Jambi Independent
PENDIDIKAN GRATIS
Harus Diperjelas Fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi menyoroti masalah pendidikan gratis di Kota Jambi. Hal ini disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Kota Jambi, yang diajukan Komisi D DPRD Kota Jambi. Ranperda ini sendiri merupakan hak inisiatif DPRD, karena di Kota Jambi belum ada perda yang mengatur penyelenggaraan pendidikan. Dalam pandangan umumnya, fraksi mempertanyakan batas pendidikan gratis yang akan diberikan kepada peserta didik. Salah satunya seperti yang disebutkan oleh Mustamar dari Fraksi Partai Demokrat. Dia menyebutkan, belum adanya konsep yang jelas mengenai pendidikan gratis di Kota Jambi. “Saran kami, pendidikan gratis ini melingkupi semua pembiayaan yang dikenakan terhadap peserta didik,” katanya. Pendidikan gratis ini mulai dari pendidikan dasar hingga menengah, termasuk pembelian buku serta biaya sarana dan prasarana lainnya. Muhili Amin, dari Fraksi Partai Golkar juga mengatakan hal yang sama. Dia menegaskan, penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan tanggung jawab pemerintah kota. Demikian juga dengan Rasdi, dari Fraksi Partai Hanura. Dirinya menegaskan konsep pendidikan gratis harus jelas, serta tertuang dalam peraturan walikota nantinya. “Perwal ini sebagai indikator penggratisan itu seperti apa,” katanya. Sebagaimana diketahui, selama ini terjadi kerancuan di kalangan masyarakat mengenai pendidikan gratis. Orang tua berpikir, pendidikan gratis berarti terbebas dari semua pembiayaan. Yang terjadi di lapangan adalah orang tua siswa tetap mengeluarkan biayan yang tidak sedikit untuk biaya buku dan lain sabagainya. “Untuk itu perlu konsep yang jelas, apa saja yang digratiskan,” kata Rasdi. Tidak hanya mengenai pendidikan gratis, perlindungan terhadap pendidikan dan tenaga pendidik juga menjadi poin penting dalam pandangan umum fraksi ini. Berbagai masalah sering terjadi dalam dunia pendidikan, sehingga pihak-pihak yang ada di dunia pendidikan tidak merasa aman belajar. Junedi Singarimbun dari Fraksi PDIP mengatakan perlunya hal ini dipikirkan. “Agar pendidik dan peserta didik nyaman belajar,” katanya. Kemudian yang juga harus menjadi perhatian adalah sanksi atas peserta didik dan pendidik. Karena selama ini, menurut Rasdi yang sangat nyata dilihat adalah sanksi yang diberikan kepada peserta didik. Sedangkan untuk tenaga pendidik tidak terlihat. (enn)
Selasa, 18 Oktober 2011
Pemkot Ajukan Penambahan Kuota Bagi Warga Yang Belum Menerima Paket Konversi JENNIFER A, Kota Jambi Pemkot Jambi masih berusaha mencari solusi terbaik, terkait imbas penghentian minyak tanah bersubsidi. Kabag Perekonomian Setda Kota Jambi, Novriansyah mengatakan, pihaknya akan mengajukan penambahan kuota penerima paket konversi gas 3 Kg. Hal ini karena belum meratanya pendistribusian paket konversi ke tangan masyarakat, meskipun Pertamina menyebutan distribusi ke 88 ribu kepala keluarga (KK) sudah terlaksana 100 persen. Dia mengatakan, melihat keadaan di lapangan memang penambahan kuota merupakan langkah paling tepat. “Kita beberapa waktu lalu sudah pernah menghadap pemerintah pusat untuk masalah distribusi ini, dan Pemkot Jambi akan mengajukan penambahan,” katanya kemarin (17/10). Dia mengaku belum bisa memastikan apakah pengajuan penambahan kuota tersebut disetujui atau tidak. Apalagi, Pemkot Jambi melalui ketua RT dan kelurahan saat ini masih melakukan pendataan ulang. Pendataan tersebut dilakukan terhadap warganya yang belum mendapatkan paket konversi. Bagian Ekonomi mengakui bahwa pendistribusian paket konversi oleh Pertamina melalui konsultannya, tidak merata dan diragukan kebenarannya.
“Masalahnya mungkin pada pendataan. Memang benar yang terdata 88 ribu itu sudah dapat paket konversi, namun kemungkinan yang membutuhkan lebih dari itu. Dan tidak terdata,” ujarnya. Saat ini yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat adalah minyak tanah sudah semakin langka, dengan harga mencapai Rp 15 ribu perliternya. Ketika ditanyakan mengenai upaya subsidi pemkot, Novriansyah mengatakan bahwa bukan kewenangan dirinya untuk memberi penjelasan. Dirinya menambahkan, Pemkot tidak bisa melakukan upaya lain kecuali mengajukan penambahan kuota. Termasuk untuk mengatur batas harga tertinggi minyak tanah non subsidi yang dijual pihak pangkalan. “Karena, hukum pasar yang menentukannya,” tegasnya. Pihaknya meminta Pertamina tetap menyiagakan stok gas 3 Kg di pangkalan-pangkalan agar tidak langka. Ditanya mengenai tenggat waktu yang diberikan DPRD Kota Jambi, Novriansyah mengaku belum mengetahuinya. Menurutnya, pihaknya siap jika dipanggil hearing. Terpisah, Junaidi Singarimbun, anggota Komisi B DPRD Kota Jambi kembali mendesak agar Pemkot cepat dan cekatan dalam menangani hal ini. “Pemkot harus jemput bola, jangan hanya menunggu keputusan dari pusat. Jangan sampai warga sengsara nanitnya,” katanya. Junedi menambahkan, jika dibutuhkan nantinya Pemkot bisa mensubsidi warga yang belum mendapatkan paket konversi. “Namun, semuanya tergantung anggaran, apakah Pemkot mampu dengan anggaran yang terbatas saat ini,” katanya. (*)
dok/jambi independent
BUTUH KEPASTIAN: Warga yang sedang antre minyak tanah. Dihentikannya minyak tanah membuat warga kebingungan, apalagi yang belum mendapat paket konversi.