Jambi Independent
Rabu, 05 Oktober 2011
TENAGA HONORER
eddi djunaedy/JAMBI INDEPENDENT
HARUS RAPI: PNS berbaris pada salah satu kegiatan. Nasib tenaga honorer kategori I masih menunggu kepastian pengangkatan mereka.
Belum Ada Kepastian Kabar pengangkatan 67 ribu tenaga honorer kategori I menjadi pegawai negeri sipil (PNS) bulan ini sudah santer terdengar. Sayangnya nasib 42 tenaga honorer kategori I Kota Jambi belum jelas. Hal ini karena Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Jambi belum menerima surat resmi dari pusat. Plt Kepala BKD Kota Jambi Rasyid Ridho mengatakan, jika tidak ada hitam di atas putih dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dia tidak berani mengeluarkan penjelasan. “Namun kita harapkan dengan adanya pemberitaan ini, bisa membuat kawan-kawan (tenaga honorer) lebih bersemangat,” katanya. Rasyid tetap yakin jika 42 tenaga honorer yang diajukan itu akan diangkat menjadi PNS. Dia belum berani memastikan, karena hasil verifikasi dari pusat belum keluar, sementara para tenaga honorer sudah menunggu sejak akhir 2010 lalu. “November data yang kita kirimkan sudah diverifikasi, namun hasilnya hingga saat ini belum keluar,” katanya. Dia menegaskan, pihaknya tidak memberi prioritas pada salah satu dari 42 tenaga honorer itu. “Kalau yakin (diangkat) kita yakin, dari ke 67 ribu orang itu, 42 di antaranya adalah dari kota Jambi,” katanya. Untuk persyaratan usia, semua tenaga honorer kategori I Kota Jambi sudah memenuhi persyaratan. Dia mengatakan, BKD Kota Jambi telah menyatakan bahwa seluruh tenaga honorer kategori I telah memenuhi semua persyaratan. Dia menambahkan, beberapa waktu lalu sebagian tenaga honorer kategori I mendatangi BKD. Mereka mempertanyakan kepastian nasib mereka. Akhirnya mereka kembali tanpa informasi apapun, karena memang belum adanya surat resmi dari pusat. “Kita tetap yakin, namun tidak memberikan harapan-harapan muluk kepada mereka. Karena memang belum ada kepastian,” tandas Rasyid. (enn)
eddi djunaedy/JAMBI INDEPENDENT
BISA DITUTUP: Bangunan walet yang masih beroperasi di Kecamatan Pasar. Pemerintah tak akan memperpanjang usaha walet yang berada di kawasan terlarang ini. Jika pemilik usaha bandel, pemerintah akan menutup usahanya.
50 Usaha Walet di Zona Terlarang Pemerintah Tak Akan Perpanjang Izin Usaha
JENNIFER Agustia, Kotabaru Pada 2014 mendatang, 341 pengusaha walet harus
segera mengurus perpanjangan izin yang diterbitkan 2009 lalu. Saat ini, dari jumlah itu ada yang letaknya di kawasan dilarang, seperti Kecamatan Pasar. “Berdasarkan Peraturan
grafis:djatmiko/JAMBI INDEPENDENT
Wali Kota No 44 Tahun 2009, daerah yang diizinkan untuk usaha walet hanya di delapan kelurahan. Namun yang izinnya masih berlaku hingga 2014, masih diizinkan hingga masa berlaku habis,” kata Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal BLH Kota Jambi Tarnak, kemarin (4/10). Jika masih ada pengusaha walet yang buka di zonase terlarang ketika izinnya habis, tempat itu akan ditutup. “Prosesnya, pertama kita lakukan tindakan administratif, kemudian surat perintah penutupan, kalau tidak ditutup juga, kita yang tutup,” katanya. Tarnak mengaku, tidak tahu pasti berapa jumlah usaha walet yang beroperasi di zonase terlarang. Dia memperkirakan ada 50 lebih usaha walet di kawasan terlarang. Mereka masih bisa beroperasi, sampai izin habis. Dari data yang didapat, usaha walet yang menempati zonase yang benar adalah Kelurahan Payoselincah sebanyak tujuh usaha walet, Sijenjang empat, Kasang 9, Kasang Jaya satu, Talang Bakung lima, Kenali Asam Bawah satu, dan Eka Jaya sebanyak dua usaha walet. Sementara selebihnya merupakan usaha walet yang berada di luar zonase namun kemungkinan masih memiliki izin maksimal hingga 2014. Dari data di atas, diketahui hanya 10 persen yang menempati zonase yang be-
Berdasarkan Peraturan Wali Kota No 44 Tahun 2009, daerah yang diizinkan untuk usaha walet hanya di delapan kelurahan. Namun yang izinnya masih berlaku hingga 2014, masih diizinkan hingga masa berlaku habis,”
Tarnak Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Amdal BLH Kota Jambi
nar. Daerah zonase terlarang yang paling banyak digunakan pengusaha walet adalah di Kecamatan Pasar. Tarnak mengatakan, ditetapkannya zonase yang diizinkan untuk usaha walet berdasarkan berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah lingkungan pemukiman masyarakat yang akan terganggu dengan suara yang ditimbulkan burung walet. “Faktor kesehatan juga,” katanya. Saat ini, BLH tidak lagi mengeluarkan izin pengusahaan walet, karena pengurusan perizinan semua ke PTSP, termasuk izin usaha walet, namun tetap harus mendapat rekomendasi dari BLH. “PTSP turunkan surat ke kita, untuk mencek di lapangan, apakah sesuai dengan yang diajukan oleh pengusaha, seperti ukuran tempatnya,” tandasnya. (*)