ISSN : 1412 - 7490
Edisi No. 332 Tahun XVIII ~ Minggu IV AGUSTUS 2019
TABLOID MINGGUAN BERITA
MENJUNJUNG TINGGI KEBENARAN
Tabloid Mingguan Berita Jatim Pos Online : www.jatimpos.co
Terbit sejak 2 Mei 2001 Penerbit : PT. Media Utama Jatim Direktur Utama : H. Syaiful Anam Pemilik Hak Paten Merek Nama Jatim Pos No. (250) MEREK INDONESIA (111) IDM000002986 DIREKTORAT MEREK (151) 12 April 2004 Dirjen HAKI Kemenkum HAM Alamat Redaksi : Graha PWI Jatim Jl. Taman Apsari No.15 Surabaya Alamat Perusahaan : Jl. Gununganyar Tengah VIII/34 Jl. Amir Mahmud IX/21 Surabaya. Terverifikasi Administrasi & Faktual Dewan Pers www.dewanpers.co.id
Tanpa Diberi Pesangon dan Fasilitas Anggota DPRD Jatim Harus Legowo
Olivia G, Wakili Indonesia
Miss Tourism & Culture
Putri asli Banyuwangi akan berlaga di kancah internasional. Adalah Olivia Gunawan, mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang terpilih mewakili Indonesia di ajang pemilihan Miss Tourism and Culture Universe 2019 yang akan digelar di Myanmar, 22-31 Agustus 2019. Dalam ajang tersebut, Olivia akan bersaing dengan peserta dari 25 negara. "Saya mohon dukungan doa dan semangat dari Bersamb . . ke hal. 15
Surabaya, Jatim Pos Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur yang masa jabatannya habis tahun ini harus legowo, karena tidak ada pesangon atau pemberian apapun atau kepada mereka. Sekretaris DPRD Jawa Timur Ahmad Jailani, Senin (19/8) menyampaikan hal itu sehubungan dengan berakhirnya masa bakti anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 pada 31 Agustus 2019. Bersamaan dengan itu akan dilantik anggota DPRD Jatim periode 2019-2024. Ia mengakui kalau sebelum periode ini, ada pin emas yang disiapkan sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian anggota DPRD Jatim selama lima tahun. "Tapi, periode ini tidak ada pesangon ataupun pin. Karena memang tidak ada anggaran untuk itu," tegas Jailani sebagaimana dirilis dprd.jatimprov.go.id. Ia juga menyampaikan bahwa tidak ada fasilitas baru
Penyelesaian Persoalan Papua
Jatim Siap Menjadi Tuan Rumah
Surabaya, Jatim Pos Kementerian Dalam Negeri memastikan Jawa Timur menjadi tuan rumah pertemuan dan silaturahim membahas penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat. "Kami usahakan akhir Agustus 2019. Cuma jadwalnya kami serahkan sepenuhnya ke Bu Guber-
nur," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa (20/8/2019). Dijadwalkan akan hadir pada pertemuan tersebut selain Gubernur Jatim ada-
lah Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Wiranto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memberikan jaminan bagi warga Papua yang menempuh pendidikan di Jawa Timur dan sebaliknya, warga Jatim yang ada di Papua dan Papua Barat. Sementara itu, Gubernur Khofifah mengaku siap menjadi tuan rumah untuk menyelesaikan persoalan di Papua, sekaligus menggagas adanya sister province antara Jatim dan Papua serta Papua Barat. Bersamb . . . ke hal. 15
Sampang, Jatim Pos Kabupaten Sampang mendapatkan jatah 700 kuota asuransi nelayan dari Pemprov Jatim. Namun, para nelayan tidak ada yang mengurus asuransi tersebut lantaran takut terkena malapetaka. Kasi Perikanan Tangkap
Dinas Perikanan Sampang, Cholil, Selasa (20/8/2019), mengatakan para nelayan takut akan terkena musibah jika mengurus asuransi. Cholil menuturkan di benak para nelayan jika mengurus asuransi itu sama artinya dengan mengundang bahaya.
"Para nelayan takut, karena mereka memiliki pikiran dengan mengurus asuransi sama halnya dengan mengharapkan celaka," kata Cholil. Program asuransi nelayan ini, jelas Cholil, merupakan program Pemprov Jatim. Namun, pihaknya
Gubernur Khofifah menunjukkan kehangatan dengan memeluk seorang mahasiswa Papua di Surabaya.
Sidang paripurna saat Sertijab Gubernur-Wakil Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawan-
untuk anggota DPRD Jawa Timur masa bakti 20192024. Bahkan, tidak ada fasilitas yang sama dengan anggota DPRD Jawa Timur periode sebelumnya. "Tidak ada fasilitas yang baru, selain ruangan priba-
di per Anggota. Komputer pun tidak ada, mereka harus membawa sendiri-sendiri," tandas Jailani. Begitu juga dengan mobil dinas, lanjut Jailani, sudah tidak ada karena seluruh Anggota DPRD Jawa
Timur sudah mendapatkan tunjangan transportasi sebesar Rp 15 juta perbulan sebagai penggantinya. "Untuk ruang pribadi, kami menambah 20 ruangan karena di periode Bersamb . . . ke hal. 15
KONI Kota Mojokerto Unjukrasa
Merasa Tak Diurus Pemerintah
Mojokerto, Jatim PosMerasa tak diurusi anggaran oleh Pemerintah setempat, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Mojokerto, lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto, Kamis (22/08-2019). Aksi unjuk rasa terdiri dari pengurus KONI dan atlet perwakilan cabang olahraga (cabor). Mereka unjukrasa sambil membentangkan sejumlah spanduk berukuran besar dan kecil, yang bertuliskan sejumlah tuntutan. Diantaranya ; Tugas dan Fungsi Pemkot Mojokerto Membina Atlit Bukan Membunuh Atlet.
Pengurus KONI Kota Mojokerto melakukan aksi demo. Mereka merasa tak diurusi pemerintah setempat.
Ketua Umum KONI Kota Mojokerto Santoso Bekti Wibowo dalam orasinya, mengatakan, aksinya menuntut agar Pemerintah Kota Mojokerto Peduli terhadap KONI dengan masukkan anggaran tahun 2019.
“Kami mempertanyakan mengapa tidak ada anggaran untuk Koni tahun 2019 di APBD maupun P-APBD. Sementara APBD dan P-APBD telah disetujui antara Wali Kota dan DPRD Kota MojokerBersamb . . . ke hal. 15
Takut Terkena Musibah Program Asuransi Nelayan di Sampang Sepi Peminat
juga telah memberikan pemahaman kepada para nelayan tersebut bahwa asuransi ini merupakan jaminan perlindungan atas risiko nelayan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/2016. Asuransi nelayan itu, Bersamb . . . ke hal. 15
Perahu nelayan Sampang yang terparkir di Pelabuhan Pulau Mandangin.