Jambi Independent
RABU, 10 JUNI 2009
Tim Barindo SBY-Boediono Dideklarasikan JAMBI – Tim pasangan capres-cawapres SBY-Boediono terus mengepakkan sayap. Setelah membentuk sejumlah tim relawan, kali ini kembali dibentuk tim pemenangan SBY-Boediono, Barisan Inodonesia (Barindo). Ti m B a r i n d o Provinsi Jambi y a n g d i p i m pin Aditya Wirasanjaya dideklarasiAditya Wirasajaya ka n M u s e m u m Negeri Jambi kemarin (9/6). Acara ini dibarengi dengan deklarasi seluruh dewan pimpinan cabang Barindo se-Provinsi Jambi. Hadir dalam deklarasi Ketua Dewan Zikir SBY Asnawi AB, Ketua DPW PBB Provinsi Jambi Nasrullah Hamka, Sekretaris DPD PD Provinsi Jambi sekaligus Sekretaris Tim Kampanye Daerah SBY-Boediono, Mardy Afyan, dan Ketua Bapilu DPD PD Provinsi Jambi Zainal Bahri. Acara yang dihadiri kebanyakan dari pengursu Barindo ini, menurut Aseng – begitu Aditya Wirasajaya akrab disapa-, hanya deklarasi sekaligus pembacaan ikrar untuk memenangkan pasangan SBY-Boediono. Aseng mengaku sudah lama menerima SK kepengurusan sejak awal tahun ini. Bahkan deklarasi ini hanya untuk menguatkan kepengurusan tim yang sudah dibentuk. Sebelum deklrasi dilaksanakan berbagai kegiatan Barindo sudah diikuti oleh Aseng. Aseng sendiri pernah mengikuti musyarah nasional (munas) pada 29 Januari di Yogyakarta dalam memenangkan Ir Muhayat Salam, ketua DPP Barindo saat ini. “Saya salah satu ketua tim pemenangan ketua sekarang. Saya termasuk orang yang ikut mengkondisikan ketua sekarang,” ujarnya. Aseng juga mengakui sudah beberapa kali mengikuti rakat kerja dan rapat koordinasi wilayah Sumatera dan Sulawesi. Terakhir Aseng mengikuti rapat pimpinan di Jakarta yang digelar baru-baru ini. “Jadi deklarasi kepengurusan ini sudah lama kita siapkan,” ujarnya. (adi)
Panwas Tuding KPUD Tak Konsisten Soal Tarik Ulur Penetapan DPT Pilpres FACHRUL ROZI, Kota Jambi PASCAPENETAPAN daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2009 Provinsi Jambi, dinilai miring Panwas Pemilu Provinsi Jambi. Panwas menilai KPUD tidak konsisten dengan jadwal penetapan yang sudah ada. Apalagi, KPUD sudah mengadakan rapat pleno akhir bulan) lalu, namun mengalami perubahan. Dari data hasil pleno KPUD kabupaten/kota, jumlah DPT Pilpres dari DPT Legislatif 2.086.780 bertambah mencapai 111.230 atau menjadi 2.197.992 dengan jumlah panitia pemungutan suara (PPS) 1.341 dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) 6.994. Setelah melaku-
kan pengecekan terhadap hasil rekapitulasi itu, KPUD Provinsi menetapkan jumlah DPT 2.197.422. Artinya, adanya pengurangan jumlah pemilih sebesar 570. Menanggapi hal itu, Pokja DPT Panwas Provinsi Jambi Maroli mengakui KPUD melanggar kode etik. “KPUD tidak konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan. Tidak mau berkaca dari kesalahan. Seharusnya belajar dari pengalaman yang terjadi,” ungkap Maroli kemarin (9/6). Namun Panwas akan menyiasati persoalan DPT itu. Panwas sudah mengintruksikan semua Panwas kabupaten/kota untuk melakukan kroscek ulang soal DPT. “Hingga saat ini kita hanya disampaikan rekapitulasi. Semestinya kita diberikan sof copi DPT. Tentu kita belum bisa menemukan apakah ada yang ganda atau tidak atau temuan lainnya,” katanya. Apakah adanya indikasi arahan manipulasi DPT. “Kita belum melihat kearah sana. Kita hanya melihat KPUD
dalam kinerjanya tidak komitmen apa yang sudah dihasilkan,” tambahnya. Menanggapi tudingan itu, Koordinator Pokja Pemutakhiran data pemilih Nuraida Fitri Habi mengaku tidak mengulur-ulurkan jadwal yang sudah ditetapkan. “Kita tetapkan sesuai dengan surat edaran dari KPU. Makanya kita berani kembali mengakomodir masyarakat yang belum terdaftar. Namun untuk saat ini tidak bisa lagi, karena data sudah final,” katanya. Penambahan bukan DPT saja tapi data-data lain, seperti jumlah TPS pada Pilpres hanya 7.024. Sebelumnya pada Pemilu Legislastif jumlahnya mencapai 7.397 TPS. Ini berarti ada 373 TPS yang dihapus. Sementara, penurunan paling mencolok terjadi di Kerinci, dimana jumlah TPS Pemilu Legislatif 960 dan Pilpres hanya 591. Untuk Kota Jambi sebelumnya 1.339 menjadi 1.333. “Prinsipnya kita mengakomodir masyarakat yang belum terdaftar, karena ini menyakut undang-undang,” ujarnya. (*)
Panwas Tak Temukan Pelanggaran JAMBI - Sekitar sepekan pelaksanaan kampanye, Panwas Pemilu Provinsi Jambi belum menemukan pelanggaran. Meski demikian, Panwas terus menginstruksikan panwas kabupaten/ kota dan institusi di bawahnya untuk terus memantau aktivitas tim sukses. “Belum ada laporan dari panwas kabupaten, termasuk aktivitas di provinsi,” ujar Koordiantor Pokja Kampanye Panwas Provinsi Jambi Aldrin kemarin. Aldrin mengaku, minimnya pelanggaran Pilpres dibandingkan pemilu legislatif lalu bisa karena
beberapa faktor. Pertama, calon yang berkompetisi pada Pilpres lebih sedikit, yakni tiga calon. Sementara pada pemilu legislatif ada ribuan, sehingga tingkat pelanggaran tinggi. Kedua, aktivitas kampanye hanya didominasi tim sukses kampanye dibandingkan capres-cawapres secara langsung. “Lebih banyak tim yang turun,” ucapnya. Kemudian, dalam kampanye, pemilihan media kampanye lebih banyak, sehingga selain pemasangan alat peraga, pertemuan tatap muka dan lainnya bisa dilakukan dari 2
Juni hingga 4 Juli. “Hanya rapat umum yang digelar 11 Juni nanti,” jelasnya. Ditanya strategi lain, Aldrin mengaku fokus agar pemilih bisa mencermati tiga calon dengan benar. “Jadi tidak seperti membeli kucing dalam karung,” tambahnya. Hal itu penting agar masyarakat tidak terbuai oleh pencitraan manis yang dilakukan tim sukses. Termasuk kemungkinan penggunaan money politics untuk menarik massa. “Money politics tetap rawan pada Pilpres ini,” pungkasnya.(nid)
Iwan Sebut Musprov KNPI Cacat Hukum Sujarwo: Musprov Tetap Kita Gelar JAMBI – Dualisme kepemimpinan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Jambi tampaknya tetap berlanjut. Kubu Iwan Yulianes mengaku tetap sebagai ketua KNPI yang sah sesuai hasil Musprov 15 Oktober 2008. Putra Bupati Tebo madjid Mu’az itu mengaku, SK kepengurusan DPD KNPI Provinsi Jambi periode 2008-2011 yang ia pimpin ditandatangan Hasanuddin Yusuf sebelum DPP KNPI pecah. Dia menilai
musyawarah provinsi (musprov) yang akan dilaksanakan hari ini (10/6) di Novotel tidak sah. “Musprov yang akan digelar sudah tak konstitusional, karena di pusat, baik dari kubu Aziz Syamsuddin maupun Bung Dolly (pengurus DPP KNPI), masih dalam status quo dalam proses pengadilan,” ujarnya. Menurut dia, musprov yang dilaksanakan akan merusak pencitraan KNPI dan pemuda. Apalagi pelaksanaan musprov bernuansa politis. “Jadi kalau begini terus, mau dikemanakan KNPI dan pemuda Jambi ke depan?” ujarnya. Anggota Divisi Informasi dan
Iwan Yulianes
Kajian Strategis PW GP Ansor Provinsi Jambi Amir Muammar
menilai, kepengurusan panitia atau Tim Tujuh ilegal. Menurut dia, semestinya dasar penunjukan harus jelas, agar KNPI yang menghimpun generasi muda meng-gelar kegiatan sesuai etika dan aturan yang berlaku. “Sangat lucu dan aneh KNPI menyelenggarakan musprov den g a n d a s a r - d a s a r y a n g ilegal. Itu bentuk anarki bagi de-mokrasi,” tegasnya. Lebih lanjut, kata Amir, generasi muda diharapkan belajar berorganisasi dengan menjunjung tinggi etika dan moral dan memedomani aturan yang berlaku. “Bila sebuah kepenatian ilegal, ba-
gaimana memimpin bangsa ke depan?” ujarnya kesal. Terpisah, Pelaksana Tugas Ketua Musprov KNPI Sujarwo Ismail mengaku menjalankan tugas sesuai SK yang diterima dari pusat. “Persoalan sah atau tidak, itu kan hak mereka. Yang jelas kita tetap melaksanakan musprov sesuai aturan. Kita berharap agar berjalan lancar dan sukses,” ujarnya. Untuk persiapan, panitia sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada 56 OKP dan sepuluh DPD KNPI kabupaten/ kota. “Yang jelas harus dilaksanakan. Itu hak mereka menyebutkan tidak sah,” ujarnya. (adi/roz)