Jambi Independent
Senin, 19 April 2010
PUBLIK INTERAKTIF Melalui rubrik ini, Anda bisa menyampaikan informasi tentang peristiwa atau data penting untuk dikembangkan menjadi sebuah berita. Atau, Anda juga bisa memberi masukan tentang berita-berita apa yang sebaiknya dimuat di Jambi Independent. Melalui rubrik ini pula, silakan kirim pertanyaan, keluh kesah, urun-pikir dan pendapat Anda atas semua masalah yang dihadapi, terutama terkait pelayanan umum (seperti ketertiban/keamanan, kebersihan/keindahan lingkungan, pengurusan izin di kantor-kantor pemerintah, PDAM, telepon, listrik dan sebagainya). Sampaikan semua aspirasi itu via SMS ke no HP 08127399566, 081919160136 atau email sp_injam@yahoo.com. Atau kirim langsung ke redaksi Jambi Independent, d/a: Gedung Graha Pena Jambi Independent, Jalan Jenderal Sudirman No.100, Thehok, Kota Jambi. Aspirasi Anda akan dikonfirmasikan dengan istansi/ pihak terkait. Saat dimuat, no HP pengirim tidak ditulis sepenuhnya.
OPINI Silakan kirim opini atau artikel Anda ke rubrik ini. Opini Anda mesti ditulis maksimal 1.000 kata, atau maksimal tiga kertas kuarto dengan ketikan huruf Times New Roman ukuran 12 spasi 1.5. Kirim opini Anda ke email opini_injam@yahoo.com. Atau langsung ke redaksi Jambi Independent, d/a: Gedung Graha Pena Jambi Independent, Jalan Jenderal Sudirman No.100, Thehok, Kota Jambi. Sertakan opini Anda dengan data dan foto diri (maaf, kalau yang dikirim foto KTP tidak akan dimuat, meski cakep), dan nomor telepon/HP Anda yang bisa dihubungi.
Secercah Harapan di Bisnis Ritel
grafis:Djatmiko/jambi independent
SEJARAH baru tertoreh pada bisnis di Indonesia, Jumat (16/4). Sebuah perusahaan swasta nasional mengambil alih sebagian kepemilikan perusahaan multinasional. Hal itu terjadi ketika Trans Corp, kelompok usaha milik pengusaha Chairul Tanjung, mengumumkan secara resmi pembelian 40 persen saham PT Carrefour Indonesia, anak usaha Carrefour SA, perusahaan 25 besar Fortune Global 500. Aksi korporasi itu menjadikan Trans Corp sebagai pemegang saham terbesar Carrefour Indonesia. Pemegang saham lain adalah Carrefour SA (sebanyak 39 persen), Carrefour Nederland BV (9,5 persen), dan Onesia BV (11,5 persen). Selain munculnya tentakel baru gurita bisnis Chairul Tanjung, berita tersebut menjadi sorotan karena juga berpotensi mengubah peta bisnis ritel. Carrefour saat ini merupakan retailer terbesar di Indonesia serta mempunyai pengaruh besar terhadap distribusi barang dan komoditas di negeri ini. Ekspansi agresif raksasa ritel asal Prancis itu sejak datang ke Indonesia 12 tahun lalu membuat gentar bisnis ritel di Indonesia secara keseluruhan. Mengutip hasil penelitian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pangsa pasar Carrefour di hulu mencapai lebih dari 65 persen, sedangkan pangsa pasarnya di hilir mencapai 48 persen. Posisi yang sangat dominan itu membuat banyak pihak tidak nyaman. Salah satu tuduhan yang paling sering muncul adalah Carrefour mematikan pasar trandisional tempat para peritel menengah dan kecil berkiprah. Selain itu, raksasa hypermarket itu juga dituduh memaksakan persyaratan perdagangan (trading term) yang memberatkan pemasok dari industri kecil menengah. Carrefour Indonesia membantah semua tuduhan itu. Dalam berbagai kesempatan, petinggi Carrefour menyatakan mereka bukanlah pesaing pasar tradisional. Pesaing Carrefour adalah perusahaan pasar modern atau supermarket. Tidak hanya membantah, Carrefour juga menjalankan program bantuan dana kepada pedagang tradisional dan melakukan promosi terhadap mereka. Program microfinance itu didukung Yayasan Carrefour Internasional. Hadirnya Chairul Tanjung lewat Trans Corp diharapkan bisa mengakhiri tuduhan dan bantahan tersebut. Tangan dingin pengusaha yang sukses di bisnis media, lifestyle, keuangan, serta entertainment itu bisa membuat “wajah” Carrefeour menjadi lebih “ramah”. Satu langkah awal yang bisa dilakukan Chairul Tanjung untuk menunjukkan kehadirannya di Carrefour berimbas positif adalah menyelaraskan bisnis Carrefour dengan aturan main bisnis ritel. Pemerintah sudah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, serta Toko Modern (biasa disebut Perpres Pasar Modern). Pada perpres yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 Desember 2007 itu diatur enam pokok masalah. Yaitu, definisi, zonasi, kemitraan, perizinan, syarat perdagangan (trading term), kelembagaan pengawas, dan sanksi. Soal zonasi atau tata letak kewenangannya di limpahkan kepada pemerintah daerah (pemda). Meskipun sudah 2,5 tahun berlaku, perpres tersebut hampir tidak berimplikasi signifikan. Banyak pasar modern yang tetap dibangun di dekat pasar tradisional. Bahkan, untuk kelas minimarket, gerai pertumbuhan bak musim hujan seperti tanpa aturan. Reputasi panjang Chairul Tanjung tentu bisa mengubah Carrefour yang kini menjadi market leader sekaligus price leader menjadi teladan untuk perbaikan bisnis ritel di tanah air. (*)
Demokrasi Melahirkan Kepala Daerah Selebriti Munculnya kepala daerah yang berkualitas merupakan tanggung jawab partai politik (parpol). Tapi demokrasi bisa juga melahirkan kepala daerah yang asal-asalan. MENDAGRI Gamawan Fauzi belum lama ini menyebutkan akan memasukkan syarat “tidak cacat moral” dan “berpengalaman dalam berpolitik” dalam deretan syarat bakal calon (balon) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati/wali kota-wakil wali kota. Dalam ketentuan UU yang ada sekarang ini, syarat-syarat balon adalah: Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, WNI, Usia maksimal 25 tahun, Mempunyai Nomor Wajib Pajak (NPWP), dan Sehat jasmani-rohani. Niat Mendagri tersebut ditengarai terkait kegaulan masyarakat sehubu ngan munculnya sejumlah artis yang akan maju dalam Pilkada bupati-wakil bupati di beberapa daerah di Tanah Air. Beberapa artis itu seperti pesinetron Julia Perez dan pedangdut Maria Eva (yang video mesumnya dengan politisi Golkar Yahya Zaini pernah beredar luas) yang akan maju di Kabupaten Pacitan Jatim, Ayu Azhari yang dulu ngebet maju di Kabupaten Garut Jabar, dan penyanyi pop era 1990-an Emilia Contessa yang akan maju di Kabupaten Banyuwangi, Jatim. Sebelum nama-nama itu muncul, sejumlah artis berhasil lolos menduduki kursi politik baik di eksekutif maupun legislatif. Mereka misalnya Dede Yusuf sebagai wakil gubernur Jabar, Rano Karno wakil bupati Tangerang dan Dicky Iskandar wakil bupati Garut. Sementara yang di legislatif pusat seperti Angelina Sondakh, Eko Patrio, Rachel Maryam, Rieke Diah Pitaloka, Tantowi Yahya, dan Komar. Seiring munculnya artis-artis dalam perebutan kursi politik itu, muncul pula tudingan bahwa majunya mereka hanyalah mengandalkan popularitas dan dana. Soal tudingan ini, Angelina Sondakh, artis parlementer itu, punya hasil penelitian menarik. Kata dia, dari 96 artis yang maju dalam ajang perebutan kursi politik sejak Pemilu 2009, hanya 11 persen yang lolos. Kalau pun
O l e h
Ali Fauzi* ada lolos dalam pilkada, semuanya hanya duduk di kursi kedua, alias wakil. Dengan angka ini pula mantan Putri Indonesia ini mengatakan, faktor popularitas bukanlah hal yang menentukan bagi balon untuk lolos dalam ajang perebutan kursi panas itu. Bisa dipahami kalau tingkat keterpilihan para artis tersebut rendah. Hal itu lantaran kepopulerannya hanya karena wajah mereka kerap nongol di layar kaca. Akan menjadi lain kalau kepo puleran mereka lantaran karya-karya mereka yang nyata, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Memang, puncak semua harapan pada seorang kepala daerah bukanlah popularitas, melainkan kemampuannya memimpin. Yakni mampu mengelola segenap potensi yang ada untuk kemajuan rakyat dan daerahnya. Termasuk kemampuan memimpin dirinya sendiri agar terbebas dari nafsu serakah meraih kepentingannya sendiri, keluarganya, kelompoknya atau pun parpolnya. Demokrasi vs Idealis Sementara itu, dua syarat tambahan bagi balon (bakal calon) dalam pilkada bisa jadi sulit mengukurnya. Hal itu karena, terutama syarat “tidak cacat moral”, bisa mengundang banyak tafsir. Beragamnya budaya akan menyulitkan penerapan syarat itu, misalnya priawanita dewasa lain muhrim berciuman dianggap biasa bagi kalangan tertentu, tapi dianggap amoral oleh kalangan lainnya. Sementara syarat-syarat balon yang ada selama ini gampang mengukurnya. Soal kesehatan, misalnya, tinggal minta surat keterangan dari otoritas kesehatan yang ditunjuk. Begitu pun
soal syarat usia dan soal kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Meski begitu wacana penambahan dua syarat balon tadi bisa dimengerti, yakni demi mendapatkan kepala daerah yang baik. Bisa dimengerti pula kalau syaratsyarat balon yang ada selama ini terlalu rendah atau longgar, sehingga siapapun bisa maju dalam pilkada. Tapi itulah tuntutan demokrasi. Karena itu, wajar kalau kemudian berduyun-duyun me reka yang merasa popular maju dalam pilkada. Begitu pula beramai-ramai me reka yang ada banyak dana, terlepas dari mana uangnya, atau duitnya siapa yang dipakai. Kalangan artis tentu tak masalah dengan popularitas dan dana itu. Kalangan non artis yang mempunyai banyak duit pun menjadi lebih terbuka maju dalam pilkada dibanding kala ngan lainnya. Dengan duit semuanya menjadi gampang. Misalnya, mereka yang selama ini musuh, dengan duit, bisa menjadi teman koalisi. Mereka yang selama ini rapotnya banyak nilai merahnya, bisa dihijaukan. Bagi yang merasa popularitasnya rendah, bisa dinaikkan. Dengan duit pula proses perubahan rapot merah menjadi hijau atau peningkatan poplaritas bisa disetel sesuai keinginan: lambat, sedang atau cepat? Dalam sistem demokrasi pula masyarakat mesti menerima balon yang terpilih. Termasuk kalau yang terpilih adalah mereka yang hanya mengandalkan popularitas dan tak terbatasnya dana, atau balon yang tidak mempunyai kemampuan memimpin. Soal puastidak puas dengan yang terpilih adalah risiko berdemokrasi. Kalau pun pada akhirnya yang terpilih itu ketahuan tidak mampu memimpin, demokrasi wanti-wanti: sabar! Demokrasi kita meminta perbaikannya dalam pemilihan umum (Pemilu). Saat itulah para pemilih diminta untuk tidak memilihnya kalau yang bersangkutan maju lagi. Masyarakat sendiri sekarang semakin cerdas. Terbukti sudah banyak balon tak terpilih lagi lantaran penilaian para pemilih sendiri. Bagaimana upaya mendapatkan kepala daerah yang baik sesuai ta taran idealis, sementara dalam tataran demokrasi yang lebih berpeluang maju dalam pilkada --setidaknya untuk saat
Kebersihan Kota harus Lebih Diperhatikan Pertanyaan: Yth. Bupati Tanjab Barat. Kebersihan dalam kota harus lebih diperhatikan. Terima kasih. 085266735xxx Jawaban: Terima kasih atas sarannya. Sebagai daerah di tepian laut, Kota Kualatungkal sering me ngalami air pasang surut. Saat pasang yang mencapai 4 meter, sampah akan berserakan. Kantor kita telah menyiapkan
Pengguna Jalan Banyak Langgar Aturan Pertanyaan: Yth. Kapolres Tebo. Masih banyak masyarakat melanggar aturan dan kebut-kebutan di jalan. Tolong ditertibkan.
tenaga dan juga tempat sampah yang ditempatkan di 105 titik.(can) Muklis, Kepala Kantor Pengelolaan Pasar, Kebersihan, dan Tata BangunanTanjab Barat
Harian Pagi Jambi Independent SIUPP: No.169/SK/Menpen/SIUPP/A, tanggal 26 April 1986 Alamat Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Jambi Jl. Jenderal Sudirman No 100 Thehok Kota Jambi Telp Redaksi 0741 35272, Faks 0741 35267; Iklan/Pemasaran 0741 23330, 35265, Fax 0741 23740 Perwakilan Jakarta: Graha Pena Jakarta.
ini-- adalah mereka yang berduit dan popular? Kepala daerah sendiri, dan juga proses pemilihannya, merupakan produk politik. Dalam hal ini, partai politik (parpol)-lah yang mengajukan kadernya sebagai balon dalam pilkada. Dengan demikian, parpollah yang sebenarnya paling bertanggungjawab untuk mendapatkan kadernya yang terbaik untuk diusung dalam pilkada. Soal bagaimana mendapatkan kader yang baik tentu bermula dari sistem perekrutan dalam setiap parpol, Begitu pun dalam pengkaderannya. Selain mendapatkan kadernya yang terbaik, parpol juga mempunyai kewajiban memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana memilih balon yang baik. Yakni memilih balon bukan sekadar karena yang bersangkutan jorjoran duit dan populer. Tapi pilihlah balon yang mempunyai kemampuan memimpin. Sementara soal proses pemilihannya sendiri diserahkan se penuhnya pada sistem demokrasi tadi. Masalahnya sekarang, tak sedikit parpol yang menghiraukan kaidah-kaidah sistem perekrutan atau pun sistem pengkaderan yang baik. Masih ada sejumlah ketua parpol yang tiba-tiba menyorongkan keluarga atau orang-orang dekatnya, yang sama sekali awam politik, ke dalam jajaran pimpinan parpol dengan posisi tinggi. Sementara orang-orang yang meniti dari awal dan kemampuan serta dedikasi yang baik tidak dilihat. Apakah sistem perekrutan demikian akan bisa menghasilkan kader parpol yang baik? Apakah balon yang berasal dari kader parpol demikian kalau terpilih akan menjadi kepala daerah yang baik? Tak sedikit pula sekarang parpol yang dalam pilkada memajukan calonnya dari parpol lain. Bisa saja pimpinan parpol bersangkutan beralasan karena dalam internal partai belum ada kader yang layak. Tapi, muncul pula dugaan sistem ‘usung orang luar' itu terjadi lantaran balon tersebut menggelontorkan banyak dana pada pimpinan parpol. Terlepas dari itu semua, apakah sistem ‘usung orang luar' termasuk rekrutmen kader parpol yang baik?(*) *Penulis adalah wartawan Jambi Independent
081366171xxx Jawaban: Terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Hal tersebut akan segera kami tindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.(amu) AKP Evandri, Kasat Lantas Polres Tebo
grafis:Djatmiko/jambi independent
Perintis: H Syamsul Watir (alm), General Manager: Ali Fauzi, Wakil General Manager/Pemimpin Perusahaan: Dulpiah, Pemimpin Redaksi: Joni Rizal, Redaktur Pelaksana: M. Surtan, Paisal Khumar, Koordinator Liputan: Paisal Khumar, Redaktur: Darmanto Zebua, Joni Rizal, M. Surtan, Paisal Khumar, Staf Redaksi: Alpadli Monas, Fachrul Rozi, Jumeidi, Fitrilidia, Risza SB, Surya Elviza, Finarman, Siti Masnidar, Yusnaini Copy Editor: MH. Abid, Fotografer: Rolanda Hasibuan, Eddy Junaedy, Event Organizer: Rahmad Hidayat, Sekretaris Redaksi: Eniwati, Grafis/Ilustrator: Djatmiko, Wartawan di Daerah: Chandra Purnomo (Tanjab Barat), Musrip Hulaimi (Tanjab Timur), Franciscus (Muarojambi), Johan Iswadi (Tebo), Dwi Setyowati (Bungo), Nova Diansyah (Merangin), Lukman Hakim (Sarolangun). Bagian Pracetak: Safarudin Aris, Ishak, Adam Surata, Asep Syaefudin. Bagian Iklan: Munawir (Kabag), Etika Utama, N Permana (Desain), A Ridwan, Wita. Bagian Pemasaran: Prawoto (Kabag), Tareju, Sarjono, Setiadi. Sirkulasi: Hamsir, Aris. Bagian Keuangan: Novita KS (Accounting), Megawati (Kasir), Liza Elvistia, Bagian Umum & Personalia: Soleh Rofiki (Kabag), Rusanna Watir, Edi Erlani, Wahyu Harga Langganan: Rp 87.500,- per bulan (dalam kota), Harga Eceran: Rp 3.500,- (Luar kota tambah ongkos kirim). Tarif Iklan Umum/Display Hitam Putih: Rp 30.000,- per mm kolom, Iklan Full Colour: Rp 40.000,- per mm kolom, Iklan Full Colour Halaman 1: Rp 92.000,- per mm kolom, Iklan Baris: Rp. 9.000 per baris. Nomor Rekening PT Jambi Independent Press; BNI Cabang Jambi No: 0069879445, BCA Cabang Jambi: 119.1327000, Danamon Cabang Jambi: 008251019, BII Cabang Jambi : 3564. Penerbit: PT Jambi Independent Press, Komisaris Utama: HM Alwi Hamu, Komisaris : Ny Hj Miarni S Watir, Ny Hj Sri Nurbani Retno Watir, Dwi Nurmawan, Direktur Utama: H Suparno Wonokromo, Direktur: Ali Fauzi. Percetakan: PT Jambi Press Intermedia. Isi di luar tanggung jawab percetakan.
jambi_inde@yahoo.com npECERAN: Rp. Independent 3.500,Wartawan Jambi dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita
p Wartawan Jambi Independent dibekali ID card/surat tugas yang selalu dikenakan saat bertugas grafis:Djatmiko/jambi independent
www.jambi-independent.co.id