kab. Bandung.

Sumarga menyebut potensi atlet Futsal Kab. Bandung untuk berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional, cukup besar. Oleh karena itu ia berkeyakinan, terjalinnya kerjasama dalam peningkatan pembinaan akan menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya prestasi yang diharapkan.

“Jalinan kerjasama dimaksud, tentunya bukan di kalangan pengurus AFKAB semata, tetapi juga dengan Dispora dan pihak lain. Intinya sama-sama berkomitmen memajukan Futsal Kab. Bandung,” tutur Sumarga.

Kaitannya dengan babak kualifikasi Porda 2017, AFKAB saat ini katanya sudah mempersiapkan sejumlah atlet. Diharapkan para atlet ini akhirnya bisa lolos dan berlaga di ajang Porda awal 2018 di Kota Bogor. (AWING/LEE)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

Satpol PP Masih Kaji Pembongkaran Ruko Liar di Tengah Tani KAB CIREBON | Perihal ruko liar di kawasan pertigaan Tengah Tani Cirebon saat di konfirmasi Satpol PP Kabupaten Cirebon melalui Kabid Gakda Slamet,menjelaskan masih dalam kajian dengan pihak PU SDA dan Cipta Karya.

“Masih kita adakan rapat kajian dengan Cipta Karya, karena kami juga gak bisa kerja sendiri semua perlu kordinasi, ketika nanti sudah sepakat baru kami lakukan tindakan selaku penegak perda,”katanya.

Ditempat terpisah, Ketua LSM Komunitas Anak Bangsa Koharrudin,SA saat ditemui di kediamannya mengatakan kekecewaan terhadap kinerja Satpol PP yang dinilai lamban, sebab menurutnya permasalahan ini simple dan tak perlu sampai lama menunggu untuk penertiban.

“Sebenarnya masalah ini simple

kok, sudah jelas kalau dari awal bangunan itu melanggar ya tidak usah ada rapat kanan kiri berarti tinggal ditegakkan perdanya, kan gampang tinggal di cek IMB nya ada tidak, kalau belum ada yang tertibkan dong,”ungkapnya.

Kohar juga mengancam jika Satpol PP tak bisa menertibkan maka dirinya selaku Ketua LSM Komunitas Anak Bangsa bakal mengerahkan anggotanya untuk menyegel ruko liar tersebut.

“Jika Satpol PP tak mampu tegakkan perda biar kami bantu, karena itu sudah tupoksi kami selaku lembaga sosial kontrol, saya akan kerahkan anggota saya untuk menyegel ruko tersebut,”tambahnya.

Sementara sampai berita ini dirilis pemilik ruko sendiri tak pernah bisa ditemui awak media untuk dimintai tanggapannya. (HADI)

25

:: REGIONAL

Kegiatan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM Kesehatan Rp. 51.040.276.000,00 Realisasi 94,55% BANDUNG | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar mengatakan, memperhatikan prinsip kewajaran, besaran anggaran kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan tahun 2016 telah mengalami perubahan sehingga jumlahnya menjadi Rp 51.040.276.000,00 (dari semula Rp 51.083.626.000,00) dengan realisasi keuangan sebesar 94,55%.

Dodo mengatakan, Implementasi kegiatan dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pengawasan dalam pendayagunaan tenaga kesehatan.

“Pembayaran gaji tersebut diberikan kepada 91 orang dokter/dokter gigi, 6 orang dokter spesialis, 751 orang bidan dan 141 orang tenaga kesehatan,’’ ungkapnya, kepada kontroverinews.com (3/5/2017). (Jason)

26

Disperkimtan Gelar Bimbingan Teknis Penyuluhan Hukum Pertanahan KAB. BANDUNG| Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung menggelar penyuluhan Hukum mengenai pertanahan yang dilaksanakan di Gedung Bale Sawala, Selasa (23/5/2017) lalu.

Bimbingan teknis hukum pertanahan tersebut mengusung tema “Dengan Semangat Sabilulungan Kita Tingkatkan Wawasan dan Tertibnya Administrasi Pertanahan Melalui Akselerasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam Pelayanan di bidang Pertanahan”.

Sekda Kabupaten Bandung, Sofian Nataprawira membuka secara resmi kegiatan ini.

Dalam kesempatan ini Pemkab Bandung mengharapkan output dari penyuluhan ini secara umum dapat meminimalisir permasalahan pertanahan di wilayah Kabupaten Bandung, Jelas Sofian.

Senada dengan Sekda, Kepala Bidang Pertanahan, Arie Zakaria, tujuan diselenggarakannya acara ini untuk meningkatkan wawasan dibidang pertanahan, meningkatkan tertib administrasi dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah melalui akselerasi dalam pelayanan di bidang pertanahan. “Memang baru 7% dari keseluruhan atau baru 124 bidang yang sudah memiliki sertifikat.” katanya.

Masih menurut Arie, pemerintah memandang penting pengetahuan dan wawasan pertanahan bagi aparatur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk itu wawasan serta pemahaman para aparatur harus ditingkatkan dan disinkronkan dengan pemerintah Kabupaten Bandung. “Demi menghindari serta meminimalisir sengketa pertanahan yang dapat memicu konflik di masyarakat Kabupaten Bandung, saat ini kami sedang merancang perdanya,” kata Arie.

Kegiatan ini menghadirkan nara sumber dari Kepala BPN, Atet Gandjar Muslihat, Pembantu Rektor II IPDN, DR. Deti Mulyati dan Asisten Pemerintahan, Yudhi Haryanto. (GIN)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: NUSANTARA

Bupati Samosir Resmikan dan Launching Stone Crauser KAB SAMOSIR|Launching Stone Crauser CV Nada Jaya diresmikan Bupati Samosir Drs Rapidin Simbolon, Sabtu (20/05) lalu di Desa Silma Lombu, Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Samosir.

Turut hadir dalam rombongan bupati, Wakil Bupati Samosir, Ir Juang Sinaga dan para SKPD. FKPD, Camat Onan Runggu, beberapa kades, tokoh masyarakat serta ketua-ketua adat.

Dalam sambutannya Direktur CV Pembangunan Nada Jaya, Jautir Simbolon menyampaikan. “Saya mengurus ijinnya ini sejak Februari tahun 2016.

Ijinnya dari provinsi setelah lengkap baru saya mau melaksanakan Stone Crauser ini,” katanya.

Ditambahkannya lagi harus diikuti peraturan undang-undang dan peraturan pemerintah. “Saya tidak mau merusak lingkungan dan harus dibuat studi perbandingan yang dilakukan Dinas Pertambangan Provinsi Sumatera Utara, dengan

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



selesainya persyaratan semua baru kita buka Stone Crauser ini,”ungkapnya.

Stone Crauser ini adalah yang terbesar di Sumatera. Dengan berproduksi Jautir Simbolon mengatakan PAD Kabupaten Samosir akan bertambah Rp 1

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

sampai Rp 1,5 Miliar. “Saya sampaikan selama ini kita mengambil batu dari kabupaten luar. Sehingga ke kabupaten luarlah uang kita selama ini, hanya untuk membeli batu,” ungkap Jautir. (PARDAMEAN)

27

:: LAPUT NUSANTARA

Pengawasan di BKD dan Disdik Samosir

“Lemah” Diduga Ada Kecurangan KABUPATEN SAMOSIR | Praktik curang proses sertifikasi tenaga pendidik patut diwaspadai.

Sebab ini dapat merontokkan wibawa dunia pendidikan.

G

indo Sianturi, penggiat peduli pendidikan, tidak menampik sempat mengendus praktik curang guru dalam uji sertifikasi. “Sempat pula terendus praktik culas oknum guru dalam uji sertifikasi yang melakukan pemalsuan sertifikat agar bisa

28

lolos sertifikasi. Mereka mencari celah agar memenuhi syarat undang-undang,” ungkap Gindo, saat dihubungi Kontroversinews.com, Kamis (18/5/2017) lalu.

Ia mencontohkan, sertifikasi yang mengharuskan menyandang gelar sarjana atau diploma IV, diakali dengan cara kuliah di pergu-

ruan tinggi yang tak jelas, baik status dan kualitasnya. “Yang penting ijazah ada di tangan. Bahkan mereka juga kerap mendatangi ‘pabrik’ gelar pascasarjana untuk mendapatkan gelar S2 karena penyandang S2 dapat poin tinggi,” ungkapnya.

Gindo menegaskan, praktik curang dalam sertifikasi guru harus dihentikan. Menurutnya, praktik curang tersebut akan menciderai wibawa guru serta semakin menjauhkan guru dari standar mutu dan kualitas yang diharapkan. “Ngeri kita membayangkan, bagaimana output pendidikan yang dihasilkan oleh okunum guru bermental culas tersebut,” jelasnya.

Untuk mewaspadai praktik curang ini, Gindo mengingatkan, Dinas Pendidikan dan BKD Kabupaten Samosir harus bertanggungjawab. Selain dinas terkait, juga perguruan tinggi sebagai wahana pendidikan harus menyiapkan aturan, metode, dan strategi pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas guru.

“Dalam UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan guru berkualitas,” ujarnya.

Menanggapi dugaan kecurangan yang dilakukan guru-guru peserta ujian sertifikasi, kontro-

Edukasi D Demokrasi emokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



E EDISI DISI 19 | Tahun II: JUN JUNI NI 2017

:: LAPUT NUSANTARA

versinews.com mencoba menemui guru sekolah dasar (SD) berinisial DS di Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir.

Menurut DS, penyebab masalah itu adalah terindikasi curang pengangkatan SK, penandatanganan SK sebelum sekolah berdiri, dan ketidaksinkronan antara tahun pengangkatan guru dengan gelar S-1.

“Berdasarkan data palsu itu bahwa oknum-oknum guru itu jelas-jelas sudah keblinger alias menghalalkan segala cara untuk dinyatakan lulus sehingga bisa mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Katanya.

Komentar DS, jika nanti dinyatakan lulus PLPG, tentu oknum-oknum itu berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

“Demi inilah, mereka sudah buta dan membutakan mata, hati, dan pikirannya.

Kok guru-guru itu bisa lolos padahal ada pengawasan dari dinas terkait,” ujarnya.

Setelah mendapat informasi dari guru-guru SD, Kontroversinews.com mencoba mencari informasi dari guru ditingkat SMP. Dikecamatan yang berbeda, guru SMP di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, berinisial SM menceritakan ada oknum guru yang ikut ‘mensiasati’ agar lolos dan mendapatkan sertifikasi.

Menurut SM, para oknum guru tersebut tidak bekerja sendirian. “Bukanlah sebuah rahasia jika ada semacam solidaritas yang cukup tinggi di kalangan guru, khususnya hubungan kepala sekolah dengan guru atau pejabat di atasnya. Terlebih, guru lebih tua atau senior daripada kepala sekolah atau pejabat di atasnya,” katanya.

Masih menurut sumber, adanya ‘kongkalingkong’ maka, muncullah perasaan sungkan alias perasaan tidak enak jika tidak menuruti keinginan sang guru.

Lalu, sang kepala sekolah atau atasannya pun menurut saja ketika dimintai tanda tangan. Dan dari situlah awal terjadinya bencana sertifikasi guru.

“Mestinya verifikasi keaslian data guru dimulai dari sekolah. Kepala sekolah seharusnya tidak gampang membubuhkan tanda tangan dalam bentuk legalisir dokumen guru. Kepala sekolah harus

Edukasi Demokrasi Birokrasi Birok krasi Tanpa Korupsi 



“Kepala Dinas dan Kepala Daerah harus berani memberikan sanksi berat karena jelasjelas tindakan itu menyimpang dari aturan. Terlebih, kecurangan yang dilakukan guru itu nantinya berpengaruh teramat buruk bagi dunia pendidikan.” mengecek kebenaran semua data yang disodorkan guru-guru tersebut. Jika ditemukan dite t mukan ketidakcocokan, seharusnya menolak kepala sekolah bberani erani me eno nolak tanda diri tangan dan menghindarkan ta menghinda dark rkan an d irii ir enak.” dari perasaan tidak en nak ak.” .” tambahnya. tamb ta m ahnya.

Harus Diberi S Sanksi anksi Menurut peng penggiat ggi g at anti korupsi, Jhonyy Pane, BAE, dari LembaLembbaga Pemantau Korupsi Nasional (LPKN), berdasarkan asal penyebab kecurangan itu, dirinya

EDISI 19 | Tahun n II: JU JUNI UNI 2017

berpendapat bahwa kepala sekolah termasuk pihak yang juga melanggar aturan. Oleh karena itu, kepala sekolah harus ditindak dan diberi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku. “Kepala Dinas dan Kepala Daerah harus berani memberikan sanksi berat karena jelas-jelas tindakan itu menyimpang dari aturan. Terlebih, kecurangan yang dilakukan guru itu nantinya berpengaruh teramat buruk bagi dunia pendidikan,” katanya.

Kasus sertifikasi guru menurut Jhony, dikenal dengan istilah simbiosis mutualisme alias saling tahu diri dan saling melindungi.

Teramat mustahil bisa membersihkan air kotor jika membersihkannya dengan air kotor. Dan teramat mustahil pula pendidikan bisa dimajukan karena justru guru u mengajak menga g jak dunianya mundur, katanyaa kepada Kontroversinew.com, Kamis (18/5/2017) Kami Ka m s (1 18/5/2017) lalu.

Menurut M nurut Jhony, jiMe ka se kolah seko kola lah h su ssudah dah dijadikan kan ajang ajan aj angg kecurangan kecura ke r ng ngan semacam sema se maca cam m it itu, para guru seharusnya seha haru rusnya benar-benar malu. malu ma l . Malu karena guru-guru g ru-gur gu uru sudah dipenuhi hawa nu haw awa nafsu. Layakkah akkah iaa menyandang ja jabatan baatan guru, gu uru, apalagi guru u profesional. profesiional. Katanya dengan den ngan sedikit seedikit pesimis.

(Pardamean-red) (Pard rdamean-red)

Jhony S Pane, BAE LPKN

29

:: NUSANTARA

Waspada, di Pekanbaru Ada Penawaran Investasi Bodong

K

etua LSM ABRI daerah Pekanbaru, Osama mengatakan, edukasi bisa menjadi solusi agar masyarakat terhindar dari penipuan investasi. Misalnya dengan mengadakan sebuah seminar atau diskusi.

Dirinya berharap kepada dinas terkait bisa menggelar atau sosialisasi seperti seminar dan diskusi guna menambah pengetahuan masyarakat Pekanbaru mengenai investasi mana saja yang ilegal. Jangan sampai, kata dia, masyarakat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Berharap masyarakat di Pekanbaru diberikan edukasi mengenai mana saja sih perusahaan yang benar. Jangan sampai asal saja ikut tapi dimanfaatkan oleh segelintir oknum, kasihan masyarakat kita,” ujarnya kepada Kontroversinews.com, Selasa (23/5/2017) lalu.

Menurutnya, edukasi bisa dijadikan sebagai bentuk tindak pencegahan terhadap perusahaan-perusahaan investasi yang ilegal. Sebab, jika sudah terjadi penipuan, akan sangat merugikan bagi masyarakat.

“Yang paling penting itu pencegahan sebenarnya, kalau sudah terjadi itu

30

Desy (kiri) dan Bambang. oknum para manager marketing.

Nasabah kata Osama, sudah tertipu sampai 100 juta. Dan sampai saat ini investasi yang dijanjikan tak kunjung diterima oleh Ratna Dewi. Malah para nasabah dijebak dengan beberapa persyaratan yang harus ditandatangani oleh nasabah tanpa diberi penjelasan yang jelas.

Perlu diketahui, pastikan dulu Izin Perusahaannya. Menurut data Kominfo, perusahan dengan embel-embel investasi bodong sudah di Blokir sebanyak 200 Situs. Kominfo merilis cara membedakan Investasi Ilegal, dan cara melihat sumber dananya. Dan yang perlu di waspadai kini ada penawaran investasi bodong Online.

PT. Rifan Financindo memulai usaha sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi kepada layanan jasa perantara bagi semua orang yang ingin mengambil keuntungan dari peluang dalam perdagangan komoditas dan pasar.

Bila ada korban dari perusahaan PT. Rifan Financindo untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib. (RED)

parah sekali. Kita sudah banyak sekali contohnya. Sudah banyak PT yang sudah selama ini kita tangani melakukan investasi ilegal money game. Siapa yang jadi korban? masyarakat,” jelas Osama.

Oleh karena itu agar korban tidak bertambah, dirinya kembali mengimbau agar masyarakat berhati-hati dan jangan mudah terpengaruh dengan iming-iming bonus besar dalam waktu singkat.

Pasalnya selama ini, masyarakat Indonesia mudah tergiur dengan profit yang instan.

“Berarti sekarang kita tahu kan kalau masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Pekanbaru tuh inginnya instan semua ingin cepat. Ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan skema-skema money game ini,” kata Osama.

Osama mencontohkan yang dilakukan oleh PT. Rifan Financindo. Salah satu nasabah bernama Ratna Dewi br Simamora mengaku kecewa dan merasa tertipu yang dilakukan perusahan tersebut untuk merekrut nasabah oleh

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: NUSANTARA

Kantor Kelurahan di Pekanbaru Masih Sewa PEKANBARU | Kantor Kelurahan Sei Sibam Pekanbaru kondisinya sangat memprihatinkan. Pasalnya, ‘status’ kantor kelurahan tersebut masih disewa dari warga masyarakat. Dengan luas tanah sekitar 2000 M2 yang terdiri bangunan Kantor dan Kantin ini tampak tidak representatif layaknya bangunan kelurahan.

Seperti yang dikatakan Lurah Sei Sibam, Lukman Hakim kepada Kontroversinews.com mengatakan, untuk sewa bangunan kantor yang ia pimpin saat ini sebesar Rp 22 juta/tahun.

Ketika disinggung perihal bantuan gedung dari Provinsi Riau dan dari Pemkot Pekanbaru, kata Lukman akan dianggarkan asal status tanah untuk lokasi pembangunan harus jelas. “Pemerintah berjanji akan memberikan anggaran asal status dan lokasi tanah yang akan dibangun harus beres dahulu”, katanya.

Diakui Lukman, kantor kelurahan Sei

Sibam termasuk baru yang dimekarkan di kecamatan Payung Sekaki. Sebelum nya Pemkot Pekanbaru terbagi 58 kelurahan, namun setelah ada pemekaran saat ini bertambah menjadi 83 kantor kelurahan.

Pemkab Samosir Serius Meningkatkan Wisatanya KABUPATEN SAMOSIR | Untuk meningkatkan Pariwisata di Kabupaten Samosir Sumatera Utara, Pemkab Samosir bersama Direktorat Informasi dan Media dari Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan acara Jurnalis Visit di hotel JTS Parbaba belum lama ini.

Acara Jurnalis Visit tampak meriah dan berlangsung hikmat, pasalnya acara yang diusung oleh Komimfo tersebut dihadiri oleh para jurnalis (media) asing dari negara Tiongkok, Jepang, Hongaria, Polandia dan Kroasia.

Menurut Alberd Pardede dari Kementrian Informasi dan Komunikasi, peran media baik lokal maupun asing sangat berpengaruh bagi peningkatan wisata di Kabupaten Samosir. “Sepuluh tahun terakhir, wisata di Samosir melalui dinas pariwisata terus meningkat yang dibantu oleh para jurnalis”, katanya.

Hal senada dikatakan Kepala Diskominfo, Kitman Malau, bahwa wisata di Samosir sudah tersebar ke seluruh dunia.

Selain sumber daya alamnya yang mem-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



pesona juga lingkungan yang refresentatif membuat para wisatawan lokal dan asing menjadi nyaman.

Masih menurut Kitman, salah satu kegiatan yang menjadi perhatian dunia yang pernah diselenggarakan di antaranya pesta

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

Lukman berharap, ada warga yang mau memberikan tanahnya untuk dihibahkan agar secepatnya kantor keluruhan Sei Sibab bisa dibangun dan pelayanan bisa dilaksanakan secara maksimal. (ET /OSAMA)

rakyat Pantai Situngkir di bulan Februari 2017 lalu. Juga festival Gondang Naposo yang diselenggarakan di bulan April. Serta festival baen Samosir di bulan mei 2017 yang dipusatkan di pantai Situngkir. “Hampir dari seluruh nusantara yang menghadiri acara festval tersebut”, katanya.

Dirinya berpesan kepada peserta agar bersama sama menjaga dan melestarikan wisata di Kabupaten Samosir agar menjadi negeri indah kepingan surga. (PARDAMEAN)

31

:: NUSANTARA

Persoalan Perjalanan Dinas DPRD Kalsel Diharapkan Segera Selesai

“Saya yakin, pihak Kejati akan proporsional dan profesional dalam menempatkan masalah, serta menangani dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas pimpinan/ anggota DPRD Kalsel.”

32

BANJARMASIN, KALSEL | Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Burhanuddin mengharapkan persoalan dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas pimpinan/anggota legislatif tingkat provinsi tersebut tahun 2015 segera selesai dan tuntas.

Pasalnya kalau penanganan dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas tersebut belum selesai dan tuntas, bisa berpengaruh/mengganggu kinerja pimpinan/anggota dewan, dan pada gilirannya terhadap kelembagaan, ujarnya di Banjarmasin, Rabu.

“Oleh sebab itu, saya berharap semua unsur pimpinan dan anggota DPRD Kalsel selalu kooperatif terhadap undangan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat, agar bisa cepat selesai penanganan dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas 2015 tersebut,” imbaunya.

“Saya yakin, pihak Kejati akan proporsional dan profesional dalam menempatkan masalah, serta menangani dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas pimpinan/anggota DPRD Kalsel tahun 2015,” ujar politikus senior Partai Golkar itu.

Mengenai dirinya, mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalsel dua periode itu, mengaku melakukan kesalahan dalam perjalanan dinas tahun 2015 atau sewaktu masih anggota legislatif tingkat provinsi tersebut.

Burhanuddin yang baru sekitar tiga bulan se-

bagai pengganti antarwaktu (PAW) Ketua DPRD Kalsel itu menceritrakan kejadian yang membuat dirinya salah terkait dugaan penyimpangan perjalanan dinas pimpinan/anggota legislatif provinsi tersebut.

“Kalau tidak keliru, saat itu (11 – 13 Juni 2015) anggota DPRD Kalsel kunjungan kerja ke Jakarta untuk suatu urusan kedewanan. Namun pagi 12 Juni 2015 terpaksa pulang karena menerima kabar anak meninggal dunia,” tuturnya.

“Beberapa kemudian sesudah memakamkan anak di Batulicin, ibukota Tanbu, saya kembali ke Banjarmasin. Oleh Sekretariat DPRD Kalsel saya disuruh mengambil uang perjalanan dinas,” lanjutnya seraya menambahkan, saat itu belum menyadari sebuah kesalahan.

Ia mengatakan, pengakuan atas kesalahan itu juga saat klarifikasi dengan petugas Kejati Kalsel beberapa hari lalu. “Jadi nanti terserah Kejati bagaimana tindak lanjut, tetapi yang jelas saya pasti mengembalikan dana yang terpakai itu,” demikian Burhanuddin.

Kejati Kalsel sudah pernah menanggani dugaan penyimpangan dana perjalanan dinas pimpinan/anggota DPRD provinsi tersebut pada 2016, namun belum tuntas. Kemudian dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalsel yang baru kasus itu dibuka kembali 2017. (ANT)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: NUSANTARA

Rapat Paripurna DPRD Kab Samosir Pertanggungjawaban LKPJ KAB. SAMOSIR | Rapat paripurna DPRD Kabupaten Samosir dalam rangka pertanggungjawaban LKPJ Bupati Samosir akhir tahun 2016, Selasa 09 Mei 2017 Rapat di jadwalkan mulai jam 10:00 ternyata terlambat 2 jam dan di skor 1 jam.

DPRD samosir berjumlah 25 orang dari semua fraksi yang hadir mengikuti rapat paripurna 15 orang ternyata absen

10 orang ketua DPRD samosir Rismawati Simarmata yang memimpin rapat mengetuk palu, rapat diskor karena Bupati Samosir belum hadir di ruang rapat paripurna.

Rapat paripurna dihadiri beberapa SKPD Samosir. Ketua DPRD Rismawati Simarmata mengucakan terimakasih kepada pemkab Samosir yang telah mem-

persiapkan LKPJ merupakan perwujudan penyampaian capaian kinerja pembangunan samosir yang di jelaskan Bupati Samosir Rapidin Simbolon.

Beliau mengatakan disegi kebijakan untuk mengelola pembangunan kabupaten samosir belum terlaksana semaksimal mungkin(sepenuhnya).rapat paripurna masih berlanjut. (PARDAMEAN)

Warga Sesalkan Kegiatan Fiestival Gondang Naposo KAB. SAMOSIR | Ko Gondang naposo di desa huta bolon pasir putih kecamatan pangururan kabupaten samosir.

Festival gondang naposo yang di pasir putih di sesalkan masyarakat parbaba.

Menurut penuturan masyarakat Parbaba pada kontroversinews.com kegiatan fiestival tersebut sebagai tuan rumah bukan atas kesepakatan, karena tidak ada undangan terhadap naposo (pemuda)setempat, adapun atas nama Parbaba yang ikut manortor (menari) adalah anak anak SMA Negeri 2 Parbaba.

Padahal fiesta tersebut dikelola Dinas Pariwisata tapi manfaatya tidak memuaskan bagi masyarakat Samosir.

“Jadi kami masyarakat Parbaba menduga kegiatan tersebut hanyalah hiburan biasa, kemungkinan besar karena sudah banyak orang tidak pernah melihat orang menari

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



(manortor),” ungkap warga Parbaba Dinas Parawisata mempertopengkan sebagai fiestival festa gondang naposo ini harus di pertanyakan bagi mas-

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

yarakat Parbaba terutama masyarakat Samosir biar jangan terulang perlakuan perlakuan seperti ini, begitulah penuturan beberapa masyarakat. (PARDAMEAN)

33

:: EDUKASI

Bupati Bandung Launching Seminar Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter KAB BANDUNG | Bupati Bandung Dadang M Naser mendukung penguatan pendidikan Pancasila di semua tingkatan sekolah yang ada di Kabupaten Bandung.

P

ancasila sebagai ideologi negara tidak boleh diabaikan, apalagi dirubah. Tapi justru harus dijadikan doktrin yang kuat dan ditanamkan sejak dini.

“Pancasila itu ideologi negara, tidak boleh dirubah. Justru harus diperkuat, lihat di Jepang ideologi itu jadi doktrin. Salah satunya diimple-

34

Pancasila sangat penting diperkuat dalam jiwa setiap siswa di sekolah, bahkan dalam jiwa semua anak bangsa. Pendidikan Pancasila ini, sebagai dari pembentukan karakter bangsa Indonesia. Jangan sampai pendidikan Pancasila ini berkurang. Tapi justru harus terus diperkuat dan digelorakan dalam jiwa setiap anak bangsa.

“Saya setuju sekali penguatan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah itu harus dilakukan. Seperti dulu itu ada pendidikan atau penataran P4,”ujarnya.

Dadang melanjutkan, Pancasila sebagai ideologi negara sudah final,

mentasikan dalam lagu-lagu perjuangan, yang selalu dinyanyikan dengan gagah berani, itu ideologi negara dan semangat nasionalisme,”kata Dadang usai membuka seminar penguatan pendidikan karakter di Gedung Budaya Sabilulungan, Soreang, Kamis (18/5/17) lalu.

Menurut Dadang, pendidikan

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

tidak bisa dirubah atau digantikan dengan idiologi lainnya. Namun demikian, sebagai seorang manusia yang memiliki keyakinan keagamaan dipersilahkan selama itu tidak bertentangan dengan Pancasila. “Seperti orang Islam punya keyakinan pada Al Quran, Kristen dengan Injilnya begitu juga dengan agama lainnya itu silakan saja. Tapi tetap jangan sampai bertentangan dengan Pancasila.

Makanya dari dulu juga saya menentang konsep azas tunggal,”ujarnya.

Disinggung mengenai pendidikan karakter, kata Dadang, sebenarnya saat inipun bukan tidak ada pendidikan karakter. Namun, harus dilakukan penguatan dipadukan dengan gerakan karakter lokal dalam semangat Sabilulungan.

“Kabupaten Bandung dijadikan basis gerakan pendidikan karakter berbarengan dengan karakter lokal Sabilulungan. Sabilulungan ini mengedepankan silih asah, asuh, gotong royong, saling membantu dan lainnya,”katanya.

Pendidikan karakter ini, lanjut Dadang, akan digalkan secara masif dan berkesinambungan. Salah satunya diterapkan dan ditekankan disetiap sekolah yang ada di Kabupaten Bandung.

Bahkan, nantinya akan dibentuk Satuan Kerja (Satker) yang bertugas melakukan penguatan pendidikan karakter.

“Penekanan pendidikan karakter juga akan diberikan kepada para guru secara berkesinambungan. Ini program nasional yang digelar di Kabupaten Band-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



“

Kami sudah buat rencana aksi daerah.

Pendidikan karakter harus masuk secara inklusif dalam berbagai kegiatan mata pelajaran intrakulikuler, ekstrakulikuler dan non kulikuler. Artinya, pendidikan karakter ini harus masuk dalam setiap sendi kehidupan siswa.” ung, kita semua harus mendukungnya, karena memang pendidikan karakter itu sangat penting,”katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, DR. Juhana M.M.Pd. didamping Sekertaris DR. Marlan Nirsayamsu MS.i disela-sela kegiatan louncing dan seminar gerakan penguatan pendidikan karakter di gedung budaya Sabilulungan, menambahkan, pendidikan karakter ini merupakan program nasional yang dikolaborasikan dengan konsepsi gerakan lokal Sabilulungan.

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: EDUKASI “Kami sudah buat rencana aksi daerah. Pendidikan karakter harus masuk secara inklusif dalam berbagai kegiatan mata pelajaran intrakulikuler, ekstrakulikuler dan non kulikuler. Artinya, pendidikan karakter ini harus masuk dalam setiap sendi kehidupan siswa, yah syukur-syukur dalam kehidupan masyarakat luas juga,”katanya.

Pendidikan karakter ini, jelas Juhana, akan disosialisasikan soal bagaimana strategi pendampingan melalui sistem profesional. Seperti dalam musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kepala sekolah dan lainnya. “Gerakan pendidikan karakter ini juga akan diperkuat dengan pembentukan Satker. Serta dilaksanakan secara berkesinambungan.

Tidak boleh selesai,”ujarnya.

Sementra menurut wakil sekertaris Dewan Pendidikan Kab. Bandung Asep Kartika mengatakan louncing dan seminar gerakan penguatan pendidikan karakter Kab. Bandung yang dihadiri Dirjen GTK Kemendiknas dan dari staf Ahli Mendikbud bidang pembangunan ini sangat positip dan perlu ditindak lanjut untuk kedepannya.

Masih Kata Asep peserta yang hadir sangat antusias kehadirannya mencapai 850 Orang, yang merupakan peserta seminar dengan berbagai profesi diantaranya Para kepala sekokah , Pengawas, TK , SD , SMP, PNF , Penilik dan Tutor PKBM yang ada di 31 Kecamatan seKab. Bandung. (AWING/LEE )

35

:: EDUKASI

Yayat Suryati SPd Terus Benahi SMPN 3 Purwadadi SUBANG | Sekolah SMPN 3 Purwadadi Kec.Purwadadi Kab Subang kini dibawah Pimpinan Yayat Suryati SPd, dirinya berjanji akan terus berbenah hingga Sekolah SMPN 3 Purwadadi, Kec Purwadadi, Kab Subang terlihat nampak indah dan nyaman.

Sebagai orang yang baru dipercaya jadi pimpinan di sekolah SMPN 3 Purwadadi menurutnya sudah tentu banyak yang harus dibenahi terutama untuk kemajuan sekolah kedepan serta akan terus menjaga dan memajukan sekolah yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik hingga sekolah terlihat indah dan nyaman dalam melaksanakan KBM. Butuhnya perbaikan ruang kelas selalu menjadi PR bagi kepala sekolah guna memiliki bangunan sekolah yang mencukupi

untuk semua kebutuhannya. “Alhamdulilah sekarang ini sudah bisa terakomodir dengan baik sejalan dengan harapan masyarakat dengan diterimanya bantuan rehab sebesar Rpm1.275,000.000 untuk SMPN3 Purwadadi,” ujarnya.

Berkat perjuangan dan kerja keras antara kepala sekolah, para guru dan jajaran komite akhirnya semua program pun tercapai sejalan dengan harapan masyarakat.

Begitu juga dalam KBM salah satunya bangunan harus bagus dari segi bangunan sekolah dan inprastrukturnya karna hal itu bisa mendukung kepada kenyamanan kegiatan belajar mengajar (KBM) guna menuju kemajuan yang nyata di sekolah sejalan dengan pisi dan misi sekolah.

Diakhir perbincangannya dirinya mengucapkan terimakasih banyak pada semua komponen yang telah membantunya hingga semua program berjalan lancar.

Pencairan Dana BOS Jangan Melalui Provinsi

(DS AGUS)

SUBANG | Keberadaan Sekolah SMAN 1 Kalijati Subang yang jauh dari perkotaan tak menyurutkan niat kepala untuk terus membawa perubahan dengan jumlah murid 600 orang di sekolah tersebut tidak pernah minta uang iuran pendidikan alias gratis.

Seperti disampaikan Kepala sekolah Supendi, SPd, MPd saat bertemu kontroversinews.com beberapa waktu lalu. Dia mengeluhkan tentang sistem pencairan yang terlalu banyak birokrasi sehingga keterlambatan terjadi dan akhirnya menghambat kepada kebutuhan sekolah. ”Saya berharap sistem pencairan bos tidak melalui provinsi tetapi cukup dari pusat langsung ke rekening sekolah,” harapnya. (AGUS PURWANTO)

Yayat Suryati SPd, Kepala Sekolah SMPN 3 Purwadadi

36

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: EDUKASI

SMPN 1 Pamanukan Subang Makin Mempesona

SUBANG | Siapa yang tak mengenal Sekolah SMPN 1 Pamanukan dibawah pimpinan Drs.Sukardi ternyata mampu membawa keinginan orang tua murid dalam menyekolahkan anaknya di Sekolah SMPN 1 Pamanukan Subang.

Sekolah yang sudah mampu mengeluarkan siswa cerdas dan kompetitif serta sekolah yang tertata rapih menjadi sebuah prestasi yang gemilang buat kemajuan SMPN 1 Pamanukan Subang didampingi sebagai ketua P2S bernama Ahmad Rizal Harahap.

Hal itu ternyata menambah jajaran panjang atas keberhasilan kepala sekolah dalam memanage sekolah untuk meningkatkan sekolah menjadi sekolah terbaik di Kab Subang .

Seperti dikatakan kepala sekolah Drs. Sukardi, alhamdulilah menurutnya berkat perjuangan dan kerja keras antara kepala sekolah, para guru dan jajaran komite akhirnya semua kebutuhan pun terpenuhi tanpa hambatan di Sekolah SMPN 1 Pamanukan Subang memiliki kemajuan yang signipikan yang diminati

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



masyarakat banyak.

Salah satunya harus bagus dari segi bangunan sekolah dan infrastrukturnya karena hal itu bisa mendukung kenyamanan kegiatan belajar mengajar (KBM) guna menuju kemajuan yang nyata di sekolah sejalan dengan visi dan misi sekolah. “Apalagi kalau banyak kemajuan yang baik disekolah itu adalah bukti nyata bahwa kita bisa berbuat dan berkarya untuk keberadaan sekolah yang kita pimpin

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

pada akhirnya keberhasilan dalam memimpin akan dikenang dalam pengabdiannya sebagai kepala sekolah yang mampu membawa perubahan serta nama baik sekolah dimancanegara,” ungkap Sukardi.

Dalam berbagai kegiatan apapun terus mencoba untuk bisa terbuka dan transparan dalam mengelola anggaran sekolah hal itu diutamakan agar para guru dan jajaran serta komite sekolah bisa merasa saling memiliki yang pada akhirnya sekolah tetap terjaga dengan baik.

Diahir perbincangannya Drs.Sukardi mengharapkan dalam implementasinya mohon dukungan dan suport dari berbagai komponen dalam mensukseskan kemajuannya kedepan dan mengucapkan banyak terimakasih atas segala kepercayaan yang telah diberikan masyarakat pada sekolahnya terutama kepercayaan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di SMPN 1 Pamanukan, dalam mendidik anak didik menjadi pintar yang memiliki wawasan dan kemajuan dalam berpikir.

Berbagai prestasi terus diraih baik tingkat kabupaten atau provinsi itu membuktikan bahwa keberadaan sekolah terus maju dan mengalami peningkatan dan itulah komitmennya.

“Semua disini sejalan dengan perkembangan jaman yang terus bersaing disegala bidang, perpindahan kebijakan sekolah yang tadinya menginduk kedaerah dan sekarang pindah ke provinsi adalah satu tantangan supaya kita bisa bersaing ditingkat yang lebih luas lagi dalam memperjuangkan anak didik agar kita bisa terus memotipasinya supaya lebih pintar lagi di kancah nasional,” ujarnya.

(DS.WAHYU AGUS)

37

:: EDUKASI

Pelepasan Siswa SMPN 1 Pasirjambu Berlangsung Meriah KAB BANDUNG|Pelepasan siswa Kelas IX SMPN 1 Pasirjambu, berlangsung meriah, penampilan pentas seni (Pensi) yang dipamerkan siswa dan guru, baik seni suara maupun tari, di Lapangan serbaguna SMPN 1 Pasirjambu, Desa Pasirjambu Kec. Pasirjambu Kab. Bandung, beberapa waktu lalu.

Pada acara pelepasan siswa Kelas IX dihadiri Kepala sekolah SMPN 1 Pasirjambu Drs. H. Ruyana Munajat Sutisna SPd. M.M.Pd, Muspika Kec. Pasirjambu , Ketua Komite , Pengawas , Orangtua siswa dan guru serta para siswa-siswi.

Kepala SMPN 1 Pasirjambu Drs.H. Ruhyana Munajat Sutisna SPd. M.MPd, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk pelepasan siswa Kelas IX yang telah menyelesaikan pendidikannya di SMPN 1 Pasirjambu.

persaudaraan dan kebersamaan.

H. Ruyana juga menjelaskan, dari tahun ke tahun SMP Negeri 1 Pasitkambu terus meningkatkan pengembangan mutu pada aspek management, sekolah, pendidik, peserta didik dan pembelajaran serta sebagai penyandang Adiwyata tingkat Nasional. Katanya.

Sementra menurut Wakil Kepala sekolah (wakasek) Dikdik Ahmad Sodikin ,S.Pd., M.M. mengatakan setelah acara seremonial pelepasan, kegiatan tersebut dimeriahkan aneka jenis kreatifitas seni siswa dan istigosah yang diikuti para siswa.

Kreatifitas seni itu antara lain, prosesi upacara pelepasan, tari tradisi dan kontemporer, band siswa, nyanyi tunggal, vocal group, ansambel musik, drama Berbahasa Inggris, puisi, musikalisasi puisi, dll.

Dikdik mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan apresiasi seni, kompetensi siswa, dan meningkatkan rasa sportifitas, di adakannya kegiatan pelepasan siswa, dapat di artikan bahwa pihak sekolah telah melepas anak didiknya untuk melanjutkan perjuangan ke tingkat pelajaran yang lebih tinggi. (AWING /LEE)

“Setelah melaksanakan UN, mereka kita lepas. Alhamdulillah, sebanyak 411 siswa yang kita lepas ini untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi,” ujarnya.

H. Ruyana juga berpesan kepada siswanya, untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik SMA maupun SMK. “Silahkan mencari sekolah favorit,” ungkapnya.

Sebagai harapannya agar seluruh siswa-siswi SMPN 1 Pasirjambu dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA maupun SMK, ia menjelaskan, pada pelepasan tersebut di lakukan wisuda anak anak kelas IX yang bertujuan untuk menumbuhkan kecintaan serta pengabdian keluarga besar SMP N 1 Pasirjambu kepada almamater, juga mempererat tali silaturahmi untuk meningkatkan rasa

Salah seorang siswa Kelas IX sedang melaksanakan upacara adat “Sungkeman” kepada Kepala sekolah Drs. H. Ruyana Munajat Sutisna SPd. M.M.Pd. di Lapangan serbaguna SMPN 1 Pasirjambu Kec Pasirjambu Kab. Bandung.

38

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: EDUKASI

Ubah Mindset Pendidikan Dasar,

Pemkab Bandung dan Disdik Gelar Gebyar PAUD 2017

S

ebanyak 2000 Pelajar TK dan Paud meriahkan acara ‘Gebyar Paud 2017’ di Dome Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, kegiatan tersebut dihelat Pemkab Bandung dalam rangka meningkatkan kreativitas anak usia dini.

Pelajar yang menghadiri kegiatan ‘Gebyar Paud 2017’ ini perwakilan dari 1800 lembaga TK dan Paud yang ada di 31 kecamatan, Kabupaten Bandung. Setiap siswa-siswi yang hadir dalam kegiatan tersebut diwajibkan membawa meja lipat dan membawa perlengkapan menggambar untuk melakukan lomba mewarnai.

“Kegiatan ini digelar untuk menggeser mindset masyarakat tentang pendidikan dasar. Semula kita berpikir pendidikan dasar itu SD, kami ingin menggeser pemikiran masyarakat bahwa pendidikan dasar itu adalah TK dan Paud,” kata Kadisdik Kabupaten Bandung DR. H Juhana MM.Pd yang didampingi Kabid PAUD dan PNFI Dra. Hj. Mieke Resmiati di Dome Balerame, komplek Gedong Budaya Sabilulungan Soreang Kab. Bandung, beberapa waktu lalu.

H. Juhana menerangkan, menurut penelitian para ahli psikologi menyatakan, perkembangan intrlegasi itu 0-5 tahun sembilan bulan itu sangat efektif.

Eduk Ed Edukasi uk kas ka as a asi sii Dem s Demokr Demokrasi asi Birokrasi Birok Biro rokra asi sii T s Tan Tanp Ta Tanpa an anp a np n pa K Ko Korupsi oru o orup rupsi ru ps sii 



“Perkembangan intelegasi, perkembangan psikomotorik, tepat kalau dinyatakan pendidikan awal itu kalau diusia Paud,” ungkapnya.

Gebyar Paud ini diselenggarakan setiap tahun oleh Pemkab Bandung. Di tahun ini antusiasme pelajar yang mengikuti kegiatan ini semakin meningkat.

Hal tersebut, sejalan dengan meningkatnya jumlah TK dan Paud yang tumbuh menjamur di Kabupaten Bandung atas prakarsa masyarakat itu sendiri.

H. Juhana mengungkapkan semenjak menjadi Kabid di Disdik Kabupaten Bandung Tahun 2005 lalu, jumlah TK dan Paud di Kabupaten Bandung hanya berjumlah 60 lembaga . “Di Tahun 2017 jumlahnya meningkat sampai 1800, itupun didirikan atas prakarsa masyarakat itu sendiri karena TK yang didirikan Peemkab Bandung hanya ada satu di Kecamatan Cileunyi,” ungkapnya.

Sementara itu, Hj. Nia Kurnia Agustina atau bunda Paud Kabupaten Bandung mengatakan dalam kegiatan tersebut bersama stakeholder Pemkab Bandung mensosialisasikan sehat, cerdas, ceria, berahklak mulia.

“Kegiatan ini akan menjadi tolak ukur bagi kami agar lebih baik lagi, kami terkesan dengan para siswa semuanya

ED E EDI EDISI DIIS SI 19 SI 19 | Tahun Tah Ta hu un II: II: J II JUNI UN U NI 2017 20 017 7

pemberani, itu berkat orangtua dan gurunya. Kami harapkan dengan kegiatan seperti ini menjadi SDM yang tangguh, berkualitas dan menjadi generasi penerus Kabupaten Bandung,” katanya.

Bupati Bandung H. Dadang M. Naser mengatakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bandung harus terus ditingkatkan. Karena PAUD merupakan wahana yang sangat fundamental dalam kerangka dasar, sikap dan keterampilan pada anak.

“Salah satu pemenuhan hak usia dini pada usia 3 sampai 6 tahun yang dilakukan masyarakat dan pemerintah yaitu program PAUD,” kata H. Dadang dalam sambutan di acara Gebyar PAUD tingkat Kabupaten Bandung Gebyar PAUD yang bertemakan dengan gebyar pada anak usia dini menghasilkan SDM yang cerdas dan produktif.

Ketua PAUD / KOBER Al-Hasanah Kecamatan Ciwidey, Hj. Lilis Setiasih saat ditemui disela-sela kesibukan mengiyakan, kegiatan seperti ini jangan hanya dilakukan sekali dalam setahun saja.

“Harus sering, karena jika kegiatan seperti ini dilakukan di sekolah sudah bisa. Bagus, untuk melatih kemandiriaan anak agar dapat berkreasi dlsejak dini,” katanya. (AWING /LEE)

39 39

:: EDUKASI

Kadisdik Ajak Siswa Studi Tou Rawan Terjadi Pungli,

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung meminta penyelenggara pendidikan (sekolah) yang menyelenggarakan studi banding atau yang lazim disebut studi tour siswa agar tidak memberatkan orang tua siswa dalam pembiayannya.

L

ebih baik kegiatan studi banding dilaksanakan ke lokasi yang dekat dengan sekolah, agar lebih murah namun tetap efektif.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, DR. H. Juhana M.MPd mengatakan, pembiayaan studi banding yang diadakan oleh sekolah beresiko menjadi pungutan liar (pungli), jadi lebih baik kegiatan dilaksanakan di tempat yang dekat sekolah dan tidak menimbulkan biaya besar.

“Kalau studi banding sekolah itu tidak dibiayai oleh dana Bantuan Operasional Sekolah

nas Kabupaten terbebas dari praktek pungli. Jika diketahui melakukan praktik pungli, sanksi tegas akan diberikan kepada pelakunya.

Dikatakan H.Juhana, sampai dengan saat ini memang masih ada pembiayaan di sekolah yang menjadi kewajiban orang tua siswa. Karena memang dalam aturannya, jika pembiayaan sekolah ditanggung oleh anggaran daerah, pusat dan juga partisipasi dari orang tua siswa.

“Dalam pelaksanaanya harus dipahami bersama. Ada yang disebut iuran, sumbangan dan pungutan.

Nah kalau selama itu kegiatan telah dibiayai oleh pemerintah tapi dibebankan kembali kepada siswa itu berarti pungli. Nah kalau yang disebut sumbangan yah seiklasnya, bahkan

(BOS). Jadi lebih baik dilakukan di tempat yang dekat saja studi bandingnya, tapi kan trendnya kalau studi banding enggak ke tempat jauh, kayak kurang puas. Nah ini yang sebaiknya dihindari,”kata H. Juhana usai menghadiri sosialisasi saber pungli di Gedung PGRI Kabupaten Bandung di Katapang, beberapa waktu lalu.

Karena, kata H. Juhana, untuk pembelajaran peserta didik, tidak harus studi banding ketempat jauh.

Bisa saja kegiatan tersebut dilakukan dengan menunjungi musieum, kantor pemerintahan, peternakan, areal pertanian, perkebunan dan lainnya yang ada disekitar sekolah.

“Studi banding itu kan bisa ke Kantor Desa mempelajari tata kelola pemerintahan, kemudian ke peternakan dan pertanian. Jadi sebisa mungkin dihindari kegiatan yang akan mengakibatkan biaya besar untuk orang tua siswa, karena memang rawan terjadi pungli,”ujarnya.

H.Juhana melanjutkan, pihaknya terus mendorong agar penyelenggara sekolah dan ditingkat di-

“

Saya tekankan dilingkungan sekolah baik itu kepada siswa,orang tua siswa dan tenaga pendidik tidak boleh ada pungli.

Karena semuanya sudah dibiayai oleh pemerintah.”

DR. H. Juhana M.MP Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

40

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: EDUKASI

Minta Sekolah Tidak r ke Tempat Jauh

Sebanyak 200 peserta PGRI Cabang, Para UPT TK/SD dan Non Formal, UPT SMP, dan perwakilan para Kepala sekolah di Kab. Bandung , mengikuti sosialisasi saber pungli di Gedung PGRI Kabupaten Bandung di Katapang, beberapa waktu lalu. kalau yang tidak punya enggak usah nyumbang malah dia berhak menerima,”ujarnya.

Sehingga, batasan-batasan pungli dengan iuran, sumbangan dan pungutan ini, harus diperjelas.

Sehing disinilah perlunya kerjasama antara tim saber pungli Kabupaten Bandung dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Bandung untuk membahas hal tersebut akan memperjelas status pembiayaan tersebut.

“Kalau untuk operasional belajar mengajar di sekolah menggunakan

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



anggaran BOS. Sedangkan biaya investasi gedung dan tanah berasal dari APBD dan APBN. Pembiayaan untuk keperluan siswa seperti pakaian seragam, uang saku dan buku itu biaya partisipasi dari orang tua siswa.

“Saya tekankan dilingkungan sekolah baik itu kepada siswa,orang tua siswa dan tenaga pendidik tidak boleh ada pungli. Karena semuanya sudah dibiayai oleh pemerintah,katanya.

Mengenai dugaan sering terjadi pemotongan uang tunjangan sertifikasi guru oleh pihak sekolah ia

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

membahtahnya. Menurutnya, yang terjadi adalah pemeratan untuk guru yang belum mendapatkan sertifikasi.

Itupun diberikan oleh mereka yang telah mendapatkan sertifikasi itu seikhlasnya, tidak ditentukan nominalnya.

“Kan belum semua guru dapat tunjangan serifikasi, jadi mereka yang dapat itu mengeluarkan seiklasnya yah untuk makan-makan bersama saja itu mah. Kalau dipotong dengan sengaja untuk kepentingan seseorang saya pastikan itu tidak ada,”katanya. (AWING / LEE)

41

:: EDUKASI

Nana Juhana SPd, Bawa Perubahan di SMPN 1 Jatiluhur PURWAKARTA | Bagi Nana Juhana Spd, sebuah kerja nyata di dunia pendidikan adalah cita citanya, kalau tidak mulai sekarang kapan lagi kita bisa menyumbangkan ilmu pengetahuan kita dalam mendidik anak didik menjadi pintar yang mampu menjadi generasi penerus bangsa, untuk itu disaat sekolah yang kita pimpin mampu menorehkan sebuah prestasi gemilang dalam berbagai prestasi, itu menjadi satu kebanggaan buat kita.

Walaupun terkadang banyak batu sandungan namun tak menyurutkan niatnya untuk terus mencoba membawa perubahan demi terus mengabdi pada dunia pendidikan untuk bisa memberikan pelayanan wawasan pendidikan yang terbaik kepada siswa dan keberadaan sekolah sehingga sekolah tak kalah bersaing dengan yang lain.

42

Demikian diungkapkan Nana Juhana Spd, kepala sekolah SMPN 1 Jatiluhur Kec.Jatiluhur Kab.Purwakarta didampingi Ketua Komite Saepul Hidayat dan Guru Cucu Hermansyah serta Guru Endang.

Disampaikan para guru saat bertemu media, menurutnya banyak yang sudah diprogramkan oleh kepala sekolah, selain pembenahan manajemen guru dan jajaran sekolah untuk menuju guru yang profesional dalam tugas mengajar, juga memberikan ilmu pengetahuan lebih kepada anak didiknya melalui cara disiplin, pembenahan sarana dan prasarana yang memadai serta yang paling penting memberikan pelayanan baik pada masyarakat sejalan dengan harapan keberadaan sekolah SMPN 1 Jatiluhur Kec. Jatiluhur Kab. Purwakarta menjadi sekolah yang terdepan di Purwakarta.

Alhasil sekolahpun kini dipandang maju dan mampu berkembang pesat selama ini dalam kepemimpinanya. Sikap pamiliar, kebersamaan, tegas dan terarah yang dikedepankan telah membawa perubahan yang nyata bagi keberadaan sekolah kedepan bahkan berkat perjuangannya yang tak kenal lelah telah membuahkan hasil hingga kini mampu membangun kelas 13 ruang. Dalam prestasipun banyak diraih dan menjadi kebanggaan buat kita dan menjadi jajaran panjang dalam kerja nyata menoreh prestasi.

Namun menurut Kepala Sekolah SMPN 1 Jatiluhur Kec.Jatiluhur Kab. Purwakarta Nana Juhana Spd, keberhasilan yang diraih selama ini menurutnya bukan hasil karyanya sendiri melainkan kerja sama antara para pengurus jajaran tata usaha, para guru dan jajaran komite sekolah serta masyarakat yang sepakat keberadaan SMPN 1 Jatiluhur Kec.Jatiluhur Kab.Purwakarta bisa lebih maju dan mampu berkembang pesat dimasa mendatang.

Untuk itu dirinya sangat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan supot dari semua pihak hingga sekolahnya mengalami kamajuan yang nyata.

(DHIAN ST. WAHYUDI)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: EDUKASI

Kab Bandung Sabet 8 Juara Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Tingkat Provinsi KAB BANDUNG | Kontingen Kabupaten Bandung berhasil boyong 8 piala kejuaraan di Lomba Prestasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan DIKMAS, tingkat Provinsi Jawa Barat yang berlangsung di Gedung Universitas Pendidikan Indonesia (UPI ) Kota Bandung pada Jumat – Sabtu 5-6 Mei 2017 lalu.

Atas keberhasilan itu, kontingen Kabupaten Bandung memperoleh piagam dan penghargaan berupa uang tunai bagai mereka yang berprstasi.

Kepala Bidang PAUD dan PNF Disdik Kab. Bandung Dra. Hj. Mieke Resmiati melalui Kasi Kesetaraan dan Pendisikan Masyarakat Drs. H. Tedi Priatna MM.Pd menyambut gembira dan berharap semua yang berhasil berprestasi di even Jabar bidang pendidikan diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidaklah merasa puas atas keberhasilan yang telah dicapainya harus lebih di tingkat dan memiliki target di tahun depan menjadi juara Umum.

“Saya berharap prestasi itu dapat dipertahankan. Dan bagi yang belum berhasil tidak merasa kecewa, tetapi berusaha keras sampai bisa mencapai prestasi terbaik,” kata dia.

Menurut H. Tedi keberhasilan bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga tetapi juga tentu bagi bangsa dan negera yang sama kita cintai yakni Indonesia.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Dikatakan H Tedi, pemerintah patut memberikan apresiasi bagi para tenaga pendidik baik formal maupun nonformal, seperti para pegiat-pegiat pendidikan yang selama ini mengabdi demi mencerdaskan anak bangsa dari usia dini yang dikenal PAUD dan juga kelompok-kelompok belajar masyarakat lainnya.

Karena itu, lanjut H. Tedi lomba apresiasi GTK PAUD dan Dikmas setiap tahunnya diselengarakan sebagai bukti perhatian pemerintah kepada dunia pendidikan nasional.

Pada Apresiasi tahun 2017, Kontingen Kabupaten Bandung mampu nenorehkan presatasi 8 juara dari 17 jenis

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

yang diperlombakan.

Dengan mengukir prestasi di beberapa jenis lomba apresiasi yang dipertandingkan dan diperlombakan pada ajang Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan Dikmas ditingkat Jawa Barat.

“Alhamdulilah kontingen Kabupaten Bandung berhasil meraih 8 piala kejuaraan dari 17 jenis yang diperlombakan selama Dua hari dari 5 – 6 Mei 2017 lalu di Gedung UPI Bandung,”ujarnya.

Ke Delapan piala tersebut diantaranya : Juara 1 Instruktur Tata Busana, Juara 2 Instruktur Tata Rias pengantin, Juara 2 Pengelola TBM, Juara 3 pengelola KB , Juara 3 Pengelola PKBM, Juara Harapan II Guru KB, Juara Harapan II Tutor Paket A , dan Juara Harapan II Pamong Belajar.

Masih Kata H. Tedi Perhelatan ini merupakan salah satu agenda tahunan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memberikan penghargaan kepada para Pendidik dan Tenaga Kependidikan berprestasi yang telah mengabdikan dirinya untuk kepentingan kesejahteraan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Selamat Berkarya para insan GTK PAUD dan DIKMAS. ( AWING/LEE)

43

:: EDUKASI

Ade Irianto SE:

SMAN 1 Blanakan Terus Berusaha Jadi yang Terdepan SUBANG |Ade Irianto SE, sebagai Kepala Sekolah di SMAN Blanakan Kab. Subang yang kini lagi terus berbenah membenahi bangunan sarana dan prasarana sekolah guna memenuhi standar kebutuhan ruangan proses belajar dan mengajar bagi para peserta didiknya yang kali ini sedang dilaksanakan tambahan rehab ruangan kelas 4 ruang dan memiliki 18 rombongan belajar.

Kerja keras Ade Irianto SE yang didampingi Ketua Komite Sekolah di SMAN Blanakan Kab. Subang pun terus dipacu dan berusaha mengajak semua komponen bahu-membahu semaksimal mungkin untuk berjuang menyelesaikan pembangunan sekolah supaya kebutuhan regab bisa selesai secepatnya.

Berbagai macam prestasi yang telah diraih oleh sekolah ini bahkan yang lebih membanggakan lagi lima hari belajar satu hari ada tambahan pembelajaran baca ayat suci Al Qur’an tiap hari Jumat.

Dikatakan Ade Irianto SE, Alhamdulilah menurutnya berkat perjuangan

44

dan kerja keras antara kepala sekolah, para guru dan jajaran komite akhirnya semua program pun tercapai sejalan dengan harapan masyarakat banyak dan diberikannya tugas belajar tambahan dalam programnya selain untuk meningkatkan ilmu pengetahuan juga guna menjegah terjadinya pergaulan bebas yang mengarah pada kenakalan remaja terlibat narkoba tawuran ataupun yang lainnya.

Untuk itu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pendekatan pada agama diharapkan anak didiknya mengerti dan paham serta bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek.

Begitu juga dalam KBM salah satunya harus bagus dari segi bangunan sekolah dan infrastrukturnya karena hal itu bisa mendukung kepada kenyamanan kegiatan belajar mengajar (KBM) guna menuju kemajuan yang nyata di sekolah sejalan dengan visi dan misi sekolah.

“Didalam berbagai kegiatan pun kita terus mencoba untuk bisa terbuka

dan transparan dalam mengelola anggaran sekolah hal itu diutamakan agar para guru dan jajaran serta komite sekolah bisa merasa saling memiliki yang pada akhirnya sekolah tetap terjaga dengan baik,” ungkap Ade. Diakhir perbincangannya Ade Irianto SE yang didampingi para guru sebagai orang blanakan dirinya juga mengharapkan dalam implementasinya mohon dukungan dan suport dari berbagai komponen dalam mensukseskan kemajuannya kedepan dan mengucapkan banyak terimakasih atas segala kepercayaan yang telah diberikan masyarakat pada sekolahnya terutama kepercayaan masyarakat dalam menyekolahkan anaknya di SMAN 1 Blanakan dalam mendidik anak didik menjadi pintar yang memiliki wawasan dan kemajuan dalam berpikir.

Berbagai prestasi terus diraih baik tingkat kabupaten atau provinsi itu membuktikan bahwa keberadaan sekolah terus maju dan mengalami peningkatan.

“Semua disini sejalan dengan perkembangan jaman yang terus bersaing disegala bidang, perpindahan kebijakan sekolah yang tadinya menginduk kedaerah dan sekarang pindah ke provinsi adalah satu tantangan supaya kita bisa bersaing di tingkat yang lebih luas dalam memperjuangkan anak didik kita,” ujarnya. (DS. WAHYUDI)

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

Disdik Kota Bandung Menggelar Seminar Bagi Para Guru

BANDUNG | Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung menggelar seminar kebijakan pendidikan dalam rangka peringatan Mei sebagai bulan pendidikan yang dihadiri oleh ratusan guru dari Kota Bandung.

Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P3TK) Cucu Saputra mengatakan, seminar tersebut merupakan suatu tindak lanjut dari visi Disdik dalam memberikan pelayanan pendidikan.

“Sebetulnya kebijakan pendidikan kali ini kan ini sudah jelas bahwa merujuk dari visi pendidikan Kota Bandung itu sendiri, bahwa visi Dinas Pendidikan itu adalah memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu berkeadilan dan berwawasan tinggi,”

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



katanya kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Selasa (23/5/2017).

Cucu menuturkan, ketercapai visi tersebut harus mendapatkan dorongan dari guru yang berkualitas.

“Kota Bandung sudah mendeklarasikan sebagai Kota inklusi, Kota yang menghargai adanya keragaman, Maka untuk mendorong ketercapaian visi tersebut harus ditopang oleh kualitas guru yang bermutu dan berkeadilan,” tuturnya.

Dengan di adakannya seminar ini, dia berharap para guru dapat

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

mengetahui akan makna dari suatu keberagaman.

“Maka bisa jadi pemahaman guru-guru terkait dengan keragaman ini menjadi bias seiring dengan berjalannya waktu, maka seminar ini adalah sebuah upaya untuk mengingatkan ulang bukan untuk menyamakan persepsi,” ungkapnya.

Dia menambahkan, bahwa sikap moderat harus dimiliki oleh seorang guru sebagai salah satu toloh yang berperan penting ditengah masyarakat Tapi untuk melihat persoalan dinamis yang terjadi di masyarakat itu dalam sebuah pemahaman dan peningkatan yang sama bahwa sikapsikap moderat itu adalah sikap-sikap yang niscaya harus dimiliki oleh seorang guru untuk kondisi saat ini.

(GIN)

45

:: EDUKASI

Nani Rochayati SPd, Terus Berkarya Membangun Sekolah SUBANG | Supaya bisa menjaga kredibilitas dan nama baik sekolah tetap terjaga dimata masyarakat serta memiliki kemajuan sekolah yang signipikan dan diminati masyarakat banyak dalam niat menyekolahkan anaknya di SMPN 1Purwadadi Kec.Purwadadi Kab.Subang, Nani Rochayati SPd selalu terus berupaya dan berbenah di sekolah dari berbagai bidang guna menuju kemajuan yang nyata di sekolah kedepan, terutama peningkatan mutu agar anak didik bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lebih maju di Subang.

Demikian diungkapkan para guru sekolah ini saat acara reunian th 93 menceritakan kesiapan kepala sekolah dan jajarannya yang siap membawa perubahan demi kemajuan sekolah SMPN 1 Purwadadi kedepan.

Ungkapan sama juga dikatakan para guru dan pelaksana disinggung mengenai kesiapannya dalam kegiatan pembangunan, menurutnya sudah siap dan sepakat pembangunan bisa tepat guna tepat sasaran sesuai dengan apa yang diharapkan.

Ketegasan kepala sekolah selain pembenahan manajemen guru dan jajaran sekolah untuk menuju guru yang profesional dalam tugas mengajar, juga memberikan

na yang memadai terus berlanjut dengan harapan keberadaan sekolah SMPN 1 Purwadadi Kab.Subang menjadi sekolah yang terdepan di Subang walaupun keberadaan sekolah kami dipandang paling jauh ke kota kabupaten, alhasil sekolah kini dipandang maju dan mampu berkembang pesat selama kepemimpinanya,�ungkap beberapa guru yang didampingi jajaran tata usaha.

Sementara saat berbincang dengan Nani Rochayati SPd sebagai kepala sekolah SMPN 1 Purwadadi Kec.Purwadadi Kab. Subang dirinya juga mengakui dan memang sudah satu kewajiban dimana dirinya memimpin disitu harus mampu berkarya nyata bagi kemajuan sekolah dan anak didiknya sebagai anak bangsa, harus bisa dan mampu menciptakan anak didik berdaya saing dimasa mendatang yang mampu dan bisa memiliki pengetahuan lebih di masyarakat.

Diakhir perbincangannya Nani mengakui semua keberhasilan yang diraih bukan hasil karyanya sendiri melainkan kerja sama antara para pengurus yayasan, para guru dan jajaran komite sekolah serta masyarakat yang sepakat keberadaan SMPN 1Purwadadi Kec. Purwadadi Kab.Subang bisa lebih maju dan mampu berkembang pesat dimasa mendatang.(DHIAN ST/ AGUS)

Nani Rochayati SPd ilmu pengetahuan lebih kepada anak didiknya melalui cara disiplin. “Pembenahan sarana dan prasara-

Ir.Lilik Sulistijanto Eko Saputro Berbenah di SMKN Kasomalang SUBANG | Siapa yang tak kenal dengan Ir.Lilik Sulistijanto Eko Saputro sebagai Kepala Sekolah di SMKN Kasomalang Subang yang kini lagi terusmembenahi bangunan sarana dan prasarana sekolah guna memenuhi standar kebutuhan ruangan proses belajar dan mengajar bagi para peserta didiknya.

Kali ini sarana yang sedang dibutuhkan adalah tambahan ruangan kelas baru (RKB) yang sekarang baru memiliki 10 rombongan belajar, dan ada ruangan lainnya yang sedang dibutuhkan oleh pihak sekolah .

Kerja keras Ir.Lilik Sulistijanto Eko Saputro di dampingi H. Duryaman, selaku Ketua Komite sekolah di SMKN Kasomalang Subang pun terus dipaju dan berusaha mengajak semua komponen bahu-mem-

46

bahu semaksimal mungkin untuk berjuang menyelesaikan butuhnya pembangunan sekolah supaya kebutuhan RKB bisa selesai secepatnya.

Sekolah yang memiliki 3 jurusan di antaranya pertanian, RPL dan TSM walau baru 3 tahun berjalan dalam paktanya berbagai macam prestasi yang telah diraih sekolah ini bahkan yang lebih membanggakan lagi sekolah yang baru berdiri ini memiliki jumlah murid yang banyak.

Saat dihubungi kontroversinews.com Ir.Lilik Sulistijanto Eko Saputro yakin dengan keuletan jajaran guru dan TU serta Kepala sekolah diharapkan bisa lebih maju dan unggul disegala bidang hingga tercapai sejalan dengan visi dan misi sekolah kedepan. (DHIAN ST.TATANG)

Ir.Lilik Sulistijanto Eko Saputro

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: SPORT

Foto: Deden .GP

Akhirnya Sepatu Roda Meluncur di Bogor

Erry Sudrajat

S

empat jadi polemik bahkan nyaris tidak dipertandingkan, akhirnya cabang olah raga sepatu roda dan hoki bisa tampil di Pekan Olah Raga daerah (Porda) XIII 2018 Kabupaten Bogor. Kabar membahagiakan bagi kontingen kota Bandung ini disampaikan Ketua Umum Pengprov Perserosi Jabar, Erry Sudradjat. Erry dengan wajah sumringah mengutarakan rasa leganya jika kedua cabor yang awalnya nyaris tidak dipertandingka di Porda akhirnya bisa tampil unjuk kemampuan.

"Alhamdulillah akhirnya sepatu roda bisa dipertandingkan di Porda.

Sebelumnya kami dan beberapa cabor lainnya diundang ke Kabupaten Bogor untuk melakukan pembicaraan dengan Ketua KONI Jabar dan beliau memastikan bahwa sepatu roda akan dipertandingkan," kata Erry.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

Erry pun sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum KONI Jabar, Ahmad Saefudin. Ia dinilai telah mendengarkan keluhan para cabor sekaligus memberikan jalan keluar terbaik. Ia menganggap bahwa Ketua KONI Jabar sangat mengerti jika kedua cabor ini tidak dipertandingkan maka akan mematikan pembinaan.

"Apalagi sepatu roda sekarang sedang ramai digandrungi masyarakat. Bisa dilihat setiap minggu pagi disetiap tempat terbuka pasti ramai dengan anak-anak, remaja bahkan usia dewasa berseliweran dengan sepatu roda," ujar Erry.

Akan halnya venue pertandingan yang akan digunakan, Erry menuturkan, PB Porda belum memiliki venue pertandingan di Kabupaten Bogor. Ia mengusulkan penggunaan lintasan sepatu roda Saparua di Kota Bandung yang dinilai Erry sangat refresentatif.

"Lintasan di Saparua standarnya sudah internasional. Lintasan ini sudah digunakan saat PON XIV 2016 Jabar dan Porda XII 2014 Kabupaten Bekasi,� tutur Erry.

Erry mengatakan, saat ini Perserosi Jabar sedang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), untuk pelaksanaan cabor sepatu roda di Porda Kabupaten Bogor nanti. RAB ini

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

disusun karena baiaya pelaksanaan Porda akan diserahkan kepada cabor. Selain itu, Pengprov Porserosi Jabar juga ditugaskan untuk membenahi Pengcab Porserosi Kabu-

paten Bogor, salah satunya adalah dari segi pembinaan prestasi para atletnya untuk Porda nanti.

Sementara itu Sekretaris Umum Persatuan Hockey Seluruh Indonesia (PHSI) Jabar Aas Nasruloh mengatakan, hoki juga sudah mendapat kabar akan dipertandingkan pada Porda. "Sama seperti sepatu roda, ketua KONI Jabar sudah menjamin akan dipertandingkan. Tinggal kita melakukan koordinasi dengan pengcab-pengcab mengenai pertandingan nanti," ujar Aas. (Deden .GP)

47

:: SPORT

KONI Kota Bandung akan Bentuk Pansus

SEJAUH ini KONI Kota Bandung belum bisa mengeluarkan surat rekomendasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi.

K

hun lalu KONI Kota Bandung mendapat sorotan. Sorotan publik itu akibat ulah sejumlah oknum di luar pengurus KONI Kota Bandung yang memperjualbelikan rekomendasi jalur prestasi tersebut. Padahal, perbuatan mereka murni untuk kepentingan pribadi. Ulah oknum itu sama sekali tidak seharusnya membawa-bawa nama KONI Kota Bandung.

Meskipun demikian, Oce menegaskan pihaknya akan membantu masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Langkah yang akan ditempuh, kata Oce, adalah dengan membentuk panitia khusus yang serentak melayani masyarakat dengan sistem satu pintu. ”Namun, untuk membuat panitia tersebut, kami membutuhkan dasar hukum penunjukan bahwa kami benar-benar resmi dilibatkan untuk membuat surat rekomendasi tersebut,” ujarnya.

Menurut Oce, penunjukan tersebut

Ketua Bidang Humas KONI Kota Bandung Oce Permana menunjukan surat pemberitahuan dari KONI Jabar yang mensyaratkan bahwa penerbitan surat rekomendasi PPDB jalur prestasi harus menyertakan rekomendasi dari KONI Kota/Kabupaten.

Foto: Deden .GP

ONI Kota Bandung belum menerima penunjukan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Bandung ataupun KONI Jawa Barat. Dalam beberapa hari ini sudah ada sekitar 100 siswa dan orangtua siswa yang datang meminta rekomendasi jalur prestasi untuk PPDB 2017. ”Namun, kami belum bisa memberi kepastian karena belum ada penunjukan resmi,” kata Ketua Bidang Humas KONI Kota Bandung H. Oce Permana, beberapa waktu lalu.

Menurut Oce, pihaknya sangat menyesal belum bisa membantu para orangtua dan siswa yang membutuhkan rekomendasi tersebut. "KONI Kota Bandung tentunya tidak mau gegabah guna menghindari permasalahan yang ditimbulkan oleh munculnya oknum yang memanfaatkan situasi tersebut," ujar Oce. Seperti diketahui, pada PPDB ta-

harus didapat oleh KONI Kota Bandung dari Disdik Kota Bandung untuk rekomendasi ke SMP. Rekomendasi juga harus didapat dari KONI Jabar untuk rekomendasi ke SMA karena pengelolaan SMA saat ini memang berada di bawah Pemprov Jabar.

"Rekomendasi yang diterima SMA sebenarnya berasal dari KONI Jabar.

Namun, KONI Jabar sendiri baru bisa mengeluarkan rekomendasi jika sudah ada rekomendasi awal dari beberapa instansi terkait, termasuk KONI kota/kabupaten," ungkap Oce. Hal tersebut dilansir Oce sesuai surat pemberitahuan dari KONI Jabar tentang syarat rekomendasi jalur prestasi bagi atlet dan pelatih. Dalam surat tersebut, KONI Jabar mensyaratkan surat rekomendasi dari pengcab dan pengda cabang olah raga serta KONI kota/kabupaten untuk atlet non-Pelatda PON. Meskipun demikian, Oce menilai surat pemberitahuan itu baru sebatas ditunjukan pada masyarakat sebagai calon pemohon. Belum ada surat penunjukan resmi dari KONI Jabar yang menginstruksikan keterlibatan KONI kota/kabupaten untuk ikut menerbitkan rekomendasi awal. Oleh karena itu, KONI Kota Bandung saat ini hanya bisa menunggu sampai surat penunjukan tersebut diterbitkan dari KONI Jabar ataupun Disdik Kota Bandung. ”Rencananya, sekitar Juni penunjukan itu akan disampaikan kepada kami, jadi kami harap masyarakat bersabar,” tutur Oce. (Deden .GP)

48

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

KOLAM renang GOR Pajajaran pada Sabtu (20/5) lalu, hingar bingar oleh pekik khas anak-anak. Bukan itu saja, para orangtua pun ikut menyesaki arena pertandingan.

M

aklum di hari Sabtu yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional itu, diikuti 350 peserta yang datang dari 60 Sekolah Dasar (SD) se Jawa Barat ikut dalam Kejuaraan Renang “West Java Swimming Competition For Kids 2017”.

Ke -350 peserta tersebut terbagi dalam 4 katagori, yaitu A, B ,C dan D. Katagori A kelas 5-6, B. kelas 3-4. C kelas 1-2, dan D dibawahnya atau baru mau masuk SD. “Yang daftar baru masuk sekolah juga banyak. Bagi kami yang penting kejuaraan ini buat pengalaman bertanding,” ujar sekretaris panitia, Ir. Torret Koesbiantoro, di sekretariat PRSI Jabar, komplek GOR Pajajaran Bandung.

Kejuaraan ini menurut Torret akan mempertandingkan kurang lebih 1000 nomor, dan diperkirakan jalannya lomba akan berlangsung seharian penuh. “ Misi kita tidak hanya

Edukasi Demokrasii Birokrasi Tanpa Korupsi 



membina saja tapi juga mencari bakatbakat baru di kolam renang. Kalau tanpa menggali bibit perenang potensial, biasanya sang juara selalu itu itu saja.

Jadi kasihan yang lain yang sebenarnya juga memiliki bakat potensial. Nah, kejuaraan ini memberi kesempatan bagi yang belum pernah jadi juara tampil naik ke atas panggung untuk jadi juara,” tutur Torret.

Torret mengatakan, mereka yang masuk 10 Besar Jawa Barat pada kejuaraan-kejuaraan yang pernah diselenggarakan PRSI Jabar, pada kejuaraan kali ini tidak diperbolehkan turun.

Jadi yang tampil di kejuaraan ini adalah yang benar-benar pemula. “Karena itu ketika perenang pemula ini tampil, sudah sampai garis finish pun sudah bagus. Sering terjadi ada perenang

EDISI ED E DIIS SI 19 19 | Tahun Ta T ah hu un II: II: JUNI II JU UN NI 2017 20 2 0117 7

pemula tingkat SD ini tidak sampai menyentuh finish. Untuk itulah nanti ada life guard untuk terus berjalan dipinggir kolam renang memantau perenang yang kelelahan ditengah lintasan untuk kemudian diangkat dari kolam,” ujar Torret.

Pada kejuaraan ini tiap sekolah bebas mengirimkan sebanyak-banyaknya perenangnya. Tiap perenang ikut boleh ikut 4 nomor. Boleh gaya kupu-kupu, punggung, gaya bebas 50 meter dan 200 meter gaya ganti untuk kelas A dan B. Kemudian nomor estafet dan estafet mix campuran 2 putra dan 2 putri. Untuk nomor estafet biasa, masing-masing 4 perenang dari masing-masing kelas.

Bagi para juara, penghargaan diberikan dalam bentuk piala dan piagam. Piagam diberikan kepada 7 Besar. Posisi1,2, dan 3 disebut juara. Posisi keempat sampai ketujuh disebut peringkat.

Adapun hadiah uang menurut Torret diberikan kepada perenang terbaik (best swimmer) putra putri perkelompok, Jadi ada 8 kelompok, masing-masing 4 putra dan 4 putri yang nantinya akan dinobatkan sebagai The Best Swimmer.

Ide kejuaraan ini menurut Torret lahir dari pemikiran Ir.Verdia Yosef yang mengharapkan agar perenang potensial harus lahir dari bibit yang benar-benar pemula. (Deden .GP)

Ir. Torret Koesbiantoro

49 49

:: SPORT

Turnamen Bola Voli Bupati Cup Menjadi Ajang Pencarian Bakat KAB BANDUNG | Open Turnamen Bola Voli Bupati Cup tahun 2017 yang dimulai 20 Mei 2017 di GOR Sabilulungan Jalak Harupat Jl. Cipatik – Soreang Kec. Kutawaringin Kab. Bandung, Minggu (21/5) lalu. Menjadi ajang pencarian bakat dan potensial atlet bola Boli di wilayah Jawabarat.

Sebanyak 10 tim bola voli yang mengikuti Open turnamen Bupati Cup Tahun 2017 , diantaranya 4 tim putra dari Kota Bandung , 4 tim dari Kab. Bandung , 1 tim dari Kab. Garut dan 1 tim putra dari Kota Bogor mengikuti turnamen tersebut.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bandung H. Ahmad Juhara diwakili Ketua Panita H. Edi Supriadi menjelaskan, dengan digelarnya Open turnamen Bola Voli Bupati Cup tahun 2017 yang dimulai 20 Mei 2017 di GOR Sabilulungan Jalak Harupat dengan mengambil tema “Memupuk silaturahmi kekeluargaan dan meningkatkan pretasi bola voli di wilayah Jawa Barat.”

Menurut H. Edi pada pembukaan Open turnamen disambut meriah dengan jumlah penonton antusias banyak, memenuhi tribun. Bahkan setiap main para penonton ramai memadati lapangan bola voli GOR Sabilulungan si Jalak harupat.

50

Terutama pada hari libur, para penonton penuh antusias menyaksikan pertandingan, menurutnya menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap olahraga bola voli di Kabupaten Bandung dan juga sebagai ajang pencarian bakat dan potensi altet bola voli di Wilayah Jawa Barat.

Masih kata H. Edi untuk hadiah pada Open turmamen bola poli Bupati Cup tahun 2017 , pihak panitia telah menyediakan masing- masing hadiah juara ke 1 sebesar Rp.25 juta , juara ke 2 sebesar Rp. 20 juta, dan juara ke 3 sebesar Rp.15 juta .

Pada pertandingan di hari ke dua tim bola voli putra Pasundan ( Kota Bandung ) melawan SPC ( Kab. Bandung) dimenangka tim putra SPC dengan angka 3 : 2 Setiap harinya open turnamen Bola Voli Bupati Cup menggelar sepuluh pertandingan dengan menggunakan satu lapangan di GOR Sabilulungan Si Jalak Harupat dengan permainan sistim 1/2 kompetisi.

Diselenggarakan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta mencari bibit-bibit atlet Bola Voli di Kabupaten Bandung yang berbakat dan potensial dipersiapkan guna mengikuti Porda Bola Voli 2018 di Kota Bogor, Katanya, Kata H. Edi. (AWING / LEE )

“Animo penonton sangat luar biasa di Kejuaraan Bola Voli Bupati Bandung Cup.” ujarnya.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: SPORT

Lahirkan Bibit Atlet Potensial TURNAMEN Bola Voli Bupati Cup digelar GOR Jalak Harupat Kab Bandung memperebutkan tropy dari Bupati Bandung, menjadi harapan baru bagi atlet bola voli yang memang hingga sekarang masih dianggap olahraga populer dikalangan masyarakat Kab Bandung.

Juara satu diraih SB dari Kutawaringin, juara dua Tektona, juara tiga SPC Solokan Jeruk serta juara empat Madecu Pacet, panitia menyediakan hadiah berupa uang sebesar Rp 25 juta bagi juara pertama.

Kepala Dispora Kab Bandung, Drs. Akhmad Djohara Msi mengatakan, syukur Alhamdullilah dari awal bahwa implikasi bola volly merupakan arena untuk melahirkan bibit- bibit potensial, arena silaturahmi dan arena promosi.

“Arena promosi bukan hanya Jalak Harupat atau gelora sabilulungan saja, akan tetapi dengan turnamen ini bisa dilirik PBVI Jawa Barat, dan kita juga akan menjadi tuan rumah dalam Pro Liga dengan catatan Tol Seroja sudah selesai, dan menyimak pertandingan final dua timnya tuan rumah itu bukan rekayasa memang seperti itu prosesnya

dan kita juga antusias serta salut kepada beberapa sponsor perusahaan dalam hal ini BWS Kutawaringin mencoba menghadirkan pemain Nasional Pro Liga guna memancing pemain lokal untuk ikut berprestasi,” ungkap kadispora.

Akhmad Djohara menambahkan, dirinya bersama KONI akan melakukan pembinaaan lebih intensif dengan Cabor Volly dengan pemain berkelas berkualitas ini terbukti 30 pemain masional hadir dalam pertandingan Voli ini.

“Dengan munculnya juara baru yang berasal dari Kutawaringin dan kecamatan terdekat itu sebuah kekuatan ditambah dengan peran serta KONI ditengah masyarakat dengan event 2 nasional itu merupakan prestasi bagi Kab Bandung melalui KONI sebuah wadah dari semua Cabor,” ujarnya.

Untuk sekarang ini pemain yang berprestasi di Kab Bandung untuk tidak bermain atas nama kota lain tentunya juga mereka atlet yang berprestasi pemerintah harus ikut memperhatikan kesejahteraan dan jaminan sehingga mereka para atlet Kab Bandung tidak melirik daerah lain. (Mindra)

Arena promosi bukan hanya Jalak Harupat atau gelora sabilulungan saja, akan tetapi dengan turnamen ini bisa dilirik PBVI Jawa Barat, dan kita juga akan menjadi tuan rumah dalam Pro Liga.”

Drs. Akhmad Djohara MSi Kepala Dispora Kab Bandung, Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

51

:: WISATA

Kawah Cibuni, Mutiara Terpendam Bandung Selatan Bandung Selatan adalah sebuah kawasan yang dikelilingi sejumlah gunung berapi.

Salah satu dari gunung api adalah Gunung Patuha yang letaknya hanya sekitar 50 kilometer ke arah selatan dari Kota Bandung atau sekitar 25 km dari Kecamatan Soreang, pusat pemerintahan Kabupaten Bandung.

52

G

pur yang meletup-letup oleh gelembung gas, juga sumber air panas yang dialirkan berupa pancuran-pancuran di pemandian terbuka.

Untuk mencapai kawah ini, wisatawan bisa berkendara melalui pusat kota Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung menuju arah Situ Patengan.

Jalur ini akan membawa wisatawan melintasi hutan pegunungan di mana bisa ditemukan gerbang masuk kawasan Kawah Putih dan kawasan wisata Rancaupas, kemudian jalan ini akan membawa wisatawan melalui indah perkebunan teh yang terhampar luas.

Di kawasan perkebunan ini terdapat beberapa kawah aktif yang dapat dikunjungi. Kawah-kawah ini terletak cukup terpencil sehingga sering luput dari perhatian para pengguna jalur jalan Ciwidey-Cianjur, walaupun ada beberapa papan petunjuk menuju kawah yang terpasang di sisi jalan.

Yang paling unik dari semua ka-

unung dengan ketinggian sekitar 2.400 meter ini memiliki sejumlah kawah yang umum dikunjungi sebagai obyek geowisata, salah satunya yang mungkin paling terkenal adalah Kawah Putih. Tapi Gunung Patuha juga memiliki kawah lain yang masih jarang terdengar dan dikunjungi oleh wisatawan. Namanya Kawah Cibuni, tepatnya terletak di kaku Gunung Sepuh.

Kawah Cibuni adalah obyek pariwisata yang masih belum banyak dikenal. Areal kawah ini memang layak dijadikan obyek wisata. Pemandangannya aduhai. Berhawa sejuk dan menyenangkan pula. Meski jarak tempuh lumayan jauh, tapi selalu saja ada orang berkunjung ke tempat ini untuk berekreasi.

Terletak sekitar dua kilometer arah tenggara Situ Patengan di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.

Terdapat kawah-kawah kecil berisi lum-

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi ď Ž

ď Ž

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

:: WISATA wah ini adalah kawah Cibuni yang berada sekitar satu kilometer dari jalan raya atau Jembatan Ciorok. Untuk menuju kawah, pengunjung harus mendaki jalan setapak yang sudah pernah diperlebar hingga tiga meter sepanjang kurang lebih satu kilometer.

Setelah beberapa menit berjalan, di sebelah kiri jalan akan terlihat sebuah pondok kecil dari bambu dengan tenda biru. Di sebelah pondok ini terdapat jalan setapak yang naik membelah perkebunan teh, inilah jalan masuk menuju Kawah Cibuni.

Setelah hiking melalui jalan setapak tersebut selama sekitar 15-20 menit, dan melalui sebuah perkampungan yang terletak di “bibir” kawah, wisatawan pun akhirnya akan mencapai kawasan Kawah Cibuni, di mana dapat terlihat sejumlah hamparan batuan dengan semburan warna kuning yang dan terselubung gas belerang.

Kita dapat melihat kepulan asap tebal yang keluar dari sela-sela bebatuan yang tersebar di area ini. Selain puluhan sumber asap tebal, puluhan mata air panas berbelerang juga mudah ditemukan tersebar di sekitar kawasan ini. Selain itu, para wisatawan juga dapat melihat sejumlah mata air panas dan kolam lumpur vulkanik yang mendidih.

Bila melanjutkan berjalan ke arah hulu sungai yang mengalir deras membelah kawah ini, para wisatawan akan menemukan Curug Perak (air terjun) yang indah, tersembunyi di antara batuan vulkanik yang berselimutkan lumut dan pakis.

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Dispopar) Kabupaten Bandung, Akhmad Djohara mengatakan, Kawah Cibuni merupakan salah satu obyek yang dijaikan prioritas Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Bandung.

“Kami telah menetapkan Kawah Cibuni sebagai destinasi pariwisata dalam rangka mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan serta memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru di Kabupaten Bandung khususnya kawasan Bandung Selatan,” kata Djohara.

Menurut Ajo, sapaan Djohara, Kawah Cibuni masuk dalam zonasi potensi wisata alam, di samping wisata alam lainnya yang terdapat di Bandung selatan seperti Kawah Putih, Rancaupas, Situ Cileunca, Air Panas Cimanggu, Ciwalini, dan Air Panas Cibolang.

Kawah Cibuni sendiri terletak tidak jauh dari kompleks Cagar Alam Talaga Patengan atau di kaki Gunung Patuha, temasuk dalam kawasan Perkebunan Rancabali, afdeeling Rancabali II. Daerah ini juga disebut Cibuni karena berada di dalam kawasan Perkebunan Teh Cibuni, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung dengan kelebihan panorama alam yang dimilikinya menjadikan daerah ini sebagai salah satu sasaran wisata alam dan agro wisata, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Di kompleks Kawah Cibuni ini terdap-

EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017

at tujuh kepala keluarga yang tinggal dan mendirikan rumah-rumah mereka di area kawah dan di bibir tebing di sisi kawah.

Hampir semua keluarga ini menghidupi diri dengan bertani palawija.

“Mereka membuka dan mengelola lahan tidur di sekitar kampung dan di sisi hutan menjadi ladang-ladang. Usaha warung hanya dijalankan oleh dua keluarga saja,” kata Ajo. Memang sejak awal, Ajo mendambakan setiap potensi wisata bisa menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Saya ingin agar setiap lokasi wisata itu bisa menghidupkan perekonomian masyarakat.

Ini merupakan hal utama yang kami perhatikan,” tandasnya.

Untuk sarana penerangan, setiap keluarga membangun turbin-turbin penggerak dinamo di aliran sungai Cibuni. Ada empat buah turbin berkekuatan masing-masing sekitar 70 watt yang memenuhi kebutuhan listrik tujuh keluarga kampung.

Salah seorang pengunjung lainnya, Dadang Ahmad Swaka,42, mengaku dirinya mengagumi kemolekan tempat itu.

“Kalau saja pemerintah jeli melihat tempat ini, lalu menyerahkan kepada investor untuk mengelolanya, bukan tidak mungkin Kawah Cibuni mejadi tempat terapi air panas mineral alami atau natural spa,” kata Dadang. Dari tuturan para pengunjung, barangkali inilah yang dimaksudnya sebagai mutiara Bandung Selatan yang terpendam. | Berbagai Sumber

53

Marhaban Ya Ramadhan 1438 Hijriyah/2017 Masehi

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

DINAS PENDIDIKAN KAB BANDUNG

DR. H. Juhana, M.MPd Kepala Dinas

DR. Marlan Nirsamsu Sekretaris Dinas

H. Maman Sudrajat, SPd, M.MPd Kabid TK/SD

Drs. H. Adang Sujana, MM Kabid SMP

UNIT PELAKSANA TEKNIS TK/SD Drs. Dadan Ridwan Kepala UPT Margaasih

Drs. Gunawan H, M Kepala UPT Cimenyan

Drs. Deden Rukmana Kepala UPT Ciparay

Drs. Agah Prayoga Kepala UPT Soreang

Dra. Evi Sriyanti, M.Si Kepala UPT Cicalengka

Wilson Fisher, S.Pd Kepala UPT Pangalengan

Drs. Asep Wawan Darojat Kepala UPT Pasirjambu

Dra. Hj. Rita Indrawati Kepala UPT Nagreg

Drs. Agus Nugraha Kepala UPT Cimaung

Mamu Mulyana, SPd Kepala UPT Ciwidey

Drs. Dedi Sukarna S Kepala UPT Cikancung

Drs. H. Setiawan Kepala UPT Banjaran

Komarudin, SPd, M.Si Kepala UPT Rancabali

Drs. Dede Dhani Kepala UPT Rancaekek

Drs. Kusnaedi Kepala UPT Cangkuang

Dra. Hj. Cicih Rohaeni Kepala UPT Dayeuhkolot

Abdul Madjid, SPd Kepala UPT Paseh

Rukayat, S.Pd Kepala UPT Arjasari

Drs. Dedi Kusnadi, M.Si Kepala UPT Margahayu

Drs. Tresna Budi, S Kepala UPT Ibun

Dra. Hj. Euis Rosanah Kepala UPT Pameungpeuk

Maman Sudirman, S.Pd Kepala UPT Katapang

Drs. Ruswan an Rusnandar Kepala UPT PT M Majalaya ajjalaya l

Drs. Adang Syafa’at Kepala UPT Baleendah

Dra. Ane Ania G, M.MPd Kepala UPT Bojongsoang

Drs. K Koswara o wara os Kepala UPT S Solokanjeruk olok ol okan anje jeru ruk k

Drs. Endi Suhendi, M. M.Pd Kepala UPT Kutawaringin

Eman Sulaeman, SPd Kepala UPT Cilengkrang

Ida Kurniasih, iasih, S.Pd Kepala UPT PT Kertasari

Drs. Nandang Rusmana 54 Kepala UPT Cileunyi

Moch Cuarliman rliman K K,, S SH H Kepala UPT P Pacet acet ac ett

Edukasi Edu E d duka du kasi si

E ED EDISI DISI 19 19 | Ta T Tahun ahu hun III II: I: J JUNI UN U NI 2017 20 2 0117 7

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

Tempat Wisata di Provinsi Jawa Barat

SARI ATER Hotel & Resort Jl. Raya Ciater Subang Tlp (0260) 471700 www.sariater-hotel.com KAMPUNG NAGA Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Tlp. (0265) 330165 WISATA SENI SALENTRONG Kampung Cileutik, Banjaran Kota Desa Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung MUSEUM SRI BADUGA JL. BKR 185 Tegallega Kota Bandung SITU CIBURUY Alamat Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat KAWAH PUTIH Jl. Raya Soreang Ciwidey Sugimukti Pasirjambu Kabupaten Bandung WISATA PENDIDIKAN BODOGOL Lokasi Bodogol ini dapat ditempuh kurang lebih satu setengah jam dari Jakarta via Bogor ke arah Sukabumi melalui pintu Lido WISATA GEOPARK CILETUH kawasan Geopark Ciletuh Kota Sukabumi

ADA PENYALAHGUNAAN DAN KORUPSI DI SEKITAR ANDA LAPORKAN: JAMPIDSUS Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - Indonesia Telpon : +62 21 722 1269 BARESKRIM POLRI Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110 Call Center: 021-91261059 Fax: 021-7218741 Email: mabes@polri.go.id KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Jl. HR Rasuna Said Kav. C1 Kuningan. Jakarta Selatan 12920. Telp: (021) 2557 8300. Faks: EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017 7 (021) 5289 2456. Email: informasi@kpk.go.id

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



MANSION PURE LOUGE Lokasi: Jl. Sukajadi No. 137-139, Odeum Building, Paris Van Java Mall JUNGLELAND Sentul Nirwana, Sentul City Bogor

CURUG CIKONDANG dikenal sebagai Niagara mini Letaknya tak jauh dari Situs Gunung Padang Cianjur

SUMBER AIR CIPANAS GARUT Lokasi: Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut

WISATA TAMAN Taman Fitnes Taman ini terletak di Jalan Teuku Umar-Imam Bonjol Kota Bandung

TAMAN SAFARI INDONESIA Lokasi: Cisarua Kabupaten Bogor

PARALAYANG BATU DUA Kawasan Batu Dua Kabupaten Sumedang

KEBUN RAYA CIBODAS Lokasi: kaki Gunung Gede, Desa Cimacan Telepon: 0263 – 512233 Cianjur SUMBER MATA AIR JALATUNDA Lokasi: Kampung Cijembar, Desa Sukajembar, Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur PERKEBUNAN BELIMBING Lokasi: Jl. Raya Sawangan No. 16B Kecamatan Pancoran Mas Telepon: (021) 7775451 Kota Depok TAMAN FILM Lokasi bawah jalan layang Pasupati Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung

TAMAN WARTAWAN Jalan Malabar Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat GRAND CANYON MINI Lokasi di dua kabupaten, Kab. Bogor dan Kab. Karawang KAMPUNG CIOMAS Desa Medal Sari Kec. Pangkalan Kab. Karawang dan Desa Cikutamahi Kab. Bogor.

GRAND CANYON MINI berada di kaki Gunung Sanggabuana

Redaksi menerima kiriman dalam bentuk, artikel, avetrorial, iklan, opini dan surat pembaca mohon dikirim ke email: redaksi@ kontroversinews.com disertai identitas diri Anda.

Redaksi berhak menyunting tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan makna.

55

Bank Kerta Raharja PT, Bank Perkreditan Rakyat

PENGURUS DAN SEGENAP PEGAWAI

BANK KERTA RAHARJA Mengucapkan

Marhaban Ya Ramadhan 1438 Hijriyah/2017 Masehi

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG Mengucapkan

Marhaban Ya Ramadhan

Mengucapkan

1438 Hijriyah/2017 Masehi

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Yayat Hidayat, SE, MM Wakil Ketua DPRD

1438 Hijriyah/2017 Masehi

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Ir. H. Anang Susanto, M.Si Ketua DPRD Henhen Asep Suhendar Wakil Ketua DPRD

Marhaban Ya Ramadhan

H. Jajang Rohana Wakil Ketua DPRD

DR. Marlan Nirsamsu Ketua Umum

Slamet Mulyana Sekretaris

56

Edukasi Demokrasi Birokrasi Tanpa Korupsi 



EDISI 19 | Tahun II: JUNI 2017