Jaksamenyapa edisi2

Rp 20.000,-

EDISI: 002/2017

Jaksa Sahabat Masyarakat Jaksa Agung, HM Prasetyo

Satu Hati untuk untuk Negeri

Waspada Corruptor Strike Back Ketua IAD, Ros Ellyana Prasetyo

Tingkatkan Peran Dan Dharma Bakti Bagi Ibu Pertiwi Pusat Kajian Kejaksaan

Tiga Strategi Penegakan Hukum Kejati Sulsel

sambutan Sambutan

DAFTAR ISI

Penguatan Kejaksaan Adalah Suatu Keharusan Sebagai salah satu pilar penegakan hukum, bangunan institusi Kejaksaan harus didukung sebuah pondasi kuat yang memungkinkannya untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal serta bebas dari berbagai intervensi yang dapat melemahkannya.

P

enguatan Kejaksaan adalah suatu keharusan... penguatan dalam konstitusi, regulasi dan tidak kalah penting penguatan dalam anggaran.

Kelembagaan kejaksaan saat ini tidak diatur di dalam konstitusi sehingga masih berada di bawah bayang-bayang lembaga penegak hukum yang lain. Padahal, hampir seluruh negara sudah mengatur kejaksaan di dalam konstitusinya. Ada 120 negara yang mengatur kejaksaan dalam konstitusinya, sedangkan di ASEAN sendiri ada sembilan negara yang mengatur tentang kejaksaan dalam konstitusi.

Saat ini juga masih ada tumpang tindih kewenangan penyidikan. Setidaknya ada 80 UU tentang kewenangan PPNS. Oleh sebab itu juga harus diwujudkan single prosecution system.

Di lingkup eksternal dan ketatanegaraan sendiri pun masih menemui berbagai kendala. Di antaranya belum adanya kesatuan pandangan di antara pimpinan nasional tentang perlunya jaminan konstitusional terhadap kemandirian dan kedudukan kejaksaan.

Posisi kejaksaan dalam UUD 1945 menjadi tidak jelas jika dibandingkan dengan MA, Polri dan KY.

Jaksa Sahabat Masyarakat Website: jaksamenyapa.com Email: jaksamenyapa@gmail.com

2

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

Saat ini juga masih ada aturan yang mengambil sebagian kewenangan jaksa.

Posisi dan kedudukan jaksa semakin terpinggirkan manakala ada kepentingan lain dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia.

Begitu juga soal anggaran, dimana faktanya bertolak belakang dengan jumlah perkara yang harus ditangani Kejaksaan. Karena itu dibutuhkan komitmen bersama seluruh elemen bangsa dalam upaya mewujudkan penguatan Kejaksaan secara kelembagaan yang mutlak diperlukan, mengingat tidaklah mungkin penegakan hukum sebuah negara berjalan baik tanpa ditopang oleh lembaga penegak hukum yang kuat dan profesional.

Oleh karena itu, perhatian pemangku kebijakan terhadap penguatan institusi Kejaksaan adalah suatu keharusan jika dibandingkan penguatan yang semakin gencar dilakukan oleh lembaga penegak hukum lain.

Demi terciptanya lembaga dan aparat Kejaksaan yang profesional maka diperlukan tiga aspek, yakni political will (kemauan politik), anggaran yang memadai dan sinergitas yang baik dengan para pihak.

Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-57....

Jayalah Adhyaksa......

Jayalah sepanjang masa.....

Pelindung: Dr Jan Samuel Maringka Penasehat : Ade Eddy Adhyaksa, SH MH Pemimpin umum: Dr Heri Jerman Wakil Pemimpin Umum : Supriyanto Pemimpin Redaksi : H. Marang SH MH Wakil pimred : H. Dedy Irwan Virantama, SH. MH. Koordinator Redaksi : Salahuddin Redaktur Ahli : Zulkarnaen Lopa, DR Andi Irfan, Siti Nurhidayah, Sandi, Henri Redaktur Pelaksana : Agus Supriyadi Sekretaris Redaksi : Mochamad Judhy Ismono, SH.MH Staf Redaksi : Nino, Syafaat Haq, Muhaimin Lay Out : Teguh Oktavianto

4-7

KEJAKSAAN AGUNG

 Jaksa Agung: Waspada Corruptor Strike Back  Jaksa Agung RI Terima Kunjungan Kerja Ketua Komisi Anti Korupsi Malaysia  Jampidsus Ingatkan Bahaya Korupsi Korporasi  Persatuan Jaksa Indonesia Gugat UU Peradilan Anak ke MK  TP4 Kawal Proyek Strategis Nasional Senilai Rp 81,9 T

8-11

HARI BHAKTI ADHYAKSA

 Upacara HBA ke-57 Kejati Sulsel Dilaksanakan di 5 Wilayah

12-15

KEJATI SULSELBAR

 Kejati Sulselbar Buktikan TP4D Efektif  Mantan Bendahara Disdik Gowa Dipindahkan Dari Rutan Salemba ke Lapas Kelas I Makassar  Nilai Proyek Yang Didampingi TP4D Capai 7,7 T  Pidsus Kejati Sulsel Berhasil Pulihkan Kerugian Negara Rp 53 M  Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Datun Capai Rp 95 M  Kejati Sulselbar Berhasil Tagih Tunggakan Dana Bergulir LPDB Rp 64,69 Miliar  Bupati Takalar Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Kejati Sulsel  Jumlah SPDP Yang Diterima Jajaran Kejati Sulselbar Capai 4.308 Perkara  Kejati Sulsel Tahan Asisten I Makassar

16

PELANTIKAN

 Kajati Sulselbar Lantik Aspidum dan Aswas  Aspidsus Kejati Sulsel Dilantik Jadi Jaksa Penghubung di Sulbar

17

SOSOK

 Ini Pesan Cak HJ Sebelum Meninggalkan Kejati Sulselbar

18-19

PELANTIKAN KAJARI

 Mantan Asintel Sultra Dilantik Jadi Kajari Mamuju  Emanuel Ahmad Resmi Jabat Kajari Enrekang  Jabat Kajari Wajo Eko Bambang Marsudi Gantikan Transiswara Adhi  Lantik Kajari Selayar Kajati Sulselbar Perintahkan Segera Lakukan Kerja Nyata

20-23 24-29 30-33 34-43

GALERI KEGIATAN IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI PUSAT KAJIAN KEJAKSAAN LINTAS KEJARI

 Kejari Bantaeng Gelar Pemeriksaan Tes Kesehatan  Kejari Luwu Utara Musnahkan Barang Bukti  Kejari Barru Beri Tali Asih Purnaja  Kejari Sidrap Musnahkan Barang Bukti  Program Jaksa Sehat Kejari Bone  Jalan Sehat Kejari Bone  6 Kajari dan Forkopimda Hadiri Upacara HBA ke-57 di Kejari Bulukumba  Kejari Gowa Tahan Tim Pendamping Masyarakat Program BSPS  Korupsi Dana Bansos Kadis Pertanian Gowa Resmi Ditahan  Kejari Maros Terima Rp 1,3 M Dari Terpidana  Kejari Jeneponto Gelar Baksos Sambut HBA ke-57 dan HUT IAD ke-17  Selewengkan Dana Desa, Kejari Luwu Jebloskan Kades Komba ke Penjara  Kajari Pangkep Serahkan Uang Sitaan Korupsi PDAM ke Bupati  Sekda Kabupaten Toraja Utara Dieksekusi ke Rutan Makale  Kejari Takalar Periksa Penerima Honorarium Dugaan Korupsi Inspektorat  Kejari Pare Pare Ajak Mahasiswa Jauhi Narkoba  Asintel Kejati Sulselbar Irup Upacara HBA  Peringatan HBA ke-57 di Kejari Mamuju, Dari Lomba Catur Hingga Bakti Sosial  Turnamen Bulutangkis Kajati Sulselbar Cup di Pare Pare  Wakajati Sulselbar Buka Kejurda Gojukai  Peringati HBA Kejari Makassar Gelar Donor Darah  Kejari Makassar Eksekusi Terpidana Bansos  Semarak HBA ke-57, Kejari Wajo Anjangsana ke Perkampungan Kusta dan Donor Darah  Kejati Sulselbar Sosialisasikan Dana Desa Serentak di 27 Kejari

44-45 46

GALERI

PROFIL

 Angga Prayudha Pelantun Jingle Jaksa Menyapa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

3

KEJAKSAAN AGUNG

KEJAKSAAN AGUNG

D

Jaksa Agung:

Waspada Corruptor Strike Back Penegakan hukum yang menjadi salah satu tanggung jawab utama Korps Adhyaksa saat ini dan di masa-masa mendatang dipastikan bukan semakin sederhana dan mudah, namun semakin sulit, pelik dan kompleks.

4

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

emikian disampaikan Jaksa Agung HM Prasetyo pada upacara peringat­an Hari Bhakti Adhyaksa ke57 tahun 2017 di Kantor Kejaksaan Agung, Sabtu (22/7/2017).

Menurut Prasetyo, salah satu tantangan dalam penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah terkait adanya perubahan regulasi serta berbagai varian dan norma hukum baru yang lebih memberi perlin­dungan dan terkesan berlebihan mengedepankan kepentingan tersangka, terdakwa maupun terpidana. Sedangkan di sisi yang berbeda berdampak terabaikannya perhatian terhadap hak dari korban kejahatan dan juga negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum.

Sementara itu regulasi dan norma hukum baru tersebut haruslah tetap ditaati dan dilaksanakan sebagaimana adanya. “Oleh sebab itu, seperti apa yang sering saya nyatakan bahwa menghadapi situasi dan kondisi sedemikian tidak boleh membuat kita menjadi pasrah dan menyerah, namun sebaliknya justru harus memacu diri kita untuk bekerja lebih baik, lebih tertib, cermat, sepenuh hati dan semangat,” ujarnya.

Hal tersebut masih ditambah pula dengan maraknya perlawanan balik para pelaku keja­hat­ an, corruptor strike back dalam berbagai ben­tuk dan upaya atau cara, dimaksudkan untuk membangun opini menggunakan berbagai media, baik elektronik, cetak maupun media daring lainnya. Sengaja membuat dan menyampai­kan berita-berita yang bukan ha­nya tidak faktual tapi tidak jarang juga meny­e­satkan, mengan­ dung fitnah dan jauh dari kebenaran.

Dilakukannya pula aksi demonstrasi, unjuk rasa dan pengerahan massa, dengan tuduhan kriminalisasi maupun politisasi serta tindakan lain kekisruhan yang menimbulkan kegaduhan, tidak harus juga membuat kita terpancing, kehilangan konsentrasi, menyurutkan langkah atau takut bertindak dan takut menyatakan sikap.

“Semua dinamika itu hendaknya kita hadapi dengan penuh ketenangan, tetap terkontrol seka­ligus dijadikan sebagai bahan evaluasi apa­ kah semua tindakan dan apa yang kita lakukan su­dah benar, tidak terjadi kesalahan, kekura­ ngan dan kekeliruan,” kata Prasetyo.

Tantangan Korps Adhyaksa Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2017 kali ini mengangkat tema besar “Satu Tujuan, Satu Sikap, Satu Hati Untuk Negeri”, yang masih sejalan dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 2017 yakni ”72 Tahun Indonesia Kerja Bersama”.

Menurut Prasetyo, kedua tema tersebut memiliki spirit yang sama, tentang perlu diwujudkannya sebuah harmoni dalam bingkai kebersamaan yang merupakan prinsip utama dan harus dimiliki di tengah keberagaman dan ke­ bhinekaan kehidupan berbangsa dan bernegara agar senantiasa bersatu padu, saling melengkapi, bahu-membahu, satu tujuan, satu sikap, satu hati dan seirama dalam sebuah orkestrasi memainkan lagu kebangsaan dan lagu korps yang indah, nyaring dan sempurna.

Sebagai neraca penyeimbang antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, penegakan hukum haruslah seiring dan tidak boleh menghambat jalannya pembangun­ an yang akan terus dilanjutkan.

Hal ini mengingat pembangunan nasional sebagai sarana dan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat ha­ rus semakin giat dilakukan yang un­tuk itu mutlak perlu ditopang penga­ walan, pendampingan dan penegak­ an hukum yang kuat, tegas dan jelas namun tepat dan bermanfaat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka, kata Praetyo, tidak ada jalan dan pilihan lain bagi Kejaksaan, selain senantiasa harus menyatukan arah, pikiran, sikap dan tindakan untuk berbuat dan melakukan yang terbaik dalam melaksanakan pengabdian yang melekat pada tugas dan kewena­ ngan Kejaksaan.

Sebagai salah satu komponen dalam bingkai Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dan sebagai bagian dari sistem penegakkan hukum, Kejaksaan juga harus terus meningkatkan koordinasi, kerjasama dan bersinergi dengan berbagai stakeholder khususnya

aparat penegak hukum lain. “Meski demikian, tetap ada hal-hal prinsip yang perlu selalu mendapat perhatian, yakni identitas Korps yang harus tetap dijaga dan jangan diabaikan,” ujarnya.

Perintah Harian

Jaksa Agung Republik Indonesia 1. Satukan tekad, sikap, tindakan dan semangat untuk mewujudkan kejaksaan yang dipercaya, dicintai, dibutuhkan dan diinginkan kehadirannya oleh masyarakat.

2. Tanamkan integritas dan disiplin tinggi dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab, mengutamakan kejujuran serta menjunjung tinggi kebenaran dan menghindarkan diri dari perbuatan tercela sebagai insan adhyaksa yang terpuji, terpercaya dan bermartabat.

3. Tingkatkan kemampuan dan profesionalitas agar siap dan mampu mengatasi segala kendala, tantangan dan hambatan demi terlaksananya penegakan hukum yang baik dan benar memenuhi ekspektasi dan harapan besar rakyat.

4. Kawal, dukung dan amankan semua program pembangunan yang harus tetap terjaga kelanjutan dan keberhasilannya dengan sungguhsungguh, tanpa pamrih, cermat dan penuh semangat.

5. Pupuk dan tumbuh kembangkan agar semangat kesatuan persatuan, soliditas dan kebersamaan dalam ikatan jiwa korps adhyaksa yang kokoh kuat, saling mengingatkan untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara tetap terjaga dan meningkat.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

5

KEJAKSAAN AGUNG

Jaksa Agung RI Terima Kunjungan Kerja Ketua Komisi Anti Korupsi Malaysia Jaksa Agung RI HM. Prasetyo me­ nerima kunjungan kerja Ketua Komisi Anti Korupsi Malaysia (Malaysia AntiCorruption Commission (MACC)) Datuk Dzulkifli Ahmad di kantor Kejaksaan Agung RI, Kamis (27/7/2017).

Dalam kunjungannya, Datuk Dzulkifli Ahmad didampingi Direktur Divisi Anti Pencucian Uang dan Penyitaan Properti Tuan Fikri bin Ab Rahim, Petugas Khusus kepada Komisaris Utama Tuan Nazran bin Mohd Sham, Direktur Divisi Intelijen Dato Ahmad Khusairi bin Yahaya, Direktur Akademi Anti-Korupsi Malaysia Dato

Norazlan bin Mohd Razali dan Kedubes Malaysia Abdilar Rasyid.

Rombongan MACC itu bertemu langsung dengan Jaksa Agung RI HM. Prasetyo dengan didampingi Plt Wakil Jaksa Agung RI Bambang Waluyo, Jampidsus Arminsyah, Jamdatun Bambang Setyo Wahyudi, Plt Kepala Badan Diklat M. Yusni, Sekretaris Jamwas Fery Wibisono, Sesjam Pidum Suhardi, Direktur I Adityawarman, Kepala Pusat Penerangan Hukum M. Rum, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Chaerul Amir, Kepala Biro Umum Elly Shahputra, Asis-

KEJAKSAAN AGUNG ten Khusus Asep Mulyana dan Asisten Umum Muhammad Yusuf.

Ketua MACC Datuk Dzulkifli Ahmad mengaku kagum dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. “Kita melihat amat kagum keberhasilan tindakan pihak Kejaksaan dalam (pemberantasan) korupsi,” katanya yang juga seorang jaksa di Malaysia.

Diakuinya memang terdapat sedikit perbedaan dalam penanganan perkara korupsi di Malaysia dengan Indonesia.

“Tapi kita melihat amat unik tentang tindakan penanganan korupsi di Indonesia, amat mengagumkan. Kita banyak belajar dan pengalaman dari Kejaksaan Republik Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Jaksa Agung RI HM. Prasetyo menyatakan kunjungan dari Komisaris Utama MACC itu merupakan suatu penghormatan bagi Kejaksaan.

“Kita saling berbagi informasi baik Indonesia maupun Malaysia. Kesem­patan berharga menimba hal-hal apa saja kerjasama. Memang kerjasama belum formal tapi, Datuk Dzulkifli sudah membuka akan membantu penanga­ nan korupsi,” ujar HM Prasetyo. 

Jampidsus Ingatkan Bahaya Korupsi Korporasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsyah mengingatkan bahaya korupsi korporasi, sehingga aparat penegak hukum sudah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap penanganan korupsi yang melibatkan korporasi ini.

“Hal itu penting dilakukan karena banyak perusahaan yang sengaja dibentuk dengan tujuan untuk melakukan kejahatan,” ujar Arminsyah.

Arminsyah memberi contoh paper company atau perusahaan cangkang yang tujuan utamanya sebagai tempat pencucian uang dan untuk menghindari pajak, ataupun perusahaan pendamping yang tujuannya hanya untuk mengakali proses pemenangan lelang/ tender.

Arminsyah mengatakan tindak pidana yang dilakukan korporasi atau corporate crime dapat membawa

6

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

kerugian bagi negara dan masyarakat. Korporasi juga acapkali menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana, namun jarang sekali tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (criminal liability).

“Padahal Undang-Undang telah menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban,” katanya.

Untuk menghadapi fenomena tersebut, Kejaksaan telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-028/A/JA/10/2014 yang mengatur tentang Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Peraturan yang diterbitkan tanggal 1 Oktober 2014 tersebut bukan semata-mata sebagai

panduan dalam penanganan perkara pidana dengan subjek hukum korporasi, namun juga sebagai optimalisasi tuntutan pidana tambahan.

Arminsyah menerangkan, komitmen Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan korporasi tidak terbatas pada penerbitan regulasi dan kebijakan, melainkan juga telah dilakukan secara nyata. Korps Adhyaksa telah melakukan penyidikan, penuntutan maupun eksekusi terhadap korporasi yang korup.

Arminsyah mengatakan, peningkatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan untuk mewujudkan keadilan sekaligus kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat. 

Persatuan Jaksa Indonesia Gugat UU Peradilan Anak ke MK Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) melayangkan gugatan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). PJI mengajukan gugatan pada pasal 99 yang dianggap bisa mengkriminalisasi jaksa karena masalah administrasi ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Ketua Bidang Kerja Sama Profesi PJI Pusat Jan S Marinka menjelaskan, dalam pasal 99 UU Nomor 11 Tahun 2011 itu disebutkan bahwa jaksa yang melakukan kesalahan administrasi dalam penahanan anak bisa dipidana 2 tahun penjara.

“Pasal ini mengancam jaksa dengan pidana saat melakukan tugas profesinya di mana hal ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia karena telah dibuat dan dirumuskan secara tidak adil,” ujar Jan S Marinka.

Jan mengatakan, jika ada kesalahan

administrasi, sanksinya pun harus administrasi. Jadi tidak bisa dilakukan pidana.

“Seharusnya, apabila jaksa melakukan kesalahan melanggar hukum acara dalam menjalankan tugas profesinya, sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, bukan pemidanaan,” ucap Jan yang kini juga menjabat Kajati Sulselbar.

Menurut Jan Maringka, pembuatan pasal 99 UU 11/2012 tentang SPPA tidak sesuai dengan asas-asas dan teori-teori dalam pembentukan hukum pidana. “Kami berharap judicial review yang kami lakukan itu nanti akan dikabulkan,” harapnya. gus

TP4 Kawal Proyek Strategis Nasional Senilai Rp 81,9 T Di usianya yang masih belia, Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan RI telah memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Di tahun 2017 ini, total nilai proyek yang dikawal dan diamankan tim yang diperkuat oleh Bidang Intelijen; Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Bidang Pidana Khusus Kejaksaan ini mencapai Rp81,9 Triliun.

“Kami berkomitmen membantu pemerintah membangun Indonesia dan menyejahterakan rakyat,” kata Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) M. Adi Toegarisman selaku Ketua Penggerak dan Pengarah TP4 di Jakarta, Senin (21/8).

Selain di pusat dengan personel dari Kejaksaan Agung, TP4 juga terdapat di daerah yang digerakkan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Tak heran bila tim yang lahir sebagai implementasi Inpres No 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini mengawal dan mengamankan proyek pembangunan hingga pelosok nusantara. Jenis proyek yang dikawal oleh TP4 pun beragam, mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan tol maupun pelabuhan hingga pengadaan barang barang dan jasa, seperti pengadaan benih padi serta jagung.

Mekanisme Kerja TP4 Jamintel mengatakan, TP4 melakukan pengawalan dan pengamanan dari sisi yuridis secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan. Lebih lanjut ia menjelaskan, TP4 lahir sebagai respon Kejaksaan terhadap fenomena terhambatnya pembangunan di Indonesia karena stigma kriminalisasi kebijakan. Para birokrat selaku pengguna anggaran maupun pelaku bisnis sebagai penyedia barang atau jasa kerap ragu-ragu untuk mengambil keputusan karena khawatir menabrak aturan hukum.

Akibatnya, penyerapan anggaran di berbagai kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah rendah.

Hal tersebut memberikan efek domino berupa lambannya pertumbuhan ekonomi. “TP4 merupakan pendekatan

baru pemberantasan korupsi yang menekankan pada aspek pencegahan,” kata Jamintel.

TP4 dapat menerima permohonan pengawalan dan pengamanan dari kementerian, lembaga, BUMN, BUMD dan anak perusahaannya. Ada 225 proyek strategis pemerintah yang tercantum dalam Inpres No 1 Tahun 2016 yang diprioritaskan untuk mendapat pengawalan dan pengamanan dari TP4.

Namun di luar itu, TP4 dapat mengawal dan mengamankan proyek yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat; proyek yang berhubungan dengan peningkatan, pertumbuhan serta pemerataan pembangunan; dan proyek yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

7

HARI BHAKTI Adhyaksa

HARI BHAKTI Adhyaksa

Upacara HBA ke-57 Kejati Sulsel Dilaksanakan di 5 Wilayah Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-57 pada Tahun 2017 ini dirasakan memiliki arti khusus mengingat untuk pertama kalinya upacara puncak peringatan HBA pada tanggal 22 Juli 2017 tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing Kejaksaan Negeri, melainkan diselenggarakan secara terpadu pada lima wilayah di Sulselbar.

K

elima wilayah itu yakni, Kantor Kejati Sulselbar dengan inspektur upacara Kajati Sulselbar Dr Jan Samuel Maringka, kantor Kejari Mamuju dengan inspektur upa­ cara Wakajati Sulselbar Ade Adhyaksa.

Sedangkan di kantor Kejari Bulukumba dengan inspektur upacara Asisten Pembinaan Kejati Sulselbar Akhmad Yani, kantor Kejari Pare Pare dengan inspektur upacara Asisten Intelijen Kejati Sulselbar Marang SH, kantor Kejari Palopo dengan inspektur upacara Asisten Pengawasan Kejati Sulselbar Dr Heri Jerman.

Kajati Sulselbar Dr Jan Samuel Maringka menjelaskan, pelaksanaan upacara puncak peringatan HBA pada 22 Juli 2017 secara terpadu yang dipusatkan di lima wilayah Sulsel ini sudah mendapat ijin dari Jaksa Agung.

8

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

“Hal tersebut dirasakan sejalan dengan tema HBA ke-57 Tahun 2017, yaitu “Satu Tujuan, Satu Sikap, Satu Hati untuk Negeri” sehingga dengan pelaksaanaan upacara puncak peringatan HBA secara terpadu tersebut dirasakan dapat menunjukkan eksistensi dan konsolidasi jajaran Kejaksaan dengan masyarakat Sulselbar,” ujar Kajati Sulselbar Dr Jan Maringka.

Menurut Jan Maringka, meski segala upaya telah dilakukan, namun masih terdapat banyak tugas yang menanti dan membutuhkan penanganan yang berkelanjutan. Untuk itu berbagai ki­ nerja yang telah diraih haruslah dapat dipertahankan, sebaliknya langkah-langkah antisipatif dan strategi aktual perlu terus diperbaharui seiring dinamika permasalahan yang terus berkembang.

“Harapan masyarakat terhadap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan haruslah dijawab dengan bukti nyata perbaikan demi perbaikan, untuk dapat menunjukkan kepada masyarakat akan komitmen Kejaksaan untuk tampil semakin profesional dan mo­ dern dan dapat dipercaya,” pungkasnya.

Satu Tujuan, Satu Sikap, Satu Hati untuk Negeri “Dirgahayu Kejaksaan RI ke-57, Jayalah Insan Adhyaksa”. 

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

9

HARI BHAKTI Adhyaksa

HARI BHAKTI Adhyaksa

Mayjen TNI Agus Surya Bakti Pangdam XIV Hasanuddin

Dr H Syahrul Yasin Limpo SH MSi MH Gubernur Sulsel Kejaksaan adalah institusi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara bermasyarakat dan berpemerintahan. Kemajuan negara, kemajuan daerah, kemajuan institusi, kemajuan pemerintah hanya bisa terjadi kalo pengawasan untuk taat pada aturan itu bisa dilakukan.

Pemerintahn yang baik, pemerintahan yang bisa mengurus seluruh kepentingan yang ada pada masyarakat, tetapi pemerintahan yang tidak distorsi.

Negara tempatnya untuk membuat hadir kehidupan rakyatnya, penuh kerahmatan penuh kedamaian dan kehidupan yang makin sejahtera.

Tapi adakah itu terjadi kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan di dalamnya? Tentu tidak.

Kalau begitu, penegakan hukum, penegakan aturan menjadi sangat penting. Kalau seperti itu paradigmanya maka instusi atau justice system yang dimainkan oleh Adhyaksa dengan keuarga besarnya menjadi sangat penting Selamt Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-57.

Ridho Allah bersama Kita. 

10

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

Telah banyak yang dilakukan Kejaksaan Tingi Sulawesi Selatan dan Barat, terutama menangani masalah korupsi yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat. Dan banyak juga konstribusi positif untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam penegakan hukum.

Dirgahayu Kejaksaan RI ke-57 Semoga SukSes. Satya Adhy Wicaksana. 

H Moh Roem SH MSi

Irjen Pol Drs Muktiono SH MH Kapolda Sulsel Kami me­nyam­paikan Selamat Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-57. Semoga selalu dapat mewujudkan pelayanan dan peningkatan hukum yang handal, berhati nurani dan bermartabat.

Serta menjadi partnership terbaik bagi kami kepolisian. 

Farouk M Betta MM

Ketua DPRD Sulsel

Ketua DPRD Makassar

Selamat kepada jajaran Kejaksaan, khususnya di Sulawesi Selatan yang merayakan Hari Bhakti Adhyaksa yang ke-57.

Harapan kami, tentu harapan segenap masyarakat Sulawesi Selatan khususnya, semoga jajaran Kejaksaan Sulsel semakin profesional, semakin di depan dalam penegakan hukum. 

Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-57.

Semoga Kejaksaan terus berbenah, kejaksaan tetap profesional dan tetap mengedepankan penegakan hukum yang objektif.

Kita berharap bahwa kejaksaan ini sebagai lembaga penegakan hukum diberikan kewenangan yang lebih besar dalam penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah proporsi anggaran sehingga kejaksaan itu bisa maksimal kinerjanya. 

Ir H Moh Ramdhan Pomanto | Walikota Makassar Atas nama Pemerintah Kota Makassar kami mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kejaksaan, Selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-57. Semoga makin hari makin dicitai masyarakat, makin hari makin bisa mengawal negeri ini agar supaya bebas dari korupsi.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

11

KEJATI SULSELBAR

KEJATI SULSELBAR

Nilai Proyek Yang Didampingi TP4D Capai 7,7 T

Kejati Sulselbar Buktikan TP4D Efektif Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat mampu membuktikan bahwa keberadaan program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) kian efektif.

Fakta itu bisa bisa dibuktikan dengan adanya penurunan kegiatan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan (Lid, Pam dan Gal) di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Ipoleksosbud) pada bidang Intelijen Kejati Sulselbar.

Pada semester I tahun 2017, ke­ giatan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan oleh jajaran Intelijen Kejaksaan se-Sulsebar sebanyak 283 kegiatan. Jumlah tersebut menunjukkan trend penurunan dari kegiatan operasi intelijen pada tahun 2016 yaitu mencapai 730 kegiatan.

Pelaksanaan operasi intelijen (Lid, Pam, Gal) di bidang Ipoleksosbud antara lain, penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi, pengawasan barang cetakan dan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat, serta kegiatan dalam rangka menghadapi potensi Ancaman, Hambatan, Gangguan dan Tantangan (AGHT).

Menurut Kajati Sulselbar, Dr Jan Maringka, trend penurunan kegiatan operadi intelijen di bidang Ipoleksosbud bukanlah berarti menurunnya ­kinerja bidang intelijen jajaran Kejaksaan se-Sulselbar.

“Sebaliknya hal tersebut menunjukkan semakin efektifnya kinerja TP4D serta sinergitas antara aparatur Kejaksaan dengan Aparatur Pengawasan ­Internal Pemerintah (APIP) sesuai de­ngan kebijakan penegakan hukum

yang telah digariskan oleh Pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Kajati Sulselbar Dr Jan Maringka, Rabu (26/7/2017).

Sampai dengan bulan Juli 2017, TP4D Kejati Sulselbar telah melakukan pendampingan terhadap 99 kegiatan yang terdapat di 24 instansi pemerintah/BUMN/BUMD di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 6.638.770.262.345,- .

Capaian tersebut diimbangi pula dengan pendampingan yang dilakukan oleh Tim TP4D Kejari se-Sulsebar. Berdasarkan data yang terhimpun pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, pada semester I Tahun 2017 pendam­ pingan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Se-Sulselbar telah mencapai 126 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.168.379.359.019,- . 

Mantan Bendahara Disdik Gowa Dipindahkan Dari Rutan Salemba ke Lapas Kelas I Makassar Penyidik Kejati Sulselbar melaksanakan pemindahan narapidana Rusdi Karim (mantan bendahara Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Gowa tahun 20102015) dari Rutan Salemba ke Lapas Kelas I Makassar, Rabu dini hari, (12/7/2017).

Pemindahan narapidana tersebut dilakukan atas permintaan penyidik Kejati Sulsel terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan anggaran Disdik Kabupaten Gowa. Tersangka tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sekira pukul 01.20

12

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

Wita dengan pengawalan ketat tim penyidik Kejati Sulsel.

“Kasusnya yang di Jakarta sudah ­inkrah, jadi kami memindahkan tersangka ke Makassar agar kami bisa lanjutkan penyidikan disini,” kata Kepala Seksi

Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Salahuddin, Kamis (13/7/2017).

Rusdi Karim yang menjadi bendahara Disdik Gowa telah menyalahgunakan anggaran yang dikelolanya untuk kepentingan pribadi dan diduga pula melakukan pencucian uang terhadap anggaran pendidikan untuk kurun waktu tahun 2010-2015 sebesar Rp 34 miliar.

Sebelumnya, Rusdi Karim terlebih dahulu ditangkap di daerah Jakarta Barat dalam perkara narkotika dan saat ini tengah menjalani pidana dalam perkara. dv/mas

Keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi semakin mendapat sambutan positif dan kepercayaan dari segenap komponen masyarakat dan pelaku pembangunan.

Ini bisa dibuktikan dengan kian banyaknya proyek atau kegiatan yang didampingi TP4D Kejati Sulselbar serta jumah instansi yang mengikuti program TP4D ini. Nilai anggaran proyek yang didampingi bahkan menyentuh angka Rp 7,7 triliun.

Rinciannya, sampai dengan bulan Juli 2017, TP4D Kejati Sulselbar telah melakukan pendampingan terhadap 99 kegiatan yang terdapat di 24 instansi pemerintah/BUMN/BUMD di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, dengan jumlah total anggaran sebesar Rp 6.638.770.262.345.

Capaian tersebut diimbangi pula dengan pendam­ pingan yang dilakukan oleh Tim TP4D Kejaksaan Negeri se-Sulsebar. Berdasarkan data yang terhimpun pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, pada semester I Tahun 2017 pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Se-Sulselbar telah mencapai 126 Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.168.379.359.019.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan signifikan dari jumlah pendampingan di seluruh Kejaksaan Negeri se-Sulselbar pada tahun 2016 sebesar 142 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 713.071.425.356.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Dr Jan Samuel Maringka menjelaskan program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) ini dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015.

“Ini merupakan sebuah paradigma baru di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi.Disebut paradigma baru karena kini tidak lagi bertumpu sematamata pada upaya penindakan melainkan secara aktif ikut mengawal, mengamankan dan mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya preventif dan persuasif,” ujar Jan Maringka. mas

Pidsus Kejati Sulsel Berhasil Pulihkan Kerugian Negara Rp 53 M Hingga Juli 2017 ini, Kejaksaan Tinggi Sulselbar telah menangani 30 kegiatan di tingkat penyelidikan, 21 perkara di tindak penyidikan dan 11 perkara di tahap penuntutan, yang terdiri dari lima perkara berasal dari penyidikan Kejati Sulsel dan enam perkara penyidikannya dilakukan Polri.

Total penyelamatan kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan Kejati Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar sebesar Rp 53.935.272.568.

Sulselbar Tugas Utoto SH MH Pada tingkat Kejaksaan Negeri, penanganan perkara tindak pidana korupsi sebanyak 31 kasus di tahap penyelidikan, 36 perkara di tahap penyidikan dan 95 perkara di tahap penuntutan (54 perkara berasal dari penyidikan kejaksaan dan 41 dari Polri. Total penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar Rp 9.124.111.040.

Jika dibandingkan dengan tahun 2016 lalu, terjadi kenaikan yang signifikan dalam bidang penyelamatan kerugian keuangan negara.

Selama tahun 2016 kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp. 30.621.401.318 sedangkan pada 2017 hingga Juli kerugian negara yang berhasil dipulihkan Kejati Sulselbar sebesar Rp 53.

059.383.608.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Dr Jan Maringka menegaskan, dalam Bidang Tindak Pidana Khusus ini, pihaknya lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Hal ini dilakukan agar terjadi efektivitas anggaran, mengingat anggaran yang dimiliki Kejati Sulsel terbatas.

“Hal ini juga menunjukkan komitmen jajaran Kejaksaan seSulselbar dalam melakukan optimalisasi penyelamatan kerugian keuangan negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari skala prioritas dalam penanganan tindak pidana korupsi,” ujar Kajati Sulselbar Dr Jan Maringka, Jumat (28/7/2017).  Berikut beberapa penanganan perkara tindak pidana korupsi yang kini ditangani Kejati Sulselbar: 1. Dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah dalam rangka pengembangan dan perluasan terminal Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Tahun anggaran 2015, dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 317.000.000.000.

2. Dugaan tindak pidana korupsi dalam sewa tanah negara di kelurahan Buloa Kec. Tallo Kota Makassar Tahun 2015, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 500.000.000, namun terkait dengan pengamanan proyek strategis nasional yaitu pembangunan jalan tol laut di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Dugaan tindak pidana korupsi penjualan lahan pemukiman transmigrasi Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar, dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 17.300.000.000.

4. Dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (LPDB-KUMKM) dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 31.661.437.500 5. Dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU terkait transaksi mencurigakan atas nama Rusdi Karim sebagai bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kab. Gowa Tahun 2007 s/d 2015 dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 34.000.000.000.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

13

KEJATI SULSELBAR

KEJATI SULSELBAR

Jumlah SPDP Yang Diterima Jajaran Kejati Sulselbar Capai 4.308 Perkara

Aspidsus kejati Sulsel didampingi. Kasi penkum dan kasi penyidikan.

Kepala kejaksaan Tinggi Sulsel bapak DR. Jan S Maringka membuka dan menjadi Narasumber dalam acara Sosialisasi Progran Penyaluran Dana Bergulir LPDB-KUMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bertempat di hotel Condotel Makassar, Selasa 08 Agustus 2017.

Penyelamatan Keuangan Negara Bidang Datun Capai Rp 95 M Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat pada 2017 ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2016 lalu.

Pada semester I Tahun 2017, Kejati Sulselbar telah menandatangani sebanyak 31 nota kesepahaman kerja sama di bidang Datun dengan lembaga pemerintah / instansi / BUMN / BUMD se-Sulselbar.

Pada kurun waktu yang sama Kejati Sulselbar juga telah menerima 179 Surat Kuasa Khusus (SKK) terdiri dari empat ke­ giatan di bidang litigasi serta 175 kegiatan non litigasi. Sementara itu kinerja di bidang penyelamatan keuangan negara oleh bidang Datun mencapai Rp 95.662.665.311.

Kinerja di bidang Datun pada Semester I Tahun 2017 tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dari total kinerja pada tahun 2016 yaitu sebanyak 14 nota kesepahaman kerja sama bidang Datun serta 31 SKK yang terdiri dari 28 kegiatan litigasi dan tiga kegiatan non litigasi dengan jumlah pemulihan/penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 23.770.400.000. 

Kejati Sulselbar Berhasil Tagih Tunggakan Dana Bergulir LPDB Rp 64,69 Miliar

Kerja sama antara Lembaga Pe­ ngelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar membuahkan hasil menggembirakan.

Instansi yang juga dikenal sebagai jaksa pengacara negara itu berhasil menagih tunggakan kredit macet dari mitra LPDB-KUMKM sebesar Rp 64,694.500.000 dari outstanding sebesar Rp 142 miliar dalam tempo tiga bulan sejak instansi tersebut menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari LPDB-KUMKM. “Kejati Sulselbar telah menunjukkan kerjanya yang sangat profesional dan kami berharap kerja sama ini dapat ditingkatkan demi tercaSKK Pemulihan/ painya proses pengembalian MoU Penyelamatan Litigasi Non Litigasi Keuangan Negara kerugian negara,” ujar Kepala Divisi Umum dan Hukum LPDB2016 14 28 3 Rp. 23.770.400.000,KUMKM Sri Amelia Harimukti, 2017* 31 4 175 Rp. 95.662.665.311,Senin (11/7/17).

Upaya konkrit penyela* Data sampai dengan bulan Juli 2017

14

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

Kajati Sulselbar Dr Jan Samuel Marinka menerima penghargaan dari Direktur Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM) sebagai "Mitra kerja terbaik pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara".

matan keuangan negara oleh Kejati Sulselbar bersama LPDB-KUMKM adalah menggunakan instrumen perdata, yaitu melakukan penagihan-penagihan kredit macet tersebut terhadap beberapa Koperasi di Sulsel.

Hal ini merupakan upaya yang lebih mengedepankan pengembalian kerugian keuangan negara akibat kredit macet yang dilakukan oleh beberapa Koperasi di Sulsel.

Seperti diungkapkan Asdatun Kejati Sulselbar Much Zainal bahwa pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar pelaku korupsi/koruptor dijatuhi pidana penjara (detterence effect), akan tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsikan “Kami juga siap memberikan pendapat atau memberikan pendampingan hukum bagi LPDB-KUMKM apabila terjadi perkara perdata atau sengketa di pengadilan,” ujarnya. 

Bupati Takalar Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Kejati Sulsel Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar akhirnya menetapkan Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin menjadi tersangka dalam kasus korupsi penjualan tanah negara di Laikang, Kabupaten Takalar berdasarkan surat perintah kepala kejaksaan tinnggi sulawesi selatan NO . 425 tanggal 20 juli 2017 Dalam konfrensi pers yang digelar di Kantor Kejati, Jalan Urip Sumiharjo, Kamis (20/7/2017), Burhanuddin Baharuddin Asisten Pidana Khusus (AspidBupati Takalar sus), Tugas Utoto mengatakan, Burhanuddin selaku bupati telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengeluarkan surat izin prinsip kepada PT. Karya Insan Cirebon.

Burhanuddin ditetapkan tersangka setelah Kejati beberapa kali melakukan pemeriksaan terkait penjualan tanah negara yang merugikan negara senilai Rp 17,3 miliar tersebut.

“Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari penanganan perkara yang saat ini sudah dalam tahap persidangan,” terang Tugas Utoto. 

Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi dan Barat yang terdiri dari 28 Kejaksaan Negeri dan 9 Cabang Kejaksaan Negeri telah menerima 4.308 Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP).

Jumlah tersebut berasal dari Januari hingga akhir Juli 2017 ini.

Dari jumlah 4.308 SPDP tersebut, sebanyak 157 SPDP perkara tindak pidana umum diterima Kejati Sulselbar, dimana sebanyak 68 perkara pada tahap penuntutan. Sedangkan yang diterima jajaran kejari se-Sulselbar sebanyak 4.151 perkara.

Pada tahun sebelumnya, dari Januari hingga Desember 2016, jajaran Kejati Sulselbar menerima sebanyak 8.555 SPDP. Dari jumlah tersebut, 394 SPDP diterima Kejati Sulselbar dan sebanyak 8.161 SPDP diterima jajaran kejari se-Sulselbar. “Melihat data tersebut, jumlah penuntutan pada Kejati Sulsel menunjukkan trend menurun dari tahun 2016. Dapat disimpulkan juga bahwa penanganan perkara tindak pidana umum pada Semester I Tahun 2017 menunjukkan trend yang tetap dibanding tahun lalu,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Dr Jan Maringka. 

Jumlah Penanganan Perkara TP. Umum Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan SPDP

PENUNTUTAN

2016

394

239

2017*

157

68 * Data sampai dengan bulan Juli 2017

Jumlah Penanganan Perkara TP. Umum Oleh Kejaksaan se-Sulselbar 2016

2017*

8.161 Perkara

4.151 Perkara * Data sampai dengan bulan Juli 2017

Kejati Sulsel Tahan Asisten I Makassar Asisten I Pemkot Makassar M Sabri yang menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi penyewaan tanah negara di Kelurahan Buloa kecamatan Tallo Kota Makssar kini resmi ditahan.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa M Sabri selama lima jam akhirnya melakukan penahan terhadap Asisten I Pemkot Makassar itu di Lembaga Pemasyara­ katan (Lapas) Kelas 1A Gunung Sari Makassar, Senin (10/7/2017).

Sebelumnya, Kejati Sulsel telah menetapkan tiga orang tersangka. Mereka adalah Asisten 1 Pemkot Makassar, Muh Sabri (MS) berperan selaku fasilitator. Jayanti Ramli (JR) berperan

serta mengaku sebagai pemilik lahan dan Rusdin (RD). Dua nama terakhir telah masuk bui lebih dulu pada Rabu (5/7/2017) lalu.

Tindak pidana korupsi ini bermula dite­ mukan ketika adanya penutupan akses jalan di atas tanah negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota ­Makassar tahun 2015 oleh salah satu tersangka.

Jayanti dan Rusdin mengakui memiliki surat garapan tahun 2003 atas tanah negara yang merupakan akses ke proyek pembangunan Makassar New Port.

Atas dasar itu, tersangka Jayanti dan Rusdin dengan difasilitasi oleh Sabri (asisten 1 kota Makassar) yang bertindak seolah olah atas nama Pemerintah kota meminta pembayaran uang sewa kepada PT.PP selaku pelaksana pekerjaan.

Uang yang diminta sebesar Rp 500 juta selama 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian. Padahal diketahui bahwa surat garap yg dimiliki tahun 2003 tersebut, lokasi masih berupa laut hingga di tahun 2013.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

15

PELANTIKAN

Sosok

Kajati Sulselbar Lantik Aspidum dan Aswas Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Dr Jan Samuel Maringka melantik Asisten Tndak Pidana Umum (Aspidum) dan Asisten Pengawasan (Aswas) di Kantor Kejati Sulselbar, Selasa (1/8/2017).

Aspidum Kejati Sulselbar Drs Muhammad Yusuf SH MH mendapat promosi jabatan menjadi Asisten Umum Jaksa Agung. Kini, Aspidum Kejati Sulselbar dijabat oleh R Narendra Jatna SH LLM yang sebelumnya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Aswas Kejati Sulselbar Dr Heri Jerman, SH, MH juga mendapat promosi jabatan menjadi koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Tidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung sedangkan penggan-

tinya Wito SH MHum yang sebelumnya menjabat Inspektur Muda Kepegawaian dan Tugas Umum, Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan pada Inspektorat II Jamwas Kejagung.

Pengangkatan Aspidum R Narendra Jatna SH LLM dan Aswas Wito SH MHum Kejati Sulselbar itu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV381/C/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017.

Sedangkan promosi jabatan Dr Heri Jerman, SH, MH dan Drs Muhammad Yusuf SH MH itu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-254/A/ JA/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017.

Kepala Kejaksaan Tinggi SulSelbar Dr Jan Maringka dalam sambutannya me­ ngatakan bahwa pelaksanaan alih tugas

Ini Pesan Cak HJ Sebelum Meninggalkan Kejati Sulselbar jabatan (tour of duty) dan alih wilayah pe­nugasan (tour of area) dalam sistem ma­ najemen organisasi modern merupakan suatu proses yang lazim terjadi dan menjadi kebutuhan atau tuntutan organisasi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, tak terkecuali pada institusi Kejaksaan.

Promosi dan rotasi di tubuh Kejaksaan merupakan bagian evaluasi dan penilaian menyeluruh atas kinerja yang mencakup pada prestasi, dedikasi, loyalitas maupun integritas.

Garis kebijakan penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dibangun berlandaskan strategi Konsolidasi, Optimalisasi dan Pemulihan Public Trust sebagai tiga elemen dasar yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. 

Aspidsus Kejati Sulsel Dilantik Jadi Jaksa Penghubung di Sulbar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan dan Barat Dr Jan S Maringka melantik Tugas Utoto SH MH sebagai jaksa penghubung Kejati Sulselbar di wilayah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Tugas Utoto yang juga menjabat Asisten Pidana Khusus Kejati Sulsel itu berlangsung di auditorium lantai IV Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Minggu (6/8/2017).

Dalam sambutannya, Jan menjelaskan bahwa kondisi di Pemprov Sulbar saat ini belum terdapat Kejaksaan Tinggi.

Saat kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Barat pada 27 April 2017 lalu, terdapat keinginan yang besar dari Pemprov Sulbar serta kalangan masyarakat di wilayah Sulbar akan keberadaan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

“Hal ini mengingat sejak tahun 2016

16

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

di provinsi tersebut telah terbentuk Kepolisian Daerah, sehingga kantor Kejaksaan Tinggi diharapkan dapat mewujudkan prinsip kesetaraan dengan unsur-unsur pimpinan di tingkat provinsi serta mempermudah koordinasi dan kelancaran tugas penegakan hukum di wilayah tersebut,” ujar Jan Maringka.

Menurut Jan, pembentukan jaksa

penghubung di Sulbar ini sekaligus juga sebagai langkah persiapan pembentukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Lokasi pembangunan kantor Kejati Sulbar sudah ada dan perjanjian hibah tanah antara Pemprov Sulbar dan Kejati Sulselbar juga telah ditandatangani di auditorium lantai empat Kantor Gubernur Sulbar, Minggu (6/8/2017). 

Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Barat Dr Heri Jerman SH MH akan segera menduduki jabatan baru sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum (Jam Pidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

J

abatan barunya itu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Jaksa Agung RI Nomer KEP-254/A/ JA/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017.

“Alhamdulillah barokah Ramadan, saya dipromosikan menjadi koordinator pada Jam Pidum Kejagung,” ucap Heri Jerman.

Menghabiskan masa sekolah dasar hingga SMA di Situbondo , Pria kelahiran Situbondo 15 Oktober 51 tahun lalu kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Janabadra, Jogjakarta. Di Jogjakarta inipula, Heri meniti karir di Kejaksaan. Melalui SK nomor KEP-i-229/c.4/06/93 tertanggal 26 Juni 1993, Heri menjadi CPNS di Kejati DI Jogjakarta. Empat tahun berselang, tepatnya 19 Februari 1997 diangkat menjadi jaksa fungsional di Kejati DIY. Jabatan struktural pertama ia lalui di Kejari Negara, Bali, sebagai Kasubsi Sospol (1999), menjabat Kasi Datun di Kejari Probolinggo (2001) dan di Kejari Tanjung Perak (2002). Pada 17 September 2004 menjadi Kajari Baturaja, tiga tahun kemudian menjadi Aswas Kejati NTT dan pada 25 Mei 2010 kembali menjabat kajari di Kejari Banyuwangi.

Setahun berselang menjabat Kabag Tata Usaha di Sekretariat Jamdatun.

Pada 12 Juni 2015, Heri dilantik menjadi Aswas Kejati Sulselbar.

Soal kedisiplinan, Heri dikenal sosok yang disiplin. Saat melakukan sidak, seorang kasi pidum di Kejari Jene­ponto pernah dijewer telinganya karena menyalahi SOP. Beberapa hari kemu-

dian, Heri kembali melakukan sidak di tempat yang sama untuk memastikan apakah ada perubahan atau tidak. Kali ini ia mendapati sejumlah jaksa dan pegawai telat masuk kantor.

Bahkan dua di antara jaksa perempuan yang ada di Kejari itu sempat

pingsan. Dua jaksa ini tidak bersepatu dinas dan tidak berseragam dinas sebagaimana mestinya. Pegawai yang telat dihukumnya dengan cara dijemur.

“Maafkan aku, tidak ada maksud menyakiti Anda semua, tapi aku hanya bermaksud ingin melakukan perubahan untuk institusi. Setiap orang semua sama, memiliki 24 jam dalam sehari, kesuksesan ditentukan pula seberapa besar Anda memanfaatkannya. Profesionalisme, integri-

tas, bekerja cerdas, bekerja iklas, jadikan kunci keberhasilan tugas,” ujar Heri.

Sejumlah terobosan juga pernah ia lakukan, diantaranya membangun aplikasi pendataan pegawai online untuk memantau aktivitas dan kedisplinan jaksa dan pegawai kejaksaan se-Sulselbar. Sistem ini terbukti ampuh mempermudah pengawasan, efisien serta efektif.

Terobosan ini kemudian mendapat apresiasi dari Jaksa Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung yang memberikan predikat terbaik dan menjadi role model bidang pengawasan kejaksaan seluruh Indonesia.

Kini, setelah lebih dari 780 hari bertugas di Kejati Sulselbar, Heri Jerman mohon pamit kepada seluruh staf dan pimpinan Kejati se-Sulselbar.

“Perpisahan mengajarkan kepada kita untuk menghargai bahwa setiap detik kebersamaan adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Saya pergi ke tempat yang baru untuk mencari dan menggapai sesuatu yang baru itu juga semua karena dukungan anda semua,” ujar Heri melalui video singkat yang ia bagikan ke sejumlah rekan-rekannya.

Dalam video singkat itu, Heri juga memberikan kesan dan pesan. “Saatnya saya ucapkan Sayonara tuk semuanya se-Sulselbar yang akan selalu aku banggakan, pastikan kita akan bertemu lagi.

Saya berharap semangat dan kreativitas anda tetap menjadi inspirasi serta motivasi kerja bagi bidang yang lain. Ini bukan untuk akhir sebuah pertemanan, kelak akan berlanjut dengan kenangan,” tambahnya.

Sebelum mengakhiri videonya, Heri yang menyebut namanya dengan sebutan Cak HJ menyelipkan sebuah pesan. “Pribadi yang sukses adalah insan yang membawa kesuksesan, bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga institusinya,” pesan Cak HJ dengan latar belakang belakang sebuah bandara dan pesawat yang siap terbang. 

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

17

PELANTIKAN KAJARI

PELANTIKAN KAJARI

Mantan Asintel Sultra Dilantik Jadi Kajari Mamuju Mantan Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Andi Muhammad Hamka menduduki jabatan baru sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Dr Jan Maringka di gedung Pemkab Mamuju, Senin (7/8/2017).

Pengangkatan mantan Kajari Bengkalis sebagai Kajari Mamuju menggantikan Muhammad Rabith SH ini berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV-381/C/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017.

Bagi Andi M Hamka, wilayah Kejati Sulselbar ini bukanlah wilayah baru baginya, karena pria kelahiran Cenrana 10 April 1963 ini pernah bertugas di Kejari Barru sebagai Kasi Pidsus dan kasi Datun. Kemudian pernah menjadi pengkaji di Kejati Sulselbar dan dilantik menjadi Kejari Selayar pada pertengahan tahun 2006.

Kajati Sulselbar Jan Maringka menjelaskan, pelantikan Kajari di wilayah Kejati Sulselbar ini memang berbeda dengan sebelumnya, dimana acara pelantikan dilaksanakan di lokasi penugasan masing-masing Kajari.

“Ini sebagai upaya jajaran kejaksaan untuk semakin mendekatkan diri dengan jajaran pemerintah daerah serta masyarakat setempat,” ujar Jan Maringka.

Menurut Jan, pelaksanaan tugas penegakan hukum dan tugas-tugas lainnya oleh segenap jajaran Adhyaksa semata-mata ditujukan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kebenaran yang memberikan kepastian sekaligus kemanfaatan nyata bagi seluruh masyarakat.

Sebelumnya, Kajati Sulselbar telah melantik Kajari Makassar (1 Maret 2017), Kajari Bantaeng (2 Maret 2017), Kajari Maros (6 Maret 2017), Kajari Gowa (7 Maret 2017), Kajari Palopo (8 Maret), Kajari Enrekang (2 Agustus 2017), Kajari Wajo (2 Agustus 2017), Kajari Selayar (3 Agustus 2017). 

Tongkat kepemimpinan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Wajo, bergulir dari Kajari sebelumnya Transiswara Adhi, kepada penggantinya, Eko Bambang Marsudi SH MH. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Dr Jan Samuel Maringka di Gedung Wecudai, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Wajo, Jl Veteran, Sengkang, Rabu (2/8/2017).

Pengangkatan Eko Bambang Marsudi sebagai Kajari Wajo itu berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV381/C/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017.

Sebelumnya, pria kelahiran Kabupaten Ngawi 13 Mei 1965 itu menjabat Kabag Tata Usaha Kejati Sultra. Karir di Kejaksaan ia mulai dari bawah saat bertugas di Kejari Manna, kemudian pada 1995 menjabat Kasubsi Pengawasan orang asing di Kejati Bengkulu.

Pada 2004, bapak dua anak ini menjabat Kasi Datun di Kejari Siak dan pada 2016 juga menjadi Kasi Datun di Kejari Pasir Pangarayan. Pernah juga menjabat Kasi Intelijen di Prabumulih, Kasi Pidum di Cilacap, Kasi Perdata di Kejati DIY. “Insya ­Allah, saya

Jabat Kajari Wajo Eko Bambang Marsudi Gantikan Transiswara Adhi akan mengemban tugas baru ini dengan baik,” ujar Eko Bambang Marsudi.

Sedangkan Transiswara Adhi kini menjabat Kajari Brebes Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV-381/C/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017. Sejumlah ‘warisan’ Transiswara di Kejari Wajo antara lain, Kejari Wajo sudah mempunyai website resmi yang beralamat di http://www.kejari-sengkang.go.id.

Nama Kejari Sengkang memang merupa-

kan nama resmi sebelum berganti nama menjadi Kejari Wajo.

Selain itu, Kejari Wajo sebenarnya juga telah memiliki sistem informasi manajemen yang dibangun oleh Transiswara. Dalam sistem ini Kajari dapat memantau seluruh aktivitas masingmasing bidang. Misal pada Bidang Pidum, Kajari dapat memantau jumlah SPDP yang masuk hingga pada tingkat mana SPDP itu diproses. 

Emanuel Ahmad Resmi Jabat Kajari Enrekang Emanuel Ahmad SH yang sebelumnya menjadi jaksa fungsional di Jampidum Kejaksaan Agung kini resmi menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Dr Jan S Maringka dilakukan di Ruang Pola Kabupaten Enrekang, Rabu (2/8/2017).

Posisi Kajari Enrekang lowong sejak Mei 2017 lalu, karena Suryo Atmono SH yang menjabat Kajari Enrekang saat itu memasuki masa pensiun mengingat usianya yang sudah menginjak 58 tahun.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini sengaja dilaksanakan di lokasi penugasan masing-masing. “Hal ini dimaksudkan sebagai upaya jajaran kejaksaan untuk semakin mendekatkan diri dengan jajaran pemerintah daerah serta segenap lapisan masyarakat sebagai mitra kerja yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mendukung keberhasilan tugas-tugas korps Adhyaksa di tengah masyarakat,” ujar Jan Maringka.

Kajati Sulsebar Jan Maringka berpesan kepada Kajari Enrekang Emanuel mengenai pentingnya penegakan hukum (law enforcement). Sebagai bagian dari sistem penegakkan hukum, Kejaksaan juga harus terus meningkatkan koordinasi, kerjasama dan bersinergi dengan berbagai stakeholder khususnya aparat penegak hukum lain, agar tugas dan tujuan penegakan hukum dilaksanakan dan terselenggara dengan baik sesuai harapan bersama. 

18

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

Lantik Kajari Selayar Kajati Sulselbar Perintahkan Segera Lakukan Kerja Nyata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar Dr Jan Maringka mengambil sumpah sekaligus melantik Cumondo Trisno sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Selayar.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di aula Pemerintah Kabupaten Selayar, Kamis (3/8/2017).

Pengangkatan Cundo Trisno sebagai Kajari Selayar ini berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV-381/C/06/2017 tertanggal 16 Juni 2017. Mantan koordinator di Kejati Kalsel ini menggantikan posisi almarhum Didik Agus Suroto yang mening-

gal dunia pada 6 Juli 2017 lalu.

Sebelum menempati posisi sebagai Kajari Selayar ini, pria kelahiran Rembang 10 November 1967 itu pernah bertugas sebagai Kasi Pidsus Kejari Kotabaru, Kasi Pidum Kejari Kebumen, Kasi Intelijen Kejari Bojonegoro serta Kasi Pidsus Kejari Pekalongan.

Dalam sambutannya, Kajati Sulselbar Dr Jan Maringka mengatakan bahwa pelantikan kini tidak lagi dipusatkan di Kantor Kejati Sulselbar melainkan langsung di lokasi penugasan. “Hal ini

dimaksudkan sebagai upaya konsolidasi antara jajaran Kejaksaan dengan pemerintah setempat, pimpinan daerah dan masyarakat sebagai mitra kerja penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan,” kata Jan Maringka.

Kajati Sulselbar berpesan kepada Kajari Selayar yang baru dilantik ini agar secepatnya mempelajari dan mengenali wilayah kerjanya serta memahami budaya setempat. “Segera lakukan kerja nyata dalam menjawab harapan masyarakat,” ujar Jan Maringka.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

19

GALERI Kegiatan

GALERI Kegiatan

Kajati Sulselbar Buka Lomba Catur Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Dr Jan S Maringka membuka kejuaraan catur Kajati Cup tingkat pelajar se-Sulselbar di Kejaksaan Tinggi Sulsel, Jumat (28/7/2017). Kegiatan ini masih dalam rangkaian memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 tahun 2017.

Pelajar yang menjadi peserta kejuaraan ini mulai dari tingkat SD hingga SMA. Sebelumnya para pelajar yang mengikuti lomba catur kajati Cup ini sudah mengikuti lomba catur Kajari Cup di masing-masing kejari di lingkungan Kejati Sulselbar. Juara masing-masing kabupaten dan kota itu kemudian mewakili daerahnya untuk berpartisipasi dalam lomba Kajati Cup. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar Dr Jan S Maringka mengatakan, dalam permainan catur ini bisa melatih anak berpikir kritis, pengen-

dalian diri serta menyusun strategi.

Karena itu Jan Maringka berharap kegiatan ini bisa dijadikan agenda tahunan. “Selamat bertanding, tetap semangat dan jaga sportifitas,” pesan Jan Maringka. 

Bertempat di Ruang rapat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel pada hari ini (08/08) telah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Kejaksaan RI dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk. @ Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

Jamintel Kunjungan ke Sulsel

Hasil Kejurda Catur Tingkat Pelajar Kajati Sulselbar Cup Juara 1 : Evan Oliver SMA Frater Makassar Juara 2 : Pascalis Rafael SMA Frater Makassar Juara 3 : Ahmad Zultaufiq SMAN 1 Sabbang Luwu Utara Juara Harapan 1 : Muh. Nur Ilham SMA Pangkep Juara Harapan 2 : Kadarruddin SMK 2 Wattan Soppeng Juara Harapan 3 : Asian Nur SMAN 2 Majene

pengarahan kajati di selayar

Rapat TP4D dengan Poltek Pariwisata Makasar terkait pembangunan gedung perkuliahan TA 2017.

Wujud Sinergitas antar Penegak Hukum (Criminal Justice System) antara Kepolisian RI dengan Kejaksaan RI diadakan Latihan Praktik Brigadir Idik Tipikor FT. Reskrim SPN Batua TA. 2017 pada Kejaksaan Tinggi SulSelbar

20

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

21

GALERI Kegiatan

GALERI Kegiatan

Lepas Tukik

di Kampung Penyu Selayar

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Dr.Jan Maringka, memperlihatkan sertifikat usai melakukan penandatanganan perjanjian hibah sekaligus pelantikan Jaksa Penghubung di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar, Ahad, 06 Agustus 2017. Dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian hibah lahan kantor Kejati Sulbar seluas 2,6 H antara Bpk Kajati dengan Gubernur Sulbar.

Talkshow Kajati Sulsel di TV Pare.

Wawancara Kajati Sulsel dalam program Jaksa Menyapa yang disiarkan oleh TVRI Sulbar.

Usai melantik dan mengambil sumpah Kajari Selayar, Kepala Kejaksaan Sulawesi Selatan dan Barat Dr Jan Maringka menyempatkan diri melestarikan ekosistem laut di Pulau Selayar, Jumat (4/8/2017).

B

ersama Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Sulselbar Ny Nina Maringka dan jajaran Kejati Sulselbar serta Kejari Selayar, melepaskan puluhan tukik (anak penyu) ke laut lepas. “Setelah lelah tangkap tangkap..., ada saatnya kita melepas lepas ... mari kita lepas anak penyu di kampung penyu Pulau Selayar,� kata Jan Maringka yang langsung diikuti serentak melepas tukik ke laut.

Penyu memang memiliki peran

penting dalam ekosistem laut. Penyu berperan mencegah meledaknya populasi alga atau fitoplankton. Jika jumlah penyu berkurang, pertumbuhan alga bisa meledak menjadi tak terkendali yang mengakibatkan kadar oksigen di perairan menipis yang bisa menyebabkan ribuan ikan mati.

Selain melepas tukik, Kajati Sulselbar Jan Maringka juga mengadopsi 50 tukik untuk dua bulan ke depan.

Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun dari mancanegara. ď ą

Kajati Sul Sel Dr. J S Maringka Fose bersama dengan Bapak Wapres saat kunjungan Wapres ke kota Angin Mamiri Dalam kunjungan tersebut Wapres meresmikan JK E-PANRITA CENTER

22

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

23

IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

IAD

ADHYAKSA DHARMAKARINI IAD IKATAN

Pada peringatan HUT IAD tahun ini mengambil tema “Tingkatkan Peran Dan Dharma Bakti Bagi Ibu Pertiwi”.

“Tema tersebut dapat kita maknai dan resapi secara mendalam bahwa peran dan fungsi, serta eksistensi IAD dalam membangun ibu pertiwi sangat dibutuhkan dan perlu untuk terus ditingkatkan,” ujarnya.

Ros berharap kepada seluruh anggota IAD untuk senantiasa mendukung dan memotivasi suami agar selalu bekerja dengan baik, jujur, professional, proporsional serta tetap menjunjung tinggi integritas moral.

Tingkatkan Peran Dan Dharma Bakti Bagi Ibu Pertiwi

K

etua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Ros ­Ellyana Prasetyo mengajak seluruh anggota IAD dimanapun berada untuk meningkatkan kualitas diri dan kinerja dalam melaksanakan program kerja dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi keluarga, anggota dan masyarakat.

Hal itu dikatakan Ros Ellyana Prasetyo dalam sambutan Hari Ulang Tahun (HUT) IAD ke-17 yang jatuh pada 21 Juli 2017. “Selain itu, tetap jagalah kebersamaan, kerukunan, saling menghargai dan saling menghormati sehingga tercipta IAD yang kondusif dan solid,” ujar Ros Ellyana Prasetyo.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT IAD tahun ini lebih banyak dititik beratkan pada kegiatan bakti sosial untuk peningkatan kesehatan anggota dan masyarakat. “Hal ini dimaksudkan agar Ikatan Adhyaksa

24

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

Dharmakarini lebih berperan aktif membantu salah satu program peme­ rintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat luas,” ujar istri Jaksa Agung HM Prasetya.

Namun demikian perlu diingat, tambah Ros, bahwa tugas istri hanya sebatas penyemangat dan pendukung saja tidak ikut campur dalam urusan tugas suami, serta tidak menuntut sesuatu yang membuat suami untuk melakukan hal-hal yang dapat mencederai nama baik keluarga dan korps.

“Agar suami dapat bekerja dengan tenang, hendaknya selalu mendam­ pingi dimanapun suami ditugaskan.

Apabila kita dapat menjalankan semua peran dan fungsi tersebut secara baik, serasi, selaras dan seimbang, maka kita telah ikut serta meningkatkan peran dan dharma bhakti bagi ibu pertiwi,” pungkasnya. 

Pesan Ketua Umum IAD 1. Tingkatkan peran kita sebagai isteri pendamping suami, ibu dari anak-anak dan peran sebagai perempuan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, dengan tetap menjaga keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam menjalankan peran tersebut.

2. Tingkatkan Kinerja dalam pencapaian tujuan organisasi dengan ikut serta membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kegiatan bakti sosial untuk anggota dan masyarakat, 3. Tetap jaga kerukunan, kebersamaan, saling menghargai, saling menghormati dalam kehidupan keluarga, berorganisasi dan bermasyarakat.

Syukuran HUT IAD XVII Menyambut Hari Ulang tahun Ikatan Adhyaksa Dharma Karini (IAD) ke-17, seluruh jajaran pengurus dan anggota IAD wilayah Sulawesi Selatan dan Barat menggelar acara syukuran di Baruga Adhyaksa Kejati Sulsel, Jumat (21/7/2017).

Ketua IAD Wilayah Sulselbar Ny Nina Maringka mengatakan sesuai dengan pesan ibu Ketua Umum IAD Ros Prasetyo, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka HUT IAD tahun ini lebih banyak dititik beratkan pada kegiatan bakti sosial untuk peningkatan kesehatan anggota dan masyarakat.

“Hal ini dimaksudkan agar Ikatan Adhyaksa Dharmakarini lebih berperan aktif membantu salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat luas,” ujar Nina Maringka.

Berbagai kegiatan yang bermanfaat untuk anggota dan masyarakat yang telah dilakukan diantaranya menggelar baksos ke panti asuhan, anjangsana ke panti jompo, menggelar tes IVA serta kegiatan positif lainnya. 

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

25

IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

IAD

Ziarah ke TMP Panaikang Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur, keluarga besar Korps Adhyaksa, termasuk anggota IAD Kejati Sulsel bersama Kejari Takalar,Gowa, Makassar,Cabang Pelabuhan menggelar ziarah dan tabur bungan di Taman Makam Pahlawan Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (21/07/2017).

Kegiatan ziarah yang dipimpin Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sulselbar Ade Adhyaksa diwali dengan upacara dan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dilanjutkan dengan

meng­heningkan cipta dan doa, lalu peletakan karangan bunga. Kegiatan dilanjutkan dengan tabur bunga oleh pimpinan ziarah ke pusara para pahlawan dan Warga Kehormatan adhyaksa lainnya oleh para peziarah.

Wakajati Sulselbar usai ziarah mengatakan kegiatan ini masih satu rangkaian dengan HBA ke-57 dan HUT IAD ke-17. “Melalui ziarah, diaharapkan para generasi penerus dapat mengenang kembali semangat perjuangan yang telah ditunjukkan para pahlawan dan sekaligus mendoakan mereka,” ujar Ade Adhyaksa. 

ADHYAKSA DHARMAKARINI IAD IKATAN

Gelar Donor Darah Peringati HUT Adhyaksa ke-57 dan HUT IAD ke-17 Tahun 2017 Keluarga besar Adhyaksa dan Adhyaksa Dharma Karini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat menggelar donor darah di aula Kejati Sulselbar, Selasa (18/7/2017).

Kegiatan dilakukan dalam rangka peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 serta HUT IAD ke 17 Tahun 2017. Donor darah diakui memang rutin dilaksana-

kan secara berkesinambungan oleh jajaran Kejati Sulselbar.

“Tujuan utamanya untuk membantu ketersediaan darah diantara sesama yang membutuhkan, sekaligus memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 dan HUT IAD ke-17 tahun 2017,” ujar Kajati Sulselbar Dr Jan Maringka.

Jantung semakin sehat dengan adanya donor darah. Darah yang dikeluarkan secara teratur untuk donor membantu membuat zat besi dalam darah stabil sehingga mengurangi ancaman penyakit jantung secara signifikan. Membantu sesama merupakan perbuatan mulia. Tidak hanya mulia dalam pandangan manusia, tetapi juga mulia di pandangan Sang Pencipta. 

Gelar Pemeriksaan IVA Untuk Deteksi Dini Kanker Menyambut Hari Ulang Ikatan ­ dhyaksa Dharma Karini XVII tahun A 2017 ini, IAD Wilayah Sulselbar menggelar bakti sosial berupa tes Inpeksi Visual Asam Asetat (IVA), Kamis (20/7/2017).

Tes IVA merupakan cara sederhana tapi efektif dalam mendeteksi kanker serviks. Petugas kesehatan mengoleskan cairan asam asetat ke area serviks wanita, lalu melihat ada tidaknya perubahan warna. Bila warna serviks tetap kemerahan artinya sehat. Bila ada titik-

26

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

titik putih, tanda ada lesi prakanker atau kanker serviks sehingga perlu dirujuk untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Kanker serviks termasuk penyakit yang mematikan. Setiap tahun tidak kurang dari 15 ribu kasus kanker serviks terjadi di Indonesia. “Karena itu, IAD Wilayah Sulselbar berUpaya untuk mengurangi kasus kanker serviks tersebut dengan menggelar kegiatan ini,” ujar Ketua IAD Wilayah Sulselbar Neni Jan Maringka.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

27

IKATAN ADHYAKSA DHARMAKARINI

IAD

ADHYAKSA DHARMAKARINI IAD IKATAN

Anjangsana ke Panti Jompo

Pelantikan dan serah terima Ketua IAD Daerah Enrekang.

Masih dalam rangkaian HUT IAD ke-17 dan HBA ke-57 tahun 2017, IAD Wilayah Sulselbar beranjangsana ke Panti Asuhan Kresna Mherda Kabupaten Gowa, Kamis (20/7/17).

Ketua Ikatan Adhyaksa Dharma Karini (IAD) Wilayaha Sulselbar Neni Jan Maringka mengatakan, kegiatan ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan juga dimanfaatkan untuk membangkitkan motivasi, berbagi rasa dan mengungkapkan rasa kepedulian anggota IAD serta keluarga besar Adhyaksa se-Sulselbar kepada para penghuni panti jompo ini.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sebanyak 100 paket untuk para penghuni panti Kresna Mherda ini. “Tetap semangat dan terus berbuat baik,” pesan Nani Maringka kepada penghuni panti. 

Pelantikan Ketua IAD Daerah Mamuju.

Pelantikan Ketua IAD Daerah Selayar.

Baksos ke Panti Asuhan Ketua Ikatan Adhyaksa Dharma Karini (IAD) Wilayaha Sulselbar Neni Jan Ma­ ringka bersama rombongan melaksanakan anjangsana ke Panti Asuhan Yuda Mandiri yang berada di Kabupaten Gowa, Rabu (19/7/2017). Kegiatan berbagi kasih ke sesama ini dalam rangka menyambut HBA ke-57 dan HUT IAD ke-17.

“Kegiatan ini merupakan upaya untuk lebih meningkatkan tali silaturahim yang sudah terjalin antara anggota IAD dengan masyarakat dan juga sebagai wujud kepedulian Kejaksaan RI melalui IAD Kejati Sulsel kepada anak-anak yang tinggal di panti asuhan yang merupakan generasi penerus bangsa,” ujar Nina Maringka.

Usai menyerahkan bantuan, Nina berpesan agar bantuan yang diberikan ini jangan dilihat nilainya tapi semata-mata merupakan tanda kasih korps A ­ dhyaksa dan IAD untuk semua anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut. 

28

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

Serahkan Bantuan ke Masjid Ketua IAD Wilayah Sulselbar Ny Nina Maringka beserta rombongan mengunjungi Masjid Pagentungan

di Kelurahan Tamarunang Kabupaten Gowa, Kamis (19/7/2017).

Dalam kunjungannya tersebut

Nina Maringka disambut gembira oleh pengurus masjid dan ibu-Ibu majelis taklim Masjid Pagentungan. Ketua IAD Sulselbar memberikan bantuan berupa bingkisan dan bantuan dana yang diserahkan langsung kepada ketua pengurus masjid.

Turut hadir pada acara tersebut Asisten Intelijen Kejati sulselbar H. Marang, SH dan Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Susanto,SH MH. “Kunjungan warga Adhyaksa ke masjid dan sarana sosial lainnya tidak lain adalah untuk mendekatkan Jaksa yang ada di Sulawesi Selatan dan Barat khususnya di Kab.Gowa untuk menjadi ‘sahabat rakyat,” ujar Asintel Kejati Sulselbar. 

Ketua IAD Wilayah Sulselbar Nina Jan Maringka didampingi Ketua IAD Bone Ade Teny Natsir Hamzah serta pengurus IAD lainnya, mengunjungi TK Adhyaksa Dharma Karini XX Watampone, Jl Kawerang, Kecamatan Tanete Riattang, Bone, Rabu (26/4/2017) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

29

pusat kajian kejaksaan

pusat kajian kejaksaan

Tiga Strategi Penegakan Hukum Kejati Sulsel Penegakan hukum itu sifatnya bukan seperti industri, semakin banyak kasus yang diungkap menunjukkan suatu keberhasilan. Justru sebaliknya, penegakan hukum itu dikatakan berhasil apabila mampu menurunkan angka kejahatan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

D

emikian disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi ­Sulawesi Selatan dan Barat Dr Jan Maringka dalam acara diskusi publik dengan tema “Sinergitas Pemerintah Daerah Dengan Kejaksaan Dalam Percepatan Pembangunan Daerah” di Grand Clarion Hotel Ballroom Sandeq, Jl AP ­Pettarani, Makassar, pada Senin (24/7/2017).

Menurut Jan Maringka, garis kebijakan penegakan hukum di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dibangun berlandaskan strategi Konsolidasi, Optimalisasi dan Pemulihan Public Trust. “Konsolidasi, optimalisasi dan pemulihan public trust itu sebagai tiga elemen dasar yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan,” ujar Jan Maringka.

Optimalisasi dalam pelaksanaan tugas hanya akan dapat dicapai apabila seluruh elemen memiliki komitmen dan kesatuan langkah untuk berjalan mencapai tujuan (Konsolidasi). Di lain sisi, optimalisasi tanpa diiringi oleh public trust hanya akan menjadi seke-

30

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

dar data-data di atas kertas, yang tidak dapat dirasakan dampak dan manfaatnya secara nyata di tengah-tengah masyarakat.

Jan lalu memberikan contoh me­ ngenai strategi konsolidasi yang telah dilakukan Kejati Sulselbar, yakni saat

menggelar upacara puncak peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) pada 22 Juli 2017 kemarin. Upacara HBA tidak lagi dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing Kejaksaan Negeri, melainkan diselenggarakan secara terpadu di lima wilayah di Sulselbar.

Kelima wilayah itu yakni Kejati

Sulsel, Kejaksaan Negeri Pare-Pare, Kejaksaan Negeri Pare-Pare, Kejaksaan Negeri Palopo dan Kejaksaan Ne­ geri Mamuju. “Hal tersebut dirasakan sejalan dengan tema HBA ke-57 Tahun 2017, yaitu “Satu Tujuan, Satu Sikap, Satu Hati untuk Negeri” sehingga dengan pelaksaanaan upacara puncak peringatan HBA secara terpadu tersebut dirasakan dapat menunjukkan eksistensi dan konsolidasi jajaran Kejaksaan dengan masyarakat Sulselbar,” ujar Jan Maringka.

Contoh konkrit lainnya yakni melantik Kepala Kejaksaan Negeri di lokasi penugasan masing-masing.

Hal ini tidak lain dimaksudkan sebagai upaya jajaran kejaksaan untuk semakin mendekat­ kan diri dengan j­ ajaran pe­me­rintah daerah, sesama unsur For­kopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda serta segenap lapisan masyarakat sebagai mitra kerjanya yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mendukung keberhasilan tugas-tugas korps Adhyaksa di tengah masyarakat.

Kejati Sulselbar juga telah membentuk jaksa penghubung. Hal ini sebagai langkah persiapan pembentukan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.

Pembentukan jaksa penghubung Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Provinsi Sulawesi Barat untuk mengko­ ordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Kejaksaan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. “Usul tersebut telah memperoleh persetujuan Pimpinan Kejaksaan dan diharapkan dalam waktu dekat dapat terealisasi pembentukannya,” ujarnya.

Langkah optimalisasi dilakukan dengan mengoptimal peran TP4D, optimalisai peran Jaksa Pengacara Negara serta memprioritaskan perkara berkualitas. Kinerja TP4D Kejati Sulsel hingga Juli 2017 ini telah bermitra de­ ngan 24 instansi dengan total anggaran Rp 6,6 triliun.

Kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha (Datun) hingga Juni 2017 mencapai 31 MoU, 179 SKK dan berhasil melakukan penyelamatan/pemulihan keuangan negara mencapai Rp 101 miliar.

Upaya pemulihan public trust dilakukan dengan cara membangun komunikasi dengan publik, bersi­ nergi dengan dunia pendidikan serta pemberdayaan pusat kajian kejaksaan.

Program yang sudah dijalankan diantaranya program Jaksa Menyapa, kuliah umum serta menggelar Focus Group Discussion.

TP4D Itu Solusi Sementara itu, Walikota Makassar Danny Pomanto yang juga menjadi pembicara dalam diskusi ini menyampaikan telah melakukan pembedahan terhadap Kota Makassar selama masa pemerintahannya. Dalam dua tahun terakhir, Makassar telah berhasil membawa perubahan yang signifikan.

Baik mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, maupun inflasi.

“Meskipun peningkatan ekonomi kita tidak terlalu besar. Namun tingkat inflasi kita sangat luar biasa rendah, yakni dari 8,51 persen di 2014, turun hingga 2,84 persen di 2016,” ujarnya.

Danny juga mengatakan bahwa TP4D sangat bagus sekali karena de­ ngan adanya TP4D, bisa dideteksi agar

tak ada kecurangan atau kesalahan di dalam jalanya pembangunan. “Saya berharap fasilitas TP4D lebih diperkuat dan diperluas, sehingga banyak hal yang bisa dideteksi lebih awal,” ujar Danny.

Pakar Hukum Fakultas Pidana Universitas Hasanuddin Prof Said Karim yang menjadi pembicara ketiga menilai bahwa gesekan antara pemerintah dan kejaksaan dalam pembangunan memang sering terjadi. Akibatnya, banyak aparat pejabat pemerintah takut terlibat dalam panitia pembangunan daerah.

“Saya rasa TP4D adalah satu-satunya solusi yang bisa mengurangi gesekan ter­ sebut. Jadi mulai sekarang, jangan saling menyimpan kecurigaan antara kejaksaan dan pemerintah,”ujar Said. gus

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

31

pusat kajian kejaksaan

pusat kajian kejaksaan

Penguatan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Sudah Sangat Mendesak Posisi Kejaksaan yang secara kelembagaan berada di bawah kekuasaan eksekutif namun melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan bagian dari kekuasaan yudikatif jelas menimbulkan sebuah problematika sendiri.

H

al ini mengingat UUD NRI 1945 hanya mengartikan kekuasaan kehakiman dalam pengertiannya yang sempit yaitu sebatas lembaga pengadilan, sehingga Kejaksaan tidak memiliki jaminan kemandirian yang sama sebagaimana diberikan oleh konstitusi kepada para Hakim.

Demikian disampaikan Kajati Sulselar Dr Jan Maringka dalam acara dialog bertema “Penguatan Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” di Makassar, Sabtu (26/8/2017). Acara ini digelar dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat oleh anggota DPD RI Drs H Bahar Ngitung MBA. “Karena kondisi itulah maka Hal kerap menimbulkan keraguan di sebagian kelangan terkait dengan independensi Kejaksaan manakala berhadapan dengan penanganan perkara yang melibatkan unsur Pemerintah,” ujar Jan Maringka.

Seiring dengan semangat reformasi, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 hasil amandemen III mengatur Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan kehakiman tersebut

32

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

“Dapat dikatakan terdapat perubahan mendasar rumusan Kekuasan kehakiman dalam UUD 1945 yang sebelumnya hanya mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undangundang, tanpa menyebut secara tegas jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman,” urai Jan Maringka.

Sejalan dengan hal tersebut, pemer-

intah telah melakukan pembenahan dalam tatanan kelembagaan penegakan hukum di Indonesia. Di sektor pengadilan, maka sejak disahkannnya Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, telah dilakukan unifikasi badan peradilan yang secara administrasi, pembinaan maupun pelaksaanaan fungsi berada di bawah Mahkamah Agung.

Demikian pula dengan lembaga kepolisian, yang melalui instruksi Presiden No.2 tahun 1999 telah dipisahkan dari ABRI, dan kemudian mencapai kemandirian penuh dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disahkana pada tanggal 8 Januari 2002.

Namun demikian, kondisi tersebut di atas menjadi berbeda manakala berbicara tentang kelembagaan Kejaksaan.

Kedudukan Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif dimana Jaksa Agung dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden, justru terus dipertahankan meskipun Undang-Undang Kejaksan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 telah dua kali diganti yaitu dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan terakhir, dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004.

“Bahkan sejak lahirnya UU No. 5 Tahun 1991, kejaksaan tidak lagi ditempatkan sebagai ‘alat negara’ melainkan ‘lembaga pemerintahan’ yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang,” kata Maringka.

Dalam berbagai seminar nasional yang telah diselenggarakan baik oleh kalangan perguruan tinggi, internal Kejaksaan maupun oleh Pusat Kajian Kejaksaan FH Universitas Hasanud-

din, terdapat sebuah kesimpulan yang sama yaitu perlunya penguatan Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, antara lain melalui dicantumkannya secara tegas pengaturan tentang kedudukan Kejaksaan dalam UUD NRI 1945.

“Langkah tersebut dipandang penting sebagai sebuah tolok ukur dan batu uji dalam rangka mempertahankan kemandirian Kejaksaan terhadap berbagai bentuk intervensi termasuk pembentukan peraturan perundangundangan yang dirasakan tidak sesuai dengan Azas Kejaksaan yang satu dan tidak terpisah-pisahkan (Een en Ondlebaar),” ujarnya.

Jan Maringka menambahkan, sebagai wujud representasi kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia, aspirasi dan pemikiran tentang perlunya penguatan Kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan di Indonesia tersebut dirasakan perlu mendapat perhatian dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, khususnya dalam upaya untuk menghadirkan penegakan hukum yang berintegritas dan dipercaya oleh masyarakat.

Permasalahan tersebut dinilai tetap aktual mengingat sebagamana telah diatur dalam setidaknya 120 (seratus dua puluh) konstitusi di berbagai Negara, eksistensi Kejaksaan yang professional tidak mungkin dipisahkan dari pilar penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

“Oleh karena itu maka penguatan Kejaksaan secara kelembagaan dipandang sebagai sebuah agenda yang perlu dan mendesak terutama dalam wacana amandemen kelima UUD NRI 1945,” ujar Jan Maringka.

Menanggapi hal ini, Bahar Ngitung berjanji akan meneruskan aspirasi dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Menurut Bahar, Kejaksaan adalah pilar utama untuk menegakkan hukum di negeri ini dan kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum yang tidak ada di dalam UUD 1945 itu.

“Ini bisa menjadi kelemahan dalam penegakan hukum. Inilah akan menjadi masukan bagi kami untuk disampaikan ke DPR RI untuk secara bersama-sama dibahas di MPR dalam rangka Amandemen UUD 1945,” ujar Bahar. gus

Kemandirian Peradilan Tonggak Terciptanya Negara Hukum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung, Noor Rochmad, menegaskan, jaksa harus independen. Dalam perwujudan keadilan, tidak boleh ada intervensi.

Hal tersebut disampaikan Noor Rochmad, saat menjadi pembicara seminar nasional, yang dilaksanakan Pusat Kajian Kejaksaan RI dan Universitas Hasanuddin (Unhas). Seminar bertajuk mewujudkan kemandirian peradilan dalam pembangunan hukum nasional itu dilaksanakan Kamis (10/8).

“Hukum di Indonesia belum mampu sepenuhnya sempurna. Pasalnya, hukum masih terindikasi dengan intervensi kekuatan politik, modal, dan lainnya. Untuk mewujudkan hukum yang sempurna, dibutuhkan peran masyarakat,” kata Noor Rochmad.

Pada kesempatan yang sama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Dr. Jan S Maringka mengatakan, kemandirian lembaga peradilan merupakan tonggak bagi terciptanya negara hukum. Sehingga, setiap warga negara harus terus-menerus bekerja sama untuk mendorong penegakan imparsialitas juga kemandirian hakim dan jaksa.

“Semakin baik sistem rekrutmen dan sistem pendidikan hakim dan jaksa, maka kualitas produk putusan pengadilan juga akan semakin baik,” kata Jan Maringka yang juga menjabat

Ketua Bidang Kerjasama Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PP PJI) di depan 120 peserta yang hadir pada seminar bertema “Mewujudkan Kemandirian Peradilan dalam Pembangunan Hukum Nasional” ini.

Ditambahkan Jan, jika pengaruh dari kekuasaan lain juga dapat menjadi penyebab dari ketidakindependenan lembaga peradilan.

“Campur tangan kekuasaan lain tersebut bisa menyebabkan lembaga peradilan bisa tidak imparsial,” jelas Jan di depan para jaksa dan hakim.

Saat ini, kata Jan, posisi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan di bidang yudikatif dirasakan menempatkan kejaksaan dalam dual obligation. Di satu sisi sebagai penegak hukum akan tetapi di sisi lain sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Hal inilah, yang mendasari pentingnya memperkuat kejaksaan dalam UUD 1945.

“Oleh karena itu, ke depannya sangat penting untuk memperkuat institusi kejaksaan dalam UUD 1945,” pungkasnya.

Diskusi tersebut juga diisi oleh I Gede Agung Sumanatha, SH. MH selaku Ketua I PP Ikatan Hakim Indonesia dan Prof. Dr. Syamsul Bahri, SH. MH selaku Guru Besar Hukum Tata Negara FH UNHAS. Seminar nasional juga dihadiri oleh Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Sumarno, SH. MH. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

33

LINTAS Kejari

LINTAS Kejari

Kejari Sidrap Musnahkan Barang Bukti

Kejari Bantaeng Gelar Pemeriksaan Tes Kesehatan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bantaeng menggelar pemeriksaan kesehatan terhadap pegawai di lingkungan Kejari bantaeng, termasuk kepada para anggota Ikatan Adhyaksa Dharma Karini, Kamis (20/7/2017).

Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng. Seba­ nyak 50 orang mengikuti pemeriksaan yang meliputi tes kadar kolesterol, gula darah, asam urat dan narkoba ini dilakukan di halaman Kantor Kejari Bantaeng, Jl Andi Mannappiang, Kecamatan Bantaeng.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Ban­ taeng Fakhrul Faisal menjelaskan kegiatan pemeriksaan kesehatan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 tahun 2017.

“Selain agar pimpinan bisa mengetahui kondisi dari personel yang ada di Kejari Bantaeng, para pegawai juga bisa mengetahui seperti apa kondisi kese­ hatan mereka saat ini,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Bantaeng Fakhrul Faisal.

Untuk hasil tes kesehatan ini baru akan keluar minggu depan. Sementara hasil pemeriksaan tersebut akan diserahkan langsung Dinkes Bantaeng kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng dan diteruskan ke Kejati Sulsel di Makassar. 

Kejari Luwu Utara Musnahkan Barang Bukti Narkoba Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Utara melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dan sejumlah barang bukti tindak pidana lainnya di lapa­ ngan Taman Siswa Masamba, Kamis (20/7/2017).

Kepala Kejaksaan Negeri Masamba, Andi Mirnawati mengatakan bahwa penyalagunaan narkoba dari tahun ke tahun selalu menunjukkan tren kenaikan. Fakta ini sangat memprihatinkan karena peredarannya menyasar ke semua golongan termasuk anak di bawah umur sekalipun. Dalam kurun waktu setahun belakangan ini jumlah penyalahgunaan narkoba meningkat hingga 150 %.

“Pemusnahan barang bukti ini juga masih berkaitan dengan rangkaian Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 tahun 2017,” ujar Andi Mirnawati.

Sebelumnya, Kejari Masamba telah melakukan serangkaian kegiatan menyambut HBA ke-57 ini, diantaranya lomba catur serta bakti sosial. Andi Mirnawaty mengatakan, kejuaraan

34

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

Pemusnahan barang bukti itu dilakukan dengan cara diblender dan dibakar dan setelah itu dibuang di selokan yang terletak di depan kantor Kejari Sidrap, sementara barang bukti lain, seperti alat penghisap shabu dan plastik di musnah-

kan dengan cara dibakar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut ketua PN Sidrap, Kapolres Sidrap, Dandim, Karutan, kepala Kesbangpol Pemkab Sidrap,kepala BPN, Kacab BRI dan tokoh masyarakat. 

Jalan Sehat Kejari Bone

catur putra putri SMA se-Luwu Utara ini merupakan bagian dari cara pendekatan kepada pelajar untuk tidak terpengaruh dalam penggunaan obat terlarang.

Lomba dengan tema ‘Satu Hati, Satu Sikap, Satu Hati untuk Negeri’ ini juga diharapkan sebagai memotivasi para pelajar untuk mengembangkan minatnya di bidang catur. 

Kejari Barru Beri Tali Asih Purnaja Manyambut Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 dan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) ke-17 tahun 2017 ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Barru memberikan tali asih kepada para pensiunan kejaksaan atau purnaja.

Kejari Barru juga memberikan ban-

Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 tahun 2017, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidenreng Rappang (Sidrap) melakukan pemusnahan barang bukti narkotika. Kegiatan tersebut digelar di halaman Kejari Sidrap, Kamis (13/7/2017).

Barang bukti narkotika yang dimusnahkan, diantaranya 769 gram shabu shabu, 7 butir pil ekstasi, 173 sachet plastik shabu shabu, 53 sachet plastik shabu bekas pakai, 513 sachet plastik kosong, 37 set alat penghisap sabu/ bong dan barang bukti lainnya.

Kajari Sidrap Jasmin Simanulang dalam sambutannya mengatakan, kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan kali keempat sejak ia menjabat sebagai Kajari Sidrap. “Tentu saja ini membuat kita semua prihatin dengan kondisi ini, karena itu perlu kerjasama semua pihak untuk menanggulangi penyebaran narkoba ini,” ujar Kajari Sidrap Jasmin Simanulang.

tuan ke pelajar dari keluarga kurang mampu. Acara tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Barru, Jumat (21/7/2017). “Kejaksaan Negeri Barru telah memberikan santunan kepada siswa siswi serta masyarakat yang kurang mampu,“ ujar Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Erwin SH. 

Program Jaksa Sehat Kejari Bone Kejaksaan Negeri Bone punya cara sendiri untuk merayakan Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 Tahun 2017 ini, yakni progam “Jaksa Sehat.

Dalam kegiatan ini, Kejari Bone menggandeng Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Tenriawaru Bone untuk melakukan medical check Up bagi seluruh pegawai di lingkungan Kejari Bone.

Kajari Bone M Natsir Hamzah kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 tahun 2017 ini. ”Kegiatan ini juga merupakan upaya kami untuk mengetahui secara menyeluruh kondisi kesehatan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bone dan Cabang Kejaksaan Negeri Bone.” ujar Kajari Bone M Natsir Hamzah. 

Keluarga besar Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone melaksanakan pembukaan pekan olahraga dalam rangka memperingati Hari Bakti Adhyaksa ke 57 tahun 2017 Kejaksaan, Minggu (16/7/2017) pagi. Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Bone Ambo Dalle , Dandim, Kapolres, Danpom serta semua SKPD Kabupaten Bone.

Acara dibuka dengan pelaksanaan upacara dengan bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Bupati Ambo Dalle sekaligus membuka Pekan Olahraga. Setelah dilaksanakan upacara pembukaan dilanjutkan dengan gerak jalan santai yang diikuti semua tamu undangan yang hadir.

Dalam kesempatan itu, Kajari Bone M. Natsir menyampaikan bahwa dalam tubuh yang kuat akan lahir jiwa yang sehat.

“Jika jiwa sehat akan tumbuh kembang karakter jaksa yang berintegritas. Satu tujuan satu sikap dan satu hati untuk negeri,” ujar Kajari Bone M Natsir. 

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

35

LINTAS Kejari

LINTAS Kejari

6 Kajari dan Forkopimda Hadiri Upacara HBA ke-57 di Kejari Bulukumba Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan upacara Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-57 tahun 2017 di Kejari Bulukumba berlangsung meriah.

Yang membedakan dengan tahun

sebelumnya yakni hadirnya hadirnya enam kepala kejaksaan negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Sulselbar, yakni Kajari Bulukumba, Jeneponto, Bantaeng, Bone, Sinjai dan Selayar ser-

ta Asisten Pembinaan Kejati Sulselbar Akhmad Yani yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Kajari Bulukumba, Muh Ihsan, mengemukakan, dipilihnya Bulukumba sebagai tuan rumah pelaksanaan peringatan HBA ke-57, karena lokasinya yang strategis atau mudah dijangkau.

“Bulukumba berada ditengah- tengah diantara lima kabupaten lainnya, sehingga sangat cocok dilaksanakan peringatan HBA,” ujarnya usai pelaksa­ naan upacara.

Memeriahkan HBA Ke-57 dan HUT IAD Ke-17, Kejaksaan Negeri Bulukumba sebelumnya telah melakukan beberapa kegiatan seperti lomba catur, test urine narkoba secara mendadak yang dipimpin oleh Kajari Bulukumba bekerjasama dengan RSUD Bulukumba. 

Kejari Maros Terima Rp 1,3 M Dari Terpidana Terpidana kasus pembebasan lahan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sitti Rabiah, menye­ rahkan uang hasil korupsi sebesar Rp 1,3 miliar, Rabu (26/7/2017).

Penyerahan tersebut diterima langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Maros Eko Suwarni dengan disaksikan perwakilan dari pihak terpidana serta pihak BRI. Kasus Sitti ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap pada 15

Juni 2017 lalu dan Sitti diganjar hukuman 7 tahun 3 bulan.

Menurut Eko Suwarni, terpidana ini diharuskan mengembalikan uang kepada negara sebesar Rp 1,3 miliar, karena telah sengaja melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, dimana dengan sengaja mengambil uang negara demi kepentingan pribadi. “Uang tersebut harus dikembalikan ke negara dan terdakwa harus menjalani vonis 7 tahun 3 bulan,” ujar Eko Suwarni. 

Korupsi Dana Bansos Kadis Pertanian Gowa Resmi Ditahan

Kejari Gowa Tahan Tim Pendamping Masyarakat Program BSPS Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) menahan Andra Ardiansa, tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2013 di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, Senin (31/7/2017).

Penahanan terhadap Andra ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kajari Gowa no. Print – 03/R.4.14/RT.2/ Ft.1/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 untuk 20 hari ke depan di Rutan/Lapas klas I Makassar.

Kasi Intel Kejari Gowa, Arif Suhartono menjelaskan, terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Tim Pendamping Masyarakat (TPM) diduga melakukan tindakan yang tidak sesuai petunjuk tekni (juknis), petunjuk pelaksanaan (juklak) dan pedoman umum (pedum) kegiatan.

Terdakwa ditahan karena diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai tim pendamping masyarakat peneri­ ma bantuan. “Kapasitasnya sebagai tim pendamping tapi tidak bekerja sesuai juknis, juklak. Dana itu harusnya dikelola masyarakat penerima bantuan bukan dia,” ujar Arif Suhartono. 

36

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gowa Drs. H. Zulkarnaen, M.Si sejak Kamis (6/7/2017) malam ini harus merasakan pengapnya udara Lapas Kelas 1 Makassar. Penuntut Umum pada Kejari Gowa langsung menjebloskan Zulkarnaen karena yang bersangkutan diancam hukuman di atas lima tahun penjara dan ada kekhawatiran jika tersangka melarikan diri.

Kepala Seksi Pene­ rangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel Salahuddin menjelaskan, penahanan yang dilakukan terhadap tersangka berdasarkan Surat Perintah Kajari Gowa dengan nomor perintah – 01/R.4.14/RT.2/ Ft.1/07/2017 tertanggal 6 Juli 2017 untuk selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Makassar.

Dalam perkara tersebut, terdakwa dalam kapasitasnya sebagai PPK diduga melakukan tindakan yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis), petunjuk pelaksanaan (juklak) dan pedoman umum (Pedum) kegiatan, diantaranya menyetujui inisiatif Muh. Said, SP, MM selaku tim teknis untuk menyalurkan Saprodi (Sarana Produksi) kepada kelompok tani sebelum dana cair.

Bahkan, Zulkarnaen juga memerintahkan para Kacadis (Kepala Cabang Dinas) Pertanian untuk melakukan pemotongan dana Kelompok Tani setelah dana bantuan cair yang kemudian dikumpulkan pada Hj. Besse Bolong.

“Dana yang terkumpul itu sebagian digunakan untuk keperluan lain atas perintah tersangka, sehingga menimbulkan kerugian negera sebesar Rp 3.436.844.800,” ujar Kasi Penkum Kejati Sulsel Salahuddin. 

Kejari Jeneponto Gelar Baksos Sambut HBA ke-57 dan HUT IAD ke-17 Kejaksaan Negeri (Kejari) Jeneponto menggelar berbagai kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Ke-57 dan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) XVII Tahun 2017.

Dalam peringatan HBA ke-57 ini, Kejari Jeneponto telah melaksanakan sejumlah kegiatan yakni bakti sosial, pemeriksaan tes Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) atau kanker serviks bagi 200 masyarakat secara gratis.

Kejari Jeneponto bersama anggota IAD Jeneponto juga melakukan kunjungan ke Panti Asuhan Muslihah Aisyiah, Kelurahan Monro-Monro, Kecamatan Binamu, untuk menyerahkan bantuan sembako.

Bukan hanya itu, Kejari Jeneponto juga melakukan kegiatan tes urine narkoba

secara mendadak bagi seluruh jajaran kejaksaan negeri Jeneponto. Tes urine ini bekerjasama dengan Tim Medis Laboratorium Klinik RSUD Lanto Daeng Pasewang.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jeneponto, Darmukit mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan secara mendadak, sebagai upaya pembinaan dan penegakan disiplin pegawai, serta menguji integritas seluruh jajaran pegawai. “Alhamdulillah hasilnya semua negatif, karena tidak ada terindikasi positif narkoba,” kata Darmukit.

Puncak peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 dipusatkan di Lapangan Pemuda Kabupaten Bulukumba, pada Sabtu, 22 Juli 2017. Upacara bendera dikuti oleh seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Bone, Bulukumba, Jeneponto, Bantaeng, Sinjai dan Selayar. 

Selewengkan Dana Desa, Kejari Luwu Jebloskan Kades Komba ke Penjara Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu menahan Kepala Desa Komba Kecamatan Larompong Salimuddin bin Sallimang terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (DD) Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2016, Kamis (27/7/2017).

Penahanan Salimuddin dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejari Luwu Nomor : PRINT01/R.4.13.7.3/Fd.1/07/2017 tanggal 27 Juli 2017, untuk 20 hari sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017 di Lapas Kelas II A Palopo.

Gede Edy Bujanayasa di halaman kantornya di Jl Merdeka Selatan, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa menjelaskan, dalam perkara tersebut, tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Komba, diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan pemalsuan dokumen, melanggar Kesatu Primair Pasal 2 ayat 1 Subsidair Pasal 3 dan Kedua Pasal 9 UURI No. 31 Tahun 1999 Jo UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, yang menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp 288.953.443.

“Pak Kades Komba ini membuat laporan tidak sesuai realisasi fisik dan memang ada unsur kesengajaan karena laporannya yang dipalsukan,” ujar Kajari Luwu Gede Edy. Sebelum ditahan, Kejari Luwu telah menetapkan Salimuddin bin Sallimang menjadi tersangka pada 19 Juli 2017 lalu.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

37

LINTAS Kejari

LINTAS Kejari

Kajari Pangkep Serahkan Uang Sitaan Korupsi PDAM ke Bupati Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep menyerahkan uang sitaan hasil korupsi yang terjadi di PDAM Pangkep sebesar Rp 78.134.000 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangkep.

Penyerahan uang sitaan tersebut diserahkan langsung Kepala Kejari Pangkep, Firmansyah Subhan kepada Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid itu bertepatan dengan peringatan Hari Bakti Adhiyaksa di Kantor Kejari Pangkep, Jumat (22/7/2017).

“Uang itu barang bukti sitaan, kita kembalikan kepada bupati untuk dimasukkan ke kas daerah,” kata Firmansyah.

Kasus korupsi di tubuh PDAM Pangkep itu sendiri terjadi sekitar tahun 2009. Namun baru mempunyai kekuatan hukum tetap sekitar dua bulan lalu, dimana putusan kasasi justru menguatkan putusan Kejati.

Sementara itu Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid, dalam sambutannya berharap dukungan dan kerjasama dengan Kejari dapat terus dipertahankan, khususnya dalam persoalan-persoalan yang dihadapi Pemkab.

Syamsuddin Hamid mengingatkan kepada seluruh jajarannya untuk fokus menjalankan tugas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. “Kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk fokus bekerja, tidak tergiur dengan anggaran yang besar. Sebab, jangan sampai terjerumus seperti kasus korupsi PDAM,” tegasnya. 

Sekda Kabupaten Toraja Utara Dieksekusi ke Rutan Makale

Asintel Kejati Sulselbar Irup Upacara HBA

Tim Gabungan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Cabang Rantepao dan Kejari Makale mengeksekusi Sekretaris Daerah Toraja Utara, Lewaran Rantela’bi, Rabu (19/7/2017). Lewaran dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Makale, Tana Toraja.

Eksekusi tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 396 K/PID.SUS/2016 Tanggal 3 Oktober 2016.

Dia terbukti bersalah dalam kasus korupsi pembebasan lahan Rumah Sakit Umum Daerah Toraja Utara di Tallunglipu, tahun anggaran 2012.

Sebelumnya, pada putusan tingkat pertama, yakni di Pengadilan Negeri Makassar, Lewaran divonis bebas. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Cabjari Rantepao mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan Lewaran bersalah dan divonis tiga tahun penjara dan harus membayar kerugian negara sebesar Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan.

Vonis MA terhadap Lewaran ini sebenarnya sudah jatuh sejak tahun 2016. Namun karena berbagai alasan, eksekusi baru dilakukan pada Rabu, 19 Juli 2017 berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Kacabjari Rantepao No. Print-160/R.4.6.26/Euh/07/2017 tanggal 17 Juli 2017.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Makale, Amri Kurniawan menjelaskan proses eksekusi berjalan lancar karena Lewaran bersikap kooperatif. “Proses eksekusi oleh tim gabungan berjalan lancar. Sekarang sudah di Rutan Makale untuk menjalani hukuman selama tiga tahun,” ujar Amri. 

Puncak peringatan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) di Kejari Pare Pare dilaksanakan upacara bendera dengan inspektur upacara Asisten Bidang Intelgen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Marang SH, Sabtu (22/7/2017).

Pada kesempatan itu pula, tujuh daerah di Sulsel juga dianugerahi penghargaan dari TP4D atas kepercayaannya terhadap Tim TP4D. Bukan hanya itu, Kejari Pare Pare juga menyiapkan kejutan buat pekerja media dengan memberikan door prize.

Acara semakin marak dengan kehadiran artis jebolan Kontes Dangdut Indonesia (KDI) Ika yang mampu menghibur suasana, keakrabanpun terjalin antara Kejari dan tamu undangan dengan sesekali menari bersama. 

38

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

pemeriksaan kasus dugaan korupsi Inspektorat Takalar,” ujar Kepala Seksi Intelejen Akbar SH, Selasa (25/7/2017).

Memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 Tahun 2017 ini, Kejaksaan negeri (Kejari) Pare Pare mengajak mahasiswa Universitas Hasanudin (Unhas) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pare Pare untuk menjauhi narkoba, Rabu (19/7/2017).

Para mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata itu menyatakan sikap untuk anti terha­ dap segala bentuk narkoba. Setelah mengucapkan pernyataan sikap anti narkoba, mereka perkuat lagi dengan tanda tangan di atas kain putih dengan

pernyataan untuk menjauhi narkoba.

“Kegiatan ini merupakan rangkai­ an peringatan Hari Bakti Adhyaksa ke-57, ” ujar Kepala Kejari Pare Pare, Reskiana Damayanti.

Menurut Reskiana, puncaknya dari seluruh kegiatan akan dilaksanakan pada 22 Juli. Sekaligus digelar upa­ cara peringatan HBA ke-57.

Selain itu, Kejari Pare Pare juga menggelar kegiatan bakti sosial berupa donor darah serta pemeriksa­ an kesehatan bagi seluruh pegawai di lingkungan Kejari Pare Pare. 

Peringatan HBA ke-57 di Kejari Mamuju, Dari Lomba Catur Hingga Bakti Sosial

Kejari Takalar Periksa Penerima Honorarium Dugaan Korupsi Inspektorat Untuk membuktikan jika Kejaksaan Negri Takalar, tidak mendiamkan kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran tahun 2015 – 2016 oleh pihak Inspektorat Kabupaten Takalar.

Tim penyidik Kejaksaan Negeri Takalar melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap kurang lebih 30 orang penerima honor di kantor Inspektorat Takalar.

“Kurang lebih 30 penerima honora­ rium Inspektorat sudah diperiksa secara intensif, pemeriksaan ini sebagai bentuk menuju tahap perampungan dalam

Kejari Pare Pare Ajak Mahasiswa Jauhi Narkoba

Akbar menambahkan, usai melakukan pengkajian terhadap pihak pene­ rima honorarium, pihaknya akan kembali bekerja maksimal mengumpulkan data dan keterangan terkait belanja pengadaan barang yang juga merupakan item pelaporan masyarakat.

“Tinggal belanja pengadaan barang yang belum kami periksa, setelah itu pihak pelapor akan dipanggil guna mencocokkan data yang mereka laporkan sehingga dengan demikian proses pemeriksaan segera rampung dan menuju tahap berikutnya,” urai Akbar. 

Kejari Mamuju mengelar serangkaian kegiatan dalam memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 tahun 2017 ini, mulai dari lomba catur, kunjungan ke panti asuhan hingga menggelar donor darah. “Kegiatan ini semua merupakan rangkaian peringa-

tan Hari Bhakti Adhyaksa,” ujar Kasi Intel Kejari Mamuju Dhian Arwitadibrata.

Untuk kegiatan donor darah bekerjasama dengan Unit Transpusi Darah (UTD) Dinas kesehatan Kabupaten Mamuju. Acara digelar di Aula kantor

Kejari Mamuju, Selasa (18/7/2017).

Demikian juga dengan gelaran lomba catur yang mendapatkan antusias tinggi para pelajar. Juara lomba catur akan mewakili Mamuju dalam lomba catur tingkat provinsi. 

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

39

LINTAS Kejari

LINTAS Kejari

Turnamen Bulutangkis Kajati Sulselbar Cup di Pare Pare Kejaksaan Negeri (Kejari) Pare Pare bekerjasama Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Parepare menggelar Badminton Open Tournament Kajati Cup I Tahun 2017 dalam rangka HBA ke-57 dan HUT RI ke-72.

Kegiatan yang baru pertama kali digelar ini dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Dr Jan S Maringka di Gedung Mario Pulana Parepare, Senin (21/8/2017).

Hadir pula dalam pembukaan acara tersebut Walikota Parepare HM. Taufan Pawe, Kajari Parepare Reskiana Ramayanti, Kapolres Parepare Pria Budi, Dandim 1405 Syafruddin, Ketua DPRD dan para pimpinan OPD dan BUMD se-Kota Parepare.

Gelaran Badminton Open Tournament Kajati Cup ini mendapat apresiasi tinggi dari Jan Maringka dan berharap kegiatan ini digelar rutin tiap tahun.

Menurut orang nomor satu di Kejati Sulselbar itu, turnamen bulutangkis ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat melalui berbagai

40

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

kegiatan positif yang dirasakan dapat meningkatkan kesadaran untuk mengenal hukum dan menjauhi hukuman.

“Pembukaan Kajati Cup ini merupakan kegiatan pertama kali di wilayah Sulawesi Selatan, dan sebagaimana harapan kami kegiatan ini bisa berlangsung tahun depan dan menjadi agenda tetap dari pengurus PBSI Sulsel,” harap Kajati Sulselbar.

Wali Kota Parepare, HM. Taufan Pawe dalam sambutannya sangat mendukung kegiatan ini karena akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan olahraga di Kota Pare Pare.

“Dunia Bulutangkis di Pare Pare adalah salah satu cabang olahraga yang tidak sedikit memberikan kontribusi dalam memajukan bulutangkis di Parepare ini, melalui Kajati cup ini kita bisa menghasilkan lagi atlet-atlet terbaik yang lahir dari kejuaraan Kajati dan Kajari Cup I,” ujar HM Taufan.

Kepala Kejaksaan Negeri Parepare, Reskiana Ramayanti yang menutup kejuaraan tersebut mengatakan bahwa kejuaraan itu menjadi tonggak bagi ke-

Hasil Lomba Juara tunggal anak-anak putera: 1. Herdian Bagaskara (PB.ICLI Gowata) 2. Muh. Nuralim (PB. Akli Parepare) 3. Muh. Taufik (PB. icli Gowata) 4. Ahmad satria (PB. Icli Gowa) Tunggal Pemula Putera: 1. Fahrul Fahrizi (PB.Icli Gowata) 2. Muh.Rifky (PB.Icli Parepare) 3. Fikri Haekal (PB.Yanti Jaya Makassar) 4. Arfan M (PB.Yanti Makassar) Ganda Dewasa Putra: 1. Alvin+Yusril (PB.Adhyaksa Parepare) 2. Randi Prakasa+Yuyun (PB.Adhyaksa Parepare) 3. Khusnul Kharim+Nur Haliq (PB.Adhyaksa Parepare) 4. Andi Haerul+Yusuf (PBSI Bone+PBSI sinjai)

Wakajati Sulselbar Buka Kejurda Gojukai Kejaksaan Negeri (Kejari) Soppeng menggelar Kajati & Kajari Cup I Kejurda Gojukai Sulselbar di Gedung Pertemuan, Soppeng, Jumat (4/8/2017). Wakil Kejati (Wakajati) Sulsel Ade Adiansyah, membuka kejuaraan karate antara Dojo Gojukai dari berbagai kabupaten di wilayah Sulselbar.

Kontingen yang ikut dalam kejurda gojukai berasal dari Pare-Pare, Palopo, Takalar, Prima Adhyaksa, Fisip Unhas, Sinjai, Dojo SMPN 1 Sinjai, Dojo Unhas, Luwu, Luwu Utara, Wajo, Luwu, Mamasa, Polman dan Soppeng.

Kejurda ini juga merupakan penjaringan atlet karate Gojukai menuju pra kualifikasi porda 2018.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Bhakti Adhyaksa ke-57,” ujar Ade Adiansyah.

Menurut Ade Adiansyah, kegiatan ini merupakan sarana perkembangan prestasi dan sebagai tolak ukur bagaimana perkembangan Gojukai se-Sulselbar.

“Semoga kita mampu melahirkan atlet handal dan meraih prestasi ditingkat daerah, nasionaal maupun internasional,” pungkas Ade Adiansyah.

Kajari Soppeng Atang Pujiyanto menyampaikan terimakasih atas dukungan Bupati Soppeng H. A. Kaswadi Razak serta semua pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu terlaksananya kegiatan ini.

Tampil sebagai juara umum Gojukai UKM Karate Unhas Makassar yang mendapatkan 23 medali emas, urutan kedua Gojukai KabupatenSoppeng mendapatkan 12 medali emas dan Gojukai Kabupaten Polman mendapatkan 7 medali emas. 

bangkitan insan bulutangkis Parepare untuk meraih prestasi terbaik.

“Kepada yang berhasil, selamat, kiranya prestasi ini tidak membuat para atlet cepat puas diri tetapi hendaknya dapat memacu dalam meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Jayalah bulutangkis, jayalah Indonesia, jayalah Adhyaksa, jaya sepanjang masa,”ujar Kajari Parepare Reskiana Ramayanti. gus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

41

LINTAS Kejari

LINTAS Kejari

Kejari Makassar Eksekusi Terpidana Bansos

Peringati HBA Kejari Makassar Gelar Donor Darah Menyambut peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 tahun 2017 dan HUT ke-17 Ikatan Adhyaksa Dharma Karini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar) menggelar bakti sosial berupa kegiatan donor darah, Selasa (11/7/2017).

Kegiatan bakti sosial donor darah ini bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Makassar digelar di kantor Kejari Makassar dengan diikuti sejumlah pegawai di lingkungan Kejari Makassar. “Inilah cara kami dalam memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke-57 ini, mudahmudahan kegiatan kami ini bermanfaat dan berkah,” ujar Kajari Makassar Dicky Rachmat Rahardjo di sela acara donor darah.

Manfaat donor darah itu bukan hanya bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan, tetapi ada dua pihak yang diuntungkan, yaitu bagi penerima (resipien) yang diberi donor dan bagi donor (penyumbang) atau pemberi. 

Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mengeksekusi terpidana kasus Bantuan Sosial (Bansos) Pemprov Sulsel tahun 2008, Adil Patu di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Rabu (26/7/2017).

Mantan anggota DPRD Sulsel itu resmi dihukum 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar. “Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kajari Makassar nomor Print 10/R.4.10/ Euh.3/07/2017 tanggal 26 Juli 2017,” ujar Kasi Penkum Kejati Sulselbar, Salahuddin.

Eksekusi itu dilakukan setelah Kejaksaan menerima Putusan MA No.2199 K/Pid. Sus/2016 tanggal 10 Mei 2017 jo Putusan PT Makassar Nomor:20/Pidsus.kor/2016/ PT.Mks tanggal 16 Juni 2016 jo Putusan PN Makasar No.16/ pidsus.tpk/2015/PN.Mks tanggal 7 Desember 2015 dengan amar putusan pidana penjara selama 5 tahn denda 200 juta subsider 6 bulan. “Dalam Amar Putusan diberikan pidana penjara selama 5 tahun penjara,” tambah Salahuddin.

Tak hanya pidana penjara, Adil Patu juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp1,420 miliar dan telah dikompensasikan ke kas negara. “Terpidana juga diharuskan membayar uang pengganti dari kasus yang menjeratnya,” ujarnya. 

Kejati Sulselbar Sosialisasikan Dana Desa Serentak di 27 Kejari

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat mensosialisasikan penggunaan dana desa serentak di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat, Kamis (24/8/2017). Sosialisasi itu dilakukan agar dana desa tidak disalahgunakan oleh aparat-aparat desa.

Pada tahun anggaran 2017 ini pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 60 triliun. Provinsi Sulsel menerima dana sebesar Rp 1,8 triliun untuk 12 kabupaten yang mencakup

2.257 desa, sedangkan Provinsi Sulbar menerima dana sebesar Rp 461 miliar untuk 5 kabupaten yang mencakup 575 desa.

“Sosialiasi dana desa dilakukan oleh masing-masing Kejari yang berada di wilayah tugas Kejati Sulselbar,” ujar Kepala Kejati Sulselbar Dr Jan Maringka.

Jan Maringka menjelaskan pada sosialisasi itu disampaikan mengenai mekanisme penyaluran dana desa, bagaimana penggunaannya serta cara

pelaporannya agar tidak ada penyelewengan. “Kami ingin mengubah paradigma penegakan hukum, dari sekedar penindakan menjadi mengedepankan pencegahan,” kata Jan Maringka.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, banyaknya perangkat desa dan kepala desa yang terlibat korupsi dana desa itu umumnya karena disebabkan ketidaksiapan kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola dana desa.

Karena itu Kejaksaan sebagai bagian dari instrumen pemerintah turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program pembangunan nasional. Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya yang saat ini tengah diprioritaskan oleh Korps Adhyaksa untuk mendukung pemerintah memajukan Indonesia.

“Kami sadar tindakan pencegahan tidak populer dibanding dengan penegakan hukum secara represif, karena pendekatan pencegahan memang bekerja dalam senyap sehingga tidak diketahui oleh banyak orang,” ujar Jan. Kajati Sulselbar berharap para kepala desa dan perangkat desa di wilayah Sulselbar ini tidak bermasalah dengan dana desa. “Karena kunci keberhasilan program dana desa itu ada pada tindakan pencegahan dan pengawasan,” pungkas Jan Maringka. gus

Semarak HBA ke-57, Kejari Wajo Anjangsana ke Perkampungan Kusta dan Donor Darah Dalam rangka memeriahkan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) Ke-57 dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Ke-17, Kejaksaan Negeri Wajo bersama IAD Wilayah Wajo menggelar sejumlah kegiatan.

Kajari Wajo Transiswara Adhi SH MHum menjelaskan kegiatan yang

42

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

dilakukan dalam rangkaian HBA ke-57 dan HUT IAD ke-17 ini antara lain, lomba catur tingkat sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), Donor darah serta anjangsaja ke perkampungan kusta.

Lomba catur diikuti pelajar dari 26 sekolah, donor darah diikuti 75 orang dan saat kunjungan ke perkampungan

kusta, Kejari Wajo dan IAD Wilayah Wajo memberikan bingkisan kepada 200 penderita kusta.

“Kegiatan bhakti sosial ini dilakukan selain sebagai wujud bentuk kepedulian kepada masyarakat juga turut menyemarakkan HBA ke-57 dan HUT IAD ke-17,” ujar Kajari Wajo Transiswara Adhi.  Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

43

GALERI

GALERI

Family Gathering Songsong Hari Kemerdekaan RI di Kejati Sulselbar Ada suasana berbeda di sekitar gedung Kejati Sulselbar jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (11/8/2017) pagi. Ribuan pegawai Kejaksaan berkaos warna putih hijau memadati halaman depan kantor Kejati Sulselbar mengikuti acara family gathering.

Kegiatan family gathering yang melibatkan seluruh pegawai, keluarga Kejati, Kejari dan Kacabjari SeSulselbar ini dipusatkan di Kantor kejati Sulselbar. Pembukaan family gathering ditandai dengan pelepasan peserta gerak jalan santai yang dilakukan oleh Kajati Sulselbar Jan S Maringka, didampingi oleh Wakajati Ade Adhyaksa dan para asisten serta para koordinator serta dihadiri juga oleh ibu Ketua IAD Sulselbar

44

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

beserta pengurus IAD Sulselbar.

Acara dikemas dengan apik dalam rangka menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-72 ini bertujuan untuk membangun komitmen dan kebersamaan di jajaran Kejati Sulselbra yang dirasakan sejalan dengan tema peringatan HUT Kemerdekaan RI Tahun ini yaitu Kerja Bersama.

Menurut Kajati Sulsel Dr Jan S Maringka kegiatan ini merupakan langkah strategis guna konsolidasi seluruh pegawai serta memupuk kebersamaan dalam pelaksanaan tugas.

Acara kian semarak dengan sejumlah pembagian hadiah berupa sepeda motor, sepeda, serta hadiah menarik lainnya.gus

Momen HUT RI ke-72, Forkopimda Sulsel Nyanyikan Indonesia Pusaka Momen Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-72 ini menjadi momen spesial bagi masyarakat Indonesia. Begitu juga bagi Forkopimda Sulawesi Selatan.

Pada momen penting ini, seluruh unsur Forkopimda Sulsel kompak menyanyikan lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Ini merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan budaya.

Dirgahayu Negeriku….

Dirgahayu Bangsaku Kerja Bersama Untuk Indonesia

Penandatangan MoU dengan Bank BNI Bertempat di Ruang rapat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel pada Selasa (8/8/2017) dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Kejaksaan RI (Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Kejaksaan Tinggi Sultra & Kejaksaan Tinggi Maluku) dengan PT. Bank Negara Indonesia (persero) tbk.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

45

Profil

Angga Prayudha

Pelantun Jingle Jaksa Menyapa Gambar memang memiliki seribu kata namun musik mampu menyentuh rasa...

Sejak diluncurkan awal Maret 2017 lalu, program Jaksa Menyapa yang menjadi salah satu upaya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat Dr Jan Samuel Maringka dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap institusi Kejaksaan, menjadi semakin lengkap dengan hadirnya jingle Jaksa Menyapa.

J

ingle Jaksa Menyapa selalu mengiringi tiap kali Kejati Sulselbar menggelar kegiatan menyapa masyarakat. Jingle Jaksa Menyapa juga menjadi sebuah bagian penting yang melengkapi kehadiran institusi Kejati Sulselbar dan jajarannya di tengah masyarakat.

Nah, siapakah pemilik suara dibalik lantunan jingle Jaksa Menyapa itu?

Namanya Angga Prayudha, seorang sarjana musik jebolan Institut Kesenian Jakarta jurusan Performing Art Music Composition. Pria kelahiran Bandung 2 Juni 1988 itu memang selama ini jarang sekali turun langsung sebagai penyanyi dalam sebuah lagu, namun lebih sering berada di balik layar.

Khusus untuk jingle Jaksa Menyapa ini Angga turun langsung dengan menyanyikan sendiri lagu yang liriknya diciptakan Dr Jan Maringka. Secara sukarela tanpa dibayar, Angga yang pernah menjadi backing vocal Sherina Munaf dalam film Petualangan Sherina itu mengaku apa yang dilakukan ini demi Merah Putih. “Bagi Saya itu sebuah kebanggaan bisa menyanyikan jingle Jaksa Menyapa ini untuk Kejaksaan, kebetulan saya juga keluarga besar Adhyaksa karena orang tua angkat saya seorang jaksa, jadi...rasa memiliki juga turut Saya

Jaksa apa Meny Lirik By

Dr Jan Maringka Song By

Angga Prayudha Aransemen By

DV

Producer By

DV and DY

46

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat

rasakan,� ujar Angga yang bermain musik sejak usia 6 tahun ini.

Sebelum menimba ilmu bermusiknya di Institut Kesenian Jakarta jurusan Performing Art Music Composition, Angga juga pernah belajar langsung dari Elfa Seciora melalui Elfa Music School Piano, Vocal dan Protege serta Eri Raf Protege.

Selain jingle Jaksa Menyapa, Angga juga pernah menjadi music director dan song writer single Bahagiamu yang dinyanyikan Almer Tarandha, jingle Bank Indonesia serta komposisi musik untuk Pesona Indonesia.

Jingle memberikan daya pikat tersendiri dimana saat seseorang tidak bisa menikmati visualisasi dari pesan-pesan tertentu. Penyampaian pesan yang disampaikan lewat lagu yang terdengar menyenangkan dan menghibur, maka diharapkan pesanpesan itu akan tertanam dalam benak pendengar dan akhirnya menjadi pola kata-kata yang selalu diingat...

Jaksa Menyapa, Sahabat Masyarakat...

Bersatu kita maju Membangun komitmen baru Sehati Menjaga Diri Demi Kejayaan Instititusi Jaksa Menyapa, Sahabat Masyarakat Membuka Diri, wujudkan sinergi Hukum yang Sejati, tidak berjalan sendiri Tunaikan bakti, masyarakat menanti

Kejaksaan Tinggi

Sulawesi Selatan

Mengucapkan

Dirgahayu Republik Indonesia

Ke - 72

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2017

Reff

Jaksa Menyapa, berjalan bersama Jaksa Menyapa, ada di tengah anda Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru Jaksa Menyapa, Sahabat Kita Semua.

Dr Jan Samuel Maringka Kejari Sulawesi Selatan

Pemerintah provinsi

Sulawesi selatan Mengucapkan

Dirgahayu Republik Indonesia

Ke - 72

17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2017

Dr H Syahrul Yasin Limpo SH MSi MH Gubernur Sulawesi Selatan